Enam negara antre impor pupuk dari Indonesia. Apakah ini awal era kebangkitan kekuatan geopolitik “food power” Jakarta?

PinterPolitik.com

“Control over food is concentrated in relatively few hands.” – Jennifer Clapp, Food (2012)

Cupin membaca berita pagi ini sambil menyeruput kopi di warung langganannya. Layar ponselnya menampilkan sebuah judul yang mungkin tidak menarik bagi kebanyakan orang: Indonesia akan mengekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia sebagai tahap pertama, dengan total komitmen ekspor mencapai sekitar satu juta ton ke India, Brasil, Filipina, dan Thailand.

Bagi Cupin, berita itu bukan sekadar angka perdagangan. Ia teringat bahwa Presiden Prabowo sendiri yang membahas rencana ini langsung dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese — sebuah sinyal bahwa pupuk kini bukan urusan kementerian teknis semata, melainkan sudah naik kelas menjadi agenda kepala negara.

Cupin mencoba memahami konteksnya lebih dalam. Produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton per tahun sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 6,3 juta ton, sehingga tersisa surplus yang cukup signifikan untuk diekspor tanpa mengorbankan ketahanan dalam negeri.

Yang membuat Cupin semakin penasaran adalah fakta bahwa negara-negara ini tidak sekadar mengirim email permintaan resmi. Perwakilan Australia, India, hingga Polandia datang langsung ke Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta untuk menjajaki kerja sama — sebuah pemandangan yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi komoditas Indonesia.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ketegangan di Selat Hormuz telah mengguncang rantai pasok pupuk dunia, membuat harga urea internasional melonjak hampir dua kali lipat dalam hitungan bulan.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia yang memiliki cadangan gas alam murah di Kalimantan Timur dan Sumatera sebagai bahan baku amonia tiba-tiba menjadi negara yang sangat dibutuhkan. Cupin mulai bertanya-tanya: apakah ini sekadar peluang dagang sesaat, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di tangan Prabowo? Dan jika pupuk bisa menjadi instrumen kekuatan, apakah Indonesia siap memainkan peran itu di panggung dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Food Power: Geopolitik Pangan Dunia

Cupin membuka laptopnya dan mulai mencari referensi. Ia menemukan konsep yang disebut Jennifer Clapp dalam bukunya Food sebagai “food power” — kemampuan sebuah negara menggunakan kendali atas produksi dan distribusi pangan sebagai instrumen diplomasi serta leverage dalam hubungan internasional.

Konsep ini bukan teori kosong, dan Cupin mengetahuinya dari sejarah. Amerika Serikat sudah mempraktikkannya sejak dekade 1950-an melalui program ekspor gandum PL-480, yang secara efektif menjadikan bantuan pangan sebagai alat pengaruh geopolitik selama Perang Dingin.

Rusia pun melakukan hal serupa dengan menjadi eksportir gandum terbesar dunia sebelum menginvasi Ukraina. Ketika Moskow menghentikan ekspor gandumnya, negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah langsung mengalami krisis pangan yang memperburuk ketidakstabilan politik mereka.

Cupin kemudian menemukan kerangka berpikir Michael Porter dalam The Competitive Advantage of Nations tentang apa yang disebut “diamond of national competitive advantage.” Menurut Porter, keunggulan kompetitif sejati bukan lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari kluster yang saling mendukung antara sumber daya alam, industri pendukung, dan permintaan domestik yang besar.

Indonesia, menurut pembacaan Cupin, memenuhi semua elemen dalam diamond tersebut secara bersamaan. Negara ini memiliki lahan tropis subur, tenaga kerja pertanian masif, cadangan gas alam untuk produksi amonia murah, serta pasar domestik 282 juta jiwa yang menjamin permintaan tetap tinggi.

Cupin juga membaca teori Heckscher-Ohlin yang dikembangkan ekonom Swedia Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin dalam Interregional and International Trade, yang menyatakan bahwa sebuah negara akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi paling berlimpah di negara tersebut. Indonesia dengan tiga faktor berlimpah sekaligus — lahan, tenaga kerja, dan gas alam — adalah contoh nyata yang bahkan melampaui prediksi model klasik ini.

Langkah Prabowo mendirikan Southeast Asia Fertilizer Association bersama Malaysia dan Brunei pada April 2026, dengan Indonesia sebagai Ketua perdana, mengingatkan Cupin pada logika pembentukan OPEC. Bedanya, kali ini yang dikonsolidasikan bukan minyak bumi, melainkan pupuk — komoditas yang kini setara urgensinya dengan energi dalam arsitektur ketahanan pangan global.

Tapi Cupin tetap realistis dan bertanya pada dirinya sendiri: apakah keunggulan komparatif ini cukup untuk menjadikan Indonesia benar-benar berkuasa di meja pangan dunia? Dan hambatan struktural apa yang masih menghalangi langkah besar ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Masa Depan Pangan Dunia di Tangan Prabowo

Cupin tahu bahwa potensi saja tidak cukup. Jeffrey Sachs dan Andrew Warner dalam studi klasik mereka tentang “resource curse” menunjukkan bahwa negara-negara kaya sumber daya justru sering gagal mengoptimalkan keunggulannya karena jebakan rent-seeking dan lemahnya institusi.

Namun, Cupin juga mengingat bahwa Indonesia pernah membantah teori tersebut melalui kebijakan hilirisasi nikel di era sebelumnya. Ketika larangan ekspor bijih nikel mentah diterapkan dan pemrosesan nilai tambah dipaksa dilakukan di dalam negeri, nilai ekspor nikel melonjak dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun — sebuah preseden yang sangat relevan untuk diterapkan pada sektor pangan.

Cupin melihat bahwa langkah-langkah awal ke arah yang benar sudah mulai terlihat di era Prabowo. Rencana ekspansi tujuh pabrik pupuk baru senilai Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan, kemitraan Pupuk Kaltim dengan perusahaan Denmark untuk membangun pabrik amonia hijau berkapasitas satu juta ton per tahun, serta program biodiesel B40 yang menghemat belasan miliar dolar dari impor BBM adalah fondasi yang sedang diletakkan.

Dani Rodrik dalam The Globalization Paradox mengingatkan bahwa setiap negara berkembang kaya sumber daya menghadapi trilemma antara memaksimalkan pendapatan ekspor, membangun industri hilir yang lebih kompleks, dan menjaga stabilitas politik domestik. Cupin memahami bahwa menavigasi trilemma ini membutuhkan keseimbangan yang sangat cermat, bukan pilihan biner.

Yang menarik bagi Cupin adalah fakta bahwa cadangan beras nasional per April 2026 mencapai 4,5 juta ton — cukup untuk sebelas bulan kebutuhan domestik. Angka ini memberi ruang politik yang luas bagi Prabowo untuk mulai berpikir ofensif, bukan sekadar defensif, dalam strategi pangan nasional.

David Ricardo dalam On the Principles of Political Economy and Taxation mengajarkan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak ketika setiap negara mengkhususkan diri pada barang dengan biaya peluang terendah. Indonesia, dengan keunggulan komparatif berlapis dalam pangan — dari sawit yang menguasai 59 persen produksi dunia hingga pupuk urea terbesar di Asia — memiliki argumen ekonomi yang sangat kuat untuk mengambil peran lebih besar.

Cupin menutup laptopnya dan menyandarkan punggung ke kursi. Ia menyadari bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan pangan dunia — data dan teori sudah menjawab itu dengan tegas.

Pertanyaan sesungguhnya, pikir Cupin, adalah soal waktu dan kemauan politik. Geopolitik pangan kini memang berada di tangan Prabowo, dan sejarah akan mencatat apakah momentum langka ini — ketika dunia mengetuk pintu Jakarta untuk membeli pupuk — berhasil dikonversi menjadi posisi strategis jangka panjang yang menguntungkan tidak hanya negara, tetapi juga jutaan petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. (A43)

Kalau pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #mbg #jepang #slhs #kesehatan #pangan #makanan #sekolah #makansiang #ekonomi #mojokerto

Temuan DPR soal penimbunan beras dinilai jadi dorongan untuk Menko Pangan Zulhas bantu perlancar distribusinya. Kalau menurutmu bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beras #pangan #menko #zulkiflihasan #ekonomi

Hmm, kalau menurut kalian soal hal ini gimana? Share di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #berasimpor #stokberas #pangan #menteriperdagangan #budisantoso #politikindonesia

Angka-angka keperluan hidup jaman dulu dan sekarang jauh banget ya 

PinterPolitik.com

Jokowi (Kebijakan Pangan Nasional)

Artikel ini menjelaskan mengenai Jokowi, salah satu karakter dari Bulan Panen. Kalian mungkin juga menemukan Jokowi di sejumlah versi dalam seri ini.

Jokowi merupakan seorang karakter dalam Bulan Panen: Kebijakan Pangan Nasional.

Dia adalah presiden dari Indonesia Town. Jokowi punya banyak pembantu dalam menjalankan pemerintahannya – mulai dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma). Jokowi juga memiliki seorang anak yang menjadi wali kota di Solo Town, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi dikenal sangat perhatian kepada penduduk dan warganya. Dalam kesehariannya, Jokowi kerap ditemukan berkeliling ke berbagai tempat sambil melakukan blusukan – sebuah skill spesial dari Jokowi.

Jokowi juga dikenal dengan fokusnya pada kebijakan pangan – seperti dengan membangun food estate di Kalimantan yang dipercayakan kepada Prabowo. Selain itu, Jokowi juga membentuk Badan Pangan Nasional melalui Perpres No. 66/2021.

Meski begitu, banyak pemain Bulan Panen ternyata masih mengeluh terhadap kebijakan pangan Jokowi. Para pemain menganggap kebijakan Jokowi membuat gim Bulan Panen susah dimainkan – mengingat pemain harus menanggung biaya lebih karena mahalnya pakan ternak (seperti jagung) dan murahnya hasil produk ternak (misal telur).

Baca Juga: Menunggu Jokowi Sikapi Amendemen

Schedule

Mondays-Fridays (All Weather)

6am-12am: Istana Bogor

1pm-5pm: Blusukan

Saturdays-Sundays (Sunny)

6am-12am: Jan Ethes’ House

1pm-3pm: Kerumunan Bansos

3pm-7pm: Istana Bogor

Gift Preferences

Loved:

Jamu, Soto Triwindu, Timlo, Ayam Goreng, Kerja Kerja Kerja, Album Metallica

Neutral:

Lagu Rich Brian, Kerumunan Bansos, Kerja (Tapi Cuma Satu), Milenial, YouTuber, Influencer, Revisi UU KPK, Omnibus Law

Hated:

Mural, Poster Peternak, Meme Buatan Mahasiswa

Events

Jokowi sangat menyukai kerumunan warga ketika bertemu dengannya saat blusukan. Namun, bila pemain menunjukkan poster kepadanya saat blusukan, skor affection Jokowi akan turun – begitu juga dengan para pegiat media sosialnya (alias buzzer).

(A43)

Baca Juga: Tak Mungkin Jokowi Lepas Tiongkok?https://www.youtube.com/embed/Rcjas5OoRbo

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“In the food chain, I’m the one that eat ya” – Megan Thee Stallion, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi generasi milenial, film yang berjudul Mean Girls (2004) mungkin bukanlah hal yang asing lagi. Film ini mengisahkan murid baru yang bernama Cady Heron yang harus mengarungi kemelut hubungan pertemanan di sekolah barunya.

Cady yang awalnya berteman dengan Janis Ian dan Damian Leigh ternyata juga mulai mendapatkan teman-teman baru di kalangan gadis populer, yakni Regina George, Gretchen Wieners, dan Karen Smith. Alhasil, Cady mulai merasa bingung mengatur pertemanannya yang sangat berbeda ini – mengingat Janis dan Damian adalah anak-anak yang dikenal sebagai nerd atau geek.

Bukan tidak mungkin, upaya untuk mengimbangi dua hubungan pertemanan yang berbeda jauh ini juga tengah dirasakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Ketika mantan Wali Kota Solo tersebut dianggap semakin dekat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang sekaligus mantan lawannya di Pilpres 2019, sejumlah relawan pendukungnya malah “menuding” beberapa menteri yang pantas di-reshuffle.

Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Jokowi Mania (JoMan) ini menyebutkan bahwa terdapat Menteri P yang kinerjanya hanya mementingkan kepentingan bisnis dan ambisi pribadi untuk berpolitik pada tahun 2024 mendatang. Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer bahkan mengatakan bahwa kelompoknya siap merilis nama-nama menteri tersebut untuk diberikan kepada Jokowi.

Inisial yang dibocorkan oleh JoMan ini membuat banyak pihak menduga bahwa nama Prabowo lah yang disebutkan oleh kelompok relawan itu. Alhasil, Partai Gerindra pun langsung angkat suara dan membela ketua umumnya tersebut.

Menurut Gerindra, Prabowo justru bekerja sesuai instruksi dari presiden. Ketika berkunjung ke banyak negara lain, misalnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa sang Menhan melakukan penjajakan sistem pertahanan sekaligus menjaga keseimbangan politik antarnegara.

Mungkin, layaknya Janis dan Damian, para pendukung yang merupakan “teman lama” ini ingin Jokowi tidak akur kembali dengan Prabowo. Semua ini bergantung kembali pada bagaimana presiden dapat mengimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekitarnya.

Terlepas benar atau tidaknya bahwa Menteri P adalah Prabowo, sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah benar Prabowo menjadi salah satu menteri yang bisa dinilai menjalankan sejumlah kepentingan tertentu? Selain itu, mungkinkah Jokowi melakukan reshuffle terhadap sang Menhan?

Ketika Prabowo Jadi Menteri

Apa yang disebutkan oleh JoMan bisa jadi benar. Pasalnya, setelah Prabowo menjadi menteri, Gerindra bisa dibilang mulai mengambil peran pemerintahan di sektor pangan dan perikanan – sejalan dengan usulan partai sebelum Jokowi membentuk pemerintahannya di periode kedua.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Edhy Prabowo, misalnya, kini telah mengizinkan kembali ekspor benih lobster yang sebelumnya sempat dilarang mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti. Diizinkannya kembali ekspor tersebut tentu membuat khalayak umum bertanya.

Berdasarkan laporan investigasi salah satu media, diizinkannya kembali ekspor benih lobster itu justru dinilai membuka kesempatan bagi banyak perusahaan pangan dan perikanan. Salah satunya adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

Agrinas ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, direksi dan komisaris di perusahaan ini banyak diisi oleh kader-kader Gerindra.

Tidak hanya di bidang perikanan, Agrinas ini tampaknya juga dilibatkan dalam proyek lumbung pangan (food estate) yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek itu juga menempatkan Kemenhan sebagai leading sector – membuat Prabowo menempati posisi dan tugas khusus dari Presiden Jokowi.

Bukan tidak mungkin, kepentingan “bisnis” ini juga diiringi dengan kepentingan politik. Pilpres 2024, misalnya, dinilai masih menjadi ambisi politik dari Prabowo.

Bila apa yang dibilang JoMan benar, mengapa Prabowo masih dipersilahkan oleh Jokowi untuk mengambil peran-peran penting dalam pemerintahannya? Apakah ini berkaitan dengan dinamika politik yang tengah disiapkan untuk tahun 2024 mendatang?

Pasalnya, ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa Prabowo tengah disiapkan oleh Jokowi untuk menjadi salah satu calon presiden pada tahun 2024 nanti. Anggapan ini sempat diungkapkan oleh pakar intelijen, Stanislaus Riyanta, yang menganggap bahwa Prabowo menjadi salah satu kunci bagi Jokowi untuk melanjutkan ambisi pembangunannya untuk Indonesia.

Namun, selain itu, keputusan Jokowi untuk menggandeng Prabowo ini bisa jadi bagian dari permainan politik yang tengah dilakukan sang presiden terhadap PDIP. Pasalnya, Menhan dan partainya, Gerindra, dinilai semakin dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP setelah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi.

Hal ini bisa jadi sejalan dengan asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi tengah berupaya membangun poros ketiga selain PDIP dan PKS. Sejalan dengan permainan politik ini, mantan Wali Kota Solo tersebut bisa saja tengah memainkan apa yang dijelaskan dalam teori permainan (game theory) – di mana keuntungan satu pihak dapat menjadi kerugian di pihak lawan dalam suatu permainan.

Meski begitu, bukan berarti Jokowi membiarkan begitu saja Prabowo mendominasi di sektor pangan. Bukan tidak mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut masih membutuhkan bantuan lain sebagai penyeimbang kekuatan Gerindra.

Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mungkin menjadi jawabannya. Hal ini terlihat dari bagaimana Jokowi tetap melibatkan Luhut di salah satu proyek lumbung pangan (food estate) nasional, yakni di Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini sejalan dari bagaimana Luhut sejak dulu menjadi gatekeeper bagi Jokowi pada masa pemerintahan yang pertama. Menurut Kanupriya Kapoor, Menko Marves tersebut dulunya dijadikan “tameng” yang siap menghalau pengaruh Megawati dan PDIP.

Meski begitu, dinamika politik yang ada di sektor pangan dan perikanan Indonesia ini bisa saja tidak hanya dimainkan oleh aktor politik domestik. Pasalnya, terdapat negara besar lain yang disebut-sebut tengah membutuhkan lahan kebun pangan di negara-negara lain.

Tiongkok di Balik Food Estate?

Menariknya, tidak hanya dinamika politik domestik saja yang mungkin menghantui proyek food estate. Pasalnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga dinilai menggunakan investasi untuk membangun jaringan pangan dunia.

Pasalnya, negara itu beberapa waktu lalu dikabarkan tertarik untuk menanamkan investasi di proyek-proyek food estate. Kemungkinan investasi inipun sempat dibahas bersama oleh Prabowo dan Luhut.

Bukan tidak mungkin, Tiongkok dapat menggunakan relasi yang terbangun dengan Indonesia. Luhut, misalnya, kerap dinilai memiliki kedekatan khusus dengan negara Tirai Bambu tersebut.

Selain itu, Xiaoyu Jiang, Yangfen Chen, dan Lijuan Wang dalam tulisan mereka yang berjudul Can China’s Agricultural FDI in Developing Countries Achieve a Win-Win Goal? menjelaskan bahwa Tiongkok telah menyebarkan investasi langsung (foreign direct investment atau FDI) di sejumlah negara lain, termasuk di Indonesia.

Menurut Jiang dan rekan-rekan penulisnya, Tiongkok menggunakan pertimbangan geo-relationship dengan negara-negara tetangganya. Dengan begitu, operasi bisnis dan ekonomi dari Tiongkok dapat berjalan berdekatan secara geografis.

Bukan tidak mungkin, kondisi dan letak geografis Indonesia dinilai sejalan dengan operasi ekonomi dan bisnis Tiongkok. Dengan begitu, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ini menjadi penting secara geopolitik.

Asumsi ini juga sejalan dengan pertimbangan risiko ekonomi dan politik bagi Tiongkok. Pertimbangan hubungan geografis ini – mengacu pada tulisan Jiang dan rekan-rekannya – didasarkan pada pentingnya operasi bisnis dengan perolehan yang maksimum dan risiko yang seminim mungkin.

Penjelasan ini bisa jadi terlihat dari pola investasi Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt, One Road (OBOR) dari Tiongkok. Sumut yang jadi bagian dari proyek food estate, misalnya, merupakan salah satu koridor utama dari pembangunan BRI dari negara tersebut.

Meski begitu, gambaran kemungkinan keterkaitan dinamika politik dalam proyek food estate ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, kepentingan politik bukan tidak mungkin terdapat di balik proyek-proyek lumbung pangan – entah kepentingan apa yang ingin dicapai. (A43)

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, ada kejadian yang menarik nih, cuy – tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Sumatera Utara (Sumut) untuk meninjau pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) di sana. Nah, apa yang membuat menarik adalah ternyata bukan Prabowo Subianto yang digandeng presiden – melainkan Luhut B. Pandjaitan yang terlihat bercengkerama dan berbareng dengan Presiden.

Ini dibilang menarik karena sebelumnya kita semua sering kali mendengar nama Pak Prabowo disebut sebagai pihak yang bakal mengurus proyek lumbung pangan. Bahkan saat dulu ada tarik ulur dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL), nama Pak Prabowo yang diunggulkan.

Pun sering kali lho Presiden menekankan bahwa tugas pembangunan proyek food estate akan di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Alasannya sih urusan pertahanan tuh nggak cuma babagan perang dan lain-lain, melainkan juga harus bertanggung jawab soal ketahanan pangan Indonesia.

Namun, akhir-akhir ini kok kayaknya peran mengurus ketahanan pangan mulai bias deh – apalagi presiden sekarang lebih sering jalan bareng Pak Luhut, cuy.

Pendapat pun menggema antara apakah urusan food estate bakal diserahkan ke Pak Luhut atau masih dipegang Pak Prabowo. Kalau tetap dikendalikan Pak Prabowo, ya mungkin keberadaan Pak Luhut kemarin yang menemani Presiden tuh hanya sekadar jalan-jalan biasa.

Mungkin saja toh Presiden sedang butuh teman yang lebih pengalaman soal proyek beginian. Namun, andai kejadian kemarin tuh menandakan proyek food estate hendak diberikan kepada Pak Luhut, ceritanya kok mirip-mirip Moto GP nih? Ada pebalap yang menikung di belokan akhir sebelum finish, cuy.

Ngomong-ngomong, memang Pak Luhut jago lho soal politik ‘main belakang’ atau dalam Moto GP ‘menyalip dari tikungan’. Kita ingat betul dong dengan pendapat pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, yang bilang bahwa Pak Luhut adalah orang yang mengendalikan Istana.

Nah, jangan-jangan memang Pak Luhut sedang memperagakan strategi tersebut, cuy. Kalau benar yang mimin sangkakan, berarti bisa saja proyek pembangunan food estate nggak hanya babagan ketahanan pangan, melainkan juga bakal digunakan buat ladang menarik investasi sih.

Mimin jadi kasihan nih dengan Pak Prabowo. Secara, kayaknya pihak Kemenhan sudah kelihatan percaya diri banget bakal memegang kendali utama atas proyek berjangka panjang nan menggiurkan ini. Eh, tiba-tiba datang sosok Pak Luhut yang merupakan koordinator bidang investasi Indonesia. Bisa berubah deh rencana yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo dan jajarannya.

Makanya deh, Pak Prabowo, kalau belum mencapai finish semua hal pasti ada kemungkinan berubah. Apa Pak Prabowo nih perlu sekali-kali nonton balapan Moto GP ya, cuy. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Kalian tahu nggak alasan agak lucu di balik kesuksesan para pesepakbola Brasil? Mungkin, sebagian dari pembaca bakal menjawab pakai alasan skill jalanan dan filosofi Jago Bonito yang sangat indah dan menawan itu.

Namun, ada satu hal lagi yang nggak terpikirkan deh pasti, yakni fakta keberadaan singkong sebagai makanan yang sangat digemari oleh pesepakbola hebat tim nasional (timnas) peraih enam gelar Piala Dunia itu – mulai dari Pele, Zico, Garrinca, Socrates, Ricardo Kaka, pun si pemain yang harganya mahal Neymar Jr.

Memang sih nggak pernah mimin melihat mereka menyantap singkong tetapi mimin sih meyakini bahwa mereka pun makanannya ya singkong – secara keberadaan singkong di sana sangat vital sebagai makanan pokok, cuy.

Mustahil lah kalau makanan pokok negeri nggak dinikmati oleh penduduknya. Masa bodoh dengan gengsi. Wong ya di Indonesia, mulai dari orang kaya sampai orang sederhana saja makannya juga sama kok, nasi.

Walhasil, karena komposisi singkong yang kaya akan karbohidrat tersebutlah, maka pemain Brasil sangat terkenal memiliki napas panjang dalam berlari lincah dan bergoyang lewat gocekan mesra di setiap sisi lapangan.

Jadi, asal kalian tahu, makanan singkong yang dianggap ‘kampung’ oleh sebagian besar orang Indonesia nyatanya telah melahirkan para jawara di negeri sepak bola Amerika Latin tersebut, cuy.

Makanya deh, sudahlah nggak usah gengsi kalau kita mengonsumsi singkong. Apalagi, buat para pemain sepak bola Indonesia, mending tirulah konsumsi gizi ala Pele sampai Neymar itu. Hehe.

Lagian, mau gengsi gimana sih kita nih? Lha wong nyatanya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saja sudah mulai melirik singkong sebagai investasi pangan nasional lho setelah kemarin diberi instruksi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya segera membangun cadangan pangan.

“Sudah disampaikan food estate itu berangkat dari peringatan FAO akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis. Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya alutsista tapi juga ketahanan di bidang pangan,” kata Pak Jokowi menegaskan fungsi Menhan nih.

Kalau sudah begini, kita harusnya paham ya bahwa penunjukan Kemenhan sebagai leading sector pembangunan food estate tuh bukan hendak menyaingi Kementerian Pertanian lho, melainkan justru membantunya.

Jadi clear ya, nggak usah dibenturkan. Mending sekarang kita apresiasi lho Pak Prabowo ini sudah cerdas memilih singkong sebagai tanaman yang lebih dulu akan dieksekusinya.

Mimin membayangkan Pak Prabowo ini sebenarnya hendak membuktikan ke publik sih bahwa singkong tuh jangan dipandang murahan. Justru, singkong banyak sekali manfaatnya. Buktinya, selain bisa mencetak tenaga buat timnas Brasil, singkong juga bisa melahirkan pengusaha andal bernama Chairul Tanjung lho, gengs.

Wah, mimin nggak sabar nih mau lihat kesuksesan penanaman singkong ini je, cuy. Kira-kira, bakal ada julukan buat Pak Prabowo nggak nih? Asal, jangan pakai label ‘anak singkong’ lho ya karena sudah ada yang punya. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Wih, cuy, ternyata dunia politik tidak jauh beda dengan dunia bermain peran – seperti sinetron – ya. Kalau dalam sinetron ada kisah tentang seorang suami yang memiliki banyak istri, dan masing-masing istri berlomba memanis-maniskan sikap di depan suami, maka dalam dunia politik hal begitu banyak sekali. Gimmick seperti itu biasanya bertambah hyper manakala para politisi tengah butuh perhatian.

Sama halnya dengan menteri, para menteri juga termasuk orang yang butuh perhatian dan sangat takut kalau sampai posisi yang dimiliki hilang begitu saja. Makanya, supaya selamat dan kembali disayang-sayang oleh presiden, mereka berlomba agar tampak manis dan terkesan serius mengurus rumah tangga.

Ya, begitulah, jangan heran deh. Justru yang patut diherankan adalah kalau gimmick tersebut malah melahirkan permusuhan. Meski benar akan mendapat perhatian, tapi kalau negatif kan sama aja boong, cuy.

Hal itu kalau diterjemahkan dalam politik Istana sekarang ya cocok buat menganalisis dua kementerian yang saling rebutan klaim atas pengadaan food estate (lumbung pangan nasional) yang menjadi salah satu proyek besar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Katanya sih, tujuannya agar dapat mengatasi ancaman krisis pangan.

Dua menteri yang sedang tarik menarik pengaruh terkait pangan tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

View this post on Instagram

Tangani krisis pangan, Presiden tunjuk Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono #presidenjokowi #jokowi #prabowosubianto #erickthohir #basukihadimuljono #krisispangan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 24, 2020 at 10:00pm PDT

Kalau yang pertama, wajarlah apabila menegaskan posisi dirinya sebagai pemimpin leading sector dari food estate. Tapi, kenapa ya presiden melibatkan Pak Menhan?

Nah, usut punya usut, seperti kata Dahnil Anzar – Juru Bicara Menhan – ternyata Menhan dilibatkan dalam proyek ini adalah sebab food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI.

Bahkan, Dahnil menyebut secara tegas, bahwa Kemenhan lah yang diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector.

Wah wah wah, kok saling klaim begini, ya? Mimin malah mencium bau tak sedap deh di balik ini semua. Apa mungkin Mentan kini tengah mencari perhatian publik setelah mendengar isu reshuffle, cuy?

Soalnya Mentan kan sekian lama nggak terdengar nih, tiba-tiba bersemangat sekali muncul ke publik – mulai dari saat pakai kalung antivirus Corona dalam suatu rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terus penegasan akan undur diri apabila tidak mencapai misi kabinet, hingga, yang terakhir, show up siap klaim atas proyek food estate.

Kalau dalam sinetron nih ibarat aktor yang mulai redup terus nyari sensasi supaya dilirik sutradara lagi. Bukan apa-apa sih sebenarnya, tapi kok ya aneh-aneh aja nih Pak Mentan. Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.