Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus mengenai organisasi kemasyarakatan dengan “genre” yang dinilai meresahkan seolah tak ada habisnya. Menariknya, eksistensi mereka dinilai memiliki simbiosis multiaspek tertentu yang membuatnya terus lestari dan harus diregulasi dengan cermat demi stabilitas nasional.

PinterPolitik.com

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali diposisikan secara ambivalen. Di satu sisi sebagai kekuatan sipil yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam dimensi tertentu, namun di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai alat mobilisasi massa dan bahkan intimidasi.

Sorotan terhadap Hercules Rosario Marshal dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menjadi titik masuk terkini yang signifikan untuk menelaah kembali bagaimana ormas berelasi dengan entitas dengan otoritas tertentu dan bagaimana mereka diartikulasikan secara sosial, politis, bahkan ideologis.

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mencatat bahwa ormas sering dianggap “punya peran ideologis tapi juga peran di jalan untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki dimensi ganda, sebagai watchdog ideologis yang membungkus perannya dalam wacana kebangsaan, dan sebagai kekuatan jalanan yang kadang menyasar pada fungsi represif, bahkan koersif. Kendati, poin pertama kerap dikritik hanya sebagai kosmetik semata.

Kemunculan dan perkembangan ormas seperti GRIB, Pemuda Pancasila, FBR, Banser, hingga Pam Swakarsa di masa lalu kiranya tak bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Ketika entitas tertentu atau bahkan negara memerlukan kekuatan informal untuk menjaga stabilitas atau mengimbangi kekuatan politik tertentu, ormas menjadi alat yang kerap dinillai efektif, fleksibel, dan minim akuntabilitas atau bahkan cukup sulit dipertanggungjawabkan secara institusional.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi di Indonesia? Serta apakah Indonesia akan selamanya memiliki relasi kontraproduktif dengan ormas “bergenre” tertentu?

The Necessary Power?

Untuk memahami bagaimana posisi ormas dalam struktur kekuasaan dan sosial-politik Indonesia, terdapat paradigma struktur negara yang ditawarkan oleh Plato dalam The Republic.

Dalam kerangka Plato, negara ideal terdiri dari tiga kelas: produsen (petani, pengrajin), penjaga (tentara, aparat), dan penguasa (filsuf-raja). Peran “penjaga” adalah melindungi negara dan memastikan keteraturan sosial, namun tetap berada dalam subordinasi nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh “penguasa.”

Jika kerangka ini ditarik ke konteks ormas di Indonesia, maka sebagian ormas berperan menyerupai “penjaga” dalam arti fungsional, tetapi bukan bagian resmi dari struktur negara.

Mereka adalah aktor non-negara yang seakan-akan menyerap fungsi negara, yakni menjaga ketertiban sosial atau bahkan memelihara kekuasaan politik tertentu. Namun, karena ormas tidak melalui mekanisme akuntabilitas formal, maka peran mereka berada dalam wilayah ambiguitas, yakni antara negara dan bukan negara.

NKRI dan Pancasila dalam nyaris semua kesempatan menjadi ideologi payung yang digunakan hampir semua ormas sebagai basis legitimasi.

Namun, ketika ditelaah lebih dalam, yang terjadi sering kali adalah subordinasi ideologi terhadap kepentingan politik, kesukuan, atau keagamaan tertentu.

Dalam filsafat politik modern, hal ini dapat dipahami melalui lensa instrumentalisme ideologi, di mana simbol dan narasi ideologis digunakan untuk membungkus kepentingan pragmatis.

Relasi ormas dengan kekuasaan tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat simbiotik, kontekstual, dan berlapis.

Dalam setiap era pemerintahan, konfigurasi aktor yang berkuasa akan menentukan ormas mana yang didekati, dibiayai, atau bahkan dilatih untuk fungsi-fungsi khusus, baik menjaga wibawa politik, memobilisasi massa, atau sekadar menekan oposisi.

Hal ini menjelaskan mengapa eksistensi ormas sangat ditentukan oleh relasi dengan subordinat kepentingan: apakah itu politik (seperti Cakra Buana PDIP atau GPK PPP, dll), kesukuan (FBR dan Forkabi, dll), atau keagamaan (seperti Banser, KOKAM, dan FPI). Masing-masing eksis bukan hanya karena kebutuhan representasi sosial-budaya, tapi juga kerap dianggap terkait akses terhadap “sumber daya” tertentu.

Simbiosis Ambigu Yang “Menggiurkan”?

Relasi ormas dengan negara cenderung bersifat parasitik-simbiotik. Negara sering kali meminjam tangan ormas untuk melakukan fungsi yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan secara langsung, seperti represi, tekanan politik, hingga mobilisasi massa.

Dalam studi tentang contentious politics oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, ormas jenis ini dapat dikategorikan sebagai broker kekuasaan di lapangan sosial, yang menjembatani kepentingan elite politik dan massa akar rumput.

Namun simbiosis ini pun penuh risiko. Ketika ormas merasa terlalu kuat atau otonom, ia bisa menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Maka tak jarang entitas berkepentingan tadi melakukan kooptasi, pembubaran, atau bahkan pembentukan ormas tandingan.

Fenomena ormas pun tidak monolitik, karena hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan formalitas, seperti paramiliter: Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Cakra Buana Golkar, GPK PPP, dll, kultural-kesukuan: FBR (Betawi), Forkabi (Betawi), forum keluarga atau ikatan daerah, keagamaan: Banser NU, GP Ansor, KOKAM Muhammadiyah, FPI, hingga ad-hoc seperti Pam Swakarsa pada 1998.

Ormas paramiliter memiliki struktur komando, seragam, dan logika militeristik yang membuatnya efektif sebagai kekuatan tekanan sosial dan politik.

Namun, ormas kultural dan keagamaan sering kali menggunakan pendekatan soft power, yakni melalui jaringan kekerabatan, keagamaan, atau kesamaan nilai, yang tidak kalah efektif dalam memobilisasi atau mengarahkan opini publik.

Namun dalam praktiknya, batas antara paramiliter dan sosial-kultural sering kali samar. Banyak ormas kultural yang memiliki sayap keamanan, sementara ormas paramiliter membungkus diri dengan jargon sosial atau keagamaan.

Di sinilah letak ambiguitas sosial-politik ormas: mereka bisa menjadi agen perdamaian, bisa pula menjadi aktor kekerasan.

Dilema negara hukum muncul ketika kekuatan informal seperti ormas dibiarkan bertindak sebagai “penjaga ketertiban” tanpa kontrol institusional yang tegas dan konsisten.

Konsekuensinya, ketika negara tidak konsisten dalam memperlakukan ormas dengan membiarkan satu kelompok karena loyal, tetapi menindak yang lain karena dianggap “radikal”, maka yang terjadi adalah defisit legitimasi hukum dan ketidaksetaraan penegakan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus di mana ormas menjadi aktor kekerasan atau ancaman sosial, namun sulit dijerat secara hukum karena memiliki “jejaring” tertentu.

Ketika kekuasaan jalanan distandardisasi melalui ormas, maka norma demokrasi yang mengandalkan deliberasi dan legalitas menjadi terkikis.

Inilah yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-political condition, di mana konflik tidak lagi diselesaikan lewat mekanisme demokratis, tetapi lewat tekanan fisik dan mobilisasi massa.

Ormas seperti GRIB atau kelompok sejenis menjadi simbol dari transformasi politik Indonesia yang tidak hanya berjalan di jalur formal (partai, DPR, birokrasi), tetapi juga di jalan-jalan, gang-gang, dan pasar-pasar. Mereka adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan bekerja secara informal, tetapi nyata dan berpengaruh.

Peran ormas kiranya tidak bisa dinafikan dalam membentuk ruang publik di Indonesia. Namun jika ormas terus digunakan sebagai alat kekuasaan yang bersifat koersif, maka yang terjadi bukanlah penguatan masyarakat sipil, melainkan pembusukan institusi demokrasi.

Perlu ada upaya untuk membedakan dengan jelas ormas yang berkontribusi pada civic engagement dan yang berperan sebagai milisi sipil kekuasaan.

Reformasi kebijakan, regulasi yang ketat namun adil, serta transparansi pendanaan dan struktur kepemimpinan adalah langkah awal untuk menyehatkan ekosistem ormas.

Tanpa itu, ormas akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi Indonesia, hadir atas nama rakyat, namun bertindak demi elite.  Semoga tidak terjadi. (J61)

PinterPolitik.com

Pada awal April 2020, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) memutuskan untuk membebaskan 30 ribu narapidana dewasa dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Setidaknya pembebasan tersebut memiliki dua alasan.

Pertama, untuk mencegah penularan Covid-19 karena lembaga pemasyarakatan (lapas) mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Kedua, agar dapat menghemat anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebesar Rp 260 miliar.

Namun, seperti yang diketahui, pembebasan narapidana melalui hak asimilasi menuai kritik, baik sebelum dan sesudah kebijakan. Pasalnya, ternyata banyak mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan dan meringkuk di balik jeruji besi.

Di luar persoalan kebijakan yang dinilai tidak tepat, saat itu terdapat interpretasi menarik, khususnya terkait jumlah narapidana yang dibebaskan. Pasalnya, pembebasan narapidana tersebut terlihat sangat ‘tanggung’.

Pertama, jika ingin mengatasi kelebihan kapasitas, jumlah narapidana yang seharusnya dibebaskan adalah 130.109. Ini merujuk pada keterangan Menkumham Yasonna Laoly pada Desember 2018, yang menyebut  penghuni lapas mencapai 256.273, padahal kapasitas hunian hanya mencapai 126.164 narapidana (256.273 – 126.164 = 130.109).

Kedua, jika benar-benar ingin berhemat, maka pembebasan 130.109 narapidana dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,1 triliun (Rp 260 miliar : 30.000 x 130.109 = Rp 1,1 triliun).

Atas keganjilan angka tersebut, saat itu ada interpretasi yang menyebut narapidana yang dibebaskan untuk membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa.

Interpretasi itu merujuk pada pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen yang menyebut mengumpulkan setidaknya 30 ribu orang untuk membentuk Pam Swakarsa pada tahun 1998 lalu.

Baca Juga: Lingkaran Pam Swakarsa Komjen Listyo

Menariknya, jumlah angka yang disebutkan Kivlan sama dengan jumlah narapidana yang dibebaskan. Namun tentunya, sulit mengonfirmasi kebenaran angka yang disebutkan Kivlan tersebut. Interpterasi itu sendiri juga terbukti salah.

Nah, isu Pam Swakarsa kembali terangkat saat ini setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo mewacanakan akan menghidupkannya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR pada 20 Januari. Lantas, ke manakah arah wacana Pam Swakarsa ini?

Ranah Abu-abu yang Berbahaya

Sebenarnya, bukanlah Kapolri Listyo Sigit yang pertama kali mewacanakan Pam Swakarsa. Pasalnya, pada 5 Agustus 2020, Kapolri sebelumnya, Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. 

Artinya, wacana yang disebutkan oleh Listyo Sigit pada dasarnya telah memiliki legal standing. Apalagi, Pam Swakarsa juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional yang menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dapat membantu fungsi kepolisian.

Namun, seperti dalam penekanan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono pada 26 Januari 2021, Pam Swakarsa yang akan diaktifkan Kapolri Listyo Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa yang dibentuk pada tahun 1998.

Menurutnya, Pam Swakarsa adalah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengembangan fungsi kepolisian, dan dibentuk atas dasar kemauan, kesadaran, serta kepentingan masyarakat. Dalam segala aktivitas dan operasionalnya, Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian.

Pada 17 September 2019, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono juga menegaskan bahwa Pam Swakarsa yang dibentuk tidak berkaitan dengan Orde Baru. Pembentukannya karena kepolisian memang kekurangan tenaga atau SDM. Jumlah aparat kepolisian sendiri memang diketahui tidak ideal dengan rasio 1:750 atau satu personel menjaga 750 penduduk. Itu jauh dari rasio ideal 1:250.

Kendati terlihat memiliki argumentasi yang kuat, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memiliki pandangan yang menarik untuk direnungkan. Tegasnya, kendati Polri menyebut operasional Pam Swakarsa dikontrol dan diawasi, ruang lingkup dan wewenang dari Pam Swakarsa sendiri berada di ranah abu-abu.

Baca Juga: Listyo Sigit, Pilihan Cerdas Jokowi?

Sebagai contoh, katakanlah terdapat organisasi P yang menjadi Pam Swakarsa. Pada kasus terburuknya, organisasi P tersebut dapat merasa memiliki legitimasi hukum dan moral untuk menegakkan hukum.

Alhasil, aksi seperti sweeping ataupun penutupan tempat hiburan malam, mungkin saja nantinya terjadi. Menurut Fahmi, hal-hal semacam itu sebenarnya sudah sering terlihat di tengah masyarakat.

Poin Menarik dari Yakuza

Menanggapi hal tersebut, Fahmi mengeluarkan perbandingan menarik dengan memberi contoh Yakuza di Jepang. Menurutnya, kendati Yakuza secara alamiah adalah organisasi kejahatan, namun pemerintah Jepang mampu menemukan titik keseimbangan yang membuat Yakuza dapat menjadi semacam agen keamanan nasional.

Jake Adelstein dalam tulisannya Japan’s Yakuza aren’t Disappearing. They’re Getting Smarter juga memberikan pandangan yang sama dengan Fahmi. Menurutnya, dalam kurun waktu yang lama, tujuan pemerintah Jepang bukanlah menghapus Yakuza, melainkan menjaga sekitar 22 kelompok kejahatan terorganisir tersebut berada di bawah kendali dan tidak terlihat.

Tegasnya, Yakuza bukanlah perkumpulan rahasia, dan tidak dilarang oleh pemerintah. Bahkan, kita dapat menemukan alamat masing-masing markas kelompok tersebut di situs Badan Kepolisian Nasional Jepang. Para Yakuza memiliki kantor, kartu nama, dan juga lambang perusahaan. Mereka diatur dengan baik.

Menurut Fahmi, di satu sisi memang harus diakui bahwa Yakuza adalah organisasi kejahatan yang tentunya tidak dapat dibenarkan tindak tanduknya. Akan tetapi, kemampuan pemerintah Jepang dalam mengontrol Yakuza sekiranya adalah sesuatu yang patut dicontoh oleh Polri jika nantinya Pam Swakarsa benar-benar diaktualisasi.

Lanjut Fahmi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu terdapat aturan hukum yang jelas untuk membatasi sejauh mana kewenangan dari Pam Swakarsa. Fahmi misalnya merekomendasikan adanya Undang-Undang tentang Industri Keamanan.

Pasalnya, seperti yang diketahui, Pam Swakarsa di tahun 1998 justru dimanfaatkan untuk meredam suara demonstrasi, khususnya para mahasiswa. Kasarnya, mereka adalah tukang pukul.

Backlash Memori Kolektif?

Di sini, menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa PAM Swakarsa tetap ingin dihidupkan, padahal memori kolektif 1998 masih hangat di ingatan publik. Pun begitu dengan mereka yang sekadar mengetahuinya melalui berbagai pustaka dan berita.

Pasalnya, kendatipun Pam Swakarsa yang nantinya terbentuk akan berbeda dengan Pam Swakarsa di 1998, memori kolektif yang ada dapat menciptakan backlash untuk kepolisian ataupun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Henry L. Roediger dan K. Andrew DeSoto dalam tulisannya The Power of Collective Memory: What do large groups of people remember—and forget? menyebutkan bahwa memori kolektif, khususnya yang buruk, dapat memengaruhi masyarakat dalam melihat realitas kekinian.

Memori kolektif terkait Century of Humiliation (Abad Penghinaan), misalnya, disebut memengaruhi ambisi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon dan berani melawan dominasi Amerika Serikat (AS).  Abad Penghinaan sendiri terjadi pada tahun 1839-1949 ketika Tiongkok menjadi ‘mainan’ bagi kekuatan-kekuatan Barat dan Jepang.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?

Ada pula kasus 9/11 di AS yang membuat negara-negara Barat, khususnya negara Paman Sam memiliki ketakukan yang berlebihan terhadap Islam karena dinilai sebagai agama teroris. Sampai saat ini, Islamofobia masih menjadi diskursus hangat internasional.

Singkatnya, memori kolektif tentang Pam Swakarsa dapat membuat citra Polri semakin menurun di tengah masyarakat. Terlebih lagi, Kapolri Listyo Sigit yang menginisiasinya dapat pula membuat Presiden Jokowi terkena imbasnya.

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo tersebut disebut memiliki kedekatan emosional dengan Listyo Sigit yang pernah menjadi ajudannya pada tahun 2014-2016. Oleh karenanya, dapat saja dipahami publik bahwa pembentukan Pam Swakarsa mendapatkan restu dari Presiden. Alhasil, memori kolektif yang buruk tentang Pam Swakarsa juga dapat menurunkan citra Presiden Jokowi nantinya.

Pada akhirnya, kita hanya dapat menanti bagaimana kelanjutan pengaktifan kembali Pam Swakarsa ini. Mari menanti. (R53)   

PinterPolitik.com

Reborn alias lahir kembali. Istilah ini mungkin lekat dengan kondisi ketika sesuatu atau seseorang mengalami pembaruan. Ibaratnya mendapatkan kembali kesempatan kedua untuk mengubah nasib atau jalan hidup.

Mungkin hal inilah yang sedang diupayakan terjadi pada Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa alias Pam Swakarsa. Buat yang belum tahu, Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengungkapkan wacana tersebut saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri bersama Komisi III DPR RI.

Baca Juga: UU Ciptaker, Awal Plutokrasi Indonesia?

Pam Swakarsa sendiri adalah semacam pasukan yang direkrut dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan tugas-tugas membangun ketertiban bersama.

Wacana ini juga sempat diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah meneken peraturan mengenai Pam Swakarsa dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020.

Dalam aturan itu masyarakat sipil akan dilibatkan dalam Pam Swakarsa yang akan tergabung dalam Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling).

Nah, rencana ini mendapat protes dari berbagai pihak. Banyak yang menyebutkan bahwa ini mengingatkan kembali pada Pam Swakarsa yang ada di akhir era Orde Baru.

Secara spesifik, beberapa sumber bahkan menyebut Pam Swakarsa dulu adalah bentukan Jenderal TNI Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Mereka dikerahkan untuk menghalau demonstrasi mahasiswa dan para aktivis yang menolak Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1998.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Pam Swakarsa kala itu dipersenjatai dan diduga mendapat dukungan dari kalangan militer. Wih, ngeri cuy.

Menariknya, sumber-sumber yang lain juga menyebutkan bahwa Pam Swakarsa adalah hulu dari beberapa ormas, salah satunya Front Pembela Islam alias FPI. Ini misalnya disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Wih, jadi pemerintah membubarkan FPI untuk kemudian didirikan lagi dalam bentuk Pam Swakarsa? Hmm, agak muter-muter gimana gitu ya. Uppps.

Yang jelas, wacana pembentukan Pam Swakarsa emang perlu ditinjau lebih dalam. Soalnya, jangan sampai organisasi yang demikian ini malah menimbulkan trauma di masyarakat. Ujung-ujungnya, sesuatu yang di-reborn ini malah menimbulkan masalah.

Mungkin bisa meniru grup band Padi. Setelah sempat vakum, kini mereka makin solid dengan nama Padi Reborn. Nah, itu baru reborn yang sesungguhnya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sekitar satu tahun yang lalu, mantan perwira tinggi TNI Kivlan Zen sempat menghebohkan publik karena menggugat eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ke pengadilan atas tuduhan kasus korupsi.

Menariknya, gugatan Kivlan tersebut berkaitan dengan kasus yang sudah cukup lama, yakni mengenai Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa yang eksis saat masa transisi rezim Orde Baru menuju era reformasi.

Dalam gugatannya, Kivlan menyebut dirinya sempat mendapat perintah dari Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk membentuk organisasi PAM Swakarsa. Ia mengaku hanya diberi modal Rp 400 juta untuk menjalankan misinya itu.

Namun, karena dijanjikan akan mendapat jabatan tinggi di ABRI, Kivlan rela menutupi kekurangan dana tersebut dengan uang prbadinya. Dia mengklaim pembentukkan PAM Swakarsa dengan jumlah mencapai 30 ribu orang menghabiskan dana hingga Rp 8 miliar.

Setelah misi PAM Swakarsa selesai, Kivlan menyebut janji diberi posisi di ABRI tak kunjung terealisasi. Ia lantas menagih kekurangan dana pembentukan PAM Swakarsa kepada Presiden B.J Habibie yang kala itu didapuk menggantikan Presiden Soeharto.

Namun, menurut pengakuan Kivlan, Habibie telah memberikan uang operasional pembentukan PAM Swakarsa kepada Wiranto. Pemberian uang tersebut turut disaksikan mantan Menteri Koperasi, almarhum Adi Sasono, dan Jimly Asshiddiqie. Inilah yang menjadi dasar tuntutan Kivlan terhadap Wiranto.

Namun, belum juga gugatan Kivlan mencapai konklusinya, polemik PAM Swakarsa kembali muncul ke ranah publik belakangan ini. Hal ini berawal dari terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) RI Nomor 4 tahun 2020 oleh Kapolri Jenderal Idham Azis beberapa waktu lalu.

Dalam beleid tersebut, Idham kembali menghidupkan istilah PAM Swakarsa sebagai satuan keamanan lingkungan yang mendapat pengukuhan untuk mendukung kerja-kerja kepolisian. Penggunaan istilah tersebut lantas memantik kritik dari sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Polri dituding tengah menghidupkan kembali ketakutan masa lalu dengan menghidupkan kembali PAM Swakarsa.   

Istilah ini memang mendapatkan sentimen minor dari publik. Ini tak bisa dilepaskan dari kiprah organisasi tersebut yang dianggap menjadi alat Orde Baru untuk membendung arus demonstrasi.

Sejumlah Ormas yang tergabung ke dalam organisasi PAM Swakarsa di tahun 1998 adalah Pemuda Pancasila, FKPPI, Pemuda Panca Marga dan Banser. Negara saat itu dituding mengadu domba masyarakat sipil karena organisasi ini kerap berbenturan dengan massa pro reformasi.

Eksistensi PAM Swakarsa juga mendapat penolakan dari sejumlah tokoh politik kala itu, seperti Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais. Organisasi ini juga kerap dikait-kaitkan dengan sejarah lahirnya Front Pembela Islam (FPI).

Meski Polri sudah melakukan pembelaan dengan menyebut istilah yang digunakan saat ini tak ada sangkut pautnya dengan yang terjadi di tahun 1998, namun penggunaan nama PAM Swakarsa kadung menimbulkan polemik di masyarakat.

Lantas yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan Polri menghidupkan kembali wacana PAM Swakarsa?

Community Policing

Mengacu pada Perpol nomor 4/2020, PAM Swakarsa merupakan suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Singkatnya, istilah ini merujuk pada pelibatan masyarakat dalam penegakan keamanan dan ketertiban umum.

Konsep pelibatan elemen masyarakat dalam kerja-kerja kepolisian sebenarnya bukan barang baru. Di beberapa negara konsep ini dikenal dengan istilah community policing atau pemolisian komunitas.

Dennis Rosenbaum dalam bukunya yang berjudul The Challenge of Community Policing mengatakan model pemolisian komunitas menekankan pada kemitraan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Model ini memungkinkan terjadinya kerja sama antara masyarakat dan polisi dalam pencegahan kejahatan dan berbagai macam gangguan ketertiban lainnya.

Pencegahan kejahatan yang menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat disebut dengan isitilah community crime prevention. Pencegahan kejahatan dengan pola ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan langkah yang dilakukan tanpa adanya kemitraan dengan masyarakat.

Untuk memahami bagaimana relasi antara penegakan ketertiban dan pencegahan kejahatan saling berkaitan, George L Kellng dan James Q Wilson mengajukan konsep yang dikenal dengan istilah broken windows theory atau teori jendela rusak. Mereka, dalam buku yang berjudul Fixing The Broken Windows, mengumpamakan jika sebuah jendela rumah pecah atau rusak dibiarkan saja, maka akan menimbulkan kesan adanya ketidakpedulian. Hal tersebut dapat memicu datangnya kerusakan-kerusakan lain.

Mereka lantas menjabarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki jendela yang rusat tersebut. Di antaranya menangani ketidaktertiban para pelanggar hukum minor, memberikan informasi kepada polisi untuk mengungkap kejahatan, hingga melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, maka memperbaiki jendela yang rusak dapat diibaratkan sebagai suatu kegiatan kepolisian yang menekankan perpaduan segenap potensi masyarakat yang ada dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan pada tingkat paling awal.

Dengan adanya pemolisian komunitas, maka kepolisian bersama masyarakat dapat memperbaiki jendela yang rusak dengan cara bersama-sama mencegah kejahatan dan menangani gangguan sosial yang terjadi di lingkungannya agar dapat terselasaikan dan tidak tersebar lebih luas lagi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka program PAM Swakarsa yang menekankan pada bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengemban fungsi kepolisian di masyarakat, dapat dimaknai sebagai usaha Polri dalam menjalankan konsep pemolisian komunitas. Hal ini juga bisa dianggap sebagai usaha pencegahan kejahatan yang berbasis masyarakat (community crime prevention).

Lalu apakah ini berarti PAM Swakarsa yang tengah dihidupkan Polri tak bisa serta merta disamakan dengan PAM Swakarsa yang ada di tahun 1998?

Berbeda dengan 1998?

Pasal 2 Perkap 4/2020 dijelaskan bahwa PAM Swakarsa bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono juga menyebut bahwa aturan ini sebenarnya sudah lama ada.

Aturan tersebut, lanjut Awi, merupakan perubahan peraturan setelah dilakukan evaluasi di tubuh Korps Bhayangkara. Salah satunya untuk menyelesaikan persoalan jumlah personel Polri yang tak seimbang dengan jumlah penduduk.

Mengacu pada penjelasan Awi, maka dapat dilihat bahwa Perpol 4/2020 tersebut bisa dimaknai dalam kacamata hukum responsif. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku mereka yang berjudul Law and Society in Transition mengatakan bahwa hukum responsif menekankan pada pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan dan kepentingan sosial. Selain itu sistem ini juga menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Tipe hukum responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.

Jika diamati lebih jeli, Perpol nomor 4 tahun 2020 mengatur dengan detail bagaimana proses perekrutan, pembinaan, hingga tugas pokok dan fungsi dari PAM Swakarsa. Contohnya, dalam Pasal 3 Perpol tersebut mengatakan bahwa mereka yang bisa bergabung dalam PAM Swakarsa adalah Satuan Pengamanan (Satpam), Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling), serta petugas keamanan yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal seperti Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan, hingga mahasiswa Bhayangkara.

Selain itu, Perpol ini juga mengatur dengan jelas bagaimana persyaratan dan tes yang harus dilalui oleh calon satuan PAM Swakarsa. Misalnya lulus tes kesehatan, psikotes, bebas narkoba, hingga memiliki batas minimal jenjang pendidikan.

Jika melihat aturan-aturan tersebut, PAM Swakarsa yang diatur dalam Perpol tersebut memang berbeda jauh dengan PAM Swakarsa yang ada di tahun 1998, yang mana pada saat itu diisi oleh ormas-ormas dan tidak memiliki kualifikasi yang jelas. Adapun polemik yang bergulir saat ini terjadi lebih karena penggunaan istilah yang bersinggungan dengan pengalaman buruk di masa lalu.

Namun di luar persoalan istilah, substansi dari PAM Swakarsa sendiri sebenarnya dapat dimaknai sebagai kemitraan Polri dengan elemen masyarakat yang selama ini sudah biasa dilakukan. Adapun aturan-aturan yang tertuang dalam Perpol teranyar tersebut hanya menyempurnakan landasan hukum terkait proses perekrutan anggota keamanan dari elemen masyarakat sebagai respons adanya persoalan keterbatasan jumlah personel polisi.

Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kiranya kurang tepat menyamakan PAM Swakarsa dalam Perpol nomor 4/2020 dengan PAM Swakarsa yang eksis di tahun 1998. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri juga, wacana ini tetap meninggalkan sejumlah persoalan krusial, misalnya terkait pengelolaan dana dan pengawasan program tersebut. Maka untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran, pengawasan publik yang ketat tetaplah dibutuhkan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah terpaan pandemi virus Corona (Covid-19), berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok tersebut. Mulai dari penerapan social distancing, yang sekarang telah diubah menjadi physical distancing, hingga pada penerapan work from home (WFH) dan kuliah online.

Terbaru, untuk mencegah penularan Covid-19, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan membebaskan – melalui hak asimilasi – 30 ribu narapidana dewasa dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana yang terkait dengan PP tersebut adalah narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotroprika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Tidak hanya adanya syarat narapidana tidak boleh terkait dalam kejahatan-kejahatan tersebut, narapidana yang dibebaskan juga harus telah menjalani masa tahanan tertentu, yakni setengah masa tahanan bagi narapidana anak, dan dua per tiga masa tahanan bagi narapidana dewasa.

Selain untuk mencegah penularan Covid-19 karena selama ini lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Pembebasan itu juga memiliki motif ekonomi karena disebut dapat menghemat anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sampai dengan Rp 260 miliar. Di tengah besarnya kebutuhan keuangan negara untuk memberikan stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, motif ekonomi tersebut, tentunya menjadi begitu masuk akal.

Akan tetapi, menilik pada angka jumlah narapidana yang dibebaskan, menariknya, entah kebetulan atau tidak, angka tersebut sama dengan jumlah Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa yang dibentuk oleh mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen atas perintah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang dulu menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1998.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Pam Swakarsa sendiri adalah kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada tahun 1998 lalu.

Selain karena adanya kesamaan angka, konteksnya menjadi semakin menarik karena sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan dapat diterapkannya darurat sipil apabila diperlukan. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Kebijakan yang Ganjil?

Pada konteks pencegahan penularan Covid-19 ataupun untuk melakukan penghematan anggaran, tentunya kebijakan untuk membebaskan 30 ribu narapidana tersebut menjadi suatu hal yang positif. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih dalam, tampaknya kebijakan tersebut memiliki tanda tanya tersendiri.

Pertama, jika benar pembebasan tersebut bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, maka angka 30 ribu tersebut menjadi riskan, dan tampaknya cukup sia-sia. Pasalnya, sebagaimana keterangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Desember 2018 lalu, penghuni lapas di Indonesia disebut mencapai 256.273 narapidana, padahal kapasitas hunian hanya mencapai 126.164 narapidana.

Artinya, perlu adanya pengurangan sebanyak 130.109 narapidana untuk menciptakan keadaan ideal di lapas agar terjadi social distancing atau physical distancing.

Dengan kata lain, argumentasi pembebasan tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kelebihan kapasitas lapas menyisakan tanda tanya tersendiri karena lapas tetap mengalami surplus 100.109 narapidana.

Kedua, bertolak pada motif ekonomi, jika pembebasan 30 ribu narapidana dapat menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar, maka pembebasan 130.109 narapida dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan memberikan pertanyaan sederhana, untuk apa hanya mengincar keuntungan yang lebih sedikit, jika keuntungan yang lebih besar dapat diraih?

Ketiga, dengan dipertahankannya Wiranto di lingkaran istana, tentu itu menjadi suatu indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi memang menaruh kepercayaan terhadapnya. Dengan kata lain, hal tersebut juga mencuatkan tanda tanya, apakah Pam Swakarsa yang menurut Kivlan Zein dibentuk atas perintah Wiranto, saat ini sedang berusaha untuk dibentuk kembali dengan elemen para narapidana yang dibebaskan tersebut?

View this post on Instagram

Jokowi sebut #daruratsipil perlu diterapkan, guna atasi penyebaran #covid_19 #pinterpolitik #indonesiamelawancorona #dirumahsaja #sosialdistancing #tetapdirumah

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 10:18pm PDT

Wiranto sendiri, dalam beberapa kesempatan, selalu memberikan jawaban diplomatis terkait apakah benar ia merupakan aktor di balik Pam Swakarsa.

Kemudian, konteks kemungkinan dibentuk kembalinya Pam Swakarsa ini menjadi semakin menarik karena di lingkaran istana juga terdapat Moeldoko. Pasalnya, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Moeldoko merupakan sosok yang dekat dengan Wiranto.

Menurut Fahmi, Moeldoko pernah menjadi asisten pribadi Wiranto di masa lalu. Selain itu, bergabungnya Kepada Staf Kepresidenan itu ke Partai Hanura pada 2016 lalu juga disebut karena kedekatan keduanya.

Dengan kata lain, jika benar hubungan Moeldoko dan Wiranto begitu dekat, boleh jadi, Moeldoko juga mengetahui strategi pengamanan masyarakat ala Wiranto, seperti membentuk Pam Swakarsa.

Selain itu, dengan Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti yang betugas mengamankan DKI Jakarta saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, tentu membuatnya memiliki kemampuan teknis dalam melakukan operasi pengamanan.

Akan tetapi, adanya keganjilan dan kebetulan tersebut, tentunya tidak dapat menjadi justifikasi bahwa Pam Swakarsa memang akan dibentuk kembali. Namun, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Jerman Ernst Cassier bahwa manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang memproduksi simbol, tentunya itu membuat tanda-tanda yang telah disebutkan tersebut melahirkan simbol-simbol atau interpretasi tersendiri.

Semiotika Charles Sanders Pierce

Untuk tanda-tanda yang telah didapatkan tersebut, maka perlu diperlukan pisau analisis yakni teori semiotika untuk menelaahnya. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan manusia dapat dilihat sebagai suatu tanda, yakni sesuatu yang dapat diberi makna.

Pada tulisan ini, akan digunakan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. Pierce adalah tokoh semiotika dari kalangan pragmatis yang melihat tanda sebagai “sesuatu yang mewakili sesuatu”. Menurutnya, tanda adalah apa yang ditangkap oleh indera manusia kemudian melalui proses kognitif diterjemahkan ke dalam suatu makna.

Teori Semiotika Pierce disebut sebagai teori yang bersifat trikotomis karena melibatkan tiga segi, yakni representamen, objek, dan interpretan. Fenomena yang pertama kali ditangkap oleh manusia disebut dengan “representamen”, sedangkan proses kognitif yang terbentuk dari penangkapan itu disebut dengan “objek”. Dan proses hubungan dari representamen ke objek disebut semiomis, yang kemudian berlanjut ke dalam proses penafsiran atau “interpretan”.

View this post on Instagram

Apa #daruratsipil itu? #politik #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:00am PDT

Berbeda dengan teori semiotika lainnya – seperti teori Semiotika Ferdinand de Saussure – yang hanya menginterpretasi dalam satu proses, teori semiotika Pierce memiliki keunggulan karena interpretasinya melibatkan dua proses.

Kembali terhadap dugaan dibentuknya kembali Pam Swakarsa, dengan menggunakan teori semiotika trikonomis dari Pierce, maka akan didapatkan suatu simpulan yang cukup menarik.

Pertama, pada segi “representamen” atau fenomena yang pertama kali ditangkap, itu adalah pembebasan 30 ribu narapidana. Dan di sekitar Presiden Jokowi terdapat sosok militer, yakni Wiranto dan Moeldoko.

Kedua, pada segi “objek”, didapatkan  pemahaman bahwa pembebasan 30 ribu narapidana tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 dan menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar. Dan juga didapatkan pemahaman bahwa Wiranto dan Moeldoko adalah sosok berpengaruh yang ada ketika Pam Swakarsa dibentuk.

Ketiga, pada segi “interpretan”, didapatkan interpretasi bahwa alasan pencegahan penularan dan penghematan anggaran tersebut memiliki keganjilan tersendiri. Lalu, didapatkan pula interpretasi bahwa jumlah Pam Swakarsa yang dibentuk pada 1998 sama dengan jumlah narapidana yang dibebaskan.

Dengan demikian, dari kedua proses tersebut didapatkan interpretan bahwa terdapat kemungkinan bahwa 30 ribu narapidana yang dibebaskan ditujukan untuk membentuk Pam Swakarsa. Apalagi, interpretan yang telah terbentuk tersebut juga semakin kuat dengan adanya rencana penerapan darurat sipil yang beberapa waktu lalu diutarakan oleh Presiden Jokowi.

Pada akhirnya, menggunakan teori semiotika Pierce, kita dapat menjumpai bahwa interpretasi pembebasan 30 ribu narapidana tersebut dapat merujuk pada dibentuknya lagi Pam Swakarsa guna untuk menghadapi potensi gejolak sosial yang nantinya mungkin terjadi. Akan tetapi, tentunya simpulan tersebut hanyalah interpretasi belaka. Seperti halnya diktum dalam posmodernisme, tidak akan pernah terdapat suatu simpulan yang tunggal atau pasti benar. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.