Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk berhenti dari posisi ketua umum (Ketum) PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Sabtu, 18 Mei 2024, kemarin. Mengapa keputusan Yusril ini tepat secara kalkulasi politik?

PinterPolitik.com

“Whoever wore ‘em before just wasn’t thinkin’ big enough, I’m ‘bout to leave ‘em with ‘em” – Drake, “0 to 100 / The Catch Up” (2014)

Pada 1 Juni 2014, saat masyarakat Indonesia memperingati Hari Pancasila, seorang penyanyi rap (rapper) kelahiran Kanada, Drake, merilis sebuah single berjudul “0 to 100 / The Catch Up”.

Dalam lagu itu, Drake menceritakan bagaimana dirinya sebagai seorang rapper memulai dari bawah hingga akhirnya menjadi seorang bintang yang sukses. Pria asal Toronto itu juga menuangkan cara berpikirnya soal dunia musik rap.

Drake menganalogikan musik rap layaknya sepasang sepatu. Menurutnya, banyak orang mengatakan bahwa siapapun bisa cocok secara ukuran untuk mengenakan sepatu itu.

Namun, ternyata, Drake merasa sepatu itu terlalu sempit. Pada akhirnya, rapper asal Kanada itu memutuskan untuk meninggalkan sepatu itu dan berpikir secara lebih luas dan lebih jauh ke depan.

Analogi sepatu ini tampaknya juga cocok untuk menggambarkan sebuah dinamika yang berlangsung di perpolitikan Indonesia, khususnya dalam PBB. Pasalnya, Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk menanggalkan posisi ketua umum (ketum) partai tersebut setelah kembali menjabat sejak tahun 2015 silam.

Keputusan ini diambil saat PBB menggelar sidang Musyawarah Dewan Partai pada Sabtu, 18 Mei 2024, lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor mengatakan bahwa Yusril kini ingin berdiri sendiri dan bekerja secara profesional.

Namun, keputusan Yusril ini tentu meninggalkan sejumlah tanya. Bukankah partai politik (parpol) adalah kunci sukses untuk karier politik di kancah perpolitikan Indonesia, mengingat hanya parpol lah yang bisa mengusung kandidat dalam pemilihan presiden (pilpres)?

Lantas, mengapa Yusril memutuskan untuk meninggalkan PBB yang dulu didirikannya pada 17 Juli 1998 silam? Mungkinkah ada siasat lain yang tengah disiapkan oleh Yusril?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Ambisi Politik Yusril

Layaknya Drake yang mengembangkan kariernya dalam dunia musik rap, para politisi-pun ingin memiliki karier politik yang baik. Inilah mengapa ada banyak pertimbangan bagi seorang politikus untuk menentukan arah manuver politiknya.

Inipun juga berlaku bagi Yusril. Dalam beberapa kesempatan, Yusril bahkan mengejar sejumlah kesempatan untuk mendapatkan jabatan publik yang bisa meningkatkan karier politiknya.

Dalam Pilpres 2024, Yusril secara terbuka bahwa dirinya siap bila menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Bahkan, dalam sebuah acara diskusi pada 17 Oktober 2023 di Jakarta, Yusril mengatakan bahwa dirinya sudah siap menjadi cawapres sejak tahun 1999.

Inipun sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gordon S. Black dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives. Black menjelaskan bahwa setiap politisi pasti memiliki mimpi atau motivasi untuk mengincar jabatan politik yang lebih tinggi.

Yusril sendiri memiliki pengalaman panjang di sejumlah posisi-posisi pemerintahan. Pada tahun 1999, misalnya, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada tahun 2001, Yusril kembali menjabat di posisi yang sama tetapi dengan nama fungsional yang berbeda, yakni sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Tidak berhenti di situ, Yusril kembali menjabat sebagai pembantu presiden, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004-2007.

Dengan pengalaman panjang ini, menjadi wajar apabila Yusril menarget jabatan politik yang lebih tinggi, misalkan sebagai wakil presiden (wapres) atau, bahkan, sebagai presiden di masa mendatang.

Namun, dengan berhenti menjabat sebagai ketum parpol, bukankah kesempatan itu semakin menipis? Mengapa malah meninggalkan PBB bila ingin jenjang karier politik yang lebih tinggi di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sudah Saatnya Yusril Tinggalkan PBB?

Parpol sebenarnya bisa dibilang merupakan modal penting bagi politisi. Bagaimanapun, modal ini bisa ditransformasikan menjadi modal politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Mengacu ke penjelasan Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital, parpol merupakan salah satu modal yang masuk dalam kategori modal institusional. Modal ini bisa ditransformasikan dari bentuk dukungan parpol hingga ideologi parpol yang sejalan dengan politisi yang maju di sebuah pemilihan.

Bila benar parpol adalah salah satu modal politik penting, mengapa lantas Yusril melepaskannya begitu saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, muncul sebuah pertanyaan lanjutan: apakah modal itu bisa menjadi nilai tambah atau tidak?

PBB sejak berdiri pada tahun 1999 telaha mengikuti setidaknya enam kali pemilihan umum (Pemilu), yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. 

Namun, dari enam pemilu itu, PBB hanya sempat mendapatkan kursi di dua pemilu pertamanya. Pada empat pemilu selanjutnya, PBB gagal memperoleh suara yang cukup untuk lolos ke DPR RI.

Tidak hanya itu, sejak Pemilu 2009, PBB secara konsisten mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan. Pada tahun itu, PBB mendapatkan jumlah suara sebanyak 1,86 juta suara.

Namun, di tahun 2014, suara PBB menurun menjadi 1,82 juta suara. Penurunan-pun terus terjadi di tahun 2019 dengan hanya memperoleh 1,09 juta suara.

Penurunan drastis justru terjadi di Pemilu 2024. Jumlah suara PBB bahkan tidak menyentuh angka satu juta lagi, melainkan hanya 484 ribu suara, menempati urutan ke-16 dari 18 partai nasional yang menjadi peserta pemilu.

Di saat pamor PBB yang terus menurun, pamor Yusril sebagai tokoh nasional bisa dibilang masih konsisten tinggi. Pada Pemilu 2019, misalnya, Yusril masih mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat dengan menjadi bagian dari tim hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin.

Di Pilpres 2024, nama Yusril juga masih menarik perhatian publik. Yusril menjadi ketua de facto tim hukum pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di sidang sengketa pemilu yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisa dibilang, karier politik Yusril masih panjang dengan berbagai perhatian publik dan kesempatan yang dimilikinya. Bahkan, kini, Yusril disebut-sebut bakal menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada Oktober 2024 nanti.

Sebenarnya, keputusan Yusril untuk meninggalkan PBB ini sejalan dengan penjelasan Black di tulisannya tadi. Black menyebutkan bahwa ambisi politisi juga didugung oleh kesempatan struktural.

Bila kesempatan struktural itu ada, maka ambisi politik sang politisi akan terbentuk. Namun, bila kesempatan itu minim, maka kecil kemungkinan juga bahwa ambisi itu bisa terbangun.

Alhasil, layaknya lirik Drake di awal tulisan, Yusril-pun bisa saja tengah berpikir lebih besar daripada situasi sekarang. Boleh jadi, “sepatu” PBB kini terlalu sempit baginya yang kini tetap memiliki kesempatan politik yang lebih luas. (A43)

PinterPolitik.com

Semakin dekatnya batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 membuat para bakal calon presiden (bacapres) harus segera menentukan sosok yang akan mendampingi mereka.

Salah satu kandidat bacapres yang belum menentukan sosok pendampingnya dalam Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto.

Muncul beberapa nama yang kemudian dinilai cocok untuk mendampingi Prabowo, salah satunya adalah Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dia merupakan seorang politisi dan ahli hukum tata negara yang kiprahnya sudah diakui secara nasional maupun internasional.

Sejatinya, sosok Yusril sendiri bukanlah sosok yang asing bagi Prabowo, dia pernah menjadi saksi ahli tim Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril yang dinilai dekat dengan kelompok Islam dan dapat diterima oleh berbagai kalangan kiranya dapat membantu meningkatkan elektabilitas dan perolehan elektoral Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat dianggap “membelot” ke kubu Jokowi.

Faktor lainnya, Prabowo yang digambarkan sebagai sosok nasionalis dinilai membutuhkan sosok pendamping yang dekat dengan kelompok Islam, dan kriteria itu tampaknya ada di sosok Yusril Ihza Mahendra.

Mantan Mensesneg ini selain dikenal sebagai praktisi hukum, memang juga dikenal sebagai sosok yang cukup mewakilkan kelompok Islam.

Lahir dari keluarga yang memiliki keterkaitan dengan Partai Masyumi, tujuan Yusril mendirikan PBB adalah untuk meneruskan nilai-nilai Masyumi.

Basis Akar Rumput Kuat

Meskipun bukan sebuah partai yang lolos ke Senayan, PBB dinilai mempunyai basis massa akar rumput yang cukup kuat di berbagai daerah.

Hal ini terlihat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dimana PBB mempunyai basis suara yang cukup besar di empat provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Itu diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Simbolisasi partai Islam yang bergabung punya basis kuat di Sumbar, Aceh, Jabar, dan Kalimantan Selatan,” ujar Hasto pada 29 Januari 2019.

Hal ini tampaknya juga disebabkan adanya budaya patron klien atau kepatuhan politik yang dianut oleh para santri kepada para ulama dan kiai yang dianggap menjadi panutannya dan kemudian bertransformasi menjadi dukungan elektoral.

Sebenarnya, kepatuhan politik ini tidak hanya berlaku pada santri, kelompok masyarakat lain yang juga menghormati ulama, kiai, dan tokoh masyarakat kiranya juga akan memiliki tendensi yang sama akan kepatuhan politik.

Hal ini terlihat dari beberapa dukungan terhadap Yusril dari berbagai ulama, kiai, dan tokoh masyarakat.

Belum lama ini, sebanyak 113 Ninik Mamak dan pemangku adat dari 18 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat menggelar konsolidasi pemenangan PBB dan mendorong Yusril untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Selain itu, muncul juga dukungan dari tokoh masyarakat Aceh Prof. Muhammad Siddiq Armia yang juga merupakan Guru Besar UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Berbagai dukungan dari para tokoh masyarakat itu kiranya dapat menjadi basis massa yang berarti bagi dukungan elektoral untuk PBB dan Yusril jika menjadi cawapres Prabowo nantinya.

Dengan berbagai dukungan modal sosial itu, kiranya akan dikonversi menjadi sebuah modal politik yang sangat berarti bagi Yusril.

Bahkan, modal sosial lainnya datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah secara terang-terangan mendukung Yusril jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai PBB di Kelapa Gading, Jakarta 11 Januari 2023.

Dukungan ini merupakan modal penting bagi Yusril, mengingat restu Jokowi tersebut akan mempengaruhi elektabilitasnya untuk bersaing dengan kandidat lain.

Kunci Kemenangan Pilpres

Persaingan bursa cawapres untuk menjadi pendamping Prabowo terbilang alot. Dalam Pilpres 2024 kali ini tampaknya menjadi momentum bagi nama Yusril Ihza Mahendra patut diperhitungkan sebagai cawapres Prabowo.

Itu juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. “Pilpres 2024 adalah momentum Yusril untuk menjadi cawapres,” ungkapnya pada 14 September 2024.

Sosok Yusril bisa menjadi “kepingan puzzle”pendamping yang bisa melengkapi Prabowo Subianto.

Yusril bisa dianggap sebagai win-win solutions bagi koalisi partai besar gagasan Prabowo jika perundingan koalisi parpol tersebut menemui deadlock.

Setelah pada pilpres sebelumnya menjadi pendukung atau juru kampanye para capres dan cawapres, Pilpres 2024 nampaknya memang merupakan waktu yang tepat untuk Yusril bisa melangkah lebih jauh dalam dunia politik nasional. 

Dengan segala pengalaman panjang yang dimiliki Yusril, dia tampak lebih siap jika maju dalam bursa persaingan kandidat di Pilpres kali ini.

Yusril sendiri pernah nyaris mencalonkan diri sebagai capres pada 1999, ketika masa transisi Orde Baru (Orba) ke era reformasi. Namun, hal itu urung terjadi karena dirinya diminta mundur oleh berbagai tokoh.

Well, menarik untuk melihat sejauh mana modal yang dimiliki Yusril dapat menjadikannya dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. (S83)

Menurut kalian 2024 nanti masih mungkin ada poros partai Islam?

Ketua Umum (Ketum) PBB, Yusril Ihza Mahendra pada Senin ini (13 Maret 2023) melakukan kunjungan ke Markas Pusat PPP, dengan tujuan membahas soal koalisi dan eksistensi partai Islam.

Yusril menilai eksistensi partai Islam Indonesia kini terlihat semakin terancam, karena adanya praktik politik uang.

PinterPolitik.com

“Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret.” – Jokowi, Sidang Umum ke-76 PBB (2021)

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat sebuah warisan (legacy) bisa dibilang dapat terwujud di masa mendatang. Bagaimana tidak? Mantan Wali Kota Solo tersebut bisa menjadi presiden Indonesia pertama – di antara presiden-presiden yang menjabat lebih dari lima tahun – yang tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara langsung.

Sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 silam, Jokowi hanya dua kali memberikan pidato di pertemuan terbesar di PBB itu, yakni pada tahun 2020 dan 2021. Itu pun sang presiden hanya hadir secara virtual melalui pidato-pidato yang telah direkam terlebih dahulu – dengan alasan pandemi Covid-19.

Pada periode pertama pemerintahannya, Indonesia pun hanya diwakili oleh Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di berbagai Sidang Umum PBB. Sampai-sampai nih, ramai isu bahwa Presiden Jokowi tidak mau hadir karena tidak memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang cukup baik.

Eits, sebentar. Tapi, Pak Jokowi hadir kok di sejumlah pertemuan tingkat internasional. Pada tahun 2019 silam, misalnya, Pak Presiden terlihat hadir di KTT G20 Osaka, Jepang, di mana beliau sampai ngobrol bersama Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hmm, kalau begitu, kira-kira kenapa ya Pak Jokowi tidak pernah mau hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB? Katanya Pak Aaron Connelly dalam tulisannya Sovereignty and the Sea sih, jawabannya adalah karena Pak Presiden lebih memilih politik luar negeri yang menguntungkan kepentingan Indonesia secara domestik – dalam hal ini adalah perdagangan dan investasi.

Wah, bukannya Pak Jokowi sering promosikan multilateralisme ya di video-video pidato virtual PBB? Harusnya, Pak Presiden usung gagasan yang sama dong di tengah situasi global yang semakin tidak pasti dengan konflik seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Apalagi nih, Pak Jokowi kan tahun ini jadi Presiden G20. Sebagai tuan rumah KTT G20 2022, sudah sepatutnya dong Pak Presiden ikut hadir di Sidang Umum PBB – misal nih dengan mendorong multilateralisme agar kegiatan KTT G20 bisa berjalan lancar. 

Eh, tapi, bentar. Pak Jokowi ternyata kemarin-kemarin sudah ketemu PBB lho. Pada tanggal 12 September kemarin, Pak Presiden ternyata sudah memanggil seseorang dari PBB ke Istana, yakni Pak Yusril Ihza Mahendra.

Hmm, meski beda PBB, at least, Pak Jokowi masih mendengarkan PBB ya – alias Partai Bulan Bintang. PBB kelas lokal udah ketemu nih, Pak. Kalau PBB kelas internasionalnya kapan? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Pekan lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati agenda puncak Pemilu 2024 – Pileg dan Pilpres – akan digelar pada 28 Februari 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, juga memastikan bahwa genderang tahapan kontestasi elektoral yang dapat dipastikan menelurkan RI-1 baru itu akan dimulai 25 bulan sebelumnya. Artinya, siapapun yang akan berkompetisi harus telah siap sejak Maret 2022.

Kepastian rangkaian kompetisi yang akan dimulai kurang dari setahun dari sekarang, kiranya membuat arah manuver sejumlah partai politik (parpol) kian terlihat jelas. Berbagai strategi pun mulai disusun dan terlihat di permukaan, tak terkecuali yang dilakukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Namanya yang hampir terlupakan karena gagal lolos ke Senayan di tiga edisi Pileg beruntun, membuat PBB tampaknya berusaha membuat gebrakan. Teranyar, partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu merekrut sejumlah nama selebritis untuk memperkuat line-up mereka menyambut Pemilu 2024.

Baca Juga: Pramono Anung Mulai Tersisih?

Charlie van Houten atau Charlie ST12, Andika Mahesa atau Andika Kangen Band, hingga Aldi Taher terkuak telah merapat ke PBB. Nama terakhir menjadi cukup menarik karena belakangan selalu menjadi pusat perhatian di media sosial, yang sayangnya berkat kontroversi yang kerap dibuatnya.

Aldi Taher sendiri telah bergabung dengan PBB sejak Maret lalu. Namun baru pada akhir pekan kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Noer, mengungkapkan bahwa alasan perekrutan itu memang dilakukan sebagai strategi untuk mendongkrak elektabilitas partai, terutama menjaring suara dari kalangan muda.

Akan tetapi, reaksi di lini masa atas kabar tersebut tampaknya justru mengindikasikan ihwal sebaliknya dari harapan PBB. Ya, komentar yang nadanya sumbang justru hadir, khususnya berita direkrutnya Aldi Taher oleh partai Islam modernis tersebut.

Dari pantauan secara kasat mata, netizen justru menyatakan keengganan memilih PBB. Tak hanya itu, ada pula yang menilai bahwa masuknya Aldi Taher malah akan memperpanjang daftar kekalahan PBB dalam pemilu mendatang.

Lalu, dengan kontroversi yang ada, plus reaksi awal publik yang seharusnya dapat diprediksi tersebut, mengapa PBB merekrut sosok seperti Aldi Taher untuk menghadapi Pemilu 2024?

Kapitalisasi Kontroversi ala PBB?

Dalam kancah politik masa kini, masuknya selebriti ke dalam parpol telah menjadi hal yang biasa. Contohnya pun cukup banyak di dalam politik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Konsep celebrity politics menjadi satu variabel anyar yang turut menentukan dalam diskursus mengenai political marketing atau pemasaran politik. Oleh karena itu secara harfiah, masuknya Aldi Taher, terlepas dari kecenderungan kontroversinya, dapat dipahami sebagai bentuk political marketing dari PBB.

Kajian terkait adopsi istilah maupun pendekatan ekonomi – khususnya marketing – dalam perilaku politik terus berkembang seiring waktu. Publikasi berjudul Political Marketing and The Marketing Concept yang ditulis oleh Aron O’Cass, menjadi salah satu analisa paling awal mengenai perilaku dan orientasi parpol dalam mengartikulasikan perspektif marketing menjadi strateginya di ranah politik.

Celebrity politics sendiri berangkat dari utilitas atau penggunaan sudut pandang marketing, ketika selebritas memiliki fitur simbolis dan emosional untuk menghasilkan asosiasi sosiopsikologis yang aspiratif bagi khalayak.

Akan tetapi, kata kunci berupa “aspiratif” menjadikan konsep celebrity politics menemui hakikat idealnya. Lantas bagaimana dengan sosok atau selebriti yang cenderung kontroversial?

Nyatanya, kontroversi pun dapat dieksploitasi menjadi sebuah marketing politik. Dalam dunia marketing, terdapat istilah atau jenis pemasaran yang disebut dengan shock advertising atau shockvertising.

Secara definisi yang termuat dalam berbagai analisa marketing, shockvertising merupakan jenis pemasaran yang secara disengaja bersifat kontroversial, mengejutkan, memantik perhatian lebih dari audiensnya, hingga terkadang “menyimpang” dari norma atau nilai-nilai sosial ataupun idealisme personal sang penyampai pesan.

Selain kontroversial, hasil akhir yang mungkin dihasilkan dari shockvertising ialah pesan politik yang berani dan provokatif, serta menantang pemahaman konvensional publik tentang tatanan berbagai aspek kehidupan yang ada.

Baca Juga: Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?

Dalam ranah politik praktikal, Nives Zubcevic-Basic dalam What Impact Do Celebrity Endorsements Really Have? turut menyiratkan bahwa kontroversi dan bahkan eksistensi eksistensi selebriti yang tergolong kontroversial dalam kampanye politik, mungkin akan menemui kalkulasi menguntungkan bagi aktor politik tertentu. Terutama ketika berbicara efektivitas dan audiens atau konstituen.

Hal tersebut pernah dipraktikkan Partai Republik dan Donald Trump di Pemilu Amerika Serikat (AS) tahun 2016, ketika menggandeng selebriti kontroversial seperti Charlie Sheen. Trump sendiri yang memang kontroversial, juga seorang mantan selebriti. Dan Nives menyebut bahwa pemaknaan Trump atas identifikasi publik terhadap persona selebriti, membuatnya memiliki pemaknaan tertentu dan menerjemahkannya ke dalam kampanye politiknya yang kontroversial dan berakhir dengan kemenangan kala itu.

PBB yang merekrut sosok kontroversial seperti Aldi Taher, bisa saja juga sedang berusaha mempraktikkan shockvertising sebagai gebrakan. Selain agar kembali menarik perhatian publik, sosok kontroversi juga mungkin diharapkan dapat menjadi media penyampai narasi out of the box dalam kehidupan sosial politik yang selaras dengan irisan audiens kedua belah pihak, atau bahkan lebih luas lagi.

Lantas, mungkinkah Aldi Taher dapat menghadirkan kontribusi positif bagi PBB? Atau Ia justru membawa dampak sebaliknya?

Aldi Taher dan “Perjudian” PBB

Pasca reformasi, PBB turut meramaikan persaingan politik level nasional. Tetapi sayangnya, di tiga edisi pemilu terakhir, partai yang sempat dipimpin Malem Sambat Kaban atau yang dikenal dengan MS Kaban itu, gagal meloloskan kadernya ke Gedung MPR/DPR Jakarta.

Bahkan, di Pileg 2014 dan 2019 lambang PBB nyaris tak ada dalam lembar surat suara karena terlebih dahulu divonis tak lolos verifikasi oleh KPU. Perjuangan banding yang berhasil pun seolah kurang sepenuhnya bermakna karena tak berhasil melenggang ke Senayan.

Digadang sebagai suksesor Partai Masyumi, PBB nyatanya gagal menapaki kejayaan meski disebut mewarisi basis massanya. Sumber daya partai ditengarai menjadi problematika utama. Perkara yang sempat diungkapkan Ketua Umumnya sendiri, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut bahwa kendatipun PBB memiliki infrastruktur partai sampai ke bawah, persoalan krusial yakni masalah dana dan manajemen partai selama ini masih menjadi kendala mendasar.

Ihwal tersebut kiranya punya dampak sistemik pada bagaimana strategi PBB yang tampak saat ini. Meskipun tampak sebagai langkah lumrah dalam politik, perekrutan selebriti seperti Aldi Taher sesungguhnya dapat dimaknai sebagai pertaruhan besar bagi PBB. Paling tidak, hal itu dapat dilihat dari dua tendensi yang muncul setelah bergabungnya Aldi Taher dan selebriti lainnya.

Pertama, PBB sebelumnya bukanlah entitas yang akrab dengan pengusungan selebriti sebagai pendongkrak popularitas partai, baik sebagai kader maupun sebagai bakal calon legislatif.

Baca Juga: Ganjar “Bunuh Diri” Jika Tetap di PDIP?

Kedua, di saat bersamaan, pemilihan selebriti dengan kecenderungan kontroversi juga membuat hasil akhir dari publisitas yang diharapkan menjadi cukup sulit diproyeksikan secara konkret.

Muara positif dari shockvertising yang telah dijabarkan di bagian terdahulu, sesungguhnya masih menyisakan sejumlah pertanyaan dalam case riil bergabungnya selebriti kontroversial ke PBB.

Memang, terdapat istilah terkenal dari pemain teater dan politisi AS Phineas Taylor Barnum, yakni “all publicity is good publicity”. Akan tetapi, jawaban yang tak pasti hadir ketika muncul pertanyaan, pada titik apa publisitas yang tidak baik menjadi publisitas yang baik?

Oleh karena itu, satu-satunya presumsi positif secara konkret dari bergabungnya sosok selebriti kontroversial seperti Aldi Taher – di luar publisitas – ialah sebagai strategi baru untuk minimal mempertahankan kekuatan yang dimiliki PBB saat ini.

Walaupun kehilangan lima kursi di tingkat DPRD Provinsi dibanding Pileg 2014, PBB masih dapat meloloskan kadernya di lima wilayah di Pileg 2019 yakni, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pada bagian Rational Voters, Saiful Mujani dan R. William Liddle dalam Voting Behavior in Indonesia since Democratization, mengatakan bahwa meski kecenderungan pemilih rasional mengalami peningkatan, keberpihakan pemilih Indonesia secara umum pada akhirnya tetap berlandaskan penilaian yang sangat beragam.

Terlebih ketika berbicara konstituen kewilayahan, di mana sosok selebriti kontroversi seperti Aldi Taher mungkin saja masih memiliki relevansinya dalam membawa narasi sosial politik kekinian dari sudut pandang yang berbeda atau bahkan “irasional”.

Namun sekali lagi, dinamika dan kombinasi perilaku pemilih, hingga isu dan bentuk poros politik nantinya, masih akan terus bergulir dan dapat saja berdampak pada strategi PBB merekrut selebriti dan potensi output-nya kelak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

► Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dinamika politik kala Pilpres 2019 lalu telah lama berlalu. Namun, tampaknya, konsekuensi lanjutan dari negosiasi-negosiasi politik kala itu masih tetap berlanjut dan terasa.

Koalisi antarpartai misalnya, kini telah mengisi beberapa posisi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Di antaranya terdapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (PPP), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (Nasdem), dan sebagainya.

Tapi, sepertinya, di antara partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, kayaknya masih ada satu pihak yang belum masuk dalam pemerintahan nih. Pihak tersebut juga sebenarnya memiliki peran yang penting juga lho kala ramai-ramai isu kecurangan Pemilu 2019.

Sebut saja nama beliau Yusril Ihza Mahendra. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini dulu memegang peran sebagai pemimpin tim hukum Jokowi-Ma’ruf ketika kasus dugaan kecurangan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu seberang, Prabowo-Sandiaga Uno.

Mungkin, inilah mengapa Pak Jokowi beberapa waktu lalu mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusril dan PBB. Menurut beliau, Pak Yusril dan PBB ini telah memberikan sumbangsih besar pada perpolitikan Indonesia.

View this post on Instagram

Yusril Ihza Mahendra tak kunjung peroleh jabatan di pemerintahan Jokowi. ⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 27, 2019 at 7:25pm PST

Dengan peran beliau yang cukup krusial, banyak pihak menduga kalau Pak Yusril akan mendapatkan posisi tertentu dalam pemerintahan Jokowi. Sampai-sampai, publik berkali-kali tuh menebak posisi untuk Ketum PBB tersebut – dari Menteri Hukum dan HAM, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kepala Pusat Legislasi Nasional, hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi, Pak Yusril selalu menolak tuh tiap ramai-ramai di media soal posisi beliau. Kata beliau sih, pihaknya tidak pernah menuntut jabatan apapun pada Pak Jokowi. Dalam pelantikan DPP PBB yang kemarin dihadiri oleh Pak Jokowi, beliau juga bilang kalau partainya akan tetap mendukung pemerintah meski tak memiliki perwakilan di sana.

Wah, Pak Yusril terdengar rela berkorban ya. Mungkin, kalau beliau mencoba faction test ala BuzzFeed yang terinspirasi dari film-film Divergent nih, Pak Yusril dan PBB ini bisa aja dibilang berasal dari faksi Abnegation (the Selfless) – berbeda dengan faksi lainnya seperti Amity (the Peaceful), Candor (the Honest), Erudite (the Intelligent), dan Dauntless (the Brave).

Faksi Abnegation ini dikenal sebagai faksi yang memiliki nilai yang lebih terhadap selflessness. Mereka dikenal suka menolong orang lain.

Hmm, padahal nih ya, Pak Jokowi beberapa waktu lalu terus menambah posisi-posisi yang ada di pemerintahan lho, seperti penambahan posisi wakil menteri. Kata para pengamat sih, beliau ingin mengakomodasi pihak-pihak yang membantunya dalam Pilpres 2019.

Ya, tapi, kan, Pak Yusril itu orang Abnegation. Mungkin, Pak Yusril ingin membantu Pak Jokowi agar dapat mewujudkan visi beliau yang ingin memangkas birokrasi. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]emasuki tahun politik, partai-partai peserta pemilu sudah mulai menentukan arah koalisi mereka. Pasukan petahana sudah mengantongi beberapa nama partai dalam Koalisi Indonesia Kerja. Begitupun dengan penantangnya, Prabowo Subianto, sedikitnya telah didukung oleh lima partai, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Berkarya.

Di tengah dinamika tersebut, terdapat dua nama partai politik yang belum menentukan arah koalisi. Kedua partai itu adalah Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Garuda secara resmi memutuskan untuk abstain pada pagelaran Pilpres 2019 dan ingin fokus pada pileg.

Sementara itu, PBB mengatakan tidak akan abstain pada Pilpres 2019. Namun, sampai detik ini PBB belum menentukan pasangan calon mana yang akan didukung oleh partai di bawah asuhan Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Yusril menegaskan PBB tidak akan netral dalam Pilpres 2019 dan menunggu waktu yang tepat kemana dukungan PBB akan berlabuh
Share on X

Yusril menegaskan PBB tidak akan netral dalam Pilpres 2019 dan menunggu waktu yang tepat kemana dukungan PBB akan berlabuh, apakah ke pasangan Prabowo-Sandiaga atau Jokowi-Ma’ruf. Menariknya, Yusril menyatakan ia dan PBB tidak akan sembarangan mendukung Prabowo karena hal itu hanya akan menguntungkan Gerindra pada pileg. Lantas kemanakah suara PBB akan berlabuh?

Satu Kampung dengan Ahok

Yusril Ihza Mahendra berasal dari keluarga menengah ke bawah di Belitung Timur. Kisah hidup Yusril pernah digambarkan dalam sebuah buku berjudul Kenang-kenangan di Masa Kecil Yusril Ihza karya Rian Payak. Tertulis bahwa Yusril lahir dalam keluarga sederhana, ayahnya berprofesi sebagai PNS dengan gaji tidak seberapa dan pernah sampai harus menjual ayam untuk keperluan sekolah.

Kini, pria dari Belitung tersebut sudah berubah menjadi tokoh besar yang sangat dikenal di tingkat nasional. Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan tercatat pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Abdurrahman Wahid, Menteri Hukum dan HAM pada masa Megawati Soekarnoputri, hingga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Susilo Bambang Yudhoyono.

Sama seperti Yusril, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan putra kelahiran Belitung Timur. Akan tetapi, walaupun “satu kampung” Yusril dan Ahok sering kali dikabarkan memiliki pandangan dan pilihan politik berbeda.

Walaupun “satu kampung” Yusril dan Ahok sering kali dikabarkan memiliki pandangan dan pilihan politik berbeda.
Share on X

Yusril merupakan tokoh Islam dan pendiri partai Islam PBB. Berbeda dengan Ahok, Ahok adalah seorang Kristen dan keturunan Tionghoa. Yusril sendiri tercatat pernah mempermasalahkan kewarganegaraan Ahok, ia menyebut riwayat ayah Ahok yang pernah menjadi warga Tiongkok akan menghambat impian Ahok untuk menjadi presiden Indonesia.

Selain itu, arah politik Yusril dan Ahok sama sekali berbeda. Ahok merupakan pendukung Jokowi, sedangkan Yusril adalah pihak yang cukup sering mengkritik Jokowi. Beberapa kali Yusril berlawanan dengan Jokowi seperti pada kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dimana Yusril mengatakan keputusan Jokowi untuk membubarkan HTI tidaklah tepat.

Dengan perbedaan-perbedaan itulah Yusril dan Ahok sebagai putra Belitung Timur selalu dianggap berseberangan. Akan tetapi, biar bagaimanapun, Yusril pernah berusaha melindungi Ahok ketika mantan Gubernur itu didemo ribuan massa karena kasus penistaan agama.

Yusril menyerukan umat Islam agar menerima permintaan maaf Ahok dan meminta umat Islam untuk mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Hal itu memperlihatkan sebuah sikap berbeda antara Yusril dengan tokoh-tokoh Islam lainnya.

Tokoh Islam Berpengaruh

Yusril tidak bisa dianggap remeh. Popularitas Yusril di kalangan umat Islam patut diperhitungkan. Yusril dikenal sebagai pendiri PBB, sebuah partai berasaskan Islam yang berdiri pasca reformasi dan keterbukaan politik di tahun 1998.

Sebagai tokoh Islam, Yusril sangat mengidolakan tokoh Masyumi Mohammad Natsir. Di beberapa kesempatan, Yusril mengajak seluruh umat Islam untuk memperjuangkan syariat Islam melalui jalur politik. Baginya, hal tersebut sejalan dengan perjuangan Natsir dan partai Masyumi dulu.

Yusril mengatakan Mohammad Natsir adalah seorang ulama tetapi dia terjun ke dunia politik. Ia menambahkan alasan Natsir masuk ke pemerintahan adalah untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gagasan Islam berpolitik ini aktif dikampanyekan oleh Yusril ke pesantren-pesantren hingga ke forum-forum umat Islam. Ketua PBB itu sering kali menyerukan agar umat Islam tidak antipati terhadap politik. Menurut Yusril, umat Islam berisiko tersingkir dan bahkan tertindas jika tidak ada di dalam pemerintahan.

"Apa yang dilakukan HTI melanggar perppu dalam waktu sembilan hari? Hukum tidak boleh berlaku surut," kata Yusril.https://t.co/MerDtNg33f

— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 24, 2017

Menariknya, Yusril juga berupaya menggandeng kader-kader HTI untuk berjuang dalam jalur politik. Terdapat dugaan bahwa HTI takluk pada ajakan Yusril. Juru bicara HTI Ismail Yusanto membenarkan sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan PBB terkait keikutsertaan di Pileg 2019.

Hal tersebut tentu merupakan bukti bahwa Yusril bukanlah tokoh sembarangan. Yusril mampu merangkul organisasi yang anti terhadap demokrasi, untuk memperjuangkan syariat Islam melalui sistem demokrasi.

Selama ini, Yusril dikenal sebagai sosok yang membela HTI. Dengan pembelaan itu, cukup masuk akal ketika anggota HTI akan memilih PPB pada Pileg mendatang. Dukungan kader-kader HTI terhadap PBB juga bisa membuat partai tersebut diperhitungkan pada Pileg mendatang.

Yusril Akan Dukung Jokowi?

Yusril dengan tegas menyatakan bahwa PBB belum tentu mendukung Prabowo-Sandiaga. Hal ini tentu mengherankan berbagai pihak. Pasalnya, dari penjabaran sebelumnya, cita-cita Yusril dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam justru lebih dekat dengan cita-cita Prabowo-Sandiaga dengan tokoh-tokoh politik Islam di belakang mereka.

Akan tetapi, Yusril pernah mengatakan bahwa partainya tidak akan abstain pada Pilpres 2019. Lantas, mungkinkah Yusril dan PBB akan merapat untuk mendukung Jokowi? Pasalnya, Yusril tercatat beberapa kali menjelaskan alasan mengapa ia dan PBB belum tentu memberikan dukungan pada Prabowo pada Pilpres 2019.

Pertimbangan pertama adalah karena Yusril kecewa dengan Prabowo ketika Prabowo tidak memilih wapres hasil keputusan Ijtima Ulama pertama. Yusril mengatakan sebagai partai Islam, PBB manut kepada para ulama dan kader-kader PBB lebih sreg dengan pasangan yang ada ulamanya. Pernyataan ini menjadi menarik karena di pihak Jokowi lah terdapat cawapres dari kalangan ulama.

Kedua, adalah karena Yusril merasa PPB tidak pernah diajak bicara oleh partai koalisi Prabowo.  Yusril mengatakan Koalisi Keumatan hanyalah fatamorgana karena PBB tidak pernah terlibat di sana, bahkan PBB mengeluh karena nama partai tersebut dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara.

Ketiga, Yusril merasa Gerindra menghilang ketika PPB sedang terpuruk. Yusril mengatakan bahwa ia sering membantu Gerindra tetapi ketika PBB terpuruk dan hampir tidak lolos ke Pemilu 2019, tidak ada simpati sedikitpun baik dari Gerindra, PKS ataupun PAN. Yusril menyebut justru “partai sekuler” yang bersimpati kepada PBB. Meski tidak merujuk kepada siapa, kemungkinan partai sekuler yang dimaksud adalah rival dari partai-partai dalam Koalisi Keumatan.

Terakhir, Yusril sangat mempertimbangkan target PBB pada Pileg 2019. PBB menargetkan 10% perolehan suara dan berharap bisa kembali mengisi parlemen tahun depan. Pertimbangan ini menjadi alasan Yusril tidak terburu-buru untuk mendukung Prabowo karena bagi Yusril dukungan PBB hanya akan menguntungkan Partai Gerindra pada pileg nanti.

Demi memenuhi target Pileg, Yusril bisa saja merapat ke kubu Jokowi. Berdasarkan kondisi tersebut, PBB mungkin mengharapkan coattail effect (efek ekor jas) dari Jokowi. Menurut Matthew Shugart, pemilih cenderung untuk memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.

Shugart mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan partai yang memenangkan Pilpres akan sama dengan partai yang memenangkan pemilu legislatif. Hingga bulan September 2018, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo di tiga lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI) 52,2%, Alvara 53,5%, dan Y-Publica 52,7%.

Dengan keunggulan tersebut, Jokowi bisa memberikan coattail effect kepada partai-partai pengusung Jokowi jelang Pemilu 2019. Maka bukan tidak mungkin ketika PBB merapat ke kubu Jokowi, partai di bawah asuhan Yusril itu pun akan mendapatkan limpahan suara karena faktor coattail effect.

Bagi Jokowi sendiri, jika Yusril dan PBB merapat, maka kandidat petahana tersebut bisa mendapatkan tambahan amunisi yang menarik. Ketokohan Yusril yang memiliki pengaruh di kalangan Muslim seperti disebut sebelumnya bisa memberi keuntungan tersendiri bagi Jokowi.

PBB sendiri bukanlah partai Islam yang kaku. Pada bulan Maret 2018, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer pernah mengatakan kemungkinan Yusril akan dicalonkan menjadi wakil Jokowi pada Pilpres 2019. Hal itu menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan pula PBB akan masuk ke dalam koalisi Jokowi demi meraih target 10% pada Pileg mendatang.

Mungkin saja kekecewaan Yusril kepada Prabowo dan target partai untuk masuk ke parlemen akan membuat ia justru berlabuh kepada Jokowi. Lantas mungkinkah Yusril dan PBB akan mendukung pencalonan Jokowi pada Pilpres mendatang? (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk membatalkan surat keputusan pembubaran tak bisa dihindari lagi. Alhasil, kini HTI sudah dibubarkan.

Tapi, ternyata ehhh ternyata, HTI dengan kekuatan basis massa yang kuat di daerah – daerah membuatnya kini dipandang oleh para politikus untuk dijadikan ‘sekoci’ menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

Namanya sekoci, tentunya HTI akan menjadi martir politik yang diperbantukan untuk memenangkan kontestasi. Tapi bukankah HTI itu organisasi yang … ahhh syudahhlah.

Tapi sebenarnya, apakah HTI ini ditawari oleh partai politik untuk bergabung atau justru HTI yang menawarkan diri untuk berhimpun di partai politik?

Ehmmm, entahlah. Yang jelas, HTI kini berpotensi diperebutkan partai politik hanya untuk memenangkan kontestasi.

Memangnya sekuat apa basis massa HTI? Upss, kalau kata juru bicaranya sih kekuatan basis masssanya banyak, waduh jadi sangat mungkin dong bisa membantu partai politik memenangkan pesta demokrasi nanti.

Weeeiittss, mumpung HTI itu selalu didampingi Yusril Ihza Mahendra, kabarnya anggota eks HTI akan merapat ke Partai Bulan Bintang (PBB). Nah loh, kalau begini caranya Yusril dapet untung dong, katanya sih begitu.

Tapi selain PBB, kabarnya juga ada beberapa partai politik lain yang mulai genit melirik dan menawarkan HTI untuk bergabung, ehmm, ini semata – mata untuk pemenangan atau untuk pelipur lara karena sudah dibubarkan?

Ehm, kalau melihat gelagat HTI yang ikut berpolitik atau yang mengaminkan demokrasi, rasanya gimana gitu ya. Tapi tak mengapalah ya, weleeeh weleeeh.

Apalagi menurut juru bicaranya sih, HTI itu tidak diperkenankan untuk golput dalam setiap pemilihan, jadi HTI pasti ikut andil memilih.

Tapi kriterianya bagaimana ya? Kabar kaburnya sih, HTI tidak akan memilih pemimpin di Pilpres 2019 nanti yang anti Islam, mengkriminalisasi ulama dan membubarkan kelompok dakwah.

Weeeeiittss, kalau begini sih sudah menjurus ya, hayooo, kayaknya sih HTI pilihannya sudah jelas untuk bergabung dengan siapa, weleeeh weleeh.

Tapi akankah HTI cuma diperbantukan dan dimanfaatkan saja? Ehmm, berarti sangat bertolak belakang ya dengan prinsip Norman Schwarzkopf yang tidak ingin menjadi pion dalam kampanye politik.

HTI kini hanya dimanfaatkan sebagai pion dalam kampanye politik? Kenapa ga jadi aktor politik sekalian? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]antan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang kini terjun ke dunia politik pasca melepas statusnya sebagai prajurit.

Tapi nasib politiknya masih terombang – ambing, entah kemana Gatot akan berlabuh?Komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik kabarnya sudah digencarkan, tapi nasib Gatot masih lesu dan belum tentu arahnya, weleeeh weleeeeh.

Dulu pas masih jadi Panglima TNI, partai politik menyatakan sangat tertarik dengan Gatot, ah syudahhhlah, para politikus memang manis dibibir aja.

Sampai sekarang, katanya Gatot belum memiliki dukungan sama sekali dari partai politik satupun. Ehmmm, sayang sekali, apalagi calon Presiden independen rasanya tak bisa lagi dilakukan.

Kalau perkembangan Gatot masih begini – begini aja, apa yang akan terjadi? Uhuuukkk uhuuukkk, ya mau ga mau, Gatot harus menguburkan niatnya.

Tapi walaupun nantinya Gatot gagal maju, ya setidaknya Gatot sudah memaknai apa yang George S. Patton katakan, kalau kesalahan terbesar adalah tidak pernah membuat sama sekali keputusan.

Untungnya Gatot udah buat keputusan terjun ke politik, ya walaupun masih bernasib baik, weleeeh weleeeh. Weeeiitss, sabar dulu, katanya Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengusung nama Gatot di Pilpres 2019 mendatang.

Upsss, usut punya usut, kabar ini ternyata masih diragukan kebenarannya apalagi Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB membantah kalau PBB mendukung Gatot.

Kata Yusril, membahas Gatot aja belum apalagi memutuskan Gatot jadi sosok yang diusung PBB, haadeuuuhh.

Tapi tak mengapalah PBB ga jadi dukung, lagian kan PBB juga ga mengantongi kursi parlemen juga kan? Jadi ga rugi lah. Tapi kalau misalkan PBB itu dukung, maka akan jadi partai politik pertama yang mendukung Gatot.

Kalau ada partai politik yang punya perolehan suara yang mumpuni untuk Pilpres 2019, PBB bakalan nemplok dukung Gatot juga ga ya?

Hmmm, nanti dulu deh mikir-mikir dulu, kan tahu sendiri PBB punya bakal calon juga yang mau dimajukan, yaitu Yusril.

Kalau PBB mau mengajukan nama calon Presiden atau Wakil Presiden, wedeww keren juga kepercayaan dirinya. Tapi masa ga sadar sih kan PBB ga punya kursi parlemen, apa yang jadi daya tawarnya?

Weeiittsss, tenang kan PBB mau mengajukan gugatan terhadap Presidential Threshold lagi, hmmm semoga gugatannya menang ya, weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, tahun 2019 merupakan tahun politik yang menentukan bagi umat Islam Indonesia. Dia berharap agar umat Muslim tidak bersifat pasif, tetapi proaktif agar bangsa dan negara selama lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia. Ya memang sudah seharusnya gitu, mantap jiwa.

Menggadang-gadang umat Islam untuk amunisi kampanye PBB boleh-boleh aja. Tapi gimana ceritanya dengan niatan awal PBB kemarin untuk merekrut eks HTI? Ini nih yang harus diwaspadai. Apakah masyarakat akan diperdaya memberikan suaranya kepada PBB dengan asas kesamaan Islami, padahal isinya sudah terkontaminasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Wadezig.

Pucuk dicinta ulam tiba, begitulah peribahasa yang tepat untuk suasana hati para eks HTI saat mengetahui PBB akan merekrut Calon Legislatif dari kalangan mereka. Siapa yang nyangka kalau jantung yang telah berhenti, tiba-tiba mendapatkan nyawanya untuk berdetak kembali.

Tapi ngapain sih PBB berencana merekrut Caleg dari Eks HTI ini? Apa Yusril udah segitu depresinya melihat kondisi internal partai yang gak punya kader-kader kredibel? Buat apa bikin Partai kalau kopongan gak ada isinya kayak gitu. Unfaedah banget sih.

Eits, jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Ada niat lain di balik upaya perekrutan ini. Sepertinya, akhir tujuannya bermuara untuk meraih simpatik umat Islam di Indonesia atas pembubaran HTI. Sehubungan lumayan banyak umat Islam yang menyayangkan pembubran HTI kala itu. Jiah cape deh.

Masalahnya nih ya, HTI dibubarkan atas dasar karena kegiatan ormas ini terindikasi kuat telah bertentangan dengan azas Pancasila dan UUD 1945, dan dapat mengancam keamanan serta membahayakan keutuhan NKRI. Ya gimana gak, ormas ini kan paling getol mendirikan khilafah di Indonesia. Nah kan ngeri.

Politisi emang gitu, di sana ngomong gini, di sini ngomong gitu, hadeuh. Mereka seakan gak cape-cape bermain logical fallacy pada masyarakat kecil. Udah bisa ditebak nanti bakal banyal hoax-hoax sentimen keagaman bertebaran menjelang Pilkada & Pilpres. Umat Muslim Indonesia sudah cape keles dijadikan komoditi kepentingan politis kayak gini.

Jadi PBB ini sebenernya mau mengajak seluruh umat Islam agar bersatu dan kompak dalam Pemilu mendatang, atau memanfaatkan mereka untuk kepentingan titipan HTI dalam mendirikan negara Khilafah di Indonesia? Ayo ingat pepatah, “Jangan main api kalau tidak ingin terbakar”. Kalau suatu saat PBB terkontaminasi parah dengan HTI, gak menutup kemungkinan partai ini nanti malah ikut dibubarkan loh. (K16)