PinterPolitik.com

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan obat ivermectin dapat menekan angka penularan Covid-19. Dalam konferensi pers virtual, Erick memperkenalkan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19, bukan obat covid-19.

PT Indofarma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi akan memproduksi ivermectin. Erick percaya Indofarma mampu memproduksi secara massal yang ditargetkan untuk produksi sebanyak 4 juta obat per bulan.

Harga obat yang dipatok pun terjangkau. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun mengapresiasi kerja cepat Erick karena masyarakat tertolong dengan obat harga murah.

Moeldoko bahkan sudah membagikan puluhan ribu ivermectin ke berbagai wilayah zona merah, seperti Kabupaten Kudus, Semarang, Demak, Madura, dan sebagainya. Bupati Kudus HM Hartopo pun langsung menyebarkan 2.500 dosis ke rumah sakit dan supermarket.

BPOM sendiri belum menyatakan ada data uji klinis yang membuktikan Ivermectin dapat mencegah dan mengobati Covid-19.

Izin edar yang diberikan BPOM kepada ivermectin tidak diperuntukkan penanganan Covid-19, melainkan mengobati infeksi cacing parasit. Hingga saat ini keabsahan dari ivermectin hanya menjadi obat cacing.

Memang ada penelitian yang mengemukakan ivermectin sebagai obat terapi. Makalah peneliti dari  Australia berjudul The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro menunjukkan ivermectin dapat menekan virus SARS-COV-2. Namun, penelitian tersebut masih sebatas in vitro atau pengujian di luar tubuh manusia.

Klaim ivermectin sebagai obat Covid-19 masih membutuhkan data-data pendukung untuk menimbang manfaat dan risikonya. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.

Baca Juga: Jokowi Lockdown, Saran yang Sia-sia?

Ahli wabah Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menegaskan ivermectin belum memiliki izin penggunaan bagi terapi kesembuhan Covid-19. Ia menyatakan pernyataan Erick merupakan berita miring karena mengklaim ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 yang sudah memperoleh izin edar BPOM.

Menariknya, ivermectin bukan obat pertama yang dipercaya oleh pemerintah dapat mengatasi Covid-19. Sebelumnya ada eucalyptus yang dipercaya dapat menangkal Covid-19 oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Ada juga obat malaria klorokuin yang dipercaya sebagai obat sekunder Covid-19. WHO sendiri mendesak Indonesia agar menangguhkan penggunaan obat klorokuin untuk mengobati pasien terinfeksi Covid-19. Serupa dengan klorokuin, WHO menyarankan ivermectin hanya digunakan dalam uji klinis.

Lantas mengapa Erick Thohir mempromosikan dan menetapkan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19? Apakah ada maksud di balik pernyataan Erick?

Blunder yang Disengaja?

Sebagai menteri, tentunya Erick Thohir dapat mengakses informasi atas ivermectin sebagai obat yang diproduksi oleh holding BUMN farmasi PT Indofarma. Erick seharusnya mengetahui informasi ketiadaan izin edar ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 dari BPOM.

Pernyataan Erick menjadi hal yang menarik untuk dianalisis karena Erick membuat pernyataan yang keliru atas ivermectin. Walaupun pernyataan Erick tidak disokong bukti sains yang kuat, Erick tetap mempromosikan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 dan menggenjot produksinya agar bisa digunakan secara massal.

Mungkin saja, promosi Erick terhadap obat ivermectin merupakan bagian dari manajemen isu. Elizabeth Dougali dalam tulisannya Issues Management menyebut manajemen isu menjadi proses strategi pemerintah untuk menggunakan suatu isu sebagai bentuk distraksi atas isu lainnya.

Bisa jadi pernyataan Erick terkait ivermectin merupakan bagian dari blunder yang disengaja sebagai distraksi atas berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Ivermectin juga tepat dijadikan bahan manajemen isu karena momentum pandemi.

Pemerintah memang sedang mengalami berbagai polemik yang mengundang kritik, seperti masalah ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan khawatir atas kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Indef juga memprediksi diakhir pemerintahan Jokowi, utang akan mencapai Rp 10 kuadriliun.

Baca Juga: Akhirnya, Jokowi ‘Rilis’ PPKM Baru!

Para pengamat juga mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena menetapkan prediksi laju pertumbuhan ekonomi yang dinilai kurang perhitungan karena selalu gagal terpenuhi. Ada juga polemik atas pajak sembako, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain.

Adapula permasalahan lainnya, seperti penolakan Jokowi menetapkan lockdown, masih berjalannya proyek pembangunan di tengah pandemi, lonjakan kasus Covid-19, tes kebangsaan pegawai KPK, korupsi, terutama kasus bantuan sosial (bansos), dan sebagainya.

Di tengah berbagai masalah, blunder Erick terkait ivermectin mungkin saja hanya pengalihan isu belaka. Sebagai menteri, Erick seharusnya tidak memberikan pernyataan yang keliru tentang obat ivermectin karena Erick memiliki akses untuk memperoleh informasi atas obat tersebut.

Namun, bagaimana jika ini bukan manajemen isu? Apakah ini bentuk kebijakan prematur dari pemerintah?

Keputusan yang Terburu-buru?

Ivermectin yang sudah dipromosikan oleh Moeldoko sejak awal bulan Juni sempat ditegur oleh BPOM karena ivermectin dapat digunakan secara bebas oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 menjadi keputusan yang terkesan terburu-buru. Hal ini disebabkan ketiadaan bukti saintifik yang menyatakan ivermectin merupakan obat Covid-19.

Beberapa negara memang sudah menggunakan ivermectin untuk menekan laju Covid-19, seperti India, Ceko, Peru dan Slovakia. Namun, WHO hanya mengizinkan penggunaan ivermectin dalam lingkup proses uji klinik.

Rekomendasi WHO dijalankan oleh BPOM, di mana BPOM belum memberikan izin edar terhadap ivermectin karena obat masih berada di tahap uji klinis. Uji klinik sendiri akan dilaksanakan BPOM di delapan rumah sakit di sejumlah daerah selama tiga bulan.

Lantas, mengapa Erick Thohir terus mendorong penggunaan ivermectin?

Tindakan Erick dapat dijelaskan melalui tulisan Tom Sasse dan kawan-kawan yang berjudul Science Advice In A Crisis. Sasse mengatakan dalam situasi krisis, saran saintifik dalam keputusan kebijakan publik tidak mudah untuk diimplementasikan.

Saran saintifik membutuhkan waktu kajian penelitian yang memakan waktu yang lama agar hipotesa dapat teruji kebenarannya. Di sisi lain, pemerintah juga harus cepat dalam membuat keputusan di situasi krisis. Kondisi in menempatkan pemerintah dalam situasi dilematis.  

Sasse mencontohkan kebijakan Britania Raya yang dibuat berdasarkan hasil penelitian SAGE. Namun,  penelitian tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga menimbulkan keterlambatan kebijakan lockdown dan kewajiban menggunakan masker.

Berangkat dari tulisan Sasse, walaupun kajian terhadap ivermectin sebagai obat Covid-19 belum kuat, keputusan Erick atas ivermectin tampaknya merupakan respons atas krisis pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Pemerintah berada di situasi dilematis karena harus berhadapan dengan waktu.

Di satu sisi, pemerintah harus menunggu hasil saintifik yang menetapkan ivermectin sebagai obat Covid-19. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus bergerak cepat dalam membuat keputusan untuk menekan laju penularan Covid-19 yang semakin parah. Terutama semua varian Covid-19 dunia yang sudah berada di Indonesia saat ini.

Baca Juga: Luhut Akui Kesalahan Pemerintah?

Hal ini menjelaskan keputusan terburu-buru pemerintah dalam menetapkan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Pemerintah mencontoh negara lain yang juga menggunakan ivermectin, di mana fakta ini dijadikan dasar pemberlakuan Ivermectin.

Namun, keputusan prematur kebijakan publik yang tidak disokong oleh bukti saintifik yang kuat tentu memberikan dampak negatif. Menurut Sasse, hal ini akan berdampak buruk pada kepercayaan dan kepatuhan publik atas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. 

Pemerintah harus transparan dan melakukan komunikasi yang efektif terkait pembuktian saintifik yang menyokong kebijakannya. Pemerintah juga perlu transparan dalam membuat kebijakan publik untuk membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat atas pemerintah dalam menangani Covid-19.

Situasi pandemi yang semakin kritis memang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang cepat dan efektif. Namun, pernyataan keliru Erick terkait penetapan ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 juga tidak dapat dibenarkan. Pernyataan Erick menjadi bukti komunikasi yang buruk oleh pemerintah kepada publik. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kalian pasti punya kolega atau tokoh yang kariernya tuh benar-benar dimulai dari bawah, kan? Mimin juga punya. Banyak banget malah.

Rata-rata mereka membangun karier tersebut dari keringat yang apabila dikumpulkan bisa jadi bendungan, alias kerja keras. Nggak sedikit dari mereka yang dihina sedemikian rupa. Namun berkat kerendahan hati dan keberanian mengambil risiko, mereka pun bisa membeli mulut-mulut para penghinanya tersebut, sob.

Kalian kalau nggak percaya lihat deh pada sosok Cristiano Ronaldo. Sebelum ia sukses menjadi pesepakbola andal, jangan dipikir ia nggak banyak memakan pahitnya kehidupan karier sepak bola dulu, cuy.

Namun, apa yang keren dari sosok Ronaldo adalah meski ia menapaki karier yang cemerlang, sedikit saja kita jarang melihatnya nggak respect terhadap orang lain. Bahkan, kepada fans-nya yang masih kecil-kecil pun ia senyumi. Keren nggak tuh?

Walhasil, ia tidak hanya sukses menyabet banyak penghargaan baik individu, klub, maupun tim nasional (timnas), melainkan juga berhasil mendapat ‘angkat topi’ dari pencinta sepak bola lainnya, baik kawan maupun lawan.

Nah, cerita seperti itu harusnya dipahami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja berdiri. Ia sebenarnya punya prospek yang bagus lho karena dihuni oleh tenaga muda-mudi yang pintar dan cerdas sekali.

Namun, sayang sekali, rasa-rasanya kok PSI belum bisa mewarisi mental pemenang seperti yang dicontohkan oleh orang-orang besar. Ingat lho ya, pemenang ala orang Nusantara itu yang bisa merendahkan hati bahkan meski kondisinya sedang di atas awan.

Orang kita menyebutnya ‘jiwa ksatria’. Alih-alih menjaga sikap sebab merasa ‘baru’ di gelanggang perpolitikan nasional, PSI malah berani ongkang-ongkang. Mimin sih nggak mempersoalkan kalau PSI tuh pengen menunjukkan keberanian yang tanpa kompromi tetapi mbok ya ‘unggah-ungguh’ dalam melemparkan statement tuh tetap hati-hati.

Kalian tahu kisah Ron yang berperan sebagai pengusaha dalam film Anchorman 2? Mimin jadi keingat dia, cuy, saat membicarakan PSI nih.

Ron digambarkan sebagai pemuda yang ambisius dan percaya diri. Kariernya melonjak cepat sekali. Namun, hanya sebab ia nggak paham kondisi sekitarnya, di mana lingkungannya masih dihuni orang-orang yang lebih pengalaman dari dia, Ron pun dipecat setelah dianggap enggak layak, alias terlalu ‘sok-sokan’. Nah, jangan sampai deh PSI tuh seperti Ron ini.

Ya, tapi apa boleh buat? Dalam kasus yang menyeret Muannas Alaidid, salah satu pentolan PSI, kekhawatiran tersebut kok rasanya bakal terjadi. Pasalnya, setelah Muannas Alaidid melaporkan Hadi Pranoto yang kemarin viral menjajakan obat Covid-19 di channel Mas Anji, justru bola panas menghantam Mas Muannas sendiri nih.

Bahkan, juga mengenai PSI. Dalam serangan bola panas tersebut, Pak Hadi berbalik melaporkan Muannas sebagai Ketua Umum Cyber Indonesia dan PSI dengan laporan mencemarkan nama baik. Nggak tanggung-tanggung, cuy, Hadi pun meminta agar semua kantor milik PSI disita guna menebus uang Rp 150 triliun sebagai isi aduannya.

Hadeh, ya sudahlah, gengs, kita doakan yang terbaik aja. Terlepas dari siapa yang benar, semoga aja PSI dapat belajar dari peristiwa ini. Bagaimana pun, belajar itu perlu dilakukan – entah setua atau semuda apapun orang tersebut. (F46)

PinterPolitik.com

Sorotan sampai saat ini masih terus tertuju pada insiden peretasan terhadap portal daring dua media massa di tanah air, yakni Tempo dan Tirto yang terjadi hampir bersamaan pada pekan lalu.

Portal dua media tersebut, plus Kompas menjadi target peretasan berupa serangan Distributed Denial-of-Service (DdoS) atau membanjiri lalu lintas jaringan internet, upaya doxing serta peretasan server media, termasuk penghapusan artikel berita tertentu.

Ihwal yang membuat publik mengernyitkan dahi, serangan tersebut ditujukan pada konten spesifik terkait obat Covid-19 yang dikembangkan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Universitas Airlangga. Dan jika ditarik sedikit lebih dalam, peretasan tersebut beriringan pula dengan serangan pada akun twitter milik Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang sangat aktif mengkritik isu yang sama.

Kekinian, media yang berbasis di Britania Raya, Reuters juga mengangkat isu peretasan tersebut. Kate Lamb dan Stanley Widianto memberi tajuk dalam sebuah publikasi di Reuters bahwa serangan digital yang terjadi terhadap Tempo dan Tirto meningkatkan kekhawatiran akan semakin terancamnya kebebasan pers di Indonesia.

Perhatian dari media sekelas Reuters agaknya tidak dapat dipandang biasa saja mengingat pilihan berita yang diangkat tentu merupakan isu esensial dan signifikan. Terlebih berita tersebut turut dimuat ulang di berbagai media daring negara lain seperti Bangkok Post di Thailand serta CNN News18 di India.

Tak ayal, bermacam narasi mengemuka sebagai respon atas serangan dan peretasan tersebut seperti upaya pembungkaman nilai aktivisme dan jurnalisme hingga pembredelan pers 2.0 atau jilid kedua.

Frasa “pembredelan” sendiri memang masih lekat dalam ingatan publik atas represi terhadap media atau pers pada era Orde Baru (Orba) silam di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Spesial” bagi Tempo, serangan peretasan terakhir seperti melengkapi berbagai bentuk represi terhadap salah satu entitas media terkemuka tersebut sejak era Orba. Ya, ketika masih mengandalkan surat kabar, Tempo tercatat pernah dua kali mengalami pembredelan karena kritis terhadap rezim Soeharto.

Lantas, pantaskan peretasan tersebut disebut sebagai bentuk pembredelan? Dan mengapa media yang konsisten dengan karakteristik kritis, khususnya Tempo acapkali mengalami bermacam represi atau serangan tertentu, sementara media lain dengan karakteristik yang mungkin serupa tidak demikian adanya?

Tempo, “Bandel” Namun Melegenda

Berbeda dengan era Orba di mana terlihat jelas siapa pihak yang melakukan represi terhadap pers, berbagai serangan dan peretasan yang terjadi pada beberapa media belakangan ini dinilai masih dan dianggap akan terus menjadi misteri.

Seperti halnya konteks serupa namun tak sama, yakni kasus Ravio Patra, peretasan yang terjadi agaknya hanya akan menguap begitu saja tanpa diketahui pihak mana yang bertanggung jawab di baliknya.

Dalam sebuah publikasi berjudul Vicious Circles and Infinity: A Panoply of Paradox, Patrick Hughes dan George Brecht mengemukakan infinite regress sebagai salah satu hukum paradoks di mana terciptanya benturan dua premis saling kontraproduktif yang tak berujung.

Singkatnya, dengan sifat anonimitas yang cukup sulit dideteksi, pihak manapun dapat saling menuding dan dituding berada di balik peretasan dua media dengan karakteristik analisa kritis tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah tersebut.

Oleh karenanya, frasa “pembredelan” yang secara harfiah menaruh tudingan peretasan pada pemerintah menjadi abu-abu dan agaknya kurang elok dikemukakan, kecuali tuntutan jaminan kebebasan pers dan mempertanyakan peran negara pada penegakan salah satu dari empat pilar demokrasi.

Khusus bagi salah satu media “korban” peretasan, Tempo, serangan peretasan terakhir juga seolah melengkapi pengalaman asam garamnya dalam bermacam bentuk represi terhadap pers.

Rasmus Kleis Nielsen dalam The One Thing Journalism Just Might Do for Democracy: Counterfactual Idealism, Liberal Optimism, Democratic Realism menyebutkan konsep counterfactual idealism dalam jurnalisme sebagai level berikutnya dari sebuah idealisme lazim yang dianggap normatif.

Lebih lanjut, Nielsen menjelaskan pula bahwa counterfactual idealism dalam jurnalisme direpresentasikan di ranah praktis dan tidak hanya secara abstrak. Bahkan terkadang, cerminan dari counterfactual idealism meninggalkan impresi aliran kiri secara politik.

Mengacu pada salah satu ide pokok tulisan Nielsen di atas, ciri khas pemberitaan Tempo sejak lama tampak merepresentasikan sebuah counterfactual idealism. Karakteristik analisa tajam nan kritis plus sejumlah pemberitaan investigatif membuatnya menjadi salah satu yang terkena pembredelan era Soeharto.

Pada tahun 1982, liputan Tempo soal kericuhan pada kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta dianggap telah menyalahi larangan kode etik jurnalistik tentang “pers yang bebas dan bertanggung jawab”, dengan memberitakan konflik dalam pemilihan umum.

Jika tahun 1982 Tempo berhasil “selamat” berkat serangkaian lobi para redakturnya pada pejabat Orba, tahun 1994 cerita menjadi berbeda. Tempo yang menerbitkan laporan investigatif bernada minor pada pembelian kapal perang bekas, berujung penutupan media itu oleh pemerintah sebelum akhirnya bisa bangkit kembali setelah Soeharto tumbang tahun 1998 dan determinasi counterfactual idealism Tempo pun terus mewarnai demokrasi Indonesia hingga kini.

Ya, bisa dibilang hingga saat ini Tempo menjadi satu dari sedikit media formal arus utama level domestik yang memiliki berita dengan counterfactual idealism berupa laporan investigatif yang “menggigit”.

Hal ini berbanding terbalik dengan tren jurnalisme serupa di level global, utamanya yang beraliran informal atau watchdog reporting, yang justru meningkat meski tantangan kekinian membuat kalkulasi menjadi tidak imbang atas kemampuan sumber daya dan berbagai potensi risiko yang harus ditanggung.

Pada titik ini, perspektif sedikit terkuak mengenai nilai jurnalisme murni – yakni counterfactual idealisme plus independensi – yang berdasarkan rangkaian analisa di atas agaknya kian terkikis. Lalu, fenomena apakah yang sebenarnya sedang terjadi dan mengarah kemanakah pers, sebagai salah satu dari empat pilar penting demokrasi di tanah air saat ini?

Konglomerasi Media, Lampu Kuning Jurnalisme?

Tepat kiranya apa yang dikatakan oleh João Nunes dalam The Covid-19 Pandemic: Securitization, Neoliberal Crisis, and Global Vulnerabilization bahwa pandemi Covid-19 mengeskpos kerentanan multi sektoral hingga terkuaknya aspek negatif pada berbagai hal.

Tendensi tersebut juga tampaknya terjadi pada kondisi pers atau media di Indonesia pada pandemi Covid-19 saat ini. Hampir semua media memuat konstruksi narasi minor atas tindak tanduk pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

Akan tetapi, peretasan yang hanya terjadi pada segelintir media dan tak terjadi pada media lainnya ketika mengekspos langkah minor pemerintah menimbulkan pertanyaan tersendiri.

Oleh karenanya meski pihak di balik peretasan masih abu-abu, salah satu praduga menjadi tidak dapat dihindarkan bahwa media menjadi “lebih aman” sepanjang berada di bawah naungan konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan, dan tidak berlaku sebaliknya.

Simbiosis antara konglomerasi media dan kekuasaan sendiri menjadi semacam hal yang natural di Indonesia. Setelah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 korelasi tersebut dianggap belum terlalu “akut”, Pilpres 2019 menyajikan aroma konglomerasi media di lingkaran penguasa yang lebih kental.

Pemenang kontestasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya diusung oleh tiga sosok familiar yang menguasai bisnis media. Erick Thohir dengan Mahaka Media, Hari Tanoe dengan MNC Media, dan Surya Paloh dengan Media Group.

Fenomena ini oleh Ross Tapsell dalam Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon” bahkan dikatakan dengan nada skeptis sebagai bentuk representasi oligarki media di era kekuasaan Presiden Jokowi.

Karenanya, jika peretasan terhadap Tempo dan Tirto tidak segera direspon dengan serius oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, preseden minor atas semakin terkikisnya nilai kebebasan pers dan demokrasi akan terus menumpuk dan justru mengancam legitimasi kekuasaan itu sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I am imprisoned in a prison called rivalry” – Suga, penyanyi grup BTS asal Korea Selatan

Mungkin, sudah menjadi sifat alamiah manusia untuk saling bersaing. Bahkan, sifat alamiah manusia ini kerap dituangkan dalam berbagai bentuk kisah.

Kisah serial anime asal Jepang yang berjudul Naruto, misalnya, kerap diisi dengan cerita persaingan antara Naruto dan Sasuke yang keduanya menjadi anggota dalam satu tim yang sama. Uniknya, ketika Naruto menyukai Sakura, Sasuke malah menjadi pilihan Sakura.

Di dunia nyata, persaingan seperti ini juga sering terjadi, seperti antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kedua negara besar ini disebut-sebut mulai bersaing di segala bidang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Kabarnya, kedua negara tersebut berlomba-lomba dalam menghasilkan vaksin untuk melawan virus Corona (SARS-Cov-2) yang menyebabkan Covid-19. Ketika beberapa vaksin asal AS dikabarkan mulai melakukan uji klinis pada manusia, Tiongkok pun tidak mau kalah dengan mengirimkan sejumlah vaksin untuk diuji di negara-negara lain, seperti Brasil dan Indonesia.

Bagaimana pun juga, tujuan dari pembuatan vaksin juga baik. Umat manusia juga sekarang tengah menghadapi ancaman besar yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, seperti dampak sosial dan dampak ekonomi.

Jelas saja, apabila hampir semua pihak kini berusaha untuk menemukan solusi atas pandemi, seperti dengan menciptakan vaksin dan obat untuk Covid-19. Salah satu upaya tersebut pun akhirnya dilakukan oleh Universitas Airlangga (Unair) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Upaya yang serupa juga kini tengah diperjuangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hingga kini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Universitas Padjajaran telah menjalankan uji klinis fase ketiga untuk vaksin Covid-19 yang didapatkan dari Sinovac asal Tiongkok.

Namun, tampaknya, tidak semua pihak menyambut baik upaya-upaya ini. Pengembangan obat oleh Unair, TNI AD, dan BIN misalnya menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu kritik keras pun dilontarkan oleh epidemiolog Universitas Indonesia (UI) yang bernama Pandu Riono.

Kabarnya, metodologi dan keterbukaan uji ilmiah dari obat tersebut patut dipertanyakan. Bahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengingatkan agar Unair mengevaluasi obat itu kembali.

Pertanyaan pun akhirnya bermunculan di masyarakat. Mengapa polemik obat buatan Unair ini muncul di masyarakat? Lantas, adakah dinamika politik yang mendasarinya?

Rivalitas UI-Unair?

Kritik keras yang dilontarkan oleh pihak UI terhadap Unair bisa saja didasari oleh kesalahan metodologi dan minimnya keterbukaan informasi. Meski begitu, perasaan akan rivalitas antarkampus juga dapat mengiringi perdebatan obat Covid-19.

Perasaan akan rivalitas antarkampus ini biasa terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara seperti AS dan Inggris, perebutan pengaruh dan perasaan bangga turut melandasi rivalitas antarkampus.

Kenni C. Palmer dari University of California, Los Angeles, AS, dalam tulisannya yang berjudul Blinded by Bias mencoba menjelaskan perihal ini. Palmer pun mencontohkan rivalitas antarkampus yang terjadi di negaranya antara UCLA dan University of Southern California (USC).

Rivalitas antarkampus ini bisa terjadi dalam berbagai bidang – dari persaingan olahraga hingga hal-hal yang merujuk pada bidang akademis. Persaingan dan permusuhan ini juga dapat tetap berjalan akibat bias in-group­ dan out-group antarkampus.

Dalam persoalan Covid-19, rivalitas antarkampus juga terjadi. Salah satu fenomena semacam ini terjadi di Inggris antara Imperial College London dan Oxford University.

Perdebatan antara dua kampus ini menjadi perhatian media dan publik Inggris ketika studi prediksi yang dihasilkan keduanya sangat kontras dan berbeda jauh. Bahkan, keduanya kini juga berlomba untuk menghasilkan vaksin Covid-19.

Meski rivalitas terkini dua kampus kelas dunia ini berpusar pada persoalan Covid-19, permusuhan disebut-sebut telah terjadi sejak 20 tahun lalu, yakni pada tahun 1990-an. Bahkan, persoalan rivalitas ini disebut-sebut berasal dari persoalan personal.

Bila rivalitas antarkampus semacam ini bisa terjadi di AS dan Inggris, lantas, mungkinkah rivalitas serupa turut melatarbelakangi polemik obat Covid-19 antara Unair dan UI?

Persaingan antarkampus di Indonesia bisa saja turut mendasari polemik obat Covid-19 baru-baru ini. Pasalnya, UI dan Unair sendiri pernah memiliki garis sejarah yang sama di masa lampau – khususnya Fakultas Kedokteran.

Dalam sejarahnya, keduanya berasal dari Universiteit van Indonesie yang akhirnya berevolusi menjadi dua kampus yang berbeda, yakni Unair di Surabaya dan UI di Jakarta. Bidang kedokteran dua kampus ini – selain beberapa kampus seperti Universitas Gadjah Mada – juga merupakan bidang yang terbaik di Indonesia.

Selain itu, perbedaan mazhab ilmu di antara keduanya bisa juga turut mendasari. Pasalnya, bila diperhatikan, Unair kerap mempromosikan obat dan kesehatan yang bersifat herbal dan tradisional sejak awal pandemi Covid-19 – berbeda dengan UI yang menekankan pada standar prosedur kesehatan tertentu.

Hal ini bisa saja berakar dari sejarah di mana Unair merupakan kampus yang sempat ditunjuk pemerintah untuk menjadi pusat pengembangan pengobatan tradisional dan herbal, serta penelitian terhadap penyakit-penyakit menular.

Lantas, bila rivalitas dua kampus ini benar mendasari polemik obat Covid-19, mungkinkah ada dinamika politik yang turut melatarbelakangi?

Sisi Politik Obat Covid-19?

Sisi politik bisa juga turut melatarbelakangi polemik obat Covid-19 yang ditemukan oleh Unair ini. Hal ini dapat diamati dari keterlibatan beberapa lembaga, seperti BIN dan TNI AD.

Kedua lembaga ini bisa saja berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman sebagai lembaga yang bergerak di bidang keamanan. Bisa jadi, temuan obat ini menjadi upaya untuk memenuhi kepentingan national security dari Indonesia sendiri.

Namun, peran BIN sendiri di sini turut dipersoalkan. Pasalnya, beberapa pihak menilai bahwa BIN seharusnya bergerak di belakang layar karena rekan kerja utamanya adalah presiden.

Asumsi ini diutarakan oleh Tangguh Chairil – pengajar Hubungan Internasional di Binus University – dalam tulisan opininya di The Diplomat. Bagi Chairil, upaya unjuk kontribusi oleh lembaga-lembaga ini patut dipertanyakan.

Tidak hanya BIN, Chairil juga menyebutkan peran TNI yang kini malah menjadi pengelola rumah sakit khusus Covid-19 di Kemayoran, Jakarta, dan di Galang, Kepulauan Riau. Padahal, menurutnya, peran militer seharusnya berada pada upaya untuk memastikan suplai, logistik, dan transportasi.

Uniknya, apa yang Chairil soroti adalah sosok yang ada di kursi kepemimpinan lembaga-lembaga ini. BIN, misalnya, dipimpin oleh Budi Gunawan (BG) yang merupakan sosok yang erat dalam politik – khususnya pada Pilpres 2019 lalu ketika mempertemukan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Dari sini, bisa saja dipahami bahwa keterlibatan BIN merupakan manuver politik yang dilakukan oleh BG. Pasalnya, BG sendiri merupakan salah satu nama yang pernah disebut dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Bukan tidak mungkin, dengan nama BIN yang muncul di balik obat Covid-19, BG dapat memperoleh modal politik. Lagi pula, pengakuan (name recognition) juga dapat menjadi modal yang penting.

Pola yang sama juga bisa saja ada di balik dukungan TNI AD di obat Covid-19 milik Unair ini. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Andika Perkasa sendiri kerap muncul sebagai salah satu calon yang akan menduduki kursi Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto.

Namun, di sisi lain, kemunculan obat Covid-19 dari Unair juga bisa saja memunculkan persaingan lainnya, yakni vaksin Covid-19 milik Sinovac yang kini tengah dalam proses uji klinis di Jawa Barat. Presiden Jokowi sendiri kerap menekankan pada vaksin Covid-19.

Bila obat ini beredar terlebih dahulu, bukan tidak mungkin vaksin yang dibutuhkan oleh publik juga menjadi lebih sedikit. Mungkin, persaingan politik antara obat dan vaksin ini bisa saja turut mendasari.

BG dan Andika sendiri disebut-sebut memiliki afiliasi politik dengan PDIP. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga tengah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Jokowi.

Namun, tentu saja, asumsi gambaran kemungkinan yang telah dijabarkan dalam tulisan ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, kepentingan politik tertentu bisa saja mendasari polemik obat Covid-19 milik Unair ini, entah kepentingan siapa yang ada di baliknya. (A43)

Universitas Airlangga berhasil “meramu” obat Covid-19. Bekerja sama dengan BIN dan BNPB, merupakan hasil kombinasi 5 substrat yang ada. Telah diakui International Journal of Antimicrobial Agents dan akan memasuki tahap uji klinis akhir