PinterPolitik.com

Tajamnya disparitas ekonomi di Indonesia bukan sekadar isapan jempol. Kondisi memprihatinkan ini pernah dikemukakan organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris, Oxfam International, dan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), bahwa kesenjangan ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Rusia, India, dan Thailand.

Oxfam pernah mengeluarkan rilis tentang konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang super kaya di Indonesia, yakni kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin.

Selain itu, Tim Riset CNCB Indonesia juga sempat mengeluarkan rilis tentang indeks ketimpangan global yang mana Indonesia menempati urutan ke-62 dari 139 negara yang disurvei Bank Dunia. Di antara negara-negara tersebut, posisi 10 besar negara dengan tingkat ketimpangan ekstrem ditempati negara-negara dari Amerika Selatan dan Afrika.

Untuk skala regional ASEAN, kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia bahkan berada di peringkat ke-2 di bawah Thailand. Sedangkan, Brunei merupakan negara dengan tingkat ketimpangan paling rendah.

Sementara jika dilihat dari indeks Komitmen Mengurangi Ketimpangan (CRI) Oxfam 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-90, masih di bawah Thailand (74) dan Malaysia (75). Posisi teratas ditempati Denmark di urutan 1, menyusul Jerman (2), Finlandia (3), Austria (4), Norwegia (5). Satu-satunya negara Asia yang meraih poin tertinggi hanya Jepang di urutan ke-11.

Lalu mengapa hal itu dapat terjadi?

https://www.instagram.com/p/B6sNUfKgsf0/

Land Grabbing

Ketimpangan ekonomi Indonesia boleh jadi berkaitan erat dengan aksi perampasan tanah (land grabbing) yang berdampak pada kehilangan faktor produksi sekaligus sumber kehidupan dan penghidupan warga di kawasan perdesaan. Akibat dari fenomena ini, jumlah kemiskinan kian bertambah disertai jurang ketimpangan yang semakin melebar dari waktu ke waktu.

Pertanyaannya, bagaimana menghubungkan fenomena land grabbing terhadap realitas ketimpangan ekonomi di Indonesia?

Fenomena perampasan tanah (land grabbing) yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring laju ekspansi kapital berdampak pada akuisisi lahan secara besar-besaran – yang dalam tulisan ini menyebutnya sebagai fenomena perampasan tanah.

Fenomena tersebut ditandai pelepasan ruang hidup masyarakat, khususnya di daerah perdesaan – para petani – dalam rangka memenuhi sirkulasi kapital yang terus berekspansi hingga ke berbagai pelosok guna menjaga mata rantai kapitalisme global terus bertahan hidup.

Istilah Land grabbing (perampasan tanah) pertama kali diperkenalkan oleh sebuah lembaga pertanian GRAIN di Spanyol pada tahun 2008. Hal itu merujuk pada pengambilan tanah-tanah pertanian oleh perusahaan besar lewat investasi agribisnis.

Land grabbing termasuk sebuah peristiwa global, yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Wilayah seperti Afrika, sebagaimana disebutkan Syahyuti dalam Global Phenomena of Land Grabbing and the Impact of the Local Farmers Welfare merupakan target utama bagi investasi skala besar ini.

Dalam konteks Indonesia, fenomena land grabbing memiliki sejarah cukup panjang, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, dalam perkembangannya, fenomena perampasan lahan di Indonesia bertemali dengan pelaksanaan mandat UU no 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Memasuki era reformasi, kebijakan agraria bahkan belum juga mengalami kemajuan berarti. Hal ini sempat disentil peneliti dari the Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, yang menilai pelaksanaan reforma agraria pascareformasi belum ada kemajuan.

Hal ini sebagaimana mengacu pada Laporan akhir Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2016, bahwa sepanjang tahun 2016 sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai jumlah 252 konflik agraria. Jika ditotal, setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik.

Kasus seputar konflik agraria tidak berhenti di situ. KPA mencatat, sepanjang 2015-2018, sebanyak 642 kasus terkait konflik agraria kembali terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Lalu, apa yang bisa dimaknai di balik gejala tersebut?

Annelies Zoomers dalam Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab menyebut fenomena land grabbing belakangan terjadi akibat maraknya globalisasi, liberalisasi pasar tanah dan investasi asing.

Ketiga faktor tersebut berpengaruh luas dalam konteks percepatan land grabbing di seluruh dunia. Di Indonesia, kasus land grabbing melalui modus investasi juga disinggung Zoomers dengan mengambil contoh kasus di Kalimantan, di mana penggunaan lahan bagi ekspansi kelapa sawit meningkat tajam. Pada awal 1990an dari luas lahan 500.000 hektar meningkat mencapai lebih dari 3.2 juta hektar.

Seperti diketahui, dampak dari perampasan lahan kebanyakan para petani kehilangan faktor produksi sekaligus sumber penghidupan mereka. Dari sini lah sumber kemiskinan beranak pinak. Seperti diteliti Tania Murray Li dalam Exit from agriculture: a step forward or a step backward for the rural poor? bahwa sesudah pekerja keluar dari tanah miliknya – akibat masifnya aksi penjarahan ruang hidup petani – dia malah semakin miskin dan terpuruk.

Yang harus dicatat, saat petani kehilangan alat produksi dan sumber penghidupan (tanah), mereka mengalami fase transisi, antara menjadi buruh (labour), pedagang (skala mikro dan menengah) atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali (unemployment).

Kebanyakan dari petani yang alih profesi tergolong dalam pekerja informal alias mereka yang sangat rentan mengalami krisis finansial dan jauh dari jaminan perlindungan sosial.

Kondisi kemiskinan yang disumbang oleh kehilangan faktor produksi para petani yang berakibat pada penurunan jumlah petani berkorelasi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut banyak penduduk miskin berasal dari para petani. Mereka termasuk para petani yang hanya memiliki secuil lahan, ataupun yang sudah kehilangan tanah garapannya.

View this post on Instagram

Majalah Forbes Indonesia rilis nama orang terkaya Indonesia 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 5, 2019 at 4:00pm PST

Membongkar Modus Operandi

Di awal telah disinggung terkait bagaimana sirkulasi kapital bergerak dalam rangka mempertahankan mata rantai kapitalisme global yang belakangan semakin masif menggempur teritori pinggiran. Ibarat aliran darah, sirkulasi kapital terus-menerus memburu ruang-ruang baru bagi ekspansi kapital demi menjaga kelangsungannya.

Tanpa menemukan ruang baru, kapitalisme dipastikan bakal menemui azalnya. ‘Ruang’ bagi kapitalisme ibarat darah bagi tubuh manusia. Tanpa aliran darah yang normal, seseorang dipastikan tak akan lama hidup. Demikian halnya dengan cara kerja kapitalisme mutakhir.

Studi mengenai geo-kapital belakangan banyak disumbang oleh David Harvey. Melalui pembacaan accumulation by dispossession (akumulasi melalui penjarahan), Harvey mengungkapkan adanya sentralisasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang – produk dari kebijakan neoliberal – memungkinkan mereka terus melakukan perampasan kekayaan dan tanah milik warga.

Hal serupa kembali dipertegas oleh murid Harvey, Neil Smith dalam Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, yang menyebut dengan proses penjarahan dan pembentukan ruang bagi akumulasi (lebih lanjut), modus kapitalisme mutakhir melalui fenomena land grabbing dapat dipahami dalam konteks bagaimana alam diproduksi.

Perdana Putri dalam Penjarahan Ruang dalam Kapitalisme menggunakan pendekatan Smith, menulis, kapitalisme melakukan proses diferensiasi-penyeragaman yang inheren dalam ketimpangan pembangunan untuk mencari ruang yang tetap (spatial fix) dan keseimbangan ruang (spatial equilibrium). Dalam artian, kapitalisme senantiasa memerlukan ruang agar menjaga nafasnya tetap hidup.

Dengan demikian, ‘ruang’ menjadi prasyarat mutlak bagi kelangsungan kapitalisme. Hal ini pula yang menjadi kerangka pembacaan untuk memahami fenomena perampasan tanah di satu sisi, dan pemiskinan warga lokal di sisi lain di Indonesia.

Ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perampasan tanah yang juga berarti penjarahan ruang hidup masyarakat lokal. Meningkatnya konflik agraria menjadi penanda kuatnya aksi penjarahan ruang hidup warga lokal dari waktu ke waktu.

Soal ketimpangan kepemilikan lahan pernah dipaparkan Transformasi untuk Keadilan (TuK), bahwa sebagian besar tanah di Indonesia terkonsentrasi di tangan kelompok korporasi besar di Indonesia. Disebutkan, rata-rata petani kecil hanya menguasai seperempat hektar lahan, yang hampir tak mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk kebutuhan keluarga mereka sendiri.

Sebaliknya, ada sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare. Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri.

Merespons kondisi ketimpangan tersebut, pemerintah di bawah eks Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, kala itu menyebut pemerintah terus berkomitmen mengatasi masalah ketimpangan melalui kebijakan reforma agraria, yang salah satu poinnya adalah memberikan modal kepada para petani (kecil) selain membagi-bagikan tanah.

Pemerintah saat itu beranggapan, membagi-bagikan tanah saja tidaklah cukup, jika tidak disertai dengan pemberian modal dan pembentukan kelompok tani. Sekilas, ide tersebut terbilang menarik. Namun, bagaimana realisasinya kini?

Dilansir dari Liputan6, kebanyakan para petani mengaku kesulitan menadapatkan akses modal. Hal itu berdampak pada banyaknya petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka terpaksa mencari modal dengan cara lain.

Melihat kenyataan ini, patut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengurai masalah ketimpangan. Akankah komitmen tersebut dapat diwujudkan di era pemerintahan saat ini? Kita tunggu saja bagaimana kisah selanjutnya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]ktivis kemanusiaan Oxfam Inggris, Roland van Hauwermeiren, mengejutkan publik karena dilaporkan The Times of London, menyewa pelacur di Haiti. Tak sembarang pelacur, mereka bahkan masih berusia di bawah umur dan berada dalam perlindungan Oxfam, salah satu lembaga kemanusiaan ternama di dunia.

Dari sana, serangan dan kecaman bertubi-tubi datang kepada Oxfam Inggris dan Roland. Mengingat ‘agungnya’ misi pertolongan Oxfam di Haiti, yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang ditemukan di lapangan, mewajarkan datangnya gelombang kekecewaan.

Oxfam boss “It’s not like we murdered babies” comment is a disgusting attempt to downplay their wrongdoing. He should resign. He doesn’t get it at all. https://t.co/eIfyZig4eH

— Peter Thompson (@P_G_Thompson) February 17, 2018

Belum habis rasa terkejut dan marah, pernyataan menghebohkan lainnya ikut menimpali. Andrew MacLeod, mantan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus profesor di King’s College, London, berkata jika beberapa aktivis PBB pernah pula memperkosa perempuan-perempuan di negara dunia ketiga di tahun 1990-an.

Apa yang menimpa Oxfam Inggris dan PBB di atas, mau tak mau membuat pertanyaan-pertanyaan muncul. Bagaimana bisa lembaga dan individu, yang membawa panji-panji perjuangan pada kemanusiaan, malah mengeksploitasi kelompok yang dilindungi dan diperjuangkan? Apa pula hukuman yang pantas diberikan pada aktivis dan lembaga tersebut? Lantas, kebalkah Indonesia dari skandal serupa?

Tak Mengejutkan, Namun Mengecewakan

Dalam karyanya, novelis klasik George Sanders pernah berbicara soal ironisme. Menurutnya, ironisme adalah bentuk kejujuran yang kadar suaranya ditinggikan (ironism is just honesty with the volume cranked up).

Jika mengambil kasus Oxfam Inggris dan PBB, tingkatan kejujuran yang ada bukan lagi ditinggikan suaranya, namun sudah membuat bising. ‘Kebisingan’ ini, barangkali ikut menutupi kasus-kasus yang jauh lebih ironis dan tak terungkap.

Layaknya puncak gunung es, publik saat ini hanya dapat melihat sejumput kisah kecil di permukaan, tetapi di bawahnya, tak menutup kemungkinan terdapat cerita yang membuat dahi mengernyit lebih keras.

Sayangnya, apa yang terjadi pada Oxfam Inggris dan PBB, ternyata tak kebal dialami oleh Indonesia. Walau tak mendapat lampu sorot seterang dan sekencang dua lembaga internasional itu, skandal yang terjadi di Indonesia lebih ironis, sebab pelakunya berasal dari aktivis lokal yang membawahi kelompok marjinal di berbagai daerah.

Namun begitu, ada juga beberapa pemberitaan yang sempat mengemuka. Salah satunya adalah temuan Koalisi Selamatkan Komnas HAM yang dipimpin oleh Tatok Yulianto. Di tahun 2017, Tatok membeberkan jika delapan calon komisioner HAM periode 2017-2022, terbukti melakukan pelecehan seksual. Hal ini ditiliknya dari jejak digital, catatan hukum, serta dialog langsung.

Selain Komnas HAM, yang juga sempat membuat heboh adalah aktivis lingkungan berinisial PWD. Aktivis yang sebenarnya mahasiswa berprestasi ini, dilaporkan memperkosa anak di bawah umur dari berbagai kota. Selain dirinya, seorang aktivis nelayan di Sulawesi Utara berinisial AB, juga terbukti membawa kabur uang donasi para nelayan senilai puluhan juta rupiah. Lalu yang terbaru di tahun 2018, seorang aktivis kesetaraan gender cum jurnalis berinisal AD, juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan.

Para aktivis ‘garong’ tersebut tak hanya bermain-main dengan posisi dan titel pekerjaannya, tapi yang paling kentara, mereka juga melibatkan relasi kuasa dengan kelompok marjinal yang dibawahinya.

Pengetahuan, pemahaman, dan kedekatan dengan kelompok marjinal tersebut, dijadikan sebagai ‘pengukuran medan’ untuk menuntaskan hasrat rendahnya yang terpendam. Jikalau ironisme dan paradoks tak mampu menggambarkan perlakuan mereka, maka hal itu boleh disebut bejat dan banal.

Yang mengerikan, beberapa aktivis ‘garong’ yang terbuka kedoknya ini, bukanlah sosok bodoh dan kasar. Mereka sangat aktif malang melintang dalam dunia aktivis dan intelektual, baik di dunia maya maupun terjun ke lapangan langsung. Bahkan aktivis berinisial PWD, pernah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di kampusnya. Bisa dikatakan, mereka mereguk peran sebagai ‘aktivis-selebriti’ yang memiliki banyak pemuja.

Tapi tentu saja, penampilan bisa menipu ratusan kali, namun hasrat memanjat tangga sosial dengan berlindung di balik nama kelompok marjinal, tak bisa selamanya ditutupi. Setelah ‘korengnya’ terbuka, mereka juga beramai-ramai dihujat, ada yang diseret ke penjara, ditinggalkan, walau ironisnya, tetap ada yang membela.

Penjara dan Eksklusi, Mana Efektif?

Para aktivis lokal ini memang menempuh nasib beragam, pasca terbongkarnya aib mereka. Ada yang dipenjara polisi, tereliminasi dari seleksi Komisioner HAM, dan sisanya menghilang bak ditelan malam.

Aktivis ‘garong’ yang saat ini menghilang, awalnya sempat menerima persekusi di media sosial. Saking ramainya hujatan dan kekecewaan yang dialamatkan kepada mereka, membuat para oknum ini menjauh setelah mengeluarkan surat terbuka.

Hal yang sama juga dilakukan Roland van Hauwermieren. Sebelum hiatus, lelaki berusia 68 tersebut menulis surat terbuka berisi permintaan maaf kepada lembaga kemanusiaan tempatnya bernaung, para korban, serta khalayak. Namun, apakah sikap seperti ini cukup untuk menebus paradoks moral yang telah dilakukannya?

Penyelewengan moral yang dilakukan para aktivis ‘garong’ lokal, tak membuat mereka semua diciduk polisi. Walau korban pelecehan dan penipuan sudah bersuara, mereka tak membuat laporan penangkapan apapun ke kepolisian. Oleh karena itu, para oknum tak ditangkap dan masih bisa bersembunyi di ketiak pembelanya.

Ini juga yang dialami aktivis penipu nelayan berinisial AB. Saat kedoknya terbongkar, komunitas nelayan yang dirugikan urung membawa masalah ke ranah hukum. Jadilah ia memilih mundur teratur, setelah dipecat dari komunitasnya.

Sementara aktivis lingkungan PWD, dijebloskan ke penjara atas perkosaan terhadap remaja. Ia ditangkap karena memang melanggar hukum pidana negara Pasal 285-288 KUHP dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, selain laporan yang dibuat kepada kepolisian, adanya pelanggaran hukum pidana negara, baru bisa membuat oknum aktivis diciduk dan dipenjara. Hal ini, sebetulnya tak berbeda sama sekali dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan sipil pada umumnya. Posisi sebagai pekerja kemanusiaan pun tidak memberi penambahan atau pengurangan hukuman apapun.

Di sisi lain, lembaga kemanusiaan yang membawahi para aktivis lokal, lebih memilih untuk memecat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran moral. Mereka juga tak punya pilihan lebih luas, sebab prosedur rekrutmen lembaganya tak memungkinkan pihaknya menelisik satu persatu riwayat calon aktivis yang masuk. Begitu pula kemampuan untuk ‘menerawang’ dan terus mengawasi sepak terjang para aktivis ini. Ini pula yang terjadi pada Oxfam.

Pekerjaan yang banyak didominasi oleh sifat kesukarelaan atau volunterism dalam lembaga kemanusiaan ini, membuat siapapun bisa ikut berkontribusi, termasuk mereka yang sejak awal punya ‘potensi’ melakukan pelanggaran moral.

Apa yang dihadapi oleh lembaga kemanusiaan independen ini, sangat berbeda dengan lembaga kemanusiaan milik negara seperti Komnas HAM. Seperti yang sudah disebutkan, Komnas HAM memiliki lembaga pengawas bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM.

Dengan keberadan koalisi ini, tiap-tiap calon komisioner Komnas HAM bisa ditelusuri jejak pribadi dan pekerjaannya. Sehingga dari awal sudah dapat terlihat, mana calon Komisioner HAM yang memiliki dan/atau berpotensi bermasalah. Sebagai salah satu instrumen negara, tentu tak salah bila koalisi tersebut terus mengawasi kinerja dan keberadaan Komnas HAM.

Menanggapi paradoks moral para oknum aktivis, Anindya Joediono, aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN) juga pernah berkata masih kesulitan untuk menentukan hukuman seperti apa yang pantas diberikan kepada aktivis ‘garong’ tersebut, sebab persekusi tidak menjamin menimbulkan jera. Tetapi sejauh ini, menurutnya, mengeksklusi secara sosial dan tak lagi memberikan panggung kepada para oknum adalah hal yang tepat dilakukan.

Selain eksklusi sosial, publik juga perlu menyadari bahwa pola pikir misoginisme, seksisme, rasisme, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang menjadi penyebab terjadinya paradoks dan ironisme moral para aktivis kemanusiaan, masih tetap eksis dan mengakar di dalam kalangan yang mengaku progresif dan paling humanis sekalipun.

Jadi Korban Berlapis-Lapis

Jangankan para aktivis yang memang dinilai sebagai sipil biasa, para pendeta yang posisi dan status sosialnya dianggap tinggi pun, tak kebal dari ironi semacam ini. Jika pernah menyaksikan film The Spotlight, oknum gereja bahkan ikut membangun jaringan pelecehan anak-anak di bawah umur.

Sama halnya dengan para oknum aktivis tersebut, kehadiran pendeta malah membuat anak-anak itu menjadi korban berlapis. Sudah lemah secara sosial dan politik, para korban ini masih harus ditindas lagi oleh pihak yang seharusnya ‘membela’ dan ‘melindunginya’.

Jika melihat ini, perkataan Hannah Arendt, soal kekerasan dan kekuasaan sebagai hal yang bertolak belakang, menjadi tak berlaku. Mengapa? Sebab karena kekuasaan berupa pengetahuan dan status sosial lah yang membuat para oknum ini melakukan kekerasan. Kekerasan dan kekuasaan hadir berbarengan dan tak terlihat bertolak belakang.

jika begini, lantas bagaimana sikap publik menghadapi lembaga kemanusiaan yang sudah tercoreng? Apakah boikot dan menghentikan bantuan adalah solusi?

Mark Haddon, sastrawan Inggris peraih penghargaan Guardian, dengan cepat menjawab tidak. Selain menyadari ‘coreng’ yang sudah tercetak, mengapresiasi kemajuan dan perubahan yang dibawa oleh lembaga kemanusiaan kepada kelompok marjinal tertentu patut disadari. Masih banyak lembaga kemanusiaan yang bekerja dan bergerak sesuai dengan idealismenya.

Apa yang disampaikan Haddon tentu tak salah. Hal itu berlaku pada aktivis yang masih rela berkalang darah dan dipenjara karena membela kelompok marjinal, contohnya adalah Munir Thalib dan Budi Pego.

Seperti yang dikatakan April Zhung, jurnalis asal Amerika Serikat dalam Bright the Mag, para aktivis kemanusiaan ini juga harus berhenti memiliki rasa ‘lebih suci dibandingkan orang lain’ karena memiliki waktu, tenaga, dan biaya, untuk membantu kelompok marjinal. Hal ini hanya akan menumbuhkan sifat heroisme semu dan makin jauh dari aksi kebaikan hakiki.

Dari sini, ujaran Sokrates soal inteletualisme moral menjadi relevan. Ia pernah berkata bahwa untuk benar-benar memahami pengetahuan moral, seseorang harus paham apa itu kebenaran dan terus mengerjakan kebaikan (one way of understanding genuine moral knowledge is that we know what is right, we will do what’s right).

Apa yang yang diucapkan Sokrates, mau tak mau terus memaksa untuk merefleksikan kembali aksi-aksi yang dinilai sebagai bentuk kebaikan. Apakah niat dan aksi kebaikan sudah dan akan terus berjalan lurus? Sebab bagaimana pun, Sokrates tahu kalau niat yang baik untuk membantu sesama, ternyata belum menjamin akan melahirkan aksi yang baik pula. (A27)