PinterPolitik.com

Ideologi bisa dikatakan merupakan tulang punggung sebuah bangsa. Tanpa adanya ideologi yang membentuk pondasi masyarakat, segala aktivitas yang dilakukan di negara tersebut mungkin akan terjadi tanpa arah dan eksistensi mereka itu sendiri mudah terancam, baik dari dalam atau luar negeri.

Berkaitan dengan kalimat terakhir tadi, sesuai perkembangan sejarah, sejumlah negara berusaha “menyusupkan” ideologinya ke negara-negara yang berkontak dengan mereka. Umumnya, negara yang terindoktrinasi secara intens oleh ideologi negara lain adalah negara yang ditaklukkan, dijajah, atau berada dalam pengaruhnya.

Sebagai akibatnya, sejumlah ideologi yang diterapkan secara efektif di negara asalnya tidak bisa berlaku serupa di negara lain karena ketidakcocokan. Contoh nyatanya adalah liberalisme ala Barat yang begitu menjunjung emanspiasi personal di atas segala hal.

Kendati liberalisme Barat telah menciptakan banyak orang kaya di negara-negara Barat, di negara Timur seperti di Indonesia misalnya, pandangan demikian kerap dipandang tidak sesuai, bahkan justru kerap dinilai lebih banyak membawa perpecahan dibanding kemajuan.

Fenomena ini kemudian menghasilkan salah satu pertanyaan paling besar dalam kehidupan kita. Bagaimana suatu negara menemukan pandangan politik yang sesuai dengan keadaan bangsanya?

Karena Pandangan Keluarga?

Suatu pandangan bisa menjadi ideologi tidak terjadi melalui konstruksi yang sederhana. Ideologi bisa menjadi kuat hanya bila nilai-nilai yang ada di dalamnya beresonansi dengan apa yang dianut masyarakat suatu negara dalam kesehariannya.

Dari sejumlah hal yang mendorong terciptanya ideologi, ada satu yang dianggap memiliki pengaruh yang begitu kuat, yaitu nilai kekeluargaan yang dianut.

Yap, banyak ilmuwan politik kini mulai melihat besarnya dampak nilai-nilai kekeluargaan terhadap terbentuknya suatu ideologi. Ini karena keluarga adalah sistem sosial yang pertama kali harus diadaptasi seseorang ketika dirinya terlahir di dunia.

Dan hal ini bisa dibuktikan bahkan sebelum negara modern itu sendiri terbentuk.

Di Kekaisaran Romawi misalnya, Richard Saller dalam tulisannya Family Values in Ancient Rome menyebut nilai kekeluargaan masyarakat Roma yang menekankan pentingnya menjalin cinta yang kuat terhadap sesama anggota keluarga membuat unsur “kekerabatan” dalam pasukan Romawi begitu kuat.

Tidak hanya itu, pandangan kekeluargaan yang disebut pietas tersebut juga dinilai menjadi bibit dari sistem kekaisaran karena para politisinya mampu mempermainkan isu-isu yang dianggap dapat merusak nilai-nilai pietas, dan menjadikan diri mereka layaknya seorang pahlawan yang membela nilai-nilai egalitarianisme.

Kembali ke masa sekarang, hal ini tentu tidak berubah. Frank Jacobs dalam tulisannya Family Ties menyebut ada lima tipe keluarga, yakni keluarga absolute nuclear, egalitarian nuclear, stem family, incomplete stem family, dan communitarian family.

Untuk saat ini, jenis keluarga yang paling dominan di negara-negara Barat adalah absolute nuclear, yakni keluarga yang memberikan emansipasi pada anaknya dan membiarkan mereka menentukan hidup sendiri tanpa kendali orang tua.

Pandangan yang begitu liberal ini juga dipandang jadi salah satu faktor yang membentuk kapitalisme modern, dan memiliki akar kuat ke jaman kolonialisme Inggris.

Robert D. Putnam dalam bukunya Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, menilai cara pandang keluarga seperti inilah yang membuat Amerika Serikat (AS) bangkit paska era Perang Dunia dan memiliki begitu banyak pengusaha kaya. Jadi, singkatnya kesuksesan AS sebenarnya berasal dari tradisi keluarga yang mereka anut.

Nah, bagaimana dengan negara-negara Timur? Well, kalau kita mengacu ke klasifikasi keluarga dari Frank Jacobs tadi, sebagian besar negara timur menganut nilai kekeluargaan communitarian, di mana prinsip otoritarianisme dalam keluarga masih begitu kuat tapi keeratannya pun besar. Di negara seperti ini, orang tua memiliki peran besar dalam menentukan jalan hidup anaknya.

Di satu sisi, kalau kita perhatikan, sebagian besar negara Asia memang masih menganut kepemimpinan ala otoritarianisme. Di Indonesia sendiri, kita tahu bagaimana pemimpin yang otoriter mewarnai sebagian besar porsi sejarah kita. Ini tentu bisa kita refleksikan otoritarianisme ala kekeluargaan di mana keputusan seorang kepala keluarga kerap dianggap mutlak.

Yang uniknya, di negara seperti Indonesia dan tetangganya, perspektif menjadikan seorang pemimpin layaknya kepala keluarga pun masih kuat. Kita sering dengar seorang pemimpin kantor ataupun partai politik dianggap layaknya “ayah/ibu kita semua”.

Begitu juga dengan negara kita sendiri yang sering kita anggap sebagai “Ibu”. Semua ini bisa dilacak ke tradisi kekeluargaan yang sudah berbaur dengan politik.

Oleh karena itu, mungkin bisa kita nalarkan, jika kita ingin merubah kebiasaan suatu negara, maka kita sebelumnya harus merubah tradisi-tradisi keluarganya. (D74)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]eran Partai Politik (Parpol) di Indonesia memang amat vital. Berdasarkan data KPU, ada 73 Parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tahun ini, namun cuma 27 yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 2018 dan Pilpres 2019.

Pemicu kemunculan Parpol-parpol baru mulai terlihat sejak era reformasi dihelat.  Jumlah Parpol meningkat tajam. Yang menarik, komunitas Partai Beringin yang khas berwarna kuning mulai berganti warna. Banyak anggota menanggalkan jas kuningnya dan bertukar warna menjadi biru, orange, putih hingga hijau. Udah kayak Bunglon, ehhh.

Sah-sah aja kalau banyak bermunculan Parpol baru. Nggak ada yang larang. Itu hak dan kebebasan setiap individu untuk menyalurkan aspirasinya di Indonesia yang katanya demokratis ini.

Coba kita ambil cermin untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang katanya bisa menyatukan itu. Apa kenyataannya? Kok yang saya lihat bukan demokrasi, malah yang ada demakarsi (batas pemisah) antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan sekelompok orang.

Makanya jangan kaget, kalau semakin banyak Parpol malah bikin aspirasi masyarakat berubah rupa menjadi konspirasi. Bener nggak? Dimana letak salahnya? Nggak mungkin kan, kita nanya pada rumput yang bergoyang, seperti yang dibilang Bang Ebith G. Ade?

Saya malah sepakat dengan sabda dari Pak Asep Iwan Iriawan, soal eksistensi dan role Parpol. Kata beliau, Parpol zaman sekarang banyak nyangkut dengan urusan sekelompok orang, bahkan udah kayak organisasi keluarga.

Pakar Hukum: Partai Politik Zaman Sekarang Jadi Organisasi Keluarga https://t.co/xjECT0IZpt pic.twitter.com/CUoQqgyQl5

— unfoll. jan block (@brandlym_) November 12, 2017

Ini bukan kebenaran yang direka-reka karena ada faktanya. Tengok aja komposisi Parpol di Indonesia. liat aja isi rumahBanteng, tapi hati-hati awas keseruduk. Atau liat aja geliat segelintir orang yang bernaung di bawah Pohon Beringin. Kalau masih kurang, coba telisik para alumni Pohon Beringin.

Ini sekedar saran aja ya, kalo emang niat mau ngecek, harus kuat nahan jijik. Soalnya banyak tikus got berkeliaran di sana. Tau sendiri kan baunya kayak apa?

Maka itu, perlu ada kucing yang revolusioner dan berani jadi pioner untuk berantas tikus-tikus di sana. Seharusnya ini jadi tugas Parpol. Semoga Parpol bijak dalam memilih dan membeli kucing. Beli Kucing di luar karung, rupanya lebih bijak ketimbang di dalam karung, bukan?

Semoga Parpol-parpol baru seperti PSI dkk, mampu  mendapat kader yang berkualitas, lewat strategi beli kucing di luar karung. Biar para tikus yang berlindung dibalik label organisasi keluarga pada kabur semua. Semoga demikian ya. (K-32)