PinterPolitik.com

“Semua gempa bumi dan bencana merupakan peringatan; terlalu banyak korupsi di dunia ini.” ~ Aristoteles

[dropcap]D[/dropcap]esakan untuk menaikkan status bencana akibat gempa bumi yang telah berguncang ribuan kali di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi bencana nasional, masih terus berdatangan. Tak hanya dari pihak yang berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi, tapi juga dari tokoh masyarakat dan juga DPRD NTB sendiri.

Meski begitu, Pemerintah telah menyatakan kalau status penanganan bencana Lombok tidak akan dinaikkan menjadi bencana nasional, karena pemerintah daerah NTB masih berjalan. Demi menghentikan desakan yang terus berdatangan, belakangan Jokowi pun mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait proses recovery Lombok.

Penerbitan Inpres ini tentu menimbulkan pertanyaan, sebab sebenarnya Pemerintah bisa saja langsung menaikkan status bencana tersebut menjadi bencana nasional. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kalau ada banyak alasan mengapa statusnya tak bisa dinaikkan. Salah satunya, adalah karena status itu akan menghambat pariwisata di Lombok.

Seperti yang telah diketahui, gempa yang terjadi telah memporak-porandakan nyaris seluruh sarana dan infrastruktur di wilayah tersebut, tercatat ratusan ribu warga kehilangan rumah dan juga usahanya. Bahkan kerugian material yang dialami, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai Rp 5,7 triliun.

Kerugian yang jumlahnya sangat besar inilah, menjadi salah satu alasan DPRD NTB meminta Pemerintah untuk mengambilalih penanganannya, sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB saja, jumlahnya hanya sekitar Rp 5,2 triliun. Sehingga dapat dikatakan, Pemda tak punya cukup dana untuk menanggulangi bencana tersebut.

Berbeda apabila status bencana dinaikkan menjadi bencana nasional, maka seluruh biaya rekonstruksi akan ditanggung oleh Pemerintah pusat. Sementara, walau Jokowi telah mengeluarkan Inpres terkait prioritas penanganan bencana di Lombok, namun Pemerintah hanya menyediakan Rp 3,3 triliun yang diambil dari dana darurat APBN.

Mengapa Jokowi Ragu?

“Badai Katrina tak dipertanyakan lagi adalah bencana alam terburuk sepanjang sejarah AS.” ~ Douglas Brinkley

Pernyataan penulis dan sejarawan AS, Brinkley di atas, pasti akan langsung disetujui oleh warga AS. Terutama masyarakat yang tinggal di wilayah New Orleans, lokasi terparah yang nyaris disapu bersih badai Katrina yang menerjang pada 2005. Bahkan setiap tahunnya, masyarakat AS tak pernah lupa untuk memperingatinya.

Tercatat sekitar 1.836 jiwa melayang dan kerugian mencapai US$ 15 miliar akibat bencana tersebut. Namun bukan data tersebut yang membuat Katrina menjadi bencana terburuk bagi sejarah AS, sebab pada 2017, saat Badai Harley menerjang, kerugian dan korban yang disebabkan jumlahnya tidak jauh berbeda.

Mitigasi bencana saat terjadi Badai Katrina lah yang membuatnya disebut lebih buruk dibanding Badai Harley, sebab presiden saat itu, yaitu George Bush, tidak tanggap akan kesulitan warga New Orleans yang mayoritas berkulit gelap. Sikap ragu-ragu Bush ini pula yang membuatnya diberi predikat sebagai salah satu presiden terburuk AS.

Sikap ragu-ragu Bush ini, juga terlihat dari sikap Jokowi terkait status bencana di Lombok. Bedanya, bila Bush tidak segera turun tangan menangani permasalahan, Jokowi langsung turun ke lapangan dan melihat sendiri kondisi masyarakat. Tapi, perhatian saja tentu tidak cukup, apalagi warga Lombok nyaris tak punya apa-apa lagi.

*POTENSI NASIONAL MASIH MAMPU MENGATASI BENCANA LOMBOK, TANPA HARUS MENYATAKAN BENCANA NASIONAL*

Polemik terkait banyak pihak yang menginginkan status bencana gempa Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional… https://t.co/pCldjaSghk

— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) August 20, 2018

Sikap Jokowi yang enggan meningkatkan status bencana, sebenarnya juga memiliki pertimbangan yang sama dengan presiden di negara-negara lainnya saat mengalami musibah besar. Umumnya, setiap Presiden tentu merasa sungkan dianggap lemah oleh masyarakat internasional dan dianggap tak mampu menangani permasalahannya sendiri.

Ketika suatu negara menetapkan sebuah kejadian sebagai bencana nasional, secara langsung juga akan diartikan sebagai ketidaksanggupan negara tersebut mengatasi permasalahannya, sehingga membuka bantuan berbagai organisasi internasional dari negara-negara lain. Bantuan asing ini sendiri tak bisa dibilang gratis, sebab tentu ada kepentingan lain di baliknya.

Belajar dari pengalaman bencana tsunami yang menerjang Aceh pada004  2lalu, bantuan asing yang masuk juga tidak benar-benar berbentuk sumbangan. Umumnya, uang yang dicairkan tetap berasal dari pemberian pinjaman yang dipercepat. Akibatnya, usai rekonstruksi bencana, negara pun semakin terbelit utang.

Di sisi lain, status bencana nasional juga akan menyebabkan wilayah NTB harus ditutup sementara dari wisatawan. Kondisi ini tentu tak hanya akan merugikan para pengusaha asing yang berinvestasi di NTB, tapi juga masyarakat Lombok sendiri karena pendapatan terbesar warga NTB berasal dari sektor pariwisata.

Status Nasional, Dilema Beban APBN

“Tak ada bencana tanpa hikmah dibaliknya, dan tak ada berkah yang tak mungkin menjadi bencana.” ~ Richard Bach

Ungkapan penulis dan penerbang AS di atas, bahwa di balik setiap berkah bisa jadi tersembunyi bencana yang menanti, mungkin dapat diibaratkan dengan Lombok saat ini. Sebagai salah satu wilayah destinasi wisata favorit kedua setelah Bali, Lombok ibarat madu yang mengundang wisatawan asing dan lokal menyemut ke sana.

Selain memiliki pesona laut yang menawan, Lombok juga dikenal dengan keberadaan wisata Gunung Rinjani yang diakui keindahannya hingga di seluruh dunia. Tak heran bila 46 persen pemasukan APBD NTB diraih dari sektor wisata saja, begitu juga dengan pemasukan masyarakat di Lombok, sebagian besar juga ditopang dari sektor ini.

Sehingga bisa dibayangkan, betapa besar kerugian yang dialami NTB saat gempa bumi terjadi ribuan kali dan menyebabkan nyaris semua wisatawan eksodus dari pulau tersebut. Bukan tanpa alasan bila DPRD NTB secara khusus meminta Presiden untuk menaikkan status bencana, sebab bila hanya mengandalkan dana dari provinsi semata, tentu tidak cukup.

Sementara dari sisi pemerintah, berdasarkan pernyataan Sekertaris Kabinet Pramono Anung, bila statusnya dinaikkan sebagai bencana nasional, yang rugi tak hanya Lombok tapi juga wilayah wisata di daerah lainnya. Padahal, pemerintah tengah membutuhkan masukan devisa dalam bentuk dollar AS guna menambah jumlah cadangan devisa negara.

Pemerintah Bangun Rumah Tahan Gempa Di Lombok: https://t.co/3lnBZFkx9I via @YouTube

— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) August 24, 2018

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, telah mencapai sekitar Rp 14.600 per dollar AS. Nilai ini sendiri, sebenarnya juga sudah dibantu dengan intervensi pasar dari Bank Indonesia, menggunakan cadangan devisa negara. Dengan jumlah cadangan devisa yang jumlahnya tertinggi dalam sejarah nasional, awalnya pelemahan rupiah yang terjadi ini tidaklah dianggap ancaman.

Namun pelemahan rupiah ini ternyata terus terjadi hingga berbulan-bulan, akibat The Fed yang terus menaikkan suku bunganya. Bahkan pada September nanti, institusi keuangan AS itu akan kembali menaikkan suku bunganya. Sehingga bisa dipastikan, rupiah akan kembali melemah dan cadangan devisa pun menjadi terus tergerus.

Dengan posisi APBN yang sejak awal sudah dalam kondisi defisit, ditambah semakin melemahnya nilai rupiah, tentu membuat keuangan pemerintah sebenarnya dalam kondisi memprihatinkan. Akibatnya, pemerintah pun sulit bila harus menanggung seluruh kerugian akibat bencana di Lombok, tanpa adanya bantuan masukan devisa tambahan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau keengganan pemerintah menaikkan status bencana Lombok sebenarnya sangat berkaitan dengan kondisi keuangan negara. Meski begitu, adanya Inpres diharapkan benar-benar dapat membantu dimulainya rekonstruksi. Karena sejatinya, itulah yang terpenting saat ini. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]uan Guru Bajang (TGB) berada dalam dilema. Ia dipusingkan dengan pilihan bersama rakyat NTB atau memilih bersama Jokowi supaya aman dari KPK? Eh maksudnya berjuang bersama KPK. Kata orang loh ya yang soal KPK itu. Eike sih nggak ngerti cuy.

Hmmm, susah memang menjadi tokoh politik yang terprediksi sebagai sosok pemimpin ideal di masa depan ini. TGB yang berhasil memimpin NTB selama dua periode memiliki prestasi yang membanggakan bagi masyarakat NTB maupun kalangan umat Islam.

Memang menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan TGB? Sepuluh tahun TGB bersama masyarakat NTB membangun kemesraan, harus runtuh karena ungkapan yang tidak lebih dari sepuluh menit. Gara-gara menyebut diri akan mendukung Jokowi, eh malah rencananya akan ditinggalkan sama masyarakat NTB.

Laut dapat diukur dalamnya, hati orang siapa yang tahu? Mungkinkah karena ketulusan hati jadinya TGB mendukung Jokowi? Atau ada surat pemeriksaan KPK yang siap dilayangkan ke TBG? Hmmm horor. Itu kata orang loh ya.

Nasi belum menjadi bubur kok, seperti apa yang dikatakan Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR) Rusdianto yang menghimbau masyarakat untuk tetap mendukung TGB, tetapi tidak menjadi tandem dengan rezim sekarang.

Aduh keras ya politik, mau didukung asal jangan pilih bersama rezim.

Mbok ya kalau TGB bagus kenapa gak tetap didukung saja ya gengs. Seharusnya dukungnya pada rezim pemerintahan yang berkausa dapat memudahkan masyarakat NTB untuk menyampaikan aspirasi.

Bisa dikatakan TGB memasuki jalur ekslusif tanpa harus membuat isu kontroversial yang akhirnya hanya menjadi angin lewat yang gak berfaedah dan buat gaduh sana sini saja hehehe.

Gini dong seharusnya seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik.

Katanya dukungan TGB pada Jokowi itu sepenuhnya adalah hak pribadi Pak TGB. Ia juga menyebutkan bahwa hal ini membuktikan keragaman berpendapat “punya rumah” atau mendapatkan tempat dan tidak dilarang di Partai Demokrat.

Gimana? Adem kan dibacanya?

Janganlah kita semua gemar membuat telinga masyarakat panas. Kalau bisa, berikan pandangan yang sekiranya bernilai positif dan pandangan yang dapat memicu rakyat untuk berpikir lebih positif lagi. Bagaimanapun dukungan tokoh harus bisa menjadi panutan untuk masyarakat.

Terlepas dari siapa yang akan memimpin negeri ini, pertimbangan kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi dari sandang, pangan, dan papan. Rakyat butuh kebijakan positif loh bukan sekedar pemimpin yang kharismatik. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]ali Kota Mataram, Ahyar Abduh memiliki kebiasaan yang sangat aneh, sebab ia termasuk pemimpin yang ‘senang’ melestarikan budaya kekerasan.

Lebih tepatnya, Walikota ini punya kebiasaan untuk ‘menghajar’ wajah, dada, dan leher para anggota Satpol PP pasca dilantik.

Tendangan kungfu dari Walikota Mataram ini, sepertinya telah menjadi hal yang biasa bagi anak buahnya. Hah? Masih tahan sih dengan budaya kekerasan yang dilakukan pemimpin seperti ini? Weleeeeh weleeeh.

Sayangnya, para anggota Satpol PP malah mengaku kalau ‘kebiasaan’ Walikota Mataram itu, bukan termasuk tindakan kekerasan. Hmmm, emangnya ga sakit ya kalau ditendang di wajah? Weleeeh weleeeh.

Ternyata ‘kebiasaan’ ini bukan hanya dilakukan oleh Walikotanya saja, tapi juga ikut dilakukan oleh Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana. Waduh mengerikan sekali, satu pemimpin doyan kekerasan aja udah parah, itu sampai dua segala?

Hanya ada satu kata, Lawan!

Sebenarnya, apa sih motivasi dari pasangan Walikota dan Wakilnya ini? Emang budaya kekerasan ini mendidik?

Dan bagaimana bila budaya kekerasan ini diikuti oleh pejabat atau staf di bawahnya? Bagaimana pula kalau budaya kekerasan ini lalu dicontoh dalam dunia pendidikan? Apa jadinya generasi muda di Mataram nantinya? Weleeeeeh weleeeeh.

Aksi wali kota Mataram mendadak viral dan bikin heboh >>>https://t.co/mx4kVgvyrC<<< tiba-tiba tendang dada dan… https://t.co/CnIfU4X8dx

— Tribun Bali (@Tribun_Bali) January 22, 2018

Tak habis pikir jadinya. Apa manfaatnya? Hanya menjadikan stafnya pelampiasan kekesalan dan samsak hidup? Betapa bengis dan mengerikannya.

Menendang wajah semaunya, menendang dada seenak jidatnya, weleeeeh weleeeh.

Bahkan, beberapa waktu silam Walikota ini sempat mempertunjukan bahwa dirinya kebal. Weeewwww, ga sekalian bikin pertunjukan debus aja? Wkwkwk.

Weleeeeh weleeeeh, sebenarnya dia itu Walikota atau jagoan sih, pake pamer dada kirinya yang ga mempan ditusuk keris. Hadeuhhhh, makin aneh aja dunia ini.

Perilaku Walikota dan Wakil Walikota Mataram ini kok ga mendapat teguran gitu sih dari Kemendagri? Atau memang budaya kekerasan ini dipersilahkan dalam penerapan kedisiplinan di Pemerintah Daerah?

Kemaren Kemendagri galak banget tuh sama Bupati Talaud, cuma karena bepergian ke luar negeri.

Lah ini, sudah nampak adanya kekerasan kepada stafnya, kok masih diem – diem aja. Apa mungkin takut kena tendang wajahnya juga ya? Weleeeeh weeeleeeeh. Ampun dah ah, wkwk. (Z19)