PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]mang susah sih berdiplomasi dengan negara lain. Gak semua aspek bisa saling klik sehingga terjalin saling pengertian dan menghormati. Apalagi kalau sudah mengenai upaya mendukung kemerdekaan sebuah negara. Beuh, udah sensitif banget tuh isunya. Mendukung salah, gak mendukung pun juga dinyinyirin. Ya seperti isu hangat pengekangan Israel atas kemerdekaan Palestina.

Mengenai isu ini, posisi Indonesia udah jelas kok. Pemerintah Indonesia dan segenap bangsanya akan konsisten mendukung kemerdekaan negara Palestina. Dukungan ini terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mantap jiwa.

Sejak dulu ikatan batin antara Palestina dengan Indonesia memang sudah terjalin kuat. Terbukti Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan sebaliknya Indonesia juga merupakan negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Palestina.

Beragam agenda pertemuan internasional seperti Konferensi Asia-Afrika (KAA), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ditempuh Indonesia untuk menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina. Dan saking gerahnya sama Indonesia, kini Israel memutuskan menolak visa Warga Negara Indonesia (WNI).

Konsekuensinya jemaah umrah asal Indonesia tidak lagi bisa berkunjung ke Baitul Maqdis atau tempat-tempat bersejarah lain di Israel mulai 9 Juni. Kalau udah kayak gini jadi serba salah kan ya. Tapi mau gimana lagi, Indonesia memang harus mengambil posisi. Mendukung atau menolak. Yang penting jangan abstain.

Dan meski udah banyak yang Pemerintah ini lakukan demi mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tetap aja ada pihak-pihak yang hobinya memperkeruh keadaan. Ya kayak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang sering beranggapan sikap Pemerintah Indonesia terlalu woles.

Tapi ya sudah lah, mereka memang hobinya memang udah begitu dari dulu. Mau seaktif apapun Pemerintah, tetap aja dibilang belum cukup mendukung kemerdekaan Palestina. Apa jangan-jangan nanti akan ada gelombang keluhan ke Pemerintah atas ditolaknya visa WNI oleh Israel, karena ibadah umat Islam Indonesia menjadi terganggu? Wah, moga gak kayak gitu ya. (K16)

pinterpolitik.com

RAMALLAH – Direktur badan intelijen Amerika Serikat, CIA, Mike Pompeo diam-diam menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat. Pertemuan di Tepi Barat ini berlangsung beberapa jam sebelum pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump digelar di Gedung Putih.

Berdasarkan seorang pejabat Palestina, seperti  yang dilansir AP, Kamis (19/2), mengatakan Abbas memberi informasi kepada Pompeo tentang posisi Palestina dalam konflik Palestina-Israel. Hadir juga Kepala Badan Intelijen Palestina Majid Faraj dan pemimpin perundingan Saeb Erekat.

Pada pertemuan itu, Pompeo menegaskan bahwa solusi dua negara bagi Israel-Palestina tetap menjadi dasar kebijakan AS di wilayah tersebut. Sebelumnya, Trump sempat membuat Palestina berang karena menyatakan kalau solusi dua negara, dasar diplomasi AS selama dua dekade, tidak lagi menjadi satu-satunya opsi mengatasi konflik.

Ucapan Trump tersebut tidak hanya menyulut amarah Palestina, tapi juga Sekjen PBB Antonio Gutteres. Ia memperingatkan kedua negara dan juga AS untuk tidak meninggalkan ide solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, peringatan ini ia nyatakan Rabu (15/2). “Tidak ada alternatif,” tegasnya.

Ide negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel, selama puluhan tahun ini telah menjadi landasan upaya perdamaian Timur Tengah, meskipun perundingan terakhir yang dimediasi AS macet pada 2014.

Usai Guterres melayangkan peringatannya,  Trump langsung menggelar jumpa pers di Washington dan menyatakan akan mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina. Tetapi hasil akhirnya akan terpulang pada dua pihak dalam mencapai kesepakatan.

Abbas juga memperingatkan Gedung Putih agar tidak mengabaikan cita-cita Palestina mendirikan negara merdeka. Bagi Palestina gagasan AS untuk mundur dari tujuan membentuk negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel, adalah hal yang mengkhawatirkan.

Palestina telah mendapatkan dukungan Internasional untuk mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang hingga masih diduduki Israel.

AS memang telah lama bersekutu dengan Israel, namun mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai antara Israel dengan Palestina atas bantuan PBB serta dunia Internasional, bukan tindakan yang bijak. Seharusnya sebagai negara adidaya, AS membantu mempercepat perdamaian atas konflik yang telah terjadi puluhan tahun itu, bukan malah menyulut perpecahan kembali. (Berbagai sumber/R24)