PinterPolitik.com

Hey, gengs, pernah membayangkan nggak kalau kepartaian Indonesia nih ambigu? Kalau dilihat sejak era Reformasi sihmemang begitu faktanya.

Coba nih dirunut saja dari Pemilu 1999 tercatat ada 48 partai yang lahir, dan hanya 21 yang lolos ke parlemen. Kemudian, paa Pemilu 2004, 24 partai ikut dalam pesta yang menghasilkan Golkar sebagai juara parlemen. Lantas di Pemilu 2009, ada 38 partai yang tampil, dengan hasil hanya 9 partai yang mencapai parliamentary threshold (PT).

Berlanjut di 2014, jumlah partai yang bertanding naik lagi menjadi 12 partai sedangkan partai yang lolos PT hanya 10 partai. Dan, pada Pemilu 2019 yang lalu, jumlah partainya sama, yakni 14 partai, dengan hasil hanya 9 partai yang lolos merasakan kursi parlemen.

Coba kita simak lagi deh hasil-hasil Pemilu di atas. Ada yang menarik nggak? Pasti ada dong, terutama mengenai PT dan fenomena jumlah partai. Nah, kalau begitu, kira-kira nih, Pemilu depan berapa ya jumlah PT dan berapa partai yang ikut kontes?

Mimin sih masih menyimak perdebatan para politisi yang ribut soal itu dalam rapat revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Meski belum ketok palu, mimin kok tertarik ya dengan pilihan Golkar.

For your information (FYI) nih, partai Golkar pasang angka 7% buat ambang batas parlemen atau PT, cuy. Wih, berani amat.

Coba kita simak penjelasan salah satu politisinya. “Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7%. Kebijakan PT 7% ini sebagai upaya kita untuk lebih menyederhanakan partai politik sehingga sistem presidensial kita dapat lebih efektif,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

View this post on Instagram

Ada yg minta ambang batas presiden dihapus? Setuju nggak? #uupemilu #pemilu #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 11, 2020 at 9:58pm PDT

Tuh dibaca deh, cuy. Bijak kan? Mimin baru sadar juga sih ternyata masih ada politisi legislatif yang peduli dengan sistem presidensial meski kelakuannya sangat parlementer. Upsss.

Baiklah, kita fokus di diksi “…sehingga sistem presidensial kita dapat berjalan efektif.” Benarkah begitu? Coba kita cek fakta sejarahnya – mumpung Indonesia banyak pengalamannya nih soal persinggungan kepartaian dengan efektivitas presidensial.

Di tahun 1955, partai-partai di Indonesia bermunculan yang jumlahnya ada 172. Widih, banyak banget, untung saja politisinya baik-baik. Jadi, nggak main keroyokan kayak sekarang. Hehe.

Nah, salah satu pergolakan yang kita ingat di zaman itu adalah kejengkelan Soekarno dan kemelut antarfaksi di parlemen. Sampai-sampai, mungkin sudah hilang kesabaran, Soekarno pun membubarkan parlemen sebab dinilai ‘banyak partai, jadi bertele-tele’.

Bayangin andai dalam keluarga banyak faksi yang berbeda-beda selera makannya. Ribet nggak kalau mau memutuskan rencana makan? Ya, jelas. Hehehe.

Ya, memang sih semua bisa diselesaikan dengan musyawarah, tapi kan yang menjadi pertimbangan lebih yaitu efisiensi waktu. Selain itu, berapa banyak biaya anggaran buat konsumsi masing-masing partai. Bisa dipikir deh, kalau partainya kebanyakan, yang ada bukan efisiensi anggaran, tapi buang-buang uang.

Nah, kalau ternyata 7% nih jadi disepakati, kayaknya kita bakal melihat pertunjukan demokrasi yang sederhana tapi mewah hasilnya deh. Sekali-kali lah belajar dari demokrasi di Jerman, di mana partai banyak yang berkoalisi. Setidaknya itu mengajarkan bahwa partai besar dan kecil memang harus tahu diri sih. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Melihat segala persoalan dari berbagai sisi selalu bermuara pada berkembangnya pemikiran dan pintu gerbang dari sebuah progresivitas. Inilah ungkapan yang tepat dalam menganalisa dan merespon wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang harus direngkuh tiap partai politik (parpol) pada pemilihan umum atau pemilu berikutnya.

Gagasan kenaikan tiga persen dari ambang batas minimal empat persen pada pemilu 2019 lalu, membuat parpol pendukung gagasan ini seketika mendapat tudingan minor dari berbagai pihak karena dinilai tak memiliki urgensi yang jelas.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor yang menaruh curiga pada gagasan kenaikan ambang batas parlemen ini dikarenakan tidak dilandasi pijakan identifikasi masalah yang jelas.

Parpol pendukung kenaikan ambang batas parlemen ini sendiri dipimpin oleh Golkar yang kadernya merupakan Ketua Komisi II DPR RI dan notabene membidangi pokok terkait. Golkar, PKB, dan Nasdem menginginkan ambang batas sebesar tujuh persen, dan di “kubu pendukung” yang sama, PDIP dan PKS mengehendaki kenaikan di angka lima persen.

PPP, Demokrat, dan PAN menjadi pihak yang tak menginginkan perubahan ambang batas lama sebesar empat persen, sementara Gerindra menjadi parpol yang masih cenderung abstain dalam dinamika gagasan ini.

Secara garis besar, tujuan kenaikan ambang batas parlemen dianggap sebagai metode untuk menyederhakan sistem multi-partai yang ada di Indonesia. Selain itu, gagasan ini juga untuk mendukung sistem presidensial yang lebih efektif dan pada saat bersamaan agar tak terjadi polarisasi yang ekstrem di parlemen.

View this post on Instagram

Lama2 hanya partai besar aja yang ada di DPR #DPR #parliamentarythreshold #dewanperwakilanrakyat #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2020 at 8:36pm PDT

Partai Golkar, tampaknya menjadi yang terdepan dalam menginisiasi gagasan kenaikan ambang batas parlemen ini, dinilai memiliki peran vital dalam realisasi kenaikan dalam mengkoreksi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lantas apakah Golkar menginginkan kembalinya sistem multi partai yang jauh lebih sederhana dengan berkaca pada kejayaan mereka pada masa Orde Baru? Lalu, apakah gagasan kenaikan ambang batas ini adalah sebuah hal yang baik atau justru kontraproduktif terhadap demokrasi Indonesia?

Kalkulasi Terbaik?

Ya, dapat dipastikan di balik setiap regulasi maupun kebijakan tentu ada konteks serta implikasi positif dan negatif. Para pembuat keputusanlah yang kemudian memiliki penilaian dan kalkulasi terbaik mana yang paling sesuai dengan kondisi dinamika yang ada.

Jika melihat dari sisi negatifnya, tentu sangat mudah bagi siapapun untuk memberikan kritik tajam. Hal ini juga disoroti Fareed Zakaria dalam tulisannya yang berjudul The Rise of Illiberal Democracy. Dalam tulisan tersebut, Zakaria menyajikan secara komprehensif aspek positif dan negatif dari sebuah proses demokrasi di berbagai belahan dunia.

Konsep illiberal democracy atau demokrasi iliberal dianggap Zakaria sebagai keadaan ketika mereka yang terpilih secara demokratis justru mengekang hak dan kebebasan rakyat yang memilihnya serta mengabaikan dasar konstitusionalisme yang menjadi fundamental demokrasi itu sendiri.

Kondisi tersebut juga dinyatakan oleh Zakaria akan bermuara pada legitimasi kekuasaan yang kuat dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan jika tidak diimbangi dengan tiga pilar demokrasi – eksekutif, legislatif, dan yudikatif – yang kuat dan profesional.

Demokrasi iliberal seperti yang disoroti oleh Zakaria tersebut tampaknya menjadi alasan di balik bombardir kritik atas gagasan kenaikan ambang batas parlemen. Sisi negatif yang terekspos inilah yang terus dieksploitasi oleh para pengamat dan kritikus tanpa melihat dan mempertimbangkan variabel lain sebagai kalkulasi dari sisi berbeda.

View this post on Instagram

Ada yg minta ambang batas presiden dihapus? Setuju nggak? #uupemilu #pemilu #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 11, 2020 at 9:58pm PDT

Dan dalam konteks Golkar, tudingan ingin mengembalikan kejayaan partai berlambang pohon beringin itu saat Orde Baru di mana mereka berkuasa selama hampir tiga dekade sejak tahun 1970 memang sulit dielakkan.

Muara legitimasi yang kuat seperti yang dikemukakan Zakaria dinilai sulit terbantahkan dengan relevansi kenaikan ambang batas parlemen yang diperoyeksikan sebagai “pemangkasan” jumlah parpol yang bercokol di Senayan.

Selain itu, tudingan pengabaian suara rakyat yang terbuang terhadap parpol yang tak lolos presentase menjadi senjata andalan pihak-pihak yang secara historis seolah termarjinalkan akibat aturan ini, paling tidak dalam pemilu edisi teranyar pada 2019 lalu.

Namun demikian, konklusi prematur untuk menyebut gagasan ini sebagai demokrasi iliberal juga tidak dapat dibenarkan. Terlebih ketika menyimpulkan hasil akhir dari kuatnya legitimasi di parlemen akan menimbulkan konsekuensi negatif semata.

Lalu, benarkah tudingan minor tersebut? Dan bagaimana kalkulasi terbaik secara komprehensif sebenarnya?

Urgensi Stabilitas Decision Making

Zakaria pun secara cermat mengupas komprehensivitas konteks demokrasi yang relevan dengan persoalan ambang batas parlemen ini dalam tulisan yang sama. Menurutnya, demokrasi terbaik ialah implementasi regulasi dan kebijakan yang berlandaskan tradisi konstitusional terbaik yang ada.

View this post on Instagram

Akankah debat publik terjadi? #posterpinterpolitik #posterpinpol #batmanvsuperman #debatluhutdanrizal #luhutbinsarpandjaitan #rizalramli #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 11, 2020 at 6:58pm PDT

Dalam hal ini, Zakaria menekankan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Namun di sisi lain kultur dan kondisi masyarakat di tiap negara membutuhkan kerangka pemerintahan dan pendekatan demokrasi yang berbeda.

Zakaria menyebutkan bahwa demokrasi American way tentu tidak akan sepenuhnya atau bahkan sama sekali tak relevan jika diterapkan di negara demokratis di beberapa bagian wilayah Eropa, Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.

Seperti yang telah diketahui, sistem kepartaian Amerika Serikat (AS) sejak lama hanya seputar pertarungan klasik Republik dan Demorat. Sementara di selatan dan tengah Eropa, Asia, Afrika hingga Amerika Latin, memiliki sistem multi partai yang berbeda-beda.

Variabel kutur, masyarakat, dan tradisi yang disoroti Zakaria tersebut dinilai cukup relevan ketika Golkar menjadi fokus dan haluan dalam menganalisa gagasan kenaikan ambang batas parlemen.

Secara kultur dan tradisi demokrasi yang berlandaskan konstitusi, masyarakat Indonesia pernah mengalami stabilitas terbaik tanpa banyak “drama” dalam decision making atau pembuatan keputusan kebijakan maupun regulasi ketika pada masa Orde Baru sistem kepartaian berlangsung secara sederhana.

Tendensi minor juga tak dapat menutupi sisi positif yang ada meskipun ketika itu demokrasi Indonesia diwarnai oleh hanya tiga partai yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Hal ini terkait dengan kemenangan beruntun partai berlambang pohon beringin selama enam edisi pemilu, yang di sisi lain justru mengekspos adanya efektivitas dan pengambilan keputusan di tiga pilar demokrasi yang cepat dan tegas kala itu.

Reformasi lalu merenggutnya. Keterbukaan dengan dalih demokrasi “sesungguhnya” secara luas namun tak ada batasan yang jelas membuat menjamurnya partai justru menjadi permasalahan tersendiri.

Inkompetensi partai membuat banyak dari mereka yang timbul tenggelam dengan cepat yang kemudian justru memperkeruh serta berperan dalam instabilitas pengambilan keputusan dan konsolidasi yang lebih rumit nan berlarut-larut di mana bermuara pada lambannya eksekusi kepentingan rakyat secara umum.

Ide kenaikan ambang batas parlemen yang diinisiasi Golkar dinilai menjadi terobosan progresivitas tersendiri pasca reformasi, dengan rasionalisasi dan kalkulasi terbaik berdasarkan variabel kultur, karakteristik masyarakat dan tradisi di masa lalu yang cenderung stabil ketika tak terlalu ramai hiruk pikuk parpol di Senayan.

Lelucon melegenda “penak jamanku to?” dengan latar belakang mantan Presiden Soeharto yang terkadang menggelitik banyak pihak di era saat ini, agaknya juga sesuai merefleksikan konteks kenaikan ambang batas parlemen dengan rasionalisasi yang ada.

Potensi kemudaratan seperti penyalahgunaan legitimasi kekuasaan akibat kenaikan ambang batas parlemen dinilai menjadi konteks yang dapat diantisipasi dalam era keterbukaan partisipasi publik saat ini.

Bagaimanapun, tak salah jika demokrasi di Indonesia terus berupaya menemukan formula terbaiknya di tengah berbagai realita dinamis yang ada. Ide atau gagasan para wakil rakyat di parlemen yang terhimpun dalam parpol legendaris seperti Golkar yang kenyang akan memori kekuatan bangsa berupa stabilitas di masa lalu, bisa jadi dapat menjadi referensi terbaik atas pemecahan persoalan bangsa kekinian.

Poin pentingnya dalam konteks ini adalah, memperhatikan variabel komprehensif menjadi penting dalam menganalisa serta memberikan penilaian terhadap berbagai gagasan terkait fundamental demokrasi bangsa yang mau tidak mau harus diakui masih terus harus berbenah.

Kini keputusan realisasi gagasan kenaikan ambang batas parlemen ada pada intensi tiap-tiap parpol. Akumulasi terbaik tentu harus menjadi prioritas tiap parpol bagi kemaslahatan rakyat dan bukan menyembunyikan keterancaman eksistensi kepentingan dengan dalih tuduhan yang tak tepat. Itulah harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Isu parliamentary threshold alias PT emang jadi trend kontroversial terbaru yang saat ini tengah digeluti oleh DPR. Lembaga yang satu ini suka banget deh bikin trend membahas hal-hal yang entah mengapa harus dibahas di keadaan seperti saat ini ketika Covid-19 lagi marak-maraknya.

Sebelumnya ada isu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dianggap merugikan kepentingan buruh. Lalu, sebelumnya udah ada revisi UU Minerba yang disahkan. Belum lagi wacana RKUHP yang digulirkan lagi yang bikin mahasiswa galau buat demo gara-gara lagi Covid-19.

Makanya, pas isu PT ini dilemparkan ke publik, banyak yang mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada agenda tersembunyi apa sih di DPR? Bukannya gimana-gimana ya, kalau ngelihat profil partai yang mengusulkan agar PT dinaikkan – beberapa hampir sampai 2 kali lipat – agaknya publik bisa nebak-nebak agenda yang mungkin dibawa di belakangnya.

Contohnya adalah Partai Nasdem. Partai yang identik dengan warna biru ini terhitung sebagai pemain baru loh dalam politik Indonesia. Baru berdiri pada tahun 2011, Nasdem jadi contoh si anak baru yang langsung sukses.

Pada Pemilu 2014 langsung moncer dengan 6,72 persen suara dan ada di urutan 8. Suaranya naik signifikan di Pemilu 2019 dengan 9,05 persen suara dan ada di urutan ke-5. Beh, gila nggak tuh pencapaiannya.

View this post on Instagram

Lama2 hanya partai besar aja yang ada di DPR #DPR #parliamentarythreshold #dewanperwakilanrakyat #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2020 at 8:36pm PDT

Makanya, soal PT ini, Nasdem ngusulin agar dinaikkan jadi 7 persen aja dari yang saat ini ada di angka 4 persen. Nyaris 2 kali lipat kenaikannya. Emang PD banget nih Nasdem. Percaya diri loh maksudnya, bukan Partai Demokrat. Walaupun sama-sama biru. Hehehe.

Tapi agak gimana gitu ya usulan itu. Soalnya, itu artinya akan mengeliminasi lebih banyak partai lagi. Saat ini di DPR kan ada 9 partai. Kalau PT-nya jadi 7 persen, maka PAN dan PPP bakal tereliminasi andaikan suara di Pemilu 2024 mendatang nggak berubah banyak dari tahun 2019 lalu.

Belum lagi partai-partai kecil kayak PSI, Perindo, PKPI, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan yang lainnya, yang tentu saja akan makin terpuruk jika nggak banyak melakukan terobosan.

Nah, ini yang menyebabkan banyak pihak mulai menduga bahwa Nasdem emang pengen menyingkirkan partai-partai kecil ini. Hmm, percaya diri banget nih partai yang satu ini.

Tapi, yang terpenting, jangan sampai Nasdem jadi over confident alias kelebihan percaya diri. Lama-lama bisa buruk loh buat kesehatan partai. Hehehe.

Apalagi, pas Pemilu kemarin, Nasdem kan dituduh berbagai pihak dengan hal-hal yang negatif, mulai dari pembajakan kader, dan lain sebagainya. Duh, segitu amat tuduhannya ya.

Yang jelas, PT 7 persen itu membatasi demokrasi banget. Itu menutup akses bagi ruang-ruang demokrasi dari kelompok yang mungkin minoritas, tetapi perlu mendapatkan wadah mereka. Kan lama-lama demokrasi kita bisa jadi kartel partai loh kalau PT-nya ditinggikan terus. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Usulan kenaikan parliamentary threshold (PT) 7% ramai ditolak. Kenaikan diusulkan dari 4 ke 7%, 7 parpol yang gagal ke senayan tolak usulan. PPP, PAN dan Demokrat juga tolak usulan, kenaikan PT dinilai akan menambah suara masyarakat yang hangus

PinterPolitik.com

Parlementary threshold atau ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik (parpol) untuk mendapatkan kursi di parlemen mulai ditetapkan pada Pemilu 2009 dengan tujuan untuk melakukan penyederhanaan parpol di parlemen.

Dengan catatan terdapat 9 dari 38 parpol pada Pemilu 2009, 10 dari 12 parpol pada Pemilu 2014, dan 9 dari 16 parpol pada Pemilu 2019 yang berhak mendapatkan kursi di parlemen, terlihat jelas penerapan PT telah memenuhi raison d’etre atau alasan keberadannya untuk diterapkan.

Tidak hanya tren pemangkasan jumlah parpol di parlemen, terjadi pula tren peningkatan persentase PT di setiap gelaran Pemilu. Pada Pemilu 2009, PT yang ditetapkan sebesar 2,5 persen, dan pada Pemilu 2014 dan 2019 masing-masing sebesar 3,5 dan 4 persen. Melanjutkan trennya, parpol pemenang pemilu, PDIP, kemudian memberikan usul agar PT ditetapkan menjadi 5 persen.

Seperti “lagu lama”, usulan kenaikan PT selalu menjadi momok menakutkan bagi parpol kecil atau bagi parpol yang tidak lolos ke Senayan. Keluh kesah tersebut misalnya dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah yang menilai menaikkan PT adalah bentuk perampasan suara rakyat oleh parpol-parpol besar.

Senada, Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang juga menegaskan bahwa wacana tersebut dapat melenyapkan partai menengah ke bawah.

Kontras, bagi partai besar atau yang telah merasakan empuknya kursi Senayan, usulan tersebut justru mendapatkan sambutan hangat. Tidak hanya mendukung, parpol seperti PKS dan Nasdem justru mengusulkan penambahan jumlah PT yang lebih besar dari PDIP dengan mencapai 7,5 persen.

https://www.instagram.com/p/B4UjmdmgZjt/?utm_source=ig_web_copy_link

Terang saja, usulan penambahan PT yang besar tersebut memperlihatkan optimisme kedua parpol akan kemampuannya untuk sukses di Pemilu 2024. Tidak hanya itu, kekompakan PKS dan Nasdem dalam mengajukan PT di kisaran 7 persen juga menambah kuat indikasi bahwa kedua parpol ini akan menjalin koalisi ke depannya.

Lantas, jika benar demikian, mengapa Nasdem harus berjudi dengan PKS dan tidak mempertahankan hubungan baik dengan PDIP yang tengah begitu berkuasa saat ini?

Lepas dari Dominasi PDIP?

Sinyal kedekatan Nasdem dengan PKS sebenarnya telah terendus lama sejak partai biru tersebut melakukan kunjungan  ke kantor PKS pada 30 Oktober 2019 lalu. Atas kunjungan itu, kemudian viral foto Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh tengah berpelukan erat dengan Presiden PKS, Sohibul Iman.

Pertemuan tersebut, tentu saja tidaklah biasa menimbang pada posisi kedua parpol yang sejatinya berseberangan. Pasalnya, Nasdem merupakan langganan koalisi pemerintah, sedangkan PKS merupakan parpol oposisi yang paling konsisten hingga saat ini. Atas hal ini, tidak heran kemudian banyak pihak memberikan sorotan lebih terhadap pertemuan tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi bahkan turut memberikan tanggapan dengan menyebut dirinya tidak pernah dirangkul oleh Surya Paloh seerat seperti merangkul Sohibul Iman.

Pertemuan lanjutan antara Nasdem dengan PKS kemudian terselenggara di kantor Nasdem pada 29 Januari 2020 lalu. Atas hal ini, terang saja anggapan bahwa Nasdem tengah berusaha membangun kekuatan politik bersama PKS semakin menguat di benak berbagai pihak.

Di luar persoalan adanya diktum politik yang menyebutkan tidak terdapat kawan ataupun musuh yang abadi. Selaku seorang pebisnis, Surya Paloh tentu saja menerapkan rational choice theory atau teori pilihan rasional, di mana pilihannya mestilah mempertimbangkan untung rugi.

Lalu melihat peta politiknya, kita mungkin akan menemukan sebuah kerancuan kalkulasi politik, menimbang pada PDIP saat ini adalah parpol yang begitu berkuasa dan berpengaruh. Hal tersebut terlihat jelas dengan partai banteng menguasai berbagai pos-pos penting, seperti Ketua DPR, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), presiden, kursi terbanyak di parlemen, hingga adanya afiliasi dengan Jaksa Agung.

Artinya, jika Surya Paloh ingin mempertahankan status quo atau kekuasaan parpolnya, bukankah menjaga hubungan baik dengan PDIP adalah pilihan yang rasional?

Atas keganjilan ini, sebuah studi gabungan dari University of Cologne, University of Groningen, dan Columbia University sepertinya memberikan kita keterangan yang cukup menjawab.

https://www.instagram.com/p/B4TfaT9pFMZ/

Studi tersebut ingin menjawab pertanyaan mengenai pilihan di antara kondisi dapat mempengaruhi atau mengontrol orang lain, dengan kondisi berotonomi atau terbebas dari kontrol orang lain – kondisi mana yang lebih memuaskan hasrat individu akan kekuasaan?

Berdasarkan berbagai eksperimen yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa hasrat akan kekuasaan partisipan ternyata lebih terpuaskan dengan kondisi berotonomi daripada kondisi mengontrol orang lain.

Dengan kata lain, kita mungkin dapat memahami bahwa manuver politik yang memperlihatkan indikasi-indikasi Nasdem tengah membangun blok kekuatan politik dengan PKS juga menunjukkan bahwa partai biru sepertinya ingin keluar dari bayang-bayang PDIP.

Apalagi, dengan berbagai gestur politik yang terjadi antara Nasdem dengan PDIP beberapa waktu terakhir ini, terlihat jelas bagaimana hubungan keduanya tengah berjalan tidak harmonis. Kondisi tersebut misalnya terlihat jelas ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak menyalami Surya Paloh saat acara pelantikan DPR RI pada 1 Oktober 2019 lalu.

Bahkan pengamat politik, Satyo Purwanto memberikan dugaan bahwa gestur tersebut menunjukkan bahwa Megawati ingin Nasdem agar keluar dari koalisi pemerintahan.

Modal Politik Nasdem?

Kembali pada teori pilihan rasional, Surya Paloh tentunya telah memiliki pertimbangan, di mana kalkulasi terkait manuvernya untuk berkoalisi dengan PKS akan membuahkan keuntungan.

Melihat peta politik, saat ini PKS sebenarnya tengah mengalami insentif elektoral. Sebagaimana diketahui, setelah Pilgub DKI Jakarta 2017, terjadi kebangkitan militansi suara Islam dalam partisipasi politik. Pada Pilpres 2019 lalu, militansi suara Islam tersebut terlihat jelas menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan.

Konteks tersebut membuat peran PKS menjadi begitu penting. Pasalnya, setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, praktis suara Islam mengerucut ke parpol Islam yang konsisten berposisi sebagai oposisi pemerintahan. Parpol tersebut tentu saja adalah PKS.

Jika PKS memiliki insentif elektoral berupa militansi suara Islam, maka Nasdem juga memiliki modal politik berupa dana politik yang melimpah. Hal ini misalnya terlihat dari Nasdem menempatkan diri sebagai parpol dengan dana terbesar ketiga di Pemilu 2019 seteleh PDIP dan Golkar dengan total dana mencapai Rp 259 miliar.

View this post on Instagram

Ma’ruf Amin disebut tak banyak menonjol setelah 100 hari jadi wapres.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 30, 2020 at 2:00am PST

Di tubuh Nasdem sendiri, diketahui terdapat banyak pengusaha yang tentunya dapat menambah kekuatan ekonomi parpol untuk menunjang setiap Pemilu. Sebut saja pebisnis besar macam Rachmat Gobel yang merupakan orang terkaya ke-119 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai Rp 3,69 triliun.

Selain memiliki modal ekonomi yang besar, data yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga memperlihatkan suatu fenomena politik menarik yang terjadi pada Pemilu 2019, di mana 20 dari 31 caleg petahana justru pindah parpol ke Nasdem.

Data yang lebih mencengangkan kemudian diungkapkan oleh Koodinator Konsorsium LSM Bengkulu, Syaiful Anwar yang memaparkan bahwa sebanyak 195 kepala daerah di Indonesia telah menjadi kader Nasdem sebelum pegelaran Pemilu 2019.

Menggabungkan berbagai modal politik, seperti basis massa PKS, modal ekonomi, hingga kader-kader berkualitas, tentu saja membuat koalisi Nasdem dan PKS nantinya dapat menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan.

Akan tetapi, tentunya masih panjang untuk menjawab apakah Nasdem dan PKS benar-benar akan berkoalisi atau tidak di Pemilu 2024. Namun, menarik untuk ditunggu apakah gabungan kekuatan nasionalis-bisnis ala Nasdem dan agamis ala PKS akan benar-benar terjadi atau tidak. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Meski PDIP kini tengah dilanda sebuah kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW), kegiatan rapat kerja nasional (rakernas) partai ini tetap berjalan. Dalam kegiatan tersebut, terdapat juga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang namanya terseret dalam kasus yang kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Ya, mungkin, walaupun kini tengah dilanda kasus, Pak Hasto tetap bekerja nih demi kelanjutan partai dan pemerintahan. Beliau sempat membacakan usulan partainya sebagai kontribusinya guna mewujudkan pemerintahan presidensial yang dianggapnya lebih efektif.

Usulan itu adalah untuk meningkatkan ambang batas parlemen. Partai berlambang banteng itu berharap parliamentary threshold dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya lima persen.

Ya, menurut Pak Hasto sih, dengan naiknya ambang batas itu, diharapkan sistem kepartaian menjadi lebih sederhana. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dapat memakan biaya yang lebih sedikit.

Tapi, belum tentu semua pihak bakal setuju, kan? Apalagi, banyak partai kecil yang kemarin nggak kebagian kursi di Senayan. Partai Hanura misalnya, justru mengkritik usulan PDIP itu.

View this post on Instagram

PDIP disebut tengah mencari sosok yang dapat gantikan Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 12, 2020 at 10:22pm PST

Kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah, usulan itu menggambarkan arogansi partai-partai politik pemenang Pemilu, khususnya PDIP. Hmm, wajar juga sih kalau Hanura bakal protes.

Tapi, kritik Hanura ini kayaknya sedikit mengingatkan dengan beberapa karakter dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Dalam franchise The Guardians of Galaxy, ada dua tokoh yang saling memperebutkan pengaruh dan dukungan Thanos, yakni Gamora dan Nebula.

Ya, bisa dibilang pemilik suara adalah Thanos-nya. Gamora adalah PDIP dan Hanura menjadi Nebula-nya. Pemilu 2019 lalu menandakan bahwa PDIP lagi banyak dipilih nih, seperti Gamora yang menjadi anak favorit Thanos.

Tapi, ya, terlepas dari kompetensi untuk memperebutkan hati Thanos itu, masa iya Gamora bakal ngejatuhin Nebula terus sebagai saudara? Kan, PDIP dan Hanura dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini kompak dan selalu berkoalisi.

Belum lagi, partai-partai kecil lainnya yang nggak bisa memperoleh ambang batas empat persen.Gamora saja siap membela Nebula apabila Thanos menemukan hal-hal yang tidak disukainya.

Ya, kalau usulan itu benar dijalankan, PDIP nanti lama-lama sendirian dong – ya meskipun tidak menutup kemungkinan ada partai-partai besar lain seperti Partai Golkar dan Gerindra. Masa PDIP nggak mau ngebelain “adik-adiknya” yang belum bisa mencapai ambang batas dalam Pemilu lalu? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada orang yang bilang, partai di Indonesia udah terlalu banyak. Anggapan itu bisa benar, tapi bisa juga tidak. Kalau melihat komposisi di parlemen saat ini misalnya, sekarang ini ada sembilan partai yang ada di Senayan. Nah, jumlah itu ada yang menganggap sudah kebanyakan, tapi ada juga yang ingin agar partai baru bisa punya kesempatan tembus DPR.

Di tengah anggapan-anggapan tersebut, muncul sebuah usulan dari partai pemenang Pemilu 2019, PDIP. Partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini, memiliki usulan agar parliamentary threshold dinaikkan menjadi lima persen.

Kalau menurut PDIP, alasan mereka mengajukan hal itu adalah agar sistem presidensial lebih efektif di negeri ini. Partai tersebut berpendapat sedikitnya jumlah parpol yang lolos ke parlemen akan membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien.

Bentar nih, buat yang belum ngerti, parliamentary threshold itu ambang batas minimal perolehan suara nasional yang harus diraup parpol agar bisa lolos ke DPR. Nah, partai yang gak memenuhi persentase suara sesuai yang diatur gak berhak duduk di kursi empuk Senayan.

Di Pemilu 2019 lalu, persentase suara yang harus dipenuhi agar bisa lolos ke DPR adalah empat persen. Dari ambang batas tersebut, kita bisa tahu kalau partai-partai yang pas Pemilu 2019 ikutan kampanye tapi gak terlihat wara-wiri di Senayan, berarti mereka gak sampai 4 persen perolehan suaranya.

Wow, tambah susah lagi dong partai-partai lolos ke DPR?

Merujuk pada hal tersebut, wacana menaikkan parliamentary threshold ini kemungkinan besar – kalau diloloskan – akan menyulitkan banyak partai di Pemilu yang akan datang. Partai sekelas PPP aja di Pemilu 2019 cuma meraup 4,52 persen, bisa aja mereka harus kerja keras agar mendapat 5 persen suara.

Bagi beberapa orang, rencana menaikkan parliamentary threshold ini cuma menguntungkan partai-partai besar aja. Merujuk hal itu, ada pandangan dari Richard S. Katz dan Peter Mair sebagaimana dikutip Marcus Mietzner tentang hubungan antara partai politik dan negara.

Menurut Katz dan Mair, partai-partai dalam hubungan tersebut akan mengejar regulasi yang menguntungkan mereka. Langkah yang dapat diambil misalnya, mereka akan membuat regulasi yang membatasi partai-partai baru.

Berdasarkan hal itu, terlihat kalau wacana menaikkan parliamentary threshold milik PDIP ini bisa membuat partai-partai baru kesulitan. Sementara itu, partai sekelas mereka taka akan harus bekerja sekeras partai-partai baru itu.

Nah, merujuk pada hal tersebut, mungkin bakal ada yang nanya, apakah PDIP mungkin takut dengan partai baru?

Coba kita lihat kemungkinan partai baru yang muncul. Sejauh ini, partai baru yang sudah memproklamirkan diri kesiapan mereka untuk berlaga adalah Partai Gelora besutan eks PKS Anis Matta dan Fahri Hamzah. Nah, apakah PDIP takut Partai Gelora?

Ya, gak tahu juga sih, itu juga kan cuma nanya.

Sebenarnya kalau misalnya ingin memperkuat sistem presidensial, langkah menaikkan parliamentary threshold ini sah-sah saja. Tapi, kalau memang serius ingin memperkuat sistem presidensial, mungkin harus ada yang nanya juga, sikap PDIP soal amendemen UUD 1945 yang ingin GBHN hidup seperti apa sih? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Oh my Lord, discipline for the win, I just go for it,” – Nas, penyanyi rap asal New York, Amerika Serikat

[dropcap]U[/dropcap]sai pertemuan yang dilakukan dengan beberapa tokoh Islam di rumahnya, JK memberikan dua usulan terkait Pemilu di masa mendatang. Dua usulan solusi tersebut berupa pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, serta penggunaan sistem Pemilu tertutup dalam Pileg.

Sebelumnya, Pemilu serentak di sekitar 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) yang menggabungkan Pilpres dan Pileg yang diikuti oleh sekitar 245 ribu kandidat dalam satu hari, memang disebut-sebut terlalu kompleks. Pemilu pada 17 April 2019 lalu ini juga disebut-sebut oleh media internasional sebagai salah satu Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia.

Rumitnya Pemilu 2019 yang serentak dilaksanakan dalam sehari beberapa waktu lalu ini juga disebut-sebut membuat banyak petugas-petugas TPS mengalami kelelahan dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Hingga kini, jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 225 orang dan sekitar 1.470 yang sakit.

Pemilu kita Pilu. 100 orang lebih meninggal, bukan krn konflik, tapi krn petugasnya kelelahan. 6 perempuan kegugaran kandungannya. jika anda keluarga korban, bisa laporkan ke kami, dan kita sama-sama minta pertanggung Jawaban negara atas situasi ini. https://t.co/hBuiz9zPjS

— PilihNo3. (@haris_azhar) April 25, 2019

Terkait dua usulan di awal tulisan, JK mengatakan bahwa proses penghitungan oleh anggota KPPS terlalu memakan waktu lama sehingga menimbulkan kelelahan. Dua usulan JK tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerumitan proses penghitungan suara di TPS.

Jika memang solusi-solusi tersebut dianggap dapat mengurangi kerumitan Pemilu serentak di kemudian hari, mengapa JK mengusulkan penggunaan sistem Pemilu tertutup? Apakah solusi tersebut benar-benar dapat membuat penyelenggaraan Pemilu efektif?

Pileg Tanpa Nama Caleg?

Dalam Pemilu, pemilih menggunakan hak politiknya untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan mewakili kepentingan pemilih dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Anggota-anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya akan mengawasi dan membantu jalannya pemerintahan suatu negara.

Sistem pemilihan tertutup merupakan sistem di mana pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan secara langsung oleh pemilih. Pemilih hanya menentukan partai-partai politik mana yang dianggap berhak mewakili suaranya di parlemen.

Penggunaan dan pembahasan mengenai sistem Pemilu tertutup sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada beberapa dekade lalu, Pemilu di Indonesia juga menggunakan sistem ini dalam menentukan pihak-pihak yang duduk di kursi parlemen.

Sistem ini digunakan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem ini, pemilih tidak memilih anggota legislatif per nama calon. Pemilih hanya perlu menentukan partai politik mana yang dianggap pantas mewakilinya di parlemen.

Usulan JK terkait sistem Pemilu tertutup pun menjadi beralasan. Partai politik yang terpilih nantinya bertugas untuk menentukan nama-nama individu yang akan duduk di DPR, sehingga petugas KPPS yang ada di TPS tidak perlu melakukan penghitungan suara yang detail seperti pada saat Pemilu serentak lalu.

Namun, apakah sistem ini kemudian tidak memiliki dampak lain? Apakah memilih tanpa mengetahui siapa yang dipilih merupakan hal yang menguntungkan masyarakat?

Sistem Pemilu tertutup memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.
Share on X

Buruknya, sistem ini nantinya dapat membuat pemilih memiliki informasi minim mengenai calon-calon anggota parlemen. Electoral Reform Society – sebuah lembaga independen di Inggris – menjelaskan bahwa sistem ini memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.

Guna memahami lebih lanjut mengenai dampak penggunaan sistem ini, mari kita lihat pelaksanaannya di negara lain. Mark P. Jones dan tim penulisnya dalam tulisan yang berjudul “Amateur Legislators – Professional Politicians” mencoba menjelaskan dampak dari penggunaan sistem ini dalam Pemilu di Argentina.

Dari Pemilu yang dilaksanakan di Argentina, Jones dan timnya menemukan bahwa sistem Pemilu tertutup dapat memindahkan insentif-insentif pemilih pada pemimpin-pemimpin partai. Dengan pengaruh pemimpin partai, nama-nama caleg yang berada pada daftar teratas terjamin tingkat kesuksesannya untuk terpilih dalam Pemilu.

Jones dan timnya juga menambahkan bahwa politisi-politisi yang duduk di parlemen Argentina sebenarnya memiliki keahlian dan kecakapan yang cukup. Meskipun begitu, penggunaan sistem ini di Argentina tetap berdampak pada kurangnya efektivitas lembaga legislatif di negara tersebut.

Anggota-anggota parlemen Argentina yang terpilih dalam sistem ini akhirnya tidak memberikan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Minimnya kebijakan nyata yang dihasilkan ini disebabkan oleh minimnya pertanggungjawaban anggota-anggota parlemen terhadap konstituennya.

Dengan melihat penggunaan sistem tersebut di Argentina, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sistem yang diusulkan JK juga akan menjadikan DPR semakin tidak efektif?

Tentunya, jika sistem ini digunakan di Indonesia, para pemilih juga kehilangan pengaruh besar dalam menentukan nama-nama yang dapat duduk di kursi legislatif. Dalam kondisi politik sekarang, politik transaksional – dukungan politik yang didasarkan pada pemberian personal seperti uang dan hadiah – pun masih marak.

Kekuasaan dalam partai nantinya juga hanya berpusat pada pimpinan partai. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin politik transaksional di Indonesia semakin marak dan menguntungkan pimpinan-pimpinan partai politik. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya transaksi politik antara para politisi dengan para petingginya.

Jika memang sistem ini membawa dampak negatif terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia, mengapa JK tetap mengusulkan hal ini sebagai solusi?

Kepentingan Personal?

Bagi petinggi-petinggi partai politik, penggunaan sistem Pemilu tertutup mungkin dapat menjadi hal yang menguntungkan. Sebab, kekuasaan dan kontrol atas anggota-anggota partai dapat kembali terpusat pada pimpinan partai politik.

Jika kita menilik kembali pada kontestasi politik Pemilu 2019 lalu, beberapa partai politik terindikasi mengalami perpecahan terkait dukungan untuk paslon-paslon dalam Pilpres. Beberapa partai bahkan mengalami dualisme pimpinan partai.

PPP misalnya, terlihat mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres 2019. Dalam partai tersebut, kubu yang sebelumnya dipimpin oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, di sisi lain, kader-kader PPP yang mengakui Humphrey Djemat sebagai ketua umumnya mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

View this post on Instagram

JK punya usulan tersendiri untuk atasi kisruh Pemilu saat ini Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #JK #JusufKalla #Pileg #Pemilu #Pilpres #Orba #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 26, 2019 at 2:31am PDT

Meskipun tidak mengalami dualisme kepemimpinan partai, Golkar – partai JK– juga mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Golkar juga membentuk organisasi relawan guna mendukung paslon 01, yaitu Relawan GoJo (Golkar Jokowi).

Di sisi lain, tampaknya tidak semua kader Golkar sepakat akan dukungan partainya terhadap Jokowi-Ma’ruf. Beberapa kader Golkar pun membentuk Go-PrabU (Golkar Prabowo-Uno) guna menyatakan dukungannya terhadap paslon lain, yaitu Prabowo-Sandi.

Kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Prabowo-Sandi juga disebut-sebut sebagai alasan di balik pembentukan Go-PrabU. Koordinator Nasional Go-PrabU Cupli Risman menjelaskan bahwa dukungannya pada Prabowo-Sandi merupakan respons terhadap gerakan akar rumput agar caleg-caleg Golkar tetap bisa terpilih.

Selain Go-PrabU, beberapa kerabat JK juga menyatakan dukungan pada Prabowo-Sandi. Keponakan JK, Erwin Aksa, memberikan dukungan terhadap paslon 02 atas dasar persahabatannya dengan Sandi. Selain Erwin, adik JK, Fatimah Kalla, juga disebut-sebut menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandi.

Lantas, mengapa perpecahan partai politik menjadi berkaitan dengan usulan JK? Pengaruh apa yang muncul apabila sistem tertutup diterapkan?

Alina Rocha Menocal dari Overseas Development Institute (ODI) dalam tulisannya yang berjudul Why Electoral Systems Matter menjelaskan bahwa sistem Pemilu tertutup mendorong kader-kader partai untuk menarik perhatian pimpinannya agar mendapatkan posisi yang tinggi dalam daftar nama caleg. Akibatnya, partai politik menjadi lebih koheren karena kedisiplinan kader menjadi kunci kesuksesannya dalam karir politik.

Dalam sistem Pemilu yang proporsional terbuka – seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 – para politisi cenderung lebih memperhatikan kepentingan politiknya sendiri. Hal ini pun terlihat dari terbentuknya Go-PrabU yang didasari pada pengakomodasian kepentingan akar rumput yang dianggap lebih menjanjikan bagi para caleg.

Perpecahan yang terjadi dalam Golkar bisa saja merupakan latar belakang dan motivasi JK untuk mengusulkan sistem Pemilu tertutup. Dengan begitu, kontrol dan kedisiplinan pimpinan partai politik dapat terjaga karena para politisi di bawahnya memiliki tanggung jawab kepada petinggi-petinggi partainya.

Tapi, apakah benar demikian? Hanya JK yang tahu pasti. Yang jelas, usulan tersebut bisa masuk akal, namun berpotensi menghilangkan esensi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Bahkan, JK bisa saja dituduh ingin kembali membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.

Mungkin logika usulan JK senada dengan pernyataan rapper Nas di awal tulisan. Untuk meraih kemenangan sepenuhnya, JK mungkin merasa membutuhkan kader-kader yang dapat “didisiplinkan”. Lagi pula, kedisiplinan tentunya baik buat budaya masyarakat kita. Bukan begitu? (A43)

• Indikator Politik (55.85% suara masuk)
  • PDIP: 19.77%
  • GERINDRA: 12.92%
  • GOLKAR: 11.85%
  • PKB: 10.19%
  • NASDEM: 8.89%
• SAIFULMUNJANI (66.5% suara masuk)
  • PDIP: 19.39%
  • GERINDRA: 12.51%
  • GOLKAR: 12.36%
  • PKB: 9.66%
  • NASDEM: 9.15%
• Charta Politika (63.5% suara masuk)
  • PDIP: 20.51%
  • GERINDRA: 13.34%
  • GOLKAR: 11.15%
  • PKB: 9.3%
  • NASDEM: 9.14%
• Cyrus Network (74.18% suara masuk)
  • PDIP: 20.66%
  • GOLKAR: 12.81%
  • GERINDRA: 11.96%
  • PKB: 9.83%
  • NASDEM: 8.37%

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]aling nyinyir dalam dunia politik kekinian emang udah jadi gaya komunikasi politik zaman now. Melalui media, para politisi seakan berlomba argumen dengan lihainya. Tujuannya sih membangun persepsi publik bahwa apa yang dikatakannya di media adalah benar adanya. Jadi wajar kalau kita sering melihat para politisi saling perang argumen. Wedew, sungguh unfaedah.

Seperti pada perang argumen yang dilakukan antara politisi dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon dengan politisi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni. Dalam akun twitter pribadinya, Fadli ketus pada PSI yang diprediksi gak akan lolos parliamentary threshold. Wedew.

Anda urus partai sendiri aja, blm tentu lolos PT. Demokrasi mmg berat, perlu sabar,dedikasi,kerja keras,n keberpihakan pd rakyat bkn cukong. https://t.co/1xb7ak5BRr

— Fadli Zon (@fadlizon) June 21, 2018

Apa yang disampaikan Fadli sebenernya gak ada yang salah loh. Kalau eike berhusnudzon, PSI bisa anggap pernyataan Fadli sebagai peringatan dini. Tapi jangan salah, justru PSI menyiapkan batu loncatan agar partai seumur jagung ini bisa melesat cepat di Pemilu mendatang. Ya dengan dompleng kekuasaan lah.

Mendompleng pihak penguasa adalah strategi paling receh yang bisa dilakukan oleh partai baru untuk mendongkrak elektabilitas. Secara kan saat ini elektabilitas Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi) memang jauh lebih unggul ketimbang kandidat dari kubu oposisi. Pilihan yang rasional sih. Ada yang salah?

Apa yang sedang dilakukan oleh PSI sudah suatu kewajaran semata. Insting dasar partai politik memang begitu, masa mau disalahin sih. justru yang salah itu kalau PSI malah bikin poros sendiri. Nah itu baru yang namanya keblinger gaje. Kalau sampe kejadian dan berujung kalah, puas-puasin tuh Fadli nyinyirin PSI.

Tapi yang bikin keki itu justru kenapa dua politisi ini sama sekali gak membicarakan mengenai kepentingan rakyat sih. Kok melulu membahas mengenai kepentingan mereka aja. Masyarakat itu gak peduli keles sama semua wacana kalian selama gak melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Cuma bikin KZL.

Tapi di luar itu, apa yang disampaikan Fadli memang benar adanya. Membesarkan partai agar lolos PT memang gak mudah. Butuh kesabaran, dedikasi dan kerja keras, bukan malahan nemplok sama cukong. Mmm, ya sudah lah. Mungkin aja bagi Fadli, PSI gak lebih dari cerdas dalam melihat situasi. Bukan menyibukan diri membangun elektabilitas partai, eh malahan ngeriweuh partai oposisi melulu. Jangan-jangan kader PSI ini mirip apa yang dikatakan filsuf Niccolo Machiavelli (1469-1527): “There are one kinds of intelligence: understands neither for itself nor through others. This kind useless.” (K16)