Balada oposisi: Ada yang bosan dan ada yang udah “pewe” gak mau jadi oposisi? 

Posisi politik PDIP di blantika politik dan pemerintahan baru menjadi diskursus menarik, beriringan dengan sinyal dukungan mereka ke pemerintahan Prabowo-Gibran dan agenda pertemuan Prabowo Subianto-Megawati Soekarnoputri.

Jika mendukung dan bergabung dengan pemerintah, praktis peran penyeimbang menjadi nihil dan membuka ruang interpretasi bahwa menjadi “oposisi” bukanlah opsi yang baik bagi parpol di Indonesia.

Gimana menurut kalian soal positioning politik PDIP di 2024-2029? Berikan pendapatmu yaa! 

#pdip #megawati #prabowo #oposisi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Wacana oposisi pemerintahan 2024-2029 diprediksi diisi oleh partai politik (parpol) yang kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yakni PDIP, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Namun, rencana itu tampaknya akan berantakan dan menimbulkan probabilitas meninggalkan PDIP sebagai satu-satunya parpol oposisi di pemerintahan 2024-2029. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dinamika pembentukan oposisi pemerintahan 2024-2029 tampaknya semakin menarik. Hal ini dapat diatribusikan kepada sikap partai politik (parpol) dalam mendukung penggunaan hak angket DPR terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Namun, seiring berjalannya waktu, hanya tiga parpol yang mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna DPR, yakni PDIP, PKB, dan PKS. 

Sementara itu, dua partai parlemen lainnya, yakni PPP dan Partai NasDem memilih tak ikut bersuara dalam rapat paripurna. 

Menanggapi hal tersebut, PDIP mengklaim tak khawatir terhadap sikap PPP dalam rapat paripurna itu karena sebelumnya dalam rapat koalisi Ganjar-Mahfud, PPP disebut telah setuju untuk mengusulkan hak angket. 

Berbeda dengan PDIP, para elite PPP justru menyatakan belum ada pembahasan internal mengenai hak angket.

Sampai saat ini, partai berlambang Kakbah itu mengaku masih fokus mengawal suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. 

Sementara di kubu koalisi Anies-Cak Imin, meskipun PKB dan PKS ikut mengusulkan hak angket bersama PDIP, probabilitas keduanya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029 tampaknya juga masih terbuka. 

Adanya kemungkinan itu berkaca dari PKB yang minim pengalaman menjadi oposisi, serta PKS yang mempunyai sejarah kedekatan yang baik dengan Prabowo Subianto. 

Dengan melihat dinamika itu, bukan tidak mungkin PDIP kiranya akan menjadi parpol oposisi pemerintahan 2024-2029 sendirian. 

Lantas, mengapa parpol yang sebelumnya kompak dalam mendukung hak angket DPR tampaknya mulai terpecah dan kemudian muncul probabilitasakan meninggalkan PDIP sendirian menjadi oposisi? 

Bentuk Pragmatisme Parpol? 

Dengan adanya potensi rencana oposisi pemerintah 2024-2029 mengalami perpecahan, ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki sifat yang pragmatis. 

Parpol cenderung akan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kemungkinan. 

Bukti dari sifat pragmatis ini dapat ditemukan dalam sikap partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024. 

Meskipun sebelumnya mereka bersatu dalam mendukung usulan hak angket, namun ketika tiba saat untuk menentukan sikap, mereka cenderung menunggu PDIP sebagai partai yang mengusulkan hak angket. 

Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai tersebut ingin memastikan keuntungan politik yang mereka peroleh dengan tidak terlalu mengambil risiko atau menjadi inisiatif dalam menghadapi pemerintahan yang sedang dan akan berkuasa. 

Ini menunjukkan bahwa partai-partai tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mencari keuntungan politik dengan memasuki pemerintahan. 

Dengan demikian, indikasi ini menggambarkan sikap pragmatis dari partai politik dalam menghadapi situasi politik yang kompleks. 

Mereka cenderung bergerak dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko politik yang ada, serta beradaptasi dengan pergeseran kekuasaan yang terjadi. 

Giovanni Sartori dalam bukunya berjudul Parties and Party Systems: A Framework for Analysis menjelaskan bahwa parpol sering kali melakukan perhitungan pragmatis dalam membentuk aliansi dan koalisi politik. 

Mereka dapat menjalin kemitraan dengan partai-partai lain yang memiliki tujuan yang sejalan untuk mencapai kekuasaan politik atau mendukung kebijakan tertentu. 

Pragmatisme ini muncul dalam penyesuaian strategis parpol terhadap perubahan dalam dinamika politik, seperti perubahan mayoritas parlemen atau kekuatan politik relatif partai-partai yang terlibat.  

Dengan begitu, pragmatisme ini membantu parpol untuk bertahan dan beroperasi dalam lingkungan politik yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. 

Maka, tidak mengherankan tampaknya jika parpol seperti PPP dan Partai NasDem masih belum terlibat aktif dalam usulan hak angket sambil menunggu dinamika politik kedepan setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara. 

Meskipun sebelum rapat paripurna kedua parpol ini disebut setuju dengan adanya usulan hak angket DPR. 

Begitu juga dengan PKB dan PKS yang sebenarnya ikut serta dalam mengusulkan hak angket bersama PDIP, kiranya tak luput dari melihat adanya kemungkinan bergabung dengan Prabowo-Gibran sembari mengamati dinamika politik yang terjadi. 

Kedua parpol ini masih melihat adanya peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya dengan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya turut memperkuat adanya probabilitas itu. 

PDIP Dimanfaatkan atau Memanfaatkan? 

Fenomena retaknya wacana oposisi ini bisa dijelaskan dengan konsep logic of collective action atau logika aksi kolektif yang dikemukakan Mancur Olson dalam bukunya yang berjudul The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 

Olson menjelaskan dalam kelompok besar, individu-individu atau dalam hal ini parpol memiliki insentif untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan kolektif atau berkontribusi pada tujuan bersama. 

Hal ini dikarenakan individu-individu cenderung mengandalkan manfaat kolektif yang dihasilkan oleh tindakan kolektif tersebut tanpa harus berpartisipasi secara aktif. 

Selain itu, Olson juga membahas dilema aksi kolektif atau collective action dilemma yang timbul ketika kelompok memiliki tujuan bersama, tetapi individu-individu atau dalam hal ini adalah parpol di dalamnya memiliki insentif untuk tidak berkontribusi. 

Ini terjadi karena mereka dapat memanfaatkan hasil dari kontribusi orang lain tanpa harus mengorbankan sumber daya mereka sendiri. 

Berkaca dari penjelasan itu, parpol selain PDIP kiranya tidak terlalu serius mengusulkan hak angket dan hanya mengandalkan PDIP sebagai penggerak utama usulan hak angket. 

Jika kemudian hak angket ini berhasil digulirkan, parpol lain kiranya akan mendapatkan keuntungan, yaitu simpati dari para pendukung kandidat capres yang diusung. 

Namun, di sisi lain dengan menunggu dan mendorong PDIP untuk menginisiasi hak angket, parpol-parpol ini tetap leluasa menjalankan lobi-lobi demi mendapat peluang masuk dalam pemerintahan. 

Dengan begitu bukan tidak mungkin jika nantinya parpol lain mendapatkan kesempatan atau posisi tawar yang baik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP akan ditinggalkan oleh parpol yang sebelumnya kompak menggulirkan hak angket. 

Ini kemudian akan membuat PDIP menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran sendirian. Well, menarik untuk ditunggu sampai sejauh mana parpol lain yang sebelumnya setuju hak angket akan menemani PDIP. (S83)

Hanya asumsi, karena ini pertemuan politik biasa~

Banyak dugaan yang muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, salah satunya adalah dugaan upaya untuk merangkul semua kubu kekuatan.

Kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih tentang pertemuan politik yang menarik ini?

“Kamu percaya suara saya segitu?” 

Terdapat sejumlah faktor yang dinilai menjadi biang keladi kekalahan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 meski PDIP kemungkinan besar hattrick menang di Pileg.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa! 

#ganjar #pdip #quickcount #oposisi #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Seru nih drama soal oposisinya

TKN Prabowo-Gibran merespons sindiran Anies Baswedan di debat capres mengenai Prabowo yang disebut tak tahan oposisi dan tak bisa berbisnis pada 2019 sehingga bergabung dengan pemerintah.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran menyebut Prabowo justru berjiwa besar karena menghindari perpecahan bangsa akibat tensi politik yang sangat panas pasca Pilpres 2019 lalu.

Menurut kalian gimana soal oposisi-oposisian ini? Berikan pendapatmu yaa

#prabowo #anies #debat #oposisi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Dalam program Republik Ayam Jago yang digagas Kantor Berita Politik RMOL pada hari Selasa (8/8), Aktivis 98 Faizal Assegaf menilai PDIP menjadi parpol paling siap menjadi oposisi berdasarkan riwayat konsistensinya selama masa pemerintahan SBY.

Selama riwayatnya, PDIP memang konsisten menjadi oposisi saat capres yang diusungnya kalah pemilu. Meski kalah, karena berada di luar kekuasaan dan dekat dengan rakyat, hal itu yang dinilai Faizal menjadi kekuatan PDIP di 2014 dan 2019.

PinterPolitik.com 

Menohok, itu lah kesan yang muncul setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mengatakan Megawati Soekarnoputri telah banyak membohongi Prabowo Subianto. 

Itu diungkapkannya merespons agenda pertemuan dua tokoh yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP dan Partai Gerindra itu di tengah proses pembentukan koalisi politik jelang 2024. 

Sebagai informasi, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), sementara Partai Gerindra kemungkinan besar akan mengusung Prabowo sebagai kandidat RI-1. 

Karena alasan itu, Desmond juga menyatakan pertemuan Prabowo-Megawati hanya membuang-buang energi. Jika dilakukan pun, dia menyiratkan beragam spekulasi akan berkembang dan bisa saja menimbulkan impresi politik keliru terhadap Prabowo. 

Menariknya, Desmond justru lebih percaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan Megawati yang secara hierarki adalah “atasan” sang mantan Wali Kota Solo itu. 

Rencana Prabowo menemui Megawati diketahui sedang diagendakan dalam waktu dekat. Perjumpaan dua tokoh itu sendiri pertama kali diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

Pada hari Jumat 19 Mei lalu, dirinya mengaku sedang berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk membahas pertemuan tersebut. 

Kembali dalam konteks tensi politik yang seolah dipantik oleh Desmond atas pernyataan “kebohongan” Megawati kepada Prabowo, sejumlah kejanggalan kiranya mengemuka. 

Utamanya, mengenai pertanyaan mendasar terkait alasan mengapa Desmond mengungkapkan hal itu di tengah tren kondusivitas politik PDIP-Gerindra maupun Prabowo-Megawati selama ini? 

Gerindra Butuh Musuh? 

Desmond yang memposisikan Prabowo sebagai sosok yang mengalami “kerugian” karena kebohongan Megawati seolah merepresentasikan wacana politik permainan peran sebagai korban atau playing victim. 

Konsep tersebut mengandaikan bahwa salah satu pihak sedang mendapatkan kesulitan atau kerugian akibat manuver yang dilakukan oleh aktor lain dalam konteks politik dan pemerintahan. 

Itu selaras seperti yang digambarkan oleh Robert Horwitz dalam tulisannya berjudul Politics as Victimhood, Victimhood as Politics. Menurutnya, politik korban digunakan sebagai upaya untuk menarik simpati seolah-olah kubu tersebut menjadi korban otoritas dan kesewenang-wenangan. 

Konsep yang dapat dikonversi menjadi strategi politik itu kemudian menjadi penting dikarenakan ada sisi psikologis dan emosional yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok, sehingga terbuka probabilitas bagi masyarakat untuk ikut merasakan, turut mengafirmasi, hingga memberikan simpati. 

Tak hanya dalam konteks interaksi politik seperti pernyataan Desmond, dalam konteks persaingan elektoral pun, praktik itu pun terjadi, misalnya, di Pilpres Amerika Serikat tahun 2016 silam. 

Saat itu Donald Trump menggunakan metafora retoris melalui konstruksi insinuasi cukup radikal kepada pendukungnya dengan memposisikan diri sebagai korban hingga klaim dicurangi oleh pihak lain, bahkan oleh negara lain. 

Mulai dari landasan argumen membangun tembok perbatasan Meksiko, sentimen terhadap Tiongkok, hingga konteks mengembalikan supremasi warga AS – di mana cenderung berpihak pada kulit putih – yang saat itu disebut-sebut sedang berada di titik terendahnya. 

Trump sendiri tidak berbicara secara literal dengan menggunakan fakta dan logika. Akan tetapi, ia menyakinkan pendukungnya dengan menggunakan pendekatan emosional dan sentimen psikologis. 

Sementara itu, Leopoldo Fergusson, dan kawan-kawan dalam tulisan mereka yang berjudul The Need for Enemies menjelaskan aktor politik, baik yang berkuasa maupun tidak, akan selalu membutuhkan sosok musuh untuk mempertahankan keunggulan politik mereka, demi mempertahankan, atau menciptakan dukungan politik.  

Hal ini karena sejatinya mayoritas para aktor politik dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Menariknya, alih-alih menyelesaikannya dengan cepat, Fergusson dan kawan-kawan melihat para aktor politik pasti akan mencari alasan agar permasalahan itu dapat terus terjadi.  

Tujuannya adalah agar khalayak dan para target konstituen tetap memiliki alasan untuk melihat bahwa mereka masih membutuhkan kinerja aktor politik itu sebagai tempat berbagi kesamaan persepsi, representasi, serta penyalur aspirasi. 

Dengan kata lain, “musuh” dalam politik sesungguhnya berperan sebagai justifikasi agar kekuatan yang dominan tetap memiliki alasan untuk melancarkan kepentingan-kepentingannya.  

Jika mengadopsi konsep sebuah pementasan, Sandey Fitzgerald dalam tulisannya Spectators in the Field of Politics menyebutkan para aktor utama yang bermain di teater politik perlu menunjukkan dirinya sebagai apa yang ingin disaksikan penonton. 

Artinya, aktor politik akan bermain layaknya aktor-aktor protagonis melawan aktor antagonis dalam suatu skenario. 

“Politik korban”, urgensi memiliki rival, hingga memainkan peran sebagai protagonis agaknya terlihat dari pernyataan Desmond atas relasi Prabowo dan Megawati. Apalagi, bahasa yang disampaikan dapat membentuk suatu realitas tertentu pada masyarakat.  

Ihwal itu selaras dengan postulat Kenneth Burke dalam Language as Symbolic Action yang menyatakan kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah, tetapi juga membatasi persepsi dan mengarahkannya pada cara berpikir tentang keyakinan tertentu. 

Kendati tak mendapat respons dukungan maupun bantahan signifikan dari pihak mana pun, apa yang diungkap Desmond kiranya memang berpotensi membuka impresi simpati maupun kesamaan persepsi dengan para konstituen. 

Andai nantinya Partai Gerindra dan PDIP akan benar-benar bermusuhan pada dan pasca Pemilu 2024, keseimbangan politik dan pemerintahan agaknya justru akan lebih baik. Mengapa demikian? 

Bermusuhan, Selamatkan Demokrasi? 

Sebelum Prabowo dan Partai Gerindra dirangkul ke pemerintahan setelah Pemilu dan Pilpres 2019, masing-masing seolah menjadi metronom ideal yang menyeimbangkan kekuasaan politik pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan PDIP. 

Akan tetapi, setelahnya dan hingga kini, keseimbangan dan hakikat demokrasi, yakni check and balance itu seolah tak lagi signifikan karena lemahnya barisan yang mengoreksi kebijakan pemerintah. 

Peneliti di Departemen Perubahan Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes juga telah mengamati risiko dari “koalisi gemuk” yang dibangun Presiden Jokowi semi stabilitas politiknya di periode terakhir kepemimpinan sebagai RI-1. 

Dalam publikasi di kompas.id yang berjudul The Risk of a “Fat Coalition” Arya menyinggung kiamat politik di DPR dan terhentinya demokrasi karena minimnya esensi partai oposisi. 

Itu muncul saat skenario Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN bergabung pemerintah mengemuka pasca pertemuan konsolidasi perdana Presiden Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019. 

Maka dari itu, “benih” perseteruan yang “ditabur” Desmond kemungkinan memang diharapkan sebagai variabel pendukung ekspektasi keteguhan Prabowo dan Partai Gerindra untuk memimpin barisan di 2024 dengan memilih PDIP dan Megawati sebagai rival. Terlepas dari siapa yang terpilih nantinya. 

Selain itu, Partai Gerindra dan PDIP tampak menjadi dua kutub sama kuat yang turut diharapkan saling menyeimbangkan kekuasaan, bukan untuk saling berkolaborasi. 

Tentu, tidak dalam konteks menciptakan atmosfer konfliktual destruktif. Melainkan sebaliknya, yakni menciptakan kedewasaan politik dengan inisiatif pengambilan peran yang teguh dalam demokrasi yang sehat. 

Sebagaimana yang juga disebut Arya, demokrasi pasti membutuhkan dua hal, yakni eksekutif dan legislatif yang kuat. Sementara itu, legislatif yang kuat hanya mungkin jika ada partai partai oposisi yang signifikan. 

Koalisi gemuk pun tampak cukup rawan menciptakan kekuasaan yang condong ke kelompok atau kepentingan tertentu tanpa akuntabilitas yang memadai. 

Demikian pula, wacana dan keterbukaan partisipasi publik tentang kebijakan hanya akan mungkin terjadi jika DPR diisi oleh partai-partai oposisi yang juga kuat. 

Oleh karena itu, menjelang kontestasi politik 2024, alasan sejumlah politisi bahwa tidak ada oposisi dalam sistem politik Indonesia agaknya harus diluruskan. Justifikasi menciptakan stabilitas dan persatuan politik yang seakan tampak hanya menjadi semacam buzz word pun kiranya perlu ditinjau kembali demi kepentingan yang lebih besar dan konstruktif. (J61) 

PinterPolitik.com

Kebocoran data SIM Card telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) diserbu habis-habisan oleh warganet Indonesia karena telah lalai dalam menjaga data pribadi mereka.

Sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM Card bocor di darkweb dengan harga US$50 ribu atau Rp 745,6 juta. Bjorka bahkan menyindir Kominfo dengan perkataan “berhenti menjadi idiot”. 

Lontaran himbauan terus berdatangan dari Kominfo kepada Bjorka dan sebaliknya. Hal ini pun menjadikan dirinya tertarik untuk membuka sosial media berupa Twitter dimana orang-orang datang dan ribut seperti berada di alun-alun.

Ketika itu Bjorka hendak mengunggah surat-surat rahasia Presiden dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini tentunya mengagetkan warganet terutama karena klasifikasi surat tersebut diberi cap “rahasia”.

Setelah kejadian itu, Bjorka memancing emosi warganet dengan memberi wacana bahwa Ia akan meretas akun My Pertamina untuk para demonstran yang hendak berdemo untuk menolak kenaikan harga BBM. Dia bahkan membocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny G. Plate, karena tidak kunjung memperbaiki keamanan siber data pribadi masyarakat.

Warganet banyak membalas tweet-nya yang menunjukkan perjuangannya untuk mengkritik pemerintah yang selama ini sudah sewenang-wenang. Di samping itu, dia juga semakin sering menyindir politisi yang mungkin saja dapat berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Lalu, bagaimana fenomena ini dapat terjadi?

Dibalik Hacktivisme Bjorka

Apa yang dilakukan Bjorka itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan hacktivism. Istilah ini memiliki maksud sebagai salah satu bentuk aktivisme dan penggunaan teknologi komputer dalam mendemonstrasikan pesan politik. Simbol dalam ranah elektronik menjadi penanda tersendiri dalam demokrasi ruang siber.

Kemunculan Bjorka di ranah Twitter menimbulkan pola baru. Hasil dari Social Network Analysis (SNA) menunjukkan bahwa publik melihat peristiwa ini sebagai suatu hal yang semestinya. Terlebih, terdapat sebagian publik yang menganggap Bjorka sebagai pahlawan.

Hasil SNA tersebut dijadikan dasar untuk merepresentasikan reaksi masyarakat. Adapun, SNA itu sendiri merupakan suatu proses pemetaan untuk menganalisis interaksi antar manusia, termasuk sosial media.

Metode SNA dapat digunakan untuk menggali informasi terkait hubungan interaksi dan pertemanan antar user yang direpresentasikan melalui graf. Selain itu, SNA juga dapat digunakan untuk mengetahui tren dan pola, uji hipotesis, dan mengetahui siapa influencer sebenarnya.

Twitter dapat menjadi tempat promosi maupun untuk berinteraksi. Orang-orang banyak yang memutuskan menggunakan Twitter karena model interaksinya yang bisa intens. Ini menjadikan motifnya untuk memperluas citra dirinya, entah melakukan bisnis maupun gerakan sosial.

Berdasarkan hasil SNA, aksi bjorka mendapatkan reaksi positif (hijau). Ini dianalisis oleh akun Twitter @ismailfahmi. Lebih lanjut mengenai hal ini, dampak reaksi positif Bjorka menuai fenomena pengalihan opini. Bahkan tidak sedikit orang yang mendukung aksinya dan menjulukinya sebagai pahlawan.

Lantas, apakah Bjorka pantas dianggap “pahlawan”? Atau mungkin istilah ini justru terbilang overrated?

Bjorka “Pahlawan”, Dianggap Overrated?

Selain menjadi sosok “pahlawan” di sosial media, dirinya kerap dianggap sebagai hacker yang sudah sangat pro dalam menangani peretasan data. Ternyata, data-data yang Ia dapatkan hanya lah berupa data berupa nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan data-data terkait informasi umum lainnya.

Meskipun mendapat respons yang positif dari warganet, aksi yang dilakukan oleh Bjorka mungkin tidak dapat disamakan dengan aksi-aksi peretasan hacker yang dapat menghebohkan suatu negara. Misalnya saja aksi hacker WikiLeaks yang berhasil membocorkan rahasia negara berupa pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Australia pada tahun 2014. Saat itu, pemerintah Australia disebut sedang memata-matai Presiden SBY beserta istri dan orang-orang di sekitarnya.

Aksi peretasan itu dipasok oleh Edward Snowden selaku mantan analis National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Situs WikiLeaks merupakan suatu situs yang diciptakan untuk menjadi sarana publikasi data maupun arsip digital pemerintah dari berbagai negara yang dicoba untuk dibocorkan oleh hacker.

Beberapa aksi hacker dari WikiLeaks antara lain peretasan terhadap dokumen invasi Amerika Serikat dan pasukan koalisi NATO di Afghanistan, perilisan sebanyak 400.000 dokumen Perang Irak, dan kebocoran rekaman serangan udara Amerika Serikat yang sedang menembaki warga sipil di Irak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menuturkan bahwa sejauh ini keamanan data rahasia negara masih aman dan belum ada kebocoran yang serius. Data yang sempat membuat heboh hanya bersifat umum. Mahfud MD menilai Bjorka belum memiliki kemampuan untuk membobol sistem. Menurutnya motif Bjorka masih beragam seperti dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Motif ini lah yang menjadi tanda tanya besar bagi publik, apakah ada kaitannya dengan pengalihan isu atau mungkin ini merupakan aksi yang diciptakan dengan sengaja oleh musuh-musuh politik Jokowi?

Bjorka Alat Politik “Musuh” Jokowi?

Karena data yang dibocorkan Bjorka bisa dibilang bukan merupakan data krusial negara, maka motifnya semakin perlu dipertanyakan.

Bjorka melanjutkan aksinya dengan menyindir dan mengancam berbagai pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani, Johnny G. Plate, Muhaimin Iskandar. dan tokoh pro pemerintah lainnya. Orang-orang yang disindir oleh Bjorka kebanyakan berada pada kubu Jokowi. Sebenarnya hal ini bisa diartikan juga sebagai motif politik dimana kubu oposisi Jokowi berusaha untuk menyerang pemerintah menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Asumsi bahwa Bjorka mungkin saja alat politik untuk serang Jokowi juga dapat dilihat dari perkembangan politiknya hingga kini. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin identik dengan julukan anti kritik bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga berbagai pengamat sehingga tidak ada yang “berani” mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal, oposisi pemerintah memiliki peran yang penting dalam negara demokrasi agar dapat mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dan pro rakyat. Dengan demikian, Jokowi dinilai piawai agar musuhnya tidak dapat bersuara untuk merespon kebijakan seakan-akan dia dapat mengatur parlemen dan partai politik.

Gambaran ini menjadi lebih memungkinkan apabila dikaitkan dengan teori dramaturgi yang diungkapkan oleh Erving Goffman. Pada teori ini, manusia dianggap sebagai aktor yang berusaha mencampurkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain.

Kehidupan dianggap sebagai teater interaksi sosial yang menampilkan para aktor dan ditampilkan melalui bahasa verbal maupun perilaku non verbal dengan atribut tertentu. Adapun kehidupan sosial terdiri dari wilayah depan atau front region yang menampilkan tampilan peran, dan wilayah belakang atau back region yang diperuntukkan untuk persiapan peran di belakang panggung sandiwara. Pada bagian front region, para aktor memainkan peran (personal front) pada suatu tempat dengan setting atas alat perlengkapan. Pada intinya teori dramaturgi memiliki keyword antara lain show, impression, front region, back stage, setting, penampilan, dan gaya.

Selain itu, metodologi yang digunakan yaitu untuk menganalisis interaksi sehari-hari dengan implementasi model dramaturgical. Jika diimplementasikan pada fenomena ini untuk melihat kecenderungan aksi Bjorka terhadap pemerintah pro Jokowi bisa diandaikan bahwa Bjorka sebenarnya adalah alat politik oposisi Jokowi. Ini bisa dikarenakan adanya konflik kepentingan yang terjadi di back region sehingga apa yang dicoba ekspos oleh Bjorka merupakan show atas impression yang ingin ditunjukkan oleh oposisi Jokowi.

Konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi juga yaitu terkait pengawasan perlindungan data pribadi, apakah akan berada di bawah Kominfo atau lembaga independen. Ini masih belum diputuskan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dengan demikian, dengan adanya aksi Bjorka yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia dan membuat pemerintah ketar-ketir menjadi patut untuk dianalisis lebih dalam. Mungkin saja ini merupakan taktik untuk menguntungkan suatu pihak sesuai dengan teori konflik kepentingan dramaturgi yang diungkapkan oleh Erving Goffman. 

Salah dua dari kemungkinan yang ada yaitu adanya kepentingan para “musuh” Jokowi dan konflik kepentingan terkait lembaga pengawas perlindungan data pribadi. (Z81)