Partai Emak Emak – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Fri, 17 May 2019 10:07:55 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Partai Emak Emak – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Revolusi Prancis, Emak-emak Prabowo https://www.pinterpolitik.com/in-depth/revolusi-prancis-emak-emak-prabowo/ Fri, 17 May 2019 11:00:03 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=58176 Emak-emak disebut-sebut sebagai salah satu kelompok yang paling aktif dalam Pemilu 2019. Bahkan, setelah Pemilu usai, emak-emak tetap aktif mengawasi jalannya proses penghitungan suara.

PinterPolitik.com

“Okay, ladies, now let’s get in formation, ‘cause I slay” – Beyoncé, penyanyi asal Amerika Serikat (AS)

Sebelum Pemilu, berbagai kelompok emak-emak memang aktif menyuarakan keluhan-keluhannya. Barisan Emak-emak Militan (BEM) misalnya, melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka terkait mahalnya harga bahan-bahan pokok.

Berbagai keluhan emak-emak ini tidak luput dari perhatian salah satu paslon dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sandi misalnya cukup sering menggunakan kisah-kisah yang dialami oleh emak-emak yang pernah ditemuinya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Beberapa kelompok emak-emak pun berakhir menjadi pendukung bagi Prabowo-Sandi, seperti Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES). Prabowo sendiri memberikan apresiasi khusus pada gerakan emak-emak pendukungnya dan menyebut kelompok ini sebagai gerakan yang paling militan.

Namun, usainya Pemilu 2019 tidak membuat berbagai kelompok emak-emak mengecilkan suaranya. Aktivisme emak-emak terlihat masih menyala dengan terlaksananya berbagai demonstrasi terkait isu kecurangan dalam penyelenggaran Pemilu 2019.

Demonstrasi yang terjadi di depan Istana Merdeka beberapa waktu lalu misalnya, diinisiasi oleh 200 perempuan berpakaian serba hitam yang menamai dirinya sebagai Perempuan Indonesia Bergerak (PIB). Aksi tersebut ditujukan untuk menolak hasil penghitungan dan sistem hitung (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain PIB, beberapa kelompok emak-emak lainnya turut turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap kecurangan Pemilu 2019. Aliansi Mak-mak Tolak Pemilu Curang misalnya, melakukan demonstrasi di depan KPU untuk menuntut pelaksanaan Pemilu yang adil.

Faktanya, di beberapa negara, gerakan emak-emak pernah menjadi tonggak sejarah yang lebih besar, terutama ketika isu yang diangkat benar-benar merepresentasikan kegelisahan di kelompok gender tersebut.

Dengan melihat gigihnya aktivisme emak-emak dalam mengawasi proses penyelenggaraan penghitungan suara pasca-Pemilu 2019, pertanyaannya adalah apakah mungkin gerakan emak-emak ini mampu membawa perubahan di tengah-tengah polemik dugaan kecurangan?

Menuju Revolusi Emak-emak?

Dalam sejarah, gerakan emak-emak memiliki peran dalam peristiwa-peristiwa penting di berbagai negara. Bahkan, gerakan-gerakan yang awalnya didasari pada peran perempuan sebagai ibu rumah tangga juga dapat membawa perubahan besar.

Revolusi Prancis misalnya, disebut-sebut sebagai peristiwa dan perubahan penting bagi gelombang kebebasan dan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Revolusi ini disebut-sebut berhasil akibat gerakan kelompok muda yang, menurut Nicolas Déplanche dalam tulisannya yang berjudul “From Young People to Young Citizen,” dikucilkan oleh pemerintah negaranya.

Namun, di balik peristiwa besar itu, terdapat peran kelompok emak-emak yang menjadi momen penting dalam sejarah revolusi tersebut. David Garrioch dalam tulisannya yang berjudul “The Everyday Lives of Parisian Women and the October Days of 1789” menjelaskan bahwa kelompok perempuan yang berisikan penjual ikan dan buah di pasar bergerak untuk menduduki Istana Versailles.

Garrioch menjelaskan bahwa protes kelompok perempuan ini didorong oleh kesadaran politiknya atas kondisi yang terjadi, yaitu krisis ekonomi dan krisis pangan. Protes tersebut pun menjadi tepat sasaran karena keluarga kerajaan pada saat itu memiliki koneksi yang erat dalam industri perdagangan gandum.

Garrioch juga menjelaskan bahwa protes dari kelompok perempuan tersebut memiliki legitimasi yang tepat karena adanya pemahaman bahwa isu krisis pangan lebih menjadi domain perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan lebih merasa punya tanggung jawab untuk bertindak terkait krisis pangan.

Protes sosial oleh perempuan yang dimulai dari permasalahan pangan dan papan pada tingkat akar rumput dapat menjadi percikan bagi revolusi.
Share on X

Para demonstran perempuan ini akhirnya berhasil masuk ke Istana Versailles dan meminta Raja Louis XVI dan keluarganya untuk memindahkan pemerintahan monarki kembali ke Paris. David Mountain menjelaskan bahwa dengan persetujuan sang raja untuk pergi ke Paris, ia sama saja menyerah pada keinginan revolusi warga Paris.

Peristiwa tersebut pun menjadi salah satu kemenangan besar bagi Revolusi Prancis. Protes atas krisis pangan pun tetap berlanjut di Paris pada tahun 1793 hingga membentuk kelompok yang bernama Société Républicaines-Révolutionnaires untuk turut berjuang dalam Revolusi.

Perjuangan perempuan dalam revolusi tersebut juga mirip dengan apa yang dilakukan kelompok emak-emak di Jepang pada beberapa dekade lalu. Di negara berlambangkan matahari tersebut, terdapat Asosiasi Ibu-ibu Rumah Tangga Jepang yang secara aktif menyuarakan suara emak-emak terkait keamanan produk pangan, polusi industri, pajak, dan kesehatan anak-anak.

Biasanya asosiasi tersebut menyuarakan protesnya pada perusahaan-perusahaan produk pangan. Namun, pada tahun 1989, asosiasi tersebut memiliki keinginan politik lain, yaitu menurunkan Perdana Menteri (PM) Jepang Sōsuke Uno.

Keinginan politik asosiasi tersebut dimulai dengan adanya skandal perselingkuhan sang PM yang disebut-sebut membayar seorang geisha untuk layanannya. Protes pun banyak dilayangkan oleh kelompok-kelompok perempuan di berbagai daerah, seperti di Okoyama dan Hiroshima, dan banyak diberitakan oleh media.

Pada saat itu, ketidakpercayaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah juga sedang tinggi akibat adanya skandal dari PM sebelumnya. Akhirnya, guna menghindari kontroversi berlebih, Sōsuke Uno memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika melihat apa yang terjadi di Prancis dan Jepang, apakah mungkin gerakan emak-emak di Indonesia mampu melakukan hal serupa? Apakah gelombang perubahan akan terjadi terkait isu kecurangan Pemilu 2019?

Perjuangan perempuan dalam Revolusi Prancis dan jatuhnya PM Jepang Sōsuke Uno ini sejalan dengan penjelasan Guida West dan Rhoda Lois Blumberg dalam buku yang berjudul Women and Social Protest. West dan Blumberg menuliskan bahwa protes sosial yang dimulai dari permasalahan pangan dan papan pada tingkat akar rumput dapat menjadi percikan bagi revolusi.

Tentunya, gerakan emak-emak Indonesia dalam konteks Pemilu 2019 juga berawal dari keluhan-keluhan terkait pangan. Jika mengacu pada penjelasan West dan Blumberg, serta melihat pada apa yang terjadi di Prancis dan Jepang sebelumnya, bukan tidak mungkin gerakan emak-emak Indonesia bisa memberikan kontribusi penting bagi revolusi dan perubahan.

Percikan gerakan perempuan di Indonesia juga sudah terlihat dari berbagai aksi kelompok emak-emak yang menuntut pihak-pihak penyelenggara Pemilu 2019 untuk menjalankan proses-proses yang jujur dan adil. Mungkin, tidak salah apa yang dikatakan Prabowo. Gerakan tahun ini bisa jadi merupakan gerakan milik emak-emak.

Politisasi Emak-emak?

Dalam konteks Pilpres 2019, emak-emak memang banyak tampil dalam menunjukkan dukungan politiknya. Jika PEPES tampil untuk mendukung Prabowo-Sandi, terdapat juga kelompok emak-emak lainnya yang mendukung kubu Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin, yaitu Emak Militan Jokowi.

Beberapa politisi juga sering menyatut dan menyinggung emak-emak dalam pernyataan dan retorika politiknya. Selain Prabowo dan Sandi, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menggunakan istilah “emak-emak” untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

Berbeda dengan koalisi Prabowo-Sandi yang lebih sering menggunakan istilah “emak-emak,” Jokowi sempat lebih memilih menggunakan istilah “ibu bangsa” untuk menyebut perjuangan dan kiprah perempuan dalam pembangunan Indonesia. Sebutan itu timbul akibat dari penolakan Ketua Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo terhadap istilah “emak-emak.”

Selain itu, bila kita perhatikan kembali, beberapa kelompok dan gerakan emak-emak digerakkan oleh para politisi sendiri. Aksi PIB di Istana Merdeka misalnya, dipimpin dan dikoordinasi oleh seorang politisi, yaitu Monica Armi Soraya. Perempuan yang aktif terlibat dalam organisasi Bidadari Indonesia – sebelumnya Bidadari Anies-Sandi – merupakan caleg Gerindra dari Jakarta Barat.

Dengan ramainya pelibatan entitas emak-emak oleh para politisi, berbagai pertanyaan timbul terkait apakah suara emak-emak hanya menjadi korban politisasi atau murni aspirasi dari tingkat terbawah?

Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa pencatutan dan pelibatan emak-emak dalam pernyataan dan retorika politisi adalah upaya para kandidat untuk memperoleh suara dari kelompok perempuan. Perempuan dapat menjadi lumbung suara yang penting karena jumlahnya yang cukup besar dan karakter perempuan yang dinilai lebih loyal.

Namun,  seperti yang dijelaskan oleh Dyah Ayu Kartika dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dalam tulisannya di New Mandala, kampanye politik para politisi masih berfokus pada peran dominan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dianggap malah menenggelamkan aktivisme perempuan yang mendorong kebebasan individu bagi perempuan Indonesia.

Kartika menjelaskan bahwa pola pikir patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai orang tua dan ibu rumah tangga membuat identitas perempuan-perempuan Indonesia melekat pada individu-individu lain, yaitu suami dan anak-anaknya. Permasalahan-permasalahan perempuan lainnya yang krusial – seperti perlindungan dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kesetaraan gender – pada akhirnya menjadi terabaikan.

Meskipun begitu, pelibatan perempuan dalam kontestasi politik ini bagaimanapun dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi kepentingan perempuan terkait ekonomi. Dengan pelibatan ini, seperti yang dijelaskan Paul Chaney dalam tulisannya yang berjudul “The Substantive Representation of Women,” perwakilan perempuan secara substantif dapat meningkatkan perhatian terhadap isu perempuan.

Optimisme yang senada juga dituliskan oleh Febriana Firdaus di The Interpreter. Firdaus menjelaskan bahwa setidaknya perempuan Indonesia kini dapat menikmati kekuatannya dalam memengaruh publik yang disertai dengan posisi-posisi strategis yang dipegang.Sebab, seperti yang dinyanyikan oleh sang diva Beyoncé, para perempuan memang perlu bergerak dalam satu formasi. Dengan begitu, gerakan perempuan akan menjadi lebih kuat dalam menyuarakan kepentingan perempuan, bukan begitu? (A43)

]]> Jokowi Prabowo Berebut Emak-Emak https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-prabowo-berebut-emak-emak/ Fri, 28 Sep 2018 14:55:07 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=40656 Dalam konteks psikologis, Sandi berhasil memikat emak-emak dengan membangun persepsi perempuan melalui sosoknya yang kharismatik dan rupawan. Terlihat dari beberapa aksi kunjungannya di beberapa daerah, ia kerap lekat berinteraksi dengan emak-emak.

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]mak-emak menjadi diskursus penting di tahun politik ini, terutama pasca cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno memviralkan diksi “emak-emak” dan semakin dekat dengan kelompok tersebut. Secara cepat, eksistensi emak-emak dalam politik jadi rebutan banyak pihak.

Maklum saja, setengah dari total 197 juta pemilih sementara untuk Pemilu 2019 nanti adalah perempuan. Tak heran, jika para politisi mulai menggaungkan isu yang berhubungan dengan perempuan karena ini jadi ceruk yang sangat menarik untuk digarap oleh kedua kandidat.

Walaupun Prabowo-Sandi menjadi sangat populer berkat jargon emak-emak, nyatanya survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan bahwa di segmen emak-emak atau perempuan, Jokowi-Ma'ruf masih unggul dibandingkan…
Share on X

Mengutip situs pencatat data media sosial Spredfast seperti dilansir dari BBC Indonesia, akibat aktivitas Sandi, kata “emak-emak” mulai banyak digunakan di Twitter sejak akhir Agustus lalu. Jumlahnya hingga kini mencapai sekitar 70.000 cuitan.

Dalam konteks Pemilu, menarik untuk menjawab mengapa penting memperebutkan suara perempuan. Akankah gerakan “emak-emak” ala Sandi mampu membawanya bersama Prabowo mengalahkan Jokowi dan Ma’ruf Amin?

Adu Strategi Rebutan Emak-Emak

Setelah beberapa lama beredar, jargon emak-emak Sandiaga Uno nampaknya berhasil memantik reaksi politik dari kubu lawan. Tim Jokowi-Ma’ruf pada akhirnya juga merespons isu emak-emak dengan menciptakan jargon tandingan, yaitu “ibu bangsa”.

Hal ini salah satunya disampaikan oleh Jokowi dalam acara Temu Nasional Kongres Wanita Indonesia ke-90 dan Sidang Umum International Council of Woman (ICW) ke-35 di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, sang presiden mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menjadi ibu bangsa yang mempunyai peran penting dalam mendidik para penerus masa depan bangsa.

Terkait hal tersebut, jika melihat postur pendukung keduanya, bisa disimpulkan bahwa jargon emak-emak ala Sandiaga merupakan representasi kesederhanaan dan merakyat yang sesuai dengan visi “Adil dan Makmur” kubu Prabowo-Sandi.

Sedangkan jargon ibu bangsa ala Jokowi merupakan perwujudan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul milik kubu Jokowi-Ma’ruf.

Menurut pengamat politik CSIS Arya Fernandes, tim Prabowo-Sandi  memilih diksi “emak-emak” karena lebih memorable, sehingga akan lebih mudah diingat orang.

Sementara jargon “ibu bangsa” bisa diasumsikan lebih melekat pada segmentasi pemilih milenial dan kelompok intelektual.

Walaupun Prabowo-Sandi menjadi sangat populer berkat jargon emak-emak, nyatanya survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan bahwa di segmen emak-emak atau perempuan, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 50,2 persen atas Prabowo-Sandi yang hanya memperoleh tingkat dukungan sebesar 30,0 persen.

Merespons kekalahan hasil survei tersebut, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno mengatakan tim pemenangan Prabowo-Sandi berencana membentuk jubir khusus emak-emak.

Tugasnya adalah untuk menguatkan fungsi dan peran juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandi. Jubir emak-emak ini akan menyuarakan keprihatinan perempuan-perempuan di Indonesia.

Langkah ini bisa disebut sebagi manuver politik yang cukup strategis sekaligus progresif dari kubu Prabowo-Sandi.

Mengapa Emak-Emak Penting?

Polemik jargon emak-emak bisa dikatakan sebagai bentuk politik gender. Politik gender adalah salah satu cara klasik yang kerap berhasil dalam mendulang suara di Pemilu.

Gender muncul sebagai fitur penting dalam kampanye politik di abad ke-20. Barbara C. Burrell dari Northern Illinois University dalam jurnalnya Gender, Presidential Elections and Public Policy: Making Women’s Votes Matter mengatakan politik gender muncul sebagai salah satu pembatas untuk mendefinisikan identitas politisi dan pemilih di Amerika Serikat (AS), meskipun pernah dianggap sebagai isu marginal.

Suara wanita bahkan dianggap lebih penting daripada pria karena dapat mempengaruhi hasil Pemilu, terutama dalam konteks jumlah pemilih.

Mantan Direktur Eksektif Democratic Leadership Council and Progressive Policy Institute, Chuck Alston pernah mengatakan bahwa suara perempuan sering kali menjadi penentu hasil akhir kontestasi politik di AS. Pernyataan tersebut dalam banyak hal menjadi ciri lanskap politik elektoral negara tersebut dalam 25 tahun terakhir.

Ironisnya, pada Pilpres AS 2016 lalu, Hillary Clinton yang berpeluang menjadi presiden perempuan pertama di negara tersebut, justru kehilangan ceruk pemilih wanita.

Saat itu Hillary menggunakan politik identitas berbasis gender, cara yang sama yang digunakan Barack Obama ketika mengumpulkan pemilih kulit hitam pada tahun 2008. Namun, sementara Obama memenangkan 95 persen suara pemilih kulit hitam, Clinton nyatanya memenangkan hanya 54 persen suara perempuan.

Dalam penelitian asisten profesor di Oregon State University, Kelsy Kretschmer, terungkap bahwa kekalahan Clinton dalam memainkan diskursus perempuan di Pilpres AS 2016 terjadi karena perempuan kulit putih yang mayoritas mendukung Trump, mengalami ketergantungan secara ekonomi kepada suami mereka. Sehingga alasan ekonomi adalah pertimbangan utama bagi perempuan untuk menentukan pilihan.

Paradoks dalam Pilpres AS tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya politik gender tidak hanya terpaku pada upaya perempuan meraih eksistensi dalam politik, tetapi juga sebagai bentuk alat bagi laki-laki untuk memaksimalkan suara perempuan.

Pilpres AS 2016 sudah membuktikan bahwa urusan ekonomi dan asap dapur seringkali menjadi faktor penentu pilihan perempuan.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Dalam konteks politik Indonesia, bisa jadi Pilpres tahun depan akan menjadi sejarah jika politik gender lewat jargon emak-emak atau ibu bangsa yang dipakai berhasil menentukan hasil akhir.

The power of emak-emak ala Sandi bisa menjadi jargon yang akan mengantarkannya menduduki kekuasaan. Terlebih, framing media terhadap isu emak-emak ini menjadi salah satu kekuatan pencitraan mantan Wagub DKI Jakarta itu.

Selain itu, pada beberapa Pemilu sebelumnya, apa yang dilakukan Sandi juga pernah terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada Pemilu 2009, SBY berhasil memanfaatkan pilihan politik kaum perempuan yang akhirnya mengantarnya ke puncak kekuasaan untuk dua periode.

Menurut laporan Tempo, SBY berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang hangat (cool), santun, gagah dan manis (nice). Tidak heran citra sang jenderal menjadi sangat positif di mata banyak kelompok pemilih yang saat ini disebut sebagai emak-emak itu.

Beberapa poin tersebut ternyata efektif membuat rakyat kembali terpesona untuk memilihnya lagi, ketimbang mendukung sang lawan, Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Megawati yang menjadi capres perempuan justru kehilangan suara di kalangan pemilih perempuan.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender telah menjadi bagian dari retorika politik. Nyatanya, ide kesenjangan gender dibingkai dalam dinamika kampanye dan pembuatan kebijakan dalam Pemilu politik.

Dalam konteks Sandi hal ini juga mendapatkan kritik dari kelompok aktivis perempuan yang menganggap cawapres Prabowo itu hanya memanfaatkan kekuatan elektoral ibu-ibu rumah tangga.

Jokowi-Prabowo Berebut Emak-Emak

Walaupun demikian, pidato Sandi setelah mendaftar di KPU beberapa waktu lalu yang menyinggung belum terrepresentasikannya peran emak-emak dalam politik berhasil meningkatkan pamornya. Dampaknya kata-kata tersebut tentu saja semakin menguatkan citra Sandi, hal yang turut difasilitasi oleh media.

Hal ini tentu saja patut diperhatikan oleh kubu petahana, mengingat jargon ibu bangsa lebih terkesan eksklusif dan hanya menyasar kelompok aktivis. Pada titik ini, Jokowi-Ma’ruf  perlu memikirkan strategi tertentu jika tidak ingin kehilangan dukungan dari para ibu rumah tangga tersebut.

Psikologi Politik Pemilih Perempuan

Jika diperhatikan, pendekatan yang digunakan Sandi melalui glorifikasi isu-isu seperti pangan dan ekonomi memang menjadi daya magis tersendiri dalam memikat segmentasi suara perempuan. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan psikologis dalam menjaring perilaku politik.

Menurut beberapa sarjana Ilmu Politik dari Universitas Michigan, terdapat tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis dalam melihat  perilaku pemilih, yaitu persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, serta identifikasi partai atau partisanship.

Dalam konteks psikologis, Sandi berhasil memikat emak-emak dengan membangun persepsi perempuan melalui sosoknya yang kharismatik dan rupawan. Terlihat dari beberapa aksi kunjungannya di beberapa daerah, ia kerap lekat berinteraksi dengan emak-emak.

Di Surabaya, Malang, hingga Medan, kehadiran Sandi mengundang simpati emak-emak yang menunjukkan sikap histeris atau hanya sekedar ingin mencubit pipi pria 49 tahun itu.

Selain itu, dengan mengangkat isu ekonomi dan menyasar isu kesenjangan, Sandi berhasil menjaring simpati pemilih. Merangkul para emak bahkan sudah dilakukan sejak ia masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI. Bahkan ia mencontohkan kebijakannya kala menjabat sebagai wagub DKI yang diklaimnya memudahkan emak-emak.

Bukan tidak mungkin hal-hal semacam ini membuat sosok Sandi lebih melekat di hati emak-emak, terutama pada segmentasi kelas sosial menengah ke bawah.

Politik emak-emak Sandi bisa jadi membahayakan elektabilitas kubu Jokowi-Ma’ruf dalam beberapa waktu ke depan.

Apalagi, dalam konteks isu perempuan, kubu petahana selama ini mengusung ide-ide kesetaraan gender yang sebenarnya tidak menyentuh realitas persoalan perempuan di Indonesia yang seringkali lebih banyak dipusingkan dengan urusan asap dapur dan mahalnya kebutuhan pokok.

Dengan demikian, mungkinkah kubu Jokowi akan kalah dalam menggaet suara emak-emak? Menarik untuk ditunggu. (M39)

]]> Partai Emak Emak, Inducement Sandiaga https://www.pinterpolitik.com/in-depth/partai-emak-emak-inducement-sandiaga/ Mon, 20 Aug 2018 12:10:49 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=35266 Partai Emak Emak yang dilontarkan Sandiaga Uno banyak dipuji sebagai terobosan dalam menjaring pemilih yang efektif, benarkah begitu?

PinterPolitik.com

“Hal yang terpenting dalam perang adalah menyerang strategi musuh.” ~ Sun Tzu

[dropcap]W[/dropcap]alau masa kampanye baru akan dimulai pada 23 September mendatang, namun sepertinya para capres dan cawapres sudah tidak sabar untuk mulai menerapkan strategi kampanyenya. Tak mau kalah dengan Jokowi yang banyak diuntungkan sebagai petahana, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun sepertinya enggan diam saja menunggu.

Salah satu terobosan yang belakangan mulai gencar didengungkan oleh Sandiaga, adalah menjaring suara pemilih perempuan melalui wacana “partai emak emak”. Strategi ini dinilai banyak pengamat cukup efektif, mengingat pesona fisik Sandiaga yang mampu menarik perhatian kaum hawa, khususnya para emak-emak.

Sebagai cawapres berusia muda, penampilan fisik Sandiaga memang sepertinya menjadi salah satu nilai jual tersendiri dalam meraih simpati pemilih. Apalagi berdasarkan data pemilih sementara (DPS) KPU, di Pilpres 2019 mendatang diperkirakan akan ada sekitar 92.551. 178 pemilih perempuan, sedikit lebih banyak dari 92.547.103 pemilih laki-laki.

Terlebih, para ibu pula yang merasakan langsung dampak dari naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini. Sehingga wacana partai emak emak ini pun dianggap mampu mewakili target kubu oposisi, yaitu difokuskan untuk menyerang pemerintahan Jokowi melalui isu-isu perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan.

Melalui janji-janji seperti harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kestabilan harga dan ketersediaan pangan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, Sandiaga berupaya merangkul emak-emak dengan mengatakan kalau dirinya telah mempunyai solusi dari kesemua permasalahan tersebut.

Sayangnya, dari sejumlah janji tersebut tidak ada janji yang benar-benar sesuai dengan istilah yang digunakan, yaitu partai, karena sama sekali tidak ada janji politis berbasis kebijakan gender yang diberikan. Sehingga dari kalangan feminis timbul pertanyaan, apakah partai emak-emak ini hanyalah sekedar komoditas politik semata?

Sandiaga, The Coattail Factor

“Anda harus berlari cepat dan adaptif, sebab bila tidak, strategi saja tak ada gunanya.” ~ Charles de Gaulle

Sejak pemilihan presiden langsung diberlakukan pada 2004, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menempati kursi presiden dan wakil presiden. Sejak itu pula, figur seorang presiden atau wakil presiden mulai ikut menentukan arah pilihan masyarakat.

Sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, dipercaya juga terpilih dan berkuasa selama dua periode berkat faktor fisik yang disukai para ibu-ibu, selain track record lainnya. Sementara Jokowi, diyakini juga terpilih di Pilpres 2014 berkat citranya yang digambarkan sebagai pemimpin sederhana dan merakyat.

Faktor pesona dan citra seseorang, dalam politik dikenal sebagai the coattail effect atau efek ekor jas. Teori ini sendiri merujuk pada keterpilihan Presiden AS ke 29, Warren G. Harding yang terpilih berkat kharisma serta citra baik yang dibangun melalui media massa, sehingga masyarakat AS pun memberikan kesempatan padanya untuk berkuasa.

Efek ekor jas pula yang sepertinya mulai digunakan oleh Sandiaga untuk menarik hati para pemilih perempuan, khususnya emak-emak. Apalagi tahun depan, baik Pilpres maupun Pileg akan diselenggarakan secara bersamaan. Efek ekor jas ini, tentu sangat diharapkan juga mampu mendongkrak suara bagi parpol-parpol koalisinya.

Secara politis, strategi menggaet pemilih melalui faktor fisik ini sendiri, berdasarkan teori perilaku pemilih (voting behavior), memperlihatkan kalau sebagian besar masyarakat masih termasuk dalam kategori pemilih yang mendasarkan pilihan pada faktor psikologis semata. Tipe ini, menurut para peneliti dari Michigan University juga mengandalkan sosialisasi politik berdasarkan lingkup pemilihnya.

Sehingga tak heran pula, kalau Sandi lebih menekankan pada janji-janji yang sifatnya domestik, sebab memang permasalahan itulah yang dihadapi oleh emak-emak atau para ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi bagaimana dengan permasalahan politis, seperti masalah perkawinan dini atau pelecehan seksual? Apakah itu tidak termasuk urusan emak-emak?

Partai Emak Emak, Kontraproduktif Inducement

“Taktik hebat dapat menyelamatkan strategi buruk, taktik yang buruk dapat menghancurkan strategi terbaik sekalipun.” ~ George S. Patton

Sebagai penantang, kubu Prabowo dan Sandiaga memang patut diacungi jempol karena selangkah lebih maju, dibanding kubu Jokowi yang hingga kini masih belum terdengar program kampanyenya. Terutama karena pihak oposisi melakukan terobosan dengan memberikan perhatian besar pada masalah kesejahteraan dapur emak-emak.

Walau jumlah pemilih perempuan hanya berbanding 4.075 jiwa saja dibanding pemilih laki-laki, namun Maurice Duverger percaya kalau perempuan dapat menjadi kelompok penekan (pressure group) untuk meraih suara pemilih di pihak lawan. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan diyakini mampu menjadi agen perubahan suara pemilih.

Kelompok ini, menurut Duverger, dapat menjadi alat untuk melontarkan kritikan bagi pelaku politik – dalam hal ini pemerintah. Partai emak-emak ini pun, diyakini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, mempersuasi, bahkan mempropaganda orang lain di lingkungan terdekatnya, seperti suami, anak-anak, bahkan tetangga.

Strategi the power of emak-emak ini sendiri, telah memperlihatkan keberhasilannya pada Pilgub Jatim di Pilkada Serentak yang berlangsung 27 Juni lalu. Fakta ini diungkap oleh Pengamat Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari yang mengatakan kalau kemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak tak lepas dari militansi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai organisasi perempuan NU, Qodari mengakui kekuatan militansi anggotanya mampu mendudukkan Khofifah – sang ketua Muslimat NU, sebagai gubernur terpilih Jatim. Namun hasil berbeda diraih Ida Fauziyah, cawagub Sudirman Said yang ikut mengusung the power of emak-emak melalui pengajian-pengajian muslimah di Jateng.

Sebagai seorang pria, Sandiaga tentu menggunakan pendekatan yang berbeda dari Khofifah maupun Ida. Dengan melayani permintaan selfie serta janji menstabilkan harga kebutuhan pokok, ia secara tidak langsung tengah melakukan strategi bujukan atau inducement strategy. Sayangnya, janji-janji tersebut hanya terbatas pada masalah domestik dan tidak berkaitan langsung dengan permasalahan riil perempuan.

Padahal, apabila partai emak-emak ini memang ingin dibangun seperti sebuah partai yang sebenarnya, seharusnya lebih dari sekedar janji-janji domestik semata. Apalagi konotasi “partai” lebih pada peran serta politik yang jauh lebih besar dan penting daripada sekedar urusan domestik, terutama hanya sebatas kepulan asap dapur.

Bila merujuk pada pernyataan ahli strategi dan peperangan Carl Von Clausewits, Sandiaga hanya berupaya mengikatkan diri pada obyek yang ingin digunakan dalam “berperang”. Dengan kata lain, ia hanya berusaha menggunakan pengaruh emak-emak sebagai alat penjaring elektoral semata tanpa melihat permasalahan emak-emak yang sebenarnya.

Sebagai ‘dagangan’ politik di tingkat kelas menengah bawah, mungkin partai emak-emak ala Sandiaga ini mendapat sambutan meriah. Namun, bagi perempuan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi dan melek politik, bisa jadi program ini malah menjadi kontraproduktif dari apa yang selama ini diperjuangkan, yaitu keterwakilan suara perempuan di politik – baik di legislatif maupun di pemerintahan.

Merujuk pernyataan Gadis Arivia dalam tulisan Politik dan Keterwakilan Perempuan di Jurnal Perempuan No.34, sebenarnya hampir seluruh regulasi di negeri ini masih bias gender. Adanya kasus perempuan yang dipenjara akibat melalukan aborsi dari hasil perkosaan di Jambi misalnya, hanyalah salah satu dari permasalahan pelik perempuan lainnya.

Jadi bila memang ada partai emak-emak, ada baiknya dimulai dengan tidak membuat emak-emak hanya sebagai komoditas politik semata. Tapi kira-kira, mampukah Prabowo dan Sandiaga menjanjikan regulasi dan kebijakan  yang ramah gender bagi perempuan apabila mereka menang nanti? Minimal dengan memberikan porsi 30 persen kursi parlemen bahkan kabinet bagi perempuan, bersediakah mereka? (R24)

]]>