Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #32
PinterPolitik.com

“Kuasa terpenting abad ini bukan kemampuan menutup pintu,melainkan kemampuan melihat lebih dahulu daripada siapa pun.”

Di Kalimantan Timur, pelabuhan-pelabuhan batu bara tahu sebuah tanggal: 1 Juni 2026. Apa yang akan datang pada hari itu bukan tarif, bukan blokade. Sebuah jendela. Dan di jendela itu, sepasang mata.

Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Seluruh penjualan batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi kini wajib melewati satu pintu: PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah badan usaha milik negara yang lahir dari rahim Badan Pengelola Investasi Danantara, ditugaskan menjadi tangan yang menempel di komoditas. Tiga komoditas itu bernilai US$65 miliar setahun, hampir 23% dari ekspor barang nasional. Bursa membacanya dengan satu kata yang penuh curiga. Indeks gabungan merosot 3,46% pada hari rumor itu beredar, dan satu istilah berdengung di ruang dagang: monopoli.

Yang dibangun, secara teknis, lebih menyerupai single desk yang pernah dijalankan Australia untuk gandum dan Kanada lewat Canadian Wheat Board: pengekspor tunggal negara, bukan kartel privat. Pasar, sebagaimana biasanya, tidak sabar dengan pembedaan istilah.

Yang dikejar kebijakan ini jauh lebih besar daripada tata niaga. Dari olahan data UN Comtrade selama periode 1991 hingga 2024, yang kemudian dikutip langsung oleh Presiden, nilai ekspor yang menguap akibat salah-faktur ditaksir US$908 miliar, sekitar US$27 miliar setiap tahun. Di balik angka itu tersimpan satu pengakuan yang telanjang. Selama lebih dari tiga dekade, negeri ini tidak pernah benar-benar melihat ekspornya sendiri.

Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam apa yang mereka sebut weaponized interdependence, menunjukkan bahwa setiap simpul jaringan global menyimpan sepasang tuas. Tuas pertama menutup, yang mereka beri nama chokepoint effect. Tuas kedua mengamati, yang mereka sebut panopticon effect: efek menara penjaga yang melihat tanpa terlihat. Hampir seluruh kecemasan pasar tertuju pada yang pertama, dan ia memang rapuh. Batu bara punya banyak pengganti, minyak sawit bersaing dengan Malaysia dan sederet minyak nabati lain. Sebuah kartel hanya manjur ketika pembeli kehilangan jalan keluar, dan di sini pembeli punya banyak. Gerbang yang menutup dapat saja hanya menaikkan ongkos sendiri sembari menyerahkan pangsa kepada pesaing.

Tuas yang kedua punya watak yang lain. Perhatikan apa yang dikerjakan badan baru itu pada tahap pertama, sepanjang Juni hingga akhir 2026. Tidak ada marjin yang dipungut. Tidak ada keran yang ditutup. Yang ada hanyalah kewajiban setiap kargo melewati satu jendela. Di jendela itu volume, harga, serta tujuannya dicocokkan dengan harga-harga di bursa dunia. Itu bukan pos pungutan. Itu sepasang mata. Dari mata itu lahir hal yang tidak pernah dimiliki negeri ini selama 34 tahun: kemampuan mengetahui lebih dahulu daripada siapa pun. Desain final, termasuk apakah benar tanpa marjin sepanjang 2026 dan bagaimana struktur fee setelahnya, masih menunggu peraturan turunan.

Amerika Serikat sudah lama hidup dari logika serupa. Kekuatan paling dalam dari dolar tidak terletak pada kemampuannya memutus sebuah negara dari sistem pembayaran, sebuah tindakan langka yang selalu menimbulkan kegaduhan. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menatap, lewat SWIFT, CHIPS, dan jaringan korespondensi bank global, hampir setiap transaksi dolar di muka bumi, setiap hari, tanpa bersuara. Yang kini sedang dibangun Indonesia adalah upaya menyalakan panopticon yang sama, tetapi di dunia komoditas. Bedanya, mata Indonesia tidak bertumpu pada jaringan keuangan global, melainkan pada kewajiban pelaporan domestik. Itu membuatnya lebih sempit, tetapi juga lebih mudah dipasang.

Ada paradoks yang berjalan diam-diam di balik kebijakan ini. Tujuan menentukan harga, yang berulang kali disampaikan Presiden, lebih sukar dicapai lewat gerbang yang menutup daripada lewat mata yang melihat segalanya. Pihak yang menggenggam informasi paling lengkap ikut membentuk dugaan pasar, dan dugaan itulah yang membentuk harga. Negara yang lebih dahulu tahu duduk di meja perundingan sembari mengenali berapa banyak yang ingin dibeli lawannya, pada harga berapa, ketika lawan masih meraba. Harga pun bergeser tanpa satu keran disentuh. Penjual menjelma menjadi penentu lewat pandangan, tanpa paksaan.

Mata itu tidak berdiri sendiri. Sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2020, peleburan dipaksa berlangsung di dalam negeri, dan kini dunia harus mendatangi tungku-tungku Indonesia untuk mengolah. Mata, tungku, dan gerbang. Ketiga simpul itulah arsitektur yang sesungguhnya, sementara gerbang yang menggemparkan bursa hanyalah umpan yang paling terang.

Para analis di ISEAS-Yusof Ishak Institute membaca Danantara sebagai pergeseran cara negara membiayai pembangunan, lewat kendaraan investasi alih-alih anggaran, sebuah pola yang menuntut pengawasan parlemen yang sepadan. Lapisan yang mampu melihat seluruh aliran dagang sebuah bangsa bekerja paling baik ketika mandat audit DPR, ketelitian BPK, dan pers yang merdeka mengimbanginya. Tanpa itu, kemampuan melihat dapat dengan cepat berubah menjadi kemampuan memeras: mengarahkan kontrak ke lingkaran tertentu, menekan pesaing yang berseberangan politik. Mata yang berkuasa, bagaimanapun, sebaiknya juga diawasi.

Ada keuntungan tersembunyi dari urutan yang dipilih. Indonesia tengah mengincar keanggotaan penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Peta Jalan Aksesi 2024 OECD secara khusus mencurigai distorsi persaingan oleh badan usaha milik negara. Sebuah monopoli melanggar prinsip itu. Sebuah lapisan data tidak. Gerbang bisa dilunakkan demi masuk klub, sedangkan mata tetap menyala. Dengan kata lain, Indonesia sedang menyalakan mata negara tepat ketika ia mendaftar menjadi anggota klub yang curiga pada mata semacam itu. Komoditas yang paling menentukan pun belum masuk daftar: Indonesia menggenggam lebih dari separuh produksi nikel dunia, tulang punggung baterai yang diperebutkan kebijakan industri hijau Washington dan Beijing, dan pada nikel itulah kelak ketiga simpul akan bertemu.

Opsi-opsi lain ada di atas meja: bea cukai yang lebih tajam, sistem faktur elektronik, kerja sama multilateral melawan salah-faktur. Presiden memilih rute pengekspor tunggal sebagai jalan pintas. Satu hal membedakan percobaan ini dari para pendahulunya. Kapitalisme negara yang berhasil, dari Saudi Aramco dan QatarEnergy hingga model Tiongkok, umumnya tumbuh di bawah kendali terpusat. Indonesia mencobanya di dalam sebuah demokrasi, dengan pers yang masih bersuara dan kekuasaan yang berganti setiap 5 tahun. Ujian sesungguhnya, dengan demikian, bukanlah marjin yang ia pungut tahun depan. Ujian sesungguhnya adalah apakah lapisan pengawasan tadi bertahan dan tetap terpusat melampaui satu masa pemerintahan. Lapisan data yang dibangun hari ini bisa, di tangan koalisi 2029 atau 2034, berubah dari instrumen fiskal menjadi instrumen politik.

Pada 1 Juni 2026, kargo pertama akan melewati jendela baru itu. Tidak ada upacara. Tidak ada pengumuman. Hanya sebuah catatan, di suatu sistem, di suatu meja: volume sekian, harga sekian, tujuan sekian. Bursa boleh terus menatap pintu yang berderak. Lensa di belakangnya tidak akan berkedip.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh untuk menjadikan Indonesia anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pemerintah beralasan manfaat utama dari keanggotaan Indonesia di OECD adalah memperbaiki standar kebijakan ekonomi negara, sehingga mampu menjadi negara maju.

“Karena memang OECD selalu menerapkan standar regulasi atau standar-standar yang diterapkan itu seharusnya untuk kehidupan yang lebih baik, jadi untuk masyarakat yang lebih baik,” Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian (10/8/2023).

OECD merupakan sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1961. Tujuannya adalah mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya.

Saat ini, OECD memiliki 38 negara anggota, mayoritas merupakan negara maju dengan ekonomi yang berkembang.

Salah satu fokus utama OECD adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Organisasi ini melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi kepada negara anggota untuk meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai aspek.

OECD juga berperan sebagai forum di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait praktik terbaik dalam berbagai bidang.

OECD juga dikenal sebagai pusat penyedia data dan statistik ekonomi yang andal. Laporan dan analisis yang dihasilkan oleh OECD sering digunakan oleh pemerintah, lembaga internasional, dan akademisi untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terpercaya.

Selain itu, OECD juga memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, pajak internasional, dan inovasi.

Organisasi ini berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja yang membantu negara-negara anggota dalam mengatasi masalah-masalah ini secara bersama-sama.

OECD juga telah mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip yang mendukung tata kelola yang baik dan transparansi di sektor publik dan swasta.

Ini berperan dalam mempromosikan integritas dan mengurangi risiko korupsi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. (S83)

Proporsi pendekatan ekonomi penanganan dampak multi-aspek Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelan tapi pasti tampaknya mengarah ke jalan yang lebih baik. Indikasi awalnya ialah berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan akan jauh lebih baik dari negara lainnya pada paruh kedua tahun 2020 dan terus membaik pada 2021. Lalu, akankah hal tersebut berarti banyak bagi karier politik dan citra Presiden Jokowi beserta koalisi politiknya jika ekonomi Indonesia berhasil bangkit di tengah keterpurukan negara lain?

PinterPolitik.com

Pada medio Mei lalu, para pecinta film telah seharusnya dapat menyaksikan dan mengetahui bagaimana latar belakang comeback mengejutkan Han Seoul-oh dalam edisi terbaru film garapan Justin Lin, Fast & Furious 9.

Sayangnya pandemi Covid-19 membuat penggemar harus menahan rasa penasaran mereka karena bioskop-bioskop di seluruh dunia baru menunda rilisnya film yang bertajuk F9 itu hingga April 2021 mendatang.

Apakah rencana pembukaan kembali operasional bioskop yang diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan disusul dukungan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tempo hari salah satunya dikarenakan terdapat aspirasi dari hasrat penasaran akan beberapa film menarik, termasuk F9, yang tak lagi tertahankan? Mungkin saja.

Namun yang jelas, Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito tak menampik bahwa salah satu pertimbangan dari rencana pembukaan kembali bioskop ialah berlandaskan pada pertimbangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wiku dalam keterangan pers yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam melanjutkan dan merespon pembahasan wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta.

Pertimbangan ekonomi memang tak lagi asing bagi langkah, keputusan serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menangani pandemi beserta dampak turunannya sejauh ini.

Mulai dari memilih tak menerapkan lockdown hingga membolehkan berbagai aktivitas bergeliat dengan pra syarat penerapan protokol kesehatan, meski pada faktanya di lapangan tak selalu berjalan ideal.

Walaupun menegaskan tak mengabaikan prioritas kesehatan, tendensi tak kasat mata Presiden Jokowi yang mengedepankan prioritas ekonomi, terus mendapat kritik tajam dari para pakar kesehatan publik, epidemiolog, hingga praktisi kesehatan hingga kini.

Akan tetapi, beberapa proyeksi ekonomi dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia yang kian membaik menyiratkan eksistensi nuansa optimisme untuk bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang bahkan telah terjerembab ke jurang resesi.

Lalu, mengapa kiranya Presiden Jokowi sejak awal seolah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang cenderung memprioritaskan ekonomi? Dan jika tren optimisme proyeksi positif kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan, akankah berdampak pada citra dan karier politik eks Wali Kota Solo itu?

Egoisme Etis Jokowi?

Self-interest atau kepentingan pribadi selalu menjadi pivot dalam menganalisa subjektivitas ataupun objektivitas perilaku individu dalam berbagai situasi. Acapkali kepentingan pribadi sendiri bermuara pada apa yang disebut sebagai egoisme.

Ethical egoisms atau egosime etis menjadi salah satu diskursus yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Henry Sidgwick dalam bukunya yang berjudul The Methods of Ethics. Sidgwick membandingkan egoisme dengan utilitarianisme, dan menyebut jika utilitarianisme berusaha memaksimalkan kesenangan atau kepentingan secara keseluruhan. Sedangkan egoisme hanya berfokus pada memaksimalkan kesenangan atau kepentingan pribadi.

Ihwal tersebut juga dinilai serupa tapi tak sama dengan asumsi Adam Smith dalam The Wealth of Nations bahwa setiap orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah cara terbaik untuk merengkuh kebaikan bersama.

Lalu, James Rachels dalam publikasinya The Elements of Moral Philosophy mengutip pemikir egoisme etis abad 20, Ayn Rand yang menyatakan altruisme etis sebagai konteks yang destruktif karena menyangsikan pentingnya nilai-nilai individu, dan oleh karenanya egoisme etis menjadi esensial.

Rachels kemudian mengatakan bahwa berbeda dari egoisme psikologis – di mana eksistensi kepentingan pribadinya mutlak merugikan pihak lain – egoisme etis adalah implementasi kepentingan pribadi yang efeknya mungkin secara kebetulan dapat merugikan, netral, atau justru menguntungkan pihak lain.

Dalam konteks keputusan pemimpin dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, faktor altruisme dan egoisme dinilai menjadi dua pilihan yang merepresentasikan hipotesa kontradiksi antara pengutamaan aspek kesehatan atau ekonomi.

Berbagai pemimpin negara di penjuru dunia berjuang keras menentukan kebijakan dan langkah terbaik masing-masing dalam mencari titik keseimbangan penanganan krisis kesehatan publik agar tidak semakin parah, dengan tetap berusaha menjaga prekonomian agar tidak ambruk di tengah ketidakpastian.

Pilihan dilematis dalam mengarungi pandemi Covid-19 tersebut nyatanya juga dihadapi “nahkoda” Indonesia, Presiden Jokowi. Ketika di awal merebaknya pandemi, pemimpin negara lain yang dinilai mengedepankan altruisme dengan tegas menerapkan lockdown, Presiden Jokowi justru tidak demikian.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu dinilai menjadi keputusan yang berlandaskan egoisme etis Presiden Jokowi sebagai kepala negara, di mana tendensi mengedepankan prioritas ekonomi cukup kental terasa.

Makhluk mikroskopik dengan nama ilmiah Sars-CoV-2 seolah terus memutar balikkan asumsi awal mengenai pilihan dan keputusan pemimpin negara di dunia dalam menangani pandemi beserta dampak turunannya.

Jika di awal pandemi, keputusan lockdown dengan menghentikan seluruh aktivitas dianggap merupakan pendekatan altruistik terbaik, sementara apa yang dilakukan Presiden Jokowi kurang tepat, tidak demikian halnya dengan hari ini.

Momok resesi atau bahkan depresi telah menjadi realita kekinian di sejumlah negara akibat dampak lockdown. Dan faktanya, meski turut terpuruk dan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, situasi saat ini dan proyeksi ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibanding negara lainnya.

Terbaru, Moody’s Investors Service memproyeksikan bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia akan menjadi negara G-20 yang mencatat kenaikan PDB riil yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2020 dan di sepanjang tahun 2021.

Meski tidak bisa seketika dikatakan positif, ketidakpastian menjadikan Indonesia dinilai berada satu langkah di depan untuk bangkit secara keseluruhan, mengingat saat ini belum benar-benar ada negara yang 100 persen dapat mengendalikan dampak krisis kesehatan publik akibat Covid-19.

Lalu, akankah tendensi tersebut berarti positif bagi karier politik, citra, dan legitimasi Presiden Jokowi di tahun mendatang?

Jokowi Bangkit di 2021?

Beberapa negara yang memilih melakukan lockdown ketat dan dinilai sangat positif di awal pandemi, kini justru di ambang dan bahkan beberapa telah terjerembab ke jurang resesi bahkan depresi ekonomi. Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Meksiko hingga negara tetangga seperti Singapura dan Filipina jadi contoh nyata.

Meski belakangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti resesi di depan mata, proyeksi berbeda justru hadir baik di dalam dan luar negeri. Selain Moody’s, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyebut ekonomi Indonesia bisa rebound paling lambat pada pertengahan tahun 2021.

Sementara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa composite leading indicator (CLI) atau indikator utama perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan ke arah positif, meski belum bisa se-prima sebelum pandemi.

Kendati pun masih sebatas analisa dan proyeksi, hal tersebut agaknya menjadi angin segar di tengah bombardir kabar kurang menyenangkan sepanjang pandemi. Dan agaknya pula, hal tersebut dapat berarti banyak bagi karir politik Presiden Jokowi yang banyak mendapat kritikan tajam sebelumnya.

Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward dalam Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disaster mengatakan bahwa reputasi dan karier pemimpin sangat mungkin untuk bangkit meski telah terpuruk cukup hebat akibat berbagai faktor.

Sonnenfeld dan Ward mencontohkan eks Presiden AS Jimmy Carter yang bangkit setelah karier politiknya ambruk paska kalah sebagai inkumben dalam Pilpres 1980 dari Ronald Reagan.

Legacy “kegagalan” pada krisis sandera Iran meruntuhkan citra dan moralnya. Akan tetapi, Carter bangkit dengan mendirikan Carter Center yang aktif memediasi konflik internasional dan kemudian perjuangannya berbuah nobel perdamaian pada tahun 2002 dan sekaligus mengembalikan reputasinya.

Meski konteksnya sedikit berbeda, peluang untuk bangkit dari career disaster Presiden Jokowi pun masih tetap terbuka, mengingat periode kepresidenan yang masih panjang dan terdapat proyeksi positif di bidang ekonomi.

Dan jika situasi ekonomi Indonesia bangkit dengan pesat di tahun mendatang serta dampaknya terasa bagi publik, Presiden Jokowi dinilai akan kembali merengkuh kepercayaan. Kembalinya citra positif dan reputasi politik Presiden Jokowi juga tampaknya sekaligus akan mengubah konstelasi politik sedemikian rupa.

Lalu, akankah Presiden Jokowi bangkit dari keterpurukan karier politik seperti yang Jimmy Carter lakukan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.