Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet simbolik “Prabowo–Subiyanto” bukan sekadar similaritas fonetik, melainkan metafora harmoni sipil-militer di era Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang living legend.

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai sosok penerus Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Agus Subiyanto kiranya tak keliru dikemukakan dalam ruang politik dan keamanan Indonesia.

Menariknya, kedua nama ini jika digabungkan membentuk satu pelafalan yang mirip dengan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Similaritas fonetik ini kiranya bukan sekadar kebetulan linguistik, melainkan membuka ruang tafsir politik yang menarik — tentang kontinuitas kekuasaan, loyalitas institusional, dan konstruksi simbolik stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Namun, wacana mengenai regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan Polri sebenarnya tidak lagi sekadar perkara usia pensiun atau hak prerogatif presiden.

Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, usia purna bakti bagi perwira tinggi berbintang empat kini mencapai 63 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu.

Dengan demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang saat ini berusia 58 tahun masih memiliki horizon pengabdian yang panjang.

Di sisi lain, usia pensiun bagi anggota Polri ditetapkan 60 tahun, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini 56 tahun masih memiliki ruang waktu serupa.

Artinya, dari perspektif kelembagaan, baik TNI maupun Polri kini berada dalam kondisi kepemimpinan yang relatif stabil, tidak terdesak oleh faktor struktural yang mengharuskan rotasi segera.

Namun, stabilitas bukan sekadar produk waktu, karena ia adalah konstruksi politik. Dalam konteks ini, baik Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus menunjukkan loyalitas institusional dan politik yang sinkron dengan visi kepemimpinan nasional.

Keduanya tampil komplementer — Jenderal Sigit dengan pendekatan moderat dan modernisasi serta transformasi Polri, Jenderal Agus dengan citra profesional dan fokus pada integrasi kekuatan pertahanan.

Mereka tampak ciamik dalam mendukung agenda besar nasional: mulai dari sinergi penegakan hukum yang terkait, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberpihakan pada visi Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

Lalu, bagaimana proyeksi masa depan duet Prabowo-Subiyanto ini?

Segitiga Politik, Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian

Kedua jenderal, baik Listyo Sigit maupun Agus Subiyanto, memiliki posisi strategis dan unik dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Mereka tidak menunjukkan afiliasi politik yang tegas — tidak seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, atau Moeldoko yang kerap dikaitkan dengan kalkulasi elektoral, ataupun Tito Karnavian yang membawa spirit reformis-progresif di Polri sebelum beralih ke ranah sipil.

Baik, Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus juga lambat laun sama-sama tidak memiliki afiliasi politik yang kental meski sempat eksis isu “Geng Solo” maupun “Perwira Istana”.

Justru dalam ketenangan inilah muncul kekuatan baru yang mungkin relevan dengan visi Presiden Prabowo, yakni stabilitas dan kesetiaan pada agenda negara, bukan pada faksi politik.

Secara praktis, baik Agus maupun Sigit sama-sama menampilkan performa yang “ciamik” dalam mendukung program nasional seperti penguatan sinergi penegakan hukum, MBG, dan upaya memperkuat dukungan terhadap visi kamtibmas, serta pertahanan dan keamanan Presiden Prabowo.

Dalam bahasa teori politik, ini adalah bentuk dari elite cohesion, keterpaduan antarelite keamanan dan elite politik dalam menjaga arah kebijakan nasional.

Ketika elite pertahanan, keamanan dan elite politik saling memperkuat legitimasi satu sama lain, negara akan menikmati periode stabilitas yang panjang, bahkan di tengah dinamika kompetisi elektoral.

Dalam konteks Polri, kandidat penerus Jenderal Sigit seperti Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), hingga Irjen Pol. Rudi Darmoko (Kapolda NTT) — yang menariknya merupakan putra dari pelatih militer Prabowo semasa di Kopassus — menunjukkan ragam opsi yang mengakar secara profesional maupun simbolik.

Sementara pada tubuh TNI, nama-nama seperti Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (KSAD), hingga Laksamana Madya TNI Erwin Aldhedharma (Wakasal) menawarkan keseimbangan antarmatra serta potensi loyalitas yang tinggi pada garis komando nasional.

Secara konseptual, dinamika ini menandakan dua hal. Pertama, transisi kepemimpinan keamanan tidak lagi berbasis perimbangan politik atau “jatah matra,” melainkan pada konsistensi terhadap arah kebijakan presiden.

Kedua, pemerintahan Prabowo tampaknya mengedepankan institusionalisasi loyalitas, bukan personifikasi. Artinya, siapa pun yang menjadi penerus nanti, orientasinya adalah menjaga kesinambungan grand strategy pertahanan dan keamanan nasional — bukan membangun agenda pribadi.

Dengan demikian, “Prabowo–Subiyanto” dapat dibaca bukan sekadar similaritas fonetik, tetapi sebagai simbol integrasi sipil-militer yang utuh.

“Prabowo” sebagai otoritas sipil tertinggi sekaligus mantan militer, dan “Subiyanto” sebagai representasi militer aktif yang loyal, membentuk satu kesatuan naratif: stabilitas nasional berbasis profesionalisme dan kesetiaan institusional.

Menjaga Kontinuitas Negara

Menatap horizon Pemilu dan Pilpres 2029, Indonesia menghadapi dua tantangan strategis: menjaga stabilitas keamanan (kamtibmas) dan memastikan pertahanan nasional tetap solid di tengah kompetisi politik yang kian intens.

Dalam konteks ini, peran Kapolri dan Panglima TNI menjadi krusial, bukan sekadar penjaga keamanan, melainkan penjamin transisi kekuasaan yang damai dan terkontrol.

Sosok Kapolri dan Panglima TNI yang solid, sinergis, dan bebas kepentingan politik akan menjadi pilar fundamental ketahanan negara menuju 2029.

Mereka harus mampu menjalankan dua misi besar, yakni menjamin netralitas dan stabilitas aparat keamanan di tengah polarisasi politik elektoral, dan mendukung agenda nasional Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan menyeluruh berbasis rakyat, teknologi, dan kemandirian industri pertahanan.

Dalam konfigurasi ini, figur seperti Jenderal Agus dan Jenderal Sigit agaknya telah membangun preseden positif: harmoni komando, keselarasan narasi, dan sinergi lintas institusi. Mereka berdua mencerminkan apa yang disebut bureaucratic loyality and  professionalism, sebuah kondisi ketika institusi keamanan tidak lagi menjadi alat politik, tetapi bagian integral dari nation-building.

Simbolisme “Prabowo–Subiyanto” ternyata lebih dalam daripada sekadar permainan pelafalan nama. Ia merepresentasikan model baru hubungan sipil-militer Indonesia: disiplin tanpa doktrinalisme, loyalitas tanpa kultus individu, dan stabilitas tanpa stagnasi.

Baik di Polri maupun TNI, kepemimpinan yang lahir dari matriks profesionalisme dan kesetiaan terhadap agenda negara agaknya akan menjadi penentu arah republik ini lima tahun ke depan.

Dalam dunia politik yang cair dan elektoral yang semakin kompetitif, keberadaan Kapolri dan Panglima TNI yang solid, netral, dan visioner bukan hanya penting — melainkan vital bagi kontinuitas negara. (J61)

Semuanya kembali ke hak prerogatif Presiden Prabowo. Kalau menurut kalian siapa yang paling cocok? Share di kolom komentar ya!

Gosip soal pergantian Kapolri – dan Panglima TNI – memang terus berhembus di media sosial. Menuju 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan terjadi dalam 4 bulan lagi, tentu dua posisi ini sangat vital bagi Presiden Prabowo. Bagaimanapun juga, mantan Danjen Kopassus itu harus memastikan bahwa sosok-sosok yang ia pilih benar-benar bisa bersinergi dan mengawal kekuasaannya serta program-programnya.

PinterPolitik.com

Setelah setengah tahun kekuasaan Prabowo-Gibran berjalan, publik kini kembali dihadapkan pada manuver kekuasaan yang halus namun menentukan: isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima TNI. Meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan pensiun secara resmi pada 2027, spekulasi soal perombakan sudah santer terdengar. Begitu pula dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang juga masih menjabat. Namun dalam politik kekuasaan, usia pensiun bukanlah jaminan kelangsungan jabatan.

Untuk Kapolri misalnya, tiga nama mulai mencuat ke permukaan, masing-masing membawa profil yang menarik. Yang pertama ada Komjen Rudy Heriyanto, kini Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikenal karena karier panjangnya di bidang reserse.

Lalu ada Irjen Rudi Darmoko, Kapolda NTT yang dikenal sebagai Adhi Makayasa Akpol 1993 dan disebut-sebut punya kedekatan personal dengan Prabowo karena jejak sang ayah di Kopassus. Terakhir, ada Komjen Albertus Rachmad Wibowo, Wakil Kepala BSSN yang juga berasal dari jalur reserse dan disebut potensial menjadi Wakapolri.

Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri dan Panglima TNI bukan sekadar jabatan administratif. Keduanya adalah instrumen kekuasaan yang krusial, penjaga stabilitas, pengendali keamanan, sekaligus jembatan antara negara dan aparat bersenjata. Karena itu, tidak mengejutkan jika Presiden baru seperti Prabowo ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis ini.

Namun, keputusan ini juga penuh dilema. Jika Prabowo mengganti Listyo Sigit atau Agus Subiyanto terlalu dini, ia akan dianggap tidak menghormati norma kelembagaan. Sebaliknya, jika ia mempertahankan mereka terlalu lama, ia akan terus dibayang-bayangi oleh tudingan bahwa aparat keamanan masih dalam pengaruh “rezim lama”.

Terlebih, narasi “Partai Cokelat” yang menyindir kedekatan Polri dengan Jokowi makin sering bergema di media sosial. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan Prabowo akan memiliki konsekuensi politik yang mendalam.

Kapolri, Panglima, dan Teori Kekuasaan

Dalam memahami pentingnya posisi Kapolri dan Panglima dalam struktur kekuasaan, kita perlu menengok teori-teori politik klasik dan kontemporer.

Pertama, konsep dari Samuel Huntington dalam bukunya The Soldier and The State menyoroti pentingnya profesionalisme militer dan otonomi sipil. Huntington menyatakan bahwa militer yang sehat adalah militer yang tunduk pada otoritas sipil, tapi juga dijaga profesionalitasnya tanpa intervensi politik berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, keputusan Prabowo untuk mengganti atau mempertahankan pimpinan TNI-Polri bisa dilihat sebagai ujian terhadap batas antara loyalitas profesional dan kontrol sipil. Apakah Prabowo akan menjunjung prinsip Huntington, atau justru menciptakan militer-polisi yang lebih politis dan loyal secara personal?

Kedua, Michel Foucault dalam teori governmentality-nya menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi hanya ditunjukkan melalui kekerasan, tetapi melalui pengaturan institusi dan distribusi posisi. Dalam hal ini, mengganti Kapolri dan Panglima bukan hanya soal penggantian personel, tapi soal membentuk ulang struktur kekuasaan dan jaringan loyalitas. Foucault membantu kita memahami bahwa institusi seperti Polri dan TNI bukan hanya alat negara, tetapi arena politik yang penuh dengan relasi kuasa.

Ketiga, kita bisa merujuk pada pandangan Gaetano Mosca tentang ruling class. Dalam kerangka Mosca, setiap kekuasaan membutuhkan kelompok elite yang loyal dan kompeten untuk menopang pemerintahan. Gagal memilih elite yang tepat bisa mengguncang stabilitas politik dari dalam. Jika Prabowo ingin memulai era baru, maka pembentukan ruling class versi dirinya sendiri—termasuk di tubuh Polri dan TNI—menjadi langkah penting. Namun, risiko muncul jika elite baru ini tidak memiliki legitimasi publik atau kapabilitas institusional.

Ketiga teori ini menyodorkan dilema yang sama: antara stabilitas dan perubahan. Di satu sisi, Prabowo butuh kontrol atas aparat keamanan untuk memastikan visinya berjalan tanpa sandungan. Di sisi lain, perubahan yang prematur bisa merusak keseimbangan kekuasaan yang telah terbangun sejak era Jokowi.

Jalan Terjal Prabowo Menuju Kontrol Penuh

Dalam politik, loyalitas adalah barang mahal. Prabowo, sebagai Presiden baru, tentu memahami bahwa menguasai Kementerian dan lembaga sipil saja tidak cukup. Ia harus membangun loyalitas hingga ke struktur keamanan negara. Tapi jalannya tidak mulus.

Listyo Sigit, meskipun sering diasosiasikan dengan Jokowi, punya catatan profesional yang relatif bersih dan masih memiliki waktu jabatan cukup panjang. Mengganti Listyo dalam waktu dekat bisa menimbulkan kesan bahwa Prabowo terlalu buru-buru ingin mengamankan pos strategis. Namun membiarkan Listyo tetap menjabat bisa menciptakan dualisme loyalitas di tubuh Polri.

Di sisi lain, mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga bukan tanpa risiko. Agus dikenal sebagai figur penengah yang mampu menjaga keseimbangan antar matra. Selain itu, proses suksesi di tubuh TNI jauh lebih sensitif karena menyangkut keseimbangan AD, AL, dan AU. Kesalahan kecil bisa memicu friksi antar institusi bersenjata.

Dengan demikian, Prabowo mungkin memilih strategi reset senyap: mengganti satu demi satu dalam waktu yang dianggap tepat, bukan dengan gebrakan mendadak. Misalnya, mengangkat Wakapolri baru terlebih dahulu untuk menguji peta kekuatan, atau menempatkan loyalis di posisi penting di luar struktur utama sebagai persiapan suksesi.

Publik harus sadar bahwa pengangkatan Kapolri dan Panglima bukan semata soal profesionalisme. Ini adalah bagian dari konstruksi kekuasaan. Pertanyaannya: apakah Prabowo akan memilih jalan stabilitas atau keberanian politik?

Jika Prabowo benar-benar ingin menjalankan agenda besar, seperti transformasi ekonomi, hilirisasi, dan ketahanan pangan, ia memerlukan aparat keamanan yang loyal, efisien, dan bebas dari konflik politik lama. Namun, loyalitas semu tanpa kompetensi hanya akan menjadi beban baru bagi pemerintahannya.

Prabowo berada di persimpangan penting. Setiap keputusan terhadap Kapolri dan Panglima bukan sekadar reshuffle. Ia sedang menulis ulang struktur kekuasaan nasional. Dan publik akan menjadi saksi apakah ini menjadi babak baru atau pengulangan dari kekuasaan yang lama berputar di tempat yang sama.

Reset senyap bisa jadi strategi, tapi ia juga bisa jadi sinyal bahwa Prabowo sedang mengatur ulang jantung kekuasaan Indonesia. Diam-diam tapi menentukan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Janji harus ngeri? 

Pembentukan TNI Angkatan Siber sebagai matra baru angkatan bersenjata Indonesia kian dikaji serius. Presiden Jokowi telah mengamanatkan kepada Prabowo Subianto untuk mengaktualisasikan rencana tersebut untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia di tengah tantangan kekinian.

Selain sumber daya manusia yang disebut akan diisi personil sipil dan anggota TNI potensial di bidang siber, pembentukan matra baru ini nantinya akan mengubah UUD 1945, hingga berbagai peraturan turunannya yang terkait.

Kejelasan tupoksi dan sinergi dengan lembaga terkait yang sudah ada seperti BSSN, BIN, dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri juga harus diatur agar implementasi memperkuat pertahanan dan keamanan siber dapat berjalan maksimal.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#angkatansiber #tni #prabowo #jokowi #panglimatni #siber #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Keputusan PDIP mengusung dua kadernya sekaligus untuk bertarung di Pilkada Jawa Tengah 2024, yakni duet Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dinilai cukup positif. Terutama, dengan peluangnya yang lebih besar untuk menang saat harus berhadapan jagoan KIM Plus, Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang disebut lebih di atas angin. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Penunjukan Panglima TNI ke-21, Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah oleh PDIP untuk bertarung Pilkada 2024 menjadi sebuah manuver yang sangat strategis bagi PDIP. Namun, peluang PDIP untuk membalikkan gempuran Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memiliki peluang lebih besar di Jawa Tengah dengan keputusan tersebut.

Diduetkan bersama Hendrar Prihadi atau kerap disapa Hendi, mantan Wali Kota Semarang, Andika diharapkan mampu menjaga dominasi PDIP di provinsi yang selama ini dianggap sebagai “kandang banteng.”

Praktis, Andika akan berhadapan dengan kandidat yang kemungkinan besar akan solid diusung KIM Plus, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang diduetkan dengan Taj Yasin.

Sempat di atas angin, Ahmad Luthfi kini seolah mendapat lawan sepadan karena dengan langkah PDIP mengusung Andika Perkasa, pemilih di Jawa Tengah memiliki opsi kandidat berlatarbelakang dua institusi berbeda yang sangat menarik dalam dimensi sosial-politik, yakni TNI dan Polri.

Menariknya, angin pun kini tak sepenuhnya berada di KIM Plus dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin karena Andika-Hendi dinilai akan menarik simpati tertentu yang bisa saja berbuah kemenangan dengan momentum sosial-politik yang berkembang saat ini. Mengapa demikian?

Eksperimen “Terpaksa” PDIP di Jateng?

Langkah PDIP untuk mengusung Andika Perkasa merupakan sebuah manuver yang bukan hanya berani tetapi juga sangat taktis. Berkaca pada posisi Jawa Tengah sebagai salah satu basis utama PDIP, keputusan ini menjadi penentu keberlanjutan dominasi partai tersebut.

Sebagai partai politik yang telah cukup mengakar di Jawa Tengah pasca Reformasi, PDIP menyadari bahwa tantangan terbesar mereka tidak hanya datang dari lawan politik di luar partai, tetapi juga dari dalam, yaitu bagaimana memastikan bahwa pemilih tradisional tetap loyal meski dihadapkan pada figur baru.

Manuver ini menunjukkan bahwa PDIP tidak hanya bermain defensif, tetapi juga mengambil langkah ofensif untuk memperkuat posisi mereka.

Hal itu sebagaimana yang disiratkan oleh filsuf Italia, Niccolò Machiavelli dalam Il Principe, bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa atau entitas yang berkuasa harus siap menghadapi segala bentuk tantangan, baik internal maupun eksternal.

Dengan memilih Andika, PDIP tampaknya ingin memastikan bahwa mereka siap untuk segala kemungkinan, termasuk ancaman dari KIM Plus yang belakangan semakin kuat.

Selain itu, langkah PDIP itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Partai besutan Megawati Soekarnoputri memiliki sejarah yang panjang dalam mengusung purnawirawan TNI, maupun Polri sebagai calon kepala daerah, dan banyak dari mereka yang berhasil menang.

Tercatat, dari sebelas kepala daerah berlatar belakang TNI-Polri yang berhasil meraih kemenangan, lima di antaranya merupakan kader PDIP.

Hal ini menunjukkan bahwa PDIP tidak asing dengan dinamika politik yang melibatkan figur-figur berlatar belakang militer dan kepolisian serta bagaimana memaksimalkan simpati, serta impresi terhadap mereka dalam konteks elektoral.

Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil di Jawa Tengah? Dalam bukunya Political Warfare, Paul A. Smith Jr. menjelaskan bahwa dalam konteks politik, rekam jejak keberhasilan masa lalu bisa menjadi pedang bermata dua.

Di satu sisi, itu bisa memperkuat legitimasi, tetapi di sisi lain, bisa juga menjadi beban jika kondisi dan konteks berubah.

Jika sebelumnya PDIP berhasil dengan purnawirawan yang mereka usung, bukan berarti situasi kali ini akan sama. Faktor dinamika politik lokal, perubahan preferensi pemilih, dan kekuatan lawan politik menjadi variabel yang harus diperhitungkan.

Langkah ini juga mencerminkan upaya PDIP untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan figur yang memiliki pengalaman militer dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika politik sipil.

Terlebih, Andika adalah sosok jenderal bintang empat, sekaligus eks Panglima TNI pertama yang bertarung di level daerah.

Secara substansial, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai lumbung suara PDIP, dengan mengusung figur berlatar belakang TNI dengan rekam jejak kepemimpinan nasional bisa menjadi upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kekuasaan di tingkat lokal yang memiliki proyeksi nasional di kemudian hari sebagaimana yang terjadi pada Ganjar Pranowo, eks Gubernur Jawa Tengah yang maju sebagai capres PDIP.

Lalu, sejauh mana peluang Andika dan PDIP untuk memenangkan pertarungan di Jawa Tengah?

“Loreng” Lebih Unggul?

Ahmad Luthfi, sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah, tentu memiliki portofolio yang “masih hangat” dengan kondisi serta situasi masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, dukungan dari Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi besar, menambah kekuatan politiknya. Di atas kertas, Ahmad Luthfi tampak unggul, terutama karena kedekatannya dengan masyarakat setempat dan pengetahuannya yang relevan tentang kondisi sosial-politik di Jawa Tengah.

Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward L. Glaeser dalam Triumph of the City, politik lokal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusional atau portofolio kandidat, tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Meskipun Ahmad Luthfi memiliki rekam jejak yang solid, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar ketika berhadapan dengan figur seperti Andika Perkasa, yang memiliki daya tarik dan karisma tersendiri.

Dalam kontestasi antara dua figur dari institusi yang berbeda, yakni TNI Polri, dan tanpa berusaha membenturkan dua institusi tersebut di ranah politik praktis, variabel psikologi kolektif masyarakat selama ini terhadap reputasi masing-masing kiranya tak bisa dikesampingkan dari meja analisis.

Persepsi masyarakat terhadap institusi militer dan kepolisian dalam dimensi tertentu memiliki perbedaan yang signifikan.

Di Indonesia sendiri, militer sering kali dipandang sebagai institusi yang lebih terhormat dan dipercaya dibandingkan kepolisian. Publik pun dapat dengan mudah menemukan pemberitaan mengenai hal itu di laman pencarian ponsel pintar mereka.

Persepsi ini tentu dapat memberikan keuntungan bagi Andika Perkasa dan PDIP yang berlatar belakang TNI dalam kontestasi ini.

Selain itu, status sosial yang melekat pada Andika sebagai mantan Panglima TNI dan menantu dari sosok eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono, agaknya dapat memberikan keuntungan psikologis.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi hierarki dan status, sosok dengan latar belakang militer cenderung mendapatkan respek yang lebih besar. Ini terutama berlaku di Jawa Tengah, di mana budaya Jawa yang sarat dengan nilai-nilai kultural turut mempengaruhi preferensi politik masyarakat.

Dan Andika, dengan karismanya, kemungkinan besar dapat memanfaatkan ini untuk meraih dukungan yang lebih luas.

Selain faktor psikologi kolektif, Andika Perkasa juga memiliki keunggulan dalam hal loyalitas teritorial. Sebagai mantan Panglima TNI, ia masih mungkin memiliki jaringan dan loyalis di tingkat teritorial yang kuat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan institusi militer.

Jejaring ini bisa menjadi modal penting dalam mobilisasi dukungan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat menghargai keberadaan dan peran militer dalam menjaga stabilitas keamanan.

Lebih dari itu, Andika dikenal memiliki kemampuan komunikasi sosial dan komunikasi politik yang baik. Kemampuan ini sangat krusial dalam kampanye politik, di mana pemahaman terhadap aspirasi masyarakat serta kemampuan untuk menyampaikan pesan politik dengan tepat dapat menjadi penentu kemenangan.

Sebagai figur yang “ramah dan bersahabat,” Andika memiliki modal sosial yang besar untuk menarik simpati dan dukungan, terutama dari pemilih yang mengutamakan personalitas dalam memilih pemimpin.

Lalu, bergeser ke pertarungan cawagub. Meskipun Taj Yasin yang mendampingi Ahmad Luthfi adalah seorang tokoh agama yang karismatik dan memiliki basis dukungan kuat, terutama dari kalangan Nahdliyin, peran Hendrar Prihadi tetap tidak bisa diremehkan.

Sebagai mantan Wali Kota Semarang, Hendrar memiliki rekam jejak yang positif dalam memimpin kota besar di Jawa Tengah dan dikenal dekat dengan masyarakat perkotaan. Popularitas dan pengalamannya dalam pemerintahan lokal bisa menjadi faktor penentu dalam mengimbangi pengaruh Taj Yasin.

Lebih jauh, kemampuan Hendrar Prihadi dalam mengelola isu-isu lokal dan membangun hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengusaha dan kelompok muda, memberikan nilai tambah yang signifikan.

Hal itu, tentu akan menjadi kunci dalam memenangkan hati pemilih perkotaan yang cenderung lebih pragmatis dan fokus pada rekam jejak kepemimpinan.

Sebagai konklusi, Pilkada Jawa Tengah 2024 bisa menjadi salah satu pertarungan paling menarik dalam sejarah politik Indonesia, terutama dengan hadirnya dua kandidat yang berlatar belakang TNI dan Polri.

PDIP, dengan mengusung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, telah mengambil langkah yang sangat strategis dalam menjaga dominasi mereka di Jawa Tengah, meskipun ini berarti menghadapi lawan yang tangguh seperti Ahmad Luthfi.

Keberhasilan atau kegagalan strategi PDIP ini akan sangat bergantung pada kemampuan Andika dan Hendrar dalam mengelola dinamika politik lokal, memanfaatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap TNI, serta mengoptimalkan komunikasi politik yang efektif.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dengan dukungan KIM Plus, akan berusaha memanfaatkan keunggulan institusional dan kedekatan mereka dengan masyarakat lokal untuk merebut kemenangan.

Dalam kontestasi ini, faktor psikologi kolektif dan status sosial, serta kemampuan personal dalam komunikasi politik, akan menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Satu hal yang pasti, Pilkada Jawa Tengah 2024 bukan hanya sekadar perebutan kursi gubernur, tetapi juga pertaruhan besar bagi PDIP dan masa depan relevansi dan eksistensi mereka ke depan. (J61)

PinterPolitik.com

Kecanggungan bisa saja melingkupi Anies Baswedan-Muhaimin Iskadar dalam mengelola hubungan kekuasaan dan militer jika berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun depan. 

Selain frasa “supremasi sipil” yang seolah sangat sulit diaktualisasikan secara paripurna, bukan rahasia lagi bahwa relasi sipil-militer di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang kemudian sedikit banyak memengaruhi jalannya roda pemerintahan. 

Pro-kontra yang eksis saat melihat realita di lapangan, di mana perwira aktif maupun para purnawirawan memiliki posisi di berbagai sendi kekuasaan dan pemerintahan menjadi salah satu sampel sahih keunikan tersebut dalam dinamika politik tanah air. 

Dengan duet sipil-sipil yang tampak tak memiliki pengalaman interaksi sosio-politik dengan militer, jika menang, Anies-Imin kiranya akan memiliki tantangan besar untuk membentuk dari awal relasinya dengan militer, menjaga agar kecemburuan faksi internal institusi tak muncul ke permukaan, untuk kemudian bermuara pada stabilitas keamanan negara. 

Presumsi kecanggungan dan tantangan itu kemungkinan sudah dibaca oleh Anies dan koalisi politik pendukungnya saat mengumumkan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN. 

Ya, sang “Kapten” merupakan sosok berlatar belakang serdadu matra udara, yakni Marsdya TNI (Purn.) Muhammad Syaugi Alaydrus. 

Abiturien Akademi Angkatan Udara (AAU) 1984 itu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau yang dahulu dikenal sebagai Basarnas pada 2017-2019 silam. 

Tentu tak hanya itu, karena belakangan, muncul beberapa nama purnawirawan jenderal yang masuk dalam tim pemenangan. Hal itu belum termasuk elemen sosok-sosok militer yang ketika aktif dahulunya memiliki posisi strategis dan kini memperkuat parpol pengusung Anies-Imin. 

Akan tetapi, sekali lagi, berkaca pada latar belakang duetnya dengan Muhaimin Iskandar, relasi Anies dengan militer jika menang kemungkinan tak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 2014 silam. Mengapa demikian? 

Manfaatkan Koneksi Dekat? 

Pengaruh militer dalam simpul kekuasaan dan pemerintahan telah banyak diulas oleh berbagai analis dan cendekiawan. Kendati terdapat asas rantai komando dan siapapun yang ditunjuk pemimpin tertinggi negara pasti akan patuh, nyatanya, relasi kekuasaan-militer tak sesederhana itu. 

Militer yang dimaksud dalam konteks ini sendiri adalah mereka yang masih aktif dan berpotensi menduduki jabatan strategis, serta para purnawirawan yang memiliki pengaruh sosial-politik signifikan. 

Pada 2014 lalu pasca mengamankan kemenangan, Presiden Jokowi tampak memberikan militer posisi yang lebih besar dalam keseimbangan sipil-militer, ditandai dengan penunjukan beberapa tokoh Orde Baru (Orba) dalam politik. 

Selain itu, terdapat pula tren meningkatnya ketergantungan pada sistem teritorial tentara, dan kemampuan yang lebih besar bagi purnawirawan untuk membentuk wacana publik dan kebijakan melalui sejumlah regulasi. 

Menariknya, persepsi masyarakat terhadap militer sebagai aktor yang terpercaya, memberikan mereka kemudahan untuk diterima begitu saja di tengah pro-kontra yang ada, termasuk superamasi sipil dan prinsip demokrasi yang ideal. 

Sebagaimana dikatakan nonresident fellow Brookings Institute Nathalie Sambie, konstruksi sosial yang terjadi tak tidak banyak berpengaruh dalam memperkuat gagasan publik mengenai subordinasi militer terhadap otoritas sipil yang demokratis. 

Justru, yang eksis adalam promosi gagasan kompetensi militer, baik di jabatan sipil atau bahkan ketika para purnawirawan tidak lagi mengenakan seragam. 

Selain itu, dalam praktinya, reputasi dan pengaruh militer sendiri berkelindan dengan karakteristik Presiden Jokowi yang seakan mempraktikkan inti sari Niccolò Machiavelli dalam Il Prince, bahwa akan lebih mudah menjalankan kekuasaan bersama orang yang dipercaya. Tentu dalam konteks mengelola militer. 

Selain dikelilingi oleh para purnawirawan jenderal Orba sebagai penasihat kunci, Presiden Jokowi juga mempercayakan posisi strategis militer kepada sosok yang pernah bekerja bersamanya di masa lalu, termasuk apa yang telah dikenal sebagai “Geng Solo”. 

Mulai dari Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, Danlanud Adi Sumarmo Solo yang menjadi Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa Danpaspampres semasa Jokowi di awal menjabat. 

Pun dengan calon Panglima TNI berikutnya, yakni Jenderal TNI Agus Subiyanto yang juga eks Danpaspampres dan pernah menjadi Dandim Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. 

Itu belum termasuk pergerakan posisi strategis lain di tiga matra yang seolah sukar disangkal bahwa menggambarkan pola jejaring, pengaruh, dan koneksi tertentu. 

Lalu, jika benar Anies mau tak mau akan meniru karakteristik relasinya dengan militer saat menang nantinya, seperti apa proyeksinya? 

Beda, Tapi Sama Saja? 

Ada sekelumit komentar bertendensi sensitif saat melihat latar belakang Kapten Timnas Syaugi dan Anies dari segi etnis. 

Namun, hal itu seolah menjadi satu variabel lain dari proyeksi relasi kekuasaan-militer jika Anies memenangkan Pilpres 2024. Bukan karena etnisnya, tetapi lebih kepada konteks matra. 

Ya, matra udara kemungkinan akan menjadi lebih istimewa di mata Anies andai dirinya menang. Hal itu dikarenakan, Anies bisa saja melihat pengaruh rival politik di matra darat telah begitu mendalam dan terlampau kuat meski koalisi politiknya juga diperkuat purnawirawan AD. 

Justifikasi fairness matra, tajuk “perubahan”, hingga landasan profesionalitas bahwa para perwira yang tak kalah secara kompetensi membuat matra udara bisa saja di atas angin. 

Namun, relasinya dengan matra darat dan laut kemungkinan juga akan tetapi dibangun dan bisa saja melibatkan orang yang paling tidak pernah mengampu di teritorial yang sama. 

Seperti misalnya dengan para Dandim teritorial DKI Jakarta dahulu. Sebagai catatan, Pangdam Jaya era di era Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta kebanyakan telah pensiun. 

Membuka opsi relasi baru atau alternatif bisa saja juga diproyeksikan Anies dan koalisi politiknya. Termasuk dengan memberikan kesempatan kepada perwira Kostrad “tulen” maupun infanteri biasa dan kecabangan lainnya untuk menempati posisi strategis. 

Hal itu karena saat ini, posisi strategis dan berpengaruh kebanyakan diampu oleh mereka yang berasal dari Kopassus. 

Relasinya dengan matra laut juga boleh jadi akan dieksplorasi lebih lanjut jika Anies menjadi RI-1 untuk memperkuat aspek kemaritiman. 

Visi pertahanan juga kiranya harus mulai dikedepankan oleh Anies-Imin selama kampanye nanti agar komprehensivitas isu dan korelasinya dapat dilihat oleh para pemilih. 

Hal itu belum termasuk relasinya dengan Polri dan aparat penegak hukum lain yang juga memiliki signifikansi tersendiri dalam konteks kekuasaan dan akan dijelaskan dalam artikel PinterPolitik berikutnya. 

Bagaimanapun, siapapun Presiden ke-8 RI nantinya, profesionalitas dan subordinasi militer dalam kontrol sipil yang demokratis diharapkan eksis dan membuat iklim demokrasi berjalan dengan baik. (J61) 

PinterPolitik.com

Satu hal yang tidak diinginkan dari implementasi visi-misi Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI adalah terjebak dalam buzzword berupa “artificial intelligence (AI)”.  

Ya, dalam salah satu visi-misi yang dipaparkan di depan DPR kemarin, Jenderal Agus menyinggung modernisasi alutsista angkatan bersenjata dengan menggunakan kecerdasan buatan alias AI. 

“Dalam rangka mewujudkan percepatan modernisasi alutsista di tubuh TNI, maka pemanfaatan kemajuan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan informatika harus dilakukan secara terprogram serta berorientasi pada  integrated based system,” kata Jenderal Agus di Gedung DPR hari Senin 13 November 2023. 

Sayangnya, skeptisisme dari para pemerhati militer, khususnya di lini masa, muncul terhadap rencana Jenderal Agus. 

Frasa “AI” dinilai hanya embel-embel kosakata yang cenderung latah saat berkaca pada alutsista Indonesia sendiri yang tampak belum kompatibel untuk melakukan lompatan teknologi tersebut. Tentu saat berbicara realita di lapangan. 

Kekhawatiran itu sendiri muncul dari jumlah alutsista “sepuh” yang dimiliki TNI di tiga matranya, masih rendahnya operational readiness alutsista, serta pemerataan dan interoperabilitas yang masih harus dimaksimalkan lagi. 

Pada September lalu, misalnya, Kadispenad saat itu Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan telah mengusulkan peremajaan alutsista karena usianya yang sudah sangat tua. 

Salah satunya, Brigjen Hamim menyebutkan meriam buatan Yugoslavia tahun 1948 masih digunakan oleh salah satu Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) TNI AD. 

Brigjen Hamim menambahkan, saat ini seluruh tiga matra TNI masih membutuhkan peremajaan dan penambahan alutsista. 

Lalu, benarkah utilisasi AI dalam TNI dalam visi-misi Jenderal Agus sebagai Panglima TNI nantinya hanya akan menjadi sekadar jargon yang cukup sulit diimplementasikan? 

Sedikit-Sedikit AI? 

Sebelum larut dalam skeptisisme, akan cukup bijak untuk menelaah apa yang benar-benar dimaksud oleh Jenderal Agus dalam visi-misi AI-nya bagi alutsista TNI. 

Salah satu sampel konkret yang disebutkan Jenderal Agus mengenai pemanfaatan AI maupun teknologi siber di TNI, adalah dengan mengembangkan dan mengoptimalkan pasukan siber. 

Sebagai catatan, rencana membentuk pasukan atau angkatan siber sebelumnya sempat diusulkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk melengkapi tiga matra TNI lainnya. 

Akan tetapi, aktualisasi pemanfaatan AI dan teknologi siber di bidang pertahanan adalah sesuatu yang begitu kompleks. Karena kepalang disebutkan oleh Jenderal Agus, hal itu kini berkelindan dengan proyeksi pertahanan selama ini kerap luput dari hal yang terabaikan atau istilahnya silent evidence.  

Istilah itu sendiri dicetuskan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. 

Taleb menjelaskan mengenai bahaya silent evidence atau bukti bisu yang kerap dilupakan ketika menyimpulkan sesuatu yang dapat bermuara pada kesalahan tindakan.  

Penilaian terhadap sebuah aspek dikatakan perlu dan harus memikirkan bahwa hal itu ditentukan secara secara multikausalitas, termasuk faktor perilaku dan dinamika interaksi manusia sebagai instrumen utama di dalamnya. 

Multikausalitas sendiri adalah konsep yang menegaskan bahwa dalam sebuah peristiwa, baik politik, sejarah, dan sosial memiliki rangkaian yang tidak sederhana dan tunggal. 

Dan yang terpenting, kembali, sering kali terdapat silent evidence yang tidak diketahui atau diabaikan. 

Ini yang kemudian disebut sebagai bukti bisu. Bukan tidak mungkin, kesimpulan atas sebuah persoalan selama ini bertumpu pada informasi yang begitu kecil atau “sengaja” membatasi informasi. 

Padahal, terdapat bukti-bukti yang mungkin tidak pernah diketahui atau “sengaja-tak sengaja diabaikan”.  

Dalam konteks penilaian dan proyeksi kebijakan pertahanan, konteks yang tidak statis dalam pembangunan pertahanan dan perencanaannya juga menentukan. 

Mulai dari ketersediaan anggaran, dinamika lingkungan strategis, birokrasi, hingga faktor politik. 

Selain jenis dan teknologi alutsista yang terus berkembang, kemampuan alutsista dan awaknya, kesiapan tempur, logistik, interoperabilitas, keberpihakan sekutu pertahanan, serta kesiapan moral prajurit kiranya juga menjadi silent evidence yang tak jarang luput dari kalkulasi.  

Belum lagi soal birokrasi dan aspek politik. Selama ini, porsi anggaran pertahanan Indonesia kerap “berdesakan” dengan alokasi dan prioritas kementerian lain, plus political will para aktor terkait. 

Lalu, mungkinkah ada pengaruh spesifik tertentu atau yang bersifat subjekltif sehingga memengaruhi visi-misi AI Jenderal Agus yang tampak cukup pelik untuk diwujudkan itu? 

Jangan Pesimis Dulu? 

Masih terkait dengan konteks AI, pasca resmi menjabat sebagai Panglima TNI nanti, Jenderal Agus menyebut akan mendorong pengembangan ketahanan siber untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman pertahanan.

Sekali lagi, menurutnya, modernisasi alutsista RI berbasis digital perlu dilakukan, termasuk dalam mendukung pengamanan jalur logistik dan maritim. 

Terdapat satu telaah kritis menarik saat disebutkan bahwa Jenderal Agus bisa sampai pada visi-misi AI-nya itu, yakni karena berlatar belakang pasukan khusus yang terbiasa dengan sokongan senjata dan peralatan lebih canggih dibanding pasukan reguler lain. 

Oleh karenanya, Jenderal Agus dianggap kurang peka terhadap esensi kebijakan makro bagi pemerataan dan kesiapan operasional alutsista di tiga matra dan kecabangan-kecabangan spesifik yang juga penting di dalamnya. 

Namun, semestinya telaah itu dapat terbantahkan dan semoga tidak benar-benar demikian. 

Jenderal Agus sendiri adalah sosok yang pengalamannya cukup komplet di berbagai posisi strategis, mulai dari pasukan tempur, doktrin dan pendidikan, hingga teritorial. 

Dengan pengalaman itu, literasi secara makro atas visi-misinya nanti sebagai Panglima TNI semestinya memiliki dasar yang kuat, termasuk konteks pemanfaatan AI bagi alutsista. Itu yang diharapkan bersama demi progresivitas TNI kebanggaan Indonesia. (J61) 

Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI.

PinterPolitik.com

Baru diangkat menjadi KSAD, Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Pengusulan itu mengangkat kembali narasi soal Geng Solo. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2005-2012, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta.

Aris Santoso dalam tulisannya Jokowi dan Jejaring Perwira Solo menyebutkan bahwa dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. 

Aris mencontohkan promosi Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, kemudian sebagai Panglima TNI. Menurut Aris, promosi itu ditopang berkat hubungan baik keduanya yang terjalin sejak sama-sama berdinas di Solo. Pada periode 2010-2011 ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hadi adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo.

Atas kedekatan itu, terdapat kekhawatiran atas pengusulan Agus sebagai Panglima TNI. Beredar isu bahwa TNI bisa tidak netral di Pemilu 2024. Apalagi, Jokowi sudah secara terbuka mengaku akan cawe-cawe di Pemilu 2024.

Lantas, apakah TNI akan tidak netral alias melakukan intervensi politik apabila Jenderal Agus menjadi Panglima TNI?

Isu Musiman

Melihat sejarahnya, isu netralitas TNI selalu keluar menjelang pemilu. Namun, faktanya setelah Reformasi tidak pernah TNI melakukan intervensi politik di pemilu. Ini pula yang digarisbawahi oleh pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. 

“Saya kira netralitas TNI sudah teruji sepanjang pemilu setelah Reformasi,” ungkap Fahmi (2/11/2023). 

Kasusnya dapat kita lihat pada Pilpres 2019 ketika Panglima TNI dijabat oleh Hadi Tjahjanto. Meskipun Hadi merupakan Geng Solo yang dekat dengan Jokowi, nyatanya TNI tidak melakukan intervensi politik di Pilpres 2019.

Apabila melihat situasi TNI setelah Reformasi, TNI sebenarnya tidak memiliki potensi untuk melakukan intervensi politik. Alasannya karena TNI tidak memiliki kewenangan hukum. TNI tidak bisa menyelidiki perkara, apalagi memenjarakan pihak sipil.  

Sekarang pertanyaannya, dengan adanya fakta itu, kenapa isu netralitas TNI tetap menggema? Dengan tidak memiliki kewenangan hukum, bagaimana TNI bisa melakukan intervensi politik? 

Trauma Masa Lalu

Ada dua hipotesis yang dapat dibangun untuk menjawab kenapa sentimen itu terus muncul. Hipotesis pertama, terjadi kekeliruan karena menyamakan institusi TNI dengan purnawirawan TNI. 

Sebagaimana diketahui, ada banyak purnawirawan TNI yang terjun ke politik memiliki karier yang mentereng. Sebut saja nama Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Prabowo Subianto, Hendropriyono, dan seterusnya.

Nah, entah bagaimana, mungkin karena sakin kuatnya pesona para purnawirawan Jenderal TNI tersebut, banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai intervensi TNI itu sendiri. Apalagi, beredar isu di masyarakat bahwa peta politik ditentukan oleh nama-nama besar itu.

Kekeliruan itu disebut dengan category mistake. Ini adalah bias kognitif yang terjadi ketika kita keliru dalam menentukan atau membuat kategorisasi dalam suatu fenomena. 

Dalam kasus isu netralitas TNI, terjadi kekeliruan dalam menyamakan antara institusi TNI dengan karier politik para purnawirawan TNI. Kita harus menyadari bahwa purnawirawan TNI telah menjadi masyarakat sipil. Artinya, institusi TNI dengan purnawirawan TNI adalah dua kategori yang berbeda. 

***

Sekarang kita lanjut ke hipotesis kedua. Besar kemungkinan ini karena trauma masa lalu soal dwifungsi ABRI. Kita semua mengetahui bahwa pemerintahan Orde Baru membawa trauma besar atas keterlibatan TNI di ranah sipil, terutama dalam politik.

Meskipun dwifungsi sudah dihapuskan, harus disadari bahwa trauma itu begitu besar dan tertanam di benak masyarakat luas.

Singkatnya, kekhawatiran atas netralitas TNI sebenarnya adalah tarikan ingatan sejarah. Ingatan publik soal dwifungsi ABRI bercampur dengan narasi Geng Solo, khususnya kedekatan Jenderal Agus dengan Presiden Jokowi.

***

Sebagai penutup, dapat dikatakan dengan cukup meyakinkan bahwa TNI tidak netral alias melakukan intervensi politik di Pilpres 2024 adalah kekhawatiran yang dapat dimentahkan. (R53)

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali menegaskan netralitas jajarannya pasca pencopotan baliho capres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo, di depan Koramil 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, TNI juga sempat diterpa kabar tak sedap saat beredar video hoaks yang menyatakan Panglima TNI mendukung capres Anies Baswedan.