Romantisme Soekarno di Hari Ibu ternyata mirip jebakan Sanji One Piece. Benarkah perayaan ini hanya sangkar emas?

PinterPolitik.com

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” — Ir. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia (1947)

Pagi itu, Cupin tampak sedikit lebih sibuk dari biasanya dengan celemek yang terlihat kekecilan di badannya yang gempal. Anak muda satu itu sedang bergelut dengan tepung dan adonan kue di dapur, bertekad memberikan kejutan spesial.

Di kalender dinding, angka 22 Desember dilingkari dengan spidol merah tebal, menandakan hari yang sakral bagi jutaan keluarga di Indonesia. Cupin ingin menjadi anak yang berbakti hari ini, membiarkan ibunya duduk santai bak ratu sehari di ruang tengah tanpa menyentuh pekerjaan rumah.

Niat Cupin tentu saja mulia, sebuah gestur manis yang merefleksikan kasih sayang tulus seorang anak kepada ibunya. Media sosial pun hari ini banjir dengan potret serupa: kaki ibu yang dibasuh, tumpeng yang dipotong, dan puisi-puisi syahdu tentang malaikat tanpa sayap.

Namun, di balik aroma kue yang mulai mengepul dari oven Cupin, ada sebuah ironi yang terselip diam-diam di antara perayaan ini. Perayaan Hari Ibu terasa seperti sebuah “gencatan senjata” kultural, di mana kaum perempuan diberi upeti satu hari untuk melupakan beban domestik yang menumpuk di 364 hari sisanya.

Kita terjebak dalam sebuah ritual tahunan yang memuliakan “penderitaan” dan “pengorbanan” seorang ibu sebagai standar moral tertinggi. Narasi yang dibangun selalu seragam: ibu yang baik adalah ibu yang lelah, yang tangannya kasar karena cucian, namun tetap tersenyum tulus demi keluarga.

Tanpa sadar, Cupin dan kita semua sedang melanggengkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam sangkar emas bernama domestikasi. Kita memuja mereka karena mereka ada di dapur dan mengurus anak dengan telaten, bukan karena mereka memiliki gagasan besar di ruang publik.

Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, benih perayaan ini tidak ditanam di tanah dapur yang becek atau ruang cuci yang sempit. Ada distorsi sejarah yang luar biasa masif yang membuat makna “Ibu” bergeser drastis dari aktor pergerakan menjadi sekadar manajer rumah tangga.

Romantisme perayaan ini seolah menjadi obat bius yang membuat kita lupa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial kita masih jauh dari kata setara. Bunga dan kado menjadi kompensasi atas ketimpangan peran yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Lantas, benarkah perayaan Hari Ibu yang kita kenal sekarang adalah warisan murni dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Ataukah ini sebenarnya hasil dari rekayasa politik panjang yang mengubah makna perjuangan menjadi sekadar seremoni kasih sayang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kongres Politik ke Lomba Tumpeng

Untuk menjawab kegelisahan itu, kita perlu memutar waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1928 di Yogyakarta. Di sanalah roh asli dari tanggal 22 Desember sebenarnya bersemayam, jauh sebelum tertimbun oleh tumpukan kado dan lomba memasak.

Pada tanggal tersebut, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, sebuah peristiwa yang dicatat dengan sangat apik oleh sejarawan Susan Blackburn. Dalam bukunya yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, Blackburn menarasikan bahwa peristiwa itu adalah tonggak politik, bukan tonggak domestik.

Blackburn menjelaskan dengan jeli bahwa yang berkumpul saat itu bukanlah ibu-ibu yang bertukar resep masakan atau tips mengasuh anak. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi itu adalah para aktivis yang membahas isu-isu keras seperti perdagangan manusia, penolakan perkawinan anak, dan akses pendidikan.

Mereka tidak mendefinisikan diri mereka lewat hubungannya dengan suami atau anak semata. Mereka mendefinisikan diri lewat hubungan mereka dengan negara dan bangsa yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme.

Semangat perlawanan inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Soekarno beberapa dekade kemudian. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Soekarno menetapkan Hari Ibu untuk mengenang semangat politis tersebut, bukan untuk merayakan peran domestik.

Bagi Soekarno, penetapan ini adalah monumen untuk mengenang semangat “Sarinah”, sebuah konsep perempuan revolusioner yang ia tuangkan dalam bukunya. Namun, sejarah politik Indonesia adalah sejarah yang penuh tikungan tajam, dan nasib perempuan sering kali terlempar di tikungan tersebut.

Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, makna “Ibu” mengalami operasi plastik total di tangan kekuasaan Soeharto. Sosiolog Julia Suryakusuma, dalam karya monumentalnya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, membongkar habis-habisan strategi licik ini.

Menurut Suryakusuma, negara Orde Baru secara sistematis mengintervensi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, untuk mendefinisikan ulang peran perempuan demi stabilitas politik. Melalui organisasi bentukan negara seperti PKK dan Dharma Wanita, perempuan “dijinakkan” dan peran mereka dikeridilkan.

Negara mengonstruksi perempuan ideal hanya sebatas pendamping suami yang setia dan pendidik anak yang patuh. Suryakusuma menjelaskan bahwa konsep “Ibuisme Negara” ini menggabungkan feodalisme Jawa dan borjuasi Barat secara efektif.

Hal ini menciptakan standar ganda di mana perempuan dituntut aktif dalam pembangunan fisik tetapi pasif dalam tuntutan kekuasaan politik. Akibatnya, Hari Ibu yang tadinya garang dan politis, perlahan namun pasti berubah wajah menjadi perayaan yang lunak.

Perayaan 22 Desember kini lebih identik dengan kebaya dan sanggul daripada orasi politik dan tuntutan kebijakan. Perempuan yang aktif berpolitik secara agresif sering kali dicap negatif akibat trauma sejarah penghancuran Gerwani.

Sementara itu, perempuan yang patuh di rumah dan tidak banyak menuntut dipuji negara sebagai “Ibu Teladan”. Trauma sejarah inilah yang membuat narasi “kasih sayang ibu” lebih mudah diterima masyarakat daripada narasi “perjuangan perempuan”.

Namun, apakah adil jika kita menimpakan seluruh kesalahan degradasi makna ini hanya kepada rezim Soeharto semata? Mungkinkah ada cacat logika fundamental dalam cara pandang Soekarno sendiri yang membuka celah bagi domestikasi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jebakan Sanji dan Sangkar Emas Soekarno

Di sinilah kita perlu meminjam kacamata pop-kultur untuk membedah psikologi di balik fenomena ini agar lebih mudah dipahami. Tidak ada analogi yang lebih tepat selain karakter Vinsmoke Sanji dari anime mahakarya Eiichiro Oda, One Piece.

Sanji adalah representasi sempurna dari apa yang disebut oleh psikolog Peter Glick dan Susan Fiske sebagai Benevolent Patriarchy atau patriarki yang “baik hati”. Sanji memiliki prinsip ksatria yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah menyakiti perempuan dalam kondisi apa pun.

Ia akan melayani perempuan bak ratu, memasakkan makanan terbaik, dan melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Terdengar sangat romantis dan gentleman jika dilihat sekilas di permukaan.

Namun, dalam Arc Wano, sikap “mulia” Sanji ini menjadi bumerang fatal ketika ia berhadapan dengan musuh perempuan bernama Black Maria. Sanji babak belur dan tidak bisa melawan, bukan karena ia lemah secara fisik, melainkan karena prinsipnya itu.

Ia menolak melihat perempuan sebagai kombatan atau musuh yang setara yang bisa bertarung di medan laga. Inilah yang bisa kita sebut sebagai fenomena “Sanji-nisasi” Hari Ibu di Indonesia.

Kita memuja perempuan secara berlebihan, namun penyanjungan itu justru menjadi borgol yang membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Soekarno, dalam banyak hal, adalah “Sanji”-nya Indonesia dalam konteks pergerakan perempuan.

Ia adalah seorang romantic protector yang menempatkan perempuan di atas pedestal atau panggung kehormatan. Ia memberikan julukan agung seperti “Ibu Bangsa” dan “Sarinah” sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Soekarno memuliakan perempuan, tetapi ia mendefinisikan kemuliaan itu berdasarkan standarnya sendiri sebagai laki-laki. Ia yang memberi ruang, dan ia juga yang memegang kunci pintu ruang tersebut.

Sikap benevolent ini berbahaya karena ia bekerja seperti obat bius yang manis. Perempuan merasa disayang dan dilindungi, sehingga lupa bahwa mereka sebenarnya sedang tidak diberi otonomi penuh.

Ketika perempuan dianggap sebagai makhluk yang “terlalu suci” atau “terlalu lembut” seperti pandangan Sanji, dampaknya fatal. Mereka secara otomatis dianggap tidak cocok untuk masuk ke dalam lumpur politik yang kotor dan keras.

Soeharto kemudian datang bukan untuk menghancurkan panggung kehormatan buatan Soekarno itu. Ia justru memanfaatkannya dengan memasang pagar besi di sekeliling panggung tersebut agar perempuan tidak bisa turun.

Jika Soekarno adalah Sanji yang memuja Nami karena kecantikannya, Soeharto adalah figur otoriter yang memastikan Nami tetap di kamar. Keduanya, baik lewat jalan romantis maupun jalan represif, sama-sama melanggengkan patriarki.

Laki-laki tetap menjadi subjek utama, sementara perempuan menjadi objek pelengkap, entah sebagai inspirasi revolusi atau penjaga dapur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah produk dari “Sanji-nisasi” yang berkepanjangan ini.

Kita memberi bunga sebagai simbol keindahan dan kerapuhan, alih-alih memberi kursi di parlemen sebagai simbol kekuasaan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa memanjakan ibu satu hari sudah cukup untuk membayar utang ketimpangan gender.

Padahal, perayaan semacam itu hanyalah bentuk lain dari pelanggengan mitos tentang wilayah kekuasaan ibu. Kita seolah sepakat bahwa wilayah itu hanyalah sebatas kasur, sumur, dan dapur.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi Sanji yang melihat perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi karena kelemahannya. Kita perlu belajar menjadi seperti Luffy, sang kapten Topi Jerami yang melihat perempuan dengan kacamata berbeda.

Luffy melihat Nami dan Robin bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai Nakama atau mitra yang setara. Ia membiarkan mereka bertarung dengan caranya sendiri untuk meraih mimpi bersama, tanpa membatasi potensi mereka.

Selama Hari Ibu masih dirayakan dengan lomba tumpeng dan bukan dengan tuntutan kebijakan publik yang pro-perempuan, perayaan ini akan sia-sia. Selama itu pula “Ibu Pertiwi” masih tersandera dalam sangkar emas patriarki yang penuh dengan bunga-bunga palsu. (A43)

PinterPolitik.com 

Hari ini, ketika kita menengok ke langit, mungkin nama-nama seperti India, Tiongkok, Jepang, bahkan Vietnam lebih dulu terlintas ketika membicarakan kekuatan teknologi antariksa di Asia. Sementara itu, Indonesia, meski besar secara geografis dan demografis, sering diposisikan sekadar sebagai penonton dari pencapaian negara-negara lain dalam mengejar bintang. 

Padahal, jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, Indonesia bukanlah bangsa yang pasif dalam urusan angkasa luar. Justru, di tahun-tahun awal kemerdekaan hingga dekade 1970-an, Indonesia pernah menjadi pionir antariksa di Asia Tenggara. Peluncuran Satelit Palapa pada 1976 menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit komunikasi sendiri—jauh sebelum negara-negara tetangga berpikir tentang membangun teknologi luar angkasa nasional. 

Tak hanya itu, Indonesia juga mengembangkan roket sendiri melalui LAPAN, dan bahkan telah merancang cetak biru pengembangan roket peluncur satelit dari wilayah Nusantara. Singkatnya, kita dulu punya impian besar, dan sempat berjalan menuju ke sana. 

Lalu, pertanyaannya: apa yang terjadi dengan semua itu? Mengapa Indonesia, yang begitu menjanjikan di awal, justru tertinggal saat era antariksa semakin terbuka? Apakah ini hanya soal sumber daya, atau ada sesuatu yang lebih mendasar? 

Dari Peluncuran Satelit Hingga “Political Will” 

Sejarah mencatat bahwa ambisi antariksa Indonesia bukanlah ilusi belaka. Pada era Orde Lama dan awal Orde Baru, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bukan sekadar institusi birokratis, tetapi simbol ambisi strategis bangsa. LAPAN berdiri sejak 1963, tak lama setelah manusia pertama mendarat di luar angkasa. Bahkan saat dunia masih terbagi dalam poros Perang Dingin, Indonesia secara berani memosisikan dirinya sebagai negara yang berdaulat secara teknologi—termasuk di bidang penerbangan dan antariksa. 

Puncaknya, pada 1976, Indonesia meluncurkan Satelit Palapa A1 dari Kennedy Space Center, menandai lompatan kuantum dalam sistem komunikasi nasional. Proyek ini tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan telekomunikasi, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa kepulauan yang mampu menyatukan wilayahnya melalui teknologi. Di saat bersamaan, Indonesia juga mengembangkan seri roket RX dan mulai merintis cita-cita menjadi negara yang mampu meluncurkan satelit dari tanah air sendiri. 

Namun memasuki dekade 1980-an hingga Reformasi, arah dan semangat ini mulai melemah. Transisi politik yang kompleks dinilai membawa efek samping: berkurangnya konsistensi dan political will dalam pengembangan teknologi strategis. LAPAN bertahan, tapi lebih banyak menjadi lembaga administratif dibanding lembaga inovatif. Proyek peluncuran roket, pembangunan spaceport di Biak, hingga program satelit mikro berjalan, namun tak lagi jadi agenda prioritas nasional. 

Di titik ini, kita perlu merenungkan satu konsep penting dalam teori geopolitik antariksa, yaitu “original sin” yang dikemukakan oleh Bleddyn Bowen. Dalam bukunya War in Space, Bowen menjelaskan bahwa pengembangan kekuatan luar angkasa oleh suatu negara selalu dibayangi oleh dosa asal, yakni ketergantungan pada motivasi politik, bukan semata kebutuhan ilmiah. Dengan kata lain, bila tak ada political will yang kuat, maka proyek teknologi strategis akan kehilangan arah, tertunda, atau bahkan mati. 

Indonesia adalah contoh dari teori ini. Di masa awal, proyek antariksa Indonesia tumbuh dari semangat politik dan kebanggaan nasional. Tapi saat konteks politik berubah, tanpa komitmen jangka panjang dan konsistensi kebijakan, mimpi besar itu perlahan lenyap. Ketika India membangun ISRO secara sistematis, Indonesia justru disibukkan dengan konflik internal dan dinamika politik pasca-reformasi. 

Padahal secara geografis, Indonesia punya keunggulan luar biasa: posisi di garis khatulistiwa, yang sangat ideal untuk peluncuran roket ke orbit geostasioner. Fisikawan dan insinyur di berbagai negara sepakat bahwa peluncuran dari khatulistiwa menghemat bahan bakar, mempercepat roket, dan memberikan peluang orbit yang optimal. Tapi posisi strategis ini belum benar-benar dimanfaatkan, karena faktor yang lebih mendalam—politik yang belum memutuskan untuk bermimpi besar lagi. 

A New Hope?

Meskipun kesempatan di masa lalu telah banyak terlewatkan, bukan berarti Indonesia harus menyerah menjadi bangsa penonton di era antariksa global. Justru sekarang, ketika ekonomi digital tumbuh dan kebutuhan akan teknologi satelit semakin besar (dari internet pedesaan hingga pemantauan bencana), kesempatan kedua sedang terbuka. Pertanyaannya: apakah kita siap memanfaatkannya? 

Salah satu pendekatan yang terbukti berhasil adalah simbiosis antara pemerintah dan sektor swasta. India melesat karena ISRO tidak bekerja sendiri. Mereka mendorong perusahaan rintisan antariksa lokal, membuka kerjasama internasional, dan menjadikan eksplorasi luar angkasa bukan hanya proyek negara, tetapi juga peluang ekonomi. Amerika Serikat bahkan lebih radikal: NASA kini bermitra erat dengan SpaceX, yang secara teknis telah menggantikan peran negara dalam misi-misi berawak ke luar angkasa. 

Indonesia bisa belajar dari ini. Setelah LAPAN dilebur ke BRIN, pemerintah memiliki tantangan sekaligus peluang untuk merancang ulang strategi antariksa nasional—bukan sekadar dari sisi birokrasi, tetapi juga dari model ekosistem inovasi. Pemerintah bisa mendorong inkubasi startup antariksa, membuka akses data satelit nasional, hingga membangun infrastruktur peluncuran yang melibatkan investor. 

Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya membawa harapan baru. Melalui “Asta Cita”, Prabowo menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah ke depan melihat pentingnya kemandirian dan inovasi teknologi sebagai bagian dari kekuatan strategis bangsa, termasuk di sektor antariksa. 

Tentu, jalan menuju antariksa bukanlah proyek satu malam. Ia memerlukan konsistensi visi lintas generasi dan keberanian untuk bermimpi besar. Namun, bila komitmen ini dijaga dan dibarengi dengan kerja sama luas antar sektor, bukan mustahil Indonesia bisa kembali menjadi salah satu aktor penting dalam peradaban luar angkasa Asia. 

Langit luas menunggu—dan kini saatnya kita kembali melangkah ke sana, dengan penuh percaya dan harapan. (D74) 

Hmm, kira-kira apa lagi nih sejarah sosial-politik menarik yang hilang di Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #clubdepolitica #sejarah #Indonesia #ordebaru #ordelama #sains #lipi #lapan #brin #beritapolitik

PinterPolitik.com

Tidak sedikit publik yang menyejajarkan refleksi kebijakan dari kondisi politik di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mengarah pada karakteristik Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan seseorang dapat membawa tendensi ini beserta sampel kasusnya dalam sebuah percakapan informal dan dinilai akan mendapat afirmasi tersendiri.

Padahal, jika menyelami latar belakang partai pembesar Presiden Jokowi sekaligus pemimpin koalisi pemerintah, publik justru akan menemukan kontradiksi rumit antara core entitas tersebut yang lebih lekat dengan Soekarnoisme era Orde Lama (Orla) dibandingkan dengan tendensi terhadap similaritas atribut Orba.

Seperti apa aliran rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sebenarnya? Roy Macridis menawarkan sudut pandang menarik dalam tulisannya yang berjudul Comparative Politics and the Study of Government: The Search for Focus, di mana basis analisa komparasi politik secara komprehensif menjadi ide pokok tulisan tersebut.

Macridis mengedepankan analisa dengan berfokus pada pendekatan parsimony behavioralism atau behavioralisme parsimoni serta concern with focus atau fokus pada konteks politik paling relevan yang ada. Lebih konkret, ia mencoba menjelaskan konstelasi politik kekuasaan dengan berdasarkan aspek historis, konfigurasi kepentingan, ideologi, dan struktur pemerintahan serta ouput yang dihasilkan.

Aliran analisa dari pemikiran Macridis tersebut dinilai menjadi yang cukup tepat dalam menganalisa arah dan bentuk rezim Presiden Jokowi yang sesungguhnya. Variabel-variabel yang tercermin pada berbagai langkah dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi dapat secara komprehensif mengkonstruksikan tendensi tertentu secara tepat.

Tentu bukanlah hal yang keliru ketika resonansi publik seolah seirama dengan mengatakan bahwa fenomena represif pemerintah selama ini atas berbagai bombardir kritik disejajarkan dengan represi Orba terhadap seluruh ekspresi yang berseberangan dengan kekuasaan. Kasus Ravio Patra dan Bintang Emon tampaknya sudah cukup mewakili kecenderungan tersebut.

View this post on Instagram

PDIP kritik pemerintahan Jokowi #posterpinterpolitik #posterpinpol #pdip #presidenjokowi #pdipperjuangan #masintonpasaribu #loopers #bloopers #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2020 at 12:40am PDT

Manuver kebijakan penempatan TNI-Polri dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan ini ramai mendapat berbagai macam respon juga dinilai menjadi penegas afirmasi kolektif publik atas tendensi similaritas dengan Orba, terutama yang selama ini mengkritisi pemerintah.

Namun, apakah variabel di atas sudah cukup menggambarkan secara utuh konstruksi rezim Presiden Jokowi sesungguhnya?

Maksimalkan Segala Kekuatan?

Isu kekinian terkait pengerahan TNI-Polri aktif untuk menempati komisaris di berbagai BUMN seketika diterjemahkan publik sebagai menyerupai tindak tanduk pemerintah di era Orba yang memanfaatkan kekuatan inheren angkatan bersenjata ketika itu untuk kepentingan tertentu.

Agaknya tak bisa dipungkiri memang, Presiden Jokowi di kesempatan keduanya memimpin bangsa dinilai jamak memaksimalkan detterence effect atau efek gentar dari sosok berlatar-belakang TNI maupun Polri dalam struktur kekuasaan. Hal ini secara jelas terpampang pula dalam line up kabinet.

Selain mereka yang memang relevan seperti Menteri Pertahanan (Menhan), aspek non-linear pun turut diisi nama-nama seperti eks Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).

Belum lagi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Publik tak sulit menemukan kalangan “angkatan” dalam struktur organisasi, mulai dari Ketua hingga Juru Bicara.

Namun di sisi berbeda, variabel lain pada rezim kepemimpinan Joko Widodo juga tak sedikit yang cenderung beraliran Orde Lama (Orla). Kedekatan intim dengan Xi Jinping yang dimanifestasikan pada realisasi berbagai investasi masif di tanah air seolah identik dengan romansa poros Jakarta-Beijing jilid kedua.

Kesan ini bahkan diperkuat oleh pernyataan Minister-Counsellor bidang Ekonomi dan Perdagangan, Kedutaan Besar Tiongkok, Wang Liping yang mengakui bahwa investasi negeri Tirai Bambu tumbuh pesat, sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

View this post on Instagram

Erick tempatkan TNI-Polri di BUMN dinilai bertentangan dengan UU TNI dan Polri #erickthohir #tnipolri #bumn #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 22, 2020 at 2:10am PDT

Variabel lainnya ialah isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Terlepas dari perdebatan pihak yang menghembuskan polemik ini, isu RUU HIP dinilai menambah sengat aroma kecenderungan terhadap ideologi tertentu pada era Orla Soekarno di benak sebagian publik.

Satu hal yang agaknya dapat menjadi irisan sekaligus konklusi seperti apa yang disebut oleh Macridis terkait tendensi mana yang lebih tepat merefleksikan karakter rezim Presiden Jokowi saat ini ialah pembangunan infrastruktur.

Dengan menerima investasi besar dari Tiongkok serta melakukan pembangunan infrastruktur masif dengan semangat Bapak Pembangunan, Soeharto, Jokowi dinilai memadukan dan mengadopsi segala kekuatan yang dapat ia himpun dari era Orla maupun Orba.

Tentu pada titik ini konfigurasi kepentingan yang ada dalam kekuasaan menjadi sedikit lebih terang. Konfigurasi tersebut dapat pula menjadi kepingan petunjuk akan arah politik dan kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam sisa empat tahun mendatang.

Akan tetapi, dua kekuatan yang terlihat dipadukan oleh Jokowi –  Orla dan Orba –  tak kuasa dihantam “takdir” politik yang terjadi, yang pada akhirnya dua pemimpin, Soekarno dan Soeharto, harus sama-sama tumbang di tengah jalan. Akankah hal tersebut terjadi pula pada Presiden Jokowi?

Kesenjangan Optimisme

Filipe Campante dan Davin Chor dalam tulisannya yang berjudul The People Want the Fall of Regime: Schooling, Political Protest, and the Economy menyebutkan bahwa political turnover atau pergantian kekuasaan politik di tengah jalan sangat mungkin terjadi ketika kekecewaan berbagai komponen masyarakat terhadap sifat rezim, kondisi sosio ekonomi, hingga sentimen politik tak lagi berpihak pada pemerintah.

Merujuk pada intisari tulisan Campante dan Chor di atas, rasanya siapapun tak menemui kesulitan untuk menghimpun letupan kekecewaan terhadap pemerintahan di bawah Presiden Jokowi belakangan ini. Berbagai isu politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, hingga revolusi mental yang belum selesai dan dinilai terkesan terabaikan hingga saat ini.

View this post on Instagram

Setuju nggak nih sama pendapatnya Haris Azhar? #posterpinterpolitik #posterpinpol #avengers #arrangers #kpk #jokowi #novelbaswedan #harisazhar #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 15, 2020 at 10:02pm PDT

Akumulasi berbagai elemen seperti isu Papua, represi aparat, berbagai regulasi kontroversial yang melenggang dengan mulus, komitmen pemberantasan korupsi, hingga degradasi kredibilitas pemerintah selama pandemi Covid-19 tentu berpengaruh terhadap legitimasi Presiden Jokowi.

Alih-alih melunak ataupun berupaya mengakomodasi aspirasi rakyat atas realita tersebut, tren sikap maupun kebijakan yang mengemuka serta ditunjukkan Presiden Jokowi justru dinilai semakin terkesan konfrontatif.

Bungkam atas kontroversi UU KPK, “aksi koboi” kenaikan tarif BPJS Kesehatan, hingga arogansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona yang telah menjadi UU No. 2 tahun 2020 dinilai mencerminkan bahwa kuasa Presiden Jokowi atas konfigurasi kepentingannya tak bisa diusik.

Atas hal tersebut, sentimen minor dirasa makin tak terbendung dan harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, sekuat apapun fusi kekuasaan yang coba dibangun. Political turnover seperti yang disebutkan oleh Campante dan Chor bukan tidak mungkin terjadi seperti di dua era patron kekuatan Jokowi saat ini mengingat masa jabatan yang masih cukup panjang serta persoalan bangsa dan negara yang semakin pelik.

Dalam The Optimism Gap: Democrats vs. Republicans, Catharine Rampell berusaha membandingkan tingkat optimisme publik Amerika Serikat (AS) terhadap dua partai yang ada, Demokrat dan Republik, ketika berada di tampu kekuasaan dengan berbagai kebijakan masing-masing.

Rampell menggarisbawahi bahwa optimisme substansial publik terhadap masa depan negara serta nostalgia kejayaan masa lalu menjadi pembeda di tiap masa kepemimpinan dari dua partai berbeda.

Mengadopsi apa yang ditekankan oleh Rampel tersebut, optimisme substansial publik nyatanya memang dapat Presiden Jokowi “mainkan” dengan kekuasaannya saat ini. Kombinasi kejayaan era Orla serta ketangguhan masa Orba yang telah dikonstruksikan dapat diarahkan dalam membangun optimisme tersebut.

Sayangnya, hal tersebut tampaknya tak terjadi dan justru sebaliknya. Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pun belakangan ini acapkali mendapat respon minor dan tak lagi relevan dijadikan indikator utama menilai optimisme publik.

Ketika mengadopsi inti kekuatan dua era berbeda, Orla dan Orba, Presiden Jokowi dinilai justru tersandera oleh terlalu ramainya konfigurasi kepentingan sehingga sikap dan kebijakannya terkesan selalu kontraproduktif dan saling tumpang tindih.

Political turnover memang memiliki jalur yang sah secara konstitusi. Namun ketika benturan dari banyaknya kepentingan telah sangat keruh konsekuensi negatifnya, pergantian pucuk pimpinan seperti yang terjadi di era Orla dan Orba mungkin dapat terulang.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut, kuncinya adalah, Presiden Jokowi harus berani mengambil keberanian dalam mereduksi banyaknya kepentingan dalam pemerintahannya, at all cost, sebelum terlambat. Jangan justru terbuai dengan kekuasaan “semi absolut” yang sifatnya fana dan merugikan bangsa. Itulah harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.