Banjir Bali kali ini harus jadi catatan besar bagi semua stakeholder, baik di pusat maupun daerah. Kalau Bali rusak karena pembangunan tak terkendali, citra wisatanya terancam akan memudar.

#bali #banjirbali #menparwidi #pariwisata #infografis #pinterpolitik

Persoalan pariwisata Indonesia memang butuh kerja sat set, apalagi di tengah tekanan soal keamanan, kenyamanan, dan efisiensi anggaran pemerintah.

#pariwisata #menparwidi #infografis #pinterpolitik

Kata siapa cuma wibu yang pengen ke Jepang? 

Jepang adalah salah satu negara yang paling banyak dikunjugi oleh wisatawan mancanegara. Ini terlihat dari Travel & Tourism Development Index 2021 dari World Economic Forum, yang mana menempatkan Jepang di posisi pertama.

Namun, keberhasilan pariwisata Jepang bukanlah secara ajaib terjadi tiba-tiba. Ada sejumlah perubahan kebijakan yang akhirnya membuat pariwisata Jepang maju, khususnya di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe.

Beberapa kebijakan itu berupa peningkatan anggaran hingga empat kali lipat pada tahun 2012-2017. Selain itu, Jepang juga mempermudah visa wisatawan untuk banyak negara.

Hmm, menurut kalian, langkah apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia ya? 

Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali yang semakin pesat mengundang para pengusaha dan investor untuk berinvestasi di Pulau Dewata. Salah satu sektor investasi yang menjadi daya tarik adalah sektor properti.

Investasi sektor properti yang menjadi daya tarik di Bali adalah bidang perhotelan. Ini tergambar dari banyaknya pembangunan hotel-hotel mewah bertaraf internasional dan memiliki konsep yang unik demi menggaet turis mancanegara.

PinterPolitik.com

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun keberhasilannya masih dalam proses evaluasi.

Sejak konsep KEK diperkenalkan tahun 2009 lalu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja melalui pembentukan KEK di berbagai wilayah.

Sejumlah KEK telah menghasilkan dampak positif yang dapat dianggap sebagai tanda keberhasilan.

Contohnya, KEK Tanjung Lesung telah berhasil meningkatkan sektor pariwisata dan industri kreatif di Banten, dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat dan peningkatan lapangan pekerjaan di sektor tersebut.

Selain itu, KEK Mandalika di Lombok juga telah menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan pariwisata dan olahraga untuk menarik perhatian investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, terdapat juga tantangan dan kendala dalam implementasi KEK yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya.

Beberapa KEK menghadapi hambatan dalam perizinan, birokrasi, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, ada keprihatinan terkait dampak lingkungan dan sosial, serta distribusi manfaat yang merata bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap setiap KEK untuk memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang.

Perbaikan dalam perizinan, fasilitas infrastruktur, dan dukungan terhadap keterampilan tenaga kerja lokal perlu terus diperhatikan.

Keberhasilan KEK juga bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pengembangan strategi yang berkelanjutan dan inklusif akan membantu memaksimalkan potensi KEK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sementara beberapa KEK telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, masih ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Keberhasilan KEK di Indonesia terus menjadi fokus perhatian pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh negeri. (S83)

PinterPolitik.com

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebuah destinasi pariwisata yang terkenal di Indonesia, menawarkan pengalaman tak terlupakan dengan pemandangan laut yang memesona. Salah satu daya tarik utamanya adalah penginapan dengan pemandangan laut yang menakjubkan.

Berikut adalah rekomendasi penginapan di Labuan Bajo dengan view laut terbaik

Plataran Komodo Beach Resort

Jika mencari akomodasi di tepi pantai Labuan Bajo yang mewah, romantis, serta memberikan suasana privat, Plataran Komodo Beach Resort bisa jadi rekomendasi yang tepat dengan harga sekitar Rp3 juta per malam.

Resor bintang lima yang berada di pantai Waecicu ini menawarkan vila-vila mewah dengan arsitektur tradisional yang memiliki view langsung ke laut dan juga pantai.

Hotel di tepi pantai di Labuan Bajo ini juga memiliki banyak spot dan fasilitas romantis yang menjadikannya cocok sebagai pilihan akomodasi bulan madu.

Seperti, dermaga kayu yang indah, fasilitas spa, kolam renang privat di unit vila tertentu, hingga restoran dengan view laut yang menawan.

Meruorah Komodo Labuan Bajo

Hotel unik bintang 5 ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari terminal feri Labuan Bajo menyediakan pemandangan indahnya pesona laut Flores langsung dari kamar hotel dengan harga sekitar Rp1 jutaan per malam.

Di hotel ini Tersedia 145 kamar dan Suite dengan fasilitas lengkap yang memanjakan para tamu seperti AC, smart TV, Wi-Fi, minibar, coffee maker, brankas, restoran, bar & lounge, spa, fitness centre, dan infinity pool outdoor.

Meruorah Komodo Labuan Bajo juga menghadirkan honeymoon package 3 hari 2 malam untuk merayakan momen berdua bersama pasangan dengan makan malam romantis di restoran tepi laut.

Ayana Komodo Resort

Terakhir, salah satu penginapan dengan view laut terbaik di Labuan Bajo adalah Ayana Komodo Resort. Penginapan dengan akses langsung ke pantai di Labuan Bajo ini menawarkan kamar dengan view pantai yang sangat romantis. Fasilitas yang tersedia di resor berbintang lima ini siap untuk memanjakan selama bermalam di sini. Sebut saja fasilitas spa, sauna, dermaga kayu yang memungkinkan untuk menikmati pemandangan laut dan pulau-pulau dengan lebih leluasa. (S83)

PinterPolitik.com

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan yang signifikan dalam sektor pariwisata Indonesia. Ini menandakan jika sektor pariwisata Indonesia mulai bangkit setelah terpuruk dihantam pandemi Covid-19.

Tercatat jumlah 865,81 ribu wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Indonesia pada periode April 2023. Dibandingkan dengan periode Maret 2023, periode April mengalami kenaikan 276,31 persen.

Jumlah kunjungan wisman yang masuk melalui pintu masuk utama didominasi dengan moda transportasi udara sebesar 79,69 persen.

Pada periode Mei 2023, jumlah kujungan kembali meningkat 9,21 persen dibandingkan April 2023 atau secara bulanan (mtm), dengan jumlah wisman 945, 59 ribu orang.

BPS juga menegaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy) dari Januari sampai Mei ada peningkatan yang sangat signifikan, yakni dengan total wisman 4,12 juta orang atau meningkat 312,91 persen.

“Jumlah kunjungan wisman yang mencapai 4,12 juta tersebut naik 312,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2022,” Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam konferensi pers, Senin (3/7/2023).

Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga menimbulkan tantangan bagi Indonesia. Di antaranya adalah pelestarian lingkungan alam dan keberlanjutan pariwisata.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tekanan pada sumber daya alam seperti hutan, pantai, dan terumbu karang menjadi lebih besar.

Oleh karena itu, upaya pelestarian alam dan budaya harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pariwisata berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Di samping itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata untuk memastikan pengalaman yang positif bagi para wisatawan. Pelatihan dalam hal keramahan, bahasa, dan keamanan bagi pelaku industri pariwisata sangat penting untuk menciptakan kesan yang baik dan memastikan para wisatawan kembali lagi di masa depan.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia merupakan berita baik bagi ekonomi negara dan membawa peluang besar untuk mempromosikan budaya dan alam Indonesia kepada dunia.

Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berfokus pada kualitas, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia. (S83)

PinterPolitik.com 

Sejumlah oknum bule atau turis asing yang melakukan hal nyeleneh hingga pelanggaran hukum di Bali ramai dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Menariknya, respons pemerintah dan pihak berwenang terkait berbuntut panjang. 

Mulanya, kelakuan oknum bule itu tertangkap kamera warganet dan viral di media sosial. Mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga memakai plat nomor tak sesuai aturan. 

Salah satunya adalah Lamborghini Aventador yang diduga milik Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia menggunakan pelat “Domogatsky”. Kasus ini sendiri berbuntut panjang karena setelah diselidiki, mobil mewah asal Italia tersebut menunggak pajak. 

Setelah kelakuan oknum bule itu viral, Polda Bali kemudian menggelar razia massal. Dalam dua hari di akhir pekan pertama Maret lalu, 147 turis asing terjaring pelanggaran lalu lintas. 

Kembali, terdapat tangkapan layar warganet yang menampilkan seorang oknum bule yang marah ketika ditindak aparat. 

Satu yang juga viral adalah saat terdapat oknum bule asal Amerika Serikat (AS) marah dan menyebut polisi hanya butuh uang di balik penindakan tilangnya. 

Selain pelanggaran lalu lintas, kabar terbaru menyebut Dinas Pariwisata Provinsi Bali akan menelusuri keberadaan wisatawan asing yang bekerja atau memiliki tempat usaha ilegal di Bali. 

Ironisnya, pelanggaran hingga perilaku minor itu tak sedikit terjadi. Akibatnya, memori kolektif masa lalu terkait perilaku oknum bule lain yang sempat mengabaikan norma budaya lokal turut mengemuka. 

Selain itu, satu yang menarik, respons Gubernur Bali I Wayan Koster atas fenomena massal pelanggaran hukum oknum bule itu memantik perdebatan panas. 

Selain menggaungkan penegakan hukum yang lebih tegas, Koster berencana mencabut Visa on Arrival (VOA) terhadap warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali. 

Nihilnya penjelasan spesifik terkait target negara yang disasar membuat rencana Koster tampaknya membuat Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin tersinggung. 

Diskursus mengenai reaksi pemerintah terhadap pelanggaran turis asing dianggap menggeneralisir atau menyudutkan pihak tertentu. 

Polemik tersebut juga membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara. Menurutnya, Indonesia tidak akan ragu mendeportasi WNA yang melanggar hukum berulang kali. 

Di atas semua perdebatan yang kini muncul, satu pertanyaan menarik kiranya patut dianalisis, yakni mengapa fenomena “massal” pelanggaran oknum bule itu bisa terjadi? Apakah hal itu sesungguhnya menyiratkan karakteristik penegakan hukum di Indonesia? 

Persoalan Kompleks? 

Perilaku sejumlah turis asing asal negara tertentu yang melanggar hukum di tanah air seolah mengingatkan kembali akan publikasi Edward Said yang berjudul Orientalism. Terutama terkait konteks Barat dan Timur. 

Said dalam teorinya tentang orientalisme, berupaya untuk mengungkap pola dominasi dari konsep oposisi biner (Barat-Timur, beradab-biadab, bermoral-amoral, dan lain-lain) yang dibawa oleh bangsa Barat. 

Konsep oposisi biner ini digunakan di era kolonialisme sebagai sarana untuk menanamkan sebuah kesadaran bahwa bangsa Barat jauh lebih dominan dan superior dibanding bangsa Timur. 

Sebagaimana yang menjadi diskursus selama ini, dalam masa penjajahan, masyarakat asli sebagian besar wilayah yang setelah merdeka bernama Indonesia diposisikan sebagai masyarakat yang tidak beradab dan tak berpengetahuan. 

Menurut Said, para penjajah telah menyuntikkan kesadaran palsu dengan memaksakan doktrin orientalisme kepada kaum terjajah. Hegemoni wacana orientalisme ini lantas menyebabkan kaum terjajah memperoleh kesadaran palsu tentang dirinya (dan juga Barat) dan dunianya (terhadap dunia Barat). 

Melalui penguasaan wacana itu, intervensi dan pengaruh Barat kepada negara-negara dunia ketiga – termasuk Indonesia – di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya “menancap” cukup dalam. 

Jika ditarik ke ranah psikologis dan sosial kemasyarakatan secara kolektif, misalnya, penguasaan wacana dan kesadaran yang mewariskan sikap inferiority complex juga dianggap masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk yang kemungkinan terjadi sebelum para oknum bule viral di Bali. 

Inferiority complex sendiri merupakan kondisi psikis saat seseorang atau entitas masyarakat tertentu merasa rendah diri dibandingkan entitas lainnya. Tentu dalam hal ini probabilitas masyarakat Indonesia yang masih silau terhadap WNA “Barat”. 

Di sisi lain, oknum WNA “Barat” pun kemungkinan mengalami hal serupa saat ini, kebalikan inferiority complex, yakni superiority complex. 

Akibatnya, apa yang terjadi dari polemik oknum bule di Bali belakangan ini bukan tidak mungkin menggambarkan sikap warga lokal dan penegak hukum Indonesia yang inferior dan cenderung permisif terhadap mereka. 

Sementara itu, di samping kemungkinan ketidaktahuan atas aturan di Indonesia, para oknum bule mungkin saja merasa bisa melakukan pelanggaran tertentu karena merasa lebih “superior”. 

Penegakan hukum lebih tegas dan respons pemerintah daerah terhadap para oknum bule itu pun kiranya tak mampu mematahkan interpretasi konteks inferior dan superior itu di waktu-waktu sebelumnya. 

Dalam ranah yang lebih bergeser sedikit, respons tersebut justru kembali memunculkan keputusan pemerintah dan penegakan hukum yang cenderung “berbasis viral” atau viral based policy. 

Di titik ini, analisis dari konteks kepatuhan hukum kiranya cukup menarik untuk didalami karena bisa saja menyiratkan makna tertentu dari kondisi saat ini di negara +62. Mengapa demikian? 

Kepatuhan Hukum Terbalik? 

Fenomena dan polemik pelanggaran hukum dari oknum bule di Bali seolah mengingatkan kembali atas satu postulat menarik, yakni turis Indonesia akan lebih patuh terhadap hukum di negara lain dibanding di negaranya sendiri, sementara beberapa turis asing justru kerap leluasa melanggar hukum di Indonesia. 

Fithriatus Shalihah dalam buku berjudul Sosiologi Hukum menyiratkan pisau analisis untuk memahami fenomena tersebut. Ihwal yang tampaknya juga menjadi benang merah atas konteks inferioritas dan superioritas seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. 

Dalam “lapisan” sosial dan hukum, Fithriatus menjelaskan semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratafikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Begitu pun sebaliknya. Semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya. 

Sementara itu, Shubhangi Roy dalam Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance menjelaskan konseptualisasi pengaruh sosial lebih dari sekadar kepatuhan, plus memengaruhi “kepatuhan” tersebut. 

Informasi, kondisi psikologis, serta aspek sosial kemasyarakatan yang komprehensif menjelaskan kepatuhan hukum sekaligus menggambarkan fungsi ekspresif hukum di sebuah lingkungan. 

Dengan kata lain, kepatuhan hukum dalam konteks “oknum bule” kiranya menyiratkan bagaimana informasi, hingga respons dan ekspektasi sosio-psikologis mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia 

Profesor hukum asal AS Lawrence M. Friedman menyebut hukum harus memiliki tiga komponen agar dapat bekerja, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 

Substansi hukum bermakna peraturan yang tertulis, struktur hukum adalah aparat dan institusi penegak hukum. Sementara budaya hukum, adalah respons atau kebiasaan masyarakat dalam menyikapi suatu hukum. 

Dalam teorinya, Friedman melihat hukum sebagai suatu sistem. Artinya, penegakan hukum akan sulit terjadi apabila ketiga komponen tersebut tidak saling menunjang. 

Di titik ini, momentum mengemukanya oknum bule yang melakukan pelanggaran di Indonesia kiranya dapat dijadikan titik balik dalam penegakan hukum, baik dari perspektif domestik maupun impresi internasional. 

Dalam hal ini, pemerintah dan aparat penegak hukum terkait bisa “memperbarui” sikap untuk menerapkan dan tegaskan penegakan hukum bagi WNA, tanpa terkecuali, yang abai terhadap aturan. 

Misalnya, bukan dengan mengeluarkan anjuran tak memviralkan pelanggaran hukum demi menjaga citra semu belaka.

Tak lain, itu semua demi kondusivitas dan integritas hukum Indonesia di mata dunia. Dan secara khusus, bagi kenyamanan pariwisata dan para pelaku di dalamnya. (J61) 

Senator untuk Queensland, Australia, yang bernama Pauline Hanson membuat komentar yang dianggap merendahkan terkait Bali. Menurut Hanson, Bali yang ia sebut sebagai sebuah negara hidup sehari-hari bersama kotoran sapi – yang mana bisa saja terbawa ke Australia dan menyebarkan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menanggapi pernyataan Hanson, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno langsung mengunggah sebuah posting-an di Instagram dan memberikan kritik balasan. Menurut Sandiaga, Bali yang merupakan bagian dari Indonesia kini tengah bangkit kembali usai pandemi Covid-19.