PinterPolitik.com

“Putusan MK itu menjadi amunisi bagi KPK untuk bungkam. Karena dalam putusan MK, DPR tidak dapat mengawasi proses yuridisial yang dilakukan KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”

[dropcap]P[/dropcap]utusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan kalau KPK adalah bagian dari eksekutif, sehingga hak angket tetap dapat dilakukan oleh DPR memang membuat sedih siapapun yang begitu peduli dengan lembaga anti rasuah ini.

Bagaimanapun, Panitia Khusus Angket KPK yang saat ini masih terus bergulir dan menelurkan rekomendasi tidak terikat, ditakutkan akan mendudukkan lembaga negara ini dalam posisi lemah. Jadi tak heran kalau banyak pihak yang kemudian misuh-misuh dengan MK, apalagi dengan ketuanya yang kontroversial itu.

Bahkan Mantan Ketua MK Mahfudz MD pun mengakui kalau keputusan MK kali ini sangat bertentangan dengan Keputusan MK terdahulu, enggak tanggung-tanggung tiga keputusan yang dianulir! Hmmm, memang mencurigakan kan. Apakah ini ada kaitannya dengan ngopi-ngopi dengan anggota dewan dulu? Memalukan!

Dalam hal ini berarti KPK dapat diangket oleh DPR namun hanya terhadap hal-hal yang bukan termasuk kewenagan KPK pada konteks yudisial (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) pic.twitter.com/VIoVZmNSnM

— KPK (@KPK_RI) February 12, 2018

Tapi apakah para dedengkot KPK juga ikut merasakan sedih dan duka lara? Ternyata enggak sepenuhnya. Kekalahan tentu merupakan buah pahit yang harus ditelan oleh KPK, namun dibalik makanan yang pahit-pahit, biasanya juga tersimpan obat mujarab yang bisa menyembuhkan beragam penyakit.

Nah putusan MK ini, bisa jadi ibarat Pare atau Daun Pepaya yang harus dilalap oleh para komisioner dan anggota KPK secara bancakan. Tapi dibalik itu, keputusan MK ini juga ternyata menyelipkan anti oksidan berupa senjata rahasia yang tak kalah canggih dengan senjata-senjata modern milik Amerika.

Apakah senjata itu? Jawabannya adalah senjata untuk bungkam. Hah? Senjata apaan itu membungkam? Bukankah bungkam berarti tindakan apatis, tidak menolak dan mengiyakan? Ya begitulah, namun itu efektif bagi KPK untuk bertahan dari serangan gencar anggota DPR yang selalu kepo dan doyan campur tangan.

Weleh, enggak salah nih? Enggak kok. Dengan hak untuk bungkam ini, kabarnya akan membuat KPK lebih punya kekuatan untuk mempertahankan kasus-kasus yang tengah digarapnya. Dengan bungkam pula, DPR akan mati kutu enggak bisa membuat KPK membuka kasus-kasus yang dirahasiakannya. Hmm, jadi jangan remehkan senjata rahasia ini ya. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]umor pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR RI awalnya memunculkan spekulasi adanya upaya untuk melakukan pelemahan terhadap KPK.

Namun, rumor itu juga diimbangi dengan pendapat bahwa adanya hak angket KPK justru untuk upaya menguatkan KPK.

Terserahlah ya mau melihatnya dari sudut pandang yang mana. Kini Pansus angket KPK sudah berjalan dan telah memutuskan beberapa rekomendasi yang akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI.

Namun, kini KPK sedang bersedih hati. Weleeeeh weleeeh, cengeng betul KPK ini, sudahlah. Hak angket KPK juga sudah dilakukan tinggal dibacakan aja hasil rekomendasinya. Ngapain juga sedih sekarang, kan ga akan mempengaruhi apa-apa, weleeeh weleeeh.

Seolah – olah, KPK terjatuh dan tertimpa tangga. Di awal, KPK merasa enggan untuk memenuhi segala bentuk permintaan Pansus Angket KPK. Namun apalah daya, KPK akhirnya menurut juga kan?

Kesedihan ini tak berujung, apalagi ditambah dengan adanya penolakan permohonan uji materi yang diajukan para pegawai KPK ke Mahkamah Konstitusi. Weleeeeh weleeeeh, kesedihan berganda ya, puk, puk.

Dengan putusan MK ini, akhirnya hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah. KPK jangan cengeng gitu dong, masa gara – gara gini doang sedih sih. Kalau bicara tentang penegakan hukum, apalagi korupsi, harus tangguh, tak boleh cengeng begitu.

Uji materinya ditolak MK aja sudah cengeng begitu, weleeeeh weleeeh.

Walaupun banyak yang menyayangkan putusan MK tentang penolakan permintaan KPK ini, mau tak mau harus diterima dengan lapang dada. Weleeeh weleeeeh, harus legowo dong, jangan malah jadi cengeng begitu, dikit – dikit sedih.

Nanti tinggal lihat saja, apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus Hak Angket KPK itu. Kalau ada beberapa yang keliru dalam pelaksanaan tugasnya ya tinggal dibenahi dan dievaluasi. Sangat sederhana kan?

Tenang saja KPK, puk, puk jangan sedih gitu ya. Ini kan ibarat peringatan Ibu ke anaknya, kalau ada kesalahan ya diperbaiki.

Kalau ada wacana untuk dibubarkan, ya tenang saja pasti banyak yang membela kok. DPR sudah menjamin juga kan? Jangan jadi cengeng gitu dong, weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]eusai pengukuhan kalau Partai Beringin dipimpin Airlangga, ternyata ada beberapa langkah yang sangat memberikan dampak untuk wajah dan sikap Beringin. Apalagi ditambah dengan jargonnya, Golkar Bersih.

Wajah Beringin menjadi antitesis dari realitas di periode sebelumnya. Berani menyatakan sikap walau berbeda dengan yang biasanya.

Nah kenapa baru begini, harusnya dari awal begini dong, Beringin kan partai yang bersejarah harus jadi partai yang mengawali langkah jangan asal ikut-ikut aja apalagi lebih suka oportunis. Ini baru mantap jadi partai yang berkarakter. Semoga aja konsisten weeeleeeh weleeeh.

Bukan hanya jargon semata ternyata, dikira hanya nyanyian Airlangga untuk melenggang jadi Ketum eh ternyata terbukti bahwa Beringin punya dua langkah teror untuk Pansus Hak Angket KPK di DPR RI.

Hmmm, hayooolohhh. Hati – hati ada teror dari Beringin. Tak main-main, Beringin akan bersikap menarik semua anggotanya dari Pansus atau mengakhiri masa kerja Pansus. Wiiidiiiihhh ngeri sekali.

Akhirnya Beringin lantang bela KPK ya. Kini pendukung KPK bertambah, Beringin merapat dukung KPK juga. Jadi KPK bisa santai sekarang, kalau ada yang melakukan upaya pelemahan, Beringin akan ikut melawan bersama KPK. Weleeeh weleeeh

Golkar Dorong Pansus Angket KPK Segera Diakhiri https://t.co/zFoCnrskBQ pic.twitter.com/0cZIzns4FH

— detikcom (@detikcom) December 19, 2017

Sangat kontras sekali ya dengan periode Papa sebelumnya. Beda banget. Nah begini dong dari dulu etttt dah. Langkah politik seperti ini kan jadi mencerminkan Partai Beringin adalah partai besar dan bersejarah.

Pohon Beringin aja besar, masa Partai Beringin tak mau membesarkan dirinya seperti pohon Beringin wkwkwk. Airlangga, semoga bisa melanjutkan langkah progresif lainnya.

Kalau semisal ada upaya pembelotan Beringin jadi menghantam KPK, hmmm patut dipertanyakan lagi nih komitmennya. Bersih – bersih Beringin jadi meragukan kalau tiba-tiba nanti berbelok arah lagi. Weleeeh weleeeeeh

Beringin berani menebar teror di Pansus Hak Angket KPK, tapi waktu akan menjawab teror dengan memunculkan dua ancaman di DPR RI itu, apakah hanya gertak sambel atau memang serius? (Z19)

PinterPolitik.com

Alkisah di sebuah hutan, tumbuhlah sebuah pohon beringin yang rindang dan kokoh. Pohon beringin memang adem dan karena saking ademnya, para tikus berduyun-duyun untuk bersarang di situ. Hal ini sebenarnya dilarang oleh sang penjaga hutan, KPK karena melihat tabiat para tikus yang suka mengusik ketenteraman hutan. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini pohon beringin mulai terserang hama. Hama itu rupanya datang dari tikus-tikus tersebut.

Melihat hal ini KPK tak bisa tinggal diam. upaya tebang pilih mulai dilakukan, agar hama tersebut tak menyebar ke tanaman lain. Ranting-ranting pohon beringin beringin mulai berjatuhan, para tikus mulai menghilang satu per satu. Akan tetapi, upaya KPK malah dikritik oleh salah satu tetua kaum tikus sebagai modus politik KPK terhadap pohon beringin.

Politikus Golkar Banyak Ditangkap, Agun Gunanjar: KPK Berpolitik https://t.co/IjANKrQc5B

— Koran Tempo (@korantempo) October 8, 2017

Lha kalau kaum tikus tak mau disebut korban tebang pilih, ya jangan menjadi hama di hutan. Apalagi memonopoli hasil hutan hanya untuk membesarkan kantong dan perut, tapi tak peduli dengan kondisi hutan yang makin rusak dan tak karuan.

Memang rada-rada ribet kalau berhadapan dengan para tikus. Mereka terlihat seperti eksekutif berdasi, tapi kelakuannya busuk seperti terasi.  Konon katanya, banyak tokoh sakti di kalangan para tikus, yang mampu menghilangkan bukti dan merekayasa fakta dengan mantra tertentu. Mantra andalan dari para tikus yang sakti mandraguna itu adalah mantra POLITIKUS, mantra politik tikus. Mantra ini yang membuat pohon beringin kehilangan antibodi dan KPK menjadi kambing hitam.

Memang kaum tikus tengah berusaha menggoyang posisi KPK, makanya mereka membentuk panitia khusus (Pansus). Pohon beringin yang seharusnya menjadi tempat berteduh, malah dijadikan tempat untuk merapalkan teluh dari para tikus kepada KPK. Sihir yang dirapalkan nampaknya tak mengenai sasaran, malah mental kembali.

Alhasil banyak tikus berguguran dan ranting pohon beringin mulai patah satu per satu. Rupanya KPK memiliki ajian kebal terhadap segala bentuk teluh. Banteng yang semula tidur di bawah pohon beringin, mulai mencari tempat berteduh baru, rajawali pun mulai terbang menjauh meninggalkan pohon beringin sendirian dalam sakit karena ulah para tikus.

Ini mungkin menjadi salah satu bukti bahwa keadilan dalam hutan belantara belum ditegakkan. Banyak tikus masih bebas berkeliaran, sedangkan sang raja hutan malah fokus menyempurnakan jurus POLISI-nya, jurus politik simbol untuk 2019. KPK seperti berjalan sendirian. Kasihan amat ya? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]I[/dropcap]ni bukan kisah cinta biasa. Kalau dilagukan, ini seperti lagunya Afgan: cintaku bukanlah cinta biasa. Mana suaranya, kalian luar biasa! Eh?

Cinta yang tak biasa itu datang dari Pansus Angket KPK di DPR yang sepertinya gagal move on – begitu istilah keren yang sering dipakai oleh kids zaman now.

Potongan puisi terbaru datang dari Wakil Ketua Pansus Angket yang juga politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi.

“KPK datang hari kiamat, kami tunggu sampai kiamat,” begitu katanya. Gilak, romantis banget. So sweet!

Pansus memang sudah menaruh perasaan yang begitu besar pada KPK, ibarat orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu terjadi ketika KPK pertama kali mengumumkan daftar nama-nama politisi yang disinyalir terlibat dalam kasus mega korupsi KTP elektronik.

Hormon dopamin – yang mempengaruhi perasaan jatuh cinta – rasa-rasanya menjalar ke seluruh tubuh DPR ketika membaca daftar nama dalam surat cinta yang beredar itu. DPR pun ngotot menyatakan cintanya pada KPK. Segala cara ditempuh!

Papa dan Mama pun sudah setuju. Pansus menjadi perpanjangan rasa cinta itu, ibaratnya otak yang mabuk kepayangan karena pengaruh dopamin. Apalagi setelah Papa bebas dari status tersangka yang ditetapkan oleh KPK – dan bahkan katanya sudah pulang ke rumah – makin mabuk kepayanganlah mereka.

Tak ketinggalan, Om pun ikut mendukung. Dalam rapat dengar pendapat, Om menyebut supervisi KPK perlu diperbaiki.

Canggih bener istilahnya, Om. Itu artinya bukan SMS kaleng kan? Eh?

Tapi, KPK tetap jual mahal. Ogah! Begitu kira-kira yang ada dalam kepala gadis cantik itu – yang saking cantiknya sampai harus disiram air keras biar jadi jelek.

Itulah KPK. Tak peduli Papa, Mama dan Om sudah bersekutu, ia tetap jual mahal. Gratifikasi, suap, dan sebagainya ditolak mentah-mentah. Aku tak sudi! Begitu katanya.

Tapi, KPK cuma akan nurut sama Pakde-nya. Entah kenapa, selama Pakde yang bilang, KPK akan selalu nurut. Mungkin karena Pakde-lah yang menjaganya, sehingga ia juga mau digunakan untuk menyerang lawan-lawan Pakde. Bahkan, teman-teman Mama yang pakai pakaian dengan banyak bintang sekalipun tidak mampu meluluhkan KPK.

Mungkin KPK baru akan luluh kalau yang minta itu Pakde-nya, ya? Atau orang-orang yang di dekat Pakde? Eh?

“Woi, gosip mulu, Dul, kerjaanmu. Mandi dulu sana, badanmu bau mesiu senjata yang nganggur di bandara gara-gara teriakan panglima!”

Di tempat lain, ada bupati yang gara-gara urusan tambang, merugikan negara sampai triliunan! Sementara itu, perang di perusahan plat merah bikin mati lampu di DPR.

Hmmm, mungkin karena sudah musim hujan, jadinya bocooorr, bocooorrr….

(S13)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]elar ‘aktivis’ seolah menjadi predikat yang sangat sakral. Mereka yang aktif di organisasi kemahasiswaan, turun ke jalan untuk berdemo, kritis terhadap penguasa, dan yang pergi dari pagi hingga malam – bahkan nginap di basecamp segala – inilah yang punya kebanggaan menjadi seorang aktivis.

Dalam sejarahnya, aktivis selalu dianggap sebagai motor perjuangan dan pergerakan melawan penguasa. Lalu, kalau tujuannya sudah tercapai? Pertanyaan menarik, Dul!

Setiap era selalu punya aktivisnya masing-masing. Mulai dari zaman perjuangan kemerdekaan, zaman Soekarno, zaman Orde Baru, hingga zaman reformasi sekarang ini. Napas aktivis adalah jiwa muda dengan segala idealisme yang ada di kepalanya.

Sayangnya, banyak aktivis yang kehilangan idealisme ketika berhadapan dengan kekuasaan. Cita-cita perubahan ke arah yang lebih baik, cita-cita pengabdian kepada masyarakat banyak, dan cita-cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik seolah  jleb – musnah oleh tawaran kekusaan.

Ya iyalah, Dul. Wong idealisme ndak bisa ngenyangin perut kok. Yang bisa ngenyangin perut ya cuma nasi.

Maka, idealisme itu pun terjual oleh ‘nasi-nasi kekuasaan’.

Yang tersisa hanyalah perut-perut buncit!

Tetapi, suara mereka masih tetap keras kok. Sayangnya, jika dulu corongnya dari bawah ke atas, sekarang corongnya malah menyiksa orang-orang di bawah, yang seharusnya mereka bela. Para aktivis itu telah berubah menjadi penguasa!

Gagal faham mereka yg teriak bubarkan @KPK_RI ternyta dia mntn aktivis 98 yg mernthkn rezim suharto, nytnya KPK ini anak kandung reformasi.

— M.Adhiya (@MAdhiyaMuzakki) September 13, 2017

Hmm, sebenarnya tidak masalah juga. Toh aktivis-aktivis yang dulu ikut menumbangkan rezim Orde Baru misalnya, saat ini benar-benar memaknai demokrasi secara utuh sebagai era ketika kita bisa bebas bersuara. Persoalannya, untuk kepentingan siapa? Penguasa?

Idealisme dan perjuangan untuk rakyat memang telah tergantikan oleh madu-madu politik dan kekuasaan.

Basecamp kontrakan sempit penuh nyamuk – yang walaupun kecil, tapi penuh gelora ide dan diskusi  – tergantikan oleh hotel bintang lima yang nyaman, mobil bagus, jam tangan puluhan juta dan gaya hidup berkelas.

Pekikan: “turunkan harga BBM dan harga sembako”, telah berubah menjadi: “bubarkan KPK”! Hmm, Om, yang rakyak tahu, KPK itu buat nangkepin maling-maling uang rakyat. Kok malah mau dibubarkan?

“Woi, Dul! Lu ngomongin gua? Gua tabokin pake koper juga nanti lu!”

Suara-suara itu pun makin sumbang. Konon ada yang sekarang jadi komisaris di perusahan-perusahan plat merah. Sementara itu, aktivis berambut putih yang sudah kepala tujuh itu sibuk pidato tentang kecebong dan akhirat.

Ah, kekuasaan! Mungkin kau hanya iri saja, Dul…

(S13)

PinterPolitik.com

Golkar Sepakat Kerjasama dengan KPK Soal Peningkatan Integritas Parpol https://t.co/osimwCdXwQ pic.twitter.com/vevWRYrlqF

— Partai Golkar (@DPP_Golkar) September 18, 2017

Sebaiknya KPK fokus untuk memberantas korupsi. Soal pencegahan korupsi itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Segera tuntaskan Kasus e-KTP dan BLBI agar kepercayaan dan simpati masyarakat kepada KPK tetap terjaga. Wacana untuk meningkatkan integritas partai politik, biarkan menjadi tanggung jawab masing-masing partai. Tak usah mencampuri urusan rumah tangga orang, jika urusan dalam rumahmu belum selesai.

Aksi ini memang kontroversial, tapi juga mengundang tanya, ada apa di balik semua ini? Mari kita lihat bersama. Bisa jadi ini hanyalah manuver KPK untuk mencari ‘suaka’ atas gempuran bertubi-tubi dari pansus angket DPR. Relasi antara KPK dan DPR akhir-akhir ini seperti tikus dan anjing, mana mungkin bisa terjalin kerja sama yang baik? Think about it.

Ini bisa menjadi sandungan bagi KPK karena akan memunculkan asumsi publik bahwa KPK dan Golkar terlibat politik ‘tukar guling’. KPK mencari dukungan ke Golkar atas serangan pansus angket DPR, sedangkan Golkar berupaya membebaskan big boss dari belitan korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK agar elektabilitas partai tak menurun. Maka, untuk mengantisipasi agar rumor tersebut tak muncul, sebaiknya KPK tetap fokus pada tugas pokok untuk memberantas korupsi dan mengabaikan hal-hal yang hanya untuk kepentingan politik. Relnya KPK adalah ranah hukum bukan ranah politik.

Korupsi itu layaknya ‘hama’ yang sudah kelewat akut menyerang sebuah tanaman, maka harus dicabut hingga ke akar-akarnya. Maka, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat. Silahkan usut dan tuntaskan kasus BLBI dan e-KTP, jangan dibiarkan menggantung.  Tetap lanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah-daerah tapi jangan sampai mengabaikan korupsi di pusat yang sebenarnya merupakan akar dari korupsi Indonesia. (dari berbagai sumber/K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]akil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Politik Dalam Negeri, Hubungan Antar Partai dan Pemerintah, Fadli Zon berpendapat bahwa kinerja Pansus Angket KPK tidak efektif karena sejauh ini belum menemukan bukti yang signifikan setelah melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin dan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak. Hal ini menjadi salah satu alasan Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Selain itu, kehadiran Pansus Angket KPK yang diisi oleh partai-partai pro-pemerintah dinilai justru memiliki kesan melemahkan kinerja KPK.

Hal itu juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa pada Senin (24/7/2017). “Betul itu. Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3,” ujar Desmond. Selain itu, kata Desmond, pembentukan Pansus juga bermasalah karena tidak diikuti oleh semua fraksi. Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

“Nah, kedua rapat-rapatnya juga seolah dadakan. Seperti ke Sukamiskin. Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa,” lanjut Desmond. Ia menambahkan, kunjungan Pansus ke Sukamiskin juga menunjukan itikad buruk terhadap KPK. Dengan meminta keterangan kepada koruptor, menurut dia, merupakan sebuah sinyalemen melemahkan KPK. Padahal, tujuan awal pembentukan Pansus justru untuk memperkuat KPK.

Melihat sepak terjang Gerindra, apakah ada indikasi keluarnya Gerindra dari Pansus KPK adalah untuk menggoyang pemerintahan Jokowi atau sekedar manuver untuk mengamankan posisi partai?

Pansus Hak Angket: “Balas Dendam” DPR Atas KPK?

Pembentukkan Pansus Hak Angket KPK menuai kritik di mata publik. Pansus yang semula dibentuk untuk menyelidiki transparansi maupun kinerja KPK dinilai akhir-akhir ini telah melenceng dari relnya. Oleh sebab itu, harus diadakan peninjauan ulang terhadap latar belakang maupun tujuannya. Perlu juga ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terkait maksud dan tujuan Pansus untuk menghindari salah persepsi.

Akan tetapi, banyak kasus korupsi yang terjadi belakangan ini, ikut menyeret anggota dewan ke dalamnya. Ditambah lagi munculnya kasus mega korupsi KTP elektronik yang juga menyeret sejumlah nama anggota DPR membuat citra DPR semakin buruk di hadapan publik. Maka, tindakan DPR membentuk Pansus Angket KPK dinilai kurang tepat karena secara tak langsung memperlemah KPK dan juga semakin memperkuat stigma negatif masyarakat terhadap DPR.

Sejauh ini masyarakat menganggap bahwa pembentukan Pansus Hak angket KPK semata-mata sebagai ajang ‘balas dendam’ DPR kepada KPK. Ketidakjelasan kiblat maupun tujuan dari Pansus Angket ini rupanya dirasakan oleh pihak Gerindra. Hal ini menyebabkan fraksi Gerindra memilih keluar dari Pansus Angket karena menilai kinerja Pansus tidak efektif. Agenda pertemuan dengan para koruptor dinilai hanya untuk mencari-cari kesalahan KPK. Selain itu, pihak Gerindra juga menilai bahwa kehadiran Pansus Angket malah melemahkan posisi KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi yang masih dan sedang terjadi.

Sikap Gerindra yang memilih keluar dari pansus dinilai tepat dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Aksi ini semakin menunjukan bahwa arah kepentingan pansus adalah melemahkan KPK dan sekaligus menghambat proses penanganan kasus KTP elektronik di KPK. Hal ini menjadi jelas bahwa kepentingan politik pansus adalah membela kawan-kawan DPR yang terlibat dalam KTP elektronik dan hal tersebut tidak menguntungkan bagi Gerindra untuk saat ini.

Selain berindikasi untuk memasung eksistensi KPK, manuver Gerindra juga patut dicurigai sebagai potensi untuk menekan posisi maupun elektabilitas pemerintahan Jokowi. Hal ini bukan tanpa alasan sebab Pansus Angket KPK setelah kepergian Gerindra hanya menyisahkan enam fraksi – Golkar, PDIP, PPP, Hanura, Nasdem dan PAN – yang merupakan partai-partai koalisi Jokowi. PAN juga kemungkinan akan mengikuti jejak Gerindra. Hal ini pada satu sisi, semakin memperburuk citra pemerintah Jokowi karena terkesan tidak mengambil langkah yang pasti dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan dari fraksi-fraksi partai yang mendukungnya. Pada saat yang sama hal ini justru menjadi senjata bagi Gerindra untuk menekan dan mengkritik pemerintahan Jokowi.

Selain itu, pertemuan kubu Gerindra dan Demokrat yang diagendakan terjadi hari ini (27 Juli 2017) akan memberikan tekanan bagi Jokowi menuju Pilpres 2019. Apabila koalisi berhasil disepakati, maka Jokowi akan mendapatkan lawan yang sepadan. Hasil pertemuan hari ini akan menentukan peta politik menjelang Pilpres 2019 nanti.

Apa yang Perlu Dilakukan Jokowi?

Keluarnya Gerindra dari keanggotaan Pansus Angket memiliki dua tendensi, yakni yang pertama semakin memperkuat argumen bahwa Pansus Angket KPK itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas dan yang kedua, menempatkan Jokowi pada posisi dilematis. Jokowi seolah-olah tidak berdaya menahan keinginan partai-partai koalisinya melalui hak angket KPK.

Ini adalah posisi yang serba sulit bagi Jokowi. Misinya untuk memberantas korupsi dihambat oleh kepentingan partai-partai koalisinya. Pembentukan Pansus Angket KPK yang semula bertujuan untuk menyelidiki kinerja KPK ternyata tak berjalan semestinya. Justru seiring berjalannya waktu, kehadiran Pansus Angket KPK malah menyandera posisi KPK dan membuat presiden layaknya ‘singa tanpa taring’. Rupanya kubu Gerindra menyadari hal tersebut sehingga memilih untuk menarik diri dari Pansus Angket KPK. Namun, di balik semua itu hal ini dapat dilihat sebagai salah satu strategi politik yang dimainkan Gerindra untuk menggoyang pemerintahan saat ini.

Mundurnya Gerindra dari Pansus Angket KPK secara tak langsung berdampak pada posisi Jokowi. Posisi Jokowi menjadi semakin dilematis. Upayanya mendukung pemberantasan korupsi yang digalakan KPK berbenturan dengan kehadiran Pansus Angket yang mewakili kepentingan politis partai koalisinya. Jokowi sulit untuk menentukan pilihan.

Berdasarkan prinsip trias politica yang diadopsi Indonesia, Jokowi sebagai Presiden tak bisa melangkahi wewenang DPR selaku lembaga legislatif untuk membubarkan Pansus Angket. Maka, langkah yang mungkin bagi Jokowi adalah mengajukan usulan pembubaran Pansus Angket KPK melalui partai koalisinya. Namun, ini adalah misi yang mustahil karena fraksi-fraksi yang tergabung dalam Pansus Angket tersebut terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Patut juga diwaspadai bahwa ada kemungkinan Gerindra memanfaatkan polemik antara Pansus Angket dan KPK untuk melemahkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Bisa saja ketakberpihakan PAN maupun Gerindra dalam Pansus Angket menjadi bukti bagi publik untuk melihat bahwa sebenarnya pemerintahlah yang melemahkan posisi KPK. Selain itu, bila Gerindra dan Demokrat sepakat untuk berkoalisi, maka Pilpres 2019 akan berjalan alot dan Jokowi mendapat lawan yang sepadan. Mengenai isu perombakan kabinet yang kembali mencuat bisa saja berdampak pada posisi Gerindra. Selain itu, berhembus kabar Gerindra mengincar jabatan dalam kabinet yang akan dirombak Jokowi. Selanjutnya, kita tunggu saja, kira-kira apa yang akan dilakukan Jokowi? (dari berbagai sumber/ K-32)