Sejumlah warganet berharap pengungkapan-pengungkapan ini berujung kepada sistem yang lebih transparan dan lebih baik.

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #pajak #kemenkeu #kejagung #purbayayudhisadewa

Sejumlah pihak kaitkan pernyataan Mahfud MD soal Sri Mulyani dengan terbongkarnya beberapa masalah di lingkungan sekitar Kemenkeu belakangan ini. Pandanganmu sendiri bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #kemenkeu #pajak #srimulyani #mahfudmd #purbayasadewa

Ada lagi aja gebrakan Pak Purbaya, kali ini soal perpajakan duniawi 

Terus pertanyaannya, kok kualitas vendor Coretax-nya bisa begitu dengan anggaran segitu waktu itu..

#purbaya #coretax #pajak #hackers #menkeu #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Gimana menurut kalian soal dua perbandingan dua menteri keuangan dengan total masa jabatan terlama ini? 

#aliwardhana #srimulyani #menkeu #pajak #utang #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rentetan pernyataan yang dinilai blunder publik Sri Mulyani—dari analogi pajak dengan zakat hingga komentar soal gaji guru—memicu sorotan tajam. Fenomena ini kiranya mencerminkan lebih dari sekadar “terpeleset” komunikasi, tetapi juga hal yang lebih luas. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam sepekan terakhir, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang kerap dijuluki sebagai the guardian of Indonesia’s fiscal credibility, mengalami rentetan kritik yang cukup tajam.

Dua pernyataan publiknya memicu perdebatan luas. Pertama, penyamaan konsep pajak dengan zakat dan hibah—sebuah analogi yang dianggap PKB sebagai keliru secara konseptual karena menempatkan pajak, yang bersifat wajib dan dikelola negara, sejajar dengan zakat atau hibah, yang memiliki basis sukarela dan nilai spiritual.

Kedua, komentarnya yang terkesan memandang gaji guru sebagai beban negara, yang memantik reaksi keras dari publik serta komunitas pendidikan.

Isu ini semakin panas karena pada saat bersamaan masyarakat tengah bergulat dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan di sejumlah daerah. Kenaikan tersebut, meski secara teknis berada di ranah pemerintah daerah, tetap memiliki benang merah dengan desain kebijakan fiskal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan.

Akumulasi ketiga isu ini—analoginya soal pajak, pernyataan soal guru, dan efek kebijakan PBB—membentuk narasi publik yang tidak menguntungkan bagi citra Sri Mulyani, terlebih mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga kredibilitas fiskal negara.

Fenomena ini bisa dibaca melalui kerangka incumbency fatigue atau kelelahan jabatan, yaitu kondisi ketika pejabat publik yang terlalu lama memegang posisi strategis mulai kehilangan sensitivitas politik, mengalami policy staleness (stagnasi kebijakan), dan ministerial inertia (kecenderungan mempertahankan status quo ketimbang melakukan inovasi).

Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dalam tiga periode pemerintahan berbeda: era SBY, Jokowi, hingga kini di bawah Presiden Prabowo.

Durasi panjang ini memberi keuntungan berupa pengalaman dan jejaring luas, tetapi juga membawa risiko kelelahan politik, penurunan daya respons, serta kerentanan terhadap kesalahan komunikasi.

Kelelahan Jabatan?

Untuk memahami eskalasi kritik terhadap Sri Mulyani, kita dapat merujuk pada teori performance plateau dari psikologi organisasi. Performance plateau menggambarkan titik di mana kinerja individu mencapai stabilitas tinggi, tetapi kemudian berhenti berkembang atau bahkan menurun akibat beban kerja berulang dan tekanan konstan.

Dalam konteks menteri keuangan, tantangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga politis. Setiap kebijakan fiskal memiliki implikasi luas, dari inflasi hingga daya beli, dan setiap pernyataan publik dapat memicu sentimen pasar maupun opini rakyat.

Tiga faktor utama dapat menjelaskan mengapa blunder Sri Mulyani menjadi magnified (membesar dampaknya) di mata publik:

Pertama, selama bertahun-tahun, Sri Mulyani memposisikan diri sebagai figur teknokrat profesional yang berdiri di atas politik praktis. Narasi ini menjadi modal reputasi yang kuat.

Namun, ketika pernyataan atau kebijakan yang keluar justru memantik kontroversi, terjadi erosi terhadap persepsi tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah independensi teknokratik itu masih utuh atau tergeser oleh rutinitas politik dan tekanan anggaran.

Kedua, dalam teori policy framing, cara kebijakan dikomunikasikan sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Penyamaan pajak dengan zakat mungkin dimaksudkan untuk menyederhanakan konsep kontribusi warga negara, tetapi framing tersebut gagal karena mengabaikan perbedaan fundamental dalam sifat, tujuan, dan persepsi publik terhadap keduanya.

Hal serupa terjadi pada isu gaji guru, tanpa penjelasan komprehensif soal konteks anggaran, pernyataan itu lebih mudah ditangkap sebagai pelecehan terhadap profesi guru ketimbang analisis beban fiskal.

Ketiga, era Prabowo adalah masa transisi politik pasca-Jokowi, di mana konsolidasi kekuasaan masih berlangsung. Kepercayaan publik terhadap stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, blunder dari pejabat kunci seperti Menkeu lebih cepat dimanfaatkan oleh lawan politik atau kelompok kepentingan sebagai amunisi untuk menyerang legitimasi kebijakan.

Kombinasi faktor di atas membuat setiap kesalahan—sekecil apapun—diperbesar efeknya (amplified) oleh media dan opini publik. Inilah mengapa fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi publik biasa, tetapi bagian dari dinamika kelelahan jabatan yang dapat merembet pada persepsi stabilitas ekonomi nasional.

Ada Jalan Keluar?

Dari perspektif political economy, seorang menteri keuangan bukan hanya pengelola anggaran, tetapi juga simbol kredibilitas pemerintah di mata investor, lembaga keuangan internasional, dan publik domestik. Kelelahan jabatan pada posisi ini dapat memicu tiga risiko besar.

Investor cenderung sensitif terhadap tanda-tanda instabilitas kebijakan fiskal. Pernyataan yang kontroversial dapat memicu keraguan terhadap konsistensi kebijakan, yang pada gilirannya mempengaruhi aliran modal asing dan stabilitas nilai tukar.

Dalam teori tax morale, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan transparansi. Jika publik merasa kebijakan pajak atau pengelolaan anggaran tidak adil atau tidak sensitif terhadap beban rakyat, resistensi bisa meningkat, baik dalam bentuk penolakan formal maupun ketidakpatuhan pajak.

Menteri keuangan yang tersandung kontroversi berulang dapat menjadi titik lemah dalam soliditas kabinet. Di era pemerintahan koalisi besar seperti saat ini, isu tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk menegosiasikan ulang posisi atau kebijakan.

Menggunakan pendekatan strategic reframing, Sri Mulyani kiranya perlu mengembalikan narasi bahwa kebijakan fiskal bertujuan melindungi daya beli rakyat dan mendorong pertumbuhan inklusif. Ini membutuhkan komunikasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga empatik, dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial dan politik.

Mengadopsi elemen dari participatory budgeting pun juga agaknya dapat membantu mengurangi jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam memahami alasan meluasnya perpajakan, misalnya, dapat mengurangi resistensi dan mengubah narasi dari “pemerintah memeras” menjadi “pemerintah berkolaborasi untuk pembangunan”. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sri Mulyani seolah bagai legenda hidup yang tak tergoyahkan di posisi Menteri Keuangan RI. Namun, suatu saat, suksesi pasti terjadi dan gelagat untuk tetap tangguh dengan atau tanpa Sri Mulyani kiranya sedang diupayakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Dalam dunia birokrasi dan tata kelola anggaran negara pasca-reformasi, nama Sri Mulyani Indrawati menjulang sebagai simbol teknokrasi yang kredibel, profesional, dan relatif imparsial.

Kiprahnya melintasi berbagai rezim, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua periode Presiden Joko Widodo. Eksistensinya sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya mencerminkan keberlanjutan, tetapi juga kompromi tertentu.

Di satu sisi, penunjukan ini menandakan pengakuan terhadap rekam jejak dan kredibilitas Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas fiskal. Di sisi lain, situasi ini sekaligus menempatkan dirinya dalam posisi yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu, terutama setelah beberapa pos penting di Kementerian Keuangan diisi oleh figur-figur baru yang lebih secara personal dipercaya Presiden Prabowo.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai adalah dua indikator penting dari arah konsolidasi birokrasi keuangan yang mulai bergeser dari tangan teknokrat ke tangan aktor-aktor politik birokratis. Tentu, dengan tidak serta-merta melihatnya dalam konotasi negatif.

Lebih dari enam bulan masa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Sri Mulyani kini berada dalam persimpangan yang genting, yakni mempertahankan disiplin fiskal dan rasionalitas anggaran sambil menghadapi tekanan politik untuk merealisasikan janji besar nan luhur, seperti program makan bergizi gratis nasional, subsidi di bidang pertanian dan pangan, hingga belanja infrastruktur pertahanan.

Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah ini gelagat akhir tangan dingin Sri Mulyani, tetapi apakah ia akan meninggalkan warisan sebagai menteri teknokrat yang tetap bertahan di tengah gelombang politik populisme fiskal serta bagaimana penerusnya akan bekerja?

Pelan-Pelan Goyah?

Krisis fiskal secara struktural belum, dan tidak diharapkan terjadi. Namun, tantangan dan peringatan dini telah bermunculan. Target penerimaan pajak tahun 2024tak tercapai, bahkan ketika kebutuhan belanja negara semakin meningkat.

Dalam konteks ini, posisi Sri Mulyani kiranya jadi sorotan, antara loyalitas terhadap prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang konservatif dan tuntutan politis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membiayai program-program yang hakikatnya juga demi kepentingan bangsa.

Salah satu indikator tekanan ini adalah isu anyar mengenai pembatalan program diskon tarif listrik PLN untuk masyarakat, yang awalnya dijanjikan sebagai stimulus daya beli.

Dana tersebut dialihkan ke skema subsidi langsung yang dianggap lebih efisien. Di saat bersamaan, pemangkasan uang saku rapat ASN, penghapusan paket data, serta honor pengelola keuangan dan lain-lain kiranya menunjukkan upaya keras Menkeu untuk menjaga efisiensi. Namun langkah-langkah itu juga menimbulkan ketegangan, baik dari sisi birokrasi maupun politik.

Dalam kerangka fiscal sociology, anggaran bukan sekadar instrumen teknis, tetapi medan pertarungan kekuasaan. Yang terjadi di Kemenkeu saat ini agaknya mencerminkan pergeseran dari yang tak hanya tax state ke arah spending state yang mau tidak mau harus lebih terkalkulasi dengan baik, sebuah ciri khas dari pemerintahan yang hendak memperluas legitimasi melalui redistribusi sumber daya negara.

Tantangan bagi Sri Mulyani adalah memastikan bahwa belanja negara tetap terkontrol tanpa menimbulkan defisit kredibilitas fiskal, baik di mata publik maupun lembaga pemeringkat internasional.

Masalahnya, resistensi teknokratik terhadap ekspansi fiskal seringkali menjadi sasaran delegitimasi politik. Dalam hal ini, Sri Mulyani bisa saja tak lagi atau tak selamanya dilihat bukan sebagai solusi yang relevan dalam konteks kebijakan keuangan negara. Apalagi, dengan arsitektur birokrasi yang begitu dinamis dan pelan-pelan berubah.

Lantas, bagaimana masa depan Sri Mulyani?

Meninggalkan Jejak atau Tersingkir Perlahan?

Tidak ada jabatan kekuasaan yang abadi, termasuk kursi Menteri Keuangan. Namun pertanyaan yang lebih relevan adalah dalam konteks konsolidasi politik yang tengah berlangsung, apakah Sri Mulyani akan keluar sebagai guardian of fiscal discipline, atau hanya menjadi transitional figure dalam masa penataan ulang politik fiskal?

Secara politik, gejala “depresiasi” kepercayaan terhadap dirinya mungkin sudah mulai terasa. Pergantian di posisi strategis Kemenkeu bukan hanya soal kompetensi, tapi juga era baru kontrol dan ketegasan atas alur informasi dan kebijakan.

Hal ini agaknya sejalan dengan konsep bureaucratic layering dalam studi political economy, yaitu ketika kekuasaan baru tidak mengganti institusi lama secara frontal, tetapi secara bertahap “merekayasa” ulang lapisan-lapisannya untuk menghasilkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan visi kebijakan negara.

Dalam kondisi ini dan jika benar-benar terjadi, posisi Sri Mulyani bisa diibaratkan seperti caretaker minister: tetap menjabat, tapi sebagian kewenangannya secara tak kasat mataberkurang.

Namun di sisi lain, perannya di kancah internasional tetap vital. Jaringan dan kredibilitasnya di Bank Dunia dan komunitas keuangan global masih menjadi aset berharga bagi Indonesia, terutama untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan rating utang.

Bisa jadi, skenario transisi dari Sri Mulyani akan terjadi bukan dengan penggantian langsung, melainkan dengan pelan-pelan memindahkan fungsi-fungsi strategisnya kepada aktor lain di dalam kabinet atau birokrasi fiskal.

Warisan Sri Mulyani pun kiranya akan ditentukan oleh dua hal, yakni keberhasilannya menjaga fondasi fiskal tetap sehat di pemerintahan Prabowo, serta kemampuannya mempengaruhi pembentukan kerangka kebijakan fiskal jangka menengah yang realistis.

Jika berhasil dalam dua hal ini, maka namanya akan tetap lekat sebagai arsitek fiskal Indonesia modern, bahkan jika kelak ia harus pergi secara politis.

Bagaimanapun, Sri Mulyani bukan hanya teknokrat, tapi juga simbol dari gagasan tentang tata kelola ekonomi yang rasional, efisien, dan terukur pasca Reformasi.

Mungkin ini adalah gejala catatan akhir dari kiprah panjang Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Namun bisa juga, justru ini adalah babak baru, dari teknokrat murni menjadi negosiator dalam kekuasaan politik.

Satu hal yang pasti, arah ekonomi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana warisan rasionalitas fiskal Sri Mulyani mampu bertahan di tengah gelombang populisme dan konsolidasi politik yang terus menguat, tak salah, namun titik keseimbangannya akan sangat krusial. (J61)

Kata orang bijak “setiap orang ada masanya”. Nah, suatu saat nanti, adakah penerus Bu Sri Mulyani yang lebih tangguh beliau? 

Berikan pendapatmu ya! 

#srimulyani #menkeu #prabowo #reshuffle #fiskal #apbn #pajak #beacukai #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dinamika dan beberapa variabel substansial mengenai penerimaan negara di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Terbaru, penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara menjadi salah satu variabel menarik yang memantik interpretasi mengenai keterkaitannya dengan kinerja Kementerian Keuangan serta masa depannya. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah tekanan global dan dinamika domestik terhadap stabilitas fiskal, sorotan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mencuat.

Meski selama ini Kemenkeu identik dengan teknokratisme yang mapan, belakangan kementerian yang kerap dijuluki “Kementerian Sultan” oleh netizen ini dipandang publik sebagai stagnan, bahkan gagal memenuhi target-target fiskal strategis.

Salah satunya yang paling mencolok adalah kegagalan memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024.

Kondisi ini menjadi krusial karena Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal mengusung agenda besar transformasi ekonomi nasional, menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi program-program populis dan strategisnya, termasuk makan siang gratis, hilirisasi, serta modernisasi pertahanan.

Dalam teori kebijakan publik, hal ini dapat dibaca sebagai kebutuhan akan policy reorientation, yaitu perubahan arah kebijakan akibat ketidaksesuaian antara kapasitas institusi dengan ambisi program pemerintah.

Langkah Prabowo dalam merespons kegagalan fiskal tersebut tak hanya bersifat teknokratis tetapi juga politis. Ia turun tangan langsung dengan meluncurkan proyek Danantara serta merancang pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ini seolah menunjukkan gejala pergeseran model tata kelola fiskal dari centralized ministerial control ke arah agency-based management, di mana otoritas pengelolaan penerimaan mungkin saja akan dipisah dan dilepaskan dari dominasi eksklusif Kemenkeu.

Seiring dengan itu, muncul gejala penting lainnya, mulai dari isu rotasi signifikan pejabat eselon I Kemenkeu, hingga penunjukan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara.

Dinamika ini menimbulkan pertanyaan besar, sedang terjadi apa sebenarnya di tubuh Kementerian Keuangan? Apakah ini sekadar upaya penataan ulang teknis atau bagian dari agenda besar restrukturisasi kekuasaan fiskal nasional yang memiliki irisan politik yang menarik?

Konsolidasi Kuasa Fiskal?

Untuk memahami dinamika ini, kita dapat menggunakan lensa teori institutional change yang membagi perubahan institusional menjadi empat bentuk, yakni displacement, layering, drift, dan conversion.

Dalam konteks ini, agenda pembentukan Badan Penerimaan Negara dan kehadiran figur non-struktural seperti Hadi Poernomo kiranya menunjukkan gejala layering dan conversion.

Artinya, struktur lama (Kemenkeu) tidak dihapus, tetapi diberi lapisan baru berupa institusi dan aktor yang menggeser pusat kekuasaan fiskal ke lingkaran Istana.

Penunjukan Hadi Poernomo boleh jadi dapat dibaca sebagai langkah strategis, di mana dirinya bukan sekadar teknokrat senior, tapi sosok yang mewakili “generasi berpengalaman” dalam dunia perpajakan, dengan jejaring luas dan pengalaman lintas rezim.

Secara simbolik, langkah ini menandakan bahwa Presiden Prabowo kiranya mendiversivikasi trust-nya terhadap struktur internal Kemenkeu hari ini, bahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikenal sebagai simbol ortodoksi fiskal dan reformasi birokrasi ala Bank Dunia.

Lebih jauh, proyek Danantara sebagai corong terpadu penerimaan negara yang dibangun lintas kementerian, menandai upaya pengambilalihan otoritas fiskal dari dalam ke luar.

Alih-alih bergantung pada sistem pajak internal Kemenkeu, Presiden Prabowo tampak ingin membangun parallel infrastructure, sesuatu yang dalam teori bureaucratic politics disebut sebagai creation of rival agencies, yaitu penciptaan lembaga atau sistem baru untuk mengimbangi kekuatan birokrasi lama yang dianggap tidak efisien atau bahkan menghambat agenda presiden.

Langkah ini pun agaknya bisa dibaca melalui kerangka kerja state capacity theory, yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan program besar, negara harus memiliki tiga kapasitas utama, yang meliputi kapasitas administrasi, fiskal, dan koersif.

Ketika kapasitas fiskal negara dianggap tidak sejalan dengan ambisi pembangunan, maka negara (dalam hal ini Presiden) akan terdorong untuk melakukan rekalibrasi institusional.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo tampaknya tengah melakukan itu—dengan cara-cara yang tidak frontal tetapi perlahan dan terukur, melalui figur, struktur baru, dan teknologi.

Lantas, apakah ini adalah optimisme baru yang benar-benar akan berhasil nantinya?

Berisiko Namun Harus Dilakukan?

Satu hal yang menarik dari proses ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi agaknya bisa berdampak ke posisi-posisi strategis lain di Kementerian Keuangan dan kementerian yang terhubung secara fiskal, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bappenas.

Isu krusialnya bukan semata akan digantikan atau tidaknya Sri Mulyani, tetapi bagaimana konfigurasi baru ini akan mempengaruhi power equilibrium dalam kabinet dan mesin fiskal nasional.

Jika Presiden Prabowo benar-benar melanjutkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu, maka posisi Menteri Keuangan kemungkinan akan mengalami penyusutan otoritas, meski tidak secara formal.

Kemenkeu akan tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi pusat kekuatan fiskal tunggal. Ini bisa menyebabkan posisi Sri Mulyani atau siapapun penggantinya menjadi lebih simbolik, yaitu sebagai administrator anggaran, ketimbang arsitek kebijakan fiskal murni.

Dalam jangka menengah, hal ini agaknya bisa membuka peluang bagi figur-figur yang lebih politis ketimbang teknokratis untuk mengisi posisi-posisi strategis di Kemenkeu.

Dari sisi politik, langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dalam bidang fiskal. Dengan membangun sistem yang lebih terpusat ke Istana, ia dapat mengamankan pembiayaan program-program prioritas tanpa tergantung pada struktur birokrasi lama yang tidak ia bentuk.

Ini selaras dengan teori neo-patrimonialisme, di mana pemimpin cenderung menciptakan jaringan loyalis dan lembaga baru untuk menyalurkan sumber daya langsung dari dan ke pusat kekuasaan. Tentu harapannya adalah agar anggaran demi kepentingan rakyat lebih cepat cair dan terdistribusi.

Namun risiko dari strategi ini juga tidak kecil. Dualisme institusional bisa menciptakan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan antarlembaga, hingga resistensi dari dalam tubuh Kemenkeu sendiri.

Dalam kerangka public choice theory, restrukturisasi fiskal ini juga bisa dianggap sebagai upaya mengatasi bureaucratic inertia, tetapi bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan reformasi struktural dan transparansi.

Jika benar-benar terbentuk, Badan Penerimaan Negara bisa saja justru menjadi ladang baru konflik kepentingan jika desain kelembagaannya tidak disertai akuntabilitas dan oversight yang kuat.

Apa yang tengah terjadi di posisi terkait anggaran dan keuangan negara agaknya bukan sekadar rotasi pejabat atau penunjukan penasihat.

Hal ini bukan tidak mungkin adalah bagian dari gejala perubahan paradigma fiskal nasional.

Presiden Prabowo, dengan gayanya yang lebih campuran antara populis dan sentralistik, boleh jadi tengah merancang ekosistem baru pengelolaan penerimaan negara yang lebih terhubung ke pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia sedang menyaksikan babak baru relasi antara teknokrasi dan kekuasaan dalam pengelolaan fiskal. Dan Kemenkeu, sekali lagi, menjadi panggung utama tarik menarik antara efisiensi, otoritas, dan agenda besar kekuasaan. (J61)

Perpajakan duniawi 

#dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm, gimana menurut kalian, apakah kita terlalu menyorot soalan pajak dan jarang merhatiin masalah bea cukai?