KPK minta pemerintah waspadai perusahaan Tiongkok, terkait manuver Tiongkok perluaskan pengaruh di Asia Tenggara, sebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung salah satunya.

Tiongkok ekspansi pengaruh, beberapa negara telah terkena money trap Tiongkok, dubes Australia jug singgung soal konsen isu intelijen

PinterPolitik.com

Perseteruan Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan emang sudah jadi cerita yang terus berulang. Ibaratnya episode Tom and Jerry yang entah sudah ke berapa ribu.

Amien sama Luhut ini emang ibaratnya Tom dan Jerry yang sangat sering bermusuhan. Lalu, apakah mungkin mereka juga bisa berbaikan seperti Tom dan Jerry yang bisa berdamai di beberapa episode?

Tentu aja bisa dong. Tapi perdamaian itu ada kalau kepentingannya sama. Eaaa eaa. Emang politisi banget ya.

Sayangnya, hal itu mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Soalnya, Amien dan Luhut ada di kubu yang berbeda cuy.

Pak Luhut kan saat ini ada di kubu pemerintah dan menjadi sosok kunci di balik kekuasaan Pak Jokowi. Sementara Pak Amien adalah pihak yang kalah dari Pak Jokowi saat Pilpres 2019 lalu.

Jadi udah pasti bakal berantem terus.

Yang terbaru, Amien Rais bilang bahwa ibu kota baru yang akan dipindahkan ke Kalimantan adalah hasil studi dari Tiongkok.

View this post on Instagram

Ridwan Kamil menilai ibu kota baru terlalu luas Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ibukotabaru #ibukotapindah #ridwankamil #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 27, 2019 at 3:34am PDT

Doi juga bilang bahwa rezim kekuasaan Jokowi juga akan berakhir dalam beberapa waktu singkat ke depan. Alasannya adalah karena kekuasaan Jokowi akan mencapai titik jenuhnya dan dengan sendirinya akan lengser.

Pendapat Amien inilah yang membuat Luhut sewot. Doi meminta Amien untuk tidak berkomentar hal-hal yang tidak dipahami oleh mantan Ketua MPR itu. Bahkan Luhut menganjurkan Amien untuk bertanya padanya saja soal hal-hal macam pertahanan negara yang tidak dipahaminya.

Beh, ini mah kode keras lagi nih. Publik tentu ingat beberapa waktu lalu keduanya juga sempat berseberangan terkait reklamasi teluk Jakarta. Amien waktu itu juga nyinggung-nyinggung soal kepentingan Tiongkok di balik proyek tersebut.

Hmmm, jadi curiga nih. Jangan-jangan Pak Amien ini emang lagi bangun pusat studi khusus tentang Tiongkok ya Pak? Segala sesuatu kok jadi dikaitkan semuanya dengan Tiongkok? Lama-lama semua hal dicap terjadi karena Tiongkok.

Kan kasihan, nanti anak-anak Indonesia jadi mikir soal Tiongkok semua sebagai sebab utama segala sesuatu.

Misalnya, ditanya mengapa matahari terbit di timur, jawabannya karena Tiongkok. Mengapa kalau kebanyakan makan telor gulung bisa sakit, jawabannya karena Tiongkok. Mengapa kalau tanding bola lawan kampung sebelah selalu kalah, jawabannya karena Tiongkok. Upppss. Hehehe.

Tapi, bisa jadi juga apa yang dibilang sama Pak Amien itu ada benarnya juga loh. Coba deh perhatiin peta OBOR-nya Tiongkok. Kan agak nyerempet-nyerempet ke wilayah utara Kalimantan kan.

Lalu, tengok deh daftar proyek yang ditawarkan ke pemerintah Tiongkok sama Pak Luhut pas KTT OBOR. Ada 13 proyek – dan yang paling banyak dalam daftar – berlokasi di Kalimantan bagian utara. Nggak jauh-jauh banget lah dari lokasi ibu kota baru.

Hmm, tapi apakah itu bisa berarti apa yang disebut Amien benar adanya? Nggak tau juga deh. Lagian, politisi-politisi senior sekarang pada kena SOT alias sindrom orang tua semuanya. Berantem mulu kerjaannya. Santuy bentar sambil ngopi lah opung-opung. Hadeh. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Indonesia memang mendapatkan sorotan internasional karena dalam lima tahun ke depan akan memindahkan ibu kotanya ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagian besar pemberitaan media luar ini membahas alasan di balik pemindahan tersebut.

Namun, ada juga beberapa media yang mengangkat kekhawatiran dan dampak negatif pemindahan ibu kota.

“Mengganggu” Tetangga

Sebelumnya PinterPolitik sudah membahas dampak pemindahan ibu kota bagi sektor pertahanan Indonesia. Namun, nyatanya hal ini juga dapat mempengaruhi pertahanan negara lain.

Hal ini diungkapkan oleh Teuku Rezasyah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

Ia mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim dapat menimbulkan kekhawatiran pertahanan-keamanan bagi negara tetangga, yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Kekhawatiran ini muncul karena pemindahan ibu kota Indonesia juga diikuti oleh pemindahan besar-besaran kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, untuk kebutuhan pertahanan ibu kota baru. Atau dengan kata lain, kekuatan TNI akan semakin mendekat ke Malaysia dan Brunei.

View this post on Instagram

Pemindahan ibu kota berpotensi menuai respons dari negara-negara asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ibukotabaru #ibukotapindah #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 28, 2019 at 4:04am PDT

Dalam hubungan internasional kondisi ini dikenal dengan istilah security dilemma alias dilema keamanan.

Menurut Ken Booth dan Nicolas J. Wheeler, dilema keamanan adalah suatu keadaan di mana peningkatan kapabilitas militer suatu negara menjadi sumber ketidakamanan bagi negara lain.

Dilema terjadi karena suatu negara tidak dapat mengetahui apakah peningkatan militer yang dilakukan negara lain memiliki tujuan defensif atau ofensif.

Booth dan Wheeler kemudian menjelaskan bahwa dilema keamanan terjadi di dua level.

Level pertama, yaitu bagaimana negara mengintepretasikan peningkatan militer negara lain, apakah akan dilihat sebagai suatu ancaman atau tidak.

Level kedua, yaitu apa respon yang harus diberikan negara. Apakah negara akan merespon peningkatan militer negara lain dengan tenang atau meresponnya dengan turut serta meningkatkan kapabilitas militernya.

Meskipun saat ini hubungan Indonesia dengan ketiga negara yang disebutkan sebelumnya cukup baik, sejarah membuktikan bahwa beberapa kali terjadi ketegangan bahkan konflik bersenjata, khususnya antara Indonesia dan Malaysia.

Konflik yang paling terkenal tentu saja Konfrontasi “Ganyang Malaysia” yang digaungkan oleh Sukarno melalui pidatonya yang berjudul Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada tahun 1963.

Pada saat itu Indonesia melaksanakan operasi militer dengan mengirimkan pasukannya ke Sabah dan Sarawak dengan tujuan mencegah pembentukan Federasi Malaysia dan mengusir Inggris. Tidak hanya di Kalimantan, Indonesia juga pernah mengirim marinirnya untuk meledakkan bom di Singapura.

Konflik lainnya terjadi berkaitan dengan sengketa wilayah perbatasan, yaitu sengketa Pulau Sipadan-Ligitan dan Perairan Ambalat.

Sengketa Sipadan-Ligitan telah selesai melalui putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang menetapkan bahwa Malaysia-lah yang berhak atas kedua pulau tersebut.

Sementara sengketa Ambalat masih terjadi hingga saat ini. Gesekan militer kedua negara pun kerap terjadi di perairan ini.

Pada tahun 2015 TNI pernah memprotes keras pesawat tempur Malaysia yang 9 kali memasuki wilayah udara Ambalat. Kemudian pada tahun 2016 giliran pemerintah Malaysia yang memprotes Indonesia karena pesawat tempurnya dicegat oleh pesawat TNI AU.

Dilema kemanan juga mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi antara TNI dengan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Dalam empat tahun ke belakang anggaran pertahanan Malaysia mengalami penurunan hingga 21 persen. Pemotongan anggaran pertahanan ini berdampak negatif pada menurunnya tingkat kesiapan ATM, khususnya angkatan udaranya.

Kondisi yang lebih baik dialami oleh TNI.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 108 triliun untuk pertahanan alias dua kali lipat dari anggaran pertahanan Malaysia. Bahkan tahun depan anggaran pertahanan Indonesia akan naik 17 persen menjadi Rp 127 triliun.

Dengan adanya sejarah konflik dan ketimpangan kondisi pertahanan kedua negara, bisa jadi dalam aspek pertahanan, Malaysia akan terganggu dengan peningkatan kekuatan TNI di Kalimantan.

Jika merasa terganggu, mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat peningkatan kekuatan militer Malaysia di Sabah dan Sarawak yang kemudian, ironinya, bisa menjadi dilema keamanan bagi Indonesia.

Menarik Dana Asing

Di sisi lain, pemindahan ibu kota bisa menarik investor dan konsulat asing.

Hingga saat ini, investor ataupun konsulat pembangunan dari beberapa negara seperti Inggris dan Australia sudah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru.

Dari banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia, ada satu investasi yang nampaknya selalu mendapat perhatian khusus, yaitu Belt Road Initiative (BRI) dari Tiongkok.

BRI sendiri dinilai beberapa pihak berisiko bahkan berbahaya untuk diambil oleh pemerintah Indonesia, salah satunya karena dinilai sebagai usaha Tiongkok untuk mempengaruhi negara yang menerima investasinya.

Di sisi lain, pemerintah memang membutuhkan dana investasi asing untuk membantu pembiayaan pemindahan ibu kota yang mencapai Rp 466 triliun dengan hanya 19 persen darinya diambil dari APBN.

Adanya kebutuhan anggaran ini bisa jadi menjadi incaran Tiongkok ataupun ditawarkan sendiri oleh pemerintah Indonesia kepada negara tersebut.

Kemungkinan masuknya investasi asal Tiongkok dalam pemindahan ibu kota bukan suatu hal yang mustahil.

Sebelumnya pemerintah sudah pernah menawarkan 28 proyek infrastruktur dengan total nilai mencapai Rp 1.296 triliun ke Tiongkok.

Selain itu pemerintah juga sudah menyetujui program BRI di mana empat dari 9 proyek priotasnya berada di sebelah ibu kota baru, yaitu di Kalimantan Utara.

Dapat Pengaruhi Diplomasi

Selain masalah pertahanan dan ekonomi, pemindahan ibu kota juga berpotensi mempengaruhi diplomasi Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Tidak hanya instansi milik pemerintah Indonesia yang harus hijrah ke Kaltim, instansi-instansi milik negara lain dan organisasi internasional juga ditengarai akan ikut pindah.

Sinyal pemindahan kedutaan besar (kedubes) atau kantor perwakilan ini pun sudah diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro.

Bambang mengatakan bahwa pemerintah akan meminta kedubes-kedubes negara asing untuk ikut pindah.

Nantinya pemerintah akan membantu pemindahan kedubes-kedubes tersebut ke ibu kota baru, salah satunya dengan menciptakan daerah khusus untuk kantor-kantor kedutaan di Kaltim.

Tapi, apakah kedubes ini harus benar-benar pindah?

Memang, hampir semua negara menempatkan kedubes-nya di ibu kota atau pusat pemerintah negara penerima. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi atau pertemuan antara pemerintah negara asing yang diwakili oleh kedubesnya, dengan pemerintah negara penerima.

View this post on Instagram

Memangnya bisa terjebak? Nantikan tulisan selengkapnya di Pinterpolitik.com #moneytraptiongkok #indonesiationgkok #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 12, 2019 at 6:20am PDT

Pindahnya kedubes ataupun kantor perwakilan lembaga internasional juga bisa dipengaruhi oleh status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang akan dicabut dari Jakarta dan dipindahkan ke ibu kota baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, disebutkan bahwa DKI memiliki peran sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Namun, pemindahan ini bukan tanpa hambatan. Pendirian kedubes bisa membutuhkan dana yang besar, tergantung dari luas dan standar yang diinginkan oleh negara asalnya.

Ambil contoh kedubes AS yang renovasinya baru selesai pada Maret 2019 kemarin. Renovasi ini memakan biaya Rp 3,7 triliun dan menjadikannya sebagai salah satu kedutaan terbesar AS di dunia.

Contoh lainnya adalah gedung sekretariat ASEAN yang baru diresmikan Jokowi tiga minggu yang lalu. Gedung ini menelan biaya sebesar Rp 448 miliar.

Dengan alasan biaya, bisa saja beberapa negara asing menolak memindahkan kedubesnya ke Kaltim. Terlebih lagi karena mereka tetap memiliki kepentingan di Jakarta yang tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

Jika tidak memindahkan kantornya, negara atau organisasi asing memiliki pilihan lain, misalnya dengan membuka kantor-kantor perwakilan, seperti Konsulat Jenderal, di ibu kota baru.

Praktik ini sudah dilakukan contohnya oleh AS dan Australia yang meskipun Kedubesnya berada di Jakarta, keduanya memiliki kantor Konsulat di Bali, Medan, dan Surabaya.

Jika membandingkan dengan negara lain yang juga memindahkan ibu kotanya, seperti Malaysia dan Korea Selatan, memang tidak semua kedubes atau kantor perwakilan organisasi internasional ikut pindah.

Sejauh ini baru dua negara yang menyatakan akan memindahkan Kedubesnya ke Kaltim, yaitu Belanda dan Australia.

Selain pengaruh pertahanan, ekonomi, dan diplomasi, sebenarnya ada satu hal lagi yang dipengaruhi oleh pemindahan ibu kota.

Entah disengaja atau tidak, nampaknya sorotan dunia internasional terhadap konflik di Papua sedikit-banyak tergantikan oleh isu pemindahan ibu kota, terlebih lagi dengan terus dibatasinya akses informasi di Papua. Tak ada yang tahu pasti. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Last week you was hectic, this week I ain’t stressin’. I know I’m on a winning streak” – DeJ Loaf, penyanyi rap asal AS

Koalisi Hugpong ng Pagbabago (HNP) milik putri Duterte, Sara Duterte, disebut-sebut telah memenangkan sembilan dari 12 kursi Senat yang diperebutkan. Dengan hasil Pemilu tersebut, jumlah anggota oposisi yang tersisa dalam Senat menjadi hanya empat kursi.

Kandidat-kandidat Senat yang didukung Duterte di antaranya adalah orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengannya, seperti Christopher Go yang merupakan mantan asisten personal Duterte dan mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa. Selain Go dan dela Rosa, terdapat juga Imee Marcos yang merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos – presiden yang dijatuhkan dalam Revolusi People Power 1986 – dan Cynthia Villar, istri dari taipan Filipina, Manny Villar.

Kemenangan kandidat-kandidat ini nantinya dapat semakin mengamankan posisi Duterte yang beberapa kebijakannya sering kali dihalangi oleh oposisi. Bahkan, kemenangan ini akan membawa keadaan super-mayoritas Senat di bawah Presiden Filipina tersebut.

Tentunya, dengan penguasaan Senat oleh koalisi Duterte ini, perjalanan agenda-agenda legislatif Duterte dipredikisi juga akan semakin lancar, seperti pemberlakuan hukuman mati, menurunkan batas usia kriminal, serta amandemen konstitusi 1987 yang menggeser sistem pemerintahan menjadi federal.

Dengan kemenangan ini pula, Duterte diprediksi akan semakin melanggengkan kebijakan-kebijakannya yang pro-Tiongkok yang sebelumnya banyak dikritik oleh oposisi yang merupakan buntut dari ketegangan hubungan Filipina-Tiongkok akibat sengketa di Laut China Selatan.

Lalu, bagaimana kemenangan koalisi Duterte di Pemilu Sela 2019 dapat menjadi kemenangan bagi Tiongkok juga? Apa hubungannya dengan Indonesia?

Duterte Berkonsolidasi?

Dominasi legislatif oleh kekuasaan eksekutif seperti Duterte bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, dominasi semacam ini dapat mengarah pada pemerintahan yang semakin otoriter.

Dominasi kekuasaan seperti ini disebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan, bentuk pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) semakin minim. Hal ini membuat pemerintah semakin lenggang dalam mengambil keputusan.

Menurut Profesor Kacung Marijan dari Universitas Airlangga (UNAIR), konsolidasi kekuasaan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi kekuasaan yang bersejarah pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20. Pada tahun awal tahun 1930-an, Jerman merupakan negara di Eropa yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang hampir sama dengan Inggris.

Konsolidasi kekuasaan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik, seperti dengan meningkatkan soliditas.
Share on X

Dengan Pemilu tersebut, koalisi Hitler yang berisikan Partai Nazi dan Partai Nasional Rakyat Jerman mendominasi Pemilu dengan total suara 51,9 persen – masing-masing memperoleh 43,9 persen dan 8 persen. Dengan dominasi koalisi tersebut, Reichstag mengeluarkan undang-undang Ermächtigungsgesetz – UU Pemberian Kuasa – yang mengizinkan Hitler untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa persetujuan parlemen.

Hitler pun mulai menghabisi lawan-lawan politiknya dengan berlakunya UU tersebut, seperti anggota-anggota Partai Komunis Jerman. Selain itu, peraturan ini juga menghilangkan posisi Reichstag sebagai oposisi bagi kanselir.

Penghabisan oposisi oleh Hitler ini dilakukan dengan membubarkan serikat-serikat buruh dan melarang partai-partai politik lain. Manuver tersebut akhirnya menghilangkan sistem demokratis di Jerman dengan hanya menyisakan satu partai politik, yaitu Partai Nazi.

Langkahnya untuk menjadi Führer semakin melenggang dengan pembentukan Schutzstaffel (SS) – organisasi paramiliter milik Hitler secara personal – yang membunuh oposisi-oposisinya, seperti 400 anggota Sturmabteilung (SA) – organisasi paramiliter Nazi sendiri – dan kanselir sebelumnya, Kurt von Schleicher.

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Hitler ini dapat dijelaskan menggunakan game theory. Rodolfo Coelho Prates dari Universidade Federal do Paraná mencoba menghubungkan konsep kekuatan dengan teori tersebut dalam tulisannya yang berjudul “Power in Game Theory.”

Dalam game theory, dijelaskan bahwa terdapat persaingan di antara dua pihak dalam suatu permainan. Menurut Prates, konsep kekuasaan di sini memainkan peran dalam upaya peraihan keuntungan di antara dua belah pihak dalam permainan tersebut. Kekuatan menjamin pemenuhan kepentingan di antara dua belah pemain.

Jika kita aplikasikan dalam situasi konsolidasi kekuasaan, pelaku politik tentunya berusaha memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kekuasaan dan otoritas lebih. Dalam kasus Hitler misalnya, sang Führer berusaha meniadakan lawannya dengan kekuasaan dan otoritasnya.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh Hitler, semakin kecil pula kesempatan oposisi untuk melawan sang Führer. Dalam puncaknya, Hitler dapat mendapatkan kekuasaan absolut dan memenangkan zero-sum game.

Lalu, bagaimana dengan Duterte yang semakin berkuasa di Filipina?

Dengan melihat penjelasan teori tersebut, Duterte bisa jadi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi atas kekuasaannya. Dengan kekuatan politiknya yang meningkat, bukan tidak mungkin Duterte akan memengaruhi game politik di Filipina.

Meskipun belum diketahui seberapa jauh kekuatan tersebut akan digunakan oleh Duterte, kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh sang presiden diprediksi akan dapat dilanggengkan, seperti yang Hitler lakukan dengan Ermächtigungsgesetz-nya.

Dari sini, kemenangan Tiongkok dapat terwujudkan secara langgeng. Richard Heydarian dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan ini membuat Duterte semakin berkemampuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakannya yang berporos pada Tiongkok.

Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina memiliki beberapa perjanjian terkait Belt and Road Initiative (BRI), yaitu bantuan pembangunan senilai Rp 2.129 triliun dan paket investasi senilai Rp 172 triliun. Heydarian menilai pengaruh Tiongkok nantinya akan meningkat dan berujung pada kerja sama ekonomi lainnya, bahkan, hingga kerja sama pertahanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok On A Streak?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 juga turut disertai dengan kemenangan koalisi partai-partai politik pendukungnya dalam Pileg 2019. Koalisi tersebut total memperoleh suara sebesar 56,96 persen (PDIP 20,23 persen; Golkar 12,94 persen; PKB 9,94 persen; Nasdem 9,39 persen; dan PPP 4,46 persen).

Dengan kemenangan mayoritas atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi bisa jadi lebih mudah dalam melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung program dan kebijakannya. Belum lagi, beberapa partai politik lainnya yang dikabarkan akan bergabung bersama koalisi Jokowi, seperti Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 7,72 persen dan PAN yang memperoleh 6,69 persen.

Jika kemenangan koalisi Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 menjamin kemenangan Tiongkok di Manila, bagaimana dengan Pemilu 2019 bagi posisi negara panda tersebut di Jakarta?

Tidak menutup kemungkinan juga, konsolidasi kekuasaan tersebut dapat digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang selama ini dapat mendulang perolehan suara bagi Jokowi. Tentunya, beberapa proyek infrastuktur tersebut dikabarkan akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok.

Dalam arti lain, melalui kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kepanjangan dari inisatif BRI yang digembar-gemborkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisannya di South China Morning Post, periode kedua Jokowi dapat menjadi pertanda bagi semakin dekatnya hubungan Indonesia-Tiongkok di masa mendatang terkait inisiatif BRI.

April lalu misalnya, KTT BRI yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berujung pada penekenan nota kesepahaman terkait 9 proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Jokowi sendiri sepertinya juga memiliki kekaguman tersendiri pada Presiden Xi dan pembangunan Tiongkok yang pesat. Bahkan, beberapa tips pembangunan yang diberikan oleh Xi tampaknya telah diwujudkan oleh Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya.

Jika ditarik pada skala kontestasi politik yang lebih besar, kemenangan Jokowi dan koalisi Duterte di masing-masing negara dapat membawa dampak besar bagi Tiongkok. Bisa jadi, hal ini merupakan kemenangan yang berturut-turut (winning streak) bagi Tiongkok dalam upaya penguatan pengaruhnya yang dicegat oleh negara-negara Barat, seperti AS dan Australia.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Tiongkok di tengah-tengah tumbuhnya gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pemilu Malaysia 2018 misalnya, menjadikan narasi-narasi anti-Tiongkok sebagai salah satu isu dan faktor yang memenangkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri – sekalipun pada akhirnya pria 93 tahun itu belakangan juga terlihat kembali mengarah pada negara panda tersebut.

Pada akhirnya, lirik rapper DeJ Loaf di awal tulisan pun menjadi relevan. Tiongkok tampaknya tetap memperoleh winning streak tanpa perlu berat-berat memikirkan gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara. Mungkin, pesta demokrasi tahun ini di Indonesia adalah perayaannya. Semoga masyarakat tetap diundang untuk menikmati hasilnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. (A43)

Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]astinya tau ya cuy kalau Indonesia memang mempunyai hubungan dekat dengan Tiongkok di era Presiden Jokowi. Hal ini memang kelihatannya sudah diketahui oleh hampir seluruh masarakat Indonesia.

Terlebih pada masa kampanye Pilpres 2019, Presiden Jokowi sempat dengan isu kedekatannya dengan Tiongkok tersebut. Memang masalah kedekatan hubungan kerja sama, hal tersebut memang bukan isapan jempol cuy. Pasalnya, bulan April 2019 lalu, Pemerintah Indonesia telah menandatangai 23 kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Tiongkok. Wadaw, banyak banget ya cuy.

Padahal proyek kerja sama tersebut di bawah panji kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikenal dengan One Belt One Road (OBOR) atau yang sering disebut belt road initiative (BRI). Apa pemerintah gak takut dengan jebakan utang atau adanya kepentingan terselubung gitu?

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Jika dihitung, nilai kerjasama OBOR mencapai US$ 91,1 miliar alias sekitar Rp 1.299 triliun! Wadaw, banyak banget kan. Kalau dibelikan es cendol bisa buat seluruh masyarakat Indonesia berenang cuy.
Share on X

Menteri Luhut mengatakan bahwa kerjasama yang telah ditandatangani ini sifatnya business to business. Jadi menurut doi, tidak akan membahayakan atau merugikan negara. Tau gak cuy berapa total nilai kerjasamanya?

Jika dihitung-hitung jumlahnya mencapai US$ 91,1 miliar alias sekitar Rp 1.299 triliun! Wadaw, banyak banget kan. Kalau dibelikan es cendol bisa buat seluruh masyarakat Indonesia berenang cuy. Hehehe.

Di antara 23 proyek yang akan dikerjakan, terdapat lima proyek dengan total nilai US$ 14,21 miliar cuy. Lima proyek tersebut yaitu Proyek PLTA Kayan (US$ 1,5 miliar), investasi pengolahan limbah (US$ 3 miliar), PLTA Salo Pebatua (US$ 560 juta), pengembangan kawasan ekonomi khusus seluas 31.000 Ha (US$ miliar), dan industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku (US$ 150 juta). Adapun lokasi proyek tersebut di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali.

Hmmm, kalau lokasinya di sini, jadi negative thinking deh. Hehehe. Hayooo, apa hayoo.

Di balik kerjasama mega proyek ini, seharusnya Indonesia belajar dari Sri Lanka loh. Coba tebak kenapa?

Gini cuy, sebelumnya Sri Lanka juga menjalin kerjasama BRI dengan Tiongkok. Nah, karena tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan untuk pembangunan, terpaksa negara tersebut harus melepas 70 persen saham Pelabuhan Hambatota kepada BUMN Tiongkok. Beneran bahaya kan?

Itu sama aja menjual aset negara kan. Gimana nanti kalau 23 proyek yang akan dibangun itu merugi dan Indonesia nggak bisa pulangin duit pinjamannya? Beh, bisa perang kemerdekaan lagi cuy.

Kalau memang seperti itu, harusnya pemerintah lebih jeli dalam melihat ya cuy. Jangan main gabung dan tanda tangan proyek aja. Kalau udah begini, publik kan jadi bertanya-tanya, ini beneran inisiatif pemerintah atau jangan-jangan ada makelar proyek nih? Hehehe.

Semoga saja yang mendapat tender proyek ini bukan yang itu-itu lagi ya. Upsss, kan jadinya kelepasan. Hehehe.(F46)

PinterPolitik.com

“That is too early to say whether the belt and road is going to be a success” – John Oliver, host program Last Week Tonight di HBO

[dropcap]I[/dropcap]stilah Jalur Sutra yang menjadi jalan terpanjang yang membentang di antara dua benua serta menghubungkan Tiongkok dan Eropa sejak era Dinasti Han (202 SM – 220 M) mungkin bukan terminologi yang asing.

Jalur ini cukup terkenal sebagai rute perdagangan dari peradaban Tiongkok kuno, di mana kala itu sutra menjadi komoditas utama yang diperdagangkan ke seantero dunia.

Dengan melalui jalan sepanjang 7 ribu mil (11,2 ribu kilometer), para pedagang Tiongkok harus melewati berbagai negara yang terhubung melalui jalan ini ketika ingin sampai ke Eropa.

Nilai sejarah jalur sutra inilah yang menginspirasi ambisi pemerintah Tiongkok saat ini untuk menerapkan apa yang disebut sebagai kebijakan One Belt One Road atau OBOR. Proyek ini adalah pembangunan jalur-jalur sutra baru dengan memperkuat infrastruktur pendukung perdagangan di titik-titik dan negara-negara yang dilalui.

Jelang debat ke empat, kiranya penting untuk membahas OBOR Tiongkok
Share on X

Sebagai kebijakan pembangunan ekonomi yang ekspansif, Tiongkok menjalankan program ini dengan menggandeng beberapa negara, utamanya di wilayah Asia, tak terkecuali Indonesia.

Perlu diketahui bahwa inisiasi keikutsertaan Indonesia dalam proyek OBOR ini telah diteken sejak tahun 2017. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR di Beijing di tahun yang sama, Indonesia akan menerima investasi dari negara Tirai Bambu tersebut demi mendukung beberapa proyek infrastruktur.

Kini, wacana tentang OBOR kembali menyeruak setelah dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI) beberapa waktu yang lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai perwakilan Indonesia menyatakan akan meneken proyek perdana skala besar dari inisiatif OBOR yang akan ditandatangani pada bulan April 2019 mendatang.

Tentu menarik mengkaji kait-kelindan antara OBOR dan proyek infrastruktur yang masif di Indonesia. Terlebih, menjelang debat Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret mendatang, salah satu tema yang menjadi fokus debat berkaitan dengan ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Lalu, bagaimana sesungguhnya menyikapi adanya ekspansi proyek OBOR ini di Indonesia khususnya dalam konteks politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat petahana?

View this post on Instagram

Memangnya bisa terjebak? Nantikan tulisan selengkapnya di Pinterpolitik.com #moneytraptiongkok #indonesiationgkok #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 12, 2019 at 6:20am PDT

Berpaling Ke Tiongkok

Robert G. Sutter dalam bukunya yang berjudul China’s Rise in Asia menceritakan kebangkitan Tiongkok sebagai poros baru Asia dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. Semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi negara yang kini dipimpin Presiden Xi Jiping itu berhasil menjadikannya sebagai salah satu new emerging force di kawasan Asia, bahkan dunia.

Kesuksesan Tiongkok itu kini disertai dengan ambisi ekspansi pengaruh ideologi pembangunan ekonomi yang tertuang program OBOR.

Proyek ini juga disebut-sebut menjadi proyek jalur sutra abad 21 dengan ambisi untuk memperluas jalur perdagangan ala Tiongkok.

Dalam konteks hubungan internasional, konsekuensinya tentu saja adalah semakin besarnya hegemoni Tiongkok atas negara-negara di kasawan Asia Pasifik, utamanya di bidang ekonomi.

Ngasih duit atau utang? Ini orang menteri apa ya? Jajakan 15 Proyek ke Cina, Luhut: Dikasih Duit, Kenapa Tidak? https://t.co/Y5HwJtnTUn via @po_st

— Faisal Basri (@FaisalBasri) March 30, 2019

Proyek yang diumumkan Xi Jinping pada 2013 ini akan berfokus dalam pemanfaatan simpanan devisa Tiongkok yang melimpah untuk memberi pinjaman kepada negara berkembang untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur yang akan melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Secara umum, OBOR bekerja dengan cara membuka proposal kerja sama dari negara-negara yang menjadi targetnya dalam dua jenis, yaitu Silk Road Economic Belt (SREB) di darat dan Maritime Silk Road (MSR) di laut.

OBOR ditargetkan menghabiskan dana US$ 4,4 triliun (Rp 62,7 ribu triliun) yang terbagi dalam berbagai proyek infrastruktur di 65 negara. Adapun dana dari Tiongkok akan dikucurkan dari tiga institusi utama, yaitu Export-Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank dan the Silk Road Fund.

Namun, keberadaan proyek OBOR ini menimbulkan berbagai macam kontroversi salah satunya terkait adanya ketakutan akan terjadinya debt trap atau perangkap utang.

Sri Lanka adalah salah satu Negara peserta OBOR yang harus menyerah pada debt trap yang tercipta dari adanya OBOR ini. Proyek Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA) di Sri Lanka yang menelan biaya pinjaman sebesar US$ 190 juta (Rp 2,7 triliun) dengan bunga sebesar 6,3 persen tak mendapat keuntungan dari operasi bandara tersebut.

Akibatnya, pemerintah Sri Lanka justru merugi. Hal tersebut membuat negara tersebut tak mampu membayar hutang kepada Tiongkok.

Sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan membayar kredit maupun bunga, pada akhir Juni 2016 lalu, Sri Lanka membuat perjanjian dengan Tiongkok berupa ekuitas (menyerahkan lahan untuk disewa) pelabuhan selama 99 tahun kepada negara tersebut.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah ambisi infrastruktur Jokowi merupakan manifestasi dari ambisi OBOR di Asia dan bagaimana risiko yang harus dihadapinya?

Menggugat OBOR Jokowi

Pemerintahan Jokowi memang cukup berani mengambil risiko utang demi memuluskan rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berbagai pencapaian infrastruktur yang telah diwujudkan di era pemerintahannya terbilang cukup prestisius, di antaranya adalah Light Rail Transit (LRT) Palembang, Bandara Kertajati Bandung, hingga yang terbaru adalah Mass Rapid Transit (MRT) yang kini bisa dinikmati oleh warga Jakarta.

Namun, terdapat sebuah paradoks dalam konteks pembangunan infrastruktur tersebut, utamanya di wilayah Indonesia Timur. Dalam sebuah laporan terbaru di New Mandala, disebutkan bahwa Jokowi kini menghadapi persoalan serius di wilayah Indonesia Timur, di mana proyek infrastrukturnya ternyata tak berbanding lurus dengan bangkitnya ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam laporan yang ditulis oleh Emilianus Yakob Sese Tolo tersebut, disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi hanya terpusat di kawasan Sulawesi Selatan, utamanya Makassar yang menjadi sentra aktivitas ekonomi di wilayah timur. Akibatnya, daerah-daerah di pelosok tidak merasakan dampak berarti dari proyek infrastruktur tersebut. Hal ini seolah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan di wilayah timur Indonesia.

Bahkan, wilayah yang terdiri dari 13 provinsi itu yang di dalamnya termasuk wilayah-wilayah seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Sulawesi, Maluku, dan Papua ini menjadi salah satu kawasan termiskin di Asia Tenggara dan banyak dari provinsi ini dikategorikan dengan kondisi “miskin secara ekonomi”.

Lain lagi proyek LRT Palembang yang berpotensi bernasib sama dengan bandara di Sri Lanka, dengan realitas sepinya pengunjung. Bahkan proyek ini harus merugi dengan beban operasional yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.

Kini, di tengah beberapa proyek infrastruktur yang bermasalah, pemerintah seperti tak henti-hentinya berambisi untuk tetap mengajukan kerja sama dengan Tiongkok melalui program OBOR-nya. Pemerintah sedang mewacanakan untuk menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.296 triliun pada KTT OBOR pada April mendatang.

Jika  dilihat, sejauh ini investasi Tiongkok yang berkaitan dengan OBOR yang masuk ke Indonesia nilainya tak sampai US$ 5 miliar (Rp 71,3 triliun).

Investasi ini terdiri dari kucuran dana bagi kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) dan limpahan dana dari China Development Bank (CDB) untuk tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masing-masing sebesar US$ 1 miliar.

Sedangkan, menurut laporan Tempo, dalam pertemuan terbaru antara pemerintah RI dengan pihak Tiongkokdisebutkan bahwa negara tersebut telah menyiapkan rancangan Framework Agreement. Indonesia yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa proyek yang dikerjasamakan tersebut murni dilakukan secara Business-to-Business (B2B).

Secara umum, berdasarkan pengajuan bisnis, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Kelompok pertama mencakup empat koridor wilayah, yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas beberapa proyek di Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Papua.

Dengan melihat realitas bahwa program pembangunan infrastruktur justru belum mampu memperbaiki jurang ketimpangan – terutama di wilayah Timur – dan berbagai sengkarut lainnya, keputusan pemerintah untuk tetap mengikuti OBOR tentu perlu dipertanyakan.

Dengan melihat rekatnya hubungan pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, hal tersebut memang menunjukkan bahwa  ideologi pembangunan Indonesia selama ini begitu berkiblat ke Tiongkok.

Setuju sekali. Sayangnya di indo masih sedikit sekali konsen mengenai peta konstelasi global hari ini. Ttg one belt one road, false flag, dept trap dlsb. Bagaimana posisi Indonesia? Tdk pernah jelas. Bagaimana menurut mba @lindachristanty

— Fatah Mustaqim (@fatah_mustaqim) March 24, 2019

Namun sayangnya, menurut Brahma Chellaney, apa yang dilakukan Tiongkok dengan OBOR-nya adalah upaya debt-trap diplomacy, di mana diplomasi jenis ini adalah hubungan bilateral yang terjalin atas dasar utang.

Dalam operasinya, diplomasi jenis ini melibatkan satu negara kreditor yang secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara debitor.

Jika negara debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, sering kali negara kreditor akan memungkinkan untuk ikut campur kondisi ekonomi dan politik di negara debitor.

Selain itu, ironisnya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia juga masih kotor dengan praktik-praktik korupsi yang menggurita. Alih-alih bertujuan mensejahterakan masyarakat, proyek infrastruktur sering kali menjadi ladang bancakan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, menurut Dewi Fortuna Anwar dalam tulisan terbarunya, kini Jokowi menghadapi ancaman elektoral berkat kedekatan hubungannya dengan Tiongkok. Dewi menyebut bahwa sentimen anti Tiongkok yang kian membesar di Indonesia jelang Pilpres kali ini akan menjadi kerugian tersendiri jika ia tak berhati-hati mengelola hubungannya dengan negara tersebut.

Pada akhirnya, Jokowi setidaknya akan menghadapi double trap dengan adanya proyek OBOR ini. Di satu sisi, ada debt-trap diplomacy yang mungkin saja akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Sementara, di sisi lain, ia juga harus menghadapi ancaman kekalahan pada Pilpres kali ini jika narasi anti-Tiongkok ini berhasil dikapitalisasi oleh kubu lawan. Tentunya, Jokowi harus berhati-hati. (M39)

PinterPolitik.com

“Love is a trap. When it appears, we see only its light, not its shadows.” – Paul Coelho, novelis Brazil

[dropcap]V[/dropcap]ideo tersebut memang sejalan dengan kekhawatiran atas ketidakmampuan untuk membayar ganti pinjaman besar yang diberikan Tiongkok pada berbagai negara, Malaysia misalnya. Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad menghentikan beberapa investasi Tiongkok di Malaysia salah satunya karena alasan itu.

Pada tahun 2016, Forbes merilis sebuah artikel yang ditulis oleh Wade Shepard. Dalam tulisan yang berjudul China Tells Sri Lanka: We Want Our Money, Not Your Empty Airport tersebut, Shepard menjelaskan bahwa Sri Lanka tengah mengalami permasalahan utang karena tidak mampu membayar kembali pinjaman yang diberikan Tiongkok.

Alternatif yang diberikan oleh pemerintah Sri Lanka adalah memberikan kontrol terhadap Tiongkok atas beberapa infrastruktur di negara tersebut. Salah satu contohnya adalah pelabuhan Hambantota yang diberikan 80 persen kepada Tiongkok.

Selain Sri Lanka, Zimbabwe pun juga mengalami persoalan serupa pada tahun 2017, demikianpun dengan negara-negara Afrika lainnya yang tidak luput dari risiko utang serupa, seperti Zambia, Djibouti dan Ethiopia.

Hal ini juga nyatanya mengancam beberapa negara di Asia dan Eropa. Setidaknya ada delapan negara yang dianggap rentan terhadap utang tinggi yang bersumber dari Tiongkok, di antaranya Kyrgyzstan, Maladewa, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, dan Montenegro.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang gencar mengundang investasi asing di Indonesia guna membantu pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk kepada Tiongkok. Strategi pembangunan infrastruktur Jokowi dalam Poros Maritim Dunia ini pun juga sejalan dengan Belt and Road Initiative yang dilancarkan oleh Tiongkok. Kesesuaian ini juga dapat terlihat dari kerja sama yang dilakukan dan dari pernyataan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.

Di tengah-tengah isu perangkap utang Tiongkok yang terjadi di beberapa negara, muncul pertanyaan mengenai kelanjutan hubungan Jokowi dengan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu. Kedekatan Jokowi dengan Tiongkok juga terlihat dari kehadiran investasi negara tersebut dalam proyek infrastruktur, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini masih belum jelas pembangunannya.

Dengan maraknya isu Tiongkok digunakan oleh lawan politik untuk menyerang Jokowi, lantas di mana posisi Jokowi dalam isu ini?

Panas Dingin Jokowi-Tiongkok

Guna menghadapi serangan isu kedekatannya dengan Tiongkok yang sering dibicarakan oleh lawan politiknya – mengingat negara tersebut masih diidentikkan dengan komunisme – Jokowi tentunya perlu melakukan manuver politik yang berbeda.

Secara umum, dinamika hubungan Jokowi-Tiongkok menunjukkan kepentingan yang berbeda-beda dalam bidang-bidang tertentu. Meskipun Jokowi dikenal dekat dengan Tiongkok secara ekonomi, namun ia rupanya bisa bersikap tegas terhadap negara tersebut dalam isu Laut Natuna Utara (atau Laut China Selatan).

Pertentangan atas wilayah tersebut dimulai sejak Maret 2016 ketika terjadi insiden masuknya kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok ke dalam wilayah laut Natuna yang dianggap sebagai hak ekonomi Indonesia. Insiden ini ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang mengganti nama laut tersebut menjadi Laut Natuna Utara dan pendirian sentra penangkapan ikan di kepulauan Natuna pada tahun 2018.

Konteks sikap Jokowi ini bisa dilihat dari dua sisi kebijakan. Di satu sisi ada ketegasan terhadap persoalan wilayah negara, sementara di sisi lain juga ada kebutuhan dalam hal investasi ekonomi. Doris Minin-White dari Humline University menjelaskan hal ini sebagai konsep doublespeak dalam geopolitik, di mana pemimpin dengan sengaja menyampaikan pesan dengan makna sebenarnya melalui pesan lain.

Jokowi bisa aja menyampaikan pesan lain dalam kebijakannya terhadap Tiongkok di Laut China Selatan. Mungkin, Jokowi menginginkan Tiongkok untuk mempersepsikan Indonesia sebagai negara yang kuat, sehingga tidak rentan terhadap perangkap uang.

Mungkin, Jokowi menginginkan Tiongkok untuk mempersepsikan Indonesia sebagai negara yang kuat, sehingga tidak rentan terhadap perangkap uang.
Share on X

Reaksi Jokowi dalam isu Laut Natuna Utara tentu membuat hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok sedikit memburuk. Meskipun begitu, memburuknya hubungan diplomatik tersebut tidak terlihat pada kedekatan Jokowi-Tiongkok dalam bidang ekonomi dan investasi.

Nilai impor Indonesia dari Tiongkok menunjukkan angka US$ 34,3 miliar (Rp 489 triliun) pada tahun 2017. Nilai tersebut menempatkan Tiongkok sebagai importir terbesar di Indonesia. Selain perdagangan dan investasi, negara itu juga memiliki kerja sama dengan Indonesia dalam bidang keuangan yang dianggap menguntungkan oleh pemerintah Tiongkok.

Jokowi juga sempat bertemu dengan Xi Jinping dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) pada November 2018. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas perdagangan Indonesia-Tiongkok dan menyampaikan keinginannya agar negara tersebut mempermudah ekspor Indonesia.

Tren investasi Tiongkok di Indonesia juga menunjukkan peningkatan nilai. Berdasarkan data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tren investasi Tiongkok meningkat dari US$ 800,029 juta (Rp 11,4 triliun) dengan 501 unit proyek pada tahun 2014 menjadi US$ 2376,5 juta (Rp 33,86 triliun) dengan 1562 unit proyek pada tahun 2018.

Karena Jokowi dan Tiongkok memiliki kedekatan dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, isu perangkap uang dapat juga menjadi kekhawatiran di masyarakat. Hebohnya video mengenai perangkap uang tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketakutan tertentu dari masyarakat terhadap Tiongkok meskipun hubungan Indonesia-Tiongkok di bidang ekonomi disebut-sebut menguntungkan.

Isu kedekatan Jokowi dengan Tiongkok selama ini digunakan oleh kubu Prabowo Subianto dalam narasi diskursus Pilpres 2019. Kubu Prabowo pun ingin mengevaluasi ulang kerja sama investasi Tiongkok yang ada di Indonesia. Selain kerja sama dalam bidang investasi, kubu Prabowo juga ingin mengevaluasi ulang kebijakan perdagangan Tiongkok dengan Indonesia – hal yang akan mirip dengan apa yang dilakukan Mahathir Mohamad.

Investasi Tiongkok di bidang pembangunan infrastruktur juga diikuti dengan fenomena tenaga kerja dari negara tersebut. Kritik dari oposisi politik Jokowi menyebutkan bahwa konteks ini juga diperparah dengan adanya Perpres No. 20 Tahun 2018 yang diterbitkan Jokowi untuk mempermudah izin tenaga kerja asing. Hal ini pun juga memunculkan kekhawatiran di masyarakat atas minimnya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Lalu, apakah hubungan Jokowi dan Tiongkok di bidang ekonomi melulu baik sepenuhnya? Jawabannya tidak juga.

Pasalnya, nilai investasi negara tersebut mengalami penurunan satu tahun terakhir ini.

Berbagai proyek infrastruktur dengan pinjaman dari Tiongkok juga tidak menemui target dan ditunda. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikabarkan ditunda karena masalah pembebasan lahan.

Menurunnya investasi dan adanya proyek-proyek yang ditunda menimbulkan pertanyaan terkait pergeseran posisi politik Jokowi terhadap Tiongkok. Mungkin, Jokowi mulai mempertimbangkan tekanan yang ada dalam politik domestik di mana isu kedekatan dengan negara tersebut cenderung dipersepsikan secara negatif.

View this post on Instagram

Memangnya bisa terjebak? Nantikan tulisan selengkapnya di Pinterpolitik.com #moneytraptiongkok #indonesiationgkok #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 12, 2019 at 6:20am PDT

Dalam teori two-level game yang dikemukakan Robert D. Putnam dalam tulisannya yang berjudul “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, pemimpin politik dalam negosiasinya dengan pihak internasional selalu mempertimbankan dua tingkat, yaitu negara-negara lain dan konteks politik nasional di negaranya.

Pilihan politik yang dilakukan pemimpin tersebut bisa saja baik dalam satu tingkat dan buruk di tingkat lainnya. Jokowi pun sepertinya memperhatikan tekanan dari dua tingkat tersebut. Bagaimanapun juga, isu Tiongkok dalam konteks politik dalam negeri menentukan kekuasaannya di periode berikut.

Menjaga Jarak?

Video mengenai diplomasi perangkap uang yang diunggah oleh Nas Daily sebenarnya merupakan narasi lama dalam kritik atas Belt and Road Initiative milik Tiongkok. Jokowi memang tetap meningkatkan kerja sama Indonesia-Tiongkok di bidang ekonomi dan berusaha mendapatkan investasi pinjaman dalam program-program pembangunan infrastruktur dan gagasan mengenai Poros Maritim Dunia, apalagi pinjaman dari Tiongkok cenderung berbunga rendah.

Meskipun terlihat menguntungkan, kedekatan Jokowi-Tiongkok dalam bidang ekonomi seringkali menjadi hal yang negatif dalam konteks persepsi publik domestik, pun dalam isu geopolitik di kawasan.

Kelompok oposisi beberapa kali menyerang berbagai persoalan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur Jokowi, dari buruknya kebijakan perdagangan Tiongkok-Indonesia, hingga isu tenaga kerja asing yang mengancam porsi tenaga kerja lokal.

Dengan turunnya nilai investasi dan ditundanya beberapa proyek infrastruktur, Jokowi mungkin saja mulai menjaga jarak dengan Tiongkok akibat narasi-narasi politik negatif yang tersebar di masyarakat, termasuk terkait perangkap uang tersebut.

Di sisi lain, hal ini bisa dimaknai secara berbeda dalam konteks kepentingan Tiongkok terhadap Jokowi. Bisa saja negara tersebutlah yang sengaja menurunkan intensitas hubungan, demi mendukung Jokowi terpilih lagi. Benarkah demikian? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Pinterpolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]de cukup keras terlontar ketika Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Prabowo akan meninjau proyek bersama Tiongkok yang masuk dalam kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Bagaimana tidak, proyek tersebut adalah proyek ambisius yang dijalankan oleh Tiongkok di negara-negara lain. Indonesia sendiri sudah menandatangani kerja sama dengan nilai US$ 23 miliar atau setara dengan Rp 350 triliun rupiah (kurs Rp 15.200).

Secara khusus, Hashim menyebut bahwa proyek OBOR yang akan dikaji adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini sebelumnya menimbulkan kontroversi karena adanya tarik ulur kepentingan antara Jepang dan Tiongkok.

Rencana ini menimbulkan spekulasi, sebab kerja sama tersebut strategis bagi hubungan Indonesia-Tiongkok saat ini. Proyek OBOR, khususnya kereta cepat Jakarta-Bandung adalah buah hasil “kemesraan” antara Joko Widodo dengan Xi Jinping.

Lantas, mengapa saat ini Prabowo – melalui Hashim – merencanakan untuk mengkaji kerja sama tersebut? Apakah ada pengaruh Jepang dan Amerika Serikat untuk mendelegimitasi pengaruh Tiongkok di Indonesia?

Keluar dari Zona Dependensi

Sejak berakhirnya Perang Dingin, salah satu aktor negara yang unjuk gigi adalah Tiongkok. Tiongkok mampu melakukan power shifting atau pergeseran kekuatan yang semula didominasi oleh AS dan Uni Soviet. Dalam hal ini, Tiongkok menjadi pemain penting dalam pemberian bantuan pembangunan di berbagai negara dalam dua dekade terakhir.

Mulai dari Asia, Afrika hingga Amerika Latin, masuk dalam radar kebijakan OBOR atau sering disebut Jalur Sutra Abad 21 yang mana Tiongkok aktif menggulirkan pundi-pundinya ke wilayah-wilayah tersebut.

AidData pernah mengeluarkan sebuah laporan penelitian yang merinci anggaran bantuan Beijing antara tahun 2000 hingga 2014 mencapai US$ 354,4 miliar atau setara dengan Rp 5.300 triliun. laporan itu juga memperkirakan jika Tiongkok akan menyalip AS sebagai pendonor terbesar. Anggaran itu dikucurkan untuk pendanaan 4.300 proyek di 140 negara.

Angka tersebut, hanya selisih US$ 40,2 miliar (setara dengan Rp 608 triliun) dari AS yang menggelontorkan US$ 394,6 miliar (setara dengan Rp 5.900 triliun) di periode yang sama.

Dalam China’s Foreign Aid and Investment Diplomacy John F. Copper menulis di balik dukungan Tiongkok yang menyediakan bantuan untuk negara Dunia Ketiga, Beijing berharap memperoleh sumber daya alam seperti minyak bumi demi keberlangsungan ekonomi, dan seperti negara kapitalis lainnya, Tiongkok juga berusaha memperluas pasar untuk produknya.

Semakin luas pasar yang dimiliki maka akan semakin banyak produk Tiongkok yang dapat dijual.

Jika dikaji dari perspektif dependensi, pola relasi yang terjadi antara Tiongkok dengan negara-negara Dunia Ketiga khususnya Indonesia tercipta sebuah ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang.  Rencana Prabowo mengevaluasi kerja sama dengan Tiongkok dalam skema OBOR akibat dari pola ketergantungan (dependensi) antara negara berkembang dengan negara maju.

Theotonio Dos Santos dalam The Structure of Dependence mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara berkembang dalam pembangunan di kedua negara tersebut.

Ada sebuah hubungan yang tidak imbang. Lebih lanjut, Dos Santos mengungkapkan kalau aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Negara yang ekonominya lebih kuat, bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur soaial, politik, dan ekonomi negara yang lebih lemah.

Bisa saja, rencana Prabowo untuk mengkaji ulang dari kerja sama tersebut adalah ingin keluar dari zona ketergantungan berlebih tersebut. Selain itu, rencana tersebut juga bisa dilihat karena Prabowo tidak melihat adanya keuntungan dari kerja sama tersebut.

Hal ini seperti yang terjadi di Malaysia, ketika Mahathir Mohamad membatalkan proyek kerja sama dengan Tiongkok sebab tidak adanya keuntungan untuk Malaysia.

Sementara itu, Hashim yang memberikan pernyataan sekaligus mewakili wacana pengkajian tersebut menilai bahwa peninjauan ini dilakukan karena ongkos yang perlu dikeluarkan terlampau besar sehingga memungkinkan kerugian bagi negara.

Pengaruh AS-Jepang?

Selain itu, wacana dari pengkajian ulang dari kerja sama Indonesia-Tiongkok bisa dilihat dari usaha menjauhkan diri dari poros Tiongkok. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Jepang dan AS boleh jadi bermain peran dalam mempengaruhi Prabowo.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang diurus oleh Tiongkok, semula akan dikelola oleh Jepang. Bahkan Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) telah melakukan penelitian secara komprehensif. Dan setelah itu Jepang sudah menyiapkan proposal untuk investasi kereta cepat.

Dalam setarikan nafas, kebijakan itu beralih. Jepang yang semula ada di barisan terdepan, tiba-tiba ditelikung oleh Tiongkok. Tentu saja hal itu membuat banyak pihak geger, termasuk publik dalam negeri Jepang. Sebab hal itu dianggap sebagai penghinaan terhadap Negeri Matahari Terbit tersebut.

Kondisi tersebut bisa saja meninggalkan kecemasan bagi AS dan sekutunya karena Indonesia dianggap termakan pengaruh oleh Tiongkok. AS beserta sekutunya selama ini selalu mencari cara untuk mendelegetimasi pengaruh Tiongkok di Asia, termasuk di Indonesia.

Salah satu cara membendung pengaruh Tiongkok di kawasan misalnya adalah dengan Indo-Pasifik.

Dalam artikelnya berjudul Deepening the US-Indonesian Strategic Partnership yang dimuat di The Diplomat, Direktur Senior Program Studi Keamanan Asia-Pasifik pada Center for a New American Security, Patrick M Cronin, mengatakan AS membutuhkan peran Indonesia untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan.

“we’re talking about a US$4 billion investment for a [less than] 200km railway which [goes] from the suburb of Jakarta to the suburb of Bandung." If elected, Prabowo will review China-backed projects in Indonesia, his brother Hashim Djojohadikusumo said. https://t.co/WEB22aKDp6

— Resty Woro Yuniar (@restyworo) October 22, 2018

Selain itu, cara lain untuk “mengamankan” Indonesia adalah melalui Pilpres. Sudah menjadi bahasan umum bahwa AS sering terlibat dalam pergantian rezim di seluruh dunia, termasuk pilpres di Indonesia. Para sejararawan misalnya kerap memberi contoh melalui pergantian rezim Sukarno ke Suharto.

Sekalipun mekanisme pergantian itu dilakukan oleh rakyat Indonesia, tetapi sejumlah literatur memberi indikasi, sutradara dan pembuat skenario dari pergantian kepemimpinan nasional itu, berada di Washington, ibukota AS.

Bagi AS, dekatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok bisa menjadi ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Dilihat dari postur geopolitik, kebijakan OBOR Tiongkok sudah masuk dalam kategori mengkhawatirkan.

Oleh sebab itu, salah satu cara mengamankan kepentingan nasionalnya adalah dengan menciptakan pemimpin yang pro AS. Dalam hal ini, Prabowo mungkin dilirik dan diharapkan untuk lebih mewakili kepentingan AS. Apalagi, santer berhembus bahwa Jokowi cenderung dekat dengan Tiongkok.

Maka, adanya wacana untuk mengkaji kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok bisa saja memiliki pertalian dengan agenda Paman Sam.

Ditinggalkan Tiongkok

Pernyataan Hashim yang dikeluarkan pada masa kampanye Pilpres seperti ini bisa mengakibatkan perubahan cara pandang Tiongkok terhadap kubu yang dimotori oleh Gerindra tersebut.

Sebelumnya, pada pertemuan Prabowo dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, disebut ada “konsolidasi” dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut Prabowo mengungkap bahwa dirinya tidak anti Tiongkok dan menganggap bahwa Tiongkok adalah mitra penting bagi Indonesia. Sementara Tiongkok memastikan kepentingan nasionalnya masih aman di Indonesia apabila mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden.

Melihat adanya wacana perubahan kebijakan terkait Tiongkok, memungkinkan adanya reaksi negatif dari Beijing. Bisa jadi, Prabowo akan ditingalkan oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

Sudah menjadi domain public bahwa ada keterlibatan asing dalam kontestasi Pilpres di seluruh dunia. Studi Dov Levin misalnya menyebut bahwa AS terlibat dalam 81 pemilihan dunia sepanjang 1946 hingga 2000. Hal serupa berlaku pada Tiongkok yang menurut FBI berupaya mengintervensi Pilpres AS 1996. Merujuk pada kondisi tersebut, Bukan tidak mungkin kedua negara ini, akan ikut ambil bagian di Pilpres 2019 nanti.

Secara khusus, operasi intelijen asing bisa ikut mengintervensi hasil akhir Pilpres. Dalam hal ini, bisa jadi intelijen Tiongkok bermain peran untuk mengarahkan pemilih kepada Jokowi.

Oleh karenanya, pernyataan Hashim di awal bisa memberi dampak bagi keterpilihan Prabowo. Mungkinkah pihaknya akan benar-benar menerapkan wacana penghentian proyek kereta cepat tersebut? Menarik untuk ditunggu. (A37)

PinterPolitik.com

“Mereka yang ingin mengabdi pada negaranya tak hanya harus punya kemampuan berpikir, tapi juga keinginan untuk beraksi.” ~ Plato

[dropcap]U[/dropcap]sai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang berlangsung di Singapura pada 3-4 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri AS Michael (Mike) R. Pompeo juga melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Bagi Indonesia, kedatangan Pompeo merupakan kesempatan bagi Pemerintah untuk melobi kembali AS. Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden Donald Trump mengancam akan mencabut hak istimewa pemotongan tarif impor atau yang disebut sebagai Generalized System of Preference (GSP).

Bagi Pompeo sendiri kunjungannya ini merupakan yang pertama kali, setelah dilantik April lalu, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Rex Tillerson. Namun misi yang dibawa Pompeo, tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah digadang-gadang oleh Tillerson, yaitu mengenai pentingnya kawasan Indo-Pasifik.

Sebagai negara adidaya, AS sepertinya diam-diam tengah “berperang” dengan hegemoni Tiongkok yang mulai menguat di kawasan Asia. Banyak pengamat menilai, strategi Indo-Pasifik AS tak lain dari cara negara tersebut mengimbangi kekuatan melalui One Belt and One Road (OBOR) Strategy Tiongkok.

Program yang mengadaptasi konsep Jalur Sutera Kuno ini, faktanya memang berhasil menghimpun sedikitnya 12 negara. Besarnya investasi yang digelontorkan Tiongkok, yaitu hingga mencapai US$ 1 triliun, membuat negara tirai bambu tersebut didaulat sebagai salah satu negara dengan pengaruh ekonomi terkuat di Asia.

Sebagai negara dengan wilayah terbesar di ASEAN dan memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki andil cukup besar dalam pewujudan Indo-Pasifik yang dirintis AS, namun di sisi lain, Indonesia juga terikat perjanjian OBOR Tiongkok, dengan nilai investasi yang sangat besar jumlahnya.

Pertarungan Dua Raksasa

“Politik internasional, seperti semua politik, penuh pertarungan kekuasaan.” ~ Hans J. Morgenthau

Pertarungan dalam menperebutkan kekuasaan tak hanya terjadi dalam politik domestik saja, dalam politik luar negeri pun perebutan hegemoni suatu kawasan bisa sangat sengit terjadi. Sejarah mencatat, dunia pernah dibuat dalam kondisi terus terancam saat terjadi perang dingin antara kekuatan AS dan Rusia.

Bahkan setelah pertempuran hegemoni antara Barat dan Timur tersebut dianggap usai, paska bubarnya Uni Soviet. Namun tarik menarik pengaruh antara kedua kubu tersebut, harus diakui masih belum juga terhenti. Apalagi dengan munculnya kekuatan baru, berupa perekonomi Tiongkok yang mulai menguat di dunia.

Kekuatan Tiongkok ini, bahkan berhasil ‘menjajah’ perekonomian AS dan membuat Trump mengumumkan perang dagang dengan negara Tirai Bambu tersebut. Di sisi lain, sepak terjang Tiongkok yang disinyalir mulai memperluas kawasan, seperti yang terjadi di Laut China Selatan dan program OBOR, diduga membuat AS semakin panas dingin.

Adanya pergeseran kekuatan ekonomi dari wilayah Barat ke Timur, sebenarnya telah diprediksi oleh Sejarawan dan Diplomat Joseph Nye. Menurutnya, adanya pergeseran kekuatan dari AS ke Tiongkok ini, juga memberi dampak global, di mana kekuatan perekonomian, politik, dan soft power Asia Pasifik ikut berkembang.

Mike #Pompeo has pledged that the United States will provide nearly $300m in new security funding for south-east Asia, as #China forges ahead with plans to bolster its engagement in the region. https://t.co/CHq9H8IoSU #IndoPasific #Myanmar #Rohingya #Burma #Rakhine #SouthChinaSea

— Lokman Karadag لقمان (@DrLokmanKaradag) August 4, 2018

Pergeseran kekuatan atau power shift yang terjadi ini, memang pada akhirnya mampu mengurangi hegemoni AS di dunia, salah satunya di kawasan Indo-Pasifik. Kuatnya cengkraman Tiongkok di banyak negara melalui program OBOR pun, membuat Tiongkok nyaris menjadi negara adidaya baru yang bisa saja menggilas pengaruh AS.

Meningkatnya hegemoni Tiongkok inilah yang dilihat Trump sebagai ancaman, tak hanya di negaranya sendiri tapi juga di kawasan Asia. Sebagai presiden yang memiliki janji untuk mengembalikan AS sebagai negara super power di dunia, tentu Trump membutuhkan kekuatan penekan yang mampu melemahkan kekuatan Tiongkok.

Dalam hal ini, adagium “kekuatanmu juga merupakan kelemahanmu” ternyata juga berlaku bagi Tiongkok. Sebagai negara pengekspor terbesar produk Tiongkok, Trump menemukan cara untuk membuat negara asal Panda tersebut melemah, yaitu dengan melakukan menaikkan tarif impor negaranya atas semua produk Tiongkok.

Strategi Trump tersebut menurut Nye, juga merupakan adanya pergeseran konsep kekuatan atau power concept shifting. Bila dulu untuk meraih dominasi di suatu negara kerap dilakukan dengan kekuatan militer, kini konsep ‘penjajahan’ tersebut beralih dengan melalui kekuatan ekonomi atau yang dikenal sebagai silent war.

Jokowi Dan Kebijakan Luar Negeri

“Kebijakan domestik hanya akan dapat mengalahkan kita; kebijakan luar negeri dapat membunuh kita.” ~ John F. Kennedy

Apa yang dikatakan oleh Presiden AS ke 35 di atas, bila merujuk pada perjalanan sejarah dunia tentu tidak dapat disangkal kebenarannya. Kebijakan luar negeri yang salah langkah, bisa dengan mudah menyulut peperangan. Tak hanya peperangan fisik, perang dagang pun bisa membuat sebuah negara besar tak berkutik karenanya.

Pelemahan ekonomi yang terjadi di Tiongkok tersebut, bahkan diproklamirkan Trump sebagai sebuah kemenangan. Walau pun di dalam negerinya sendiri, kondisi perindustrian ikut limbung dengan semakin mahalnya produk Tiongkok yang juga dibutuhkan oleh industri dalam negeri Paman Sam itu.

Namun bagi Trump, kemenangan perang dagangnya ini, bisa jadi menjadi statement baginya untuk memperlihatkan masih besarnya hegemoni AS atau Tiongkok. Di sisi lain, bertekuk lututnya Tiongkok juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menyikapi secara bijak ancaman penghapusan GSP atas produk-produk ekspor Indonesia  oleh AS.

Sebagai salah satu negara pengekspor terbesar, Indonesia sebenarnya juga memiliki peran yang cukup penting bagi industri dalam negeri AS. Apalagi dengan populasi dan wilayah terbesar di ASEAN, peran Indonesia dalam perwujudan kawasan Indo-Pasifik sangat penting. Pernyataan ini pernah dilontarkan oleh Tillerson sebelumnya.

Hanya saja pada Pemerintahan Jokowi, Indonesia terlihat lebih condong memberi peluang pada Tiongkok dibanding AS. Ini terlihat dari jumlah investasi Tiongkok di Indonesia yang cenderung naik setiap tahunnya, baik yang langsung dari Tiongkok, maupun perusahaan yang melalui Singapura.

Sebagai negara yang mempunyai kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia memang memiliki kebebasan untuk bekerjasama dengan negara-negara yang dianggap lebih menguntungkan. Meski begitu, AS melihat kalau mulai mendominasinya investasi Tiongkok di Indonesia bisa menjadi ancaman tersendiri.

Sehingga upaya Pemerintah untuk melobi pemerintah dan pebisnis AS, bisa dibilang langkah yang bijak. Terutama dengan adanya kepentingan Indo-Pasific Strategy yang tengah digalang AS, posisi Indonesia cukup kuat untuk berupaya menyeimbangkan (balance of power) kepentingan AS dengan kepentingan dalam negeri.

Hanya saja seperti juga program OBOR Tiongkok, program Indo-Pasific Strategy AS juga tak lepas dari upaya negera-negara tersebut menancapkan cakarnya di tanah air. Dengan adanya dua kekuatan besar yang sama-sama penting bagi Indonesia, merupakan tantangan bagi pemerintah – terutama Jokowi di tahun terakhirnya, untuk mampu mengakomodir adanya tarik menarik hegemoni antara dua negara ini. (R24)