Banjir yang menenggelamkan Sumatra hari ini bisa jadi cermin masa depan Papua esok jika deforestasi sawit terus dibiarkan. Akankah kita mengulang kesalahan yang sama?

PinterPolitik.com

Dalam film Interstellar karya Christopher Nolan, bumi digambarkan sedang sekarat. Bukan karena perang nuklir, melainkan karena blight—wabah yang menyerang tanaman pangan akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan hilangnya biodiversitas. Manusia di film itu dipaksa memilih: terus mengeruk tanah yang kian tandus demi sisa-sisa jagung, atau mencari rumah baru di bintang-bintang karena rumah lama mereka sudah tidak lagi sanggup bernapas.

Indonesia hari ini sedang memainkan peran dalam skrip yang mirip. Banjir bandang yang menenggelamkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025 adalah “sinyal radio” dari alam yang sedang mengalami glitch. Namun, alih-alih memperbaiki sistem, kebijakan kita justru bergeser ke Timur, ke arah Papua—sebuah benteng terakhir yang kini terancam diubah menjadi hamparan monokultur raksasa. Jika Aceh adalah trailer dari sebuah film bencana, maka Papua adalah babak finalnya.

Desember 2025 mencatat tragedi kemanusiaan yang seharusnya membuat Indonesia tersentak: banjir bandang melanda Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya, menenggelamkan ribuan rumah, merenggut puluhan nyawa, dan memaksa ribuan keluarga mengungsi. Air bah datang dengan kecepatan mengerikan, mengubah sungai-sungai menjadi monster yang menelan pemukiman warga dalam hitungan jam. Namun, ini bukan sekadar bencana alam biasa—ini adalah konsekuensi ekologis yang telah lama diperingatkan para ahli.

Di tengah duka Aceh, ada pertanyaan mendesak yang harus dijawab Indonesia: Akankah Papua mengalami nasib serupa? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan alarm berbasis data. Saat Aceh tenggelam, rencana pembukaan lahan perkebunan sawit skala raksasa di Papua terus berjalan.

Papua Selatan kini memiliki 97.770 hektar lahan sawit—terluas di Papua—disusul Papua Barat (48.330 hektar), Papua (42.170 hektar), Papua Barat Daya (38.420 hektar), dan Papua Tengah (9.370 hektar). Grup-grup raksasa seperti Salim Group melalui Indogunta, Sinar Mas lewat Sinar Indah Persada, POSCO Group asal Korea Selatan, hingga Tunas Sawa Erma (TSE) yang dulunya bagian dari Korindo, kini menguasai ratusan ribu hektar lahan di Papua.

Narasi pemerintah sederhana: proyek sawit Papua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam negeri, mendukung ketahanan energi, dan membuka lapangan kerja. Namun, di balik narasi pembangunan itu, tersimpan pertaruhan eksistensial: mengorbankan hutan primer—paru-paru terakhir Indonesia—demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang akan menciptakan “utang ekologis” tak terbayar bagi generasi mendatang.

Pelajaran Mahal dari Sumatra yang Diabaikan

Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar bukanlah anomali. Secara saintifik, banjir tersebut terbukti diperparah oleh hilangnya tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai “spons” penyerap air hujan, kini berubah menjadi “lapangan licin” yang mengalirkan air langsung ke pemukiman warga. Ketika hujan deras turun, tidak ada lagi sistem akar pohon raksasa yang menahan air, tidak ada lagi lapisan gambut yang menyimpan cadangan air, yang tersisa hanya tanah terbuka yang membiarkan air mengalir bebas membawa malapetaka.

Dr. Samuel Robinson, ahli biogeokimia tanah asal Inggris, telah memperingatkan: “Sangat penting bagi kita untuk menyadari konsekuensi ekologis dari hilangnya hutan secara cepat di Asia Tenggara akibat produksi minyak sawit.” Peringatannya bukan retorika kosong. Data menunjukkan bahwa Sumatra telah kehilangan hampir 70 persen tutupan hutannya dalam lima dekade terakhir, dan perkebunan sawit adalah kontributor utama deforestasi ini.

Pola yang sama terulang di Kalimantan, di mana tambang batubara dan perkebunan sawit telah mengubah wilayah yang dulunya “aman” menjadi langganan banjir tahunan. Kabut asap musiman yang mengganggu pernapasan jutaan orang adalah bonus tragis dari pembangunan ekonomi eksploitatif. Biaya pemulihan bencana—yang mencapai triliunan rupiah—jauh melampaui pajak dan devisa yang dihasilkan dari ekspor sawit. Indonesia, tanpa sadar, sedang “memakan modal” alih-alih menikmati bunga investasi.

Yang lebih mencemaskan, Papua adalah “The Last Frontier”—benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Jika Sumatra dan Kalimantan sudah terlanjur hancur, Papua adalah kesempatan terakhir untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, alih-alih belajar dari tragedi, Indonesia justru tampak siap mengulang sejarah kelam deforestasi dengan skala yang lebih besar.

Paradoks Pembangunan: Ekonomi Hari Ini, Bencana Esok Hari

Argumen ekonomi untuk pembukaan lahan sawit di Papua memang tampak masuk akal di permukaan: swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah. Namun, argumen ini mengabaikan satu variabel krusial: biaya tersembunyi yang akan muncul 10-20 tahun ke depan.

Narasi pemerintah tentang bioetanol dan swasembada energi adalah contoh dari “Technological Solutionism”—keyakinan bahwa masalah lingkungan bisa diselesaikan hanya dengan inovasi teknologi (seperti biofuel) tanpa mengubah pola konsumsi dan ekstraksi.

Namun, secara filosofis, kebijakan ini menabrak prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Justice) yang dikembangkan oleh Edith Brown Weiss. Weiss berargumen bahwa setiap generasi memegang planet ini dalam “perwalian” (trust) untuk generasi mendatang. Dengan membabat hutan Papua demi sawit, kita sebenarnya sedang melakukan pencurian terhadap hak-hak anak cucu kita untuk mendapatkan air bersih dan udara segar.

Keuntungan dari ekspor sawit mungkin terlihat mengesankan dalam laporan APBN hari ini. Namun, mari kita hitung biaya yang akan datang: pemulihan infrastruktur yang hancur akibat banjir (triliunan rupiah), biaya kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dan air, hilangnya sumber pangan lokal yang selama ini menjadi jaminan ketahanan pangan masyarakat adat Papua, konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal, serta kerusakan biodiversitas yang nilainya tidak terhitung. Belum lagi kerugian tak kasat mata: hilangnya pengetahuan tradisional, punahnya spesies endemik, dan perubahan iklim mikro yang akan mengubah pola cuaca regional.

Ini adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom ekologi disebut sebagai “The Resource Curse”—kutukan sumber daya alam. Wilayah yang kaya sumber daya alam justru sering mengalami pembangunan yang lambat dan konflik berkepanjangan karena eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Papua, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, berisiko menjadi korban kutukan ini.

Prof. Polly Higgins, pengacara dan aktivis lingkungan asal Inggris, telah memperkenalkan konsep “Ecocide”—penghancuran ekosistem dalam skala masif yang dilakukan secara sadar demi keuntungan ekonomi. Apa yang terjadi di Aceh dan rencana pembukaan lahan sawit di Papua dapat dikategorikan sebagai ecocide, sebuah bentuk “bunuh diri ekologis” jika tidak ada mitigasi ketat dan perubahan paradigma pembangunan.

Bayangkan Papua sebagai Pandora dalam film “Avatar” karya James Cameron. Pohon-pohon raksasa di Papua bukan sekadar kayu bernilai ekonomi, melainkan sistem saraf bagi iklim Indonesia dan bahkan dunia. Perusahaan sawit dan pemerintah, dalam analogi ini, adalah RDA Corporation yang datang dengan alat berat, menyebut hutan sebagai “lahan tidur” yang harus dikonversi menjadi uang. Aceh adalah “Bumi” yang sudah hancur dalam film tersebut. Pesan moralnya sederhana namun menohok: jika kita menghancurkan “Pohon Jiwa” (Hutan Papua), tidak akan ada teknologi atau uang sawit yang bisa mengembalikan keseimbangan alam saat banjir datang menerjang.

Jalan Lain yang Mungkin: Belajar dari Kesuksesan Global

Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan lingkungan? Jawabannya: tidak. Beberapa negara telah membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan nyata yang bisa diimplementasikan.

Brasil, negara dengan hutan Amazon yang sering disebut sebagai “paru-paru dunia,” berhasil menurunkan deforestasi hingga 80 persen melalui moratorium ketat sejak 2012. Pemerintah Brasil menerapkan sistem monitoring satelit real-time, penegakan hukum yang tegas terhadap penebangan ilegal, dan insentif ekonomi bagi petani yang menjaga hutan. Hasilnya mengesankan: ekonomi tetap tumbuh, namun hutan Amazon tidak lagi menjadi korban pembangunan.

Kosta Rika memberikan contoh yang lebih spektakuler. Negara Amerika Tengah ini berhasil membalikkan deforestasi dari hanya 26 persen tutupan hutan menjadi 52 persen melalui program “Pembayaran Jasa Lingkungan” (Payment for Ecosystem Services). Pemerintah Kosta Rika membayar petani dan pemilik lahan yang menjaga dan memulihkan hutan. Program ini didanai dari pajak bahan bakar dan pariwisata ekologi yang berkembang pesat. Kini, Kosta Rika menjadi salah satu destinasi ekowisata terpopuler di dunia, menghasilkan devisa yang jauh lebih besar dan berkelanjutan dibanding industri ekstraktif.

Indonesia sebenarnya memiliki pilihan serupa untuk Papua. Pemerintah bisa menerapkan moratorium permanen terhadap pembukaan lahan sawit baru di Papua, mengalihkan investasi ke intensifikasi produktivitas lahan sawit yang sudah ada di Sumatra dan Kalimantan, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat adat di Papua, dan menciptakan sistem pembayaran jasa lingkungan bagi masyarakat Papua yang menjaga hutan.

Tragedi Aceh adalah cermin yang seharusnya membuat Indonesia berkaca. Kita sering menyebut Papua sebagai “paru-paru terakhir,” namun cara kita memperlakukannya lebih mirip “asbak terakhir”—tempat pembuangan untuk ambisi ekonomi jangka pendek yang akan meninggalkan abu penyesalan bagi generasi mendatang.

Membangun Papua tidak harus dengan membabatnya. Karena saat hutan terakhir tumbang, kita baru akan sadar bahwa uang sawit tidak bisa diminum saat kekeringan melanda, dan terpal bantuan tidak bisa menggantikan rumah yang hanyut saat banjir datang.

Seperti yang dikatakan Margaret Mead, antropolog legendaris Amerika: “We won’t have a society if we destroy the environment.” Kita tidak akan memiliki masyarakat jika kita menghancurkan lingkungan. Pertanyaannya sekarang: apakah Indonesia akan terus menuju jurang yang sama, atau memilih jalan berbeda untuk Papua?

Sumatra hari ini adalah peringatan. Papua esok adalah pilihan kita. (S13)

Penugasan Wakil Presiden Gibran dalam percepatan pembangunan Papua membuka ruang analisis baru dalam dinamika kepemimpinan nasional. Di balik mandat kelembagaan ini, tersirat peluang pembentukan citra politik yang lebih otonom dan strategis.

PinterPolitik.com

Beberapa hari terakhir, wacana mengenai penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua menjadi perbincangan hangat. Narasi yang berkembang di media sosial maupun media massa beragam: ada yang menganggap ini sekadar formalitas, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk pembuktian awal bagi Gibran di jabatan barunya.

Penugasan tersebut sesungguhnya bukanlah hasil keputusan Presiden semata, melainkan merupakan mandat yang tercantum dalam Pasal 68A Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa Wakil Presiden menjadi ketua dari badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Posisi ini sebelumnya juga diemban oleh Wapres ke-13, Ma’ruf Amin. Dengan kata lain, ini merupakan kelanjutan dari mekanisme yang sudah diatur hukum.

Meski begitu, beberapa faktor membuat dinamika ini terasa istimewa. Gibran, yang masih berusia 36 tahun dan merupakan wapres termuda dalam sejarah Indonesia, dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menunjukkan kapabilitasnya di level kebijakan nasional. Ditambah lagi, latar belakangnya yang sebelumnya kerap diragukan karena dinilai minim pengalaman birokrasi, membuat penugasan ini menjadi spotlight tersendiri.

Lantas, bagaimana kita seharusnya memaknai penugasan khusus ini? Apakah ini hanya prosedural belaka, atau bisa menjadi babak penting dalam membangun legitimasi Gibran di kancah politik nasional?

Misi Tradisional, Arena Strategis?

Meski penugasan untuk percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru bagi seorang Wakil Presiden, dinamika ini tetap layak diamati lebih jauh.

Dalam konteks ini, penugasan di Papua bisa dibaca sebagai sebuah “gambit” dalam arti strategi politik. Dalam dunia catur, gambit adalah langkah awal yang mengorbankan bidak kecil untuk mendapatkan posisi strategis di akhir. Dengan mengambil tugas yang selama ini dianggap rutin,  menyangkut wilayah yang kompleks dan minim sorotan positif, Gibran justru berkesempatan menunjukkan keunggulan kompetensinya.

Cahyo Pamungkas, peneliti senior di Pusat Riset Kewilayahan BRIN, menyebut bahwa penugasan Papua ini sudah menjadi tradisi wapres sejak era sebelumnya. Namun menariknya, hal ini justru bisa jadi kesempatan untuk Gibran, jika selama ini tidak banyak wapres yang sukses buat terobosan baru  soal Papua, maka Gibran sejatinya miliki kesempatan untuk berperforma beda.

Bila ditinjau melalui lensa teori institusionalisme strategis (strategic institutionalism), penugasan ini dapat menjadi kesempatan Gibran untuk mengaktualisasikan peran barunya sebagai wakil presiden. Hal ini berpotensi menjadi momentum pembentukan citra politik yang lebih mandiri—dari sosok yang sebelumnya sering diasosiasikan sebagai “anak presiden”, menjadi figur pemimpin muda yang aktif dan siap menghadapi tantangan kebijakan publik.

Di sisi lain, pendekatan ini juga bisa dianalisis melalui teori performatif dalam politik. Dalam pandangan Judith Butler yang awalnya berasal dari kajian gender, identitas politik dibentuk dan diperkuat lewat performa dan pengulangan tindakan. Gibran dengan mengambil posisi aktif dan terlihat “turun ke lapangan” dalam isu Papua, berpeluang menanamkan performa identitas baru: seorang pembantu presiden yang menjalankan mandat konstitusional dengan penuh kesungguhan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa ini adalah arena dengan kompleksitas tinggi. Papua adalah wilayah yang tidak hanya menghadirkan tantangan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan sosial, politik, dan historis yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Karena itu, misi ini juga bisa menjadi batu ujian yang sulit. Namun, jika berhasil menunjukkan efektivitas koordinasi, pendekatan kebijakan yang humanistik, dan progres nyata, maka Gibran bisa mengubah arena yang tadinya bersifat rutin menjadi lompatan strategis.

Tradisi, Tantangan, dan Kesempatan

Apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, barangkali mencerminkan substansi paling mendasar dari dinamika ini: “Bergantung pada Gibran, apakah ia bisa memanfaatkan panggung ini atau tidak.” Dengan kata lain, semua kemungkinan tetap terbuka.

Tugas percepatan pembangunan Papua adalah tradisi institusional yang telah berlangsung lebih dari satu periode. Namun, seperti dalam banyak sistem politik, aktorlah yang menentukan apakah tradisi itu hanya menjadi ritual berulang atau bertransformasi menjadi momentum baru.

Dalam pandangan filsafat politik Hannah Arendt, kekuasaan sejatinya lahir dari kemampuan bertindak secara kolektif dan memperbarui makna tindakan politik di ruang publik. Gibran, sebagai aktor politik muda, kini berada di persimpangan: akankah ia mengikuti jejak pendahulunya dengan peran yang nyaris simbolik, atau justru mentransformasi peran itu menjadi pencapaian nyata?

Lebih dari sekadar tugas administratif, penugasan ini juga bisa menjadi bagian dari pembentukan mitos politik baru. Jika berhasil menciptakan hasil yang terukur dan narasi yang kuat, maka bukan tidak mungkin Gibran akan dikenang sebagai sosok yang mampu menavigasi ruang antara simbolisme kekuasaan dan efektivitas pemerintahan.

Pada akhirnya, “The Gibran’s Gambit” bukan hanya tentang langkah seorang wakil presiden muda dalam arena pembangunan. Ini tentang bagaimana seorang aktor politik menghadapi peluang, tekanan, dan ekspektasi, lalu memilih strategi yang bisa mengubah persepsi publik dan arah sejarah politik dirinya sendiri. (D74)

Hmm, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Papua dan tidak menimbulkan masalah baru. Share pendapat kalian di kolom komentar!

Usai ramai Rafah, sekarang mata tertuju ke Papua… 

Kini, giliran gambar bertuliskan “All Eyes on Papua” yang ramai di media sosial (medsos). Tidak hanya melalui template Instagram story, tagar #AllEyesonPapua juga ramai di X.

Hmm, gimana menurut kalian? Sudahkah kalian ikut share dan tanda tangani petisinya? 

Waduh, padahal lagi berduka 

Arak-arakan massa membawa jenazah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, diwarnai kericuhan pada Kamis (28/12) petang,sejumlah massa dilaporkan melempar ruko dan bangunan lain dengan batu. Kericuhan terjadi ketika arak-arakan massa menunggu kedatangan iringan mobil jenazah dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Akibat kejadian ini Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka akibat terkena lemparan.

Kericuhan diduga akibat adanya provokasi karena ingin jenazah Lukas Enembe diarak dengan berjalan kaki. Namun, keluarga dan panitia berencana membawa jenazah Lukas Enembe dengan kendaraan roda empat.

#lukasenembe #papua #ricuh #gubernurpapua #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik 

Support system yang paham dari barat sampai timur Indonesia? 

Saat memperingati 19 tahun Tsunami di Aceh, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono tampak bersinergi.

Tak hanya di Aceh, dengan pengalaman keduanya di militer dan pemerintahan, keduanya dianggap memiliki potensi positif untuk memprioritaskan kebijakan konstruktif di timur Indonesia, Papua.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa 

#prabowo #sby #aceh #papua #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Ketika membahas kekayaan budaya Indonesia, tak lengkap rasanya jika tidak menyentuh kuliner khas dari Papua. Wilayah paling timur ini menyimpan aneka ragam kuliner yang mengekspresikan keunikan tradisi dan kebudayaan setempat. Dari bahan-bahannya hingga cara memasaknya, kuliner Papua menjadi sebuah manifestasi dari keberagaman dan keaslian budaya Papua itu sendiri.

Papeda

Salah satu makanan yang paling terkenal dari Papua adalah papeda. Makanan ini terbuat dari sagu yang dimasak hingga berbentuk seperti lem. Teksturnya yang kenyal biasanya disantap bersama ikan tongkol atau ikan bubara yang dimasak dengan kunyit dan kelapa. Pengalaman makan Papeda adalah sesuatu yang unik dan menjadi simbol kebersamaan dalam budaya Papua.

Ikan bakar

Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat terkenal dengan ikan bakarnya. Berbeda dari ikan bakar pada umumnya, ikan bakar Manokwari biasanya menggunakan bumbu khas seperti daun kemangi, kenari, dan rempah-rempah lainnya yang membuat rasanya begitu khas dan menggugah selera.

Ayam isi kuning

Ayam Isi Kuning adalah salah satu hidangan yang banyak ditemukan dalam acara-acara adat di Papua. Ayam ini diisi dengan bumbu-bumbu khas Papua seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kelapa parut, kemudian dibumbui dengan kunyit sehingga berwarna kuning dan dikukus hingga matang.

Ulat sagu

Bagi sebagian orang, ulat sagu mungkin terdengar mengejutkan sebagai makanan. Namun, di Papua, ulat sagu dianggap sebagai makanan yang lezat. Ulat ini biasanya digoreng atau dibakar dan memiliki rasa yang khas. Meski tidak untuk semua orang, ulat sagu tetap menjadi bagian dari identitas budaya kuliner Papua.

Meski kaya tradisi, kuliner Papua juga mengalami adaptasi dan modernisasi. Beberapa chef dan restoran telah mulai memadukan bahan dan resep tradisional Papua dengan teknik memasak modern untuk menciptakan variasi yang lebih beragam dan menarik.

Sebagai kesimpulannya, kuliner Papua adalah sebuah perjalanan rasa yang begitu kaya dan penuh cerita. Setiap hidangan membawa filosofi dan tradisi yang mendalam, mencerminkan keberagaman alam dan budaya di tanah Papua. Melalui makanan, kita bisa memahami bahwa Papua menyimpan keunikan yang patut untuk dihargai dan dirayakan oleh semua orang. (A49)

Pemerintah melalui Ketua Badan Pengarah Papua yang juga Wapres RI Ma’ruf Amin menyebut krisis yang membuat enam warga meninggal dunia di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah bukan kelaparan, melainkan karena alasan kesehatan, kekeringan, dan cuaca.

Pemerintah sendiri telah menetapkan status tanggap darurat dan terus memasok bantuan ke lokasi. Akan tetapi, distribusi bantuan terkendala akses lokasi, cuaca, serta aspek keamanan akibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

PinterPolitik.com

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Indonesia

Kepolisian Daerah (Polda) Papua secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya akan memenuhi tuntutan dari Kelompok Kriminal Bersenjata/Organisasi Papua Merdeka (KKB/OPM), sebagai upaya untuk membebaskan Kapten Phillip Mertens. 

Phillip sendiri merupakan seorang pilot dari maskapai Susi Air yang ditangkap setelah mendarat di Nduga, Februari lalu. Hingga saat ini baik TNI/Polri memang masih berupaya untuk membebaskannya, baik lewat soft maupun hard approach. 

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa pihaknya bersedia bernegosiasi dan memenuhi tuntutan KKB, kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan senjata api dan kemerdekaan. Ia juga berharap, dengan peran dari tokoh agama, masyarakat serta keluarga, semoga Egianus Kogoya mau melepaskan pilot dari Susi Air tersebut.

Meski begitu, KKB membantah pihaknya meminta tebusan uang pada polisi atau pemerintah. Sebby Sambom, yang merupakan juru bicara dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM, atau KKB, menyatakan bahwa mereka bukan kriminal dan tidak minta uang, tapi ia menyebut bahwa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah soal pengakuan atas eksistensi perjuangan TPNPB dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. 

Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Ignatius Benny Prabowo, sebenarnya KKB mengajukan permintaan uang pada masa awal penyanderaan. Akan tetapi, ketika ingin dipenuhi, komunikasi dengan mereka justru terputus.

Maka, apakah mungkin tawaran tebusan uang ini ditawarkan oleh polisi sebagai upaya untuk “menghindari korban”? Dan apakah itu berarti pihak TNI/Polri “tidak sanggup” membebaskan Phillip secara langsung lewat operasi militer?

Cari Aman?

Peristiwa penyanderaan pilot Susi Air ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk segera menemukan jalan keluar, dan menyelesaikan konflik di Papua, serta menumpas gerakan separatis di wilayah tersebut.

Di satu sisi, pemerintah harus bisa menjaga opini publik, baik secara nasional atau internasional, agar jangan sampai muncul isu pelanggaran HAM, yang selain menyulitkan proses penyelesaiannya, juga bisa membawa implikasi serius, seperti embargo ekonomi atau embargo militer.

Oleh karena itu, solusi penyelesaiannya bukanlah dengan menghadirkan penggunaan alutsista berat, seperti helikopter serang, dan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bahwa jangan sampai pihak internasional terlibat, baik negara lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, hingga organisasi internasional.

Karena itu, ia mengatakan negara tidak akan meminta bantuan dari negara lain, dan juga tidak menerima bantuan apapun dari pihak pihak internasional. Menurutnya, jika satu saja pihak internasional diizinkan membantu dan terlibat, maka akan merembet ke campur tangan pihak lain seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lainnya.

Di sisi lain, di pihak TNI/Polri sendiri telah jatuh korban dalam operasi pembebasan sandera tersebut lewat cara “konvensional”. Sekitar 4 orang prajurit gugur dalam upaya tersebut. Tentu, pada akhirnya opsi yang lebih “murah” berupa tebusan uang dapat menjadi opsi alternatif yang dipilih oleh pemerintah.

Hal ini sesuai jika kita lihat menggunakan theory of life sacrifice. Teori ini menjelaskan bahwa opsi pemberian tebusan berupa uang kepada kelompok bersenjata seperti teroris atau kelompok separatis diambil karena prioritas utama adalah menyelamatkan sandera. Teori ini dikembangkan oleh Peter Singer dari bukunya “Famine, Affluence, and Morality”, dan juga dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Stuart Mill.

Dalam kasus Philip sendiri, prioritas utama memang menyelamatkan sandera, meski juga dilakukan pendekatan militer. Dengan jatuhnya korban di pihak pasukan pembebas, secara rasional tentu akan lebih baik untuk “bermain aman” terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus ini.

Hal ini bukan berarti pemerintah tidak ingin sekaligus menumpas KKB, tapi objektif utama dari operasi ini hanya untuk pembebasan Philip. Sementara, untuk masalah KKB secara menyeluruh dan lebih luas, dibutuhkan penyelesaian yang lebih mendalam dan kompleks.

Namun, pertanyaan besar yang kemudian muncul di benak banyak orang adalah, kenapa Indonesia, sebagai negara berdaulat, mau bernegosiasi dengan kelompok separatis? Apakah ini berarti Indonesia “takluk” dan mengakui eksistensinya? Dan apakah langkah negosiasi ini dapat dibenarkan?

Layak Negosiasi?

Dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah memiliki dua opsi penyelesaian, yaitu dengan menggunakan pendekatan keras/militer atau pendekatan lembut/negosiasi. Untuk pendekatan pertama menjadi opsi paling umum dilakukan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan menjaga “martabat” negara. Opsi ini akan melibatkan pasukan khusus dalam penyelesaiannya.

Namun, untuk opsi negosiasi, biasanya menimbulkan pertanyaan, apakah negara boleh bernegosiasi dengan kelompok teroris atau separatis?

Biasanya keputusan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut menimbulkan kritik, karena dianggap sebagai bentuk menuruti keinginan kelompok tersebut. Oleh karena itu, beberapa pemerintah sering mengatakan “tidak akan bernegosiasi dengan teroris”, contohnya seperti pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Namun, keputusan pemerintah untuk bernegosiasi sebenarnya masuk akal, terutama dalam mempertimbangkan keselamatan sandera yang menjadi alat tawar kelompok tersebut. Sementara di satu sisi, pemerintah juga tidak ingin mengorbankan nyawa prajurit pasukan pembebas, yang meskipun sangat berpengalaman dan tangguh, namun dalam situasi yang tidak menguntungkan bisa menjadi korban.

Dalam kasus penyanderaan Kapten Phillip oleh KKB Papua, pemerintah telah berulang kali menyampaikan bahwa keselamatan Kapten Phillip adalah prioritas utama, seperti yang dikatakan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri. 

Sehingga, tindakan pemerintah untuk bernegosiasi merupakan hal wajar, karena melindungi keselamatan sandera dapat mencegah dampak buruk pada hubungan Indonesia dan Selandia Baru, negara asal Philip. 

Selain itu, dalam konteks gerakan separatis yang dimotivasi bukan hanya sekedar oleh uang, tentu memiliki kompleksitas dalam penyelesaiannya. Sehingga, komunikasi dan negosiasi yang terbangun bisa dilanjutkan dalam upaya untuk menyelesaikan kasus secara lebih menyeluruh nantinya. 

Tentunya, bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa sandera sangat penting, karena tentu kita semua tidak ingin melihat nyawa orang tidak bersalah mati secara sia-sia, hanya karena konflik politik. Apalagi orang tersebut bukan orang Indonesia, sehingga tidak terkait sama sekali. 

Dan pilihan negosiasi dan tebusan uang adalah langkah rasional yang tepat untuk saat ini, karena pasukan pembebas di satu sisi menghadapi sulitnya medan, di mana pasukan KKB memiliki pengetahuan lebih terhadap medan. 

Namun, tentu penyelesaian konflik di Papua bukan hanya sekedar tentang pembebasan sandera, tapi lebih luas dan kompleks dari itu. Semoga pemerintah bisa bekerja lebih jauh untuk menyelesaikan konflik ini selamanya. 

Apalagi, Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami gerakan separatis selain OPM, seperti Gerakan  Aceh Merdeka (GAM), Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan lainnya. Sehingga, sudah sepatutnya pemerintah bisa segera menyelesaikan ini semua, dan membawa perdamaian dan pembangunan lebih baik bagi warga Papua seluruhnya. (R87)

PinterPolitik.com 

Sudah tiga bulan lebih sejak pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens disandera kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sampai saat ini, belum ada kepastian terkait usaha pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.  

Beberapa kali TNI dan polisi terlibat kontak senjata dengan KKB untuk membebaskan sandera secara paksa. Akan tetapi, hasilnya nihil. Kontak senjata hanya menambah daftar korban gugur di kedua belah pihak dan mengakibatkan warga sipil Papua harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.    

Di satu sisi, kelompok KKB Egianus Kogoya pada tanggal 27 Mei 2023 mengancam akan mengeksekusi sandera jika pemerintah Indonesia tidak mengadakan negosiasi dalam dua bulan ke depan.  

Ancaman itu disampaikan melalui video singkat yang disebarkan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, Egianus meminta agar diadakannya diskusi mengenai rencana kemerdekaan Papua dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

Dalam video itu tampak Kapten Philip Mark Mehrtens sedang dikelilingi para anggota KKB sambil memegang bendera bintang kejora. Ia juga menyampaikan tuntutan dari pihak KKB yang meminta agar negara-negara lain juga terlibat dalam pembicaraan kemerdekaan Papua.  

Mantan negosiator antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hamid Awaludin memperingatkan jika sandera dieksekusi Indonesia akan dicap buruk oleh negara luar terutama Selandia Baru. 

Sementara itu, di tengah ancaman KKB, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian masalah Papua. Menurut Mahfud, pelibatan lembaga internasional hanya akan memperpanjang masalah. 

“Karena kalau diiyakan, nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana-mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional,” Begitu ujar Mahfud menegasikan keinginan KKB.  

Mahfud juga meyakinkan penyelesaian pembebasan sandera dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri dengan mengedepankan negosiasi kedua belah pihak tanpa jatuhnya korban.   

Keengganan Mahfud untuk membuka pintu bagi negara luar menangani krisis di Papua saat ini kiranya patut disorot. 

Lantas, mengapa upaya penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air seolah menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia seperti menyembunyikan masalah Papua? 

Papua Terlalu Sensitif? 

Selama ini, Papua seringkali disorot oleh dunia internasional. Selain dikarenakan tingginya dugaan jumlah kasus pelanggaran HAM, Papua selama ini sangat terisolir dari dunia luar.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ross Tapsell berjudul The Media and Subnational Authoritarianism in Papua, pemerintah Indonesia selama ini acapkali membatasi akses masuk bagi para jurnalis dan Non-Governmental Organization (NGO) baik lokal maupun asing ke Papua. 

Keluhan atas terisolirnya Papua sempat disampaikan oleh NGO HAM Amnesty International pada tahun 2015 lalu. Organisasi non profit ini pernah meminta pemerintah Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis independen dan lembaga kemanusiaan internasional ke Papua. 

Jossef Roy Benedict yang pada waktu itu menjabat sebagai juru kampanye Amnesty International untuk Indonesia menilai pemerintah Indonesia sangat menutup Papua.  

Menurutnya, hal ini mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk mencatat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Di sisi lain, kekhawatiran atas masuknya NGO asing ke Papua pernah disampaikan oleh Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta. 

NGO asing seringkali mengklaim aktivitasnya di Papua bertujuan memberikan advokasi bagi masyarakat lokal yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.  

Akan tetapi, menurut Stanislaus, NGO asing memiliki agenda tersendiri yaitu menciptakan “kerusuhan” di masyarakat lalu menyalahkan pemerintah Indonesia dan membenarkan kemunculan gerakan separatis.  

Selain NGO, media asing juga kerap kerap dikaitkan dengan agenda negara Barat yang berusaha menyebarkan propaganda dan budaya ke negara dunia ketiga.  

Hal ini seperti yang disampaikan Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. Ia menjelaskan media seringkali digunakan oleh negara-negara berkuasa sebagai alat propaganda.  

Bagaimana para politisi dalam negeri menggambarkan masalah Papua seperti yang dilakukan Menkopolhukam Mahfud MD menunjukan agaknya negara sedang membentuk realitas mengenai situasi Papua. 

Berger & Luckman dalam bukunya berjudul The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge menjelaskan negara memiliki kemampuan dalam memproduksi wacana media untuk mengkonstruksi suatu “realitas” berdasarkan kepentinganya sendiri. 

Bagaimana negara membatasi ruang gerak jurnalis telah menjadi strategi dalam mempertahankan stabilitas dalam di banyak negara terutama dengan gaya pemerintahan authoritarian. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Tiongkok Deng Xiaoping pasca kejadian Tiananmen 1989. 

Berkat restriksi media oleh pemerintah Tiongkok, banyak generasi muda di sana tidak mengetahui peristiwa yang diperkirakan mengakibatkan sekitar 10 ribu orang tewas itu.  

Akan tetapi melalui penerapan falsafah Tao Guang Yang Hui oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok berhasil mempertahankan stabilitas negaranya pasca peristiwa berdarah tersebut. 

Bahkan, mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2008. 

Lalu, melihat probabilitas kecenderungan pemerintah untuk menutup isu Papua seperti yang pernah dilakukan Presiden Deng Xiaoping pasca peristiwa Tiananmen, apakah para politisi dalam negeri masih bertekad untuk menyelamatkan sandera atau sekadar ingin “mencuci tangan”? 

Bukan Untuk Papua? 

Bagaimana Papua terkesan terisolasi menunjukan terdapat berbagai masalah di Bumi Cendrawasih yang jika terekspos dapat memberikan dampak buruk bagi negara. 

Apabila melihat agenda pemerintah yang saat ini bergantung terhadap negara luar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menandakan Indonesia harus memiliki citra baik di dunia internasional. 

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy menjelaskan kepercayaan atau trust dapat dibangun antara negara berkembang dengan negara maju melalui ketergantungan ekonomi.  

Akan tetapi, Keohane juga menjelaskan bahwa tanpa adanya transparansi dan keterbukaan komunikasi sebuah kepercayaan tidak akan terbangun.  

Adanya konflik yang disertai dengan masalah kekerasan di Papua dapat mengurangi kepercayaan dan optimisme dunia internasional atas progresivitas Indonesia dalam melakukan pembangunan IKN. 

Hal ini kemudian mendorong pemerintah, kemungkinan mau tidak mau harus “menutupi” apa yang terjadi di Papua saat ini. 

Masalah kekerasan disertai praktik pelanggaran HAM rentan menghilangkan kepercayaan negara-negara lain. Dalam konteks ini, tentu negara Barat yang beberapa di antaranya telah diundang menjadi investor proyek IKN. 

Melihat konsekuensi negatif dari dilibatkannya dunia internasional untuk mengatasi masalah Papua membuat keputusan yang diambil pemerintah saat ini terdengar rasional.  

Mengacu pada teori rational choice individu cenderung memilih keputusan berdasarkan untung dan rugi.  

Apabila skenario yang muncul adalah pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memenuhi tuntutan KKB sehingga sandera tidak terselamatkan, agenda-agenda besar yang melibatkan negara luar dan bersifat menguntungkan bagi negara kiranya akan tetap aman.  

Hal yang juga menguntungkan secara tidak langsung dari skenario ini ialah, kasus pelanggaran HAM di Papua baik masa lalu maupun sekarang akan tetap tersamarkan. 

Selain itu, keputusan KKB mengeksekusi sandera dapat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tindakan KKB dapat menimbulkan respons ketakutan dan kemarahan dari dunia internasional atas keberadaan organisasi separatis Papua.  

Di satu sisi, keputusan untuk melibatkan dunia internasional dapat membuka kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. 

Besar kemungkinan ini akan mengurangi simpati dunia internasional terhadap Indonesia dan mengganggu agenda kerja sama dengan negara luar.  

Kemungkinan terburuk adalah KKB juga akan mendapatkan dukungan dari negara luar karena dianggap sebagai korban dan wacana kemerdekaan Papua semakin gencar dibicarakan di dalam komunitas internasional. 

Lantas, apakah keputusan pemerintah di tengah dilema menyelamatkan nyawa pilot Susi Air dibandingkan pertimbangan lain akan membawa konsekuensi tertentu bagi aspek lain, terutama investasi di IKN, misalnya? Patut untuk ditunggu kelanjutannya. (F92)