PinterPolitik.com

“Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah”, Mao Zedong

Sudah beberapa hari berlalu sejak konflik bersenjata Sudan dimulai. Konflik ini disebabkan  serangan pasukan paramiliter  Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Jenderal Hamdan Dagalo (Hemedti) kepada Pasukan militer pemerintah di bawah pemimpin de facto Sudan saat ini, yaitu Panglima Al Burhan.

Angkatan Udara Sudan bahkan sampai mengirimkan serangan udara ke basis-basis RSF, yang berakibat pada jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Korban tewas ada sekitar 400-an orang dan ribuan lainnya luka-luka. Kondisi ini bahkan sampai mendorong negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Indonesia, Prancis, dan negara lainnya mengevakuasi warga negaranya untuk keluar dari negara tersebut.

Namun, di Indonesia sendiri saat ini sedang melanda eskalasi konflik yang cukup panas dan ramai dibicarakan, yaitu perseteruan antara militer dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Lantas, jika kita hubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini, apakah kita bisa membandingkan RSF dengan KKB di Papua? Dan apakah Papua bisa dilanda konflik besar seperti Sudan?

Waspadai Devide et Impera?

RSF dan KKB tentu sangatlah berbeda, karena jika RSF adalah sebuah pasukan paramiliter di Sudan, KKB sendiri adalah sebuah gerakan/pasukan separatis di sebuah daerah dari sebuah negara. Apalagi, keberadaan RSF sendiri legal di Sudan, sementara KKB merupakan entitas yang dilarang di Indonesia.

Namun, kedua pasukan ini memiliki sejumlah persamaan yang dapat kita lihat, yaitu soal posisinya yang berlawanan dengan pemerintah dalam konflik, serta dugaan keberadaan dukungan asing pada mereka.

RSF sendiri disebut mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya adalah Wagner Group dari Rusia. Meski telah dibantah oleh Wagner group, namun dugaan ini terus dilontarkan, salah satunya dikatakan oleh Samuel Ramadi, seorang penulis buku Russia in Africa, kepada Al-Jazeera. 

Sementara dukungan asing kepada KKB di Papua bukanlah rumor lagi, karena sudah banyak temuan bantuan berupa pendanaan hingga persenjataan kepada gerakan tersebut. Selain itu, perlu kita kritisi  KKB bisa memiliki kekuatan tempur dan bertahan selama bertahun-tahun jika tanpa dukungan dari luar. Negara-negara seperti AS dan Australia selalu dituding menjadi “donatur” mereka.

Sudan dan Papua sendiri sama-sama memiliki nilai strategis bagi kepentingan negara asing. Terutama soal keberadaan SDA yang begitu melimpah. Sudan merupakan salah satu penghasil pangan terbesar di Afrika dan berbagai komoditas tambang seperti emas. Sementara di Papua terdapat banyak daerah penghasil tambang berupa emas, mineral, hingga minyak bumi.

SDA inilah yang menjadi suatu hal menarik bagi pihak asing, sehingga mereka berupaya untuk menjaga dan menguasai akses ke SDA tersebut. Di Sudan sendiri keterlibatan Wagner Group dicurigai untuk melindungi jalur penyelundupan emas, yang nantinya digunakan untuk membiayai perang di Ukraina.

Di Papua sendiri melimpahnya SDA, selain membawa keuntungan bagi perekonomian Papua dan Indonesia, juga membawa ketertarikan pihak asing untuk bisa menguasai sepenuhnya. Dengan membentuk gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), pihak asing tersebut bisa mendorong lepasnya Papua dari Indonesia, sehingga nantinya akan lebih mudah dikuasai oleh mereka.

Secara umumny, hal seperti itu merupakan bagian dari strategi politik devide et impera atau strategi pecah belah. Strategi ini sendiri bertujuan untuk memecah persatuan kelompok besar menjadi kelompok kelompok kecil. Karena kelompok kecil ini akan lebih mudah ditaklukkan dan dikuasai oleh mereka, serta lebih mudah untuk dibuai dengan imbalan dari kepentingan asing.

Maka dari itu, KKB/OPM bisa bertahan sangat lama hingga puluhan tahun lamanya. Karena sejatinya mereka hanya alat yang digunakan untuk kepentingan pihak asing, tidak sepenuhnya untuk kepentingan Papua.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia sendiri tampaknya ‘stagnan’ dalam menyelesaikan konflik di Papua. Setelah sebelumnya menggunakan pendekatan militer, kini pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan humanis dalam bidang sosial ekonomi. Namun, kenapa upaya pemerintah tersebut tidak membuahkan hingga kini? Apakah upaya pemerintah bisa disebut “gagal”?

Masalah yang Kompleks

Permasalahan di Papua tidaklah sederhana. Permasalahan di sana terbentuk dari akumulasi berbagai faktor, mulai dari faktor politik, sosial dan ekonomi. Maka dari itu, dalam menanganinya perlu strategi yang jelas dan tepat, serta waktu yang panjang.

Konflik di Papua sendiri telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Provinsi ini akhirnya menjadi bagian dari politik NKRI pasca Belanda angkat kaki dari Indonesia, serta hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang memutuskan bahwa masyarakat ingin Papua bergabung ke Indonesia.

Namun setelah puluhan tahun menjadi bagian dari Indonesia, Papua belum sepenuhnya aman, karena kelompok KKB/OPM masih ada hingga sekarang.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut secara permanen. Di zaman Presiden Jokowi saja pemerintah telah menggelontorkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai beasiswa khusus anak Papua. 

Lalu, kenapa konflik di Papua tidak selesai hingga saat ini? Padahal konflik internal lain seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah selesai?

Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kondisi ini disebabkan oleh krisis kepercayaan dan akumulasi dari masalah lainnya.

Fahmi menjelaskan, krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat timbul karena para anggota gerakan separatis merasa tidak yakin dengan solusi dan agenda yang ditawarkan. Menurutnya, kadang apa yang ditawarkan oleh pemerintah hanya dilihat dari sudut pandang mereka saja, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat atau tuntutan dari anggota gerakan tersebut.

Di sisi lain, Papua sendiri masih terbelakang dalam kemampuan ekonominya. Provinsi di wilayah Papua menjadi salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Meski telah banyak pembangunan oleh pemerintah, tetap saja itu belum cukup untuk menjangkau semua masyarakat Papua.

Terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua yang tentunya masih sangat under-developed. Kondisi ini pula yang turut menyebabkan harga barang barang mahal dan kualitas pendidikan yang rendah. 

Hal ini tentu menjadi alasan bagi para pendukung Papua merdeka, karena hasil dari tanah mereka yang kaya justru tidak dinikmati oleh mereka. Kesan “anak tiri” yang mungkin tumbuh pada sebagian masyarakat, akan semakin mempersulit pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Tentu pemerintah harus bisa mendapat suara dari seluruh warga Papua, bukan hanya dari masyarakat di perkotaan saja. Jelas kita tidak  mengatakan bahwa usaha pemerintah sia-sia, akan tetapi perlu untuk terus ditingkatkan lagi dengan cepat. 

Upaya damai harus selalu dikedepankan pemerintah untuk menarik simpati masyarakat Papua, sembari dengan tegas menindak aksi aksi KKB. Kesan persamaan dan persatuan tidak hanya bisa disebarkan lewat slogan nasionalis saja, namun juga persamaan pembangunan, ekonomi dan pendidikan. (R87)

PinterPolitik.com

Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961 di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuk New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua.

Dewan itu kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakati pula desain bendera mereka yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini.

Asal Mula Organisasi Papua Merdeka

Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.

Tekanan Amerika & Infiltrasi Militer Indonesia

Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua.

Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan.

Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara.melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963.

Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia.

Pengaturan Politik & Aktivitas Militer

Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lain. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut RG Djopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama, lahir di Jayapura 1963 dipimpin oleh Aser Demotekay. Sementara, faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua.

Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia.  Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka.

Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 

Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama provinsi Irian Jaya.

Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di Markas Victoria.

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Langkah paling fenomenal dari kelompok Markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis.

Tokoh Penting Dibalik OPM

Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang eks militer yang semula pro Indonesia. Kedua, Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti Indonesia.

Tak lama, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini.

Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Seth Rumkorem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi.

Pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin Markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk disentralisasi.

Pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kwalik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika.

Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliat kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuatnya didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012.

Pengaruh Goliat yang semakin kuat membuatnya jadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog, bahkan hingga era Jokowi.

OPM di Era Pemerintahan Jokowi

Di era Jokowi, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Nduga.

Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurutmu, bagaimana perjalanan dari organisasi ini? #berikanpendapatmu

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kita tidak punya orang-orang yang mendalami persoalan Papua dan melahirkan narasi yang bisa merangkul orang Papua. Narasi yang seperti Gus Dur” -Simon Patrice Morin, Anggota DPR periode 2004-2009 asal Papua Barat

Setelah tindakan persekusi dan diskriminasi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, serta kericuhan besar yang pecah di Wamena, Nduga, dan sejumlah daerah lain di Papua, artikel-artikel soal Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan diplomasinya dalam menyelesaikan persoalan Papua kembali bermunculan. Bagaimana tidak? Tak sampai enam bulan pasca dilantik sebagai presiden, Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Bagi orang Papua, mengembalikan nama Papua adalah mengembalikan kehormatan orang Papua di tanahnya sendiri.

Para pemangku kebijakan di Kabinet Indonesia Maju kali ini hendaknya memang perlu menengok kembali cara-cara Gus Dur dalam upaya resolusi konflik di Papua dan Papua Barat. Pendekatan kultural dan psikososial ditampakkan dengan membuka ruang dialog dengan pimpinan-pimpinan gerakan Papua dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Papua. Gus Dur juga mefasilitasi Kongres Rakyat Papua II yang membahas isu-isu penting seputar penyelesaian berbagai kisruh pelanggaran HAM dan hak-hak dasar masyarakat Papua – diikuti sekitar 400-an pemuda Papua Barat.

Dalam suatu wawancara yang dikutip Suadey dalam bukunya yang berjudul Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka, Gus Dur mengatakan, “Saya akan sumbang kalian untuk kongres sebanyak satu miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru bisa sumbang segitu. Moga-moga di waktu lain akan bisa mengembalikan lebih banyak kepada masyarakat Papua.” Gus Dur mengutarakan pesan demokrasi dengan cara yang begitu disederhanakan.

Gus Dur secara tegas menolak segala bentuk pendekatan represif dan militaristis yang pernah dijalankan di masa orde baru. Fleksibilitas Gus Dur dalam merespons isu juga tercermin dalam kebijakannya membiarkan bendera Bintang Kejora berkibar di bumi Cendrawasih sebagai lambang kedaerahan tanpa berpikir bahwa hal ini dipolitisir lebih jauh.

Menurutnya, arti pengibaran Bintang Kejora sebagai simbol daerah ataupun simbol separatis bergantung pada perspektif masing-masing pihak yang tidak perlu diributkan, selama syarat untuk tetap terintegrasi dengan Indonesia tetap terjaga. Atas segala kerja keras dan upayanya untuk Papua, Gus Dur dijuluki juru damai Papua.

Dalam meresapi persoalan Papua, pemerintah harus berhenti memandang Papua dari sudut pandang Jakarta. Menyelesaikan persoalan Papua memang agaknya tak akan pernah cukup hanya dengan meneken proyek-proyek infrastruktur atau membuka keran investasi semata.

Salah satu sumber konflik yang terus mengundang bentrokan antara aparat keamanan dengan warga sipil adalah eksplorasi pertambangan emas terbesar di dunia milik Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Dalam proses perundingan terkait status kontrak perusahaan antara pemerintah dengan PT Freeport McMoran Cooper & Gold Inc, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) meminta agar negosiasi tidak hanya berputar pada pembahasan soal divestasi saham tetapi juga mengenai sistem keamanan dan kerusakan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah krusial bagi masyarakat setempat, mengingat dampak limbah tambang (tailing) telah mencemari air dan menyebabkan kerusakan hutan.

Eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan dan kas daerah menuai sentimen di benak warga Papua. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal masih bertumpu pada alam dalam membangun kesejahteraannya sehingga urgensi mengenai isu lingkungan seperti keseimbangan ekosistem hutan dan laut, serta kerusakan lingkungan menjadi lebih besar ketimbang pembangunan infrastruktur fisik.

Alih-alih menyejahterakan, pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam dalam rangka percepatan ekonomi oleh investor dan korporasi asing justru mempersempit ruang gerak masyarakat lokal untuk berdikari secara ekonomi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak – per Maret 2018 dengan persentase mencapai 21,2% di wilayah tersebut.

Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang terus digencarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2014-2019 sebenarnya cukup membantu tetapi belum mampu menjawab utuh akar persoalan yang kian akut dan menumpuk. Keputusan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet beberapa waktu lalu, serta menambah jumlah aparat dengan dalih keamanan, nyatanya belum mampu mencapai stabilitas yang benar-benar diharapkan. Membaca kondisi keamanan yang cenderung inkonsisten, pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam pendekatan yang selama ini dilakukan.

Apabila ditinjau dari sudut pandang teoretis, dalam buku berjudul From Confrontation to Cooperation, Rothman menyebutkan setidaknya terdapat empat komponen utama dalam pendekatan penyelesaian konflik. Pertama, terdapat legitimasi dari masing-masing pihak untuk saling terbuka dalam komunikasi tingkat awal. Kedua, ada validasi informasi antar pihak yang berkonflik mengenai sebab, dampak, hambatan resolusi yang dialami. Ketiga, bersama-sama mencari pola yang sesuai untuk mengkomunikasikan perdamaian. Keempat, menciptakan suasana yang kondusif selama proses menemukan titik tengah.

Proposal yang mendorong perdamaian di Papua hendaknya masuk dalam prioritas pemerintahan Jokowi ke depan, terlebih Indonesia telah kembali dipercaya menduduki kursi komisi Dewan HAM PBB 2020-2022 dengan memperoleh 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB. Setidaknya, ada tiga prioritas yang dibawa Indonesia dalam kewenangannya di komisi dewan HAM PBB.

Pertama, konsisten dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, mendorong peran negara dalam kerjasama internasional dalam hal penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM. Ketiga, mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional bidang HAM periode 2020-2024 melalui penguatan kemitraan untuk periode 2020-2024.

Kepercayaan dunia internasional terhadap kapabilitas Indonesia dalam mengelola isu HAM hendaknya perlu dibuktikan dengan meninggalkan seutuhnya cara-cara represif agar tidak menjadi bumerang bagi Indonesia di kancah internasional, serta menjadi faktor pencetus yang membuat isu referendum kembali mencuat.

Luasnya wilayah, majemuknya suku bangsa, dan berbagai faktor lainnya membuat penerapan kebijakan tidak mampu memuaskan semua pihak sehingga rentan menimbulkan gesekan antar pihak dan potensi disintegrasi. Meski begitu, negosiasi politik dan seni Gus Dur dalam merangkul Papua tentu masih sangat relevan untuk diadopsi pemerintah dibawah komando Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru, Prof. Mahfud MD.

Negara harus mampu memberikan kejelasan hukum mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, dan rasisme yang terjadi, serta menyesuaikan orientasi pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat. Ekosistem demokrasi dan narasi tentang Bhineka Tunggal Ika harus terus dipelihara dalam proses politik yang proaktif, bukan reaktif apalagi represif.

Sejarah panjang masa lalu Papua seharusnya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah bahwa sebenarnya segala konflik Papua yang kembali hangat bukanlah sebuah kejadian yang didasari spontanitas maupun kecemburuan sosial belaka. Lebih jauh dari itu, konflik yang terjadi adalah akumulasi pengalaman diskriminatif dan trauma politik atas kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam merangkul masyarakat Papua.

Seharusnya ini cukup untuk menjadi pertimbangan penting dalam mengambil langkah-langkah baru dengan pendekatan yang lebih menyentuh tatanan kehidupan setempat sehingga pemerintah tidak gagap dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Tulisan milik Rima Widya, Sarjana Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Polri mengatakan kerusuhan terjadi karena adanya berita bohong alias hoaks mengenai adanya ucapan berbau rasis dari seorang guru terhadap muridnya. Hoaks ini memicu adanya mobilisasi massa dan tawuran antar pelajar SMA yang kemudian berakhir menjadi aksi kerusuhan dan pembakaran.

Kapolri Tito Karnavian juga menyebut adanya peran Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sekarang menjadi warga negara Inggris, dalam kerusuhan Wamena.

Sementara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuding bahwa kerusuhan disebabkan oleh aparat kemanan yang menghalangi aksi massa dan pelajar SMA yang ingin berunjuk rasa atas tidakan rasisme seorang guru.

Terlepas dari narasi pihak mana yang benar, kerusuhan yang terjadi di Wamena kembali menunjukkan masih belum berhasilnya pemerintah dalam meredam konflik di Papua.

Sejauh ini sudah banyak solusi, kritikan, ataupun tuntutan yang diberikan berbagai pihak kepada pemerintah dan salah satu tuntutan yang sedang dikaji adalah penambahan lima provinsi otonomi khusus (otsus) baru di Papua.

Pertanyaannya adalah apakah wacana ini benar mampu menyelesaikan masalah di Papua?

View this post on Instagram

Yang paling utama adalah kehadiran negara di Papua. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 25, 2019 at 2:00am PDT

Pemekaran Wilayah, Pemekaran Masalah?

Usulan lima provinsi ini merpakan salah satu dari sepuluh tuntutan yang diberikan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat ketika bertemu Jokowi di Istana Negara.

Menurut Martinus Maware, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, angka lima wilayah muncul karena adanya lima wilayah adat di Papua yang memiliki kultur dan nilai budayanya masing-masing serta dua gubernur saja tidak bisa mengendalikan seluruh wilayah Papua.

Jika melihat tujuh wilayah adat Papua dan dua provinsi yang sudah ada, kemungkinan besar lima wilayah baru yang ingin dimekarkan adalah Domberai, Saereri, Mepago, Lapago, dan Haanim.

Oleh karena itu, dengan pemekaran provinsi masing-masing wilayah dapat bertanggung jawab atas masyarakatnya sendiri.

Martinus bahkan mengatakan bahwa dengan adanya lima wilayah baru secara otomatis keamanan di Papua akan terjamin.

Sejauh ini pemerintah menerima tuntutan pemekaran wilayah tersebut.

Jokowi menyetujui adanya pemekaran wilayah walaupun hanya menyetujui dua atau tiga wilayah saja.

Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa pemekaran berdasarkan suku bisa terjadi dan sudah terjadi di Indonesia.

Tjahjo juga mengatakan bahwa pembentukan wilayah otonomi baru dapat menata dengan baik potensi sumber daya alam yang besar di Papua.

Ia juga mengatakan bahwa kementeriannya sedang mengkaji pemekaran wilayah di tingkat kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat.

Namun, anggapan bahwa penambahan wilayah otonomi khusus baru sebagai solusi konflik berkepanjangan di Papua bisa jadi keliru.

Selama ini status dan dana otsus yang diterima Papua ditengarai memiliki banyak permasalahan.

Menurut peneliti USAID, Rodd McGibbon, pemberian status otsus telah gagal menjadi solusi bagi konflik di Papua.

Ia melihat bahwa status otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak melibatkan kelompok-kelompok separatis ataupun masyarakat lainnya.

Hal ini menybabkan otsus hanya didukung sebagian kecil masyarakat dan hanya memberikan sedikit pilihan bagi kelompok separatis untuk meninggalkan keinginan merdekanya dan mengakui legitimasi negara Indonesia.

Tidak hanya itu, otsus yang diharapkan dapat mendorong pembangunan juga terhambat oleh lemah dan korupnya pemerintahan lokal Papua.

McGibbon menjelaskan bagaimana pemerintah lokal Papua justru menghambat distribusi dana otsus dan buruknya pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, di Papua.

Permasalahan dana otsus ini juga diungkapkan oleh Lenis Kagoya, Staf Khusus Presiden untuk Papua yang mengatakan bahwa audit terhadap dana otsus yang selama ini diterima Pemda Papua menjadi salah satu tuntutan masyarakat Papua.

Tuntutan yang sama juga diutarakan Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua.

Menurutnya dana otsus harus di audit oleh BPK dan KPK karena dicurigai adanya penyalahgunaan dana oleh pejabat setempat.

Bukan tanpa alasan, dana otsus sudah diterima Papua sejak tahun 2002, angkanya pun selalu bertambah terutama dalam masa pemerintahan Jokowi.

Pada tahun 2013, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua sebesar Rp 7 triliun. Sedangkan untuk tahun 2020 dana yang diberikan pemerintah sudah mencapai angka Rp 13 triliun.

Dugaan adanya penyelewangan ini juga sudah terbukti terjadi pada tahun 2010 di mana BPK menemukan bahwa sepanjang 2002-2010, terjadi penyelewengan dana otsus sebesar Rp 4,2 triliun.

Lalu, mengapa pemerintah dan tokoh Papua mendorong adanya wilayah otsus baru?

Kepentingan Politik?

Pemekaran wilayah sering kali dicurigai sebagai kedok terhadap adanya kepentingan politik dan eknomi baik oleh elite politik di tingkat daerah maupun pusat.

Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah baru, apalagi di level provinsi, akan diikuti juga dengan institusi dan jabatan-jabatan baru mulai dari DPRD, Bupati, hingga Gubernur.

Selain itu, dari ratusan pemekaran wilayah yang terjadi sejak 1999, 67-78 persennya dinilai gagal bahkan rencananya akan digabungkan lagi dengan wilayah asalnya.

Oleh sebab itu, dengan kondisi otsus Papua yang sudah dicurigai sarat akan korupsi dan hanya menguntungkan elite politik tertentu serta cenderung gagalnya pemekaran wilayah di Indonesia secara umum, bisa jadi permintaan lima provinsi baru sebagai solusi konflik Papua menjadi tidak masuk akal.

Menurut penelitian LIPI, yang dipublikasikan dalam buku berjudul Papua Road Map, setidaknya ada empat hal yang menjadi sumber konflik Papua.#PapuaDamai #PapuakuJugaIndonesia https://t.co/ur3oI9zn1f pic.twitter.com/oKAFueAohw

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 29, 2019

Terakhir, konflik di Papua juga dikhawatirkan akan meluas menjadi konflik horizontal antara masyarakat pendatang dengan orang asli Papua (OAP).

Sudah terjadinya beberapa kasus “gesekan” antara pendatang dengan OAP menguatkan potensi kerusuhan.

Pun pada kerusuhan Wamena, dari 29 korban tewas, 22-nya merupakan warga pendatang.

Konflik antara pendatang dengan OAP ini memang sudah terlihat dalam demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi sejak pertengahan Agustus 2019 lalu.

Permasalahan Papua juga tidak lepas dari pemerintah, khususnya Polri, yang hingga saat ini tidak pernah merilis total jumlah maupun penyebab korban tewas.

Dengan demikian, konteks konflik ini memang tak serta merta bisa diselesaikan dengan pemekaran wilayah semata. Bahkan besar kemungkinan bahwa persoalan ini sarat akan kepentingan politik lanjutan di belakangnya. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setidaknya, pertanyaan di awal tulisan itulah yang saya pikirkan sebelum mengikuti Kosovo International Summer Academy (KSA) yang diselenggarakan oleh Kosovo Center of Diplomacy pada Agustus lalu. Dalam salah satu sesi presentasi, Fatmir Sedjiu, presiden pertama Republik Kosovo, mengatakan bahwa hanya ada dua kategori negara yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.

Pertama, negara yang sangat tidak demokratis, seperti Korea Utara. Kedua, negara yang memiliki permasalahan internal dengan gerakan pemisahan diri, seperti Spanyol dengan isu Catalunya dan Siprus dengan isu Siprus Utara.

Lalu, apa hubungan penjelasan tersebut dengan Indonesia?

Dengan maraknya pemberitaan mengenai insiden rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur, yang lantas diikuti oleh aksi solidaritas dan unjuk rasa di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat, maka tak sulit untuk mengambil simpulan bahwa kemungkinan besar Indonesia masuk ke dalam kategori kedua. Bahwa Indonesia masih enggan untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka karena permasalahan internal dengan Papua yang belum kunjung usai.

Memang, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah secara resmi menyatakan bahwa alasan utama dari sikap pemerintah Indonesia tersebut adalah “untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah … utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ‘nation building’. Namun dalam politik, apa yang tersirat sering kali jauh lebih penting dari yang tersurat.

Kosovo sebagai Sebuah Bangsa dan Negara

Kosovo dalam pemberitaan media selalu dekat dengan topik perang dan konflik. Bahkan, label sebagai negara gagal dan sarang teroris pun sering kali disematkan kepada Kosovo. Akibatnya, saat pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Pristina Adem Jashari untuk mengikuti KSA, saya sudah membayangkan akan disambut oleh penjagaan ketat dan situasi yang menegangkan.

Namun, ternyata fakta berkata lain. Saya justru disambut oleh jaringan internet nirkabel gratis yang disediakan oleh bandara yang bahkan kecepatannya jauh mengungguli jaringan internet nirkabel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selebihnya, saya disuguhkan pemandangan sebuah negara (dan bangsa) yang sedang membangun: menjamurnya kegiatan konstruksi, anak muda yang mendominasi sebagian besar populasi, dan berkibarnya bendera Albania di setiap sudut kota sebagai bentuk penegasan identitas diri.

Memang, dalam beberapa literatur poin-poin di atas justru digunakan sebagai indikasi bahwa Kosovo adalah sebuah negara gagal. Seperti kegiatan konstruksi yang terlalu banyak ditopang oleh dana bantuan luar negeri, tingginya angka pengangguran anak muda, dan lebih banyaknya bendera Albania dibanding bendera Kosovo yang menunjukkan bahwa Kosovo hanyalah sebuah eksperimen demokrasi yang gagal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Bahkan saat saya memuji bahwa Kosovo sebagai sebuah “great country filled with great people,” salah satu petugas bandara mengatakan, “great people, yes, but I’m not really sure about the country.” Pada kesempatan yang lain, seorang penjaga museum yang masih berusia 24 tahun bercerita betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bagaimana neneknya selalu bercerita bahwa kondisi Kosovo justru jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Barang serba murah, pekerjaan mudah didapat dan situasi yang aman tenteram. Opini yang, tidak bisa tidak, mengingatkan saya pada kampanye “Piye kabare, isih penak jamanku toh?” yang rutin hadir di Indonesia setidaknya lima tahun sekali.

Pada suatu senja di Bulevar Bunda Teresa, Pristina, saya menyaksikan sekelompok anak-anak yang dengan semangatnya menari diiringi alunan lagu Live It Up, lagu tema Piala Dunia 2018, dan lagu-lagu tradisional Albania. Dengan bangganya mereka melakukan gestur tangan elang berkepala dua, yang merupakan simbol kultural dari etnis Albania, dengan iringan lirik “one life, live it up, ‘cause you don’t get it twice.” Hal-hal sederhana yang mustahil mereka lakukan saat Kosovo masih menjadi bagian dari Yugoslavia, yang sangat menentang ekspresi identitas kebudayaan, maupun Serbia yang memang melanggengkan politik rasisme terhadap etnis Albania.

Maka, mungkin sebagai sebuah negara keberhasilan Kosovo memang masih patut untuk diperdebatkan dan diuji lebih lanjut. Namun, saya rasa keberhasilan Kosovo sebagai sebuah bangsa sudah paripurna. Bangsa Kosovo telah mampu merebut kembali hak asasinya untuk mengaktualisasi dan menjalankan laku budaya yang tak terpisahkan dari diri mereka. Bukan hanya sebagai bagian dari etnis Albania, namun lebih penting lagi, sebagai bangsa Kosovo.

Pentingnya Diplomasi Publik

Lalu, apa hubungannya dengan Papua? Saya tentu tidak bangga menjadi satu dari sekian banyak orang Indonesia yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Akibatnya, saya hanya melihat Papua dari kejauhan, dari bahan bacaan dan tayangan televisi yang keabsahannya juga belum tentu teruji. Papua seringkali digambarkan sebagai daerah nun jauh di ujung timur, yang penuh dengan hal eksotis, baik alam maupun masyarakatnya, dan masih terbelakang.

Namun, tidak sadarkah kita bahwa pandangan dan penggambaran ini tak ubahnya sebuah perspektif orientalisme warisan dari neo-kolonialisme? Sama seperti Dunia Barat yang dulu melihat Dunia Timur sebagai tanah eksotis yang terbelakang dan karenanya ‘pantas’ untuk dijajah, karena pada ujungnya penjajahan dan penaklukan akan membawa peradaban yang lebih ‘maju’. Ironisnya, sejak dulu Indonesia bagian barat (baca: Jakarta) juga selalu getol ‘membebaskan’ Papua di ujung timur atas nama kemajuan dan pembangunan.

Munculnya beberapa inisiatif masyarakat untuk lebih mengenal Papua, seperti Festival Puncak Papua, sebetulnya patut untuk diapresiasi. Namun, dari sekian banyak kegiatan tersebut, adakah kegiatan yang betul-betul didasari atas rasa ingin mengenal, dan bukan karena ingin membantu, atau bahkan merasa bisa membantu? Seperti yang dikatakan oleh antropolog Didier Fassin, semangat untuk membantu dapat menjadi berbahaya karena dalam sebuah bantuan, akan selalu ada kesenjangan dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara yang membantu dan yang dibantu.

Dari kegiatan KSA yang dilaksanakan selama 10 hari di Pristina, Kosovo, saya belajar mengenai pentingnya people–to–people diplomacy, atau juga dikenal dengan istilah diplomasi publik. Betapa peran hubungan antar-masyarakat dan antarbangsa, sering kali dapat melampaui hubungan antarnegara. Kehadiran saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Kosovo untuk lebih mengenal masyarakat di sana membuktikan bahwa hubungan antarbangsa tidak perlu menunggu hubungan antarnegara.

Bukan hanya untuk menjalin hubungan antarbangsa, saya yakin bahwa diplomasi publik juga sangat dibutuhkan untuk saling mengenal sesama anak bangsa. Bagi yang merasa belum mengenal saudara-saudari kita di Papua seperti saya, marilah kita memulai proses pengenalan dan interaksi ini dengan posisi dan pola pikir yang lebih setara. Walaupun saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-POLRI di Papua dan Papua Barat, sebagai anggota masyarakat kita tetap harus mengedepankan usaha-usaha diplomasi publik yang lebih manusiawi berlandaskan penghargaan atas hak asasi. Karena yang pasti, kebajikan sebuah bangsa tidaklah ditentukan oleh kebijakan negaranya.

Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“You might need a hand to enhance your performance ‘” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Selepas perjuangan kemerdekaan, Indonesia perlu menghadapi berbagai kekuatan yang tumbuh dari dalam negeri. Berbagai gerakan lain bermunculan menjadi tantangan bagi kontrol dari pemerintah pusat.

Salah satu wilayah bagi penantang terhadap kontrol pemerintah Indonesia adalah Papua. Pulau besar yang berada di ujung timur Indonesia ini memiliki sejarah mengenai kedaulatan yang simpang siur, dari adanya Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora), dorongan referendum, hingga Perjanjian New York 1962.

Terlepas dari polemik status wilayah tersebut, Papua (dan Papua Barat) tetap berada di bawah kedaulatan pemerintah Indonesia hingga lima dekade berikutnya. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi menghantui pulau tersebut hingga kini.

Momentum dorongan kemerdekaan Papua pun kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu terjadi insiden-insiden rasial terhadap kelompok mahasiswa Papua di beberapa wilayah Jawa Timur. Akibatnya, gelombang demonstrasi meluap di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat.

View this post on Instagram

Jokowi kabulkan permintaan perwakilan tokoh Papua soal pembangunan Istana Kepresidenan di Papua. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #papua #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 12, 2019 at 12:43am PDT

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu tengah berfokus dengan rencana pemindahan ibu kota secara mendadak dihadapkan dengan gelombang demonstrasi yang beralih menjadi kerusuhan. Akhirnya, berbagai manuver dilakukan oleh pemerintah, dari pemblokiran jaringan internet hingga pengejaran pihak-pihak yang diduga menjadi provokator.

Meski dianggap terlalu santai dan lambat dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Papua, Presiden Jokowi akhirnya mulai bergerak dengan bertemu dengan berbagai tokoh Papua. Setidaknya, sekitar 61 tokoh Papua datang berkunjung ke Istana dan mengajukan beberapa permintaan.

Pertemuan tersebut bisa dibilang monumental karena menghasilkan wacana besar lain, yakni membangun istana kepresidenan baru di Papua. Tentunya, pertemuan tersebut tidak terbebas dari kritik. Beberapa pihak menilai permintaan yang diajukan tidak sesuai dengan permasalahan inti.

Selain itu, tokoh-tokoh Papua di pertemuan tersebut juga dipertanyakan. Siapa sebenarnya tokoh-tokoh tersebut? Lalu, apa makna dari pertemuan mereka dengan Jokowi sebenarnya?

Simbolis atau Substantif?

Sebanyak 61 tokoh asal Papua dan Papua Barat yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara ditengarai tidak memenuhi keterwakilan masyarakat Papua sepenuhnya. Bisa jadi, pertemuan tersebut hanya mewujudkan representasi yang simbolis, bukan substantif.

Tokoh-tokoh tersebut mengajukan sembilan permintaan terhadap sang presiden, seperti penempatan pejabat asal Papua di lembaga-lembaga pusat, pembentukan lembaga adat, pembangunan asrama mahasiswa nusantara, hingga pembangunan istana kepresidenan di Papua. Dalam pengajuan permintaan itu, tokoh-tokoh ini diwakili oleh Abisai Rollo.

Setidaknya, Abisai meyakini bahwa sembilan poin permintaan tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di Papua. Namun, pandangan yang berbeda datang dari beberapa tokoh Papua lainnya.

Yan Christian Warinussy – pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) – misalnya, menilai bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi yang berarti, karena permintaan-permintaan yang diajukan dinilai tidak menyasar dasar permasalahan, yakni rasisme dan diskriminasi etnis.

Apa yang dikatakan Yan bisa jadi beralasan. Pasalnya, representasi substantif juga diperlukan dalam menentukan keterwakilan. Boleh jadi, pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua beberapa waktu lalu hanya mewujudkan representasi yang bersifat deskriptif.

Perwakilan deskriptif yang didasarkan pada komponen etnis dan gender tidak selau dapat sepenuhnya menghasilkan perwakilan substantif.
Share on X

Situasi yang menggambarkan perbedaan representasi deskriptif dan substansif ini pernah dibahas oleh Beth Reingold dalam bukunya yang berjudul Representing Women. Reingold menjelaskan bahwa peningkatan keterwakilan secara deskriptif memang membawa dampak baik bagi keterbukaan akses terhadap kelompok minoritas.

Namun, Reingold menyebutkan bahwa perwakilan deskriptif – didasarkan pada komponen etnis dan gender – tidak selau dapat sepenuhnya menghasilkan perwakilan substantif. Dalam kasus anggota legislatif di AS misalnya, Reingold menemukan perilaku voting antara anggota perempuan tidak berbeda secara signifikan dengan anggota laki-laki.

Namun, bagaimana dengan pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan Jokowi?

Meskipun Reingold lebih berfokus pada perwakilan di lembaga legislatif, konteks serupa bisa saja diaplikasikan pada pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Pasalnya, tokoh-tokoh tersebut juga dianggap mewakili permintaan masyarakat Papua.

Namun, keterwakilan tersebut bisa saja tidak terpenuhi secara substantif. Tokoh-tokoh Papua yang hadir saat itu dinilai oleh Yan tidak sepenuhnya secara sukarela datang, melainkan lebih karena berasal dari hasil pilihan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Belum lagi, beberapa tokoh disinyalir memiliki bias politik. Abisai yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu misalnya, merupakan Ketua DPRD Kota Jayapura yang berasal dari Partai Golkar. Abisai juga merupakan mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 untuk Kota Jayapura.

Perwakilan yang hanya bersifat simbolis ini juga terlihat dari terlibatnya kelompok-kelompok gerakan Papua yang lantang menyuarakan berbagai isu terkait keinginan kemerdekaan Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFP), Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), dan kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Oleh sebab itu, pertemuan ini bisa jadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan Papua secara substantif.

Lalu, bila perwakilan tersebut disinyalir hanya bersifat simbolis, mengapa pemerintahan Jokowi tetap melaksanakan pertemuan tersebut? Apa signifikansinya?

Refeudalisasi Ruang Publik

Dengan perwakilan yang hanya bersifat simbolis, persoalan Papua tidak akan sepenuhnya selesai. Namun, pertemuan tokoh-tokoh Papua dengan presiden tersebut bisa jadi memberikan signifikansi tertentu bagi pemerintahan Jokowi.

Pertemuan tersebut bisa jadi merupakan publisitas yang dimanipulasi. Setidaknya, istilah itulah yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas dalam Teori Ruang Publik (Public Sphere) miliknya.

Berkantor di Papua, bukan sekadar berkunjung ke Papua. Itu satu dari sekian permintaan 61 tokoh Papua dalam pertemuan di Jakarta, kemarin. Mereka ingin Istana Presiden dibangun di Papua.

Tokoh Papua, Pak Abisai Rollo bahkan siap menyumbangkan tanah seluas 10 ha. pic.twitter.com/fm0qouRcNY

— Joko Widodo (@jokowi) September 11, 2019

Habermas melihat ruang publik merupakan sebuah ruang yang diisi oleh individu-individu yang secara bersama menentukan kebutuhan bersama sebagai masyarakat. Baginya, opini publik merupakan komponen penting dalam sebuah demokrasi.

Namun, ruang publik pada abad ke-20 dinilai Habermas mengalami refeudalisasi (refeudalization), yakni terpusatnya ruang publik terhadap sejumlah individu. Refeudalisasi ini terjadi karena adanya meningkatnya peran dan industri public relations (PR) dan periklanan.

Dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, otoritas publik – seperti politisi, partai politik, dan kelompok kepentingan – pada akibatnya menggunakan cara yang sama, yakni menciptakan publisitas. Dengan begitu, entitas politik tersebut dapat memperoleh dukungan dari masyarakat.

Akibatnya, refeudalisasi membuat penampilan dan representasi politisi lebih terlihat dibandingkan dengan debat publik yang rasional. Dengan mengutip Thompson, Sonia Livingstone dan Peter Lunt dalam tulisan mereka yang berjudul The Mass Media, Democracy and the Public Sphere menjelaskan bahwa ruang publik pada akhirnya menjadi teater bagi pertunjukkan yang dimanipulasi oleh para politisi guna mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Penggunaan teknik-teknik performatif ini setidaknya pernah dilakukan oleh politisi-politisi di luar negeri. Graham Murdock dalam tulisannya yang berjudul Refeudalisation Revisited menjelaskan bahwa sosok-sosok seperti Donald Trump dan Boris Johnson menggunakan teknik performatif guna mendapatkan dukungan.

Lalu, apakah pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua tersebut juga merupakan hasil dari refeudalisasi ruang publik?

Dengan pertemuan yang didasarkan pada perwakilan simbolis, bisa jadi pemerintahan Jokowi tengah menciptakan publisitas tertentu. Melalui publisitas tersebut, publik yang rasional dan kritis akan bertransformasi menjadi  bersifat persuasif.

Selain itu, publisitas yang dimanipulasi ini bisa jadi berkaitan dengan strategi politik Jawa yang disebut-sebut kerap digunakan oleh politisi-politisi Indonesia, termasuk Jokowi. Dalam politik ala Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power, pertemuan-pertemuan yang performatif menjadi ritual atas pengumpulan “pusaka” guna memusatkan kekuatan ke dirinya.

Mungkin, seperti lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan, pemerintah seperti masih memerlukan bantuan dari tokoh-tokoh itu guna “menyelesaikan” persoalan Papua – meski beberapa tokoh tersebut tampaknya memiliki bias tertentu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Isu kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi yang paling terkenal. Lalu bagaimana perjalanan dari organisasi tersebut?

PinterPolitik.com 

Seiring dengan kemajuan teknologi, peperangan yang tadinya hanya terjadi di satu dimensi saja, yaitu di darat, kini perang telah terjadi di 5 dimensi, yaitu darat, laut, udara, luar angkasa dan siber.

Namun, sepertinya dimensi perang tidak berhenti di lima dimensi itu saja, beberapa pihak menilai saat ini muncul dimensi baru alias dimensi keenam, yaitu dimensi kognitif.

Menurut Yuliani Nurani Sujonio, kognitif atau kognisi adalah proses dan kemampuan berpikir seorang individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Zeng Huafeng dalam artikel yang ditulis oleh Nathan Beauchamp-Mustafaga, kognitif adalah suatu area di mana perasaan, persepsi, pengertian, kepercayaan, nilai-nilai, penalaran, hingga kemampuan untuk mengambil keputusan seorang individu berada.

Kognitif ini, lanjut Huafeng, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, moral, kebersamaan, pengalaman, kesadaran situasi, serta opini publik.

Lalu, seperti apa perang di dimensi kognitif ini dilakukan?

Perang Kognitif

Ada yang mengkategorikan perang kognitif sebagai bagian dari perang informasi, ada juga yang tidak. Ada juga yang melihat perang kognitif hanya sebagai sebutan lain bagi perang psikologis.

Terlepas dari permasalahan pemilihan diksi, ketiganya memiliki ciri yang sama, yaitu bagaimana suatu pihak menggunakan informasi untuk mempengaruhi pihak lain.

Kembali ke definisi yang diberikan Sujonio dan Huafeng, perang kognitif memliki perbedaan dengan perang pada umumnya.

Perang kognitif tidak berusaha menyerang atau melemahkan musuh dengan cara menghancurkan infrastruktur ataupun membunuh tentara musuh.

Dimensi perang ini justru menyerang dengan cara membentuk cara berpikir (kognitif) yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak yang lain.

Mirip seperti tindakan propaganda pada umumnya, dalam perang kognitif seseorang atau suatu kelompok dipengaruhi kognitifnya menggunakan arus informasi dan disinformasi (hoaks) yang disebar melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan koran, serta media digital seperti situs daring dan media sosial.

Perbedaan terbesar perang kognitif dengan perang informasi ataupun propaganda adalah perang kognitif lebih bersifat menyeluruh.

Tidak hanya bertujuan untuk mempengaruhi opini seseorang ketika suatu peristiwa itu terjadi, perang kognitif mempengaruhi secara langsung cara berpikir orang tersebut.

Dampaknya adalah di masa depan, mungkin individu atau kelompok tersebut tidak perlu dijadikan target propaganda lagi karena cara pikirnya sudah dipengaruhi sedemikan rupa.

Perang kognitif yang terkait dengan hoaks memiliki dampak yang besar.

Di India misalnya, pada tahun 2013 terjadi bentrokan berdarah antara kelompok Hindu dengan Muslim yang menewaskan 50 orang di Kota Muzaffarnagar.

Setelah diselidiki, ternyata bentrokan terjadi salah satunya karena beredarnya video palsu yang memperlihatkan dua orang pria tewas setelah dikeroyok massa. 

Masih di tahun yang sama, diretasnya Twitter media internasional Associated Press (AP) pada tahun 2013 juga menunjukkan besarnya dampak hoaks terhadap perekonomian.

Ketika itu hacker yang meretas akun Twitter AP juga mengirimkan hoaks bahwa terjadi ledakan bom di Gedung Putih yang melukai Presiden Barack Obama. Hanya dalam waktu 3 menit, hoaks ini menyebabkan nilai pasar saham Amerika Serikat (AS) sempat turun hampir Rp 2 triliun.

Potensi bahaya dan pentingnya perang kognitif ini sudah diakui oleh beberapa negara asing, misalnya AS dan Tiongkok.

Di kedua negara superpower tersebut, perang kognitif sudah menjadi salah satu fokus kebijakan dan masuk ke dalam strategi pertahanan. 

Militer AS sudah memasukkan dimensi dan perang kognitif kedalam doktrin ataupun strategi peperangannya untuk tahun 2025-2040.

Untuk Tiongkok, militernya – People’s Liberation Army (PLA) – telah mengembangkan konsep bernama cognitive domain operations untuk mempelajari lebih lanjut dimensi dan operasi-operasi dalam perang kognitif.

Ketidaksiapan Indonesia

Sejauh ini perang kognitif yang terbesar yang nampaknya dihadapi oleh pemerintah adalah konflik Papua.

Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan akan melakukan perang opini terhadap pemberitaan negatif dari dalam maupun luar negeri.

Pernyataan ini dikeluarkan terkait adanya peristiwa penyanderaan 1.300 warga di Desa Banti dan Kimbely, Timika, Papua, yang menurut pemerintah dilakukan oleh OPM.

Namun, peristiwa penyanderaan ini dibantah oleh OPM yang mengatakan bahwa justru warga ketakutan dengan adanya kehadiran TNI-Polri.

Skenario yang sama terjadi lagi pada beberapa minggu ke belakang, di mana Papua kembali bergejolak sejak adanya kasus rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Dalam perang kognitif  ini, pemerintah beradu narasi dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang utamanya diwakili oleh OPM dan aktivis-aktivis pro-kemerdekaan.

Kelompok pro-kemerdekaan mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Papua serta menuduh pemerintah pusat melakukan berbagai diskriminasi, pelanggaran HAM, bahkan genosida terhadap orang asli Papua.

Kelompok ini juga menuduh bahwa pembatasan internet dan pengiriman pasukan TNI-Polri ke Papua adalah bentuk intimidasi terhadap suara masyarakat Papua.

Klaim-klaim ini tentunya dibantah oleh pemerintah.

Pemerintah mengklaim bahwa mereka sudah serius dalam membangun Papua dan terus mengusut dugaan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan.

Pemerintah juga mengatakan bahwa pembatasan internet dan pengerahan pasukan tambahan ke Papua justru untuk menjaga kondusivitas keamanan di Papua.

Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), untuk menghadapi hoaks diperlukan adanya kontra narasi dan narasi alternatif. 

Kedua bentuk narasi ini diperlukan untuk melawan, mendiskreditkan, serta merebut ruang publik dari narasi-narasi negatif.

Jika berkaca pada cara menangani konflik Papua, pemerintah Indonesia nampaknya belum siap dalam menghadapi perang kognitif melalui hoaks.

Pemerintah terlihat masih memiliki kelemahan dalam memberikan kontra narasi untuk melawan narasi kelompok pro-kemerdekaan.

Seharusnya pemerintah menciptakan dan menyebarkan kontra narasi yang membuat masyarakat Papua ingin tetap mempertahankan wilayahnya sebagai bagian dari NKRI. Atau setidaknya, ada narasi untuk meredam gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Papua.

[KLARIFIKASI] "Papua atau Timor Leste?"

Tautan video YouTube yang disertakan oleh SUMBER direkam di Timor Leste, video prajurit TNI Yonif 715/Motuliato yang akan kembali ke Gorontalo setelah selesai bertugas mengamankan …

Selengkapnya di https://t.co/NV7mw1RUWZ #LawanHoax pic.twitter.com/wei23oeohI

— MAFINDO (@TurnBackHoax) September 1, 2019

Namun, beberapa narasi yang dikeluarkan pejabat-pejabat negara justru dinilai beberapa pihak malah memperkeruh suasana.

Kepala Staf Presiden Moeldoko misalnya, merespons protes pembatasan internet dengan pernyataan bahwa dahulu masyarakat “juga bisa hidup” walau tidak ada internet.

Kemudian ada Menko Polhukam Wiranto yang mengeluarkan pernyataan bahwa diumumkan atau tidaknya jumlah korban di Papua “terserah” pemerintah.

Kemudian ada juga pernyataan Kabid Humas Polda Jatim yang meminta agar pelemparan karung berisi ular ke asrama mahasiswa tidak diberitakan oleh wartawan.

Tidak berhenti di situ, pemerintah malah terindikasi dan dituduh menjadi pihak yang menyebarkan hoaks seputar konflik Papua.

Jika kondisi ini dibiarkan, bisa jadi jika di masa depan Papua akan kembali bergejolak. Masyarakat akan lebih mudah percaya kepada hoaks karena kognisinya yang sudah terbiasa.

Perang kognitif dalam hal hoaks memang selalu menjadi masalah. Hal ini tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri yang masih mudah percaya terhadap hoaks akibat literasi digitial yang rendah.

Dengan potensi kerusakan yang begitu besar serta kondisi pemerintah dan masyarakatnya yang sama-sama belum siap menghadapi perang kognitif, nampaknya tidak berlebihan kalau Indonesia saat ini disebut berada dalam kondisi “darurat perang kognitif”. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Dugaan keterlibatan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam kerusuhan di Papua beberapa minggu ke belakang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Menurutnya ISIS terlibat melalui kelompok lokal yang menyerukan “jihad di tanah Papua”.

Pernyataan Menhan ini diragukan oleh berbagai pihak.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas misalnya, meragukan dan meminta bukti atas pernyataan Menhan.

Hal senada juga diungkapkan pengamat terorisme Zaki Mubarak yang berpendapat bahwa jika tidak disertai bukti, maka pernyataan Menhan akan memberikan stigma negatif terhadap aksi masyarakat Papua.

Pertanyaan juga datang dari Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, yang meminta Polri untuk membuktikan adanya kelompok di Papua yang terafiliasi dengan ISIS.

Terorisme di Bumi Cendrawasih?

Polri mengklaim bahwa sejak dua tahun ke belakang, kelompok teroris Jamaah Ansarut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS memang sudah beroperasi di Papua.

Menurut Polri JAD telah aktif di beberapa wilayah di Papua seperti Jayapura, Wamena, Fakfak, Manokwari, dan Merauke. Polri bahkan mengklaim bahwa tahun lalu, Densus 88 sudah menggagalkan rencana JAD untuk melakukan pengeboman di Polres Manokwari.

Namun, untuk keterlibatan kelompok ini dalam kerusuhan di Papua, Polri mengatakan masih mendalaminya.

View this post on Instagram

Menhan klaim ISIS terlibat dalam konflik di Papua. Mungkinkah organisasi itu terlibat? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #konflikpapua #isis #rasisme #infografik #infografis #politik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 9, 2019 at 1:31am PDT

Ini bukan pertama kalinya pemerintah mencurigai adanya jaringan teroris di Papua.

Pada Mei 2019 lalu, Polda Papua pernah mencurigai adanya lokasi latihan JAD di Kabupaten Keerom dan Merauke.

Ketika itu Suryadi Diaz, juru biacara Polda Papua, mengatakan bahwa dua kabupaten ini memang ideal jika dijadikan lokasi latihan teroris karena harga tanahnya yang murah, luas, dan lokasinya yang jauh dari perkotaan.

Di sisi lain, isu adanya lokasi latihan ini dibantah dan diklaim sebagai hoaks oleh Kantor Wilayah Kementerian Kementerian Agama (Kemenag) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Keroom.

Mereka tidak menemukan adanya indikasi aktivitas JAD meskipun sudah mendatangi langsung lokasi tersebut, berbicara dengan masyarakat, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian.

Sejak awal, klaim adanya kelompok teroris yang terlibat dalam kerusuhan di Papua beberapa minggu ke belakang memang sulit dibuktikan.

Faktor utama munculnya keraguan ini berkaitan dengan demografi masyarakat di Papua yang mayoritas beragama Kristen, sementara kelompok seperti ISIS atau JAD memiliki pandangan Islam radikal.

Adanya perbedaan agama ataupun ideologi ini memperlihatkan ketidakcocokan jika JAD beroperasi di Papua karena aktivitasnya akan ditolak oleh masyarakat setempat.

Bahkan JAD cabang Papua dapat menemui musuh baru selain TNI-Polri, yaitu OPM karena bentrokan ideologi dan tujuan.

OPM ingin memerdekakan Papua dan menjaga nilai-nilai ke-Papua-an, sementara JAD ingin mendirikan Negara Islam yang tentunya hanya menganut nilai-nilai Islam.

Selain itu, menurut pengamat terorisme dari Comunity of Ideological Islamic Analyst, Harits Abu Ulya, kelompok teroris seperti JAD cenderung lebih memilih beroperasi di wilayah dengan mayoritas muslim seperti Jawa dan Lampung.

Pemilihan lokasi ini bertujuan agar JAD mudah dalam mencari orang-orang muslim untuk direkrut ataupun mendapat dukungan dari masyarakat setempat karena kesamaan agama atau ideologi.

Dengan munculnya keraguan-keraguan yang ada terhadap aktivitas JAD di Papua, lalu mengapa Menhan dan Polri mengeluarkan pernyataan yang masih dipertanyakan kebenarannya?

Atau jangan-jangan ada tujuan lain di balik narasi atau label “teroris” yang dimunculkan di Papua?

Strategi Pemerintah?

Menurut Harmonie Toros dalam tulisannya yang mengkaji tentang legitimasi dan kompleksitas konflik terkait terorisme, pemberian label “teroris” kepada suatu kelompok memiliki beberapa tujuan, salah satunya untuk mendelegitimasi kelompok tersebut.

Toros menjelaskan bahwa efek delegitimasi ini memang menjadi tujuan pemerintah ketika memberikan label “teroris” kepada kelompok atau aksi tertentu.

Delegitimasi ini dapat terjadi karena adanya stigma negatif dari masyarakat, domestik maupun internasional, terhadap apapun yang dilakukan oleh kelompok teroris.

Pemberian label “teroris” ini juga dapat dilakukan pemerintah terhadap kelompok separatis yang mencoba memerdekakan diri berdasarkan nasionalisme-etnis (ethno-nationalist) seperti OPM.

Menurut Profesor Elena Pokalova dari National Defense University, pemberian label inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Turki terhadap kelompok separatis Kurdi, Rusia terhadap kelompok Chechnya, dan Serbia terhadap Kosovo.

Pokalova juga menjelaskan bahwa pemberian label teroris terhadap kelompok separatis dilakukan karena adanya beberapa keuntungan bagi negara.

Pertama, pemberian label teroris dapat menjustifikasi kebijakan negara dalam mengatasi kelompok tersebut, termasuk dengan cara menggunakan kekuatan militer.

Kedua, pemberian label teroris akan menghilangkan tekanan dunia internasional yang lebih mendukung penyelesaian dengan cara-cara politik atau halus jika yang dihadapi adalah kaum separatis.

Ketiga, pemberian label teroris pada akhirnya dapat mempermudah negara dalam mempertahankan wilayah dan kekuasaan politiknya.

Berdasarkan pandangan Toros dan Pokalova ini, bisa jadi pendapat Zaki Mubarak memang ada benarnya, bahwa pemerintah mengangkat narasi terorisme untuk memberikan citra negatif terhadap aksi masyarakat Papua.

Selain mendelegitimasi gerakan separatis di Papua, penggunaan label teroris juga dapat digunakan sebagai legitimasi pemerintah untuk menggunakan pendekatan keras (hard approach) seperti penggunaan kekuatan TNI-Polri untuk meredam kelompok separatis seperti OPM.

Sedikit catatan bahwa hingga saat ini pemerintah setidaknya sudah mengerahkan 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri ke Papua dan hal tersebut menuai berbagai protes dari banyak pihak.

Trauma masa lalu, pemerintah dinilai berlebihan sikapi pihak asing terkait konflik Papua.https://t.co/9TcNpgK1mn pic.twitter.com/nHJ90iSr4g

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 6, 2019

Sejauh ini nampaknya pemerintah memperlakukan aktor-aktor yang terlibat dalam Konflik Papua dengan cara yang berbeda-beda.

Ada kelompok yang oleh pemerintah diajak untuk berdialog, namun ada juga mereka-mereka yang dituduh sebagai provokator dan terancam dipidanakan.

Beberapa aktor yang hingga kini terus diajak berdialog adalah Majelis Rakyat Papua, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat.

OPM yang selama ini mengangkat senjata, menyatakan perang, dan menyerang personil TNI dan Polri juga menjadi salah satu pihak yang diajak berdialog.

Tidak main-main, ajakan dialog terhadap OPM ini langsung datang dari Kapolri dan Panglima TNI

Sementara pihak yang dituduh sebagai provokator dan saat ini sedang dikejar serta diancam akan dipidanakan justru mereka yang berada di luar negeri, atau yang sering disebut “pihak asing” oleh pemerintah, seperti Benny Wenda dan Veronica Koman.

Perbedaan pendekatan yang dilakukan pemerintah ini memperkuat adanya pandangan bahwa pemerintah memiliki trauma terhadap keterlibatan pihak asing dalam penyelesaian konflik dalam negeri.

Harus diakui bahwa belum ada bukti kuat mengenai keterlibatan JAD dalam kerusuhan di Papua. Pun bisa saja narasi teroris di Papua hanya pendapat Menhan atau Polri semata yang tidak mewakili pemerintah secara keseluruhan.

Yang jelas, isu aktivitas, narasi, dan pemberian label teroris di Papua tetap harus diawasi bersama, mengingat sudah ada beberapa pihak termasuk Ketua DPR yang meminta agar OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah bahkan PBB. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Dalam menangani konflik Papua, narasi-narasi bertemakan “asing” sering disebut oleh pemerintah. “Keterlibatan asing”, “campur tangan asing”, “kelompok luar”, dan berbagai istilah lainnya diucapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, hingga Kapolri Tito Karnavian.

Narasi-narasi serba asing ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat bahwa narasi-narasi keterlibatan asing adalah upaya pemerintah untuk mencari kambing hitam.

Sementara menurut Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR, pemerintah harus mengungkapkan dan menjelaskan kepada publik siapa atau apa yang mereka maksud dengan kata “asing”.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, juga berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menyatakan keterlibatan pihak asing di Papua.

Menurutnya pemerintah perlu memperlihatkan bukti yang jelas mengenai keterlibatan asing guna mencegah timbulnya spekulsi berlebihan.

View this post on Instagram

Adanya trauma masa lalu, pemerintah dinilai berlebihan menyikapi pihak asing terkait konflik Papua. Selengkapnya di pinterpolitik.com #papua #konflikpapua #rasisme #pemerintah #indonesia #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 5, 2019 at 5:00am PDT

Trauma Sejarah Pemerintah?

Jika meminjam kacamata kaum realis dalam ilmu Hubungan Internasional, suatu entitas yang berasal dari luar negara, baik itu negara lain ataupun organisasi internasional, memang sering dilihat sebagai ancaman.

Patut dipertimbangkan juga bahwa penolakan pemerintah Indonesia terhadap segala bentuk keterlibatan asing di Papua berasal dari pengalaman pemerintah di Timor Timur dan Aceh.

Dua konflik tersebut memiliki kemiripan dengan Papua saat ini, di mana ada kelompok yang ingin memerdekakan diri, penolakan pemerintah, dan perhatian dunia internasional.

Baik di Timor Timur maupun Aceh, beberapa pihak menilai Indonesia dirugikan dengan adanya campur tangan asing. 

Menurut Dino Patti Djalal, mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur, kasus Timor Timur menimbulkan perasaan kalah, malu, dan trauma di kalangan pemerintah dan aparat keamanan Indonesia.

Bukan tanpa alasan, dalam kasus tersebut, Indonesia – jika menggunakan sudut pandang pemerintah dan aparat keamanan – kehilangan teritorinya serta mendapatkan stigma buruk di panggung internasional dengan adanya tuduhan penjajahan dan pelanggaran HAM.

Campur tangan asing pun menjadi salah satu pihak yang disalahkan mengingat jejak pendapat alias referendum yang terjadi berasal dari desakan dunia internasional terhadap pemerintahan Presiden B.J. Habibie kala itu.

Selain itu kecurigaan pemerintah terhadap keterlibatan asing di Papua juga dapat disebabkan oleh kepentingan terselubung pihak asing ketika membantu kemerdekaan Timor Timur.

Pihak asing yang dimaksud dalam konteks ini salah satunya adalah Australia.

Sebagai salah satu negara yang paling lantang mendukung kemerdekaan Timor Timur, negeri kanguru tersebut ditengarai tidak murni memperjuangkan kemerdekaan rakyat Timor Timur.

Australia justru dinilai mendorong kemerdekakan Timor Timur agar ia dapat lebih mudah mengambil sumber daya alam yang ada di sana.

Untuk Aceh, meskipun konflik diakhiri dengan wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari NKRI, beberapa pihak tetap mengkritik keterlibatan asing.

Dalam penyelesaian konflik di Aceh, ada dua pihak asing yang paling terlibat, yaitu LSM asal Finlandia Crisis Management Initiative (CMI) dan Aceh Monitoring Mission (AMM) bentukan Uni Eropa.

Dalam proses dialog, pemerintah pernah menolak keterlibatan CMI dalam perundingan dengan GAM. Pemerintah menginginkan agar pihak asing hanya terlibat sebagai fasilitator, tidak lebih. 

Penolakan ini muncul setelah Menko Polhukam saat itu, Widodo AS, melihat bahwa justru CMI lebih aktif dalam perundingan dibanding GAM.

Selain itu CMI dinilai malah menjadi penasehat GAM dan memberikan beberapa rekomendasi tuntutan untuk dimasukkan oleh GAM dalam perjanjian perdamaian.

Kritik juga datang dari Ikrar Nusa Bhakti, peneliti dan pengamat militer dari LIPI yang saat ini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia.

Menurutnya, perjanjian Helsinki kala itu lebih banyak merugikan Indonesia, salah satunya karena isi perjanjian lebih banyak ditentukan oleh AMM.

Terjadi di Papua?

Mungkin ada pandangan bahwa kasus Timor Timur dan Aceh – meskipun dengan semua kritik negatif yang ada – membuktikan bahwa pada titik tertentu pemerintah Indonesia akan mengizinkan keterlibatan asing untuk membantu penyelesaian masalah domestik.

Lalu, apakah hal serupa dapat terjadi di Papua? Apakah pemerintah pada akhirnya akan mengizinkan keterlibatan asing?

Perlu diketahui bahwa “legowonya” pemerintah terhadap keterlibatan asing di Timor Timur dan Aceh hanya terjadi karena kondisi-kondisi tertentu.

Dalam tulisan International Institute for Strategic Studies, disebutkan bahwa persetujuan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan referendum dan menerima masuknya delegasi dan pasukan PBB ke Timor Timur hanya terjadi setelah adanya tekanan besar dari negara-negara barat, khususnya Australia dan AS.

Untuk Aceh, negosiasi baru terwujud setelah Aceh dihantam tsunami besar.

Dibutuhkannya stabilitas keamanan dan politik di Aceh guna kelancaran proses penanggulangan dan rekonstruksi bencana adalah faktor utama yang membuat pemerintah maupun GAM menyetujui gencatan senjata dan negosiasi yang difasilitasi oleh pihak asing.

Sedangkan untuk Konflik Papua, hingga saat ini belum ada kondisi-kondisi seperti di Timor Timur ataupun Aceh yang menjadi dasar pihak asing untuk masuk.

Selama ini permintaan keterlibatan pihak asing hanya datang dari kelompok pro-kemerdekaan, sementara pemerintah menolak dan mengklaim bahwa masih bisa menyelesaikan sendiri permasalahan di Papua.

Sejauh ini, hanya negara-negara kecil sepri Vanuatu yang secara resmi mendukung kemerdekaan Papua. Sementara komentar Komisi Tinggi Perserikatan PBB untuk Hak Asasi Manusia juga tidak secara khusus ataupun menunjuk langsung pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bersalah atas kerusuhan di Papua.

Jika dibandingkan dengan Timor Timur dan Aceh, sikap penolakan pemerintah terhadap campur tangan asing di Papua nampaknya juga berasal dari perbedaan konteks “asing” dalam konflik-konflik tersebut.

Di Timor Timur dan Aceh, pihak asing yang terlibat adalah entitas besar dan resmi seperti PBB, negara lain, ataupun LSM Internasional.

Sementara di Papua, asing yang selama ini terlibat lebih banyak individu ataupun kelompok aktivis.

Status “Papua for sale”, mungkinkah akan bernasib sama dengan Timor Leste?

Baca selengkapnya https://t.co/5lUbnKqrd6 pic.twitter.com/s1fxzNpFGe

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 4, 2019

Selain kekuatannya yang tidak sebesar negara ataupun PBB, sebagian besar aktivis-aktivis ini terlihat tidak berupaya mengakomodir keinginan kedua pihak, namun secara jelas hanya mendukung kemerdekaan Papua.

Berbeda dengan di Timor Timur dan Aceh di mana pemerintah lebih terbuka karena pihak asing juga mau mengakomodir kepentingan pemerintah.

Terakhir, hambatan penyelesaian konflik di Papua juga datang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai faksi militer yang hingga saat ini, menolak melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

Penolakan ini sangat disayangkan karena pemerintah, termasuk Panglima TNI dan Kapolri, sudah mengatakan ingin membuka dialog dengan OPM.

Dengan adanya pengalaman di Timor Timur, Aceh, dan kondisi “asing” serta perilaku OPM yang ada di Papua, mungkin kesan alergi yang saat ini ditunjukkan pemerintah terhadap segala bentuk asing di Papua setidaknya bisa dimengerti, walaupun untuk tepat-tidaknya masih dapat diperdebatkan.

Pemerintah nampaknya melihat keterlibatan-keterlibatan pihak asing dalam penyelesaian konflik sebagai hal yang selalu merugikan Indonesia. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.