Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

PinterPolitik.com

“In bargaining, the commitment is a device to leave the other party no choice but to comply.” – Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (Harvard University Press, 1960)

Cupin menyesap kopi hitamnya perlahan sambil menatap tajam layar ponsel yang terus menampilkan rentetan tajuk berita internasional. Narasi utama yang mendominasi beranda media sosialnya hari itu adalah ulasan sinis mengenai kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Washington.

Langkah mengejutkan Prabowo yang resmi bernaung di bawah payung lembaga Board of Peace bentukan Donald Trump yang kini telah terbentuk secara definitif, memicu gelombang protes. Banyak pengamat amatir yang secara reaktif menuduh bahwa manuver tersebut merupakan bentuk pengkhianatan mutlak terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Namun, Cupin merasa ada sebuah celah logika yang sangat besar dari amarah publik yang sedang mendidih di berbagai platform diskusi tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa membaca langkah strategis seorang pemimpin negara tidak bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan kacamata moralitas yang hitam-putih.

Tuduhan pragmatisme ini bermula dari asumsi dangkal bahwa kehadiran Prabowo di meja perundingan elite itu adalah bentuk ketundukan pada agenda besar Zionis. Opini publik dengan cepat membingkai narasi bahwa iming-iming investasi global dan janji normalisasi ekonomi telah membutakan arah kompas diplomasi Republik Indonesia.

Bagi Cupin, narasi linier yang beredar ini terasa terlalu naif dan mengabaikan fakta betapa kompleksnya papan catur geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia sangat meyakini bahwa manuver diplomasi Prabowo menembus ring satu Board of Peace bukanlah sebuah karpet merah, melainkan sebuah ranjau strategis.

Dalam sunyinya kedai kopi di sudut ibu kota itu, Cupin merenungkan betapa seringnya masyarakat terjebak pada ilusi bahwa berdialog sama dengan menyerah kalah. Padahal, sejarah peradaban dan rentetan konflik dunia selalu membuktikan bahwa infiltrasi tingkat tinggi ke dalam struktur lawan adalah metode terbaik untuk meruntuhkan agenda mereka dari dalam.

Keberadaan Board of Peace memang secara historis didesain untuk menguntungkan pihak tertentu, tetapi kehadiran kepala negara penyeimbang yang vokal justru akan membalikkan seluruh keadaan. Cupin membayangkan betapa terkejutnya para pelobi internasional di Washington saat menyadari Prabowo datang bukan untuk mengamini, melainkan untuk membajak arah perundingan tersebut.

Buku-buku sejarah diplomasi yang teronggok di meja Cupin selalu mengajarkan bahwa pragmatisme terukur adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada idealisme yang buta. Ia tersenyum tipis menyadari bahwa publik Indonesia mungkin sedang menyaksikan salah satu sandiwara diplomasi tingkat tinggi yang paling brilian di abad ini.

Di balik layar keriuhan publik yang bising, sebuah desain besar sedang dirajut dengan sangat hati-hati demi memastikan posisi tawar Jakarta berada di puncak absolut. Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merangkai ulang seluruh kepingan teka-teki geopolitik yang berserakan di hadapannya menjadi sebuah tesis yang utuh.

Apakah Israel benar-benar memegang kendali penuh atas lembaga perdamaian yang digagas oleh sekutu utama mereka di ranah global tersebut? Ataukah manuver berani Prabowo memasukki meja KTT ini justru menjadi awal dari mimpi buruk diplomasi bagi Tel Aviv yang tak pernah diproyeksikan sebelumnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bayang-bayang Militer di Gaza

Pikiran Cupin kemudian beralih pada wacana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza yang kini status komitmennya dikabarkan sudah hampir final. Dalam benak analitisnya, kehadiran ribuan tentara berseragam lengkap di perbatasan konflik bukanlah sekadar simbol solidaritas kemanusiaan biasa yang bisa dipandang sebelah mata.

Langkah pengerahan kekuatan militer ini adalah sebuah proyeksi kekuatan yang secara langsung menusuk tepat di jantung persepsi ancaman keamanan nasional Israel. Negara tersebut selama ini sangat mengandalkan isolasi geografis dan superioritas persenjataan untuk menjaga ketenangan psikologis warganya dari kepungan negara-negara mayoritas Muslim.

Analisis Cupin seketika terhubung dengan sebuah argumen bernas yang diuraikan oleh Stephen Walt dalam karya akademiknya yang sangat fenomenal berjudul The Origins of Alliances. Dalam literatur Hubungan Internasional tersebut, Walt secara komprehensif menjelaskan bagaimana sebuah negara merespons ancaman bukan hanya berdasarkan kekuatan tempur agregat lawan, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan niat agresif.

Melalui kacamata teori Walt tersebut, Cupin menilai bahwa manuver penempatan pasukan dari Asia Tenggara secara drastis mengubah kalkulasi kedekatan geografis ancaman bagi Tel Aviv. Negara kepulauan yang selama ini hanya bisa melontarkan kecaman dari jarak ribuan kilometer, tiba-tiba memproyeksikan kekuatan fisik yang nyata tepat di halaman depan rumah sang lawan.

Bagi para perumus strategi militer Israel, pasukan perdamaian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah sebuah variabel tak terduga yang sangat merepotkan. Mereka sadar betul bahwa insiden sekecil apa pun yang merugikan pasukan tersebut dapat memicu eskalasi politik berantai yang tidak akan mampu dibendung oleh kekuatan adidaya mana pun.

Cupin mengilustrasikan dalam pikirannya mengenai kepanikan yang mungkin mendera ruang rapat kabinet perang Israel saat menganalisis potensi pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Kepastian kehadiran fisik pasukan militer gabungan yang dipelopori Indonesia tersebut bukan lagi sekadar retorika normatif di mimbar PBB, melainkan wujud nyata dari ancaman laten yang mengintai setiap pergerakan mereka.

Secara psikologis, keberangkatan tentara penjaga perdamaian ke wilayah konflik tersebut meruntuhkan narasi hegemonik Israel bahwa mereka sama sekali tidak tersentuh oleh kekuatan dari luar Timur Tengah. Entitas yang terbiasa mendikte syarat-syarat keamanan di sekitarnya itu kini harus berhadapan dengan tembok pertahanan dari negara yang secara konstitusional menolak mengakui eksistensi mereka.

Analisis Cupin semakin tajam ketika ia menyadari bahwa pasukan militer ini sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen penekan yang tidak bisa diusir begitu saja menggunakan instrumen hukum internasional. Israel sepenuhnya terjebak dalam dilema buta; menyerang pasukan berarti melakukan bunuh diri politik massal, namun membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menerima pengawasan militer secara permanen.

Keputusan pengiriman yang hampir final ini seolah membuktikan bahwa instrumen kemanusiaan dapat dialihfungsikan menjadi kekuatan gentar yang melampaui efek destruktif dari rentetan misil balistik sekalipun. Cupin menghela napas panjang melihat betapa elegan namun mematikannya strategi penempatan proksi keamanan di wilayah yang selama ini menjadi titik buta keangkuhan lawan.

Mungkinkah kehadiran ribuan sepatu laras tentara di tanah konflik ini menjadi kartu truf absolut yang selama ini dicari untuk menundukkan arogansi keamanan Tel Aviv? Dan bagaimana instrumen militer yang dikemas rapi dalam bungkus perdamaian ini pada akhirnya bertransformasi menjadi senjata negosiasi yang paling ditakuti?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jerat Presisi Diplomasi Sandera?

Menyadari adanya benang merah antara partisipasi Prabowo di struktur resmi Board of Peace dan kepastian pengiriman pasukan ke Gaza, Cupin langsung mengarahkan analisisnya pada konsep diplomasi tingkat tinggi. Ia menarik kesimpulan tajam bahwa strategi yang sedang dimainkan saat ini adalah sebuah bentuk diplomasi sandera yang bertujuan memojokkan Israel dari segala penjuru mata angin.

Konsep diplomasi sandera yang dipikirkan Cupin sama sekali tidak bermakna penyanderaan nyawa secara fisik, melainkan penahanan kepentingan geopolitik yang sangat krusial bagi masa depan Israel. Tel Aviv saat ini sangat mendambakan normalisasi hubungan dengan dunia Islam untuk mendapatkan legitimasi mutlak, dan Jakarta secara cerdas mengantongi kunci emas dari pintu pengakuan tersebut.

Cupin dengan cermat menghubungkan fenomena geopolitik ini dengan pemikiran brilian Thomas Schelling yang tertuang dalam karyanya yang sangat berpengaruh berjudul The Strategy of Conflict. Schelling dalam karyanya tersebut mengelaborasi secara detail bagaimana kekuatan untuk menyakiti atau menahan sesuatu yang berharga dapat direkayasa menjadi daya tawar yang absolut dalam sebuah konflik terbuka.

Berdasarkan fondasi teori Schelling, Cupin melihat dengan jelas bahwa sandera yang sedang ditahan oleh Prabowo adalah impian legitimasi internasional dan jaminan rasa aman yang sangat didambakan oleh Israel. Pesan tersirat yang dikirimkan sangatlah lugas: keamanan Israel hanya akan diakui dan dihormati jika hak fundamental atas kemerdekaan Palestina direalisasikan tanpa syarat tambahan saat ini juga.

Jika pihak lawan bersikeras menolak syarat mutlak tersebut, mereka dipastikan akan kehilangan momentum bersejarah untuk berdamai dengan raksasa Asia dan harus terus hidup dalam bayang-bayang ancaman perbatasan. Cupin menggelengkan kepala penuh kekaguman melihat bagaimana posisi non-blok yang selama bertahun-tahun dianggap pasif, kini dipelintir menjadi instrumen koersi yang memaksa lawan berlutut pada pilihan yang menyakitkan.

Keterlibatan penuh Prabowo di dalam organisasi Board of Peace ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara strategis untuk memikat target agar bersedia masuk ke dalam perangkap negosiasi yang sesungguhnya. Saat mereka merasa menang di atas kertas kesepakatan elite Washington, jerat diplomasi sandera ini justru akan ditarik dengan kekuatan penuh hingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk sekadar bermanuver.

Pendekatan ini jauh melampaui taktik perlawanan frontal yang selama ini terbukti sering berujung pada kebuntuan berdarah tanpa solusi rasional di level akar rumput. Ini adalah puncak evolusi dari realpolitik yang dipahami Cupin; sebuah taktik mematikan di mana senyum koperatif di meja diplomasi dengan rapi menyembunyikan todongan senjata strategis yang terkokang sempurna.

Menganalisis arsitektur strategi yang begitu rapi ini, Cupin merasa optimis bahwa supremasi negosiasi saat ini sepenuhnya berada di tangan pemimpin yang mampu memanipulasi persepsi ancaman. Ia mencatat dalam benaknya bahwa diplomasi bukanlah kompetisi untuk terlihat paling suci, melainkan perlombaan untuk mendikte hasil akhir melalui penguasaan atas kelemahan terbesar pihak lawan.

Pada akhirnya, dinamika konflik global yang teramat kompleks ini selalu menuntut kemampuan analitis yang jernih untuk membaca niat tersembunyi di balik setiap manuver politik yang tampak berlawanan arah. Keberanian mengambil risiko dengan menempatkan diri di pusat pusaran diplomasi lawan adalah bukti kedewasaan strategis yang esensial, demi tercapainya perdamaian sejati yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan. (A43)

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Mungkinkah ini kesempatan untuk menjadi jembatan atau malah masuk ke jebakan?

PinterPolitik.com

“It is how limited structural power is compensated for: by setting the playing field early and ensuring others want to play your game. You articulate clearly and early.” — @bagus_muljadi di X (31/1/2026)

Cupin menyesap latte-nya sambil mengamati layar ponsel yang menampilkan berita besar tentang langkah strategis Indonesia di panggung dunia. Kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk terlibat dalam inisiatif Board of Peace (BoP) menjadi topik hangat yang membakar semangat nasionalisme di lini masa.

Bagi Cupin, mahasiswa yang gemar mengamati dinamika politik global, keputusan ini bukanlah langkah sembarangan, melainkan sebuah manuver berani yang patut diapresiasi. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah gelanggang tempat keputusan-keputusan besar dibuat.

Tentu saja, kehadiran forum ini memantik diskusi hangat mengenai siapa saja yang duduk di meja bundar tersebut. Isu yang paling sensitif dan menguras emosi publik adalah potensi kehadiran perwakilan Israel dalam satu forum multilateral yang sama.

Namun, Cupin melihat pemerintah tampaknya memahami bahwa untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, mediator tidak bisa hanya berbicara dengan satu sisi saja. Kehadiran Indonesia di sana justru dimaknai sebagai upaya “menjemput bola” untuk membela kepentingan Palestina langsung di depan mata pihak lawan.

Alih-alih memboikot forum dan membiarkan narasi didominasi oleh pihak lain, Indonesia memilih jalan terjal diplomasi untuk menyuarakan hak-hak Palestina secara lantang. Ini mengingatkan Cupin pada prinsip bahwa perdamaian tidak dibuat dengan teman, melainkan dengan musuh.

Perdebatan di kepala Cupin bukan lagi soal “pantas atau tidak”, melainkan seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Langkah ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa isolasi diplomatik tidak selamanya menjadi solusi efektif dalam konflik modern.

Dengan bergabungnya Indonesia, harapan agar suara Global South tidak lagi diabaikan menjadi semakin nyata. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi agenda utama pembahasan.

Cupin membayangkan para diplomat kita sedang bekerja keras menyiapkan argumen-argumen tajam untuk melindungi kepentingan saudara-saudara di Palestina. Keberanian untuk duduk tegak di tengah kompleksitas geopolitik ini menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia.

Tidak mudah bagi negara mana pun untuk menavigasi jebakan-jebakan protokol internasional yang penuh intrik. Namun, antusiasme publik yang mendukung peran aktif Indonesia menjadi bahan bakar moral yang kuat.

Cupin melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap naik kelas dari sekadar negara berkembang menjadi kekuatan penyeimbang global. Kita tidak lagi hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga turut merancang arsitektur perdamaian itu sendiri.

Meskipun tantangan di depan mata sangat besar, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi kunci penyelesaian konflik Palestina tetap menyala. Langkah awal sudah diambil, dan dunia kini menunggu gebrakan selanjutnya dari Jakarta.

Namun, di balik optimisme tersebut, Cupin mulai merenungkan kapasitas strategis yang kita miliki untuk mengubah arah angin. Apakah keberanian diplomatik ini cukup untuk melawan arus kepentingan adidaya yang sudah mengakar kuat?

Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia mengonversi kehadiran fisik di forum tersebut menjadi kebijakan nyata yang menguntungkan Palestina?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

DNA “Bandung Spirit” di BoP

Mencoba menyelami lebih dalam, Cupin membuka kembali catatan kuliahnya tentang teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Alexander Wendt, menekankan bahwa identitas negara adalah faktor krusial yang menentukan tindakannya.

Indonesia, sejak era KAA 1955, telah secara konsisten mengonstruksi identitasnya sebagai “jembatan” atau bridge-builder antar-peradaban. Pemerintah saat ini tampaknya sangat sadar akan modal sejarah tersebut dan sedang mengapitalisasinya melalui Board of Peace.

Bergabungnya Indonesia bukan sekadar kalkulasi untung-rugi materi, melainkan peneguhan identitas nasional sebagai juru damai dunia. Ini berbeda dengan negara middle power lain seperti Turki yang cenderung menggunakan pendekatan koersif atau India yang sangat pragmatis menjaga otonomi strategisnya.

Indonesia memainkan peran unik sebagai “kekuatan moral” yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk dalam konteks Palestina dan Israel. Dalam kacamata Role Theory dari K.J. Holsti, Indonesia sedang menjalankan peran sebagai “Active Independent” yang konsisten.

Pemerintah memahami bahwa menjadi jembatan berarti harus bersedia diinjak oleh kedua belah pihak demi menghubungkan dua tebing yang terpisah. Dalam kasus Palestina, Indonesia memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar suaranya di forum elit.

Kehadiran Indonesia di BoP adalah upaya untuk memastikan bahwa jembatan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina tidak diputus oleh kepentingan sepihak negara-negara Barat. Kita membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan yang sering kali absen dalam kalkulasi dingin realpolitik global.

Cupin melihat bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah norma internasional dari yang berbasis kekuatan (power-based) menjadi berbasis nilai (value-based). Alexander Wendt menyebutkan bahwa “anarki adalah apa yang negara persepsikan”, dan Indonesia sedang mencoba mengubah persepsi anarki itu menjadi kerja sama.

Diplomasi “jembatan” ini memungkinkan Indonesia untuk menyuntikkan agenda Palestina ke dalam diskusi tanpa harus terjebak dalam blok aliansi yang kaku. Kita bisa berbicara dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis, sekaligus merangkul negara-negara Arab dan Afrika.

Fleksibilitas inilah yang menjadi aset terbesar diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Tidak banyak negara yang memiliki privilese kepercayaan dari berbagai kutub kekuatan dunia seperti Indonesia.

Langkah ini juga membuktikan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak luntur, justru berevolusi ke tahap yang lebih taktis dan strategis. Menjadi jembatan bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mencari titik temu demi solusi dua negara.

Cupin merasa bangga bahwa bangsanya berani mengambil risiko politik demi sebuah cita-cita luhur konstitusi. Namun, ia juga sadar bahwa dalam teori konstruktivisme, sebuah identitas hanya akan valid jika diakui oleh pihak lain (intersubjective understanding).

Apakah negara-negara besar di dalam BoP benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra setara yang idenya patut didengar? Ataukah mereka hanya memandang kita sebagai pelengkap kuota representasi geografis semata?

Maka, pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat “beton” jembatan yang sedang dibangun oleh para diplomat kita? Dan apakah jembatan ini mampu menahan beban berat ekspektasi perdamaian yang diletakkan di pundak Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rule-Maker > Rule-Taker

Lamunan Cupin berlanjut ke dimensi yang lebih keras dan pragmatis, meninggalkan sejenak romantisme peran moral. Ia teringat pada pandangan para akademisi, seperti Bagus Muljadi, yang menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di balik institusi internasional.

Dalam kacamata ini, langkah pemerintah bergabung ke BoP adalah bentuk kecerdasan dalam membaca peta realpolitik. John Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, mengingatkan bahwa institusi internasional sering kali dibentuk untuk melayani kepentingan negara kuat.

Alih-alih menolak realitas ini, Indonesia justru memilih untuk masuk dan bermain di dalamnya demi kepentingan nasional dan Palestina. Pemerintah menyadari bahwa memprotes keputusan dari luar pagar jarang sekali mengubah hasil akhir.

Untuk bisa menolong Palestina secara efektif, Indonesia harus berada di ruang rapat saat aturan main sedang disusun. Konsep “bebas aktif” diterjemahkan secara progresif oleh pemerintah: bukan reaktif menunggu bola, tetapi proaktif membentuk agenda (shaping the agenda) sejak dini.

Inilah esensi dari diplomasi modern yang cerdas: articulate clearly and early. Indonesia tidak menunggu draf resolusi jadi baru berkomentar, tetapi ikut memegang pena saat draf itu ditulis.

Kritik yang mengatakan ini adalah jebakan mungkin melupakan bahwa ketidakhadiran justru adalah jebakan yang sesungguhnya. Jika Indonesia absen, nasib Palestina akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli pada aspirasi dunia Islam.

Pemerintah memahami bahwa dalam lanskap kekuasaan global, leverage atau daya tawar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan masuk ke lingkaran inti, Indonesia sedang membangun leverage tersebut, didukung oleh posisinya sebagai pemimpin alamiah di Asia Tenggara.

Fokus memperkuat pijakan di ASEAN adalah modal awal yang baik untuk berbicara lantang di level global. Kekuatan struktural yang terbatas dikompensasi dengan kelincahan diplomatik untuk memastikan orang lain mau bermain dengan aturan kita.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak naif dalam memandang geopolitik. Kita tahu bahwa norma dan hukum internasional sering kali tidak cukup untuk menghapus asimetri kekuatan militer.

Oleh karena itu, strategi masuk ke dalam sistem adalah cara terbaik untuk membelokkan arus kekuatan tersebut agar lebih adil. Ini adalah bentuk survival mode sekaligus offensive diplomacy untuk mengamankan kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Pemerintah sedang mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan soal siapa yang paling keras berteriak di jalanan, tapi siapa yang paling taktis bernegosiasi di meja perundingan. BoP adalah arena uji nyali dan uji otak bagi para arsitek kebijakan luar negeri kita.

Kehadiran Indonesia di sana adalah jaminan bahwa isu Palestina tidak akan terkubur di bawah tumpukan agenda hegemonik lainnya. Kita hadir untuk memastikan bahwa “jembatan” itu benar-benar mengantarkan pada perdamaian, bukan sekadar monumen kosong.

Pada akhirnya, dikotomi jebakan atau jembatan akan sangat bergantung pada seberapa piawai kita memainkan kartu yang kita pegang. Jika melihat keseriusan dan keberanian pemerintah saat ini, besar harapan bahwa BoP akan menjadi jembatan emas bagi peran Indonesia yang lebih sentral, sekaligus jalan pembuka bagi keadilan yang dinanti rakyat Palestina. (A43)

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel di pidatonya pada Sidang Umum PBB 2025. Mengapa solusi dua negara menjadi penting?

PinterPolitik.com

“Dapatkah kita tetap diam? Akankah tidak ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajarkan bahwa keluarga besar umat manusia mampu menjawab tantangan ini?” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI

Pada 23 September 2025, layar televisi di ruang tengah Cupin menampilkan siaran langsung Sidang Umum PBB. Di podium biru khas PBB, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara, yaitu pengakuan atas dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai.

Cupin, seorang penggemar isu-isu internasional, bersandar di sofa sambil mencatat poin penting di buku catatannya. Ia merenung, “Langkah ini diplomatis sekali, tapi pasti menuai perdebatan,” sambil menyeruput kopi panasnya.

Di Indonesia, pidato tersebut memang langsung memantik perdebatan: sebagian publik menganggap Prabowo terlalu lunak terhadap Israel, sedangkan pendukung Palestina khawatir ini mengabaikan hak-hak historis mereka. Cupin mengernyitkan dahi di depan televisi, mencoba memahami peta politik global yang rumit itu.

Sebaliknya, di kancah internasional, banyak yang memandang dukungan itu sebagai sikap moderat dan realistis untuk mengakhiri konflik panjang. Cupin menulis di catatan: “Diplomasi butuh jalan tengah—tapi apakah jalan tengah ini kokoh?”

Untuk memahami lebih dalam makna pidato ini, Cupin membuka buku-buku sejarah di mejanya. Ia sadar, untuk melihat signifikansi langkah Prabowo, ia perlu menelusuri akar gagasan solusi dua negara dan kerangka teori negosiasi internasional yang mendasarinya.

Pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara lebih bersifat simbolis diplomatik atau bermuatan strategi nyata? Dan bagaimana dukungan ini akan dipahami dalam teori negosiasi internasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Asal-usul Solusi Dua Negara

Cupin menatap layar televisi yang kini menayangkan dokumenter tentang sejarah konflik Israel–Palestina. Narasi dokumenter itu mengulang masa Mandat Britania, ketika ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina memuncak akibat imigrasi dan klaim tanah. Dalam The Peace Process: From Breakthrough to Breakdown, Afif Safieh menjelaskan bahwa gagasan pembagian wilayah ini muncul lewat Komisi Peel 1937, tetapi ditolak pihak Arab yang merasa hak-hak mereka diabaikan.

Gambar-gambar arsip PBB tahun 1947 muncul di layar: Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Israel dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai entitas internasional. Cupin mencatat cepat di bukunya: “PBB 1947—garis awal peta dua negara.”

Setelah Israel berdiri pada 1948, perang pecah dan ratusan ribu warga Palestina mengungsi; Cupin menatap layar yang menampilkan tenda-tenda pengungsi di gurun, menghela napas panjang membayangkan penderitaan itu. Meski demikian, pembentukan Israel tetap menjadi titik penting dalam dinamika konflik modern.

Dokumenter itu berlanjut ke Perjanjian Oslo 1993 yang memberikan harapan baru bagi lahirnya negara Palestina, meski kekerasan dan ketidakpercayaan terus membayangi. Catatan Cupin bertambah: “Harapan sering terkikis oleh kekerasan.”

Para pakar hukum seperti Susan M. Akram dan Michael Dumper dalam International Law and the Israeli-Palestinian Conflict menegaskan bahwa solusi dua negara bukan sekadar pembagian wilayah, tetapi juga pengakuan kedaulatan, status Yerusalem, hak pengungsi, dan batas wilayah 1967. Cupin berhenti menulis sejenak dan memandang televisi dengan tatapan kosong, menyadari betapa rumitnya lapisan konflik ini.

Karenanya, solusi dua negara adalah hasil kompromi sejarah, hukum, politik, serta kemanusiaan yang kompleks. Cupin menutup dokumenter itu dengan perasaan campur aduk, siap memikirkan bagaimana teori negosiasi bisa menjelaskan posisi ini.

Pertanyaan yang muncul sekarang: Jika solusi dua negara begitu kompleks dalam sejarah dan hukum, bagaimana gagasan itu bisa menjadi alat tawar dalam negosiasi? Dan apakah solusi dua negara dapat berfungsi sebagai BATNA yang kuat bagi pihak yang berkonflik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo’s BATNA?

Cupin kemudian mengganti saluran televisi ke program diskusi akademik yang membahas teori negosiasi internasional. Di sana disebutkan konsep BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement yang diperkenalkan oleh Roger Fisher dan William Ury dalam Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Cupin menulis di margin bukunya: “BATNA = jaring pengaman.”

BATNA yang kuat memberi posisi tawar lebih baik, sebab pihak tidak akan menerima kesepakatan yang lebih buruk daripada alternatifnya. Cupin menatap panelis di televisi yang mengibaratkan BATNA seperti “plan B” yang harus siap sebelum duduk di meja perundingan.

Dalam konflik Israel–Palestina, solusi dua negara bisa dipandang sebagai BATNA kedua belah pihak: jika negosiasi gagal, pembentukan dua negara tetap menjadi alternatif untuk pengakuan legal dan politik serta mencegah eskalasi konflik. Cupin menulis: “Dua negara = alternatif minimum untuk mencegah perang lebih parah.”

Walaupun tidak sempurna, solusi dua negara sebagai BATNA penting untuk mencegah kekerasan berkepanjangan. Cupin menatap layar televisi dan berkata dalam hati: “Setidaknya ada batas aman dalam konflik.”

BATNA itu perlu terus diperkuat melalui diplomasi, dukungan internasional, dan legitimasi politik-hukum yang berkelanjutan. Cupin menggambar garis besar peta Timur Tengah di bukunya, menandai titik-titik pertemuan yang bisa memperkuat “alternatif terbaik” itu.

Akhirnya, dukungan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara dapat dibaca sebagai upaya mendukung jaring pengaman perdamaian global. Cupin mematikan televisinya, menyandarkan tubuh, dan berharap dialog dunia tak berhenti, karena BATNA hanyalah alat yang berguna jika niat perdamaian tetap hidup. (A43)

Dari Paris, Riyadh, Beijing, Ankara, hingga New York, langkah shuttle diplomacy Presiden ke-8 RI akhirnya berbuah. Dunia kini makin solid mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai Palestina–Israel. 

#Prabowo #PrabowoSubianto #Palestina #Israel #PBB #DeklarasiNewYork #ekonomi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Laporan eksklusif yang dipublikasikan oleh portal media Axios telah mengungkap adanya komunikasi rahasia antara badan intelijen Israel, Mossad, dengan berbagai negara untuk menampung pengungsi dari Gaza. Menariknya, salah satu negara yang disebut adalah Indonesia. Revelasi ini menunjukkan adanya agenda sistematis yang dirancang untuk memfasilitasi perpindahan penduduk Gaza ke negara-negara ketiga melalui jalur diplomasi rahasia yang telah dipersiapkan secara matang.

PinterPolitik.com

Menurut laporan tersebut, Pimpinan Mossad David Barnea secara langsung menyampaikan kepada utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff bahwa Israel telah menjalin komunikasi intensif dengan beberapa negara untuk menjadikan mereka sebagai destinasi pengungsi Gaza. Dalam komunikasi ini, Amerika Serikat diminta memberikan dukungan penuh untuk merealisasikan rencana ambisius ini, yang mengindikasikan adanya koordinasi tingkat tinggi antara Israel dan sekutunya dalam merancang strategi jangka panjang terhadap Gaza.

Portal media Axios, yang didirikan oleh mantan wartawan Politico, mengungkap bahwa agenda ini bukan merupakan inisiatif spontan, melainkan bagian dari rencana yang telah diperhitungkan secara matang. Strategi ini mencerminkan pendekatan baru dalam menangani konflik Gaza yang lebih mengandalkan diplomasi dan tekanan politik daripada aksi militer langsung, meskipun tujuan akhirnya tetap sama: mengubah realitas demografis di Gaza.

Komunikasi rahasia ini juga menunjukkan bagaimana Israel berusaha melibatkan komunitas internasional dalam mendukung agenda politiknya. Dengan menggunakan narasi kemanusiaan dan bantuan pengungsi, Israel berusaha melegitimasi rencana yang pada dasarnya bertujuan untuk mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Pendekatan ini dianggap lebih “acceptable” di mata internasional dibandingkan dengan aksi militer yang sering mendapat kecaman keras dari masyarakat global, namun jelas merugikan perjuangan rakyat Palestina atas wilayah negara mereka.

Rencana Strategis Israel

Strategi mengosongkan Gaza yang diungkap dalam laporan Axios menunjukkan tiga negara utama yang telah dihubungi oleh Mossad: Ethiopia, Libya, dan Indonesia. Pemilihan ketiga negara ini tidaklah acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan geografis, politik, dan ekonomi yang strategis.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan secara historis mendukung perjuangan Palestina, dipandang sebagai destinasi yang ideal untuk menampung pengungsi Gaza dengan legitimasi moral yang kuat.

Rencana ini diduga merupakan komponen integral dari strategi jangka panjang Israel untuk mengosongkan Gaza secara permanen. Dengan merelokasi penduduk Gaza ke negara lain, Israel dapat mengambil alih wilayah tersebut tanpa menghadapi resistensi demografis yang signifikan. Strategi ini menunjukkan evolusi dalam pendekatan Israel terhadap konflik Palestina, dari konfrontasi militer langsung menuju manipulasi demografis yang lebih halus namun tidak kalah efektif.

Pendekatan diplomatik yang digunakan dalam rencana ini dianggap lebih “civilized” dibandingkan metode konvensional seperti pengusiran paksa atau operasi militer skala besar. Namun, meskipun tampak lebih manusiawi di permukaan, strategi ini tetap kontroversial karena berpotensi melanggar hak kembali pengungsi Palestina yang dijamin oleh hukum internasional, khususnya Resolusi PBB 194 yang memberikan hak kepada pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah leluhur mereka.

Implementasi strategi ini juga menunjukkan bagaimana Israel berusaha mengeksploitasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk mencapai tujuan politik jangka panjangnya. Dengan mengemas perpindahan penduduk sebagai solusi kemanusiaan, Israel berharap dapat menghindari kritik internasional sambil tetap mencapai objektif strategisnya. Hal ini mencerminkan sofistikasi dalam perencanaan geopolitik modern di mana tujuan politik dibungkus dalam narasi humanitarian.

Indonesia Terjebak?

Menariknya, di tengah munculnya pemberitaan Axios ini, pemerintah Indonesia dengan cepat mengumumkan rencana untuk menampung 2.000 warga Palestina yang terluka di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pulau ini dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai dan pernah direncanakan sebagai tempat karantina COVID-19, sehingga infrastruktur dasarnya sudah tersedia. Namun, timing pengumuman ini yang bertepatan dengan revelasi Axios menimbulkan spekulasi luas tentang kemungkinan adanya tekanan diplomatik dari Amerika Serikat.

Meskipun pemerintah Indonesia mengemas inisiatif ini dalam narasi kemanusiaan murni, berbagai kalangan akademisi dan pengamat politik mempertanyakan motivasi sebenarnya di balik keputusan ini. Kekhawatiran muncul bahwa Indonesia mungkin telah menerima tekanan diplomatik atau bahkan insentif ekonomi untuk mendukung agenda relokasi pengungsi Gaza. Amerika Serikat, sebagai mitra ekonomi penting Indonesia, memiliki berbagai instrumen leverage, termasuk ancaman tarif atau janji investasi, yang dapat digunakan sebagai alat negosiasi.

Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional terkemuka, memberikan kritikan keras terhadap rencana pemerintah Indonesia ini. Beliau memperingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda Israel dan Netanyahu untuk mengosongkan Gaza. Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah bahwa para pengungsi yang sudah keluar dari Palestina kemungkinan besar tidak akan bisa kembali ke tanah leluhur mereka, yang bertentangan dengan prinsip hak kembali (right of return) yang dijamin oleh hukum internasional.

Kritik ini menunjukkan adanya dilema moral dan politik yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen tradisional untuk membantu saudara Muslim yang tertindas, namun di sisi lain, tindakan ini berpotensi membantu Israel mencapai tujuan demografis jangka panjangnya di Gaza. Posisi Indonesia menjadi semakin rumit karena negara ini harus menyeimbangkan antara komitmen kemanusiaan, tekanan diplomatik internasional, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang selama ini dianut.

Engineered Migration?

Fenomena yang diungkap dalam laporan Axios ini dapat dipahami melalui beberapa kerangka teoritis yang relevan dalam studi hubungan internasional dan geopolitik. Pertama, teori “Engineered Migration” yang dikembangkan oleh Kelly Greenhill menjelaskan bagaimana negara-negara menggunakan perpindahan penduduk sebagai instrumen politik untuk mencapai tujuan strategis. Dalam konteks ini, Israel tampak menggunakan krisis kemanusiaan di Gaza sebagai leverage untuk menciptakan realitas demografis baru yang menguntungkan posisi geopolitiknya.

Kedua, konsep “Demographic Engineering” yang dikembangkan oleh Myron Weiner memberikan perspektif tentang bagaimana manipulasi komposisi demografis dapat digunakan sebagai alat politik. Strategi Mossad mencerminkan upaya sistematis untuk mengubah komposisi penduduk Gaza secara permanen melalui relokasi yang terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan praktik-praktik historical di mana kekuatan dominan menggunakan perpindahan penduduk untuk mengkonsolidasikan kontrol teritorial.

Ketiga, teori “Coercive Diplomacy” yang diperkenalkan oleh Alexander George menjelaskan bagaimana negara menggunakan kombinasi tekanan dan insentif untuk memaksa negara lain melakukan tindakan tertentu. Amerika Serikat dan Israel tampak menggunakan pendekatan ini terhadap negara-negara target, termasuk Indonesia, untuk mendukung agenda relokasi pengungsi Gaza.

Strategi yang diungkap ini menunjukkan evolusi dalam pendekatan geopolitik modern, di mana tujuan politik dicapai melalui manipulasi naratif kemanusiaan dan tekanan diplomatik halus. Indonesia, sebagai negara yang secara historis mendukung perjuangan Palestina, harus sangat waspada terhadap kemungkinan menjadi bagian dari agenda geopolitik yang lebih besar yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang Palestina.

Dukungan terhadap Palestina seharusnya tidak berubah menjadi alat untuk melegitimasi pengosongan Gaza yang bertentangan dengan resolusi PBB tentang hak kembali pengungsi. Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih memberikan bantuan kemanusiaan tanpa secara tidak sengaja mendukung agenda political engineering yang merugikan hak-hak dasar rakyat Palestina. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih erat dengan negara-negara Arab dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dieksploitasi untuk tujuan politis yang kontroversial. (S13)

Perang di mana-mana. Siapa saja yang ada di baliknya? Proxy wars? 

#perang #Thailand #Kamboja #Israel #Palestina #Iran #Rusia #Ukraina #India #Pakistan #PerangDunia #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Saling balas rudal di antara Israel dan Iran menguak operasi Mossad di dalamnya. Dan menariknya, saat berbicara lembaga telik sandi negeri Ben Gurion, Malaysia juga kiranya tak bisa dilepaskan dari kausalitas. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Mossad, badan intelijen luar negeri Israel, disebut memainkan peran sentral dalam keberhasilan serangan presisi Israel terhadap jantung militer Iran dalam eskalasi konflik terbaru di pertengahan tahun 2025.

Infiltrasi mendalam ke dalam wilayah teritorial dan institusional Iran disebut-sebut sebagai kunci keberhasilan operasi-operasi tersebut.

Namun yang menarik dan sebenarnya tak terlalu mengejutkan, Malaysia—negara yang secara geografis jauh dari Timur Tengah dan selama ini memiliki reputasi kuat mendukung Palestina—disebut ikut terseret dalam orbit operasi intelijen Mossad.

Lalu, apakah ini menandakan Malaysia menjadi “medan laga” baru dari konflik bayangan antara Israel dan Iran?

Relasi antara Israel dan Iran telah lama berada dalam bayang-bayang konfrontasi ideologis, geopolitik, dan keamanan. Sejak Revolusi Iran 1979, Iran memosisikan dirinya sebagai poros perlawanan terhadap Israel di kawasan.

Sebaliknya, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial utama, terutama karena ambisi nuklir Teheran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok perjuangan yang resisten terhadap Tel Aviv.

Di tengah ketegangan ini, Mossad tampil sebagai aktor klandestin yang memainkan strategi “offensive intelligence” melalui infiltrasi mendalam (deep penetration), spionase teknologi, dan operasi hitam (black ops).

Berjalan paralel, satu hal yang mencuat dari laporan The Washington Institute adalah keterlibatan Malaysia sebagai wilayah transit, rekruitmen, hingga eksekusi terhadap elemen-elemen yang dianggap mengancam kepentingan Israel.

Kasus pembunuhan Fadi al-Batsh, ilmuwan Palestina yang dibunuh di Kuala Lumpur pada 2018, yang meski dibantah Israel, secara hipotesa menjadi impresi kuat bahwa Mossad menjadikan Malaysia bagian dari “medan operasi.”

Di balik ini semua, Malaysia dan Iran sebenarnya memiliki relasi diplomatik yang, meski tidak spektakuler, cukup erat dalam narasi anti-Israel.

Keduanya konsisten mendukung Palestina di forum-forum internasional. Namun, diplomasi formal ini tak selalu menjamin bahwa wilayah mereka steril dari infiltrasi Mossad.

Justru, posisi tegas anti-Israel sering kali menjadi justifikasi bagi Mossad untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai target operasi.

Lantas, mengapa segitiga relasi di antara ketiga negara itu menjadi menarik?

Multi Stage Mossad?

Dalam kerangka intelijen strategis, konsep “theater of operations” sangat relevan. Mossad tidak hanya beroperasi dalam zona perang terbuka, melainkan juga membentuk “zona abu-abu” di negara-negara dengan kontrol keamanan yang dianggap longgar atau relasi informal dengan target Israel.

Malaysia, dalam hal ini, menyediakan ruang tersebut. Dengan komunitas ekspatriat Arab dan Iran yang besar, akses teknologi, serta sistem keamanan sipil yang tidak seketat Israel atau negara-negara NATO.

Menurut laporan The Washington Institute, Mossad memanfaatkan Malaysia sebagai simpul dalam jaringan globalnya. Hal itu mencakup pengawasan dan penculikan target intelijen: Misalnya, kasus penculikan warga Palestina di Malaysia yang diinterogasi terkait aktivitas kelompok Palestina pada 2022 lalu.

Lalu, infiltrasi ke dalam sistem teknologi lokal, termasuk perekrutan warga lokal untuk mengakses informasi atau teknologi strategis.

Ketiga, relasi tiga arah di mana Malaysia–Iran–Israel menjadi semacam intelligence triangle saat ketiganya saling bersinggungan dalam logika perang bayangan (shadow war).

Yang menarik, Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun ironisnya telah beberapa kali menjadi lokasi operasi Mossad.

Di sinilah letak kekuatan Mossad, yang seolah mengubah wilayah netral menjadi zona proyeksi kekuasaan melalui jaringan intelijen. Ini sejalan dengan konsep power projection through intelligence, di mana kekuatan suatu negara dapat diproyeksikan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui dominasi informasi dan infiltrasi.

Dibandingkan CIA, Mossad memiliki karakteristik yang sepertinya lebih laser-focused. Mereka mengerahkan sumber daya dengan sangat presisi untuk target tertentu, dan memiliki fleksibilitas strategis karena struktur birokrasi yang ramping.

Anggaran Mossad memang lebih kecil daripada CIA, namun proporsionalitas misi dan fokus membuat efektivitas operasionalnya sangat tinggi. Di saat yang sama, kolaborasi terbatas namun signifikan dengan CIA disebut-sebut juga memperkuat legitimasi internasional Mossad di ranah intelijen global.

Segitiga Intelijen Tak Terhindarkan?

Mossad agaknya memandang konstelasi global sebagai fluid battlefield.  Malaysia dalam hal ini agaknya tidak hanya menjadi wilayah transit, melainkan juga sumber daya manusia, baik sebagai target maupun alat Mossad.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Intelligence in War oleh John Keegan, perang modern tidak lagi atau hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kemampuan mengetahui dan mengganggu rencana musuh sebelum terjadi.

Mossad, dengan kelihaiannya menempatkan agen di dalam jaringan target, menunjukkan bahwa perang informasi dan infiltrasi adalah senjata utama mereka, lebih kuat daripada peluru atau rudal.

Dengan serangkaian operasi yang berhasil, dari infiltrasi serta sabotase fasilitas nuklir Iran hingga pembunuhan ilmuwan, Mossad seakan menunjukkan keunggulan dalam perang asimetris melalui intelijen.

Kini, dengan kehadiran jejak Mossad juga di Malaysia, babak baru dalam konflik global kiranya juga tengah berlangsung, yakni perang di wilayah “netral” yang sebelumnya dianggap aman dari eskalasi konflik Israel vs Iran maupun dengan negara timur tengah lainnya.

Maka, pertanyaannya, sejauh mana Mossad dapat terus menjadikan Tehran dan Kuala Lumpur sebagai medan operasi terkini kepentingan Israel? Lalu, apakah keterkaitan dan tensi di antara negara-negara ini akan memengaruhi eskalasi konflik yang bisa meluas? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. (J61)

Pidatonya @prabowo terdengar familiar nggak sih? 

#PrabowoSubianto #Prabowo #DevelopingEight #D8 #Palestina #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Semoga keadaannya tidak jadi bertambah buruk 

#pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikinternasional #politikindonesia #donaldtrump #mikehuckabee #israel #palestina #dubesisrael #perang

Udah didemo masih aja batu…