Audio ini dibuat menggunakan AI.

Restrukturisasi besar di tubuh Tentara Nasional Indonesia membuka panggung baru bagi para perwira. Dari reinkarnasi Kaster TNI hingga Pangdam Jaya berbintang tiga, “teater para panglima” ini bukan sekadar mengurai bottleneck karier—tetapi berpotensi melahirkan elite militer yang kelak memengaruhi arah politik dan demokrasi Indonesia.

PinterPolitik.com

Dalam dua dekade terakhir, hubungan antara militer dan politik di Indonesia mengalami transformasi yang dramatis.

Reformasi 1998 menandai titik balik yang memisahkan militer dari arena politik formal, sekaligus membongkar struktur dwifungsi ABRI yang selama puluhan tahun menjadikan tentara sebagai aktor keamanan sekaligus aktor politik.

Institusi yang kini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia berusaha membangun identitas baru: profesional, fokus pada pertahanan negara, dan relatif terpisah dari dinamika politik praktis.

Namun, sejarah institusi militer Indonesia menunjukkan bahwa organisasi ini tidak pernah sepenuhnya steril dari politik. Sejumlah figur militer justru menjadi tokoh penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Indonesia mengenal figur seperti Try Sutrisno, Agus Widjojo, hingga dua presiden berlatar militer, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto.

Mereka lahir dari struktur komando dan jabatan “Panglima” yang pada masanya memberi ruang bagi perwira untuk tidak hanya memimpin operasi militer, tetapi juga memahami kompleksitas negara, politik, dan administrasi pemerintahan.

Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul dinamika baru dalam struktur organisasi militer. Sejumlah jabatan strategis dihidupkan kembali dan beberapa struktur komando diperluas.

Salah satu langkah penting adalah pengaktifan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster)—yang pada masa lalu dikenal sebagai Kepala Staf Kekaryaan dan Kepala Staf Sosial Politik. Posisi ini kini dijabat oleh Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

Sebelumnya, sejumlah perubahan struktural juga terjadi: jabatan Wakil Panglima TNI kembali diaktifkan, pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru plus para panglimanya, serta peningkatan status sejumlah satuan elite menjadi komando berpangkat bintang tiga.

Komando Pasukan Khusus, Korps Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat kini dipimpin perwira dengan level panglima. Selain itu, Pangdam Jaya—yang memimpin wilayah strategis ibu kota—naik kelas menjadi jabatan bintang tiga dengan pejabat saat ini Letjen TNI Deddy Suryadi.

Jika dilihat sepintas, langkah ini tampak administratif: memperluas struktur, membuka ruang karier bagi perwira, dan mengatasi fenomena bottleneck atau penumpukan perwira menengah tanpa jabatan (non-job).

Namun secara konseptual, perubahan ini memiliki dimensi yang lebih dalam: ia membentuk ulang panggung kekuasaan militer di Indonesia.

Dalam perspektif teori organisasi militer dan civil–military relations, struktur komando bukan sekadar birokrasi; ia adalah arena produksi kepemimpinan strategis. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan sebuah “teater para panglima”. Benarkah demikian?

Ekspansi Struktur dan Produksi Elite Militer

Untuk memahami fenomena ini, kita dapat menggunakan kerangka teori dari ilmuwan politik seperti Samuel P. Huntington dan Morris Janowitz tentang hubungan sipil-militer.

Huntington menekankan pentingnya profesionalisme militer yang berbasis pada spesialisasi, hierarki, dan tanggung jawab korporat. Sementara Janowitz melihat militer modern sebagai organisasi yang semakin terhubung dengan masyarakat dan politik negara.

Dalam konteks Indonesia saat ini, perluasan struktur komando TNI dapat dibaca sebagai upaya membangun lapisan kepemimpinan strategis yang lebih luas. Jabatan panglima atau komandan dengan pangkat bintang tiga bukan sekadar simbol prestise. Ia adalah posisi pembentukan elite militer nasional.

Sepanjang sejarah Indonesia, jabatan-jabatan komando besar sering menjadi “sekolah kepemimpinan negara”. Panglima Kostrad, Pangdam wilayah strategis, atau komandan pasukan elite sering kali menjadi batu loncatan menuju posisi politik atau pemerintahan.

Misalnya, pengalaman komando yang dimiliki Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrad, atau perjalanan karier Susilo Bambang Yudhoyono yang melibatkan berbagai posisi strategis militer dan birokrasi, termasuk posisi Pangdam II/Sriwijaya, Kasospol ABRI, dan Kaster TNI.

Ketika jumlah komando berpangkat tinggi diperbanyak—melalui pembentukan Kodam baru, peningkatan status Korps Marinir, Kopassus, dan Pasgat menjadi panglima bintang tiga, serta peningkatan Pangdam Jaya—negara secara tidak langsung memperluas “laboratorium kepemimpinan” bagi para perwira.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep elite circulation dalam teori sosiologi politik. Negara membutuhkan mekanisme untuk memproduksi elite yang memiliki pengalaman operasional, kemampuan manajerial, serta pemahaman strategis terhadap negara.

Tanpa ruang jabatan yang cukup, generasi perwira potensial akan berhenti pada level menengah tanpa pernah diuji dalam kepemimpinan besar.

Selama beberapa tahun terakhir, persoalan penumpukan perwira menengah di TNI memang menjadi isu serius. Banyak kolonel dan brigadir jenderal yang tidak mendapatkan posisi komando strategis karena keterbatasan struktur.

Situasi ini menciptakan fenomena non-job officers, yang bukan hanya problem karier, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas regenerasi kepemimpinan militer.

Dengan memperluas struktur komando, pemerintah dan pimpinan militer mencoba memecahkan masalah tersebut. Namun, langkah ini juga memiliki implikasi yang lebih luas: menciptakan panggung baru bagi munculnya figur panglima masa depan.

Dalam perspektif teori organisasi, semakin banyak posisi kepemimpinan tingkat tinggi, semakin besar pula peluang munculnya variasi kepemimpinan strategis.

Sebagian perwira akan menjadi administrator yang efektif, sebagian menjadi pemikir strategis, dan sebagian lagi mungkin berkembang menjadi figur nasional.

Di sinilah metafora “teater para panglima” menemukan relevansinya, saat panggung yang luas memungkinkan banyak aktor tampil, berkompetisi, dan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya.

Profesionalisme Militer dan Produksi Negarawan

Namun pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar jumlah jabatan atau pangkat bintang. Pertanyaan utamanya adalah: untuk apa struktur itu dibangun?

Jika ekspansi struktur militer hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan administratif—seperti mengurangi bottleneck karier—maka dampaknya akan terbatas pada manajemen organisasi.

Tetapi jika ia dirancang sebagai sistem produksi kepemimpinan nasional, maka implikasinya jauh lebih besar bagi masa depan politik dan demokrasi Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, sejumlah perwira militer tidak hanya berperan sebagai komandan di medan operasi, tetapi juga sebagai pemikir negara.

Agus Widjojo, misalnya, dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi militer yang mendorong profesionalisasi TNI dan pembatasan peran politik tentara setelah 1998. Figur seperti Try Sutrisno juga menunjukkan bagaimana seorang panglima dapat bertransisi ke peran sipil sebagai wakil presiden.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur militer Indonesia pada masa lalu bukan hanya mencetak komandan tempur, tetapi juga calon negarawan.

Dalam kerangka strategic leadership, organisasi besar—termasuk militer—memerlukan pemimpin yang mampu berpikir melampaui operasi teknis. Mereka harus memahami geopolitik, ekonomi nasional, diplomasi pertahanan, hingga dinamika demokrasi.

Tanpa pengalaman komando besar dan interaksi dengan berbagai institusi negara, sulit bagi seorang perwira untuk berkembang menjadi pemimpin strategis semacam itu.

Di sinilah pentingnya posisi seperti Pangdam wilayah strategis, Panglima pasukan elite, atau jabatan teritorial seperti Kaster. Posisi-posisi ini memaksa perwira berhadapan langsung dengan kompleksitas negara: hubungan dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, elite politik, dan birokrasi sipil.

Dengan kata lain, struktur komando yang luas dapat menjadi ruang pembelajaran negara bagi para perwira.

Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa “teater para panglima” ini tidak berubah menjadi sekadar panggung birokrasi militer yang gemuk. Ia harus menjadi arena pembentukan kepemimpinan nasional yang memahami nilai demokrasi, supremasi sipil, dan kepentingan negara jangka panjang.

Jika berhasil, Indonesia mungkin kembali melahirkan perwira-perwira dengan kaliber seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, atau pemikir militer seperti Agus Widjojo.

Tetapi jika gagal, ekspansi struktur militer hanya akan menghasilkan lebih banyak pangkat tanpa panggung kepemimpinan yang bermakna, atau bahkan memantik residu dalam definisi tak konstruktif dalam demokrasi.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang restrukturisasi TNI bukan sekadar soal organisasi militer. Ia adalah pertanyaan tentang bagaimana negara Indonesia membangun arsitektur kepemimpinan masa depan.

Di panggung yang semakin luas ini, para perwira akan memainkan perannya masing-masing. Sejarah kemudian yang akan menilai apakah teater ini melahirkan sekadar komandan—atau benar-benar panglima yang menjadi negarawan. (J61)

Om Putin sampai tepuk tangan waktu Pak Prabowo cerita soal relasinya dengan Mualem. Gimana tuh menurut kalian?

Sempat tertahan kariernya karena paradigma progresif & kritis terhadap situasi politik-pemerintahan, Pak Kunto sekarang otw bintang empat? 

Kendati sangat lumrah dan setiap perwira tinggi angkatan bersenjata tentu memiliki kemampuan serta urgensi penugasan, tendensi politis seolah tak dapat dilepaskan dari penunjukkan pos strategis kepada sosok tertentu. True-kah? 

#prabowo #tni #jenderal #kuntoarief #trysutrisno #jokowi #panglima #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Ditunjuknya Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pertama dari matra udara tampak menjadi impresi fairness jelang pergantian Panglima TNI. Lantas, apakah itu dapat bermakna bahwa Laksamana Yudo Margono dipastikan menjadi suksesor Jenderal Andika Perkasa?

PinterPolitik.com

Pergeseran jabatan yang tampak menarik baru saja terjadi di tubuh institusi kepercayaan rakyat, TNI. Melalui surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/558/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022, Jenderal Andika Perkasa melakukan sejumlah rotasi jabatan strategis perwira tinggi.

Satu di antaranya adalah penggeseran Mayor Jenderal (Mayjen) Tri Budi Utomo dari jabatan Komandan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) menjadi Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman.

Komando pertahanan wilayah yang diampu Mayjen Tri sendiri meliputi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi terakhir menjadi esensial dikarenakan telah diproyeksikan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tengah dalam proses pembangunan.

Penempatan “perwira lingkaran istana” itu kemudian terasa kental dengan korelasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan posisi strategis kepada orang kepercayaannya, sebagaimana disiratkan Nicollo Machiavelli dalam Il Prince.

Di dalam karya yang dipublikasikan pada tahun 1532 itu dijelaskan bahwa keberadaan orang-orang kepercayaan di lingkar kekuasaan cukup penting agar seorang penguasa dapat melakukan kendali dan melaksanakan kebijakan dengan lebih mudah.

Hal tersebut secara spesifik senada dengan respons pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, yang menyebut rotasi Mayjen Tri memiliki keterkaitan erat dengan pengamanan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ya, meskipun berada di bawah kewenangan Panglima TNI, rotasi jabatan strategis perwira tinggi TNI agaknya tak dapat dilepaskan dari restu sang panglima tertinggi, yakni Presiden Jokowi. Relevansinya boleh dikatakan paralel dengan apa yang dikemukakan Machiavelli atau bahasa kekiniannya, chemistry.

Tak hanya itu, pengganti Mayjen Tri sebagai Danpaspampres juga tak kalah menarik untuk diperhatikan. Marsekal Pertama (Marsma) Wahyu Hidayat Sudjatmiko dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU memegang kehormatan istimewa karena menjadi orang pertama dari matra udara sebagai Danpaspampres.

Jika dimaknai, torehan sejarah itu secara tidak langsung turut mengesankan bahwa Presiden Jokowi sedang mengimplementasikan prinsip fairness atau keadilan rotasi matra di tubuh pasukan yang dahulu bernama Resimen Tjakrabirawa.

Satu yang menarik adalah impresi pergeseran berbasis prinsip keadilan itu ditunjukkan bersamaan dengan semakin dekatnya masa purna tugas Jenderal Andika sebagai orang nomor satu di TNI.

Lalu, mengapa kesan fairness rotasi matra seolah ingin ditunjukkan saat ini? Benarkah hal itu berkorelasi dengan rotasi matra jelang pergantian Panglima TNI?

Urgensi Matra Laut

Secara momentum, kesan rotasi matra berimbang posisi Danpaspampres agaknya dapat mengindikasikan impresi tidak langsung atas pergantian Panglima TNI yang akan terjadi lima bulan lagi.

Apalagi, tidak ada alasan lain kiranya bagi Presiden Jokowi untuk tak menyerahkan tongkat estafet pimpinan tertinggi angkatan bersenjata ke matra laut, yang terakhir kali diemban Laksamana Agus Suhartono pada September 2010 hingga Agustus 2013 silam.

John Rawls mengemukakan konsep fairness atau keadilan dalam publikasinya yang berjudul Theory of Justice. Secara garis besar, Rawls mengatakan bahwa demi menciptakan kondisi yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian sama rata di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak.

Fairness juga disinggung oleh Andi Tarigan dalam Tumpuan Keadilan Rawls. Salah satu kategorinya, yakni keadilan distributif, disebutnya membicarakan mekanisme atau prosedur pembagian sesuatu secara proporsional, termasuk yang intangible seperti otoritas.

Selain itu, Presiden Jokowi juga dikenal memegang teguh filosofi politik Jawa. Agaknya, hampir dapat dipastikan bahwa mantan Wali Kota Solo itu cukup memahami filosofi kepemimpinan Hasthabrata yang mana di dalamnya menekankan pentingnya asas keadilan.

Tak hanya dari segi pertimbangan keadilan sebagai prioritas dalam pergantian Panglima berikutnya, urgensi kepemimpinan TNI dari matra darat pada pesta demokrasi 2024 agaknya membuat penunjukkan Laksamana Yudo – yang pensiun pada 2023 – semakin menemui relevansinya.

Sementara dari sisi teknis, mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu agaknya dapat memperkuat lini plus antisipasi ancaman iminen terhadap pertahanan Indonesia di sektor laut.

Ancaman yang utamanya yang berasal dari manuver agresif Tiongkok di Laut China Selatan (LCS), bahkan sempat disinggung oleh sejumlah tokoh.

Terhitung mulai dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, bahkan hingga sebuah analisis dari Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang terekspos ke publik pada Desember 2020 lalu, membicarakan ancaman yang berasal dari proyeksi peningkatan ketegangan di LCS.

Terlebih, letak IKN Nusantara yang semakin dekat dengan episentrum ancaman membuat referensi konsep pertahanan berdasarkan pengalaman dan kemampuan Laksamana Yudo kiranya cukup dibutuhkan.

Selain deretan faktor tersebut, ada sejumlah aspek non-teknis lainnya yang kemungkinan dapat memperkuat daya tawar Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI penerus Jenderal Andika. Apakah itu?

Laksamana Yudo Lebih Bersahabat?

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhamad Haripin mengingatkan kembali bahwa angkatan bersenjata Indonesia hingga kini tak dapat dilepaskan dari politik.

Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini cukup erat dan bersinggungan dengan dinamika multi-partai di parlemen.

Hal itu kemudian dinilai membuat TNI, meski telah dua dekade lebih melepas karakteristik Dwifungsi ABRI, tetap menjadi bagian dari pengungkit politik.

Satu hal yang membedakan Laksamana Yudo dibandingkan calon Panglima TNI lainnya, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, adalah sosoknya yang tak kontroversial serta tidak memiliki tendensi apapun secara politik.

Kendati begitu, Laksamana Yudo tampaknya telah memahami prasyarat “adat istiadat politik” dengan dua pendekatan yang apik.

Paling tidak itu dapat terlihat melalui penamaan kapal kepresidenan baru KRI Bung Karno-369 serta membangkitkan memori legacy Presiden RI pertama Soekarno saat hari ulang tahun (HUT) Penerbal pada 17 Juni lalu.

Signifikansi untuk menetralkan politik de-soekarno-isasi plus korelasinya dengan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah dijelaskan dalam artikel Pinter Politik yang berjudul Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?.

Eric Posner dalam publikasi berjudul Symbols, Signals, and Social Norms in Politics and The Law menyebutkan bahwa aspek sejarah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi makna dan sinyal politis tertentu.

TNI AL sendiri memiliki kenangan manis di saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam rangka Operasi Trikora merebut Irian Barat, Bung Karno berhasil menasbihkan angkatan laut Indonesia menjadi yang terkuat di Asia dengan alutsista termutakhir sokongan Uni Soviet.

Kedigdayaan TNI AL kala itu seolah menjadi politik mercusuar Soekarno, baik di level domestik maupun internasional, terutama saat berbuah penyerahan Irian Barat oleh Belanda.

Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) – yang kini bernama Korps Marinir – juga memiliki reputasi loyalitas terhadap Soekarno. Pada masa ketegangan politik 1965-1966, Letjen Hartono disebut menjadikan KKO sebagai benteng pelindung Bung Karno dari serangan politik Soeharto.

“KKO selalu kompak di belakang Bung Karno,” menjadi pekikan ikonik pidato Letjen Hartono saat demonstrasi pro-Soekarno pada tahun 1966.

Dengan setting politik saat ini, penunjukkan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI kiranya dapat pula merepresentasikan kembali romansa kedekatan dan loyalitas tersebut.

Eksistensi Laksamana Yudo sebagai orang kepercayaan baru Presiden Jokowi kelak agaknya juga bisa melengkapi jejaring koordinasi yang lebih kuat di bidang pertahanan dari tiga matra.

Tentu dalam rangka menghadapi dua tantangan pamungkas pemerintahan Jokowi yakni pembangunan tahap awal IKN Nusantara dan jelang tahun politik 2024.

Di atas semua itu, jika skenario Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI benar-benar terjadi, dampak signifikan akan hadir di matra darat dan akan cukup menarik untuk dianalisa. Bersambung. (J61)