PinterPolitik.com

Setelah tiga tahun dilanda Covid-19 yang begitu mendisrupsi kehidupan kita, dunia kembali diteror oleh ancaman virus yang baru. 

Media memopulerkan virus tersebut dengan nama monkeypox atau cacar monyet. Namun belakangan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah mencari masukan dari publik untuk mengganti namanya karena dianggap bersifat rasis.

Apapun nama baru yang ditetapkan nanti, yang jelas virus yang dapat menyebabkan bintik-bintik ruam pada kulit kita ini, secara disayangkan, sudah mulai masuk ke Indonesia. Menurut kabar yang sudah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tercatat pada akhir Agustus lalu seorang pria berumur 27 tahun yang tinggal di Jakarta menjadi korban pertama cacar monyet.

Sontak kekhawatiran muncul dalam masyarakat. Banyak yang khawatir virus ini dapat menjadi “covid yang baru” karena masih mengalami trauma pandemi sebelumnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) otomatis menjadi sorotan pertama saat masyarakat mulai khawatir dengan suatu penyebaran virus. Tentu, apa yang dikatakan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin akan jadi pegangan masyarakat dalam menanggapi virus yang disebut dapat sangat merusak penampilan fisik seseorang tersebut.

Namun, ketika mengisi agenda The 3rd G20 Health Working Group, Budi malah melontarkan pernyataan yang kontroversial, katanya: “(monkeypox) only affects your skin, basically. Yeah, you look ugly definitely, but at least you will survive,”. 

Cacar monyet, kata Budi, jelas akan membuat para penderitanya buruk rupa secara fisik, tapi setidaknya mereka akan selamat. Ia pun menekankan bahwa dampak cacar monyet tidak akan separah Covid-19.

Sontak, pernyataan Budi menuai sejumlah respons warganet, karena apa yang disampaikan Budi terkesan menganggap virus cacar monyet sebagai sebuah lelucon dan merendahkan potensi berbahaya dari virus tersebut.

Tidak hanya itu, di acara yang sama Budi juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir tentang cacar monyet karena rata-rata pasien yang meninggal bukan disebabkan karena virus itu secara langsung, melainkan karena infeksi sekunder, seperti infeksi akibat digaruk-garuk. 

Berangkat dari situ, bisa kita nalarkan bahwa sikap Budi dalam menyuarakan kewaspadaan cacar monyet sangat kurang tepat, mengapa demikian?

Meremehkan atau Gagap?

Dulu ketika pertama Covid-19 mulai masuk kawasan Asia Tenggara, mantan Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa virus yang telah menewaskan lebih dari enam juta orang tersebut tidak perlu dikhawatirkan orang Indonesia. Bahkan katanya, orang Indonesia kebal Covid-19 karena selalu memanjatkan doa.

Kalau melihat dampaknya sekarang, tentu banyak orang yang akan merasa kesal oleh pernyataan Terawan.

Karena itu, sepertinya pantas bila kita teringat kembali akan blunder yang dilakukan Terawan ketika menyimak pernyataan Menkes Budi Sadikin tentang cacar monyet. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan mengapa pernyataan Budi sama salahnya dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Terawan.

Negarawan Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero dalam publikasinya The Five Cannon of Rethoric, memaparkan lima indikator pengukuran keberhasilan retorika dan komunikasi publik.

Di antaranya: invention (rumusan narasi yang ingin disampaikan), arrangement (penyusunan materi narasi), style (cara penyampaian narasi), delivery (eksekusi penyampaian narasi), dan memory (kemampuan menyimpan gagasan/narasi dalam ingatan dan mengungkapkan kembali pada waktunya).

Nah, dari lima poin ini, ada dua indikator yang sangat berdampak pada masyarakat, yaitu style dan delivery. Mengambil pemahaman Cicero, style seorang pejabat publik ketika berbicara di depan umum sangatlah penting, karena pernyataan yang ia sampaikan juga menjadi pesan tentang sikap pemerintah terhadap suatu isu.

Sejumlah temuan tentang cacar monyet, seperti yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memang menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat virus tersebut mungkin tidak terlalu tinggi, namun antara tiga sampai enam persen kasus yang dilaporkan di negara-negara yang terjangkit dilaporkan berakhir pada komplikasi medis dan bahkan kematian. 

Kemudian, bayi yang baru lahir, anak-anak di bawah umur, dan orang dengan defisiensi sistem kekebalan berisiko mengalami gejala yang lebih parah dan kematian akibat penyakit tersebut.

Dengan demikian, bisa kita tekankan bahwa kemungkinan fatal cacar monyet sesungguhnya sangat ada. Dan kalaupun pemerintah tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman nyata, seharusnya pernyataan yang disampaikan Budi tidak disampaikan dalam gaya bahasa yang cenderung menyepelekan. 

Karena bagaimanapun penyakit ini dapat merusak kehidupan orang yang terjangkit, dan tidak etis bila seorang pejabat publik, apalagi menteri, melihat virus sebagai sebuah bahan bercandaan.

Kedua, delivery. Menurut Cicero, apa yang disampaikan pejabat publik harus mampu menjawab keresahan publik melalui penyampaian yang mudah ditafsirkan orang-orang. 

Melihat bagaimana Terawan dulu merespons Covid-19, apa yang dikatakannya sering kali justru malah membuat publik semakin was-was, karena pernyataannya dinilai kerap tidak mengena dan tidak menyentuh substansi yang membuat publik mendapatkan kejelasan informasi dan menghadirkan rasa tenang.

Berkaca dari apa yang juga disampaikan oleh Budi, sepertinya itu juga tidak jauh berbeda. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang substansial tentang apa itu cacar monyet dan bagaimana cara infeksinya, publik seakan-akan malah ditekankan untuk tidak takut. Tentu hal ini sangat menggelitik karena bagaimana seseorang tidak merasa takut bila tidak paham tentang apa yang sebenarnya dihadapinya.

Padahal, menurut situational crisis communication theory atau teori komunikasi krisis situasional yang dipopulerkan W.T. Coombs dalam publikasinya Impact of Past Crises on Current Crisis Communication, para manajer krisis –dalam hal ini pemerintah- harus mencocokkan tanggapannya tentang suatu krisis sesuai dengan tingkat keresahan, rasa penasaran, dan reputasi ancaman yang ditimbulkan krisis tersebut. 

Jika memang publik saat ini belum mendapatkan kejelasan tentang cacar monyet, maka Budi berkewajiban menciptakan ketenangan dengan menjelaskan secara spesifik bagaimana virus tersebut bekerja, mulai dari metode penyebarannya, pencegahannya, dan penanganannya. 

Dengan demikian, pesan pada publik untuk tidak menakuti virus ini akan muncul secara sendirinya, bukan berdasarkan lelucon yang justru membuat orang semakin bertanya-tanya.

Lantas, kira-kira kenapa lelucon itu bisa dilontarkan oleh Budi?

Pemerintah Perlu Belajar Ciptakan Paranoia?

Belakangan ini dunia diterpa sejumlah isu yang membuat banyak orang berandai-andai akan datangnya suatu krisis. Mulai dari pembicaraan tentang konflik Rusia-Ukraina yang sering dianggap sebagai pemantik Perang Dunia III, naiknya harga minyak dunia yang diprediksi akan memicu krisis ekonomi, dan juga krisis pangan.

Menariknya, respons pemerintah dalam menanggapi keresahan-keresahan publik kerap kali tampak kurang konsisten. Sebagai contoh, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) beberapa saat lalu sempat bilang bahwa harga gandum global yang tinggi akan membuat harga mi instan di Indonesia naik tiga kali lipat, padahal Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan justru mengatakan naiknya harga gandum tidak akan berdampak banyak pada Indonesia.

Nah, kembali ke konteks kewaspadaan penyebaran virus di Indonesia, bukan tidak mungkin bahwa pernyataan mantan Menkes Terawan dulu dan Menkes Budi saat ini sesungguhnya berkaitan dengan hal yang sama.

Artikel PinterPolitik.com berjudul Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?, pernah menjawab keanehan ini dengan dugaan bahwa pemerintah sepertinya sering berupaya meredam munculnya keresahan yang berlebihan dalam masyarakat dengan menutupi potensi-potensi bahaya yang kemungkinan akan terjadi.

Namun masalahnya, kerap kali upaya tersebut justru menggiring publik pada pemahaman yang salah. Dengan tidak memahami suatu krisis, masyarakat cenderung akan bersikap abai dalam mendeteksi gejala-gejala yang dapat berkembang jadi suatu masalah besar.

Padahal, selain harus pandai dalam manajemen isu, pemerintah sesungguhnya juga harus mampu membangun paranoia atau ketakutan. 

Sejarawan dan ahli ilmu bumi ternama, Jared Diamond, melalui teori constructive paranoia atau paranoia yang dikonstruksi, menjelaskan bahwa suatu negara seharusnya memiliki insting menyelamatkan diri layaknya seorang individu dalam menghadapi suatu potensi krisis. Yang dimaksud Diamond adalah, rasa takut yang diciptakan dalam masyarakat justru malah bisa membuat mereka lebih siaga dan responsif jika ada potensi krisis selanjutnya.

Pendapat demikian didapatkan Diamond ketika dirinya berkunjung ke Papua. Kala itu, Diamond melihat bahwa ada ketakutan yang beredar di masyarakat sana terhadap pohon tinggi, sehingga banyak orang yang takut tidur atau duduk di bawah pohon. 

Awalnya, Diamond merasa aneh, namun setelah mengetahui bahwa ternyata pohon runtuh adalah salah satu penyebab terbesar kematian warga Papua, Diamond merasa bahwa ternyata ketakutan yang dikonstruksi juga dapat berdampak baik pada masyarakat. Tanpa instruksi tertulis, warga-warga Papua bisa menghindari hal-hal yang dapat membahayakan nyawa mereka.

Ini kemudian dapat jadi pembelajaran pemerintah. Secara singkat, pengalihan bahaya suatu virus mungkin memang dapat meredamkan kepanikan masyarakat, tapi dalam jangka panjangnya, jika pemerintah tidak ingin manajemen penanggulangan buruk Covid-19 terulang lagi, maka mungkin paranoia perlu dibangun dalam masyarakat.

Akhir kata, tentu kita harap penyakit cacar monyet tidak berkembang lebih parah. Semoga saja kali ini pemerintah bisa bersikap lebih presisi dalam mencegah penyebarannya. (D74)

PinterPolitik.com  

Di tengah situasi tidak pasti akibat pandemi Covid-19, kehadiran vaksin adalah sesuatu yang begitu dinantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Betapa tidak, pandemi tidak hanya menjadi bencana kesehatan, melainkan juga bencana ekonomi.

Sadar akan bahaya ekonomi tersebut, pada April lalu, International Monetery Fund (IMF) mengeluarkan peringatan serius karena pandemi Covid-19 dinilai dapat mengakibatkan krisis ekonomi terbesar sejak Great Depression 2008. Potensi krisis ini disebut dengan Great Lockdown.

Mudah memahami bahwa istilah Great Lockdown terinspirasi dari kebijakan lockdown (karantina wilayah) yang menjadi ciri khas penanganan pandemi Covid-19. Kata great kemudian dilekatkan untuk menciptakan makna yang setara dengan Great Depression, sekaligus menjadi pengubah makna istilah lockdown itu sendiri.

Sekarang, Presiden Jokowi tengah dihantui ancaman Great Lockdown. Pun begitu dengan hampir seluruh pemimpin di dunia ini. Untuk terhindar dari ancaman tersebut, vaksin adalah malaikat penyelamat yang begitu dinantikan saat ini.

Persoalan vaksin ini bahkan disebut-sebut menjadi alasan mengapa Budi Gunadi Sadikin ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto. Dalam temuan Tempo yang bertajuk Lobi Merombak Formasi Kabinet, Budi Sadikin ternyata sudah dipersiapkan sebagai Menkes sejak Oktober lalu. Ia disebut telah melakukan perjalanan ke Jenewa dan London untuk melobi sejumlah produsen vaksin Covid-19.

Baca Juga: Tugas Berat Budi Sadikin: Rangkul IDI

Apabila kita keluar dari persoalan vaksin, khususnya terkait perdebatan tingkat keamanannya saat ini, sedikit melihat ke belakang, ada persoalan politik menarik yang dapat diamati. Selaku pemimpin negara yang keputusannya menentukan hajat hidup orang banyak, menjadi pertanyaan tersendiri mengapa pada awalnya pemerintahan Jokowi terkesan underestimate terhadap pandemi Covid-19.

Ketika pandemi Covid-19 ternyata sulit dikendalikan, barulah kemudian berbagai pejabat pemerintah terkejut dan kelabakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui bahwa kondisi saat ini memang benar-benar tidak diprediksi.

Atas persoalan underestimate di awal pandemi, Presiden Jokowi bersama dengan para pembantunya sekiranya perlu belajar dari pengalaman Jared Diamond ketika berpetualang menyusuri hutan belantara di Papua dan Papua Nugini.

Paranoia Konstruktif

Sejarawan Amerika Serikat (AS) Jared Diamond dalam bukunya The World Until Yesterday, menuangkan pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat tradisional di Papua dan Papua Nugini yang dapat dipetik sebagai pelajaran hidup. Salah satu yang paling menarik adalah sifat masyarakat tradisional tersebut yang rata-rata menerapkan paranoia konstruktif.

Tidak seperti pandangan umum yang mendefinisikan paranoia sebagai istilah peyoratif, Jared justru menggunakannya dalam artian positif dengan menambahkan kata “konstruktif” di belakangnya.

Istilah paranoia konstruktif bertolak dari pengalaman awal Jared di pedalaman hutan Papua Nugini. Saat itu, Ia memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah sebuah pohon yang telah mati. Ketika Jared mengajak orang-orang Papua Nugini yang menemaninya untuk tidur bersama di tenda, muncul reaksi yang menurutnya begitu berlebihan.

Orang-orang Papua Nugini tersebut begitu ketakukan. Mereka begitu takut pohon mati itu tiba-tiba roboh dan lebih memilih tidur di tempat lain yang agak jauh. Jared tentunya mencoba meyakinkan mereka bahwa pohon tersebut masih kokoh dan butuh waktu bertahun-tahun untuk roboh. Namun, mereka tetap memilih tidur di luar karena begitu ketakutan.

Beberapa hari kemudian, Jared menjadi paham mengapa orang-orang Papua Nugini yang menemaninya begitu ketakutan saat itu. Setiap harinya Jared mendengar suara pohon roboh di kedalaman hutan. Ketika melihat statistiknya, tertimpa pohon roboh ternyata adalah salah satu faktor utama yang membunuh masyarakat tradisional Papua Nugini.   

Dari sana Jared paham bahwa itu bukanlah ketakutan yang berlebihan, melainkan ketakutan yang sangat wajar. Justru karena ketakutan itulah, masyarakat tradisional Papua Nugini dapat meningkatkan kemungkinannya bertahan hidup di hutan belantara yang dapat mengancam nyawa mereka setiap saat. Mereka sangat awas terhadap potensi ancaman.

Baca Juga: Di Balik Jokowi Pecat Terawan

Itu kemudian membuat Jared menyebut ketakutan tersebut sebagai paranoia konstruktif. Sebuah rasa takut positif yang berguna untuk bertahan hidup.

Singapura Contoh Bagus

Jika membawanya pada persoalan politik, khususnya tata pemerintahan, Singapura sekiranya adalah contoh bagus terkait paranoia konstruktif. Setelah diusir dari Federasi Malaysia dan meraih kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura menghadapi begitu banyak masalah sosial-ekonomi.

Di massa sulit itu, Perdana Menteri (PM) pertama Singapura Lee Kuan Yew mengeluarkan pernyataan yang sangat penting. Tuturnya,

“Kami tahu bahwa jika kami sama seperti tetangga kami, kami akan mati. Karena kami tidak dapat menawarkan apa yang mereka tawarkan, jadi kami harus menghasilkan sesuatu yang berbeda dan lebih baik daripada yang mereka miliki. Itu berarti tidak korupsi. Itu berarti efisien, itu berarti meritokratis, itu berhasil.”

Sadar atas segala keterbatasan negaranya, khususnya masalah sumber daya,  Lee Kuan Yew benar-benar menerapkan paranoia konstruktif karena sangat paham negaranya dapat musnah di kemudian hari. Ia kemudian memimpin Singapura dengan ketakutan tersebut, dan sebagai hasilnya Singapura mendapatkan kemajuannya saat ini. Tentunya dengan susah payah.

Paranoia konstruktif juga terlihat jelas dalam respons Singapura terhadap pandemi Covid-19. Ray Junhao Lin, Tau Hong Lee dan David CB Lye dalam tulisannya From SARS to COVID‐19: the Singapore journey memaparkan hal tersebut.

Bertolak dari pengalaman menangani pandemi SARS pada 2003, Singapura memperbaiki dan meningkatkan sistem perawatan kesehatannya untuk bersiap menghadapi pandemi selanjutnya di masa depan. Hebatnya, langkah preventif tersebut dilakukan meskipun SARS hanya menginfeksi 238 penduduk dan mengakibatkan 33 kematian.

Sistem respons wabah penyakit dibentuk. Fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi di rumah sakit umum diperbanyak. Fasilitas manajemen penyakit menular dengan 330 tempat tidur yang dibangun khusus dengan fungsi klinis, laboratorium, dan epidemiologi terintegrasi dibangun. Persediaan alat pelindung diri (APD) nasional, obat-obatan kritis dan vaksin hingga 6 bulan juga dipersiapkan.

Baca Juga: Corona, Indonesia Ungguli Singapura?

Tentunya naif mengatakan jika semua negara seperti Singapura. Tapi, persiapan negara di ujung selatan Semenanjung Malaya itu menjadi bantahan tersendiri atas pernyataan Luhut bahwa tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi.

“Belanda Masih Jauh”

Sama seperti Singapura yang mempersiapkan fasilitas kesehatan meskipun SARS tidak banyak merenggut korban jiwa, kehati-hatian dan langkah pencegahan ekstra semacam itu benar-benar dilihat Jared dalam diri masyarakat tradisional Papua Nugini.

Setidaknya sampai sebelum tahun 1990-an, masyarakat Papua Nugini kerap mengklaim sepihak suatu teritori dan akan menyerang, bahkan membunuh siapa pun yang masuk ke teritorinya tanpa izin. Oleh karenanya, Jared harus selalu mencari kelompok masyarakat Papua Nugini yang mengklaim daerah yang hendak dipelajarinya untuk meminta izin.

Dalam salah satu ekspedisinya di daratan tinggi Papua, Jared kesulitan mencari kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar perkemahannya untuk meminta izin. Alhasil, Ia dan teman-teman Papuanya menyimpulkan mungkin tidak terdapat masyarakat yang mengklaim daerah tersebut.

Namun, di hari ketiga ekspedisi, Gumini, salah satu orang Papua yang menemani Jared menemukan sebuah tongkat yang tertancap tegak lurus. Gumini pun panik dan menyebut tongkat itu sebagai tanda adanya orang Papua yang mengklaim daerah tersebut.

Kendati pada akhirnya mereka tidak menemukan masyarakat Papua yang mengklaim daerah tersebut, temuan Gumini setidaknya membuat mereka menjadi lebih awas dan waspada selama ekspedisi yang berlangsung selama 19 hari.

Membaca tulisan-tulisan para ahli sejarah, rasa awas dan menyiapkan langkah persiapan ekstra seperti itu memang menjadi faktor besar mengapa umat manusia dapat bertahan hidup di tengah para predator. Tidak seperti saat ini, di mana kita dapat menembak harimau dengan senapan, dulunya masyarakat tradisional hanya mengandalkan senjata sederhana.

Oleh karenanya, menjadi pertanyaan tersendiri apabila Presiden Jokowi bersama dengan pembantunya justru terlihat underestimate terhadap ancaman pandemi pada awalnya. Padahal, berbagai epidemiolog dan temuan sejarah telah menegaskan bahwa pandemi di masa depan sangat mungkin untuk terjadi.

Seperti yang dilakukan Gumini, meskipun terbukti tidak ada bahaya nantinya, setidaknya kita menjadi lebih awas dan telah berjaga-jaga.

Di sini, sekiranya Presiden Jokowi dan para pembantunya jangan sampai terjebak dalam adagium, “Belanda masih jauh”. Terkait adagium tersebut, pernyataan Prabowo Subianto ketika menyebut Indonesia bisa bubar pada 2030 mungkin harus dimaknai serius.

Baca Juga: Jokowi Wajib Contohi Meritokrasi Singapura

Seperti Lee Kuan Yew, mungkin pemimpin negeri ini harus membayangkan bahwa Indonesia bisa saja musnah di masa depan. Konteksnya tentu bukan sebagai do’a, melainkan sebagai langkah pencegahan agar dilakukan perbaikan, pembenahan, dan peningkatan. (R53)