PinterPolitik.com 

Indonesia saat ini sedang berduka atas tewasnya lima prajurit TNI di Papua setelah mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 15 April 2023 lalu. Para prajurit ini tergabung di dalam  Satgas Yonif Raider Kostrad 321/GT. Mereka ditugaskan untuk membebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang masih disandera KKB.  

Sudah dua bulan TNI-Polri masih berusaha membebaskan sandera. Tidak adanya negosiasi baik dari pihak KKB dan pemerintah membuat proses pembebasan sanderan menjadi sulit. Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah operasi. 

Selama dilakukannya operasi pembebasan pilot Susi Air, beberapa prajurit TNI tercatat dinyatakan gugur dalam tugas.  

Bergugurannya prajurit TNI membuat operasi pembebasan sandera tampak tidak semudah yang diperkirakan, meskipun Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono sempat mengatakan aparat telah mengetahui lokasi KKB yang menyandera Mehrtens.  

Lambatnya proses pembebasan ditambah jatuhnya korban dari pihak TNI menuai kritik atas strategi yang diterapkan untuk membebaskan sandera. Pengamat militer dan pertahanan  Wibisono menilai operasi pembebasan pilot Susi Air berjalan sangat lambat dan cenderung “menggantung”.  

Menurutnya, lambatnya kinerja tersebut dapat membuat posisi Indonesia terpojok di mata dunia internasional karena tidak bisa menjamin keamanan di Papua. 

“Saya geregetan aja, kenapa lama sekali upaya pembebasan sandera ini, kalau TNI bergerak dan lakukan operasi militer di sana pasti bisa cepat diselesaikan. Sudah sangat jelas KKB itu kelompok separatis yang harus diberantas”, begitu ujar Wibisono. 

Kepercayaan masyarakat atas kapabilitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan negara kemudian menimbulkan spekulasi bahwa sulitnya menumpas KKB salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal.  

Selama ini, sejumlah kalangan menaruh curiga terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) yang dianggap memanfaatkan isu pelanggaran HAM hingga memberikan bantuan suplai senjata kepada KKB Papua.  

Hal ini kemudian memunculkan isu proxy war di Papua. Namun benarkah ada entitas tertentu berada di balik semua konflik Papua yang selama ini terjadi? Memang seberapa penting Papua bagi mereka?  

Lawan yang bersembunyi? 

Dalam konflik kontemporer saat ini, organisasi separatis bersenjata seringkali digunakan suatu negara untuk menjatuhkan negara lawannya. Fenomena pemanfaatan organisasi separatis oleh entitas negara untuk dilibatkan dalam peperangan dikenal sebagai proxy war. 

Deutsch dalam jurnalnya yang berjudul External Involvement in Internal War mendefinisikan proxy war sebagai serangkaian konflik internasional antara dua atau lebih kekuatan asing di negara ketiga. 

Negara yang berkonflik tersebut menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya di negara ketiga sebagai sarana untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Proxy war sendiri menjadi pilihan yang menarik bagi suatu negara ketika berkonflik dengan negara lain. Hal ini dikarenakan proxy war cocok dengan quote dari seorang penyair asal Inggris abad ke-18, Alexander Pope yakni “willing to wound, and yet afraid to strike”.  

Penggunaan proxy war dapat mencegah besarnya risiko akibat keterlibatan langsung suatu negara dalam konflik peperangan seperti banyaknya pasukan militer yang gugur. 

Dengan mendukung kelompok bersenjata seperti separatis hingga teroris, suatu negara dapat mengacaukan stabilitas negara lawannya tanpa perlu menurunkan tentara regulernya. 

Semakin kuatnya kelompok bersenjata dalam melakukan kekacauan dapat menurunkan kepercayaan komunitas internasional terhadap suatu negara. 

Hal ini seperti yang disampaikan Polkova dalam jurnalnya yang berjudul Framing Separatism as Terrorism: Lessons from Kosovo. Dia menjelaskan, keberadaan kelompok separatis sering kali dianggap sebagai penanda bahwa negara gagal dalam mendistribusikan hak-hak masyarakat sipil secara adil.  

Dalam konteks konflik kontemporer saat ini, tampaknya keberhasilan proxy war dalam memojokan negara lawan semakin besar ketika mampu mengangkat isu sensitif.  

Fearon dalam publikasi berjudul Separatist wars, partition, and world order menyebut isu seperti  pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seringkali “digoreng” ketika suatu negara menghadapi pemberontak.   

Ini merupakan bagian dari skenario proxy war agar menurunkan dukungan internasional terhadap negara lawan melalui label “pelanggar HAM”.  

Misalnya keterlibatan Rusia dalam konflik internal antara Ukraina dengan kelompok separatis Luhansk dan Donetsk. Selain memasok senjata terhadap kelompok separatis, Rusia menyebarkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Ukraina terhadap para penutur bahasa Rusia di Donetsk dan Luhansk.  

Hal ini kemudian memudahkan Rusia untuk melakukan aneksasi atas wilayah Krimea di tahun 2014. Isu pelanggaran HAM pun sempat berakibat pada berkurangnya dukungan dari negara-negara Barat terhadap Ukraina. 

Di Indonesia sendiri isu proxy war sudah muncul ketika AS melalui CIA dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak PRRI dan Permesta di tahun 1958. 

Keterlibatan AS dalam dua konflik bersenjata tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha membendung pengaruh paham komunisme di Asia Tenggara.  

Lalu, bagaimana dengan isu KKB saat ini? 

Papua tak dapat dipungkiri memiliki daya tarik bagi negara-negara asing. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam Papua. 

Daya tarik itu kemudian mendorong munculnya berbagai perusahaan tambang asing. Misalnya, keberadaan perusahaan tambang emas terbesar di dunia asal AS, Freeport McMoRan, Inc.  

Melihat besarnya potensi keuntungan yang didapatkan, ada kemungkinan AS berusaha menghapus “pengaruh Indonesia” di Papua. Salah satunya adalah dengan mendukung dan memperkuat KKB OPM untuk mengacaukan keamanan di Papua. 

Ketidakamanan di Papua bisa menjadi justifikasi bagi negara-negara luar untuk melakukan intervensi lebih dengan dalih menjaga keberlangsungan perusahaan tambang mereka. 

Masalah ketidakamanan tersebut bisa diangkat dengan “menggoreng” isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Papua.  

Tanpa perlu mengirimkan tentaranya seperti yang dilakukan di Iraq atau Pakistan, AS mampu dengan perlahan menguasai Papua. Selain itu dengan proxy war, Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai negara “pembela HAM”. 

Bisa Diselesaikan? 

Apabila merujuk pada pemikiran dari tokoh realis hubungan internasional Hans Morgenthau, seorang pemimpin negara berhak melakukan kebijakan yang bertentangan dengan moralitas individu misalnya dengan melanggar HAM. 

Hal ini dilakukan demi memajukan kepentingan nasional, yaitu menjamin keamanan nasional.  

Jika seandainya pemerintah Indonesia mengutip pemikiran ini, mungkin KKB bisa ditumpas sejak dulu meskipun menimbulkan konsekuensi tewasnya warga sipil yang menjadi korban perang. 

Namun faktanya, dalam konteks proxy war, kekuatan militer yang besar tidaklah cukup.  

Freeport sendiri telah menjadi salah satu soft power yang dimiliki Amerika Serikat untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia. Mendiang CEO PT. Freeport James R. Moffett mengklaim perusahaannya telah membantu orang Papua melompat dari “Zaman Batu” ke “Zaman Baja”.  

Status Freeport sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia ditambah retorika pembangunan yang ditawarkan seakan membuat pemerintah Indonesia mementingkan aspek ekonomi ketimbang penegakan keamanan meskipun tengah terjadi konflik.  

Hal ini bisa dilihat dari perubahan status siaga tempur pasca penyerangan KKB terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu, namun tidak diikuti dengan pembatasan kegiatan operasi Freeport. 

Kendati korelasinya masih menjadi perdebatan dikarenakan tentu Freeport memiliki sistem keamanannya sendiri, hal ini kemudian membawa para pekerja Freeport di lapangan rentan menjadi korban tembak di tengah situasi siaga tempur yang diberlakukan militer Indonesia.  

Sementara itu, di tengah krisis keamanan yang terjadi, AS tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan pertambangannya di Papua sambil menyalahkan Indonesia jika muncul korban di kalangan masyarakat sipil. 

Dalam merespons probabilitas proxy war yang dilakukan negara-negara besar untuk mempertahankan kepentingannya di Papua, Indonesia harus berdaulat secara penuh.  

Kedaulatan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional harus didukung dengan kemandirian ekonomi dari intervensi asing.  

Kembali, saat ini Indonesia harus memprioritaskan operasi pembebasan pilot Susi Air. Hal ini dapat dilakukan secara efektif dengan memfokuskan upaya penegakan keamanan dan mengorbankan sementara waktu keuntungan ekonomi dari kegiatan pertambangan di Papua. 

Meski demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, menumpas KKB hingga tuntas sangat penting untuk dilakukan demi kondusivitas keamanan di Papua. (F92) 

Benny Wenda minta OPM bebaskan pilot asal Selandia Baru.

PinterPolitik.com 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman akhir-akhir ini kerap mendapat sorotan publik. Mulai dari hal yang sifatnya menghibur dan jenaka, seperti ketika dirinya merilis klip video musik “Ayo Ngopi”, sampai pelontaran pernyataan yang memancing berbagai respons pro dan kontra dari publik, misalnya saat Dudung mengatakan akan melibatkan pihak TNI untuk turut mendeteksi ancaman radikalisme. 

Terkait ini, sebagai salah satu respons, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai bahwa pelibatan TNI AD dalam urusan radikalisme hendaknya perlu terlebih dahulu ditahan, karena sampai saat ini belum ada payung hukum yang dapat melindunginya. Oleh karena itu, Dudung sebaiknya menunggu ada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI, sebelum bertindak lebih lanjut. 

Tidak hanya soal radikalisme, Dudung yang kerap berkomentar soal agama juga sering mendapat cibiran dari sejumlah pengamat. Pada 2021 lalu, dalam sebuah kuliah Subuh di wilayah Cenderawasih, Papua, Dudung mengatakan bahwa belajar agama itu tidak perlu terlalu dalam.  

Tidak lama setelah dikritik, pihak Dudung mengklarifikasi pernyataan tersebut, dengan dalih yang dimaksudnya jangan belajar terlalu dalam adalah jika tanpa seorang mentor yang mendampingi, seperti ustad. 

Ibarat tetesan hujan yang datang silih berganti, kali ini Dudung kembali dihadapkan permasalahan lain, yaitu pelaporan dari Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA), terkait pernyataan Dudung ketika mengisi acara bincang-bincangdi kanal YouTube Deddy Corbuzier, yakni “Tuhan bukan orang Arab”. Pernyataan ini lalu dianggap telah menyinggung agama tertentu. 

Sampai saat ini, pelaporan tersebut tengah diproses oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad). Dudung sendiri sudah memberikan respons. Ia mengaku heran pernyataan tersebut dipersoalkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Lebih lanjutnya, Ia meminta pada Puspomad untuk memfoto satu-satu pelapornya dan mengecek siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam koalisi itu. 

Dari sejumlah polemik ini, rasanya patut untuk kita bertanya, apakah ada yang salah dalam perilaku-perilaku Dudung? Ataukah ini semua hanya gejolak politik biasa? 

Baca juga: Atasi Radikalisme, Dudung Perlu Diapresiasi?

Hati-Hati Masuk Ranah Sipil? 

Terkait pelaporan kasus “Tuhan bukan orang Arab”, ada pendapat yang mengatakan saat ini terlihat ada pihak-pihak tertentu yang sedang ingin menjatuhkan Dudung. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli, contohnya, yang mengatakan ada upaya untuk “meng-Ahok-kan” Dudung. Pernyataan Dudung yang sebenarnya mudah dipahami, dipelintir dengan penuh kebencian untuk membuat fitnah. 

Akan tetapi, kalaupun memang ada upaya untuk menjatuhkan Dudung, tampaknya oknum tersebut tidak perlu berbuat banyak karena kalau kita perhatikan, dari awal Dudung kerap mengeluarkan pernyataan dan gestur  yang mengundang kritik. 

Oleh karena itu, letak permasalahannya dalam konteks ini bukanlah dari narasi pelaporan, tetapi mengapa Dudung sebagai KSAD tampak semakin sering berkomentar dalam hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan posisinya sebagai pejabat militer? 

Ada sebuah komentar menarik dari salah satu Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN), Dimas Prakoso Akbar. Dia menyarankan Dudung yang tercatat sering melontarkan pernyataan soal agama perlu lebih berhati-hati, karena alih-alih mengena pada sasaran, pernyataan Dudung seringnya malah membuat kontroversi dan hanya menambah riuh perbincangan tanpa substansi.  

Hal ini menurut Dimas telah membuat Dudung sebagai seorang tokoh yang akrab dengan kontroversi, ketimbang tugasnya sebagai pimpinan TNI AD. Pertanyaan-pernyataan Dudung juga dinilai Dimas kurang memperlihatkan relevansi dengan tugas-tugas sebagai seorang KSAD. 

Lebih lanjutnya, Dimas juga menghimbau bahwa, biarkanlah dialektika dan dinamika sosial tetap berada di ranah sipil, karena tugas militer cukup menjaga dan mengawasi kondusivitas. Tidak perlu terlalu jauh ikutan berdinamika kata-kata di ruang publik. 

Ini kemudian berkaitan juga dengan narasi anti-radikalisme yang sering disuarakan oleh Dudung. Meskipun belum ada pihak yang memprotes dan melaporkan, tetapi sesungguhnya tersimpan potensi untuk menjadi masalah besar di kemudian hari. 

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menjelaskan bahwa tugas seorang Kepala Staf Angkatan sesungguhnya adalah memimpin dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional AD. Lalu, membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, strategi, serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing.  

Oleh karena itu, terkait tugas dan fungsinya tadi, Dudung harus diingatkan untuk berhati-hati dalam mengkapitalisasi persoalan radikalisme. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum terkait terorisme memang berulang kali menyebut dan menggunakan diksi “radikalisasi”. Namun, UU tersebut sama sekali tidak menemukan definisi dari radikalisme.  

Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun sebenarnya tak punya legitimasi untuk menentukan apa yang disebut gerakan radikal maupun ekstrem dan siapa saja yang harus diwaspadai. Apalagi TNI, dalam hal ini TNI AD. Fahmi menghimbau, jangan sampai muncul pemeo bahwa KSAD telah melakukan banyak hal, kecuali tugas pokoknya.  

Hal-hal seperti inilah yang sempat diperingatkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Di dalamnya, Huntington menjelaskan bahwa di sebuah negara demokrasi modern, perlu dianut sebuah konsep yang disebutnya sebagai supremasi sipil. Konsep ini artinya fungsi-fungsi militer haruslah disesuaikan berdasarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat negaranya, salah satu caranya adalah dengan mengurangi akses militer ke ranah sipil. 

Jika militer bisa dengan mudah keluar masuk ranah sipil tanpa mendapat konsekuensi yang serius, maka itu artinya ada ketidakseimbangan dalam pengukuhan supremasi sipil. Huntington menilai hal ini terjadi lebih diakibatkan oleh struktur institusional dan kondisi politik, ketimbang dinamika internal dan karakter sosial institusi militer. Tidak adanya batasan yang jelas memungkinkan militer dapat menjalankan fungsi dan peran di luar kewenangan yang berlaku, khususnya dalam bidang sipil. 

Karena itu, penting bagi Dudung untuk menyesuaikan aktivitas publiknya agar tidak menyeleweng dari tugas dan fungsinya sebagi seorang militer, dan sebagai KSAD. Karena, ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk demokrasi itu sendiri. 

Lantas, bagaimana seharusnya Dudung bertindak di publik? 

Baca juga: BNPT Salah Memahami Terorisme?

Kembali ke Tupoksi 

Richard Kohn dalam tulisannya An Essay of Civillian Control of the Military, menegaskan bahwa tujuan militer adalah untuk membela masyarakat, bukan untuk mendefinisikan bagaimana suatu masyarakat seharusnya terbentuk. Suatu negara bisa saja memiliki kendali sipil atas militer tanpa perlu berdemokrasi, tetapi tidak ada negara yang dapat memiliki demokrasi tanpa kendali sipil atas militer. 

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa tanggung jawab besar yang harus dilakukan militer sesungguhnya hanya satu, yaitu membuat masyarakat merasa aman. Dan tugas besar ini bahkan bisa dikembangkan sebagai peluang bagi seseorang di militer untuk menciptakan citra politik yang bagus di publik. 

Seorang pejabat militer tidak perlu berkampanye seperti politisi demi membangun citra, mereka hanya perlu menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi jawaban atas ketakutan rakyat yang memang memiliki bentuk nyata. 

Salah satu contohnya bisa diambil dari saran Direktur Eksekutif Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, yang mengatakan bahwa seharusnya Dudung fokus pada pencegahan kekerasan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang saat ini mengancam Papua.  

Dan kalaupun memang Dudung ingin lebih tampil di publik, ia bisa juga mencontoh bagaimana Panglima TNI Andika Perkasa membangun pesonanya di media. Melalui pemberitaan seperti mempercantik markas AD semasa ia menjadi KSAD, lalu tampil menghibur dengan mengenakan kaos-kaos pahlawan super, Andika bisa mendapat perhatian publik tanpa perlu membawa dirinya keluar dari tugas dan fungsi seorang KSAD. 

Well, sebagai penutup, kita pun perlu apresiasi perhatian Dudung pada ancaman terorisme, kemudian juga niatnya untuk tampil sebagai sosok yang religius. Tetapi, perlu diingat bahwa dia saat ini menjabat sebagai KSAD, oleh karena itu, banyak hal-hal yang perlu diwaspadai sebelum tampil secara terbuka ke publik. (D74) 

Baca juga: Dudung Butuh RK untuk Pilpres 2024?

Tanggal 1 Desember dianggap jadi HUT OPM

PinterPolitik.com

Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Demikianlah kata-kata yang biasa diucapkan ketika apa yang diharapkan belum terwujud.

Mungkin, kata-kata ini sedang mendapatkan pemenuhannya dalam diri Menko Polhukam Mahfud MD. Well, bisa dibilang Pak Mahfud dulu gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi di Pilpres 2019. Namun, kegagalan itu kini justru membuat Pak Mahfud posisinya “kelihatan” jauh lebih kuat daripada Wapres Ma’ruf Amin. Secara Pak Wapres emang lebih banyak pasif sih. Uppps.

Baca Juga: Siasat Nadiem “Rayu” Megawati?

Nah, yang terbaru, konteks posisi dan pengaruh Pak Mahfud ini terlihat dari pernyataan pemerintah soal Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pemerintah – lewat Pak Mahfud – secara resmi telah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Iyess, organisasi teroris cuy.

Keputusan itu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bukan hanya OPM, menurut Mahfud, status teroris juga berlaku bagi mereka yang tergabung di dalamnya, dan pendukung organisasi tersebut.

Wih, ini mah sadis nih status-statusnya. Pak Mahfud juga bilang bahwa keputusan itu diambil sejalan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi mulai dari seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga MPR. Menurutnya, organisasi atau orang-orang yang melakukan aksi kekerasan secara masif layak disebut teroris.

Merujuk UU Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara masal.

Emang sih, banyak pihak menilai bahwa penetapan status terorisme ini berpotensi membuat eskalasi konflik akan terus terjadi bahkan bisa meningkat. Namun, mungkin ini kebijakan terbaik yang bisa diambil oleh pemerintah demi memastikan situasi di Papua bisa terkontrol.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) termasuk sebagai organisasi teroris. Usulan untuk menjadikan kelompok kriminal ini sebagai teroris sebenarnya sudah berulang kali disuarakan oleh berbagai pihak meliputi Komisi I DPR RI hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Persetujuan tersebut tidak lepas dari aksi teror yang terus dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil yang ada di beberapa titik rawan di Papua. Kekerasan oleh KKB kian menjadi sorotan saat mereka menembak dua orang guru, masing-masing bernama Oktovianus Rayo dan Yonatan Randen. Tidak berhenti di situ, aksi teror terus berlanjut dengan menembak mati seorang pengemudi ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia.

Aksi tersebut terus berlanjut hingga terjadi penembakan terhadap seorang pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak. KKB menyebut bahwa rentetan aksi teror terjadi dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa korban yang dibunuh merupakan mata-mata aparat. Meski demikian, hal ini dibantah keras oleh Polri karena narasi tersebut tidak terbukti.

Peristiwa terakhir yang menjadi momentum KKB dikategorikan sebagai teroris yaitu penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (KaBINda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dany Nugraha. Insiden inilah yang menjadi awal penyebutan KKB sebagai teroris secara resmi oleh pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan rentetan aksi teror yang menewaskan masyarakat sipil dan aparat. Tidak hanya itu, aksi teror ini dinilai sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Piana Terorisme.

Jika melihat dari sisi hukum sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 1, dijelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Sementara, dalam buku The Globalization of World Politics oleh John Baylis, Patricia Owens, dan Steve Smith, definisi terorisme berangkat dari penggunaan kekerasan dalam melakukan aksinya. Makna terorisme juga dimengerti sebagai sebuah upaya melakukan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, di dalam buku ini, aksi teror juga dilatarbelakangi untuk menciptakan suatu ketakutan.

Henry Campbell dan Black mengemukakan bahwa terorisme digunakan dengan maksud untuk mengintimidasi dan memengaruhi penduduk sipil, memengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau memengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan dan pembunuhan.

Maka, berdasarkan beberapa definisi terorisme ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi yang dilakukan oleh KKB termasuk dan sesuai dengan definisi terorisme. Hal ini pula yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menyebut KKB sebagai kelompok teroris. Namun, keputusan ini menuai reaksi khususnya dari pegiat HAM, karena dinilai berpotensi mencederai HAM selama melakukan penindakan terhadap KKB.

Mirip Mujahidin Indonesia Timur (MIT)?

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menemukan sebuah tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mimika, Papua. Gua dan pos yang ditemukan di Distrik Sugapa ini mengindikasikan bahwa dua sarana tersebut digunakan oleh KKB untuk mendukung aksi gerilya.

Papuan terrorists carried out another barbaric act—they burned the buildings of SD Inpres Mayuberi & Puskesmas Lama North Ilaga located in Kampung Mayuberi, North Ilaga on Sunday, 02/05/21 at around 21.00 local time. All buildings were destroyed & flattened to the ground. #Papua pic.twitter.com/tbcAZISSLc— el (@morelli1__) May 3, 2021

Pengoptimalan medan yang ekstrem ini sudah diakui oleh Indonesian Police Watch (IPW) yaitu gunung dan hutan belantara menjadi ‘senjata’ untuk dimanfaatkan KKB dalam menghadapi aparat keamanan. Berdasarkan data yang dari Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua Tahun 2009, Papua terdiri atas dataran rendah berawa sampai dengan dataran tinggi yang merupakan hutan hujan tropis, padang rumput dan lembah.

Pada tahun 2020 ini, bahkan luas hutan di Provinsi Papua mencapai 25.030.659,04 hektar. Sementara tiga kabupaten dengan wilayah hutan terluas yaitu meliputi Kabupaten Mamberamo dengan luas hutan 2.700.997,69 hektar, Kabupaten Asmat dengan luas 2.286.034 hektar dan Kabupaten Boven Digoel dengan luas hutan 1.977.514,85 hektar. Fakta ini menjadikan Papua menjadi salah satu wilayah dengan hutan yang sangat luas. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh KKB untuk bersembunyi dan melakukan perlawanan dengan aparat keamanan.

Sama halnya dengan kelompok teroris pimpinan Ali Kalora yakni Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok ini dikenal sebagai otak dari aksi teror yang terjadi di Sulawesi khususnya corong organisasi gerilyawan ISIS. Kelompok ini juga tidak segan melakukan tindakan sadis kepada masyarakat sipil. Terakhir, mereka membantai satu keluarga di Desa Lembatongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Meski sudah memperlihatkan eksistensinya, kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sulit dilumpuhkan. Hal ini disebabkan tempat persembunyian mereka yang berada di hutan lebat. Kondisi geografis yang ekstrem ini menjadi kendala bagi Satgas Tinombala untuk mengejar MIT.

Pergerakan kelompok teroris MIT yang cenderung menggunakan metode gerilya, bersembunyi di hutan serta melakukan aksi teror yang melukai masyarakat sipil dan aparat serupa dengan KKB yang memiliki pergerakan yang sama. Untuk memburu keduanya pun, pasukan yang diturunkan tidak bisa menggunakan pasukan biasa. Harus menggunakan satuan khusus yang memiliki kemampuan tempur yang di atas rata-rata.

Tuai Pro dan Kontra

Meski sudah dikategorikan sebagai kelompok teroris, namun masih ada sejumlah pihak khawatir terhadap label terorisme yang sudah disematkan kepada KKB. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menilai bahwa penetapan status teroris untuk KKB bisa memicu eskalasi kekerasan yang lebih keras. Lembaga ini mengharapkan penyelesaian secara damai dengan KKB.

Selain Komnas HAM, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menekankan supaya pendekatan humanis diprioritaskan. Hal ini tidak lepas dari pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan tidak efektif dalam meredam konflik yang terjadi di Papua.

Terjadinya pro dan kontra ini memperlihatkan bahwa pelabelan teroris kepada KKB bisa membuat ruang dialog semakin sulit dilakukan – mengingat penyematan label terorisme berarti penindakan akan berlangsung tanpa kompromi, sama halnya dengan menindak organisasi teroris seperti JAD dan ISIS.

Penyematan label teroris pada organisasi-organisasi tersebut, misalnya, dinilai telah meningkatkan stigma dan stereotip terhadap komunitas Muslim, khususnya komunitas Musim di Amerika dan Eropa. Sejumlah insiden rasial terhadap komunitas Muslim pun juga terjadi pasca-peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).

Pada kasus penetapan status teroris terhadap teroris, muncul juga kekhawatiran bila pengejaran terhadap KKB justru menyasar masyarakat sipil. Terlebih, KKB kerap menyamar sebagai masyarakat sipil sehingga sulit untuk mendeteksi.

Maka, melihat situasi dan kondisi ini sudah sepatutnya bagi pemerintah serta aparat keamanan juga mendengar masukan dari sejumlah pihak yang tidak sepakat dengan pelabelan teroris terhadap KKB – misalnya dengan tetap membuka ruang dialog untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Pendekatan humanis khususnya kepada kepala-kepala adat yang ada di Papua wajib dilakukan untuk merangkul masyarakat sipil sehingga mereka merasakan kehadiran negara.

Selain itu, keputusan memberikan label teroris kepada KKB jangan sampai menyebabkan stigma rasial kepada masyarakat sipil. Maka, dalam hal ini upaya deteksi dini harus diperkuat supaya aparat keamanan bisa memisahkan antara masyarakat sipil dengan KKB.

Tujuannya, agar tindakan kekerasan tidak menyasar masyarakat sipil yang akhirnya menyita perhatian dunia internasional. Pada intinya, ruang dialog harus tetap dibuka untuk memberikan penyelesaian yang sifatnya jangka panjang.

Bila ruang dialog tidak dibuka, bukan tidak mungkin stigma separatis terhadap masyarakat Papua akan semakin gencar tersebar. Bila berkaca pada insiden-insiden rasial yang terjadi pada tahun 2019 silam yang berujung pada kebijakan-kebijakan yang dinilai melanggar HAM – seperti pemutusan koneksi internet, bisa saja kebijakan lain dari pemerintah memperoleh legitimasi lebih luas terhadap konflik Papua – seiring dengan pelabelan KKB sebagai teroris.

Meski begitu, konsekuensi lebih lanjut atas pelabelan teroris ini masih belum pasti akan terjadi. Pasalnya, belum ada aturan pasti mengenai penetapan status KKB tersebut. Apalagi, sejumlah unsur Papua – seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) – sudah memberikan gertakan balasan kepada pemerintah. Mari kita nantikan saja kelanjutan dari penetapan status KKB sebagai teroris ini. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Oknum TNI diduga jual senjata dan amunisi ke OPM. Disebut sebagai lahan untuk mencari makan. Diakui oleh Komandan TPPB Egianus Kogoya. Menurut Kogoya, transaksi dilakukan atas persetujuan atasan oknum TNI

PinterPolitik.com 

Beberapa bulan ke belakang pemberitaan seputar Papua didominasi oleh berbagai aksi kerusuhan yang memakan puluhan korban jiwa dan menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Namun di balik gejolak yang ada, program pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih tersebut ternyata tetap berjalan.

Selain Jembatan Youtefa yang baru-baru ini diresmikan, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu proyek jalan Trans Papua.

Dari target 4.330 km, sejauh ini 3.229 km ruas jalan tersebut sudah tersambung dan rencananya keseluruhan proyek akan selesai pada tahun depan.

Kabar terakhir adalah pada bulan Maret mendatang ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 580 km akan siap untuk digunakan.

Untuk Lawan OPM?

Menurut David Kilcullen, ahli counterinsurgency alias kontra-pemberontakan asal Australia, selain manfaat ekonomi dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur jalan memang digunakan pemerintah untuk menekan kelompok pemberontak ataupun teroris.  

Dalam sudut pandang militer, infrastruktur jalan memiliki beberapa manfaat seperti mempermudah dan mempercepat pergerakan pasukan, mempermudah deteksi musuh, membatasi ruang gerak musuh, hingga memisahkan pasukan musuh dari masyarakat sipil.

Selain itu, sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan juga dapat menghilangkan dukungan masyarakat terhadap kelompok pemberontak jika masyarakat tersebut lebih merasakan manfaat dari adanya jalan yang dibangun pemerintah.

Dalam tulisannya, ia mengambil contoh bagaimana pembangunan jalan yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Afghanistan di Provinsi Kunar, Afghanistan, memainkan peran besar dalam menekan kelompok Taliban.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nichola O. Melin, perwira Angkatan Darat AS.

Dalam tesisnya, Melin melihat bahwa dalam upaya menghadapi pemeberontakan, infrastruktur jalan adalah alat terhadap akses dan kontrol pemerintah di wilayah konflik.

Selain beberapa keuntungan yang sudah dijelaskan oleh Kilcullen, Melin melihat bahwa infrastruktur jalan akan menghilangkan salah satu faktor utama yang membuat kelompok pemberontakan dapat bertahan, yaitu medan geografis yang terisolasi dan berat.

Hal ini dikarenakan kelompok pemberontak sering kali memanfaatkan sulitnya medan untuk bersembunyi dan melakukan serangan dadakan terhadap pasukan pemerintah.

Oleh sebab itu, kehadiran jalan akan menghilangkan ‘payung’ sulitnya akses dan medan yang selama ini melindungi pemberontak.

Melin kemudian mencontohkan bagaimana pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah Inggris di wilayah Balochistan dan Waziristan di Pakistan memainkan peran penting dalam usaha Inggris untuk meredam pemberontakan di bekas wilayah jajahannya tersebut.

Selain itu, ia juga mencontohkan bagaimana infrastruktur jalan tol Kandahar-Tarin Kowt yang dibangun oleh pasukan AS di Provinsi Kandahar, Afghanistan, memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilisasi pasukan AS dan Afganistan dalam memerangi Taliban.

Namun, Melin juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak secara otomatis membantu pemerintah dalam menekan pemberontakan.

Hal tersebut akan bergantung pada apakah masyarakat lokal melihat kehadiran infrastruktur jalan di wilayahnya sebagai suatu hal yang positif dan bermanfaat bagi mereka, atau suatu hal yang negatif dan hanya merupakan usaha untuk memperkuat kontrolnya terhadap wilayah tesebut.

Tidak hanya itu, jika pemerintah tidak dapat mempertahankan kontrolnya terhadap infrastruktur jalan yang sudah ia bangun, pemberontak justru dapat merebutnya dan mengunakannya untuk memperkuat pengaruhnya di wiliayah tersebut.

Meniru Taktik Belanda?

Digunakannya pembangunan infrastruktur jalan untuk kepentingan militer  menekan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pemberontak sudah pernah terjadi di Indonesia.

Hal ini terjadi pada Perang Diponegoro atau dikenal sebagai Perang Jawa, yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830.

Dalam perang yang dipicu karena dilintasinya makam leluhur Pangeran Diponegoro oleh proyek pembangunan rel kereta api Belanda ini, panglima pasukan Belanda Hendrik Merkus Baron De Kock menggunakan strategi ‘Benteng Stelsel’.

Dalam strategi ini, pertama-tama Belanda menyebar pasukannya dengan membangun 258-265 benteng di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Penyebaran dan pembangunan tersebut kemudian diikuti dengan pembangunan jalan untuk menghubungkan setiap benteng dan memudahkan pergerakan pasukan Belanda.

Tujuan utama dalam penerapan strategi Benteng Stelsel ini adalah membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro yang kerap kali berpindah-pindah tempat.

Strategi ini pada akhirnya menjadi kunci kesuksesan Belanda dalam mengalahkan Diponegoro.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia memang tidak pernah menyinggung adanya kebutuhan pertahanan-keamanan terkait OPM dalam proyek Trans Papua.

Namun, pada kenyataannya pembangunan ruas jalan Trans Papua juga diikuti oleh pembangunan pos-pos keamanan TNI maupun Polri.

Kodam Cenderawasih dan Polres Jayawijaya misalnya yang mengatakan akan membangun tiga pos TNI dan satu pos polisi baru di sepanjang ruas jalan Wamena-Jayapura.

Kemudian ada Bupati Yalimo, Lakius Peyon, yang pada tahun lalu berencana menambah satu pos TNI di kabupatennya guna menambah kekuatan beberapa pos polisi yang sebelumnya sudah dibangun.

Kemudian TNI-Polri juga mendirikan tiga pos gabungan baru di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja Trans Papua di wilayah tersebut.

Jumlah pos-pos ini juga nampaknya akan bertambah mengingat TNI berencana akan mendirikan 31 Kodim baru di wilayah Timur Indonesia termasuk Papua.

Selain pendirian pos, kondisi geografis yang berat serta keterbatasan akses, yang akan berkurang dengan adanya Trans Papua, juga sering disebut oleh TNI maupun Polri sebagai hambatan utama dalam mengejar OPM.

Pun OPM juga mengakui bahwa faktor geografis menjadi salah satu faktor yang menguntungkan mereka.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak serta merta akan berujung pada keberhasilan pemerintah dalam menekan gerakan pemberontak.

Kondisi yang sama juga berlaku pada Trans Papua yang bisa jadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Hal ini berkaitan dengan masih adanya perdebatan mengenai apakah Trans Papua benar-benar bermanfaat bagi Papua, khususnya bagi masyarakat pedalaman Papua.

Menurut penelitian LIPI, yang dipublikasikan dalam buku berjudul Papua Road Map, setidaknya ada empat hal yang menjadi sumber konflik Papua.#PapuaDamai #PapuakuJugaIndonesia https://t.co/ur3oI9zn1f pic.twitter.com/oKAFueAohw

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 29, 2019

Menurut Damien Kingsbury, Trans Papua justru menjadi salah satu faktor meningkatnya kekerasan di Papua.

Profesor politik asal Deakin University itu juga melihat bahwa selama ini peningkatan akses di pedalaman Papua justru berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam khususnya dalam hal penebangan liar.

Kemudian ada juga pandangan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas yang berpendapat bahwa masyarakat Papua tidak merasakan dampak adanya Trans Papua.

Cahyo justru melihat bahwa Trans Papua memiliki dampak negatif, yaitu kerusakan ekologi dan timbulnya persaingan ekonomi masyarakat lokal dengan pendatang.

Kemudian, ada Gubernur Papua Lukas Enembe yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Trans Papua ‘bukan untuk orang Papua’.

Dengan manfaatnya yang besar bagi kebutuhan pertahanan-keamanan serta pembangunan yang juga diikuti dengan berdirinya pos-pos baru TNI-Polri, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya penggunaan Trans Papua untuk menekan OPM akan semakin terlihat.

Kita lihat saja apakah ketika sudah selesai 100 persen nanti, Trans Papua mampu berkontribusi pada penyelesaian Konflik Papua atau justru memperparahnya. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Saat ini diperkirakan ada 2.000-5.000 orang masyarakat Nduga yang mengungsi ke berbagai tempat. Lebih parah lagi, diperkirakan 53-139 pengungsi meninggal sejak gelombang pengungsi pertama kali muncul pada Desember 2018 lalu.

Kondisi yang semakin memburuk membuat Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, meminta agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari wilayahnya. Namun, permintaan ini ditolak oleh TNI-Polri dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Lalu seperti apa sebenarnya konflik ini dimaknai?

Dialog yang Mustahil?

Terjadinya dialog antara pemerintah Indonesia dengan OPM memang sulit terwujud. Pada dasarnya hubungan keduanya bersifat “zero-sum-game” di mana keuntungan bagi satu pihak secara otomatis menjadi kerugian bagi pihak lainnya.

View this post on Instagram

Konflik berkepanjangan di Papua menyebabkan masyarakat harus mengungsi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #opm #konflik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 9, 2019 at 1:15am PDT

Bagi pemerintah, keberadaan OPM yang ingin membuat Papua berpisah dari Indonesia jelas-jelas merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara. OPM juga dilihat sebagai bentuk deligitimasi terhadap pemerintah yang – berdasarkan konsep kontrak sosial – memegang monopoli kekerasan untuk menciptakan ketertiban umum.

Serangan-serangan yang dilakukan oleh OPM adalah bentuk usaha untuk menekan dan mengurangi peran pemerintah yang nantinya akan terlihat tidak mampu melindungi dan menjaga ketertiban wilayah dan masyarakat negaranya.

Sementara, mengadakan dialog dengan OPM juga di satu sisi dapat merugikan bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Wilder Alejandro Sanchez dan Erica Illingworth dalam kajian mereka terkait negosiasi antara pemerintah negara-negara Amerika Latin dengan kelompok pemberontak, kerugian dari negosiasi berkaitan dengan legitimasi.

Dengan melakukan negosiasi dengan pemberontak, pemerintah mengakui kelompok tersebut sebagai aktor yang sah ataupun setara dengan pemerintah dan memberikan “pembenaran” terhadap tujuan-tujuannya.

Hal ini juga disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto akhir tahun 2018 lalu. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan OPM karena organisasi tersebut adalah kelompok kriminal yang tidak sejajar atau tidak setara dengan pemerintahan Indonesia yang sah.

Sementara bagi OPM, kehadiran pemerintah melalui TNI-Polri dan pembangunan infrastruktur juga mendelegitimasi alasannya untuk memerdekakan Papua.

Jika selama ini ketimpangan pembangunan antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia menjadi alasan perjuangan OPM, hal ini mulai berubah. Selama periode pemerintahannya yang pertama, Jokowi menjadikan Papua sebagai salah satu fokus utama pembangunan.

Pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan terus meningkatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap PT Freeport yang selama ini juga menjadi target dan alasan OPM dalam melawan pemerintah. Pemerintah juga memberikan 10 persen sahamnya di Freeport kepada Provinsi Papua.

Kondisi ini, di mana Papua sudah lebih diperhatikan oleh pemerintah, sudah berdampak pada OPM.

Pada 2017, salah satu Panglima OPM, Corinus Sireri, bersama anak buahnya menyerahkan diri karena melihat pembangunan Papua yang semakin maju. Hal serupa juga terjadi Juni lalu di mana 4 orang anggota OPM menyerahkan diri dengan alasan bahwa mereka merasa ditipu oleh petinggi OPM dan melihat wilayah Papua yang semakin maju dan sejahtera.

Selesai di Periode Terakhir Jokowi?

Meskipun hubungannya bersifat zero-sum, bukan berarti Pemerintahan Jokowi tidak berusaha membuaka dialog.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya ingin berdialog dengan kelompok-kelompok di Papua, termasuk OPM. Menurutnya dialog perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang damai demi pembangunan Papua ke depannya. Bahkan Jokowi dikabarkan akan menemui pimpinan OPM langsung di Puncak Jaya.

Namun, niatan ini tidak direspon baik oleh OPM dengan menolak dialog yang menurut mereka “diatur-atur”. Tidak berhenti di situ, bahkan OPM menantang TNI-Polri untuk perang terbuka.

Bukan hanya ajakan dialog, program yang menjadi unggulan dan fokus utama Jokowi, yaitu infrastruktur, juga ditolak sejak awal oleh OPM. Menurut OPM, program infrastruktur di Papua, khususnya jalan Trans Papua, tidak bermanfaat bagi masyarakat dan akan digunakan untuk memudahkan TNI-Polri menyerang mereka.

OPM pun sering melakukan gangguan terhadap perkerja sipil ataupun TNI-Polri yang mengerjakan proyek Trans Papua. Puncak gangguan terjadi pada Desember 2018 ketika OPM melakukan penyerangan dan membunuh 31 pekerja jalan Trans Papua di Nduga.

Sebagai respon, Jokowi memerintahkan TNI-Polri menumpas OPM hingga ke akar-akarnya. TNI-Polri pun meningkatkan jumlah pasukan dan aktivitasnya di Nduga untuk memburu OPM.

Masih berlanjut, awal tahun ini OPM kembali menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia melalui video yang diunggah di YouTube yang juga berisikan surat terbuka kepada Jokowi.Dalam surat terbuka tersebut, OPM kembali menegaskan menolak dialog dengan pemerintah dan tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum Papua merdeka.

Bukan hanya di level domestik, OPM juga terus berusaha mencari dukungan dari dunia internasional.

Pada awal tahun, kelompok yang berafiliasi dengan OPM, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyerahkan petisi referendum Papua ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Petisi ini diberikan oleh ketua ULMWP, Benny Wenda, yang pada bulan kemarin mendapatkan penghargaan dari Kota Oxford, Inggris. Kedua peristiwa tersebut mendapatkan protes keras oleh pemerintah Indonesia.

Rentetan kejadian ini cukup menjelaskan kenapa Jokowi yang awalnya ingin berdialog dengan OPM menjadi lebih keras.

Besar kemungkinan bahwa Jokowi kesal dengan perilaku OPM yang terus melakukan perlawanan khususnya dengan mencari panggung internasional dan mengganggu pembangunan jalan Trans Papua yang menjadi salah satu “panggung” utama Jokowi di Papua.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berencana menggelar Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Papua. Bukan hanya jurnalis dalam negeri, dalam HPN 2020 nanti PWI juga berencana mengundang jurnalis asing se-Asia-Pasifik.https://t.co/KUhZ2qrkEp pic.twitter.com/GoHEXUagKO

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 7, 2019

Sudah di Arah yang Tepat?

Dalam tulisannya tentang operasi anti-pemberontakan, Paul, Clarke, Grill, dan Dunigan menjelaskan bahwa cara paling efektif untuk menghilangkan pemberontakan adalah dengan menyeimbangkan dua pendekatan, yaitu populasi sentris (population-centric) dan musuh sentris (enemy-centric).

Populasi sentris berkaitan dengan bagaimana menghilangkan dukungan populasi (masyarakat) di suatu wilayah terhadap kelompok pemberontak. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah winning hearts and minds, yaitu bagaimana membuat masyarakat lebih mendukung pemerintah dibanding pemberontak.

Sementara musuh sentris terfokus pada kelompok pemberontak itu sendiri. Pendekatan ini bekaitan dengan bagaimana cara “menumpas” anggota pemberontak baik dengan cara halus, seperti pemberian grasi atau amnesti bagi anggota pemberontak yang menyerah, dan cara kasar dengan menghabisi kelompok pemberontak melalui pertempuran.

Lalu, pendekatan apa yang saat ini digunakan pemerintah di Papua?

Untuk pendekatan musuh sentris, sejak awal pemerintah terus melakukan operasi pengejaran terhadap OPM. Memang tidak ada publikasi mengenai jumlah prajurit TNI-Polri di Nduga, namun Maret lalu TNI mengirimkan 600 pasukan tambahan ke Papua.

Pendekatan musuh sentris dengan pengerahan TNI-Polri memang bukan hal yang baru. Yang lebih menarik justru ada di pendekatan populasi sentris.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Papua menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Terlepas dari perdebatan-perdebatan yang ada, nyatanya program-program di atas berhasil meningkatkan popularitas dan kekuatan elektoral Jokowi di Papua.

Jika dibandingkan dengan Pilpres 2014, pada Pilpres 2019 terjadi peningkatan jumlah perolehan suara Jokowi di Papua dan Papua Barat. Di Papua misalnya, perolehan suara Jokowi meningkat dari 72,49 persen pada 2014 menjadi 91,85 persen pada 2019 dan di Papua Barat dari 67,63 persen pada 2014 menjadi 80,05 persen pada 2019.

Bahkan jika melihat perolehan suara Pilpres sejak Pilpres 2004, Jokowi bisa dikatakan sebagai presiden paling populer di Papua.

Ya, popularitas Jokowi sebagai kepala pemerintahan memang sangat penting untuk meraih dukungan masyarakat Papua yang masih membantu ataupun ingin bergabung dengan OPM.

Popularitas ini pun masih bisa bertambah karena pembangunan di Papua masih terus dilakukan. Selain melalui infrastruktur, pemerintah juga mendorong kemajuan Papua dalam aspek lain.

Tahun depan, untuk pertama kalinya Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Selain itu, pemerintah terlihat mulai berusaha menyelesaikan salah satu masalah besar di Papua, yaitu kebebasan pers, dengan mendukung Papua sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 2020.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap Papua serta semakin naiknya popularitas sang presiden di Papua, bisa jadi membuat Jokowi menjadi presiden dengan modal dan kesempatan terbaik dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah setengah abad terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.