PinterPolitik.com

“Man is above all else mind, consciousness — that is, he is a product of history, not of nature.” – Antonio Gramsci

Di tengah ribuan massa buruh yang memadati Lapangan Silang Monas pada 1 Mei 2025, Kenny berdiri di antara kerumunan dengan jaket biru bertuliskan “Solidaritas Tanpa Batas.” Ia bukan buruh, melainkan mahasiswa hukum yang ikut merasakan semangat peringatan Hari Buruh Internasional dan ingin memahami lebih dekat dinamika perjuangan kelas pekerja.

Suasana berubah hening saat Presiden Prabowo Subianto naik ke podium dan memulai pidatonya. Dengan nada tegas namun penuh penghormatan, ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi buruh dalam pembangunan bangsa dan menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas negara.

Titik klimaks pidato terjadi ketika Prabowo mengusulkan agar Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada era Orde Baru, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Riuh tepuk tangan menggema di lapangan, dan Kenny mencatat momen itu dengan cepat di buku catatannya, sadar bahwa ini bukan sekadar simbol—ini adalah sinyal politik.

Bagi Kenny, kehadiran Marsinah dalam wacana kenegaraan menandai pengakuan atas sejarah kelam yang lama disembunyikan. Ia melihat bagaimana para buruh di sekelilingnya meneteskan air mata, mengangkat tangan ke langit, dan bersorak menyebut nama Marsinah seakan menyambut kabar pembebasan lama yang tertunda.

Prabowo menutup pidatonya dengan seruan persatuan dan ajakan untuk membangun masa depan yang adil tanpa melupakan luka masa lalu. Kenny-pun bertanya-tanya: mengapa menjadi penting bagi Marsinah untuk menyandang status pahlawan nasional? Bagaimana konsekuensi lanjutannya dalam politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pentingnya “Pahlawan Nasional”

Kenny duduk di bawah rindangnya pohon di kampusnya, membuka kembali catatan yang ia buat saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu. Pidato Presiden Prabowo yang mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional masih terngiang jelas di benaknya, terutama karena belakangan muncul pula usulan serupa terhadap Soeharto.

Bagi Kenny, gelar pahlawan nasional bukan hanya soal penghargaan formal dari negara. Ia melihatnya sebagai arena perebutan makna dalam sejarah nasional—siapa yang dikenang, siapa yang dilupakan, dan siapa yang diberi tempat di altar kehormatan bangsa.

Diskursus ini menjadi semakin rumit ketika nama Soeharto kembali masuk dalam perbincangan publik untuk diangkat sebagai pahlawan. Perdebatan pun mengemuka, terutama karena figur Soeharto tak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM dan pembungkaman terhadap aktivis seperti Marsinah.

Dalam bukunya berjudul On Collective Memory, Maurice Halbwachs menyatakan bahwa memori kolektif dibentuk oleh struktur sosial dan kekuasaan yang dominan. Kenny mencatat kutipan itu sebagai landasan untuk memahami bahwa pengangkatan pahlawan adalah proses politik, bukan semata penilaian moral terhadap masa lalu.

Ia merenung, bagaimana negara sering kali mengatur narasi sejarah melalui seleksi siapa yang patut dikenang dan siapa yang dibiarkan hilang dari ingatan kolektif. Kenny menyadari bahwa usulan pahlawan bisa menjadi instrumen rekonsiliasi atau justru alat hegemoni baru tergantung siapa yang memegang kendali.

Lantas, apa konsekuensi lanjutan dari pemberian gelar pahlawan nasional? Mungkinkah akan mempengaruhi dinamika politik Indonesia ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perebutan Makna dan Legitimasi: Soeharto vs Marsinah

Kenny duduk di perpustakaan fakultas, membaca tulisan Antonio Gramsci tentang cultural hegemony sambil sesekali membandingkannya dengan catatan lapangan dari peringatan Hari Buruh. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat hukum atau militer, tapi juga melalui wacana dan simbol-simbol yang dianggap “alami” oleh masyarakat.

Menurut Gramsci, kelas dominan mempertahankan kekuasaannya dengan mengontrol nilai, norma, dan ide yang beredar di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Kenny melihat gelar pahlawan nasional sebagai salah satu bentuk alat kultural itu—cara negara menentukan siapa yang pantas dikenang dan siapa yang dilupakan.

Saat Presiden Prabowo mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan, Kenny melihat itu sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni lama yang selama ini menyingkirkan suara-suara buruh dari narasi sejarah. Namun, saat muncul usulan agar Soeharto juga diberi gelar pahlawan, Kenny menyadari betapa rumitnya pertarungan makna dalam satu simbol yang sama.

Marsinah, korban dari sistem yang menindas, dan Soeharto, simbol dari sistem itu sendiri, kini sama-sama diusulkan untuk ditempatkan di panggung kehormatan sejarah. Kenny bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang menulis ulang sejarah—dan untuk kepentingan siapa?

Pengangkatan pahlawan nasional bukan semata bentuk penghormatan, melainkan tindakan politis yang menentukan arah memori kolektif bangsa. Ia bisa menjadi alat pembebasan atau justru pengukuhan dominasi, tergantung siapa yang mengendalikan narasinya. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Tanggal 27 Januari merupakan hari lahir salah satu seniman paling terkemuka di Indonesia, Basoeki Abdullah. Kalau ada dari kalian yang kurang begitu mengenal karya Basoeki, setidaknya mungkin kalian pernah lihat lukisan Nyi Roro Kidul berikut. Yap, lukisan ini buatan Basoeki.

Namun, lukisan terkenal Basoeki tidak hanya itu. Pria yang meninggal tanggal 5 Desember 1993 tersebut juga dikenal sebagai salah satu pelukis sejumlah sosok pahlawan nasional yang tersebar dalam buku-buku sejarah.

Dan baru-baru ini perbincangan tentang Basoeki cukup mencuat di media sosial. Ini mungkin karena perbincangan yang dimulai oleh media sejarah, Historia di Twitter, yang menyebutkan bahwa tampaknya sebagian lukisan pahlawan nasional karya Basoeki sebenarnya tidak merepresentasikan wajah asli mereka.

Pandangan ini diperkuat artikel mereka yang berjudul Imajinasi Wajah Pahlawan Nasional, tulisan Aryono. Di dalamnya, disebutkan bahwa Mikke Susanto, kurator Museum Basoeki Abdullah, mengungkapkan ternyata memang benar tidak semua lukisan pahlawan buatan Basoeki adalah gambaran wajah mereka. Karena pada saat itu Basoeki kesulitan mengetahui wajah asli sosok sejarah seperti Sisingamangaraja dan Cut Nyak Dien, ia hanya mengandalkan deskripsi dari cerita rakyat dan imajinasinya.

Karena hal ini, wajar bila sebagian dari publik merasa cukup marah. Mungkin ada yang merasa terbohongi dengan sosok pahlawan yang selama beberapa dekade dikagumi masyarakat Indonesia.

Pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran itu bisa dibenarkan? Bagaimana perspektif politik dan historis melihat persoalan ini secara objektif?

Tidak Senonoh, Tapi Lumrah?

Lukisan memiliki peran yang penting dalam sejarah. Tidak hanya sebagai bentuk keindahan, lukisan juga kerap jadi bentuk abadi sebuah momen penting dalam sejarah, seperti peperangan, penandatanganan perdamaian, dan revolusi.

Dan karena itu, lukisan kerap tidak hanya jadi kepingan seni, tetapi juga menyimpan beberapa muatan politik dan sosial. Selain lukisan pahlawan karya Basoeki tadi, dalam dunia lukisan ada juga persoalan gambaran jenderal-jenderal Romawi dan pahlawan-pahlawan Yunani yang kerap digambarkan sebagai orang-orang kulit putih.

Padahal, sejumlah studi mulai menemukan bahwa orang-orang Mediterania memiliki warna kulit yang berbeda dengan orang kulit putih yang sering digambarkan.

Salah satu topik perbincangan lain yang kerap memantik perdebatan adalah sejumlah ilustrasi Yesus Kristus yang kerap digambarkan sebagai orang Kaukasian.

Seperti yang pernah dibahas oleh Robyn J. Whitaker dalam tulisannya Jesus wasn’t white: he was a brown-skinned, Middle Eastern Jew, kalau mengacu pada warna kulit orang di sekitar Timur Tengah, ada kemungkinan Yesus sebenarnya tidak berkulit putih, namun kerap digambarkan putih karena besarnya pengaruh Eropa.

Terkait dengan itu, sejarawan seni, Evonne Levy dalam tulisannya Art and Propaganda, mengatakan bahwa seni kerap diciptakan sebagai cerminan dari semangat suatu zaman. Kalau pada satu zaman ide nasionalisme begitu didorong, maka karya-karya seni yang diciptakan pun pasti mengikuti “irama” narasi politik dan sosial yang sedang dimainkan.

Nah, kalau kita membawa pandangan ini dalam memahami kenapa bisa ada lukisan pahlawan nasional yang “imajiner”, maka sesungguhnya itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Ketika Orde Baru, era ketika Basoeki melukis beberapa pahlawan nasional, penciptaan semangat nasionalisme memang menjadi agenda yang sangat penting bagi pemerintah. Terlebih lagi saat itu Indonesia diombang-ambing pengaruh adidaya Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.

Lalu, apakah ini adalah tindakan yang “salah”?

Well, seniman dunia ternama, Pablo Picasso, pernah mengatakan: “seni adalah kebohongan yang membantu kita sadar akan kenyataan,”

Oleh karena itu, terlepas dari apakah wajah-wajah pahlawan yang dilukis Basoeki adalah hasil imajinasi atau tidak, poin utama pembuatan lukisan tersebut bukan presisi penggambarannya, melainkan tujuannya untuk memancing rasa nasionalisme dan bangga pada jasa para pahlawan.

Jika konteks itu tercapai, maka sebenarnya tidak menjadi masalah.

Bagaimanapun juga, karya seni akan tetap dipengaruhi oleh pandangan politik dan sosial. (D74)

PinterPolitik.com

“Sejarah bukan hanya milik para pemenang”

[dropcap]D[/dropcap]alam rangka menyambut Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh Indonesia yang diterima langsung oleh para ahli waris di Istana Negara.

Sesuai dengan Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, nama-nama yang diajukan kemudian diseleksi oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial lalu diajukan ke Presiden.

Beberapa nama penerima antara lain Abdurrahman Baswedan tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta yang juga merupakan kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, IR H Pangeran Mohammad Noor tokoh dari Kalimantan Selatan, Agung Hajjah Andi Depu tokoh dari Sulawesi Barat, Depati Amir tokoh dari Bangka Belitung, Kasman Singodimedjo tokoh dari Jawa Tengah dan Brigjen KH Syam’un tokoh dari Banten.

Lalu sesungguhnya masih substansial dan relevankah hari ini pemberian gelar pahlawan tersebut? Atau ada motif lain selain bertujuan memberi penghargaan sebagai balasan atas perjuangan mereka bagi Indonesia?

Pahlawan Nasional, Hanya Formalitas

Tidak ada negara di seluruh dunia yang mempunyai nama pahlawan sebanyak yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun sejumlah nama untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional selalu meningkat.

Banyak sejarawan maupun kritikus yang telah lama mengkritik pemberian gelar pahlawan ini. Sejarawan Bonnie Triyana misalnya, menilai gelar pahlawan nasional selama ini hanya sebatas formalitas belaka.

Seperti dikutip BBC, ia mengkritik pemerintah sepatutnya tidak berkonsentrasi pada pemberian gelar saja, tapi juga harus dibarengi dengan penulisan sejarah yang netral. Menurutnya, pemerintah harus segera meninggalkan adagium ‘sejarah adalah milik para pemenang’.

Tahun Ini, Gus Dur Tak Masuk Kandidat Pahlawan Nasional https://t.co/IhtxIhM6Ve

Sejak 2010 nama Gus Dur setia masuk dalam calon penerima gelar pahlawan nasional. Namun, dia tak kunjung dianugerahi gelar tersebut. pic.twitter.com/RvB0HQE84x

— KBR (@beritaKBR) November 2, 2018

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemberian gelar pahlawan nasional memang terkesan hanya untuk mengejar formalitas belaka, bukan berdasarkan substansi dan urgensi.

Dalam konteks ini, pemberian gelar pahlawan hanya berhenti pada upaya untuk merawat identitas nasional. Jika merujuk pada sejarawan Thomas Carlyle, Indonesia sebenarnya belum sampai pada taraf negara yang “hero worships” atau pemuja terhadap para pahlawan.

Benedict Anderson dalam karyanya yang berjudul Imagined Communities, dalam membangun sifat identitas nasional, menumbuhkannya melalui semangat-semangat kepahlawanan sangatlah penting.

Sedangkan John R. Gillis dalam bukunya Commemorations : The Politics of National Identity menyebut bahwa identitas nasional, akan terus dibangun dan direkonstruksi melalui hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Dalam konteks ini, penganugerahan gelar pahlawan tersebut menjadi medium untuk mengkonstruksi identitas nasional tersebut.

Namun celakanya, pemberian gelar ini terkesan hanya memupuk pragmatisme belaka. Dalam konteks ini, ternyata dampak pemberian gelar nasional ini memiliki nilai prestise sekaligus nilai ekonomi yang cukup menggiurkan. Terutama untuk keluarga atau generasi ahli waris dari sang pahlawan.

Bagi anggota keluarga, mereka berhak mendapatkan santunan berupa biaya hidup dan kesehatan, yang berlaku hingga generasi kedua berupa uang tunjangan. Hingga saat ini ada 86 keluarga pahlawan yang masih disantuni oleh negara.

Seperti dilansir majalah Historia, ada kenaikan tunjangan yang diberikan negara untuk pahlawan nasional. Jika sebelum tahun 2015, tunjangan yang diterima keluarga ahli waris sebesar Rp 1,5 juta ditambah tunjangan kesehatan sebesar Rp 3 juta per bulan, maka kini besaran tunjangan tersebut mencapai sebesar Rp 50 juta yang dibayarkan per tahun. Bahkan, anggota keluarga masih mendapat keistimewaan berupa perawatan makam dari pemerintah.

Selain itu, disamping pahlawan dapat menjadi ikon sifat keteladanan bagi bangsa Indonesia, ia sekaligus merupakan prestise bagi daerah di mana pahlawan itu berasal. Bagi pemerintah daerah sendiri, gelar pahlawan nasional merupakan sebuah kebanggaan dan dijadikan ukuran berhasil tidaknya suatu daerah dalam konteks nasional.

Selain kultural, ada keuntungan politis terutama bagi para politisi misalnya calon-calon gubernur, bupati, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Jika mereka berhasil membawa tokoh daerahnya menjadi pahlawan nasional, maka sosoknya akan dianggap berhasil mengangkat nama daerah.

Sehingga, pemerintah daerah rela menggelontorkan dana besar mencapai ratusan juta bahkan miliaran dari kas daerah maupun via sponsor atau perusahaan-perusahaan swasta besar yang bercokol di daerahnya.

Biaya itu diperlukan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi. Dan semakin tidak populer seorang tokoh semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Khusus untuk riset, biaya akan membengkak jika harus memburu data hingga ke luar negeri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Syukur, sejarawan dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus anggota Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Ia menyebut bahwa untuk kalangan tertentu, gelar pahlawan nasional bisa dijadikan modal untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.

John R. Gillis menyebut identitas nasional, akan terus dibangun dan direkonstruksi melalui hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, termasuk melalui penganugerahan gelar pahlawan
Share on X

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Guszmann Gergely yang berjudul Construction of National Heroes in the Independent India The Politics of Nation-building of the Bharatiya Janata Party yang mencontohkan keberhasilan partai Bharatiya Janata dalam mengkonstruksi identitas nasional melalui sosok kepahlawanan nasional demi kepentingan secara politik.

Gergely menyebut bahwa kepahlawanan nasional merupakan konstruksi dari kekuatan politik yang ada yang sedang ingin memperkuat perasaan persatuan nasional yang dibangun melalui representasi sosial pahlawan nasional.

Namun sebenarnya, konstruksi pahlawan nasional tersebut sebenarnya tidak jauh dari tujuan untuk melegitimasi kekuasaan dan cenderung manipulatif dan artifisial. Para politisi atau pihak yang berkepentingan selalu menginginkan komunitas warga untuk melihat dan merasakan objek misalnya patung, monumen, museum dan orang-orang misalnya pahlawan, martir, korban yang melambangkan persatuan nasional untuk memelihara nilai-nilai tertentu.

Konsekuensi Politik

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemberian gelar pahlawan memang terasa lebih memiliki arti politik dibanding dengan esensi sebenarnya.

Sebenarnya, prosedur pemilihan pahlawan nasional tersebut yang patut untuk dipertanyakan hari ini. Jika merujuk pada kondisi pragmatis yang tercipta di daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentu bukan tidak mungkin konsekuensi pragmatisme ini juga muncul menjelang Pilpres 2019.

Menurut data Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2013 ada 24 nama yang diusulkan dari sejumlah daerah, namun hanya tiga yang diloloskan. Penyebab tidak lolosnya disinyalir sebagian besar tokoh yang diusulkan karena minimnya bukti.

Namun, alasan tersebut terkesan kontradiktif ketika pada tahun lalu, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang lebih populer dengan Gus Dur tak lolos uji kelayakan sebagai pahlawan nasional.

Siang tadi bersama seluruh keluarga diundang ke Istana Negara untuk menghadiri prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kakek kami, A.R. Baswedan.https://t.co/z9UYD68YCJ pic.twitter.com/jLgWoA5vGo

— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) November 8, 2018

Setelah dicalonkan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melalui Wakil Ketua Dewan Gelar, pada waktu itu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pemerintah berdalih akan mendahulukan tokoh yang sudah wafat puluhan hingga ratusan tahun silam. Jadi dapat disimpulkan bahwa penokohan pahlawan juga berkaitan dengan otoritas pemimpin dan berpotensi tebang pilih.

Di tahun 2017 misalnya, ada 4 nama yang diloloskan menjadi pahlawan nasional yakni laksamana perempuan Aceh, Malahayati, dan tiga tokoh berlatar Islam yakni pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane, politikus partai Sarikat Islam (SI), Mahmud Marzuki, dan ulama dari Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

Dari nama-nama itu, ada nama kakek mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang, yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Maulanasyekh yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Maka bukan suatu kebetulan bahwa kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, dipilih Jokowi menjadi salah satu Pahlawan Nasional di tahun ini.

Dalam konteks ini, Anies Baswedan misalnya dikenal sebagai oposisi Jokowi. Mungkin saja penghormatan kepada negara yang diberikan kepada kakeknya akan membuat Anies lebih ‘segan’ secara politik terhadap presiden.

Hal serupa juga bisa saja terjadi pada TGB, yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan kepada Jokowi dan memilih keluar dari partai Demokrat yang merupakan oposisi pemerintah. Bisa jadi pemberian gelar pahlawan tidak terlepas dari upaya balas jasa politik.

Pola tersebut tampak selalu berulang disetiap pemerintahan berlangsung. Di era Orde Baru misalnya, nama tokoh Tan Malaka dan Alimin ditenggelamkan dalam daftar pahlawan nasional karena aliran dan pandangannya dianggap identik dengan sosialis dan komunis yang pada waktu itu menjadi musuh Negara. Padahal, keduanya merupakan tokoh yang juga ikut berjuang pada masa kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Tentu, siapapun tidak bisa mengecilkan sumbangsih sejumlah figur yang menjadi pahlawan nasional. Meski begitu, terlihat bahwa ada muatan politik di balik gelar pahlawan nasional.

Lalu menuju Pilpres 2019, mungkinkah gelar pahlawan nasional yang diterima beberapa tokoh akan mendorong para ahli waris untuk mendukung Jokowi menuju kursi kekuasaan? Menarik untuk ditunggu. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo menghadiri penutupan rembuk nasional aktivis 1998 di Kemayoran. Kalau akur gini kan enak ya, gak ada kegaduhan yang berarti. Ini baru namanya demokrasi idaman.

Acara ini digagas salah satunya oleh politisi PDI-P, Adian Napitupulu. Dalam acara ini, para aktivis 98 mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi untuk memimpin dua periode.

Wailah, pantas aja gak ada kegaduhan. Yang ngadain tuan rumah sendiri. Btw ada bagi-bagi amplop gak nih? Bisa kali saya kebagian hehehe. Upps maaf, becanda om hehe.

Kehadiran Jokowi disambut sekitar ratusan orang yang hadir. Para aktivis 98 itu langsung mengeluk-elukkan nama Jokowi loh.

Wedew, mantap lah Pakde Jokowi dapat suara dukungan aktivis 98. Hmmm sebenarnya hal kayak gini sudah tidak aneh lah ya, toh oposisi kan rombongannya orang-orang yang bertanggung jawab di balik tragedi 98. Eh ini masih kabar angin loh ya. Kata orang loh ya.

Makin rapat nih kubu Jokowi sama aktivis 98. Ketar-ketir deh tuh oposisi. Udah kalah di Pilkada, ini malah koalisinya pada punya kandidat capres sendiri-sendiri. Bisa-bisa aklamasi nih Pakde Jokowi kalau oposisi pecah.

Tapi mustahil sih gengs. Masa Jokowi harus lawan kotak kosong, nanti menang lagi kotak kosongnya ahaha. #guyonrenyah

Oh iya, Ketua Pelaksana Rembuk Nasional, Sayed Junaidi Rizaldi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jokowi. Ia pun meminta Jokowi menetapkan tanggal 7 Juli sebagai hari Bhinneka Tunggal Ika.

Alasanya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa yang belum ada hari nasional untuk diperingati. Weh sepakat tuh sekalian jadi hari libur nasional ya pak, lumayan kan nambah kuota libur para buruh kaya kita ini hehehe.

Selain itu, ia juga meminta para korban pelanggaran HAM pada 1998, seperti tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi untuk menjadi pahlawan nasional.

Terakhir, aktivis 98 juga menyatakan dukungan untuk Jokowi memimpin Indonesia dua periode dan mendukung penuh Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024.

Duh kok ada yang aneh ya. Katanya aktivis, masa tawaranya gitu aja sih? Gak ada yang lain gitu, seperti minta fokus di kebijakan agraria, teknologi pertanian harus dipercanggih, atau fokus di kedaulatan udara, atau mungkin bisa minta hapuskan kapitalisasi pendidikan di universitas. Apa kek gitu yang sekiranya bahasa aktivis yang katanya keras tanpa kompromi.

Alah, lupa gengs, namanya juga senior yak dan mereka sudah jadi mantan, nanti pacar yang sekarang marah lagi hehehe.

Mana nih suara aktivis jaman now, bikin gerakan dong biar nanti bisa mengajukan permintaan di tahun-tahun Pemilu kayak gini. Apa gitu kek nama gerakannya, contohnya #gerakanreceh atau #gerakannasikotak hehehe.

Gengs kalian tahu apa yang pernah disampaikan Leon Trotsky? Nih simak apa yang pernah dia serukan: “Setiap orang harus benar-benar bodoh, tetapi beberapa orang menyalahgunakan hak istimewa.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]iuh rendah penobatan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan suatu potret bangsa yang menghargai dan menghormati perjuangan tokoh masa lampau.

Empat nama yang baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional dinilai telah memberikan kontribusi bagi perjalanan Indonesia. Salah satunya ialah Prof. Lafran Pane dari Provinsi DI Yogyakarta.

Sosok Lafran Pane memang tak terlalu populer, namun jejak perjuangannya dapat menjadi refleksi nyata bagi spirit kebangsaan.

Kontribusinya bukan hanya memrakarsai terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai wadah kaderisasi tokoh dan pemimpin nasional, namun Lafran pun terlibat aktif sebagai tokoh pemuda perintis kemerdekaan yang berperan mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, kontribusi pemikiran visioner Lafran Pane yang juga terlihat dalam hal keagamaan, kebangsaan dan tata kelola negara menjadi pertimbangan lain mengapa gelar pahlawan pantas diberikan padanya.

Penyematan identitas pahlawan bukan hanya sekadar untuk dikenang, namun spiritnya dapat direfleksikan sebagai sebuah perjuangan yang tak berujung.

Dari berbagai kontribusinya, Lafran Pane bukan hanya menjadi pahlawan yang senantiasa diingat setiap peringatan 10 November, namun ia tetap hidup sebagai pejuang dengan kiprah yang takkan pernah berakhir.

Figur Bersahaja

Lafran Pane adalah sosok yang tidak mengenal lelah dalam proses pencarian jati dirinya dan secara kritis mencari kebenaran yang sejati. Semasa kecil, remaja dan menjelang dewasa, Lafran ialah seorang yang nakal dan pemberontak.

Hal inilah yang menjadi ciri paling menonjol dari sosoknya. Namun, pada dasarnya ia hadir sebagai figur yang mencari dan membentuk dirinya melalui petualangan.

Lahir dari keluarga sastrawan, Lafran hadir sebagai sosok dengan pemikiran terbuka yang bergelut dalam khasanah keilmuan dan pergerakan mahasiswa. Hal ini ditandai dengan diberikannya predikat Guru Besar Ilmu Tata Negara dari IKIP Yogyakarta (-sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) di era 1960-an. Lafran juga  memprakarsai berdirinya HMI pada Februari 1947.

Predikat Guru Besar dan tokoh berpengaruh tidak membuat Lafran bermegah diri, justru ia merasa nyaman dengan kesederhanaan yang dimilikinya.

Kehidupan yang bersahaja ditunjukkannya dengan mengayuh sepeda ontel untuk aktivitas sehari-hari. Sebagai pendiri HMI yang telah melahirkan tokoh nasional lintas generasi, Lafran pernah ditawari rumah yang lengkap dengan isinya serta mobil oleh kader HMI yang telah memiliki hidup yang berkecukupan. Namun, Lafran menolak tawaran tersebut secara halus.

Rahim Tokoh Nasional

“HMI menjadi Harapan Masyarakat Indonesia”- Panglima Besar Jenderal Soedirman, pada peringatan milad HMI I di Yogyakarta.

Dalam skala nasional, nama Lafran Pane mungkin tidak begitu terkenal. Namun, ia adalah orang yang sangat terkenal di Yogyakarta. Terlebih, ia dikenal sebagai sosok yang memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan terkhusus untuk ilmu tata negara.

Sebagai pendiri organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Lafran sukses mewadahi figur intelektual yang memiliki niatan besar melakukan kerja kemanusiaan.

Bukan hanya memiliki catatan kesuksesan di masa lampau saja, namun dalam setiap lintas generasi, Himpunan Mahasiswa Islam selalu menyumbangkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin.

Bahkan, hal ini dibuktikan dengan distribusi kader HMI ke segala bentuk medium pengabdian baik di pemerintahan maupun di sektor lainnya.

Tentu banyak kabar burung bertebaran di sana-sini bahwa HMI haus jabatan dan ingin mengambil seluruh posisi di tingkat daerah maupun nasional. Namun, kader HMI memang disiapkan dan diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan yang dibekali modal dasar yang mumpuni.

HMI yang didirikan Lafran Pane berkontribusi melahirkan tokoh – tokoh nasional dari rahim organisasi mahasiswa, misalnya yang termanifestasikan dalam diri Jusuf Kalla, Mahfud MD, Akbar Tandjung, Anies Baswedan dan segenap tokoh lainnya.

Intelektual-Visioner

Nilai dan perjuangan intelektual yang melekat pada Lafran Pane pun diakui sebagai kontribusi yang visioner. Salah satunya ialah usulan di awal masa orde baru untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Lafran memandang agar perubahan tidak dilakukan pada Batang Tubuh UUD 1945, tetapi ditambahkan sebagai lampiran. Lampiran ini merupakan perubahan UUD yang dapat pula sewaktu-waktu dicabut atau diubah.

Selain itu, Lafran hadir sebagai intelektual yang berpikir melampaui zaman dengan menyatakan bahwa bila Indonesia menganut sistem presidensial secara tegas, alangkah lebih baik bila caranya diubah menjadi pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui MPR RI.

Implementasi gagasan ini membutuhkan 34 tahun untuk mewujudkan gagasan mengenai pemilihan langsung Presiden oleh rakyat.

Di penghujung hayatnya Lafran mengabdikan diri sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang notabene masih dalam nuansa orde baru pimpinan Presiden Soeharto.

Namun, pada masa itu ada keharusan bahwa DPA harus mewakili Partai Golkar. Namun, akhirnya karena mengedepankan indenpendensi etis, Lafran Pane tetap menjadi DPA tanpa menjadi kader Partai Golkar.

“Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu” – John F Kenedy.

Mungkin petuah John F Kennedy ini dapat menjadi spirit bagi generasi muda agar mengambil pelajaran dari perjuangan Lafran Pane di masa lampau.

Tentunya, dari berbagai kiprah Lafran Pane di masa lampau menjadi sebuah refleksi bagi generasi muda agar mematangkan konsepsinya dalam berbangsa dan bernegara.

Selain itu, kesuksesan perjuangan para pahlawan akan menjadi album manis yang akan senantiasa diperingati setiap 10 November.

Namun yang menjadi pertanyaan apa yang akan diberikan generasi muda kepada bangsa dan negara di era kekinian?

Generasi muda harus mampu mengedepankan literasi dalam menganalisa fenomena sosial melalui diskursus yang bersifat kritis – solutif dan melampaui zaman.

Selain itu, generasi muda tidak hanya menjadi agen perubahan, justru menjadi pemimpin atas perubahan itu.

Sebagai epilog, wajah generasi muda dengan pemikiran terbuka yang bersedia terjun langsung dalam aksi nyata merupakan sebuah potret perjuangan Lafran Pane di masa lampau. Belajar dari masa lalu, mengibarkan optimisme di masa yang akan datang.

“Demikian kisahnya berakhir di tengah-tengah manusia” (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]residen juga seorang manusia, sayangnya manusia kerap lupa bahwa kekuasaan pun ada batasnya. Ironi ini juga berlaku pada Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Jasa dan pengorbanannya bagi bangsa, seakan lenyap begitu saja akibat kekuasaan yang tak lagi ada padanya. Bahkan hingga akhir hayatnya, harus dilewati pahlawan proklamator ini dengan derita fisik dan batin yang tak terperi. Potret haus kekuasaan yang kini seolah dilupakan sejarah dan rakyatnya.

Indonesia tahun 1965 merupakan potret kelam sejarah bangsa. Berbagai konflik dalam negeri, dari isu kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI), pembantaian ratusan ribu masyarakat yang diduga PKI tanpa melalui proses hukum, dan pembunuhan tujuh petinggi militer, dipicu oleh satu kondisi yaitu stagnasi perekonomian dan inflasi yang tinggi. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan Soekarno sebagai presiden dituding tidak lagi becus mengurus negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) akhirnya mencabut kekuasaan Presiden Soekarno pada 12 Maret 1967. Sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, kekuasaan secara sepihak diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Walau surat perintah tersebut ia yang tanda tangani, namun Soekarno menolak anjuran para loyalisnya untuk melawan Soeharto. Pun ketika Soeharto menjadikannya tahanan rumah dan melarang masyarakat memajang foto Soekarno.

https://www.youtube.com/watch?v=lsTq8VD_ffE

16 Agustus 1967, Soekarno meninggalkan Istana setelah 20 tahun memerintah. Dalam buku “Hari-hari Terakhir Bung Karno” yang ditulis oleh Peter Kasenda, pria yang sering menyebut dirinya sebagai “Putra Sang Fajar” karena lahir dini hari pada 6 Juni 1902 ini, diusir dari Istana hanya dengan menggunakan piyama dan sandal usang. Satu-satunya benda yang dibawa hanyalah bungkusan koran berisi bendera merah putih peninggalan istri ketiganya, Fatmawati.

Soekarno yang dulu memasuki Istana Negara dengan gagah, harus keluar tertatih-tatih diusia menjelang senja, yaitu 65 tahun. Ia sempat diperbolehkan tinggal di Istana Bogor walau dilarang memasuki Jakarta. Namun karismanya yang masih membekas di hati rakyat, membuat Soeharto yang sudah menasbihkan diri sebagai presiden merasa terancam kekuasaannya. Akhirnya, ia menjatuhkan hukuman tahanan rumah bagi Soekarno dengan penjagaan yang super ketat.

Komplikasi Penyakit & Kesepian

“Kekejaman terburuk yang dapat diberikan manusia pada manusia lain adalah isolasi.”

Sebagai seorang pejuang dan presiden yang terbiasa berinteraksi dengan para petinggi negeri maupun rakyatnya, menjadi tahanan rumah merupakan siksaan yang tak terperi bagi Soekarno. Apalagi ketika status kepresidenannya terengut, tim dokter kepresidennya pun ikut bubar, sehingga Soekarno yang saat itu menderita komplikasi beberapa penyakit, tidak lagi mendapatkan penanganan yang memadai. Dokter yang menangani bukan lagi dokter spesialis, itupun sulit sekali dihubungi.

Peter menuliskan kalau wafatnya Soekarno diakibatkan komplikasi beberapa penyakit, seperti hipertensi (darah tinggi), penyempitan pembuluh darah dan pembesaran otot jantung, serta gejala gagal jantung. Tak heran tubuhnya terus membengkak. Namun Soekarno menolak ditransplantasi ginjal, ia juga kerap mengeluh dadanya sakit jika batuk-batuk. Saat di-rontgen, ditemukan tulang rusuk yang retak, paru-paru basah yang disertai sesak napas, juga katarak di mata sehingga penglihatannya berkurang.

Sesekali, Soekarno hanya ditemani oleh istri keempatnya, Hartini. Itupun tidak bisa setiap hari, sehingga berdasarkan keterangan ahli forensik almarhum Abdul Mun’im Idries dalam bukunya “Indonesia X-File”, Soekarno wafat bukan hanya karena komplikasi penyakit tapi juga akibat faktor psikologis. Hidup terisolasi membuat Soekarno kehilangan eksistensi dihadapan rakyat yang tak pernah bosan mendengarkan pidatonya selama berjam-jam. Tekanan perasaan ini, menyebabkan penyakitnya semakin parah.

Pada 1968, kondisi Soekarno semakin buruk, penyakitnya pun semakin bertambah. Kondisi Bogor yang berhawa dingin pun membuat penyakit rematiknya sering kumat. Giginya ngilu saat minum air dingin dan sering berdarah. Namun upaya untuk berobat ke Jakarta ditolak oleh Pangdam Jaya dan Soekarno hanya diizinkan berobat di Bogor saja. Penyakit itu ditambah lagi dengan radang sendi di bagian tangan dan pinggulnya. Secara psikis, Soekarno mengalami depresi berat, sulit tidur, dan pelupa.

Tak adanya perhatian pemerintah atas kondisi Soekarno, membuat Hartini sedih. Berkali-kali ia mengirimkan surat permohonan pada Soeharto agar suaminya dipindahkan ke Jakarta dan mendapatkan perawatan yang layak. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya, ia pun meminta Rachmawati mengantarkan surat itu langsung kepada Soeharto di Jalan Cendana. Permintaan ibu tirinya ini juga terdapat dalam buku Rachmawati Soekarnoputri yang berjudul “Bapakku-Ibuku”.

Tak lama setelah pertemuan Rachma dengan Soeharto, akhirnya Soekarno pun diperbolehkan pindah ke Wisma Yasoo (kini Museum Satria Mandala) di Jl Gatot Subroto pada sekitar Februari tahun 1969. Di rumah istri kelimanya, Ratna Sari Dewi ini, kondisi Soekarno semakin parah karena terus menerus diinterogasi oleh perwira Kopkamtib yang ingin mengorek keterlibatannya dalam Gerakan 30 September dan apakah ia diperdaya oleh PKI. Sungguh kejam perlakuan Soeharto pada mantan panglimanya ini. Kekuasaankah yang membutakan hatinya?

Pergi Dengan Senyuman

“Di sini terbaring Bung Karno, bagian dari bangsa Indonesia.”

Saat diwawancara dengan jurnalis Amerika, Cindy Adams, Soekarno yang lebih suka dipanggil Bung Karno mengatakan kalau di nisannya kelak akan tertulis kalimat bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga menegaskan kalau makamnya harus di bawah pohon besar yang rindang. Sayangnya, satu keinginannya yang lain, yaitu di makamkan di rumahnya di Istana Batu Tulis, Bogor, tidak pernah kesampaian karena Soeharto secara sepihak memutuskan untuk memakamkannya jauh dari Jakarta, yaitu di Blitar, kediaman orangtua Soekarno.

Beban mental Soekarno sejak dipindah ke Wisma Yasoo semakin bertambah, sehingga memperparah kondisinya. Konon, selain terus diinterogasi, setiap bagian rumah itu pun sudah dipasangi alat penyadap. Pada 16 Juni 1970, Bung Karno dalam kondisi koma dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Menurut Peter, selama berhari-hari Bung Karno terbaring tanpa mendapatkan tindakan yang layak. Para dokter saat itu beralasan kalau alat yang mereka pesan tidak pernah sampai hingga Bung Karno meninggal.

Dalam bukunya, Rachma juga menyatakan kemarahannya karena ayahnya yang tengah koma pun tetap mendapatkan penjagaan sangat ketat, bahkan sulit sekali bagi ia dan saudara-saudaranya untuk menjenguk. Pada 20 Juni, mereka mendapatkan telepon dari dokter yang menjaga Bung Karno untuk segera datang. Pukul 7 pagi, kelima anak Bung Karno sudah berkumpul dan mendapati kenyataan kalau ayah mereka sudah tiada. Ayah mereka sudah bebas dari tahanan fisik dan juga penyakitnya. Soekarno sudah bebas, bibirnya pun menyungging senyuman.

Kabar wafatnya Bung Karno pun menyebar ke istri-istrinya. Secara terpisah, satu per satu mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Hartini yang merawatnya saat sakit, sempat pingsan dan terus menangisi jasad suaminya. Begitu juga dengan Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto, Inggit Garnasih yang langsung meninggalkan Bandung saat mendapat kabar, Haryatie, serta Yurike Sanger yang langsung histeris saat melihat tubuh pucat suaminya tersebut.

Walaupun sebelum meninggal Bung Karno terus menanyakan Fatmawati, namun hingga ajal menjemput pun Fatmawati tetap menolak datang. Apalagi saat pemerintah menolak permintaan Fatmawati agar jenazah Bung Karno dibawa ke rumahnya di Kebayoran Baru, dengan tetap menyemayamkannya di Wisma Yasoo. Dendam yang belum hilang membuat Fatmawati hanya mengirimkan bunga dan meratap sendirian di rumahnya.

Di sisi lain, walaupun Soeharto berusaha keras melarang masyarakat hadir di acara pemakaman Bung Karno. Namun, ia tidak mampu melawan kekuatan rakyat yang mengerti betul siapa pemimpin sejati mereka. Bagaimana pun, Bung Karno adalah pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. Pemimpin sejati milik rakyat. Dan seperti kata Bung Karno, siapa menabur angin akan menuai badai, Soeharto pun kemudian hari juga digulingkan oleh rakyat. (R24)

PinterPolitik.com

“Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup berdiri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih sukar dari pada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula.”

[dropcap size=big]M[/dropcap]enjelang Hari Kartini, hampir seluruh perempuan Indonesia sepertinya berlomba-lomba mengenakan pakaian tradisional mereka. Tak lupa pula berbagai adu ketangkasan pun digelar. Dari mulai lomba memasak, lomba berbusana terbaik, hingga lomba merias wajah.

Seakan, Hari Kartini  adalah hari di mana para perempuan merayakan peran domestiknya. Di hari itu, perempuan harus tampil cantik, chick, dan pandai meracik. Sebab sejak zaman Orde Baru dulu, citra Kartini memang dipatri sebagai perlambang perempuan ayu, lemah lembut, dan penurut. Apakah benar sosok Raden Ajeng Kartini seperti itu?

Sungguh, tak ada yang salah dengan menjadi cantik. Bukan pula sesuatu yang salah bila kita pandai memasak. Pakaian tradisional Indonesia pun, memang harus kita banggakan dan lestarikan. Tapi apakah kegiatan-kegiatan itu menjadi esensi dari perayaan Hari Kartini? Ataukah kita hanya sekedar merayakan, tanpa peduli dengan apa sebenarnya yang diperjuangkan Kartini berabad lalu?

Sampul #buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” PT Balai Poestaka thn 1938. Surat pertama ditulis #Kartini 25 Mei 1899. pic.twitter.com/cZtljuFai3

— Arsipongang (@arsipongang) May 20, 2016

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengakui kalau gagasan pemikiran Kartini sebenarnya lebih dari sekedar identifikasi yang selama ini dibudayakan, yaitu perempuan berpakaian kebaya, rambut dikonde, dan mendirikan sekolah. “Kita sempat terbangun image kalau Hari Kartini itu artinya pakai kebaya dari anak PAUD sampai dewasa, dan di kantor-kantor pakai kebaya,” katanya di Jakarta, Selasa, 11 April lalu.

Tapi, kita semua sebetulnya teredukasi dari buku ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’. Frasa ‘gelap’ dan ‘terang’ pada buku terbitan Balai Pustaka yang diterjemahkan oleh Armijn Pane itu, menurut Khofifah, mesti dipahami lagi lebih dalam. Dari surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabat penanya di Belanda, dia menangkap kedalaman pengetahuan, pemikiran, dan keingintahuan Kartini tentang dunia luas.

Kartini, Sang Putri Priyayi

“Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Ketika saya berusia 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah; saya mesti masuk tutupan, saya dikurung di dalam rumah seorang diri sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi bila tiada serta dengan seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orangtua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya tiada setahu kami.” (25 Mei 1899).

Setiap orang Indonesia pasti sudah tahu, siapa Kartini. Perempuan Jawa kelahiran 21 April 1879 ini, berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, menjabat sebagai Bupati Jepara dan sangat menyayangi putri kelima dari sebelas putra putrinya ini.

Sebagai seorang priyayi, RM Adipati Ario tergolong moderat karena memperbolehkan Kartini bersekolah hingga usia 12 tahun. Pendidikan yang diperoleh pun tak tanggung-tanggung, yaitu di Europese Lagere School (ELS), sekolah khusus untuk kaum ningrat dan keluarga kolonial Belanda. Jadi tak heran, bila Kartini sangat fasih berbahasa Belanda.

Kedekatan Kartini dengan sang ayah, juga tak lepas dari kegemaran mereka berkeliling desa. Ayahnya bahkan tak segan-segan mengajak Kartini untuk ikut berdialog dengan rakyat jelata. Sehingga bukan hal yang sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan warga, ketika mengajak anak-anak desa ikut belajar membaca dan menulis.

Bagi Kartini, meneruskan sekolah adalah hal yang paling ia idam-idamkan. Bahkan ketika usianya menginjak 12,5 tahun, ia pernah menangis memohon pada sang ayah agar diizinkan untuk ikut meneruskan sekolah ke HBS di Semarang, bersama kakak-kakaknya yang laki-laki. Kala itu, Kartini berjanji  belajar sekuat tenaga, agar tidak mengecewakan mereka.

Tapi sesayang dan semoderat apapun ayahnya, sebagai seorang Bupati, ia juga tak mampu mendobrak tradisi yang telah mengakar kuat di tanah Jawa. Dengan penuh kasih, sang ayah terpaksa menolak keinginan putrinya tersebut. Namun, ia tetap memberikan sedikit kelonggaran bagi buah hatinya. Walau statusnya dipingit, namun Kartini masih boleh ‘berkeliaran’ di luar rumah hingga usianya menginjak 16 tahun.

Kesedihan Kartini, pernah ia ungkapkan pada Stella.

“Telah berlalu! Semuanya telah berlalu! Pintu sekolah telah tertutup di belakangnya dan rumah ayah menerimanya dengan penuh kasih sayang. Rumah itu besar. Halamannya pun luas sekali. Tetapi begitu tebal dan tinggi tembok yang mengelilinginya.”

Sahabat Pena Pembuka Wawasan

“Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang ‘gadis modern’ yang berani, mandiri, menarik hati saya sepenuhnya. Yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan keceriaan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia.”

Kutipan di atas, dipetik dari buku “Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk Bangsanya”, tahun 1979. Ajakan berkenalan sebagai sahabat pena ini, termuat di surat kabar Belanda, De Hollandshce Lelie. Pada masa-masa dipingit, Kartini memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda.

Marie Ovink-Soer, istri pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda di Jawa Tengah, mengenalkan Kartini kepada pergerakan feminisme di Belanda, termasuk jurnal De Hollandshce Lelie. Jurnal tempat Kartini mencari sahabat pena di Belanda untuk bertukar pikiran. Dari sinilah, Kartini mendapat tanggapan dari pegawai pos bernama Estella Zeehandelar.

Estella atau yang kerap disapa Stella, sebenarnya adalah salah satu pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat atau Social-Democratische Arbeiders Partij  (SDAP). Sosoknya yang penuh semangat dan pola pikir Stella yang juga menganut paham feminis revolusioner, memberikan pengaruh cukup besar bagi pemikiran-pemikiran Kartini di masa datang. Bisa dibilang, Stella memberi ruang bagi Kartini untuk bermimpi meraih cita-citanya.

Kartini yang belum pernah pergi keluar Jawa, bahkan dilarang keluar dari pekarangan rumahnya sendiri, tentu saja iri dengan kemajuan perempuan Eropa yang saat itu telah dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun, Kartini juga bukan seorang yang naif dan mengunyah apa yang terjadi di dunia luar begitu saja.

Tidak dapat disangkal bahwa segala kemajuan yang terjadi telah memberikannya pandangan kritis terhadap sistem feodal yang ada dalam kehidupan sekitarnya. Tetapi Kartini juga menyadari, bahwa di bawah kekuasaan Belanda, ada sebuah relasi kekuasaan timpang yang menjadi belenggu kehidupan masyarakatnya, yaitu sistem kolonialisme itu sendiri. Salah satu kutipan dalam suratnya kepada Stella mengungkapkan pandangan itu.

“Dengan duka cita, banyak orang Eropa di sini melihat orang-orang Jawa, bawahan mereka, perlahan-lahan maju. Dengan cara yang halus sekali mereka membuat kami merasakan hal itu. ‘Saya orang Eropah, kamu orang Jawa’ atau dengan kata lain ‘Saya memerintah, kamu saya perintah’. Oh, sekarang saya mengerti, mengapa orang tidak setuju dengan kemajuan orang Jawa. Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya.” (12 Januari 1900)

Pendidikan Awal Kebebasan

“Jika saja masih anak-anak ketika kata-kata ‘Emansipasi’ belum ada bunyinya, belum berarti lagi bagi pendengaran saya, karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja, tetapi dikala itu telah hidup didalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian kuat, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri.” (Suratnya kepada Stella, 25 Mei 1899)

Walau terpasung pingitan, semangat dalam pemikiran Kartini sebenarnya masih terus menggelora. Wawasannya tentang dunia yang lebih bebas dan merdeka bagi siapa saja, selalu menguasai pemikirannya. Dari semua pengetahuan dan berdasarkan kenyataan di masyarakat, akhirnya Kartini pun menyimpulkan bahwa ia harus bergerak. Bertindak dengan cara memperluas pendidikan membaca dan menulis bagi rakyat jelata.

Dengan memperluas pendidikan, ia berharap cita-citanya akan sistem masyarakat yang lebih liberal bisa terbuka, suatu saat nanti.

“Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri: dapatkan kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya, saya masih perlu juga lagi dididik ini? Kerapkali saya mendengar orang mengatakan, bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal dengan sendirinya budi itu akan menjadi halus, luhur.” (Kartini, 2014: 120-121)

Tradisi yang Mengekang Ambisi

“Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…”

Pada Juni 1903, Kartini akhirnya berhasil mendirikan sekolah gadis di kota kelahirannya. Namun baru sebulan sebagai guru, ia lagi-lagi harus terpuruk karena mendapat surat lamaran dari Bupati Rembang, R.M. Adipati Joyoadiningrat. Padahal saat itu, Kartini pun sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk bersekolah di Batavia – berkat beasiswa yang diperjuangkan oleh sahabatnya, Rossa Abendanon.

Pernikahan adalah kata yang efeknya hampir sama dengan kiamat bagi Kartini. Ia tak hanya harus membatalkan kesempatan bersekolah lebih tinggi, namun juga kebebasan hidupnya sebagai perempuan merdeka. Simak saja kata-katanya yang sungguh telengas ini:

“Kerja yang serendah-rendahnya maulah aku mengerjakannya dengan berbesar hati dan dengan sungguh-sungguh, asalkan aku tiada kawin, dan aku bebas!”

Rasa frustasi Kartini semakin bertambah, ketika tahu bahwa calon suaminya sebenarnya sudah memiliki tiga orang istri. Padahal poligami adalah hal yang paling dibenci Kartini, karena ia anggap sebagai penghinaan dan merendahkan martabat perempuan. Kartini tahu benar sakit dan perihnya poligami, karena ibundanya sendiri adalah korban poligami.

Ia yakin, tak ada satu pun perempuan yang mau disakiti dengan poligami. Inilah yang ia katakan dalam suratnya kepada Stella:

“Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah dan kemudian, bila bosan pada anak-anaknya, ia dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam?”

Namun lagi-lagi, Kartini hanya bisa merintih. Ambisinya, cita-citanya, terpasung zaman.

“Siapa yang melihat atau menduga dahsyatnya pergolakan yang menggelora dalam batin gadis remaja ini? Tidak ada seorangpun yang dapat menduganya. Ia menderita seorang diri. Tidak ada orangtua atau saudara yang menduga apa yang bergolak dalam hatinya, dan memberi simpatinya kepadanya. Di manakah ia akan dapat meletakkan kepalanya yang capek ini dan melepaskan tangis kesedihannya?”

Berjuang Hingga Akhir

“Memang suatu pekerjaan yang seolah-olah tak mungkin dapat dikerjakan! Tetapi siapa tidak berani, takkan menang! Itulah semboyanku. Maka ayo maju! Bertekad saja untuk mencoba semua! Siapa nekad, mendapat tiga perempat dari dunia!”

Tak mampu merombak tradisi, tak sampai hati menyakiti hati ayahnya yang ia sayangi. Akhirnya Kartini menikah pada 8 November 1903. Namun, bukan Kartini bila ia bisa mengalah begitu saja. Sebelum menikah, ia memberikan empat syarat pra nikah yang harus dipenuhi suaminya.

Pertama, ia ingin ibu kandungnya, M.A. Ngasirah mendapatkan kamar yang lebih layak. Kedua, ia menolak membasuh kaki suaminya, karena ia anggap sebagai perbudakan dan penghinaan. Ketiga, Kartini ingin menggunakan bahasa Belanda sehari-hari, karena perempuan harus berbicara menggunakan kromo inggil kepada suaminya, sedang suami cukup menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada istrinya. Keempat, Kartini meminta calon suaminya, menjunjung tinggi kesetiaan dengan tak memiliki wanita lain. Selain itu, Kartini juga meminta untuk dibuatkan sekolah agar bisa terus mengajar.

Awalnya, calon suami Kartini yang ternyata juga berpikiran moderat, menyetujui semua keinginannya. Namun setelah membuatkan sekolah keputrian yang diminta istrinya, Joyodiningrat ternyata tak mampu memenuhi empat syarat lain yang diminta Kartini. Inilah yang membuat Kartini semakin merasa frustasi.

Tapi perasaan frustasinya ini, tidak ia ungkapkan pada Stella. Ia malah terkesan berusaha menerima kenyataan yang harus dijalaninya tersebut.

“Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri sendiri.”

Kalimat di atas, seakan ucapan selamat tinggal dari Kartini. Karena setelah melahirkan anaknya, RM Singgih Soesalit Djojoadhiningrat, pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, ia meninggal pada usia 25 tahun. Walau telah tiada, namun melalui surat-suratnya, Kartini mampu berbicara melintasi zaman.

Dlm suratnya #Kartini pernah sedih krn hrs pindah dr Jepara dg pantai yg nyiur permai ke perbukitan #Kendeng Rembang. Ia kmd bahagia. Skrg? pic.twitter.com/91c5YY1sNa

— Dewi Candraningrum (@dcandraningrum) December 5, 2016

Dalam sebuah pidato pertemuan De Indische Vereniging (kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia tempat para pemuda seperti Sjahrir dan Hatta menjadi bagian organisasi itu), 24 Desember 1911, ketua rapat menyampaikan pokok pikiran dalam pidato yang diberi judul ‘Gagasan-Gagasan Raden Ajeng Kartini sebagai pedoman bagi ‘De Indische Vereeniging…’ (Soeroto: 402).

Penerbitan surat-menyurat yang intensif antara Kartini dan sahabat penanya, kemudian diterbitkan menjadi buku serta menjadi salah satu karya tulis yang memberi inspirasi para pemimpin pergerakan nasionalisme Indonesia. Enam puluh tahun setelah kematian Kartini, tepatnya tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menganugerahi Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia dan peringatannya dirayakan setiap tahun sebagai Hari Kartini.

Berbagai pro dan kontra, serta tak jarang pertanyaan yang meragukan kepahlawanan Kartini, memang sangat banyak dilemparkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun bila kita lebih kritis dalam menyikapi pemikiran Kartini kala itu, kita mungkin akan lebih bisa menghargai dan memahami mengapa Kartini terpilih sebagai sosok yang harus dikenang setiap tahun. Karena perjuangan Kartini memang harus terus diingatkan setiap tahun, bahwa perjuangan memerdekakan hak dan derajat perempuan belum usai.

Bahkan hingga kini, berabad-abad kemudian, kesetaraan dan hak kemerdekaan diri belum juga sesuai. Jadi, marilah kita lebih bergiat lagi berjuang. Buktikan pada Kartini bahwa ambisinya bukan suatu utopi. Karena perempuan bisa mandiri, berdikari, dan memperjuangkan dirinya sendiri. Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)