PinterPolitik.com

Minggu, 15 November 2020, di depan sembilan anggota Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. “Kalau ini dibiarkan, maka akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi,” begitu tuturnya.

Dengan narasi yang sama, pada sambutan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada 7 April kemarin, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya toleransi dalam beragama.

Melihat momentum, pernyataan itu mungkin bertolak dari kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini. Ada ledakan bom di Gereja Katedral Makassar, serangan ke Markas Besar (Mabes) Polri, hingga penangkapan belasan terduga teroris yang disertai pengamanan beberapa bom aktif.

Tidak sekadar mengimbau, Presiden Jokowi juga memberikan penegasan yang layak untuk dicermati. “Pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap-sikap intoleran dan tertutup itu,” begitu tegasnya.

Sejak kasus Ahok, mungkin banyak yang menaruh curiga terhadap pernyataan semacam itu. Kate Grealy dalam tulisannya Politicising The Label Radical?, misalnya, menyinggung adanya tendensi politisasi label radikal dan ekstremis yang digunakan untuk membungkam mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. 

Saat ini, di berbagai media sosial, kita juga melihat fenomena menarik, di mana warganet justru menaruh curiga hingga menuduh rekayasa terhadap kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi. Curiga-curiga semacam itu adalah indikasi masyarakat telah bersepakat dengan hipotesis Kate Grealy. 

Baca Juga: Jokowi Diterpa Terorisme Politik?

Lantas, jika telah demikian, apakah kita harus menaruh curiga pula pada pernyataan Presiden Jokowi di LDII kemarin?

Paradoks Toleransi

Kendati mungkin terdapat berbagai curiga terhadap adanya politisasi label radikal, secara teoretis, pernyataan Presiden Jokowi dapat dibenarkan. Dalam buku The Open Society and Its Enemies, Karl Popper memperkenalkan istilah paradox of tolerance (paradoks toleransi) untuk menggambarkan sisi kelam dari sikap toleran yang tidak memiliki batas.

Menurut Popper, toleransi tanpa batas, yang memberikan ruang bertumbuh bagi sikap intoleran, nantinya akan menjadi penghancur bagi toleransi. Argumentasi Popper bertolak pada kesulitan dialog. 

Menurutnya, pihak-pihak intoleran sering kali tidak mampu mendengarkan argumentasi rasional, bahkan juga memerintah pengikutnya untuk tidak berdialog. Pada banyak kasus, mereka kemudian menjawab argumentasi rasional dengan kekerasan, tinju dan pistol.

Pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan tumbuhnya sikap-sikap intoleran jelas merepresentasikan paradoks toleransi. Namun, kembali pada Kate Grealy, bagaimana jika persoalan intoleransi yang digelorakan adalah alat politik?

Profesor Geografi University of California, Los Angeles (UCLA) Jared Diamond dalam bukunya Upheaval: Bagaimana Negara Mengatasi Krisis dan Perubahan memberikan pujian terhadap Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah negara paling terpecah di dunia dengan sebaran 18 ribu pulau, namun secara menakjubkan dapat menjadi negara kesatuan.

Pada persoalan bahasa nasional, dengan bahasa Jawa yang digunakan oleh sepertiga populasi, bahasa Indonesia justru dipilih sebagai bahasa nasional untuk menghindari persepsi dominasi Jawa.

Di awal kemerdekaan, sejarah telah mencatat bagaimana tolerannya bangsa ini. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, sila pertama dalam Pancasila rela diubah, dan negara Islam tidak dipilih sebagai bentuk negara.

Jared tentu mencatat terdapat kerusuhan agama di Indonesia, namun eskalasinya jauh di bawah yang terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah.

Baca Juga: Terorisme Sigi, Jokowi Terjebak Pseudopluralisme?

Pujian serupa juga dikemukakan jauh sebelumnya oleh mantan Diplomat Singapura, Kishore Mahbubani dalam tulisannya Indonesia’s democratic miracle. Tidak tanggung-tanggung, Mahbubani menyebut Indonesia sebagai mercusuar kebebasan dan demokrasi bagi dunia Muslim.

Menariknya, Mahbubani membandingkan Indonesia dengan kiblat demokrasi dunia, Amerika Serikat (AS). Tidak seperti AS yang memiliki paranoia terhadap Muslim setelah serangan 9/11, islamofobia tidak berkembang pesat di Indonesia meskipun terjadi beberapa serangan terorisme besar, seperti bom Bali. 

Tentu pertanyaannya, jika analisis Jared dan Mahbubani tepat, mengapa saat ini kita semakin sering membaca dan mendengar kasus-kasus intoleransi? 

Buah Kebijakan Politik?

Untuk menjawabnya, kita perlu mengulas strategi politik Soeharto. Sebelum Soeharto mendekati kelompok Islam di akhir pemerintahannya, sang Smiling General justru melakukan represi terhadap kelompok Islam.

Ihwal itu dapat kita lihat dari buku Greg Barton, Kelly Bird, dan Susan Blackburn yang berjudul Indonesia Today: Challenges of History. Pada tahun 1970-an, intelijen kepercayaan Soeharto, Ali Moertapo menginisiasi pembentukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

CSIS banyak membawa sosok yang belajar di AS, khususnya yang menimba ilmu dari Seymour Martin Lipset dan Samuel Huntington. Tujuannya? Untuk melakukan akselerasi modernisasi dan menduplikasi demokrasi AS. Namun pada praktiknya, Pancasila yang digunakan sebagai asas tunggal justru digunakan sebagai alat politik (political tool) yang menargetkan segala bentuk kelompok kiri dan politik Islam.

Setelah Orde Baru jatuh, kelompok Islam mendapatkan momentum kebangkitan. Leni Winarni dalam tulisannya The Political Identity of Ulama in the 2014 Indonesian Presidential Election juga melihat kebangkitan ini. Pada Pemilu 1999, misalnya, 20 dari 48 partai politik yang ada merupakan partai politik Islam.

Baca Juga: FPI, Buah Kesalahan Soeharto?

Yang menjadi masalah bukan kebangkitan politik Islam, melainkan residunya. Pasalnya, selama puluhan tahun Soeharto menjabat, kerap dimainkannya politik adu domba tampaknya telah membekas di benak masyarakat. Direpresinya kelompok Islam telah menciptakan persepsi Islam telah dikekang.

Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order juga menyinggung persoalan residu semacam itu. Menurutnya, kebangkitan kembali Islam pada tahun 1980-an dan 1990-an, mengarah pada gerakan anti-Barat karena selama ini dinilai telah terjadi hegemoni Barat dan westernisasi.

Artinya, kebijakan Soeharto sebelumnya tampaknya telah menjadi preseden atas terbentuknya persepsi bahwa Islam sebagai mayoritas telah dipersekusi secara politik. 

Terlebih lagi, sejak kasus Ahok pada 2016 lalu, pemberitaan masif di berbagai media dan kerapnya berbagai pejabat elite menyinggung soal intoleransi tampaknya telah menciptakan persepsi di tengah masyarakat bahwa memang terdapat persoalan intoleransi yang mendalam.

Terbentuknya persepsi tersebut dapat kita pahami melalui bias kognitif yang disebut dengan availability bias. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menjelaskan availability bias sebagai fenomena psikologis ketika seseorang cenderung memahami realitas berdasarkan informasi yang paling mudah diingatnya.

Nah, dengan derasnya pemberitaan media soal kasus Ahok, serta pemberitaan-pemberitaan kasus lainnya, akan sangat mudah terbentuk persepsi bagi pembaca berita untuk menyimpulkan Indonesia adalah negara yang tidak toleran.

Sekelumit persoalan ini kemudian mengaburkan fakta sejarah dan keberhasilan Indonesia menjadi negara kesatuan sebagaimana dikemukakan oleh Jared dan Mahbubani. Tentu kita tidak menampik kasus-kasus intoleran yang terjadi, tapi bagaimana jika kasusnya terlalu dibesarkan karena terdapat intrik politik tertentu? 

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah analisis teoretis semata. Di luar persoalan terkait politisasi label radikal seperti yang dikemukakan Kate Grealy, harapan kita adalah perang terhadap intoleransi dilakukan secara proporsional. (R53)

PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad memberikan reaksi yang paling keras dalam merespons pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron, atas kausalitas panjang kasus karikatur Nabi Muhammad yang berhulu dari pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty oleh muslim imigran Chechnya bernama Abdoulakh Anzorov.

Sebelumnya, Macron pasca kejadian sempat mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengalami krisis di seluruh dunia serta menekankan hak mereka untuk tetap mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sebagai bagian dari nadi sekularisme Prancis.

Politisi senior negeri Jiran itu lantas bereaksi dalam salah satu penggalan pernyataanya dengan menyebut bahwa muslim memiliki hak “menghukum” – atau tak jarang ditafsirkan dengan frasa membunuh – jutaan orang Prancis dengan merujuk pada kekejaman imperialisme di masa lalu.

Seketika reaksi Mahathir mendapat sorotan dunia dan bahkan twitter langsung menghapus pernyataannya yang berbentuk kicauan di platform berlambang Larry the Bird itu.

Reaksi pengecaman juga datang dari berbagai pemimpin dunia, namun tak seekstrem seperti yang disampaikan Mahahtir. Mulai dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan hingga PM Pakistan Imran Khan.

Indonesia pun telah bergabung dalam narasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tengah pekan ini dengan turut memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.

Dan agaknya, dinamika aksi-reaksi ini masih akan berlangsung panjang ketika konteks yang saling berhadapan ialah sekularisme dan dogma agama. Benarkah demikian?

Macron Kalah Dari Ardern?

Sekularisme sendiri merupakan ide yang tertempa panjang secara historis sejak abad ke-17, era di mana abad kegelapan menaungi Eropa. Muncul pertama kali pada tahun 1846 dari sosok George Jacob Holyoake, perkembangannya menjadikan pemikiran terhadap Gereja berbalik sangat drastis dari sebelumnya hingga merembet pada pemisahan agama dan konteks lainnya termasuk dalam kenegaraan. Ini kemudian termasuk berperan signifikan dalam Revolusi Prancis yang dianggap sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia.

Yaniv Roznai mengutip Domenic Marbaniang dalam Negotiating the Eternal: The Paradox of Entrenching Secularism in Constitutions menyebut bahwa sebagai filosofis, sekularisme berusaha menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil hanya dari dunia material, tanpa bantuan agama.

Sebuah analisa dari Soumaya Ghannoushi yang berjudul The Sickness of Secularism sendiri kiranya dapat menjadi rujukan untuk melihat titik tengah isu yang sedang berkembang di Prancis dan memantik dunia.

Menurut Ghannoushi, sekulerisme sendiri dapat bertransformasi ke level ekstrem yang ujung-ujungnya justru dapat menjadi sumber pertentangan tajam atau bahkan konflik itu sendiri.

Ihwal yang dapat terjadi ketika sekularisme secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor “pembelahan baru” di masyarakat, khususnya pada konteks teranyar yang melibatkan Macron ialah sekularisme yang berkontradiksi dengan agama dan berujung pada kasus-kasus bertendensi intoleran.

Para Jacobin di era reign of terror Prancis pada akhir abad ke-18, Nazi, hingga Joseph Stalin disebut Ghannoushi sebagai fanatik sekularis yang merepresentasikan ekstremisme sekuler dalam berbagai formula dan bentuk atas kepemimpinan mereka.

Kendatipun sikap dan pernyataan Macron tampaknya belum dapat diidentikkan persis seperti apa yang dimanifestasikan di atas, namun bisa dibilang cukup sulit dilepaskan dari tendensi pembelahan tersebut, dengan skala yang bisa saja untuk saat ini belum terbayangkan.

Padahal jika membandingkannya dengan bagaimana elegannya PM Selandia Baru, Jacinda Ardern bereaksi atas penembakan massal di Christchurch pada Maret 2019 silam, sikap Macron bisa dibilang memang kurang tepat dan proporsional.

Masih lekat dalam ingatan bahwa ketika itu Ardern menuai pujian dan ditasbihkan sebagai teladan dunia, karena menampilkan respons pemimpin negara terbaik yang belum pernah ada sebelumnya atas sebuah aksi teror.

Masyarakat negeri Kiwi yang bahkan dikatakan yang paling sekuler di dunia pun dapat dipersatukan Ardern pasca insiden, dengan seluruh gesturnya merespon teror dan efek yang ditimbulkannya.

Dengan sikap Macron yang kemungkinan mengarah pada sekularisme bertendensi ekstrem, aksi-reaksi yang masih terus menunjukkan dinamikanya – termasuk dari berbagai negara dan pemimpinnya – kiranya cukup menarik untuk menjadi perhatian.

Indonesia sendiri secara resmi baru bereaksi melalui Kemenlu yang mengecam pernyataan Macron pada tengah pekan ini, plus telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, untuk menjelaskan sikap sang kepala negara.

Akan tetapi, reaksi yang tampak hanya mengikuti arus utama apa yang ditampilkan negara lain itu dianggap belum secara komprehensif mendeskripsikan persoalan utama, yang padahal dampaknya dinilai cukup signifikan bagi negara terbesar berpenduduk Muslim dunia. Apalagi dengan masih absennya pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini. Mengapa demikian?

Macron Bukan Sumber Problem Tunggal?

Kendati sikap pernyataan yang dipilih Macron tampak keliru, reaksi dari sejumlah negara juga tampaknya justru hanya berfokus pada kontroversi lisan Presiden Prancis itu dan tak merepresentasikan pokok persoalan secara menyeluruh.

Dalam From Psychology of Terrorists to Psychology of Terrorism, Thomas Arciszewski, Jean-François Verlhiac, Isabelle Goncalves, dan Arie Kruglanski mengutip Sthephen Fabick yang menyatakan bahwa us vs them statement atau pernyataan yang bernada “pembelahan” maupun menajamkan perbedaan, dan dikeluarkan negara pada konteks apapun, dalam banyak kasus justru semakin memperkeruh eksistensi toleransi dan dapat memantik radikalisme maupun ekstremisme.

Ya, tak hanya tidak merepresentasikan persoalan secara menyeluruh, reaksi berbagai negara sampai saat ini, khususnya mereka dengan penduduk Muslim besar dinilai dapat memantik persoalan lain berbentuk kebencian maupun radikalisme berkepanjangan.

Hal ini paling tidak telah terefleksi pada tiga peristiwa pasca Macron bertitah dan reaksi dari para pemimpin negara, yakni narasi dan aksi pemboikotan produk negeri Menara Eiffel di sejumlah negara, dan dua peristiwa terbaru yang hampir terjadi bersamaan, yakni aksi teror lanjutan di kota Nice, hingga serangan terhadap Konsulat Prancis di Jeddah Arab Saudi.

Sedikit tidaknya, ini memperlihatkan paradox of tolerance yang dikemukakan oleh Karl Popper dalam publikasinya yang berjudul The Open Society and Its Enemies. Menurut Popper untuk menjaga situasi yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleran.

Sayangnya, Indonesia melalui Kemenlu telah menaruh kecaman terlebih dahulu dan hampir serupa dengan negara lainnya yang hanya fokus pada konteks sikap dan pernyataan Macron.

Padahal menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, meski pernyataan Macron memang keliru, reaksi pemerintah Indonesia juga harus berbicara tentang konteks pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty secara menyeluruh.

Bahwa kekerasan semacam itu sangat tidak dibenarkan dan tentu wajib pula disoroti oleh negara, yang mana tentu agar efek negatif dari narasi us and them statement plus paradox of tolerance tak terjadi di tanah air.

Jokowi Memahami Sesuatu?

Berbeda dengan Erdoğan maupun Imran Khan, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan secara langsung mengenai isu yang terjadi di Prancis dan telah berdampak secara global.

“Sikap diam” kepala negara itu sebelumnya sempat dipertanyakan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merasa heran dengan sikap pemerintah Indonesia, terutama persoalan nihil reaksi dari Presiden Jokowi. Menurutnya jika teguran tersebut tidak disampaikan langsung oleh sang presiden, umat Islam Indonesia akan menaruh curiga.

Meski konteksnya adalah kecurigaan umat Islam yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan politik belaka, esensinya ialah pernyataan eks Gubernur DKI yang memang sangat dinantikan.

Pada titik ini, tak segera bereaksinya Presiden Jokowi secara langsung sesungguhnya bisa saja dimaknai sebagai kehati-hatian RI-1 untuk mengendalikan narasi prematur dan hanya mengikuti arus negara pemrotes.

Terlebih, isu sekularisme, intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme sangat sensitif dan saling berkorelasi pada konteks Indonesia, yang tak jarang, berujung pada tercederainya kohesivitas masyarakat maupun aksi terorisme masif yang dalam tiga tahun terakhir masih jamak terjadi di tanah air.

Kemudaratan terakhir agaknya sama sekali tidak bisa dikesampingkan, utamanya ketika berbicara relevansi isu-isu global, seperti yang saat ini berhulu dari Prancis.

Karenanya, sikap diam Presiden Jokowi sampai saat ini diharapkan memang benar-benar merupakan upayanya untuk membuat narasi menyejukkan, tak hanya bagi kondusivitas domestik namun juga dunia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.