Pabrik VinFast baru diresmikan, langsung didemo. Sementara Nenek Elina digusur dari rumahnya sendiri. Di balik dua kejadian ini terbentang paradoks kekuasaan yang membahayakan: negara telah kehilangan monopoli atas kekerasan, dan ormas mengisi kekosongan itu dengan ekonomi upeti abad pertengahan.

PinterPolitik.com

Demo di gerbang pabrik VinFast yang baru diresmikan beberapa pekan lalu bukanlah insiden keamanan biasa. Selain dari warga sekitar, ada juga ormas yang ikut dalam aksi ini. Demo ini seolah jadi simbol tantangan besar bagi negara dalam menjalankan fungsi paling elementalnya untuk menciptakan ketertiban.

Ketika organisasi kemasyarakatan menuntut “jatah lokal” dari investor asing yang baru saja meresmikan pabriknya – meski sudah ada perjanjian di awal – tetap saja yang terjadi bukanlah sekadar aksi demo biasa—melainkan delegitimasi negara di hadapan mata dunia, utamanya di dunia investasi. Bagaimanapun juga, investor akan melihat ini sebagai rintangan terhadap investasi yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja.

Demikian pula dengan kasus Nenek Elina di Surabaya yang diusir dari rumahnya sendiri oleh aksi ormas yang melanggar hukum. Lagi-lagi narasi ormas yang dekat dengan pelanggaran hukum menjadi poin utamanya. Tentu, ormas yang dimaksud di sini bukanlah ormas seperti NU atau Muhammadiyah, melainkan ormas-ormas yang kerap bertindak menggunakan kekerasan dan persekusi.

Dan sebentar lagi kita juga akan mendekati masa puasa dan Lebaran – yang umumnya seperti di tahun lalu – banyak pabrik-pabrik dikirimi surat dari ormas-ormas yang meminta jatah THR. Lagi-lagi ormas jadi kedok pemerasan dan premanisme.

Ini yang membuat Indonesia kini menghadapi fragmentasi kedaulatan yang berbahaya. Gerbang-gerbang pabrik, lahan proyek infrastruktur, bahkan rumah warga telah berubah menjadi zona pemerasan di mana hukum formal “ditangguhkan”. Pertanyaannya adalah apa solusi terkait persoalan-persoalan ini?

Warisan Laskar?

Jika kita melihat ke belakang, kekuatan ormas berakar pada lemahnya monopoli kekerasan oleh negara sejak awal kemerdekaan. Pasca-revolusi 1945-1949, Indonesia belum memiliki tentara nasional yang mapan. Kemerdekaan diperjuangkan oleh laskar-laskar rakyat berbasis agama, etnis, dan ideologi. Setelah perang usai, banyak anggota laskar ini tidak terserap ke dalam TNI namun mempertahankan struktur militer informal mereka.

Era Orde Baru melembagakan apa yang disebut sosiolog Ian Douglas Wilson sebagai state-sponsored paramilitarism. Ormas seperti Pemuda Pancasila dirangkul rezim sebagai sayap pengamanan informal—”tangan kotor” yang bisa melakukan pekerjaan yang tidak layak dilakukan tentara resmi. Mereka menjadi alat untuk menekan lawan politik, mengamankan suara pemilu, dan mengintimidasi kelompok kritis.

Pasca-Reformasi 1998, desentralisasi kekuasaan memicu lahirnya “raja-raja kecil” di daerah. Para elite lokal membutuhkan “otot” untuk mengamankan sumber daya ekonomi dan politik di wilayahnya. Ormas bertransformasi menjadi mesin politik lokal yang menjual jasa “pengamanan” kepada siapa pun yang butuh beroperasi di wilayah mereka—dari pasar tradisional hingga pabrik multinasional.

Selain itu, masalah ormas tidak bisa dilepaskan dari struktur mentalitas budaya Indonesia. Tradisi Jawara atau Jago di Jawa dan Banten misalny, yang cenderung menempatkan sosok yang berada di luar struktur birokrasi namun memiliki otoritas moral dan fisik untuk melindungi warga, telah dimodernisasi ormas menjadi struktur organisasi formal namun dengan logika patronase yang sama.

Filosofi “mangan ora mangan kumpul” (makan tidak makan yang penting berkumpul) bertransformasi menjadi kesetiaan buta pada pemimpin ormas yang menjanjikan keamanan ekonomi melalui tindakan koersif. Anggota merasa terlindungi selama bernaung di bawah pemimpin kuat, meskipun harus melakukan intimidasi atau pemerasan.

Yang lebih mengkhawatirkan, ormas menjadi kuat bukan karena mereka hebat, tetapi karena hukum formal Indonesia terlalu elit dan lambat bagi rakyat di level bawah. Ketika polisi tidak bisa menyelesaikan konflik lahan dalam hitungan hari, ormas menawarkan “keadilan instan”—meskipun dengan harga intimidasi dan kekerasan.

Filosof Italia Giorgio Agamben dalam teorinya tentang State of Exception membahas ruang-ruang di mana hukum formal “ditangguhkan”. Investor menjadi apa yang Agamben sebut sebagai Homo Sacer—pihak yang bisa “dikorbankan” atau “diperas” tanpa ada konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Polisi ada di sana, menyaksikan, namun tidak berbuat apa-apa. Aparat pemerintah daerah tahu apa yang terjadi, namun memilih berdiam diri. Dalam zona pengecualian ini, yang berlaku bukan rule of law, melainkan rule of muscle.

Wilson menyebut fenomena ini sebagai protection rackets—praktik pemerasan perlindungan yang diinstitusionalisasi melalui pembiaran aparat. Ormas beroperasi di zona abu-abu antara legalitas formal (mereka terdaftar di Kemendagri, memiliki AD/ART) dan ilegalitas praktis (mereka melakukan pemerasan sistematis). Ketika aparat melakukan pembiaran terhadap pungli ormas, itulah yang disebut institusionalisasi premanisme.

Thomas Hobbes menciptakan konsep Leviathan—negara yang diberikan hak eksklusif untuk memonopoli kekerasan agar tercipta ketertiban dan mengakhiri kondisi “perang semua melawan semua”. Namun dalam banyak kasus terkait ormas di Indonesia, Leviathan-nya lumpuh. Ketika negara membiarkan aktor non-negara mengintimidasi investor, negara sedang melakukan delegitimasi terhadap dirinya sendiri.

Model Kontrol yang Berbeda

Berbeda dengan Indonesia, negara-negara maju memiliki pendekatan yang jelas terhadap organisasi kemasyarakatan. Di Inggris, pemerintah menerapkan Civil Society Covenant—sebuah kesepakatan prinsip yang me-reset hubungan antara pemerintah dan civil society. Pemerintah Inggris menghormati independensi organisasi masyarakat sipil, memastikan mereka dapat mengadvokasi kepentingan yang mereka layani dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Yang krusial, pemerintah Inggris menyediakan pendanaan jangka panjang dan konsisten untuk organisasi masyarakat sipil, termasuk infrastruktur lokal VCFSE (Voluntary, Community, Faith and Social Enterprise). Dengan menyediakan pendanaan multi-tahun yang transparan dan akuntabel, pemerintah Inggris memastikan organisasi masyarakat bisa fokus pada fungsi sosialnya, bukan mencari-cari sumber pendanaan gelap melalui pemerasan.

Singapura mengambil pendekatan berbeda namun sama-sama efektif. Melalui Registrar of Societies, pemerintah Singapura mengatur registrasi dan regulasi yang ketat terhadap organisasi masyarakat. Setiap organisasi yang tujuannya mengadvokasi hak sipil atau politik harus memiliki mayoritas anggota komite yang merupakan warga negara Singapura. Pemerintah juga membentuk Singapore Government Partnerships Office untuk melembagakan kolaborasi antara negara dan masyarakat.

Yang membedakan Singapura adalah kombinasi antara kontrol ketat dengan engagement konstruktif. Organisasi masyarakat sipil didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang kebijakan, namun dengan aturan main yang jelas: transparansi pendanaan, akuntabilitas publik, dan larangan tegas terhadap tindakan intimidasi atau kekerasan.

Kedua model ini—baik pendekatan partnership ala Inggris maupun controlled engagement ala Singapura—memiliki satu kesamaan: negara tidak membiarkan ruang kosong yang bisa diisi oleh aktor paramiliter. Negara hadir, baik melalui pendanaan maupun regulasi, untuk memastikan organisasi masyarakat berfungsi sebagai mitra pembangunan, bukan sebagai mafia lokal.

Carl Schmitt pernah menulis tentang logika politik friend versus enemy distinction. Ormas menggunakan logika ini: mereka membagi dunia menjadi “Kami” versus “Mereka”, menciptakan musuh bersama untuk melegitimasi tindakan pemerasan. Dengan dalih membela “putra daerah” dari “investor asing”, mereka mengemas pemerasan sebagai nasionalisme ekonomi. Padahal yang terjadi adalah penghisapan rente tanpa kontribusi produktif.

Dampaknya tidak main-main. Jika satu pabrik ini gagal karena isu keamanan ormas, seluruh narasi investasi akan runtuh di mata internasional. Investor global tidak akan mau datang ke negara di mana rule of law bisa ditangguhkan oleh sekelompok preman berorganisasi.

Data dari Kadin Indonesia menunjukkan bahwa biaya “non-formal” yang harus dibayar investor bisa mencapai 10-15% dari total biaya operasional. Ini bukan sekadar masalah ekonomi—ini adalah masalah kedaulatan.

Harus Apa?

Masalah ormas ini akan jadi catatan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan komprehensif untuk mengembalikan monopoli kekerasan kepada negara.

Pertama, reklasifikasi yuridis. Aksi ormas yang menghalangi objek vital nasional (termasuk investasi strategis) harus diklasifikasi sebagai tindak pidana berat yang mengancam ketahanan ekonomi nasional, bukan sekadar gangguan keamanan dan ketertiban. Ancaman hukumannya harus setara dengan sabotase ekonomi—minimal 5 tahun penjara tanpa opsi denda yang bisa “dinegosiasi”.

Kedua, transparansi pendanaan ormas. Mengadopsi model Singapura, setiap ormas yang menerima donasi di atas Rp100 juta per tahun harus melaporkan sumber pendanaan mereka secara terbuka. Ormas yang terbukti menerima pendanaan dari hasil pemerasan harus dibubarkan dan asetnya disita negara. Pimpinan ormas tersebut harus dipidana dengan dakwaan pencucian uang.

Ketiga, program transformasi ormas. Mengadopsi model Inggris, pemerintah bisa menyediakan Ormas Transformation Fund—dana hibah kompetitif untuk ormas yang mau bertransformasi menjadi organisasi produktif (koperasi, BUMDes, lembaga pelatihan kerja). Ormas yang lolos seleksi mendapat pendanaan operasional 3 tahun dengan syarat transparan dan akuntabel. Ini memberikan exit strategy bagi anggota ormas yang selama ini terpaksa melakukan pemerasan karena tidak punya pilihan ekonomi lain.

Keempat, penegakan hukum tanpa kompromi. Bentuk satuan tugas khusus di bawah Menko Polhukam yang bertugas menindak aksi pemerasan ormas terhadap investor. Tim ini harus terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan BIN, dengan mandat langsung dari Presiden. Setiap laporan pemerasan harus ditindaklanjuti maksimal 3×24 jam. Tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada mediasi informal—hanya law enforcement.

Harapannya masalah ormas bisa segera selesai. Bagaimanapun juga, ini adalah tentang feodalisme yang berpindah bentuk. Dulu rakyat diperas oleh tuan tanah, sekarang investor diperas oleh “tuan tanah modern” berkedok ormas. Selama negara tidak mengambil kembali monopoli ketertiban, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju—hanya akan menjadi “pasar yang disandera”. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Menarik yah 

#wayankoster #pdip #bali #gubernurbali #ormas #premanisme #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus mengenai organisasi kemasyarakatan dengan “genre” yang dinilai meresahkan seolah tak ada habisnya. Menariknya, eksistensi mereka dinilai memiliki simbiosis multiaspek tertentu yang membuatnya terus lestari dan harus diregulasi dengan cermat demi stabilitas nasional.

PinterPolitik.com

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali diposisikan secara ambivalen. Di satu sisi sebagai kekuatan sipil yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam dimensi tertentu, namun di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai alat mobilisasi massa dan bahkan intimidasi.

Sorotan terhadap Hercules Rosario Marshal dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menjadi titik masuk terkini yang signifikan untuk menelaah kembali bagaimana ormas berelasi dengan entitas dengan otoritas tertentu dan bagaimana mereka diartikulasikan secara sosial, politis, bahkan ideologis.

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mencatat bahwa ormas sering dianggap “punya peran ideologis tapi juga peran di jalan untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki dimensi ganda, sebagai watchdog ideologis yang membungkus perannya dalam wacana kebangsaan, dan sebagai kekuatan jalanan yang kadang menyasar pada fungsi represif, bahkan koersif. Kendati, poin pertama kerap dikritik hanya sebagai kosmetik semata.

Kemunculan dan perkembangan ormas seperti GRIB, Pemuda Pancasila, FBR, Banser, hingga Pam Swakarsa di masa lalu kiranya tak bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Ketika entitas tertentu atau bahkan negara memerlukan kekuatan informal untuk menjaga stabilitas atau mengimbangi kekuatan politik tertentu, ormas menjadi alat yang kerap dinillai efektif, fleksibel, dan minim akuntabilitas atau bahkan cukup sulit dipertanggungjawabkan secara institusional.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi di Indonesia? Serta apakah Indonesia akan selamanya memiliki relasi kontraproduktif dengan ormas “bergenre” tertentu?

The Necessary Power?

Untuk memahami bagaimana posisi ormas dalam struktur kekuasaan dan sosial-politik Indonesia, terdapat paradigma struktur negara yang ditawarkan oleh Plato dalam The Republic.

Dalam kerangka Plato, negara ideal terdiri dari tiga kelas: produsen (petani, pengrajin), penjaga (tentara, aparat), dan penguasa (filsuf-raja). Peran “penjaga” adalah melindungi negara dan memastikan keteraturan sosial, namun tetap berada dalam subordinasi nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh “penguasa.”

Jika kerangka ini ditarik ke konteks ormas di Indonesia, maka sebagian ormas berperan menyerupai “penjaga” dalam arti fungsional, tetapi bukan bagian resmi dari struktur negara.

Mereka adalah aktor non-negara yang seakan-akan menyerap fungsi negara, yakni menjaga ketertiban sosial atau bahkan memelihara kekuasaan politik tertentu. Namun, karena ormas tidak melalui mekanisme akuntabilitas formal, maka peran mereka berada dalam wilayah ambiguitas, yakni antara negara dan bukan negara.

NKRI dan Pancasila dalam nyaris semua kesempatan menjadi ideologi payung yang digunakan hampir semua ormas sebagai basis legitimasi.

Namun, ketika ditelaah lebih dalam, yang terjadi sering kali adalah subordinasi ideologi terhadap kepentingan politik, kesukuan, atau keagamaan tertentu.

Dalam filsafat politik modern, hal ini dapat dipahami melalui lensa instrumentalisme ideologi, di mana simbol dan narasi ideologis digunakan untuk membungkus kepentingan pragmatis.

Relasi ormas dengan kekuasaan tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat simbiotik, kontekstual, dan berlapis.

Dalam setiap era pemerintahan, konfigurasi aktor yang berkuasa akan menentukan ormas mana yang didekati, dibiayai, atau bahkan dilatih untuk fungsi-fungsi khusus, baik menjaga wibawa politik, memobilisasi massa, atau sekadar menekan oposisi.

Hal ini menjelaskan mengapa eksistensi ormas sangat ditentukan oleh relasi dengan subordinat kepentingan: apakah itu politik (seperti Cakra Buana PDIP atau GPK PPP, dll), kesukuan (FBR dan Forkabi, dll), atau keagamaan (seperti Banser, KOKAM, dan FPI). Masing-masing eksis bukan hanya karena kebutuhan representasi sosial-budaya, tapi juga kerap dianggap terkait akses terhadap “sumber daya” tertentu.

Simbiosis Ambigu Yang “Menggiurkan”?

Relasi ormas dengan negara cenderung bersifat parasitik-simbiotik. Negara sering kali meminjam tangan ormas untuk melakukan fungsi yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan secara langsung, seperti represi, tekanan politik, hingga mobilisasi massa.

Dalam studi tentang contentious politics oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, ormas jenis ini dapat dikategorikan sebagai broker kekuasaan di lapangan sosial, yang menjembatani kepentingan elite politik dan massa akar rumput.

Namun simbiosis ini pun penuh risiko. Ketika ormas merasa terlalu kuat atau otonom, ia bisa menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Maka tak jarang entitas berkepentingan tadi melakukan kooptasi, pembubaran, atau bahkan pembentukan ormas tandingan.

Fenomena ormas pun tidak monolitik, karena hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan formalitas, seperti paramiliter: Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Cakra Buana Golkar, GPK PPP, dll, kultural-kesukuan: FBR (Betawi), Forkabi (Betawi), forum keluarga atau ikatan daerah, keagamaan: Banser NU, GP Ansor, KOKAM Muhammadiyah, FPI, hingga ad-hoc seperti Pam Swakarsa pada 1998.

Ormas paramiliter memiliki struktur komando, seragam, dan logika militeristik yang membuatnya efektif sebagai kekuatan tekanan sosial dan politik.

Namun, ormas kultural dan keagamaan sering kali menggunakan pendekatan soft power, yakni melalui jaringan kekerabatan, keagamaan, atau kesamaan nilai, yang tidak kalah efektif dalam memobilisasi atau mengarahkan opini publik.

Namun dalam praktiknya, batas antara paramiliter dan sosial-kultural sering kali samar. Banyak ormas kultural yang memiliki sayap keamanan, sementara ormas paramiliter membungkus diri dengan jargon sosial atau keagamaan.

Di sinilah letak ambiguitas sosial-politik ormas: mereka bisa menjadi agen perdamaian, bisa pula menjadi aktor kekerasan.

Dilema negara hukum muncul ketika kekuatan informal seperti ormas dibiarkan bertindak sebagai “penjaga ketertiban” tanpa kontrol institusional yang tegas dan konsisten.

Konsekuensinya, ketika negara tidak konsisten dalam memperlakukan ormas dengan membiarkan satu kelompok karena loyal, tetapi menindak yang lain karena dianggap “radikal”, maka yang terjadi adalah defisit legitimasi hukum dan ketidaksetaraan penegakan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus di mana ormas menjadi aktor kekerasan atau ancaman sosial, namun sulit dijerat secara hukum karena memiliki “jejaring” tertentu.

Ketika kekuasaan jalanan distandardisasi melalui ormas, maka norma demokrasi yang mengandalkan deliberasi dan legalitas menjadi terkikis.

Inilah yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-political condition, di mana konflik tidak lagi diselesaikan lewat mekanisme demokratis, tetapi lewat tekanan fisik dan mobilisasi massa.

Ormas seperti GRIB atau kelompok sejenis menjadi simbol dari transformasi politik Indonesia yang tidak hanya berjalan di jalur formal (partai, DPR, birokrasi), tetapi juga di jalan-jalan, gang-gang, dan pasar-pasar. Mereka adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan bekerja secara informal, tetapi nyata dan berpengaruh.

Peran ormas kiranya tidak bisa dinafikan dalam membentuk ruang publik di Indonesia. Namun jika ormas terus digunakan sebagai alat kekuasaan yang bersifat koersif, maka yang terjadi bukanlah penguatan masyarakat sipil, melainkan pembusukan institusi demokrasi.

Perlu ada upaya untuk membedakan dengan jelas ormas yang berkontribusi pada civic engagement dan yang berperan sebagai milisi sipil kekuasaan.

Reformasi kebijakan, regulasi yang ketat namun adil, serta transparansi pendanaan dan struktur kepemimpinan adalah langkah awal untuk menyehatkan ekosistem ormas.

Tanpa itu, ormas akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi Indonesia, hadir atas nama rakyat, namun bertindak demi elite.  Semoga tidak terjadi. (J61)

“Dianggap” punya peran ideologis dan kontrol sosial? 

#hercules #grib #localstrongmen #mobokrasi #ormas #pemudapancasila #banser #gpansor #plato #oligarki #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Persoalan premanisme di Indonesia dipercaya rugikan perekonomian hingga ribuan triliun rupiah. Bagaimana cara mengatasi masalah pelik ini?

PinterPolitik.com

Premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan. Isu ini menyeruak setelah muncul laporan bahwa dua raksasa otomotif asal Asia, VinFast dan BYD, sempat mengalami pemerasan saat memulai pembangunan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.

Dugaan adanya organisasi preman yang terlibat dalam pemalakan terhadap investasi asing itu mengindikasikan bahwa premanisme bukan hanya perkara kriminal jalanan, tetapi telah masuk ke ranah strategis: mengganggu investasi dan keamanan nasional.

Sayangnya, kasus ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Premanisme seakan menjadi bagian dari lanskap sosial dan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan ilmuwan INDEF, Andry Satrio Nugroho, yang mengungkap bahwa berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), shadow economy Indonesia—yang mencakup aktivitas ilegal seperti pungli dan pemalakan—menggerus sekitar Rp2.200 triliun atau sekitar 8–10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka yang fantastis ini menandakan bahwa premanisme telah menjadi penyakit sistemik dalam struktur ekonomi negara.

Premanisme tidak hanya merugikan sektor ekonomi dan investasi, tapi juga menciptakan ketakutan, melemahkan hukum, dan menggerogoti kepercayaan terhadap negara. Ia hidup di ruang-ruang yang semestinya diisi oleh negara—dari terminal hingga kawasan industri.

Namun, dengan akar masalah yang begitu dalam dan kompleks, pertanyaan penting pun mengemuka: mungkinkah premanisme di Indonesia benar-benar bisa diberantas?

Premanisme yang Bernama “Cerberus”

Premanisme bukan sekadar urusan kriminal jalanan, melainkan struktur sosial yang memiliki dinamika kekuasaan tersendiri. Ia bisa dianalogikan dengan Cerberus dalam mitologi Yunani—anjing penjaga dunia bawah tanah yang ganas, namun patuh pada tuannya. Premanisme, dalam konteks ini, hidup dan berkembang karena ada relasi kekuasaan yang memungkinkan keberlangsungannya.

Secara teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan informal institution theory. Dalam teori ini, premanisme muncul sebagai bentuk institusi non-formal yang berkembang karena adanya kebutuhan sosial tertentu, seperti “keamanan” instan, mediasi konflik, atau kontrol sosial di tingkat lokal.

Ketika sistem formal belum sepenuhnya menjangkau atau memenuhi ekspektasi masyarakat dalam konteks tertentu, institusi informal dapat tumbuh sebagai pelengkap, meskipun tidak selalu sah secara hukum.

Selain itu, pendekatan rational choice theory juga bisa digunakan untuk memahami kenapa premanisme tetap eksis. Individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ini kerap kali bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi.

Selama aktivitas premanisme masih dianggap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pelakunya, serta tidak menimbulkan risiko besar, maka praktik ini akan terus berlangsung. Dengan kata lain, keberadaan premanisme tidak selalu semata-mata karena lemahnya penegakan hukum, melainkan juga karena struktur insentif yang belum sepenuhnya mendorong pelaku keluar dari zona abu-abu tersebut.

Teori clientelism juga tetap relevan. Dalam beberapa konteks, preman dapat terlibat dalam hubungan patron-klien, di mana mereka memberikan “jasa” tertentu kepada tokoh masyarakat atau kelompok tertentu, dan sebagai imbalannya mendapat perlindungan atau akses terhadap sumber daya. Ini membuat premanisme bertahan sebagai aktor lokal yang memiliki fungsi sosial tersendiri, terutama di wilayah-wilayah padat dan urban yang kompleks.

Dengan memahami dinamika ini secara lebih mendalam, pendekatan terhadap premanisme bisa dilakukan secara lebih konstruktif. Bukan semata-mata melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai gejala sosial yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin—dari ekonomi, hukum, hingga sosiologi.

Belajar dari Augustus: Tiga Pilar Penanganan Premanisme

Sejarah memberikan banyak pelajaran dalam menghadapi kekacauan sosial. Salah satunya adalah langkah-langkah yang diambil oleh Kaisar Augustus di awal berdirinya Kekaisaran Romawi. Pada masa itu, Roma penuh dengan kelompok-kelompok kekerasan yang meresahkan. Augustus menerapkan strategi yang menyentuh tiga aspek utama: politik, ekonomi, dan hukum.

Pertama, penataan sistem administrasi publik. Augustus menyadari pentingnya struktur pemerintahan yang tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penataan ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Dalam konteks kita, penguatan tata kelola di tingkat lokal dapat membantu menutup celah bagi munculnya aktor non-formal seperti preman.

Kedua, penyusunan kebijakan ekonomi yang inklusif. Augustus menata ulang distribusi kekayaan dan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak peluang dalam sistem formal. Prinsip ini dapat dijadikan inspirasi untuk memperluas akses terhadap ekonomi yang adil dan produktif, sehingga tekanan sosial yang mendorong individu ke ekonomi bayangan bisa berkurang.

Ketiga, penguatan sistem hukum yang berintegritas. Augustus memperkuat institusi hukum agar mampu memberikan perlindungan yang merata. Dalam sistem modern, pendekatan ini bisa diwujudkan dengan upaya kolaboratif antara lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor privat dalam menciptakan rasa aman yang inklusif dan konsisten.

Tentu, pendekatan Augustus tidak bisa seluruhnya diterapkan dalam konteks demokrasi seperti Indonesia. Namun, semangat yang ia bawa—yakni menciptakan tatanan sosial yang stabil melalui keadilan, pemerataan, dan keterlibatan semua pihak—tetap relevan.

Maka dari itu, dalam menghadapi premanisme, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan strategi jangka panjang. Memahami akar sosiologis, menata insentif ekonomi, serta memperkuat norma sosial dan hukum menjadi langkah strategis yang dapat kita tempuh bersama. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghadapi gejalanya, tetapi juga menyentuh akarnya. (D74)

KDM perlu Ghost? 

#dedimulyadi #kdm #ormas #depok #polri #polisi #tni #callofduty #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tamu istimewa Joko Widodo (Jokowi) itu bernama Rosario de Marshall atau yang biasa dikenal dengan Hercules. Saat menyambangi kediaman Jokowi di Solo, kiranya terdapat beberapa makna yang cukup menarik untuk dikuak dan mungkin saja menjadi variabel dinamika sosial, politik, dan pemerintahan.

PinterPolitik.com

Pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dan Rosario de Marshall, alias Hercules, agaknya bukanlah sekadar silaturahmi biasa.

Sosok Hercules bukan hanya dikenal sebagai tokoh asal Indonesia timur, tetapi juga figur kuat di dunia organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya di Jakarta.

Belum hilang dalam ingatan, beberapa waktu lalu, Hercules terlihat aktif memimpin Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sebuah ormas yang kini mulai mencuat ke permukaan.

Menariknya, GRIB Jaya bahkan sempat berseteru dengan ormas besar lain seperti Pemuda Pancasila (PP), meski kini telah berdamai.

Kembali, kunjungan Hercules ke kediaman Jokowi seolah menandai pergeseran penting dalam lanskap kekuasaan non-formal di Indonesia, di mana ormas yang memiliki stereotipe “unik” di Indonesia dapat menjalin komunikasi langsung dengan sosok kepala negara yang dinilai masih memiliki pengaruh.

Lantas, mengapa pertemuan ini bisa dikatakan menjadi simbol penting dalam dinamika politik dan pemerintahan Indonesia ke depan?

Variabel Kekuatan Informal?

Dalam dunia sosial-politik Indonesia, ormas kiranya bukan sekadar lembaga “satelit”, melainkan turut menempatkan diri dalam medan kontestasi kekuasaan yang tidak kalah penting dibanding partai politik (parpol). Meski di dalam beberapa parpol terdapat pula sayap partai serupa tapi tak sama dengan ormas.

Tak bisa dipungkiri, ormas seperti GRIB Jaya, Pemuda Pancasila, atau FBR (Forum Betawi Rempug) adalah representasi dari kekuatan informal, sering kali dipimpin oleh local strongmen yang memiliki pengaruh kultural, historis, dan aspek simbolik maupun aktual di wilayah tertentu.

Sebuah perspektif yang agaknya relevan untuk memahami fenomena ini adalah “State-in-Society” dari Joel Migdal. Dalam teorinya, Migdal menyatakan bahwa negara bukanlah entitas tunggal yang dominan, melainkan salah satu dari banyak aktor yang berkompetisi dalam membentuk aturan sosial.

Dalam konteks ini, ormas dan local strongmen seperti Hercules adalah “strongmen institutions” yang terkadang dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara, tetapi kadang juga sebagai kekuatan tandingan.

Di sisi lain, konsep “neo-patrimonialisme” juga dapat menjadi rujukan, di mana negara modern masih dijalankan dengan praktik-praktik tradisional, seperti patronase, relasi personal, dan pengaruh non-formal.

Dalam konteks Indonesia, ormas seakan menjadi klien-klien dari elite politik yang membutuhkan kontrol sosial di akar rumput.

Kehadiran Hercules dalam perpolitikan Indonesia lewat GRIB Jaya juga mencerminkan bagaimana aktor-aktor non-negara memiliki kapasitas untuk memobilisasi massa, memproduksi atau mereproduksi rasa aman dan menjalin simbiosis mutualisme dengan elite negara.

Dalam diskursus gray zones of governance, area kekuasaan yang tidak sepenuhnya dikuasai negara, tetapi juga tidak sepenuhnya chaotic.

Di titik tersebut, ormas berada dalam zona abu-abu yang legal secara institusi, tetapi sering beroperasi dengan cara-cara informal, bahkan ekstralegal.

Maka dari itu, pengaruh mereka tidak bisa diremehkan, terutama ketika mereka membentuk struktur seperti GRIB Jaya yang memiliki afiliasi politik, sayap militan, dan tokoh sentral seperti Hercules. Terlebih, saat menjalin interaksi dengan aktor politik tier-1 seperti Jokowi.

Lalu, bagaimana proyeksi relasi ormas dan interaksi di antara mereka dengan para aktor politik dalam dinamika sosial, politik, dan pemerintahan Indonesia ke depan?

Jangan “Korbankan” Masyarakat?

Mengacu pada interpretasi di atas, setidaknya terdapat tiga justifikasi yang membuat pertemuan Jokowi dan Hercules memiliki makna tersendiri.

Pertama, Hercules sukar dikatakan bukan simbol dari local strongman—tokoh berpengaruh informal di komunitas akar rumput, terutama melalui pendekatan kekuasaan informal, loyalitas, dan kekuatan.

Ketika tokoh seperti ini berinteraksi secara langsung ke lingkaran elite kekuasaan, itu menunjukkan bahwa negara, dapat dilihat simbiosis kekuatan formal dan informal.

Kedua, pertemuan ini menjadi simbol kesinambungan relasi antara elite dan kekuatan akar rumput menjelang dan pasca transisi kekuasaan.

Jokowi bukan tidak mungkin sedang dan terus membangun “legacy” kekuasaannya, dan memastikan para aktor politik lokal seperti Hercules tetap berada dalam orbit pengaruhnya dapat menjamin stabilitas dukungan di level bawah.

Bagi ormas seperti GRIB Jaya, kedekatan dengan Jokowi juga menjadi legitimasi sosial-politik yang penting untuk bersaing dengan ormas besar lain seperti PP, FKPPI, dan sebagainya.

Ketiga, pertemuan ini turut memperlihatkan bahwa politik Indonesia bukan hanya tentang parpol atau parlemen. Tapi juga tentang bagaimana elite mengelola kekuatan sosial-politik informal agar tetap berada dalam kendali, atau minimal dalam orbit kompromi.

Kendati demikian, penjelasan di atas merupakan interpretasi berdasarkan sejumlah preseden dan variabel lain yang tampak di atas meja analisis. Korelasi yang lebih kompleks dengan aktor lainnya mungkin terjadi dan dapat memengaruhi simbiosis yang eksis dalam diskursus serta realita sosial-politik Indonesia di masa mendatang. (J61)

Hmm 

Top 4 world rank gak tuh 

#muhammadiyah #ormas #ormasislam #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini