Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hangat isu pembekalan militer di beasiswa LPDP, Republik ini memanggil militer setiap krisis, tetapi sebagian kalangan selalu cemas pada kehadirannya. Mengapa demokrasi terbesar ketiga dunia belum selesai berdamai dengan “loreng-loreng”?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah salah satu paradoks paling menarik dalam studi demokrasi modern. Di satu sisi, RI merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemilu reguler, kebebasan politik yang relatif terbuka, dan supremasi konstitusi yang secara formal menempatkan sipil di atas militer.

Namun di sisi lain, negara ini terus-menerus memanggil institusi militernya dalam hampir setiap krisis nasional: pandemi, ketahanan pangan, bencana alam, konflik sosial, pengamanan wilayah perbatasan, hingga urusan kedisiplinan birokrasi.

Akan tetapi, setiap kali militer hadir di ruang sipil, reaksi publik hampir selalu terbelah. Sebagian melihatnya sebagai solusi pragmatis atas kelemahan birokrasi sipil, sementara sebagian lain langsung mencurigainya sebagai tanda kembalinya militerisme.

Di titik inilah paradoks Indonesia muncul secara gamblang, negara yang paling sering meminta bantuan militernya justru menjadi negara yang paling cemas terhadap kehadiran militer itu sendiri.

Perdebatan terbaru mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas.

Secara teknis, kebijakan itu tampak sederhana, yaitu pembentukan disiplin, wawasan kebangsaan, dan orientasi kepemimpinan.

Namun reaksi publik jauh melampaui substansi teknisnya. Penolakan yang muncul tidak sepenuhnya berbicara tentang program orientasi itu sendiri, melainkan tentang memori kolektif yang belum selesai diproses.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar, publik Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya alergi terhadap militer. Yang sesungguhnya menimbulkan resistensi adalah ingatan historis tentang masa ketika militer bukan hanya penjaga negara, tetapi juga pengelola kehidupan politik nasional.

Warisan itu berasal dari pengalaman panjang Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Selama lebih dari tiga dekade, militer tidak hanya mengurusi pertahanan, tetapi juga masuk ke birokrasi, parlemen, dunia bisnis, media, hingga pemerintahan daerah.

Reformasi 1998 memang berhasil mengubah struktur formal relasi sipil-militer, seperti penghapusan fraksi ABRI di DPR dan pemisahan TNI-Polri. Namun reformasi struktural agaknya tidak otomatis menyembuhkan memori psikologis masyarakat, termasuk diwariskannya.

Akibatnya, demokrasi Indonesia seolah berkembang dalam situasi yang ambigu. Publik membutuhkan kapasitas militer ketika negara sipil gagal bekerja secara efektif, tetapi sekaligus takut jika ketergantungan itu berubah menjadi normalisasi dominasi militer.

Trauma sejarah akhirnya menciptakan semacam “respons imun politik” terhadap simbol-simbol seragam.

Fenomena ini kiranya memperlihatkan bahwa persoalan relasi sipil-militer Indonesia bukan semata-mata persoalan hukum atau institusi, melainkan juga persoalan psikologi politik kolektif.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah demokrasi Indonesia sudah cukup matang untuk membangun relasi sipil-militer yang sehat tanpa terus dihantui paranoia sejarah?

Habit Militer & Krisis Kapasitas Sipil?

Untuk memahami mengapa isu militer selalu memicu kegelisahan publik, pendekatan historis saja tidak cukup.

Diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana trauma politik bekerja dalam kesadaran kolektif sekaligus bagaimana institusi kekuasaan membentuk perilaku negara.

Samuel Huntington, melalui konsep objective civilian control, berargumen bahwa demokrasi yang sehat tidak dibangun dengan melemahkan militer, melainkan dengan menciptakan batas yang jelas antara ranah profesional militer dan ranah politik sipil.

Dalam pandangan Huntington, militer yang profesional justru penting bagi stabilitas demokrasi, selama ia tunduk pada otoritas sipil.

Melalui perspektif ini, persoalan utama Indonesia agaknya bukan keberadaan militer yang terlalu kuat, melainkan lemahnya kapasitas institusi sipil untuk mengelola negara tanpa bergantung pada militer.

Ketika birokrasi sipil lamban, korup, atau tidak efektif menghadapi krisis, negara secara pragmatis kembali memanggil institusi yang paling disiplin dan terorganisasi, TNI.

Di sinilah paradoks Indonesia semakin nyata. Ketergantungan pada militer sering kali lahir bukan dari ambisi politik militer, melainkan dari impresi “kegagalan” negara sipil membangun kapasitasnya sendiri.

Namun penjelasan Huntington kiranya belum cukup. Pierre Bourdieu membantu membaca persoalan ini melalui konsep habitus. Menurut Bourdieu, individu maupun institusi membawa pola pikir dan refleks sosial yang terbentuk dari pengalaman historis mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemimpin berlatar belakang militer tidak harus memiliki niat eksplisit untuk “mengembalikan Orde Baru” agar pola-pola militeristik muncul dalam pemerintahan.

Habitus militer bekerja secara lebih halus dan tidak sadar, yakni kecenderungan pada disiplin hierarkis, pola komando, efisiensi top-down, dan orientasi stabilitas.

Karena itu, ketika figur berlatar militer menduduki posisi politik penting, negara sering kali mulai menggunakan pendekatan yang lebih sentralistik dan berbasis kontrol. Ini bukan semata soal ambisi politik, tetapi soal bahasa kekuasaan yang paling akrab bagi mereka.

Perspektif Michel Foucault memperdalam analisis tersebut. Dalam konsep disciplinary society, Foucault menjelaskan bahwa negara modern bekerja melalui mekanisme disiplin terhadap tubuh dan perilaku warga.

Seragam militer bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kekuasaan yang merepresentasikan keteraturan, pengawasan, dan kepatuhan.

Karena itu, masyarakat sipil modern memiliki hubungan yang ambivalen terhadap militer. Mereka mengagumi disiplin dan efektivitasnya, tetapi sekaligus khawatir pada potensi kontrol yang dibawanya.

Ambivalensi ini sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika ketakutan itu berubah menjadi paranoia permanen atau sebaliknya menjadi glorifikasi berlebihan.

Indonesia hari ini mungkin bergerak di antara dua ekstrem tersebut. Sebagian kelompok memandang setiap keterlibatan militer sebagai ancaman demokrasi. Sebaliknya, sebagian lain melihat militer sebagai solusi atas seluruh kegagalan sipil. Keduanya sama-sama problematis.

Anti-militerisme yang berlebihan dapat membuat negara kehilangan kapasitas strategis dalam menghadapi krisis nasional.

Namun romantisme terhadap militer juga berbahaya karena dapat membuka ruang normalisasi dominasi institusi bersenjata dalam kehidupan sipil.

Di titik inilah teori Morris Janowitz menjadi relevan. Janowitz menawarkan gagasan tentang integrasi sipil-militer yang demokratis.

Menurutnya, militer modern tidak harus dipisahkan secara absolut dari masyarakat sipil, tetapi harus diintegrasikan melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil yang kuat.

Model ini terlihat dalam demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Militer dihormati, ROTC hadir di kampus-kampus elite, veteran memperoleh posisi sosial terhormat, tetapi tidak ada keraguan bahwa keputusan politik tetap berada di tangan sipil.

Pelajaran pentingnya adalah demokrasi matang bukanlah demokrasi yang membenci militer, melainkan demokrasi yang cukup percaya diri untuk membatasi militer tanpa rasa takut.

Sinergi Kuat dan Tulus Sipil-Militer

Indonesia kini berada pada fase yang menentukan dalam evolusi relasi sipil-militernya. Era pasca-Reformasi telah menghasilkan perubahan struktural besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kedewasaan psikologis politik.

Di satu sisi, publik memiliki alasan historis untuk waspada terhadap militerisme. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat melahirkan otoritarianisme.

Namun di sisi lain, ketakutan yang terus dipelihara tanpa penyelesaian justru membuat demokrasi bergerak dalam lingkaran trauma.

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, terutama dengan hadirnya figur berlatar belakang militer dalam kepemimpinan nasional, dilema ini semakin terasa.

Publik menghadapi dua emosi sekaligus, harapan terhadap efektivitas dan stabilitas, serta kekhawatiran terhadap kembalinya pola kekuasaan lama.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara sipil atau militer, melainkan membangun mekanisme demokratis yang mampu mengatur hubungan keduanya secara sehat.

Ada tiga syarat mendasar yang agaknya harus dipenuhi. Pertama, Indonesia membutuhkan rekonsiliasi sejarah yang lebih jujur. Trauma Orde Baru tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan reformasi.

Ia memerlukan pengakuan sejarah, pendidikan politik yang terbuka, dokumentasi pelanggaran masa lalu, dan pembelajaran institusional yang serius. Tanpa itu, publik akan terus membaca setiap simbol militer melalui kacamata ketakutan historis.

Kedua, penguatan kapasitas sipil harus menjadi agenda utama demokrasi. Selama birokrasi sipil tetap lemah, lamban, dan tidak efektif, negara akan terus bergantung pada militer dalam situasi krisis. Ketergantungan itu lambat laun dapat menciptakan normalisasi keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.

Karena itu, solusi jangka panjang bukan menjauhkan militer dari seluruh ruang sipil, melainkan membangun institusi sipil yang cukup kuat sehingga negara tidak perlu terus-menerus memanggil militer untuk menyelesaikan persoalan administratif dan sosial.

Ketiga, setiap keterlibatan militer dalam ranah sipil harus dibatasi secara jelas melalui mandat hukum, pengawasan publik, batas waktu, dan mekanisme akuntabilitas.

Demokrasi tidak membutuhkan larangan total terhadap militer, tetapi juga tidak boleh memberikan ruang tanpa batas.

Pada akhirnya, perdebatan tentang “loreng-loreng” di ruang sipil Indonesia sesungguhnya berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia sendiri.

Ketakutan terhadap militer adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, trauma sejarah yang belum sembuh dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan institusi sipil.

Demokrasi yang matang seharusnya mampu membedakan antara militer profesional dan militer politik. Ia juga harus mampu menghormati institusi pertahanan tanpa kehilangan keberanian untuk mengawasinya.

Mengobati “fobia” terhadap loreng bukan berarti menghapus semua simbol militer dari ruang publik. Yang jauh lebih penting adalah membangun “sistem imun demokrasi” yang sehat, institusi sipil yang kuat, masyarakat yang kritis tetapi rasional, serta militer yang profesional dan berintegritas. (J61)

Fenomena hipdut Tenxi mengguncang media sosial dan panggung musik tanah air. Benarkah ini sekadar tren “norak” atau ada dimensi sosial-politik di baliknya?

PinterPolitik.com

“Di antara kau dan aku.. Di antara kau dan a.. Di antara kau dan a..” – Tenxi, “mejikuhibiniu” (2025)

Cupin duduk terpaku di sudut kedai kopi yang riuh, matanya tak lepas dari layar ponsel yang menyala terang. Jempolnya terus menggeser layar, namun algoritma TikTok seolah memaksanya tetap berada di satu orbit yang sama: Tenxi.

Musik itu terdengar asing namun akrab, sebuah perpaduan ganjil antara ketukan boom-bap yang berat dengan cengkok dangdut yang meliuk nakal. Orang-orang menyebutnya “hipdut”, sebuah hibrida budaya yang kini merajai telinga jutaan anak muda Indonesia.

Cupin mengamati bagaimana Tenxi, sang ikon baru, tampil dengan gaya yang menabrak segala aturan baku estetika. Ia mengenakan topi snapback miring, namun memadukannya dengan kemeja batik yang kancingnya dibuka setengah dada.

Di layar ponsel Cupin, ribuan video parodi dan dance challenge menggunakan latar lagu Tenxi bermunculan tanpa henti. Fenomena ini bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan sebuah gelombang pasang yang menenggelamkan konten-konten “estetik” ala Jakarta Selatan.

Cupin teringat percakapannya dengan seorang teman yang mengaku jijik, namun diam-diam menghafal setiap lirik lagu Tenxi. Ada daya tarik magnetis dalam ketidaksempurnaan produksi musiknya yang justru terasa jujur dan telanjang.

Di panggung-panggung konser, pemandangannya lebih gila lagi, seperti yang disaksikan Cupin lewat siaran langsung di YouTube. Ribuan manusia melompat serentak, menciptakan lautan energi yang seolah ingin meruntuhkan panggung.

Mereka tidak peduli pada pitch yang meleset atau autotune yang terdengar kasar. Bagi mereka, Tenxi adalah nabi baru yang membawakan ayat-ayat kegembiraan di tengah kehampaan makna.

Cupin menyeruput kopinya yang mulai dingin, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi pada selera bangsa ini. Ia melihat Tenxi bukan sekadar musisi, melainkan sebuah gejala sosiologis yang berjalan dan bernyanyi.

Popularitas Tenxi melampaui sekat-sekat geografis, dari gang sempit di pinggiran kota hingga apartemen mewah di pusat metropolitan. Hipdut telah menjadi bahasa universal yang menyatukan mereka yang lelah dengan kepura-puraan.

Cupin tersenyum kecut saat menyadari bahwa fenomena ini sebenarnya menertawakan standar “keren” yang selama ini diagungkan media arus utama. Tenxi adalah antitesis dari segala yang rapi, teratur, dan terpoles sempurna.

Lirik-lirik Tenxi terdengar begitu absurd, jauh dari potret realitas kehidupan sehari-hari atau penderitaan kelas bawah. Kata-kata yang dirangkai seolah hanya permainan bunyi, mantra kosong yang dirancang khusus untuk memicu dopamin tanpa perlu berpikir.

Tidak ada kritik sosial, tidak ada keluhan tentang utang atau cinta yang rumit, hanya repetisi frasa yang catchy dan membius. Justru kekosongan makna inilah yang mungkin menjadi daya tarik utamanya, sebuah pelarian total dari realitas yang penat.

Cupin merasa bahwa kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah identitas budaya baru yang tidak lagi berkiblat ke Barat maupun ke Timur. Ini adalah murni produk jalanan Indonesia yang bermutasi di era digital.

Euforia ini murni milik massa, sebuah perayaan hedonisme sederhana yang tidak menuntut pemahaman mendalam. Cupin melihat ini sebagai bentuk nihilisme yang ceria, di mana orang berpesta di atas reruntuhan logika.

Fenomena ini memaksa kita untuk meninjau ulang definisi kita tentang seni dan budaya populer. Apakah kita sedang melihat degradasi selera, atau justru sebuah evolusi yang tak terelakkan?

Apakah popularitas Tenxi dan genre hipdut ini adalah tanda kebangkitan budaya akar rumput yang selama ini dibungkam? Ataukah ini hanyalah repetisi sejarah di mana kelas elite pada akhirnya akan mengadopsi apa yang mereka benci?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Bronx ke Sidoarjo

Cupin mulai menelusuri jejak digital untuk memahami genealogi musik yang sedang mengguncang gendang telinganya ini. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Tenxi bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, melainkan sebuah daur ulang kreatif.

Jika kita menarik garis sejarah, evolusi ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan kelahiran hip-hop di Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Saat itu, anak-anak muda Afrika-Amerika di Bronx menciptakan bunyi-bunyian baru dari piringan hitam tua dan mesin drum bekas.

Tricia Rose, dalam bukunya yang sangat berpengaruh berjudul Black Noise, menjelaskan fenomena ini dengan sangat jeli. Rose berargumen bahwa hip-hop adalah bentuk resistensi budaya yang lahir dari kondisi keterasingan sosial dan ekonomi di perkotaan.

Cupin melihat pola yang sama terjadi pada Tenxi dan gelombang hipdut di Indonesia saat ini. Mereka mengambil elemen-elemen yang tersedia di sekitar mereka—dangdut koplo dan rap internet—lalu meramunya menjadi senjata ekspresi.

Seperti halnya hip-hop yang awalnya dianggap sebagai “bising” oleh telinga kaum kulit putih mapan, hipdut juga menghadapi resistensi serupa. Namun, sejarah membuktikan bahwa kebisingan dari pinggiran seringkali berubah menjadi arus utama yang mendominasi.

Jeff Chang, dalam narasi epiknya Can’t Stop Won’t Stop, menggambarkan bagaimana hip-hop bertransformasi dari pesta blok liar menjadi industri miliaran dolar. Ia menekankan bahwa musik ini memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media formal.

Dalam konteks Tenxi, Cupin melihat adanya semangat do-it-yourself yang sangat kental, mirip dengan etos awal hip-hop. Mereka tidak menunggu label besar untuk memproduksi karya; mereka merekamnya di kamar tidur dan menyebarkannya lewat TikTok.

Teknologi digital telah mendemokratisasi produksi musik, meruntuhkan gerbang yang selama ini dijaga ketat oleh para kurator budaya. Tenxi adalah bukti bahwa validasi tidak lagi datang dari kritikus musik, melainkan dari algoritma dan massa.

Evolusi ini juga menunjukkan adaptabilitas luar biasa dari dangdut sebagai genre musik rakyat. Dangdut selalu mampu menyerap elemen asing, mulai dari rock, disko, hingga kini trap dan hip-hop, tanpa kehilangan identitas akarnya.

Andrew Weintraub, dalam studinya yang mendalam tentang dangdut, pernah mencatat kemampuan genre ini untuk menjadi “musik nasional” yang sesungguhnya. Hipdut adalah babak terbaru dari kemampuan adaptasi tersebut, sebuah mutasi genetik yang diperlukan untuk bertahan hidup di ekosistem digital.

Cupin merenung, mungkin inilah yang disebut sebagai globalisasi dari bawah. Elemen budaya global (hip-hop) diadopsi, dikunyah, dan dimuntahkan kembali dengan cita rasa lokal yang pekat (dangdut).

Hasilnya adalah sebuah produk hibrida yang membuat pendengar asing kebingungan, namun membuat pendengar lokal merasa “pulang”. Tenxi berhasil menjembatani jurang antara modernitas global dan tradisi lokal dengan cara yang sangat kasar namun efektif.

Koneksi dengan sejarah hip-hop AS ini memberikan legitimasi intelektual pada apa yang sering dianggap sebagai musik “sampah”. Ini adalah teriakan eksistensi dari mereka yang merasa tidak terwakili oleh pop manis Jakarta.

Cupin mulai memahami bahwa setiap ketukan drum mesin dalam lagu Tenxi adalah detak jantung dari demografi yang sedang gelisah. Musik ini berevolusi bukan karena keinginan pasar semata, melainkan karena kebutuhan mendesak untuk berekspresi.

Namun, evolusi ini membawa kita pada pertanyaan tentang siklus penerimaan budaya dalam masyarakat yang terstratifikasi. Seberapa jauh kemiripan pola resistensi budaya ini dengan apa yang terjadi di masa lalu bangsa kita sendiri?

Apakah pola penolakan dan penerimaan terhadap musik “kampungan” ini memiliki akar sejarah yang lebih dalam, yang mungkin melibatkan penguasa di masa lalu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hantu Soeharto dan Perang Selera

Cupin meletakkan ponselnya, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke era di mana satu sosok mendominasi segala aspek kehidupan Indonesia: Soeharto. Ada benang merah yang samar namun tegas antara Tenxi hari ini dan politik kebudayaan Orde Baru.

Di masa lalu, musik dan budaya kalangan bawah selalu diposisikan sebagai “liyan” yang perlu dibina atau bahkan dibinasakan. Sejarah mencatat bagaimana musik keroncong di era kolonial sempat dipandang sebelah mata oleh elite Eropa dan priyayi lokal.

Namun, represi budaya mencapai puncaknya di bawah rezim Soeharto yang memiliki obsesi pada ketertiban dan harmoni semu. Dangdut, pada masa-masa awal Orde Baru, sering dianggap sebagai musik yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa yang “halus”.

Rhoma Irama pernah menjadi musuh dalam selimut bagi rezim karena lirik-liriknya yang dianggap terlalu provokatif bagi kestabilan. Soeharto, dengan tangan besinya, berusaha mengkurasi budaya apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh rakyatnya.

Ini adalah pertempuran klasik antara The Established (kemapanan) melawan The Postmodernist (kekacauan kreatif). Tenxi hari ini adalah representasi dari postmodernisme jalanan yang menolak narasi tunggal tentang apa itu musik yang “baik”.

Dick Hebdige, dalam bukunya Subculture: The Meaning of Style, menjelaskan bagaimana subkultur menggunakan gaya sebagai bentuk pembangkangan simbolis. Tenxi dan para penggemarnya melakukan hal ini dengan merayakan apa yang oleh kaum elitE dianggap “norak”.

Mereka memeluk stigma “kampungan” itu dan mengubahnya menjadi lencana kehormatan yang dipakai dengan bangga. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni selera yang selama puluhan tahun dikuasai oleh Jakarta sentris.

Cupin teringat konsep Distinction dari sosiolog Pierre Bourdieu, yang mengatakan bahwa selera adalah alat untuk menegaskan kelas sosial. Kaum elit membenci hipdut bukan karena musiknya jelek, tapi karena musik itu diasosiasikan dengan kelas bawah yang ingin mereka jauhi.

Di era Reformasi, meski Soeharto telah lengser, struktur berpikir yang ia tanamkan tentang hierarki budaya masih bercokol kuat. Banyak dari kita yang tanpa sadar masih menjadi “Polisi Kebudayaan” ala Orde Baru saat mencemooh musik seperti Tenxi.

Kita masih mewarisi ketakutan Soeharto terhadap segala sesuatu yang liar, tidak terorganisir, dan berasal dari massa rakyat yang tidak terkendali. Tenxi hadir sebagai hantu yang mengganggu tidur nyenyak kaum mapan yang merasa memiliki monopoli atas kebenaran estetika.

Hipdut adalah chaos yang merusak tatanan rapi yang dibangun oleh pendidikan formal dan media massa konvensional. Ia adalah pengingat bahwa di bawah permukaan masyarakat yang tampak tenang, ada gejolak yang siap meledak dalam bentuk kreativitas liar.

Cupin menyadari bahwa membenci Tenxi mungkin adalah cara kita untuk menyangkal realitas sosial Indonesia yang sebenarnya. Kita ingin Indonesia terlihat seperti K-Pop atau Hollywood, padahal wajah asli kita adalah Tenxi: campur aduk, bising, dan penuh kontradiksi.

Sejarah mengajarkan bahwa budaya yang direndahkan pada akhirnya sering kali menjadi identitas nasional di masa depan. Keroncong mengalami itu, dangdut mengalami itu, dan kini giliran hipdut yang sedang menapaki jalan terjal tersebut.

Sikap antipati terhadap Tenxi mungkin hanyalah residu dari mentalitas kolonial dan feodal yang belum sepenuhnya hilang. Kita masih terjebak dalam dikotomi “gedongan” versus “kampungan” yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada akhirnya, Cupin menutup perenungannya dengan sebuah kesimpulan yang menohok kesadaran dirinya sendiri. Tenxi bukan sekadar musisi viral; ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah kita—wajah sebuah bangsa yang masih bergulat dengan identitasnya sendiri, terombang-ambing antara memori ketertiban ala Soeharto dan realitas kekacauan yang membebaskan. (A43)

PinterPolitik.com

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih.”

::Soeharto dalam otobiografinya “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya“::

Masih ingat Nono? Siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) Inpres Buraen II dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi matematika International Abacus World 2022 beberapa waktu lalu. Meski usianya masih sangat muda, ia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nono sukses mengalahkan 7000 orang peserta dari negara lain.

Prestasi yang ditorehkan Nono kemudian menarik atensi sebagian pejabat tinggi Indonesia, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Menteri yang sebelumnya dikenal sebagai perintis perusahaan start-up itu berniat menghadiahkan laptop untuk Nono. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak bocah asal Kupang tersebut yang rupanya lebih memilih bola dan beasiswa untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di jenjang pendidikan berikutnya.

Pilihan Nono ini memang patut diacungi jempol karena ia lebih memilih diberikan biaya untuk membantu pendidikannya, ketimbang laptop yang tentu bisa saja rusak dalam beberapa tahun pemakaian.

Menariknya, pemberian beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi oleh Pemerintah Indonesia telah berlangsung sejak lama. Hal demikian diwujudkan sebagai ikhtiar untuk memenuhi amanat konstitusi Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Salah satunya adalah tentang beasiswa Supersemar yang fenomenal di era Presiden Soeharto.

Tekad Presiden Soeharto

Salah satu beasiswa yang sangat populer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ialah Beasiswa Supersemar. Darmasiswa ini dikelola oleh Yayasan Supersemar yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada 16 Mei 1974.

Soeharto dalam otobiografinya yang berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) tulisan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. menjelaskan bahwa pembentukan Yayasan Supersemar tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pelajar-pelajar Indonesia berprestasi yang terkendala secara finansial.

“Kalau dibiarkan begitu (putus sekolah tanpa biaya), maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka, orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu, diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka”, demikian ujar Soeharto.

Tekad mulia Soeharto dalam kenyataannya tidak sepi dari kontroversi. Ia bukan hanya mendirikan Yayasan Supersemar, tetapi juga turut mendirikan yayasan lain, seperti Yayasan Dharma Bhakti Sosial (DHARMAIS), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP), dan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB).

Soeharto mengklaim bahwa dirinya membentuk yayasan-yayasan itu untuk menggerakkan kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Yayasan Supersemar dan yayasan lain yang dikelola oleh Soeharto memperoleh dana dari donasi bank-bank negara. Hal itu dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1976. Melalui regulasi ini, bank-bank negara diwajibkan menyisihkan sisa laba bersih sebanyak 5 persen untuk keperluan di bidang sosial.

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah para mahasiswa, siswa, dan atlet Indonesia berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial. Bantuan yang diberikan Beasiswa Supersemar berupa uang dengan nominal yang besar pada zamannya.

Untuk mahasiswa, Yayasan Supersemar bekerjasama dengan rektor-rektor universitas se-Indonesia. Pihak yayasan meminta kepada rektor untuk mengajukan kandidat penerima beasiswa. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk mahasiswa pada pertengahan 1980-an berkisar antara Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per bulan. Khusus untuk mahasiswa di daerah Jakarta dan Bandung besaran beasiswa ditetapkan seragam yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Sedangkan bantuan untuk siswa diberikan khusus pada para siswa SMP melalui perantaraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yayasan Supersemar hanya berkenan memberikan bantuan pada murid-murid SMP berprestasi dari mempunyai keluarga kurang mampu dan berminat melanjutkan studi ke sekolah kejuruan. Beasiswa tidak berlaku untuk siswa SMA umum karena prospek kerjanya dinilai belum jelas.

Siswa SMP penerima Beasiswa Supersemar diperbolehkan menerima beasiswa dari mulai kelas 1 sampai lulus. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk siswa SMP pada pertengahan 1980-an mencapai Rp10.000 per bulan. Jumlah ini kemudian naik menjadi menjadi Rp12.500 per bulan pada tahun ajaran 1987-1988.

Adapun beasiswa untuk para atlet berprestasi, disalurkan oleh Yayasan Supersemar melalui asosiasi-asosiasi atlet seperti Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), dengan nominal uang yang sama dengan mahasiswa yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Para penerima Beasiswa Supersemar dituntut untuk berprestasi. Mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar dituntut mendapatkan hasil akademik yang baik. Perkembangan mereka senantiasa diawasi. Jika mereka tidak mampu mencapai hasil akademik yang baik, maka beasiswa mereka akan dicabut.

Sekalipun para penerima Beasiswa Supersemar kebanyakan adalah kalangan mahasiswa, mereka nyatanya tidak ragu melancarkan kritik terhadap rezim Orde Baru. Mereka tetap berani turun aksi ke jalan dan mengoreksi kepemimpinan Soeharto melalui media massa. Ini juga menunjukkan bahwa Soeharto tetap membuka ruang-ruang kritik dari masyarakat kala itu.

Mencetak Alumni Cemerlang

Beasiswa Supersemar sukses mencetak ribuan alumni cemerlang. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, S3, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi guru besar. Tidak sedikit dari alumni beasiswa tersebut yang menjadi tokoh nasional.

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih”, demikian kata Soeharto dalam otobiografinya.

Salah satu tokoh nasional yang pernah menerima Beasiswa Supersemar ialah Prof. Dr. Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013) suntingan Saldi Isra dan Edy Suandi Hamid, diterangkan bahwa Mahfud MD menerima Beasiswa Supersemar ketika sedang menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan ketika menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilansir dari situs unpad.ac.id, beberapa tokoh nasional lain yang juga menjadi penerima Beasiswa Supersemar adalah Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014), Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. Ir. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet 2014-2024), Prof. Bambang Brodjonegoro (Menteri Riset dan Teknologi 2019-2021), Prof. Dr. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara 2019-2024), dan masih banyak yang lain.

Senja Kala Yayasan Supersemar

Yayasan Supersemar selaku pihak yang mengelola Beasiswa Supersemar tetap bertahan meski Orde Baru tumbang. Sayangnya, memasuki Era Reformasi, Yayasan Supersemar kerap digugat di meja hijau. Para penggugat menuduh adanya indikasi penyelewengan dana yayasan oleh Soeharto.

Dilansir dari BBC News Indonesia, Kejaksaaan Agung memerintahkan Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4,4 triliun pada 2015. Akibat putusan itu, beberapa aset milik yayasan disita seperti Gedung Granadi di Jakarta dan satu vila di Megamendung, Bogor. Selain itu, kini, rekening Yayasan Supersemar telah diblokir per 8 Desember 2015, sehingga tidak bisa menyalurkan dana beasiswa.

Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) atas nama seluruh mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar menentang eksekusi terhadap Yayasan Supersemar pada 2016. Mereka menilai, eksekusi tersebut telah menghambat kelangsungan studi sekitar 7000 orang penerima beasiswa.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, patut diakui bahwa terobosan program Beasiswa Supersemar telah membantu banyak anak Indonesia untuk berprestasi dan bahkan banyak yang menjadi tokoh-tokoh penting nasional.

Mungkin ini salah satu poin yang harus dicatat dalam sejarah republik ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang baik telah diupayakan oleh pemerintahan Soeharto. Memang ada kekurangan di sana sini, tapi setidaknya Soeharto telah menggariskan pentingnya pendidikan dijadikan acuan pembangunan negara.

Harapannya, semangat mendukung anak-anak Indonesia yang berprestasi ini bisa diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, sehingga Nono-Nono lainnya bisa menikmati beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas.

***

Romantisme Soekarno di Hari Ibu ternyata mirip jebakan Sanji One Piece. Benarkah perayaan ini hanya sangkar emas?

PinterPolitik.com

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” — Ir. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia (1947)

Pagi itu, Cupin tampak sedikit lebih sibuk dari biasanya dengan celemek yang terlihat kekecilan di badannya yang gempal. Anak muda satu itu sedang bergelut dengan tepung dan adonan kue di dapur, bertekad memberikan kejutan spesial.

Di kalender dinding, angka 22 Desember dilingkari dengan spidol merah tebal, menandakan hari yang sakral bagi jutaan keluarga di Indonesia. Cupin ingin menjadi anak yang berbakti hari ini, membiarkan ibunya duduk santai bak ratu sehari di ruang tengah tanpa menyentuh pekerjaan rumah.

Niat Cupin tentu saja mulia, sebuah gestur manis yang merefleksikan kasih sayang tulus seorang anak kepada ibunya. Media sosial pun hari ini banjir dengan potret serupa: kaki ibu yang dibasuh, tumpeng yang dipotong, dan puisi-puisi syahdu tentang malaikat tanpa sayap.

Namun, di balik aroma kue yang mulai mengepul dari oven Cupin, ada sebuah ironi yang terselip diam-diam di antara perayaan ini. Perayaan Hari Ibu terasa seperti sebuah “gencatan senjata” kultural, di mana kaum perempuan diberi upeti satu hari untuk melupakan beban domestik yang menumpuk di 364 hari sisanya.

Kita terjebak dalam sebuah ritual tahunan yang memuliakan “penderitaan” dan “pengorbanan” seorang ibu sebagai standar moral tertinggi. Narasi yang dibangun selalu seragam: ibu yang baik adalah ibu yang lelah, yang tangannya kasar karena cucian, namun tetap tersenyum tulus demi keluarga.

Tanpa sadar, Cupin dan kita semua sedang melanggengkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam sangkar emas bernama domestikasi. Kita memuja mereka karena mereka ada di dapur dan mengurus anak dengan telaten, bukan karena mereka memiliki gagasan besar di ruang publik.

Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, benih perayaan ini tidak ditanam di tanah dapur yang becek atau ruang cuci yang sempit. Ada distorsi sejarah yang luar biasa masif yang membuat makna “Ibu” bergeser drastis dari aktor pergerakan menjadi sekadar manajer rumah tangga.

Romantisme perayaan ini seolah menjadi obat bius yang membuat kita lupa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial kita masih jauh dari kata setara. Bunga dan kado menjadi kompensasi atas ketimpangan peran yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Lantas, benarkah perayaan Hari Ibu yang kita kenal sekarang adalah warisan murni dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Ataukah ini sebenarnya hasil dari rekayasa politik panjang yang mengubah makna perjuangan menjadi sekadar seremoni kasih sayang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kongres Politik ke Lomba Tumpeng

Untuk menjawab kegelisahan itu, kita perlu memutar waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1928 di Yogyakarta. Di sanalah roh asli dari tanggal 22 Desember sebenarnya bersemayam, jauh sebelum tertimbun oleh tumpukan kado dan lomba memasak.

Pada tanggal tersebut, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, sebuah peristiwa yang dicatat dengan sangat apik oleh sejarawan Susan Blackburn. Dalam bukunya yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, Blackburn menarasikan bahwa peristiwa itu adalah tonggak politik, bukan tonggak domestik.

Blackburn menjelaskan dengan jeli bahwa yang berkumpul saat itu bukanlah ibu-ibu yang bertukar resep masakan atau tips mengasuh anak. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi itu adalah para aktivis yang membahas isu-isu keras seperti perdagangan manusia, penolakan perkawinan anak, dan akses pendidikan.

Mereka tidak mendefinisikan diri mereka lewat hubungannya dengan suami atau anak semata. Mereka mendefinisikan diri lewat hubungan mereka dengan negara dan bangsa yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme.

Semangat perlawanan inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Soekarno beberapa dekade kemudian. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Soekarno menetapkan Hari Ibu untuk mengenang semangat politis tersebut, bukan untuk merayakan peran domestik.

Bagi Soekarno, penetapan ini adalah monumen untuk mengenang semangat “Sarinah”, sebuah konsep perempuan revolusioner yang ia tuangkan dalam bukunya. Namun, sejarah politik Indonesia adalah sejarah yang penuh tikungan tajam, dan nasib perempuan sering kali terlempar di tikungan tersebut.

Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, makna “Ibu” mengalami operasi plastik total di tangan kekuasaan Soeharto. Sosiolog Julia Suryakusuma, dalam karya monumentalnya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, membongkar habis-habisan strategi licik ini.

Menurut Suryakusuma, negara Orde Baru secara sistematis mengintervensi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, untuk mendefinisikan ulang peran perempuan demi stabilitas politik. Melalui organisasi bentukan negara seperti PKK dan Dharma Wanita, perempuan “dijinakkan” dan peran mereka dikeridilkan.

Negara mengonstruksi perempuan ideal hanya sebatas pendamping suami yang setia dan pendidik anak yang patuh. Suryakusuma menjelaskan bahwa konsep “Ibuisme Negara” ini menggabungkan feodalisme Jawa dan borjuasi Barat secara efektif.

Hal ini menciptakan standar ganda di mana perempuan dituntut aktif dalam pembangunan fisik tetapi pasif dalam tuntutan kekuasaan politik. Akibatnya, Hari Ibu yang tadinya garang dan politis, perlahan namun pasti berubah wajah menjadi perayaan yang lunak.

Perayaan 22 Desember kini lebih identik dengan kebaya dan sanggul daripada orasi politik dan tuntutan kebijakan. Perempuan yang aktif berpolitik secara agresif sering kali dicap negatif akibat trauma sejarah penghancuran Gerwani.

Sementara itu, perempuan yang patuh di rumah dan tidak banyak menuntut dipuji negara sebagai “Ibu Teladan”. Trauma sejarah inilah yang membuat narasi “kasih sayang ibu” lebih mudah diterima masyarakat daripada narasi “perjuangan perempuan”.

Namun, apakah adil jika kita menimpakan seluruh kesalahan degradasi makna ini hanya kepada rezim Soeharto semata? Mungkinkah ada cacat logika fundamental dalam cara pandang Soekarno sendiri yang membuka celah bagi domestikasi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jebakan Sanji dan Sangkar Emas Soekarno

Di sinilah kita perlu meminjam kacamata pop-kultur untuk membedah psikologi di balik fenomena ini agar lebih mudah dipahami. Tidak ada analogi yang lebih tepat selain karakter Vinsmoke Sanji dari anime mahakarya Eiichiro Oda, One Piece.

Sanji adalah representasi sempurna dari apa yang disebut oleh psikolog Peter Glick dan Susan Fiske sebagai Benevolent Patriarchy atau patriarki yang “baik hati”. Sanji memiliki prinsip ksatria yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah menyakiti perempuan dalam kondisi apa pun.

Ia akan melayani perempuan bak ratu, memasakkan makanan terbaik, dan melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Terdengar sangat romantis dan gentleman jika dilihat sekilas di permukaan.

Namun, dalam Arc Wano, sikap “mulia” Sanji ini menjadi bumerang fatal ketika ia berhadapan dengan musuh perempuan bernama Black Maria. Sanji babak belur dan tidak bisa melawan, bukan karena ia lemah secara fisik, melainkan karena prinsipnya itu.

Ia menolak melihat perempuan sebagai kombatan atau musuh yang setara yang bisa bertarung di medan laga. Inilah yang bisa kita sebut sebagai fenomena “Sanji-nisasi” Hari Ibu di Indonesia.

Kita memuja perempuan secara berlebihan, namun penyanjungan itu justru menjadi borgol yang membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Soekarno, dalam banyak hal, adalah “Sanji”-nya Indonesia dalam konteks pergerakan perempuan.

Ia adalah seorang romantic protector yang menempatkan perempuan di atas pedestal atau panggung kehormatan. Ia memberikan julukan agung seperti “Ibu Bangsa” dan “Sarinah” sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Soekarno memuliakan perempuan, tetapi ia mendefinisikan kemuliaan itu berdasarkan standarnya sendiri sebagai laki-laki. Ia yang memberi ruang, dan ia juga yang memegang kunci pintu ruang tersebut.

Sikap benevolent ini berbahaya karena ia bekerja seperti obat bius yang manis. Perempuan merasa disayang dan dilindungi, sehingga lupa bahwa mereka sebenarnya sedang tidak diberi otonomi penuh.

Ketika perempuan dianggap sebagai makhluk yang “terlalu suci” atau “terlalu lembut” seperti pandangan Sanji, dampaknya fatal. Mereka secara otomatis dianggap tidak cocok untuk masuk ke dalam lumpur politik yang kotor dan keras.

Soeharto kemudian datang bukan untuk menghancurkan panggung kehormatan buatan Soekarno itu. Ia justru memanfaatkannya dengan memasang pagar besi di sekeliling panggung tersebut agar perempuan tidak bisa turun.

Jika Soekarno adalah Sanji yang memuja Nami karena kecantikannya, Soeharto adalah figur otoriter yang memastikan Nami tetap di kamar. Keduanya, baik lewat jalan romantis maupun jalan represif, sama-sama melanggengkan patriarki.

Laki-laki tetap menjadi subjek utama, sementara perempuan menjadi objek pelengkap, entah sebagai inspirasi revolusi atau penjaga dapur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah produk dari “Sanji-nisasi” yang berkepanjangan ini.

Kita memberi bunga sebagai simbol keindahan dan kerapuhan, alih-alih memberi kursi di parlemen sebagai simbol kekuasaan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa memanjakan ibu satu hari sudah cukup untuk membayar utang ketimpangan gender.

Padahal, perayaan semacam itu hanyalah bentuk lain dari pelanggengan mitos tentang wilayah kekuasaan ibu. Kita seolah sepakat bahwa wilayah itu hanyalah sebatas kasur, sumur, dan dapur.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi Sanji yang melihat perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi karena kelemahannya. Kita perlu belajar menjadi seperti Luffy, sang kapten Topi Jerami yang melihat perempuan dengan kacamata berbeda.

Luffy melihat Nami dan Robin bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai Nakama atau mitra yang setara. Ia membiarkan mereka bertarung dengan caranya sendiri untuk meraih mimpi bersama, tanpa membatasi potensi mereka.

Selama Hari Ibu masih dirayakan dengan lomba tumpeng dan bukan dengan tuntutan kebijakan publik yang pro-perempuan, perayaan ini akan sia-sia. Selama itu pula “Ibu Pertiwi” masih tersandera dalam sangkar emas patriarki yang penuh dengan bunga-bunga palsu. (A43)

Siti Hartinah, gadis kelahiran Surakarta 23 Agustus 1923, tak pernah membayangkan bahwa namanya akan terukir dalam sejarah Indonesia sebagai Ibu Tien Soeharto. Lahir dalam keluarga bangsawan keraton Solo, putri dari RM Soemoharjomo dan Raden Ayu Hatmati Hatmohoedojo ini tumbuh dalam kehidupan yang sederhana namun terhormat. Ayahnya seorang Wedana, pegawai Mangkunegaran, memberikan pendidikan yang baik bagi Hartinah.

PinterPolitik.com

Pertemuan antara Hartinah dan Soeharto dimulai dari sebuah perjodohan yang diatur oleh keluarga. Pada 1947, ketika Soeharto berusia 26 tahun, bibinya Prawiro gelisah melihat keponakannya yang masih belum beristri. Soeharto, yang saat itu fokus pada karier militernya yang sedang cemerlang, awalnya menolak dengan alasan masih ingin berjuang di militer. Namun sang bibi tak menyerah dan menyebut nama Siti Hartinah, teman sekelas adik Soeharto, Sulardi, saat di Wonogiri.

Meski sudah mengenal Hartinah sejak SMP, Soeharto merasa ragu dan minder. “Tetapi bagaimana bisa? Apa dia akan mau? Apa orang tuanya memberikan? Mereka orang ningrat. Ayahnya, Wedana, pegawai Mangkunegaran,” ujar Soeharto penuh keraguan. Pria yang biasanya berwibawa itu merasa gamang menghadapi perbedaan status sosial – dirinya hanya masyarakat biasa sementara Hartinah berasal dari keluarga bangsawan.

Namun, takdir berkata lain. Orang tua Hartinah ternyata tidak memandang latar belakang Soeharto dan langsung menyetujui lamaran perwira muda itu. Bahkan dari banyak lamaran yang diajukan pada Hartinah, hanya Soeharto yang berhasil memikat hati gadis Solo tersebut. Pernikahan pun dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo, disaksikan keluarga dan teman-teman Hartinah. Resepsi sederhana dilakukan pada malam hari, hanya diterangi lampu dan beberapa lilin yang redup, mencerminkan situasi perang yang masih berlangsung.

Pendamping Setia di Masa-Masa Sulit

Kehidupan pernikahan Soeharto dan Tien dimulai dengan tantangan yang berat. Tak ada bulan madu bagi pasangan ini, karena tiga hari setelah pernikahan, Soeharto harus kembali ke Yogyakarta untuk berdinas. Mereka tinggal di Jalan Merbabu Nomor 2, Yogyakarta, namun kebahagiaan bersama hanya berlangsung sebentar. Seminggu kemudian, Soeharto harus meninggalkan sang istri karena ditugaskan ke Ambarawa untuk menghadapi serangan Belanda dari Semarang selama tiga bulan.

Sebagai istri prajurit, Tien harus terbiasa hidup mandiri dan menghadapi ketidakpastian. Malam pertama mereka bahkan dibatasi dengan jam malam karena kekhawatiran akan serangan Belanda. Namun, cinta dan dedikasi Tien kepada suami tak pernah surut. Ia memahami bahwa tugas negara adalah prioritas utama Soeharto, dan dengan sabar mendukung setiap penugasan yang membawa suaminya jauh darinya.

Ketika peristiwa G30S terjadi pada 1965, Tien menjadi saksi bisu bagaimana suaminya menghadapi krisis politik yang paling menentukan dalam hidupnya. Dengan tenang dan bijaksana, ia mendukung Soeharto dalam setiap langkah politiknya. Tien menyaksikan transformasi suaminya dari Panglima Kostrad menjadi penguasa yang merebut kekuasaan dari Sukarno. Saat Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2 pada 1968, Tien pun bertransformasi menjadi Ibu Negara yang anggun dan bijaksana.

Sebagai Ibu Negara, Bu Tien memahami perannya bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai mitra politik yang mendukung stabilitas rezim suaminya. Ia dikenal sebagai “Madame Tien” yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Soeharto. Tien aktif dalam berbagai yayasan sosial seperti Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Supersemar, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Ia juga berperan dalam diplomasi keluarga, membangun hubungan personal dengan para istri pemimpin dunia.

Yang unik dari Bu Tien adalah kesetiaannya mendampingi Soeharto dalam setiap perjalanan dinas, bahkan ikut dalam rapat-rapat penting. Meski gaya hidupnya yang mewah sempat menuai kritik, loyalitas dan dedikasinya kepada Soeharto tak pernah diragukan. Salah satu wujud nyata cintanya adalah ketika Soeharto dengan tegas membela proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang digagas Tien, meskipun banyak diprotes karena dianggap tidak bermanfaat dan mubazir.

Kehilangan yang Mengakhiri Era

Pada 28 April 1996, takdir memisahkan pasangan yang telah bersama selama hampir 50 tahun. Bu Tien meninggal dunia akibat kegagalan multiorgan, meninggalkan Soeharto dalam kesedihan yang mendalam. Kematian istri tercintanya menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Kehilangan sosok yang selama hampir setengah abad menjadi penasihat sekaligus penyeimbang emosionalnya, Soeharto tampak kehilangan arah. Untuk melepas rindu dengan belahan jiwanya, Soeharto kerap meminta anak-anaknya untuk mengantar dia ke TMII. Di sana, Soeharto hanya duduk terdiam dan memegang tongkat jalannya, larut dalam kerinduan yang mendalam.

“Walau bicaranya sudah tidak jelas, tapi saya bisa mengerti isi perkataan beliau. Pak Harto bilang, ‘Saya rindu pada Ibu. Dan setiap saya merindukan Ibu, Taman Mini ini yang membuat kerinduan saya terobati’,” kenang Bambang Sutanto, mantan pimpinan TMII, menirukan ucapan Soeharto yang penuh haru.

Tanpa dukungan moral dari istrinya, Soeharto menjadi lebih keras dan represif menghadapi oposisi. Krisis moneter 1997-1998 semakin memperparah situasi. Para pengamat politik menyebut kematian Bu Tien sebagai awal berakhirnya era Orde Baru, karena Soeharto kehilangan “anchor” personalnya yang paling kuat. Sosok yang selama ini menjadi tempat ia berbagi suka dan duka, sekaligus penasihat yang paling dipercayainya, telah pergi untuk selamanya.

Bu Tien Soeharto merupakan personifikasi kompleks dari peran perempuan dalam politik Indonesia era Orde Baru. Sosok yang mampu menjalankan peran domestik sekaligus politik dengan sempurna, namun juga mencerminkan kontradiksi sistem patriarkal yang ia dukung.

Menurut gagasan “State Ibuism” yang dikembangkan oleh scholar feminis Indonesia Julia Suryakusuma, Bu Tien merepresentasikan ideal wanita Indonesia yang “loyal, supportive, dan self-sacrificing” – sebuah konstruksi yang mengukuhkan peran perempuan sebagai pendukung laki-laki dalam hierarki kekuasaan negara.

Empat belas tahun setelah Bu Tien tiada, pada 27 Januari 2008, Soeharto menyusul sang istri ke alam baka karena kegagalan multiorgan. Hingga napas terakhirnya, Soeharto masih menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar untuk sang istri. Kisah cinta mereka yang berawal dari perjodohan keluarga telah berakhir, namun jejak Bu Tien sebagai wanita yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia akan selalu dikenang sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. (S13)

PinterPolitik.com 

Hari ini, ketika kita menengok ke langit, mungkin nama-nama seperti India, Tiongkok, Jepang, bahkan Vietnam lebih dulu terlintas ketika membicarakan kekuatan teknologi antariksa di Asia. Sementara itu, Indonesia, meski besar secara geografis dan demografis, sering diposisikan sekadar sebagai penonton dari pencapaian negara-negara lain dalam mengejar bintang. 

Padahal, jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, Indonesia bukanlah bangsa yang pasif dalam urusan angkasa luar. Justru, di tahun-tahun awal kemerdekaan hingga dekade 1970-an, Indonesia pernah menjadi pionir antariksa di Asia Tenggara. Peluncuran Satelit Palapa pada 1976 menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit komunikasi sendiri—jauh sebelum negara-negara tetangga berpikir tentang membangun teknologi luar angkasa nasional. 

Tak hanya itu, Indonesia juga mengembangkan roket sendiri melalui LAPAN, dan bahkan telah merancang cetak biru pengembangan roket peluncur satelit dari wilayah Nusantara. Singkatnya, kita dulu punya impian besar, dan sempat berjalan menuju ke sana. 

Lalu, pertanyaannya: apa yang terjadi dengan semua itu? Mengapa Indonesia, yang begitu menjanjikan di awal, justru tertinggal saat era antariksa semakin terbuka? Apakah ini hanya soal sumber daya, atau ada sesuatu yang lebih mendasar? 

Dari Peluncuran Satelit Hingga “Political Will” 

Sejarah mencatat bahwa ambisi antariksa Indonesia bukanlah ilusi belaka. Pada era Orde Lama dan awal Orde Baru, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bukan sekadar institusi birokratis, tetapi simbol ambisi strategis bangsa. LAPAN berdiri sejak 1963, tak lama setelah manusia pertama mendarat di luar angkasa. Bahkan saat dunia masih terbagi dalam poros Perang Dingin, Indonesia secara berani memosisikan dirinya sebagai negara yang berdaulat secara teknologi—termasuk di bidang penerbangan dan antariksa. 

Puncaknya, pada 1976, Indonesia meluncurkan Satelit Palapa A1 dari Kennedy Space Center, menandai lompatan kuantum dalam sistem komunikasi nasional. Proyek ini tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan telekomunikasi, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa kepulauan yang mampu menyatukan wilayahnya melalui teknologi. Di saat bersamaan, Indonesia juga mengembangkan seri roket RX dan mulai merintis cita-cita menjadi negara yang mampu meluncurkan satelit dari tanah air sendiri. 

Namun memasuki dekade 1980-an hingga Reformasi, arah dan semangat ini mulai melemah. Transisi politik yang kompleks dinilai membawa efek samping: berkurangnya konsistensi dan political will dalam pengembangan teknologi strategis. LAPAN bertahan, tapi lebih banyak menjadi lembaga administratif dibanding lembaga inovatif. Proyek peluncuran roket, pembangunan spaceport di Biak, hingga program satelit mikro berjalan, namun tak lagi jadi agenda prioritas nasional. 

Di titik ini, kita perlu merenungkan satu konsep penting dalam teori geopolitik antariksa, yaitu “original sin” yang dikemukakan oleh Bleddyn Bowen. Dalam bukunya War in Space, Bowen menjelaskan bahwa pengembangan kekuatan luar angkasa oleh suatu negara selalu dibayangi oleh dosa asal, yakni ketergantungan pada motivasi politik, bukan semata kebutuhan ilmiah. Dengan kata lain, bila tak ada political will yang kuat, maka proyek teknologi strategis akan kehilangan arah, tertunda, atau bahkan mati. 

Indonesia adalah contoh dari teori ini. Di masa awal, proyek antariksa Indonesia tumbuh dari semangat politik dan kebanggaan nasional. Tapi saat konteks politik berubah, tanpa komitmen jangka panjang dan konsistensi kebijakan, mimpi besar itu perlahan lenyap. Ketika India membangun ISRO secara sistematis, Indonesia justru disibukkan dengan konflik internal dan dinamika politik pasca-reformasi. 

Padahal secara geografis, Indonesia punya keunggulan luar biasa: posisi di garis khatulistiwa, yang sangat ideal untuk peluncuran roket ke orbit geostasioner. Fisikawan dan insinyur di berbagai negara sepakat bahwa peluncuran dari khatulistiwa menghemat bahan bakar, mempercepat roket, dan memberikan peluang orbit yang optimal. Tapi posisi strategis ini belum benar-benar dimanfaatkan, karena faktor yang lebih mendalam—politik yang belum memutuskan untuk bermimpi besar lagi. 

A New Hope?

Meskipun kesempatan di masa lalu telah banyak terlewatkan, bukan berarti Indonesia harus menyerah menjadi bangsa penonton di era antariksa global. Justru sekarang, ketika ekonomi digital tumbuh dan kebutuhan akan teknologi satelit semakin besar (dari internet pedesaan hingga pemantauan bencana), kesempatan kedua sedang terbuka. Pertanyaannya: apakah kita siap memanfaatkannya? 

Salah satu pendekatan yang terbukti berhasil adalah simbiosis antara pemerintah dan sektor swasta. India melesat karena ISRO tidak bekerja sendiri. Mereka mendorong perusahaan rintisan antariksa lokal, membuka kerjasama internasional, dan menjadikan eksplorasi luar angkasa bukan hanya proyek negara, tetapi juga peluang ekonomi. Amerika Serikat bahkan lebih radikal: NASA kini bermitra erat dengan SpaceX, yang secara teknis telah menggantikan peran negara dalam misi-misi berawak ke luar angkasa. 

Indonesia bisa belajar dari ini. Setelah LAPAN dilebur ke BRIN, pemerintah memiliki tantangan sekaligus peluang untuk merancang ulang strategi antariksa nasional—bukan sekadar dari sisi birokrasi, tetapi juga dari model ekosistem inovasi. Pemerintah bisa mendorong inkubasi startup antariksa, membuka akses data satelit nasional, hingga membangun infrastruktur peluncuran yang melibatkan investor. 

Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya membawa harapan baru. Melalui “Asta Cita”, Prabowo menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah ke depan melihat pentingnya kemandirian dan inovasi teknologi sebagai bagian dari kekuatan strategis bangsa, termasuk di sektor antariksa. 

Tentu, jalan menuju antariksa bukanlah proyek satu malam. Ia memerlukan konsistensi visi lintas generasi dan keberanian untuk bermimpi besar. Namun, bila komitmen ini dijaga dan dibarengi dengan kerja sama luas antar sektor, bukan mustahil Indonesia bisa kembali menjadi salah satu aktor penting dalam peradaban luar angkasa Asia. 

Langit luas menunggu—dan kini saatnya kita kembali melangkah ke sana, dengan penuh percaya dan harapan. (D74) 

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua di peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina). Mengapa ini bisa jadi punya makna strategis?

PinterPolitik.com

“People be starvin’ and people be killin’ for food with that crack and that spoon” – Rich Brian, “Dat $tick” (2016)

Pagi itu, Kenny berdiri di tengah kerumunan warga yang berkumpul di lahan pertanian Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Di hadapannya, Presiden Prabowo Subianto tampak gagah dengan kemeja putih dan topi petani, bersiap meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam—atau yang kini dikenal sebagai Gerina.

“Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua,” ujar Presiden Prabowo dengan lantang, disambut tepuk tangan. Bagi Kenny, kata-kata itu terasa berat, tapi juga penuh harapan—sebuah janji masa depan yang lebih hijau dan mandiri.

Kenny mengingat bagaimana sejak kecil ia melihat petani di desanya berjuang dengan pupuk mahal dan panen yang tak menentu. Kini, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tak hanya akan swasembada, tapi juga menjadi lumbung pangan dunia.

Gerina tak sekadar soal menanam pohon atau padi, pikir Kenny, tapi soal menanam harapan baru. Ia membayangkan negeri yang tak hanya kaya akan alam, tapi juga mengelolanya dengan bijak demi keberlanjutan.

Presiden menyebut gerakan ini sebagai langkah awal menuju kedaulatan pangan sejati. Kenny merasa ada semangat perjuangan yang membara di balik program ini—semacam revolusi, tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan cangkul dan bibit.

Ia tersenyum, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Tapi di balik itu, ada pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya: Apa yang dimaksud dengan revolusi hijau? Mengapa revolusi ini penting buat Prabowo dan Indonesia ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Revolusi Hijau

Kenny duduk di perpustakaan kampusnya, membaca buku tebal tentang sejarah pertanian Indonesia. Di bab yang membahas Revolusi Hijau, matanya tertumbuk pada nama Presiden Soeharto dan tahun-tahun penting di era 1970-an.

Ia baru tahu bahwa saat itu, Indonesia tengah menghadapi krisis pangan yang serius, dan pemerintah meluncurkan program besar seperti Bimas dan Inmas. “Dengan teknologi baru dan sistem produksi intensif, Indonesia berhasil swasembada beras pada 1984,” gumam Kenny, mengagumi capaian itu.

Dalam artikel “Lessons from the Green Revolution: Do We Need New Technology to End Hunger?”, Rosset, Collins, dan Lappé menyebut bahwa Revolusi Hijau memang berhasil meningkatkan produksi pangan secara spektakuler di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka menekankan bahwa kemajuan itu tak lepas dari penerapan bibit unggul, pupuk kimia, dan dukungan infrastruktur pertanian secara menyeluruh.

Kenny membaca bahwa keberhasilan tersebut memberi dampak besar: kelaparan menurun, ketahanan pangan membaik, dan negara-negara berkembang mendapat harapan baru untuk mandiri secara pangan. Di Indonesia, keberhasilan ini digunakan Soeharto sebagai bukti kepemimpinannya yang efektif dan modern.

Namun di balik keberhasilan itu, Kenny juga mencatat adanya dimensi strategis—di mana Revolusi Hijau menjadi bagian dari diplomasi dan kekuatan politik global. AS dan lembaga donor internasional mendukung penuh, karena stabilitas pangan dianggap krusial dalam menghadapi ancaman komunisme saat itu.

Kini, saat Indonesia kembali berbicara soal revolusi hijau bersama Presiden Prabowo, Kenny merasa sejarah seperti berulang. Tapi ia tetap bertanya dalam hati: Bagaimana relevansi Revolusi Hijau di era sekarang? Mengapa ini punya peran strategis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo dan Revolusi Hijau 2.0

Setelah membaca tentang Revolusi Hijau, Kenny tertarik mencari tahu lebih dalam soal hubungan antara pangan dan politik global. Ia membuka jurnal hubungan internasional dan menemukan bahwa pangan bukan sekadar urusan dapur—ia adalah elemen penting dalam percaturan kekuasaan dunia.

Di sebuah artikel berjudul Food Security and International Trade karya Jennifer Clapp, Kenny membaca bahwa ketahanan pangan menjadi semakin strategis di tengah anarki sistem internasional yang tanpa otoritas pusat. Negara-negara bersaing untuk mengamankan sumber daya, dan pangan menjadi alat tawar-menawar dalam diplomasi dan bahkan konflik.

Kenny mencatat pernyataan Clapp bahwa “pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga instrumen geopolitik yang bisa digunakan untuk membentuk aliansi, menciptakan ketergantungan, atau bahkan menghukum.” Kalimat itu membuatnya sadar bahwa saat negara lain mulai membatasi ekspor gandum atau beras, itu bukan sekadar kebijakan ekonomi—itu strategi kekuasaan.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Kenny melihat bagaimana negara-negara mulai berebut tanah subur di Afrika atau menguasai rantai distribusi pangan global. Ia membaca bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok pun berdampak langsung ke harga pangan dunia—yang akhirnya dirasakan petani dan konsumen di negara-negara berkembang.

Ketahanan pangan, pikir Kenny, adalah pertahanan negara dalam bentuk paling sunyi. Bukan tank atau rudal, tapi sawah, lumbung, dan akses terhadap pangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan membaca semua itu, Kenny mulai memahami mengapa Presiden Prabowo begitu gencar mendorong Revolusi Hijau 2.0. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya perang dagang, langkah ini bukan sekadar ambisi pertanian—tapi strategi bertahan hidup di panggung dunia. (A43)

Pinterpolitik.com – Siapa yang tidak kenal dengan sosok Iron Man, pahlawan super dari dunia Marvel yang kini dikenal sebagai founding father-nya dari Marvel Cinematic Universe? Yess, Iron Man ini unik karena bukan hanya seorang superhero, tapi juga simbol dari dunia yang penuh teknologi canggih, inovasi, dan kisah yang saling terhubung antar karakter di MCU, sebuah jagat fiksi yang luas, yang bisa menggugah imajinasi para pengikutnya tentang kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa.

Tapi, tahukah kamu bahwa Indonesia juga pernah hampir punya jagat fiksi seperti itu? Di era Orde Baru, sempat ada sebuah upaya besar untuk menciptakan dunia fiksi ilmiah yang menggabungkan teknologi, cerita epik, dan karakter-karakter hebat yang bisa menginspirasi masa depan bangsa.

Indonesia sempat alami euforia sains dan imajinasi yang tinggi ketika awal hingga pertengahan Orde Baru. Mengapa tren tersebut tiba-tiba hilang? 

PinterPolitik.com 

Semua orang pasti mengenal dua raksasa dunia komik: Marvel dan DC. Kedua penerbit ini terkenal sebagai “pabrik” karakter pahlawan super dan ide-ide sains fiksi. Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi mereka semakin menonjol di berbagai media modern, mulai dari film hingga gim video. 

Kesuksesan Marvel dan DC tentu tidak lepas dari imajinasi tinggi dan minat besar masyarakat Amerika Serikat terhadap ilmu pengetahuan. Amerika bisa dibilang sebagai rumah industri sains fiksi dan pahlawan super, di mana keberhasilan suatu industri sangat dipengaruhi oleh selera dan kebutuhan konsumennya. 

Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di masa lalu, Indonesia pernah memiliki semangat serupa dalam industri pahlawan super dan sains fiksi. Pada era akhir Orde Lama hingga pertengahan Orde Baru, banyak komikus Indonesia yang menghasilkan karya populer, seperti Widodo Noor Slamet dengan karakter Godam dan Harya Suraminata dengan Gundala. 

Menariknya, periode ini juga dikenal oleh sebagian orang sebagai “Era Keemasan Sains” di Indonesia, karena dibarengi dengan berdirinya institusi-institusi penting seperti LAPAN, LIPI, dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Luar Republik Indonesia. 

Karena itu, pantas juga untuk dispekulasikan bahwa emangat terhadap ilmu pengetahuan dan imajinasi yang tinggi tampaknya pernah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia pada masa itu. Namun anehnya, perlahan semangat ini memudar saat memasuki era reformasi. 

Lantas, menarik untuk kita pertanyakan, apa yang menyebabkan tren ini hilang?  

Keminatan & Imajinasi = Kemajuan Negara? 

Kemajuan sains suatu negara tidak hanya diukur dari jumlah penemuan atau inovasi teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakatnya memiliki ketertarikan terhadap produk budaya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengonsumsi ilmu pengetahuan secara akademis, tetapi juga memahaminya melalui media populer. 

Namun, di Indonesia, tren yang begitu positif akan ilmu pengetahuan dan “dunia imajinasi” perlahan-lahan menghilang menjelang akhir era Orde Baru. Dan entah berhubungan atau tidak, degradasi ini jika diamati cukup berjalan bersamaan dengan berkurangnya dukungan pemerintah ke program-program saintifik strategis.  

Lembaga-lembaga sains di Indonesia pada masa itu sebenarnya memiliki potensi besar. LAPAN, misalnya, pernah menjadi ujung tombak dalam penelitian antariksa, sedangkan LIPI aktif dalam berbagai riset ilmiah. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga ini terus berkurang.  

Hal ini terjadi setidaknya ketika periode tahun 1980-an, ketika terjadi pergeseran kebijakan pemerintah yang berdampak pada penurunan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.  

Fokus utama pemerintahan Presiden Soeharto saat itu adalah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, sektor penelitian dan pengembangan (litbang) mengalami penurunan prioritas. Hal ini tercermin dari berkurangnya anggaran dan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan LAPAN.  

Selain itu, menariknya, kurikulum pendidikan pada pertengahan hingga akhir masa Orde Baru pun lebih menekankan pada pembinaan ideologi negara dan pengetahuan dasar, dengan pendekatan yang otoriter dan birokratis, sehingga kurang mendorong kreativitas dan inovasi dalam bidang sains. 

Lantas, seberapa mungkin semua hal ini merupakan suatu hal yang direkayasa? 

Mungkinkah Rekayasa Sosial? 

Kemunduran minat terhadap sains dan pengurangan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian di Indonesia pada akhir era Orde Baru bisa jadi bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola rekayasa sosial yang sering dilakukan oleh sejumlah otoritas yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu.  

Rekayasa sosial pada dasarnya adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi pola pikir, perilaku, dan prioritas masyarakat. Di Amerika Serikat, misalnya, selama Perang Dingin, pemerintah secara aktif mempromosikan sains dan teknologi sebagai bagian dari “Perlombaan Antariksa” melawan Uni Soviet.  

Melalui media, pendidikan, dan hiburan, masyarakat didorong untuk mengagumi ilmuwan dan menganggap sains sebagai simbol kekuatan nasional. Namun, pasca berakhirnya perlombaan tersebut, fokus pemerintah beralih, dan minat terhadap sains di kalangan publik secara perlahan menurun. 

Kasus lain dapat dilihat di Uni Soviet, di mana pemerintah memprioritaskan teknologi dan inovasi yang mendukung militer dan ekonomi negara. Sektor-sektor yang tidak dianggap strategis sering kali ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat membentuk arah perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. 

Kembali ke Indonesia, pola serupa terlihat ketika fokus pemerintahan Orde Baru bergeser dari pengembangan ilmu pengetahuan menuju stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Dalam konteks ini, pengurangan dukungan terhadap lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan LAPAN bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian masyarakat. 

Jika benar ada rekayasa sosial dalam pengalihan fokus ini, hal tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan. Sebagai alat kontrol sosial, rekayasa semacam ini sering kali digunakan oleh negara untuk menciptakan stabilitas atau memperkuat kekuasaan.  

Bagaimanapun juga, tren ketersukaan terhadap sains dan daya imajinasi yang tinggi harus kita kembalikan semampu mungkin, karena hal ini mampu menjadi benih dari kemajuan iptek sebuah negara. Untuk saat ini, mungkin jawabannya ada pada upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung daya kritis, imajinasi, dan rasa ingin tahu, baik melalui pendidikan, media, maupun kebijakan yang berpihak pada pengembangan sains. (D74) 

Hmm, kira-kira apa lagi nih sejarah sosial-politik menarik yang hilang di Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #clubdepolitica #sejarah #Indonesia #ordebaru #ordelama #sains #lipi #lapan #brin #beritapolitik