Kemenhan dikabarkan akan kembangkan nuklir. Dijalankan Balitbang Kemenhan dan ThorCon asal AS. Bagian dari upaya pengembangan PLTN. Gunakan teknologi TMSR. Diutamakan di daerah 3T

PinterPolitik.com

“There is, in fact, an axiom of proliferation. It states that as long as any state holds nuclear weapons, others will seek to acquire them” – Richard Butler, mantan Duta Besar Australia untuk PBB

Sebagian besar penggemar Marvel pasti sudah tidak asing lagi dan pernah menonton sebuah film yang berjudul X-Men: First Class (2011). Film yang digarap oleh sutradara Matthew Vaughn tersebut menceritakan bagaimana sebuah organisasi yang berisikan para manusia mutan legendaris tersebut terbentuk.

Film tersebut mengambil latar belakang Perang Dingin yang diisi dengan persaingan dahsyat antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Musuh besar utama dalam film tersebut adalah Sebastian Shaw yang merupakan ilmuwan Jerman Nazi pada Perang Dunia II.

Shaw pun disinyalir memiliki niat jahat tertentu. Di tengah persaingan antara dua negara besar tersebut, Shaw yang memiliki kekuatan telepati ingin membuat AS dan Uni Soviet memulai perang nuklir.

Permainan jahat Shaw ini akhirnya berujung pada salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Dingin, yakni KrisisMisil Kuba. Untungnya, Profesor X dan Magneto berhasil mengintervensi situasi yang terjadi dan mencegah perang nuklir meski kelompok mutan berakhir menjadi “musuh” umat manusia.

Terlepas dari fiktifnya cerita akan para manusia super X-Men tersebut, kekhawatiran akan senjata nuklir ternyata mengambil peran sentral dalam politik antarnegara. Bagaimana tidak? Senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal.

Wih, dari bikin reaktor nuklir, mungkin nggak sih jadi ke arah senjata nuklir? Mimin kasih emoticon ini 🧐 buat Pak @prabowo . #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/SXoTzwKHH6 pic.twitter.com/nkJqtTgqJt

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 27, 2020

Meski begitu, tenaga nuklir sebenarnya juga dapat digunakan untuk tujuan damai. Biasanya, tenaga nuklir digunakan untuk membangun reaktor sebagai pembangkit listrik yang berguna bagi masyarakat.

Mungkin, pentingnya kekuatan nuklir ini yang kini dilihat oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Pasalnya, beberapa waktu lalu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhan baru saja menandatangani kerja sama dengan ThorCon International – sebuah perusahaan asal AS – guna mengembangkan nuklir di Indonesia.

Pengembangan ini bahkan disebut-sebut akan menjadi titik awal bagi pemenuhan mimpi Indonesia sedari dulu untuk menguasai teknologi nuklir. Bagaimana tidak? Presiden Soekarno disebut-sebut memang memiliki ambisi agar Indonesia menguasai teknologi tersebut.

Meski begitu, kabarnya kerja sama ini hanya ditujukan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, kerja sama ini bukan tidak mungkin tetap menyisakan beberapa pertanyaan.

Mungkinkah kerja sama ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memiliki teknologi nuklir – bahkan untuk senjata nuklir? Apa arti kerja sama ini bagi geopolitik antara Indonesia dan negara-negara lain?

Menuju Negara Nuklir?

Penguasaan teknologi nuklir ini bisa jadi merupakan upaya Indonesia meningkatkan status dan citranya di panggung politik internasional. Bagaimana pun juga, di dunia ini, hanya ada sedikit negara yang menguasai teknologi tersebut.

Pasalnya, pada mulanya, hanya lima negara besar yang memiliki senjata nuklir. Lima negara itu adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok.

Terlepas dari fakta itu, dengan memiliki teknologi nuklir, Indonesia bisa jadi akan merasa memiliki nilai tawar yang lebih tinggi untuk bisa disandingkan dengan negara-negara besar tersebut. Asumsi inilah yang juga dijelaskan oleh José Goldemberg dalam tulisannya yang berjudul Nuclear Energy in Developing Countries.

Goldemberg setidaknya mencontohkan dua negara dari lima negara yang telah disebutkan tadi. Menurutnya, alasan Inggris dan Prancis untuk mengembangkan teknologi dan senjata nuklir adalah agar dapat duduk pada meja yang setingkat dengan AS dan Rusia.

Motivasi ini bisa jadi didasarkan pada status dan citra di panggung politik internasional yang akan didapatkan oleh sebuah negara yang menguasai teknologi nuklir. Bahkan, Goldemberg menyebutkan bahwa teknologi nuklir merupakan paspor bagi negara-negara berkembang menuju negara dunia pertama.

Teknologi nuklir merupakan paspor bagi negara-negara berkembang menuju negara dunia pertama.
Share on X

Namun, tentunya, pertanyaan kembali pada bagaimana Indonesia dapat mengembangkan teknologi nuklir yang diinginkan. Bukan tidak mungkin, keinginan Indonesia ini akan mendapatkan banyak hambatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tingkat domestik, banyak lembaga non-pemerintahan menilai bahwa teknologi nuklir sebagai energi alternatif bukanlah pilihan yang tepat – mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan mengalami bencana alam.

Bisa jadi, adanya kebijakan pengembangan teknologi nuklir ini didorong oleh kepentingan tertentu. Pasalnya, Kepala Perwakilan ThorCon Indonesia Bob Effendi sendiri merupakan anggota Pokja ESDM KEIN dan anggota Kamar Dagang Indonesia.

Di sisi lain, pada tingkat internasional, kepemilikan teknologi nuklir kerap berujung pada penolakan dari negara-negara lain – sebut saja Iran yang hingga kini masih dibayangi penolakan dari AS. Selain itu, Indonesia sendiri juga telah menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.

Kekhawatiran AS terhadap kepemilikan teknologi nuklir oleh negara-negara lain bisa jadi beralasan. Pasalnya, Goldemberg menyebutkan bahwa teknologi dan bahan yang digunakan dalam pengembangan nuklir sebagai PLTN tidak memiliki pembeda yang jauh dengan pengembangan senjata nuklir.

Bila apa yang dijelaskan Goldemberg benar, mungkinkah pengembangan teknologi nuklir Indonesia ini dapat berujung pada kepemilikan senjata nuklir? Lalu, bagaimanakah politik luar negeri dan situasi geopolitik dapat berperan dalam kemungkinan itu?

Mungkinkah Didukung AS?

Kemungkinan bahwa Indonesia dapat memiliki senjata nuklir bisa jadi bukan hal yang seutuhnya mustahil. Pasalnya, politik internasional bukan tidak mungkin turut memengaruhi kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara.

Kepemilikan teknologi nuklir oleh beberapa negara seperti India dan Israel, misalnya, turut dipengaruhi oleh bagaimana AS merespons mereka. Beberapa negara tersebut justru mendapatkan suplai kebutuhan teknologi nuklir dari negara-negara Barat, termasuk AS.

Kepemilikan senjata nuklir oleh India, misalnya, bermula dari kerja sama yang dilakukan bersama Kanada dan AS. Meski berawal dari pengembangan nuklir dengan tujuan damai, kerja sama itu menjadi modal India untuk mengembangkan senjata pemusnah massal pada tahun 1974.

View this post on Instagram

Menhan Prabowo berencana beli pesawat tempur bekas dari Austria #menhanprabowo #prabowo #prabowosubianto #sukhoi #eurofighter #pesawat #pesawatbekas #austria #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 8:26pm PDT

Hal ini juga terlihat dari bagaimana AS menerapkan kebijakan pelarangan nuklir pada India dan Pakistan. Meski awalnya diberikan sanksi, kedua negara yang berlomba dalam pengembangan senjata nuklir tersebut berakhir menjadi negara kawan ketika beberapa kepentingan AS dianggap sejalan.

Begitu juga dengan Israel. AS disinyalir memberikan persetujuan tersembunyi bagi negara tersebut untuk memiliki senjata nuklir pada tahun 1969. Dalam banyak kesempatan, AS beralasan bahwa pengurangan senjata nuklir oleh Israel hanya dapat dilakukan apabila situasi damai tercapai di Timur Tengah.

Namun, sikap AS ini dinilai malah menjalankan prinsip double-standard. Pasalnya, ketika negara Paman Sam tersebut mencegah Iran memiliki teknologi nuklir, Israel justru dibiarkan mengembangkan persenjataan nuklir milik mereka.

Bila kepemilikan senjata nuklir oleh India, Pakistan, dan Israel bergantung banyak pada pengaruh dan kepentingan negara-negara besar seperti AS, akankah Indonesia juga mendapatkan pengecualian dalam pengembangan teknologi nuklir?

Bila berkaca pada sikap AS pada tiga negara tersebut, Indonesia mungkin saja mendapatkan “lampu hijau” serupa di masa mendatang. Pasalnya, negara Paman Sam tersebut bisa juga memerlukan peran Indonesia dalam menjalankan kepentingan geopolitiknya, yakni untuk menghalau kekuatan Tiongkok.

John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul The Case for Offshore Balancing menjelaskan bahwa AS akan menggandeng negara-negara Asia lainnya – seperti Indonesia – untuk menghalau kekuatan Tiongkok. Goldemberg juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Bila gambaran kemungkinan ini benar, bisa jadi Indonesia juga diuntungkan oleh AS dalam pengembangan teknologi nuklir ini. Pasalnya, mengacu pada konsep realisme ofensif dari Mearsheimer, Indonesia juga perlu mengembangkan kekuatannya agar dapat merasa aman di tengah anarki politik antarnegara.

Namun, tentu saja, gambaran kemungkinan ini belum tentu benar. AS sendiri bukan tidak mungkin merasa ragu apabila “mengizinkan” Indonesia untuk memiliki persenjataan nuklir karena bisa saja dapat menganggu keseimbangan kekuatan di dunia.

Yang jelas, kepemilikan senjata nuklir bukan tidak mungkin menimbulkan banyak reaksi. Seperti apa yang dibilang Richard Butler di awal tulisan, kepemilikan senjata nuklir akan berujung pada upaya pengembangan nuklir oleh negara lain – entah negara mana pun itu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara (Korut) dengan negara-negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang—juga dengan Amerika Serikat (AS)—nampaknya akan segera menemui titik akhir. Asumsi ini mulai muncul setelah pimpinan Korut Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Korsel di Pyongyang, 5 Maret lalu.

Pertemuan tersebut menjadi titik balik dari memuncaknya ketegangan di Semenanjung Korea, pasca perang mulut dan ancaman serangan nuklir yang terus menerus dilontarkan oleh Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump. Ini adalah kali pertama dalam sejarah, Kim Jong-un bertatap muka dalam satu pertemuan dengan pejabat-pejabat Korsel.

Dalam pertemuan itu, ada banyak capaian positif yang diraih. Selain Kim Jong-un berkomitmen melakukan denuklirisasi, pertemuan pemimpin tertinggi Korut ini dengan Trump dan pertemuan Inter-Korean Summit 2018 juga akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

Indonesia sebagai negara yang punya relasi baik dengan Korut dan Korsel sesungguhnya punya potensi untuk menjadi jembatan konflik kedua negara. Akan tetapi, Indonesia tidak terlihat menjadi aktor yang penting sepanjang konflik berlangsung sampai dengan pertemuan tersebut terjadi.

Barulah, pasca pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan dukungan terbuka. Pihak Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia mendorong adanya pertemuan langsung antara Kim Jong-un dengan Presiden Korsel Moon Jae-in, justru setelah pertemuan itu memang sudah direncanakan.

Sikap Indonesia ini terlihat ibarat pahlawan kesiangan. Tapi sesungguhnya, Indonesia punya modal dan potensi untuk berperan dan mengambil keuntungan dari perdamaian di Semenanjung Korea.

Korea Utara, Sahabat ‘Ideologis’ Indonesia

Kala Korut menjadi negara yang terkucilkan di dunia, Indonesia adalah salah satu yang paling dekat dengan negara tersebut, bahkan hingga saat ini. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Korut sepanjang krisis di tahun 2017.

Bahkan, menurut polling BBC pada 2013, sekitar 42 persen masyarakat Indonesia memiliki persepsi positif berbanding 22 persen yang memiliki persepsi negatif tentang Korut. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Ghana sebagai negara yang memiliki persepsi positif kepada Korut.

Kedekatan keduanya dapat dikatakan dimulai dengan sangat ‘ideologis’. Sejak setelah Presiden Soekarno meninggalkan posisi netral pada Perang Dingin lalu merapat ke Blok Timur, saat itu juga Indonesia mulai membangun kedekatan dengan Korut, di akhir dekade 1950an.

Pada tahun 1957, Indonesia dan Korut, melalui perantara Tiongkok dan Uni Soviet, menandatangani kerja sama perdagangan yang cukup besar. Perjanjian tersebut mengikat Indonesia dan Korut dalam ekspor-impor gula, kaca, semen, karet, teh, dan sutra. Keduanya lalu membentuk hubungan perdagangan pada tahun 1961, sehingga mandiri bertransaksi tanpa perantara Tiongkok dan Uni Soviet.

Kedua negara bahkan semakin dekat, setelah terjadi perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet, pada tahun 1969. Indonesia dan Korut ikut dalam gerbong anti-imperialis Tiongkok, dan serta merta semakin mendekat dalam kerja sama ekonomi. Bahkan ‘jalur sutra’ Beijing-Pyongyang-Phnom Penh-Hanoi-Jakarta terbentuk dan menjadi poros penting pada era Perang Dingin.

Selanjutnya, poros tersebut terus menguat dengan masuknya ancaman-ancaman imperialis ke Asia Timur dan Asia Tenggara, antara lain menyusul permasalahan Indonesia dengan Malaysia, juga perang Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan.

Menurut Andrei Lankov dalam bukunya Crisis in North Korea: The Failure of De-Stalinization Presiden Soekarno juga memiliki kekaguman tersendiri kepada Presiden Kim Il-Sung. Soekarno mengagumi cara Korut melipatgandakan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka dalam 5 tahun (1955-1960), dan menyebut Kim sebagai pemimpin yang handal.

Sempat hilang 32 tahun selama Orde Baru, hubungan baik dengan Korea Utara baru direstorasi pada era reformasi, khususnya saat Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat. Selama masa pemerintahan Megawati yang tergolong singkat, setidaknya sampai dua kali kedua negara melakukan pertemuan bilateral yang konstruktif.

Dapat dikatakan, bahwa hubungan Megawati dengan Korut berjalan natural—mungkin karena kedekatan ideologis dan sejarah kedekatan ayahnya dengan Korut. Hal ini terlihat dari wacana ditunjuknya Megawati sebagai utusan dalam upaya pemerintahan Jokowi untuk berperan dalam konflik Semenanjung Korea tahun 2017.

Pun begitu, hubungan dengan Korut sepertinya memang membaik sepanjang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era SBY yang sangat dekat dengan AS, Indonesia bahkan mampu memperkuat hubungan dagang dan diplomasi dengan Korut.

Apa yang ditanam oleh Soekarno sejak tahun 1960 nyatanya terus berbuah manis untuk hubungan Indonesia dan Korut. Persepsi positif turun temurun, bahkan sampai ke level masyarakat, adalah buktinya.

Bahkan, secara geopolitik Korut pun dinilai masih punya persepsi positif terhadap Indonesia dan juga Vietnam. Baik Vietnam maupun Indonesia dinilai sebagai negara dengan politik terkuat di ASEAN dan mampu menjadi partner Korut yang setia.

Membaca Potensi Indonesia di Semenanjung Korea

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang punya hubungan diplomatik paling konsisten dengan Korut sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Kedua negara tidak pernah punya disrupsi dalam hubungan, dan Indonesia selalu menjadi partner ekonomi strategis Korut.

Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Laos dan Kamboja misalnya, walaupun menjadi sekutu Korut yang setia, namun keduanya adalah negara dengan perkonomian yang lemah, bahkan mungkin satu level dengan perkonomian Korut. Myanmar juga punya hubungan baik sejak merdeka, namun semakin menurun karena ikutnya Myanmar di Blok Barat pada Perang Dingin, dan kasus pembunuhan Presiden Myanmar tahun 1983, yang dituduhkan kepada Korut.

Malaysia bahkan baru bertukar kedutaan dengan Korut pada tahun 2003, dan malah baru melakukan larangan penerbangan ke Pyongyang pada Oktober 2017 sebagai akibat dari tuduhan pembunuhan Kim Jong-Nam kepada seorang warga negeri Jiran tersebut. Sementara Singapura dan Thailand, bahkan baru saja memutuskan hubungan dagang dengan Korut pada November 2017, sebagai sanksi dari ancaman nuklir yang dilakukan Korut.

Praktis, memang hanya Indonesia dan Vietnam yang punya hubungan stabil dengan Korut dan dapat menjadi sekutu ekonomi andalan mereka, sejak mereka bersama dalam satu poros ‘jalur sutra’ Tiongkok di era Perang Dingin.

Dan tidak diragukan lagi, sampai saat ini Tiongkok adalah ‘ibu’ dari Korut dengan bantuannya yang masif, baik secara politik (dukungan diplomasi dan senjata) maupun ekonomi (peran ekspor lebih dari 90 persen gas alam dan minyak kepada Korut).

Hari ini, Indonesia juga punya kesempatan lebih baik untuk merapat dan mendamaikan Korut dan Korsel. Kedekatan ekonomi dengan Tiongkok di era Jokowi tentu dapat semakin merekatkan Jakarta dan Pyongyang.

Lebih jauh lagi, Indonesia pun punya kedekatan yang lebih konsisten secara ekonomi dengan Korsel dan Jepang, dua negara paling sering bersitegang dengan Korut. Dengan Korsel, Indonesia punya kerja sama ekonomi mencapai 1,9 miliar USD, dengan sektor transportasi yang terbesar. Sementara dengan Jepang, kedekatan ekonomi jelas terlihat dengan terbentuknya Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA) yang mengikat kerja sama kedua negara sejak tahun 2007.

Maka, setidaknya Indonesia punya tiga modal utama untuk turut berperan di Semenanjung Korea, yakni modal hubungan ekonomi dengan Korsel yang tinggi, perdagangan dengan Tiongkok yang tinggi—terutama karena kedekatan Tiongkok dan Korut—serta modal kepercayaan dari Korut yang tinggi terhadap Indonesia.

Bila Indonesia sukses menjadi mediator dalam konflik ini, apalagi sukses membantu reunifikasi kedua negara (walaupun hal ini diprediksi sulit), maka akan menjadi kapital politik penting bagi Indonesia di kancah global, khususnya menyambut ambisi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Misi ini sejalan dengan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi di Myanmar dan yang dilakukan Presiden Jokowi di Afghanistan, beberapa waktu terakhir. (Baca juga: Ambisi DK PBB, Realistiskah Jokowi?)

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia datang tepat waktu? Atau terlambat?

Apakah politik luar negeri ‘bebas-reaktif’ masih jadi andalan Jokowi? (R17)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]empa bumi berkekuatan 6,3 Skala Richter mengguncang Korea Utara (Korut) dan Tiongkok pada Minggu (3/9) lalu. Disinyalir guncangan itu merupakan dampak ledakan dari ujicoba bom Hidrogen yang dilakukan oleh Korut. Ujicoba ini dilakukan di sebuah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Kabarnya, gempa tersebut membuat bebatuan terus berjatuhan ke sebuah desa di Tiongkok hingga kini. Ledakan itu sendiri, ditakutkan juga akan mengaktifkan kembali kawahnya.

Gempa yang berpusat di bagian utara Korut tersebut, ternyata juga dirasakan Indonesia dan terbaca oleh alat pengukur gempa milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Indonesia sendiri telah secara resmi mengecam tindakan ‘nakal’ negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut, karena kelakuannya tidak hanya memprovokasi perdamaian regional, tapi juga dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan, akibat radioaktif yang ditimbulkan.

Walaupun Semenanjung Korea cukup jauh letaknya dengan Indonesia, namun apabila di kawasan tersebut terjadi perang regional, maka Indonesia akan ikut terimbas dampaknya. Apalagi, konon daya jangkau rudal Korut pun bisa sampai ke Indonesia. Padahal sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Anti-Tes Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty/CNTBT), Indonesia selalu mendorong terciptanya dunia yang aman dari segala bentuk tes serta ledakan senjata nuklir.

Indonesia Kecam Uji Coba Nuklir Korut yang Sebabkan Gempa Seismik @Portal_Kemlu_RI #KorutTuaiKecaman pic.twitter.com/lh0GOKgaTE

— Kita Bicara (@Kitabicar4) September 5, 2017

Tapi bukan berarti Indonesia tidak punya nuklir, karena sejak era Presiden Soekarno, Indonesia sudah memiliki tiga reaktor nuklir yang digunakan untuk tujuan damai, demi kemajuan dibidang kesehatan dan pertanian. Sebenarnya, energi nuklir pun sangat bermanfaat sebagai sumber energi listrik. Namun ada banyak faktor yang membuat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia terhambat hingga puluhan tahun. Apa saja?

Soekarno dan Teknologi Nuklir

“Bila kita diganggu, seluruh rakyat Indonesia akan maju ke depan dan menggerakkan seluruh senjata yang ada pada kita. Sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya.” ~ Ir. Soekarno

Itulah pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia dalam Kongres Muhammadiyah di Bandung, akhir Juli 1965. Sebagai seorang visioner, Soekarno mengerti bahwa Indonesia membutuhkan nuklir, selain untuk senjata perlindungan diri juga untuk dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Sehingga tahun 1958, ia membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA) yang pengelolaannya dipercayakan pada G.A. Siwabessy, ahli radiologi Indonesia dengan latar pendidikan di London, Inggris.

Selain membuat blue print pengembangan nuklir nasional, LTA juga memberikan beasiswa bagi para pemuda untuk mempelajari nuklir di berbagai negara. Di tahun itu, Indonesia juga sudah menjajaki kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Pada 1964, LTA disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Seiring perubahan paradigma, pada 1997,  BATAN berubah menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memiliki unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Dengan bantuan Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia), Indonesia berhasil memiliki tiga reaktor nuklir. Reaktor pertama dibangun di Bandung pada 1965 dengan kapasitas 250 KW, kedua di Yogyakarta pada 1976 berkapasitas 100 KW, dan ketiga di Serpong, Tangerang bertenaga 30 MW pada 1987. Sayangnya, ketiga reaktor nuklir tersebut fungsinya hanya sebatas penelitian. Hanya reaktor di Serpong saja yang menghasilkan radioisotop untuk digunakan dalam dunia medis, yaitu untuk pengobatan kanker.

Beberapa hari sebelum kejadian Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebenarnya Indonesia dan Tiongkok sudah menyepakati kerjasama pembuatan bom atom. Berita ini langsung menggemparkan dunia internasional dan mendapat kecaman dari negara-negara Barat, terutama AS dan sekutunya. Namun peristiwa G30S yang berujung pada pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, membuat kerjasama tersebut tidak terlaksana hingga hari ini. Bila G30S tidak pernah terjadi, mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara pemilik bom atom?

Mengapa Terhambat? 

“Para produsen minyak menganggap tenaga nuklir sebagai rival mereka, karena dapat menurunkan tingkat keuntungan, sehingga mereka mengeluarkan begitu banyak informasi yang diputar balik mengenai tenaga nuklir.” ~ James Lovelock

Pada tahun 2009, ribuan warga Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah berunjuk rasa menentang rencana pembangunan PLTN di wilayah tersebut. Sebagian besar menolak karena takut tragedi Chernobyl di Rusia dan Fukushima, Jepang akan terjadi juga pada mereka. Aksi penolakan ini juga didukung oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti Walhi dan Greenpeace yang ikut menggelar demonstrasi di Jakarta.

Menurut Walhi maupun Greenpeace, nuklir bukanlah alternatif bagi persoalan energi dan lingkungan di Indonesia. Dalam situsnya, mereka mengatakan nuklir bukan merupakan sumber daya energi yang murah. Teknologi reaktor dan persediaan uranium yang tidak banyak, bahkan akan cepat menyusut seiring dengan peningkatan jumlah listrik tenaga nuklir. Apalagi, nuklir juga dapat habis karena ketersediaan uranium di bumi terbatas.

Di sisi lain, Kepala BATAN Prof. Dr. Ir. Djarot Sulistio Wisnusubroto yakin kalau PLTN mampu menjadi sumber tenaga listrik dengan intensitas energi yang tinggi dan sangat besar. Hanya dengan jumlah bahan bakar yang sedikit, PLTN mampu menyediakan tenaga listrik hingga satu gigawatt. Sehingga, ia yakin kalau kebutuhan listrik seluruh Indonesia akan dapat segera tercukupi dan target Indonesia Menyala 2025 akan tercapai melalui PLTN.

Membangun PLTN memang tidak murah, begitu juga dengan pembangkit listrik melalui energi baru terbarukan (EBT), namun Djarot yakin kalau hasil yang diraih PLTN akan jauh lebih besar, lebih efisien, dan tidak membutuhkan banyak tempat seperti pembangkit listrik lainnya. Di samping itu, nuklir memiliki sampah radiasi yang sedikit dan tergolong aman. Bahkan sistem pembuangan sampah radiasi yang ditemukan tenaga ahli Indonesia, telah digunakan di beberapa negara.

Dari segi uranium pun, BATAN menemukan bahwa Indonesia memiliki simpanan uranium yang cukup besar, yaitu sekitar 78 ribu ton yang tersebar di tanah air, beberapa diantaranya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Begitu pun dengan tenaga ahlinya, sejak LTA berdiri, Soekarno telah mengirim puluhan anak bangsa ke luar negeri untuk mempelajari nuklir. Begitu juga pada era BJ Habibie, Indonesia memiliki banyak pakar nuklir yang hebat-hebat.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi, MAM Oktaufik, tenaga ahli nuklir Indonesia telah terkenal di seluruh dunia. Bahkan Korsel menjadikan Indonesia sebagai tempat belajar nuklir sebelum membangun PLTN sendiri. Lalu mengapa hingga kini Indonesia sendiri malah belum punya? Pengamat Kelistrikan Indonesia Janto Dearmando, menyatakan dari dulu Indonesia sebenarnya sudah siap. Cuma sosialisasinya saja yang belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat sangat mudah terprovokasi dengan informasi yang salah.

Sebagai organisasi lingkungan, Walhi dan Greenpeace memang berafiliasi dengan lembaga internasional yang anti-nuklir. Sehingga keduanya begitu reaktif saat Indonesia akan membangun reaktor nuklir dan begitu gencar menggalang penolakan massa, namun tutup mulut saat pemerintah membangun PLTU Batubara dan Diesel yang efeknya jauh lebih mengotori lingkungan. Padahal, Janto melihat, kondisi geografis Indonesia memiliki potensi untuk memiliki PLTN.

Jumlah pulau kecil tak berpenghuni Indonesia sangat banyak, lokasinya pun cukup jauh dari pulau yang berpenduduk, sehingga ketakutan akan terjadinya kebocoran radiasi dapat ditangkal. Indonesia juga sudah merencanakan untuk membangun PLTN di pulau-pulau terluar Indonesia. Sebagai langkah awal, tahun ini pemerintah telah mengeluarkan izin bagi BATAN untuk membangun reaktor daya eksperimental (RDE) atau PLTN mini di Serpong dengan daya 3,3 MW listrik yang ditargetkan selesai pada 2022-2023.

Berbeda dengan kasus Semenanjung Muria dulu, kabar pembangunan PLTN mini ini tidak menimbulkan gelombang penolakan seperti beberapa tahun lalu. Menurut Djarot, survei tahunan BATAN menunjukkan kalau penerimaan masyarakat terhadap PLTN sudah semakin meningkat, yaitu mencapai 75 persen di tahun 2016. Sehingga pembangunan PLTN mini yang menarik perhatian investor Tiongkok dan Rusia  ini diharapkan dapat berjalan lancar. Yah, lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali. (R24)