PinterPolitik.com

Setelah dianggap menjadi subjek pemantik batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia, Israel kembali menjadi sorotan di tanah air setelah aksi kekerasan di Masjid Al-Aqsa berujung “kutukan” resmi pemerintah. 

Namun, kutukan yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia atas kekerasan terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa Palestina pada hari Rabu 5 April lalu seolah tak akan berarti banyak. 

Bahkan, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan jika kutukan hingga menjadi batu layaknya kisah Malin Kundang pun akan percuma, saking pesimisnya ekspektasi dan riwayat “kutukan diplomatik” terhadap perubahan sikap Israel. 

Sedikit mengulas latar belakang kutukan itu, aparat keamanan Israel dikabarkan menyerang jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu, 5 April menjelang waktu fajar. 

Kekhawatiran serta kutukan pun tak hanya datang dari negara +62. Tercatat Malaysia, Turki, Kanada, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan brutal aparat keamanan Israel. 

Pemerintah Indonesia sendiri menilai aksi kekerasan tersebut menyakiti perasaan umat Muslim dunia di tengah khidmatnya ibadat Ramadan. Terlebih, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa akan memantik eskalasi konflik dan kekerasan. 

Kembali, seperti yang disampaikan sebelumnya, optimisme seolah sama sekali tak terlihat dari kutukan keras negara-negara hingga organisasi kerjasama multilateral terhadap Israel. 

Lalu, pertanyaan substansial yang akhirnya bertendensi klise kini kembali mengemuka, yakni mengapa kutukan keras berulang itu tak ampuh mengubah sikap keras Israel terhadap Palestina? 

Serta bagi Indonesia, peran seperti apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi konkret bagi perdamaian di wilayah tersebut, serta demi menghindari intrik turunan yang merugikan seperti pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 yang jamak dinilai karena penolakan delegasi Israel? 

Kutukan Diplomatik Sia-Sia? 

Sebagian masyarakat di tanah air kiranya tak asing dengan kecaman atau kutukan yang sering dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam merespons kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina. 

Bukan hanya Indonesia, kutukan serupa kerap datang dari negara-negara dengan latar belakang solidaritas Muslim maupun negara yang peduli dengan pelanggaran kemanusiaan. 

Namun, kecaman atau kutukan itu tampaknya sama sekali tak efektif untuk meredam agresivitas Israel terhadap Palestina, termasuk untuk mencegah kekerasan terulang di kemudian hari. 

Setidaknya terdapat tiga hal yang mendasari sia-sianya kutukan terhadap Israel selama ini. Pertama, tak lain karena kutukan diplomatik merupakan soft power yang paling lemah dalam hubungan antarnegara. 

Dalam studi hubungan internasional, kecaman atau kutukan dikenal sebagai condemnation, yang memang merupakan bagian dari kekuatan atau power sebuah negara dalam interaksinya dengan negara lain. 

Secara umum, kutukan merupakan pernyataan dari perwakilan negara, baik itu kepala negara, kementerian urusan luar negeri, maupun duta besar dalam menegaskan posisinya atas suatu masalah, konflik, hingga krisis. 

Vibeke Schou Tjalve and Michael C. Williams dalam Reviving the Rhetoric of Realism: Politics and Responsibility in Grand Strategy menjelaskan pernyataan kutukan atau condemnation sebagai bentuk shaming (mempermalukan) saat sebuah negara tak sepakat dengan langkah negara lainnya dalam suatu persoalan. 

Tjalve dan Williams menyebutnya sebagai retorika, baik dalam kerangka idealisme naif maupun yang signifikansinya murni terkait rasionalisasi atau penyamaran strategi besar yang ditentukan oleh banyak kepentingan. 

Sementara itu, Nadia Rojahn Martinsen dalam “We strongly condemn…”: Norwegian governments’ Foreign Policy Statements as Political Tool or Moral Stance? turut membedah makna dan efektivitas kutukan diplomatik dengan mengambil sampel Norwegia. 

Juga berangkat dari tendensi realis yang dikemukakan Tjalve dan Williams mengenai condemnation, Martinsen berkesimpulan bahwa Norwegia (dan banyak negara lainnya) tidak secara eksklusif mengutuk berdasarkan moral. 

Di balik sebuah kutukan atau condemnation, terdapat kalkulasi risiko, kepentingan nasional, status seeking atau tujuan impresi status/reputasi di mata internasional, sampai pemahaman atas efektivitas kutukan itu sendiri. 

Khusus mengenai efektivitas, sejumlah analis dan pakar hukum dan hubungan internasional menilai dampak dari kutukan diplomatik sangatlah rendah. 

Salah satunya yang dijelaskan oleh Emilie M. Hafner-Burton dalam Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem. 

Hafner-Burton menilai kutukan terutama yang terkait kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) sering kali diabaikan oleh negara yang dikutuk. Bahkan, efeknya sama sekali tidak ada. 

Dengan kata lain, kutukan diplomatik terhadap “pelanggaran” yang dilakukan negara lain dapat dikatakan tak selalu bermakna pernyataan moralitas, tetapi menjadi alat politik yang saling tumpang tindih dan ironisnya jamak tak berkontribusi apa pun secara konkret. 

Kedua, efektivitas kutukan yang minim juga berkaitan dengan relasi spesifik di bidang lain di antara negara yang mengutuk dengan yang dikutuk. 

Lalu, meski kutukan diplomatik tetap dianggap penting sebagai pernyataan sikap, pernyataan suatu negara belum tentu senada dengan rakyatnya. 

Selain itu, sisi gelap kutukan juga dapat bermakna dua hal yang saling bertolak belakang. Mengutip konsep dramaturgi dari Erving Goffman, apa yang dilakukan atau dikatakan negara terhadap negara lain di depan layar, kerap berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. 

Kebetulan, sikap banyak negara atas kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina menjadi sampel sempurna sisi gelap kutukan diplomatik itu. 

Turki, misalnya, yang kerap terlihat heroik membela Palestina dan mengutuk Israel namun nyatanya memiliki kerja sama perdagangan dan bisnis, termasuk bidang persenjataan yang begitu positif dengan Tel Aviv. 

Indonesia pun demikian. Walaupun tanpa hubungan diplomatik resmi, realitanya perdagangan Indonesia-Israel berjalan cukup pesat. 

Data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan setiap tahunnya nilai perdagangan Indonesia-Israel selalu menyentuh ratusan juta dollar. Tahun 2022 lalu, total perdagangan Indonesia dengan Israel bahkan mencapai US$185,6 juta (Rp2,8 triliun). 

Kerja sama “bawah tanah” pun masih terjalin hingga saat ini, seperti pelatihan militer dan intelijen Indonesia hingga impor komponen persenjataan dari Negeri Ben Gurion. 

Ketiga, tak bisa dipungkiri, lemahnya efektivitas kutukan diplomatik juga terkait dengan sokongan Amerika Serikat (AS) kepada Israel. 

Terlepas dari latar belakang dukungan yang dapat dibedah secara kontekstual maupun spekulatif, nyatanya AS – dengan hak vetonya – selalu menjadi tameng saat Israel ditekan Dewan Keamanan (DK) PBB maupun negara-negara lain. 

Mengenai kekerasan terbaru Israel, AS melalui juru bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri Vedant Patel menyatakan dukungan itu saat menyinggung serangan roket dari milisi Palestina ke Israel. 

Selain refleksi dari kemampuan militernya sendiri, backing dari pihak yang berstatus negara adidaya juga seolah membuat kepercayaan diri terlihat dari posisi politik Israel yang tetap teguh dalam pendiriannya meski menjadi langganan kutukan negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Di titik ini, perubahan sikap politik luar negeri signifikan dan aksi nyata mutakhir terhadap Israel kiranya dapat ditempuh, khususnya oleh Indonesia, dengan berkaca pada beberapa intrik merugikan yang terkait dengan negeri itu beberapa waktu terakhir. 

Menjadikan Israel Teman? 

Terdapat satu petikan pernyataan menarik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai Israel saat diwawancara secara eksklusif oleh Najwa Shihab dan ditayangkan di Youtube pada hari Selasa, 4 April lalu. 

Ganjar yang dianggap menjadi biang kerok pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 Indonesia akibat sikap penolakannya terhadap kehadiran Timnas Israel, menyinggung soal politik luar negeri Indonesia terhadap isu Israel-Palestina yang mungkin memang harus ditinjau ulang.  

“Atau jangan-jangan kita harus me-review politik luar negeri kita, mari kita duduk kalau begitu. Undang partai politik, tokoh bangsa, tokoh agama duduk bersama agar kemudian menjadi konsensus bangsa untuk menyikapi itu (Israel),” begitu ujar Ganjar. 

Nyatanya, sejak bersepakat bahwa Indonesia mendukung habis kemerdekaan Palestina sejak era Soekarno, kegamangan dan politik luar negeri yang seolah tak jujur terhadap Israel sering kali terlihat. Ihwal itu juga disiratkan Ganjar dan kemungkinan dirasakan bersama oleh sebagian pihak di Indonesia. 

Tak hanya dari impresi kesia-siaan di kutukan diplomatik, langkah konstruktif aspek lain untuk mendorong perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia pun turut tertahan akibat nihil relasi resmi. Padahal, sikap politik luar negeri yang revolusioner kiranya sudah harus diimplementasikan. 

Perubahan itu sendiri sebenarnya pernah digagas oleh oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagaimana dijelaskan Anthony Smith dalam Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?. 

Gus Dur bahkan berupaya mempraktikkannya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu Alwi Shihab, Indonesia berupaya melobi kepentingan Palestina dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sayangnya, langkah progresif itu harus kandas saat Gus Dur lengser. 

Pun, Niruban Balachandran dalam In defense of Istibsyaroh menyebut politik luar negeri Indonesia memang membutuhkan dialog yang jujur dan terbuka. Utamanya tentang evaluasi dan perubahan konkret mengenai peran Indonesia pada isu Israel dan Palestina. 

Normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi kiranya dapat menjadi langkah revolusioner awal. Setidaknya, mereka yang pro gagasan ini melihat Indonesia bisa memiliki daya tawar dan peran lebih aktif dalam relasi Israel yang berkaitan dengan Palestina. 

Kendati demikian, perjalanan tampaknya masih sangat panjang agar langkah itu bisa terwujud. Tentu, butuh keputusan bersama yang bijaksana untuk merespons isu Israel-Palestina ke depannya agar hal merugikan seperti batalnya status tuan rumah Piala Dunia U20 tidak terulang kembali. (J61) 

PinterPolitik.com 

Arab Saudi dan Iran adalah dua negara yang terlibat perselisihan panjang. Permusuhan kedua negara selama bertahun–tahun membuat kawasan Teluk dan Timur Tengah kerap memanas. 

Namun, kabar baik datang setelah Tiongkok hadir menengahi keduanya. Ya, perselisihan tersebut “harus berakhir” saat kedua negara sepakat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatiknya setelah terputus dalam 6 tahun terakhir.  

Kesepakatan keduanya ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani dan Penasehat Keamanan Arab Saudi Musaad bin Mohammed Al Aiban. 

Penandatanganan perjanjian itu sendiri disaksikan langsung oleh Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) sekaligus Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Pusat Tiongkok Wang Yi Wang Yi sebagai pihak mediator.  

Menariknya, Pengumuman perdamaian Arab Saudi dan Iran disampaikan setelah diadakan pertemuan rahasia di Beijing selama empat hari. Isi kesepakatan tersebut juga termasuk pengakuan kedaulatan dan non–intervensi urusan kedua negara.  

Dalam sebuah kesempatan pasca mediasi, Wang Yi menyebut kesepakatan ini adalah kemenangan dialog dan perdamaian dunia. 

Satu hal lain yang juga menarik, Arab Saudi telah mengabarkan perdamaian ini kepada Amerika Serikat (AS).  

Negeri Paman Sam, via juru bicara (Jubir) Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan negaranya akan mendukung perdamaian untuk mengakhiri perang di Yaman, sekaligus meredakan ketegangan di Timur Tengah.  

Namun, terdapat dua pertanyaan mendasar atas langkah Tiongkok untuk menjadi perantara hubungan Arab Saudi–Iran. Pertama, mengapa Saudi dan Iran berkenan untuk mempebaiki hubungan? Kedua, mengapa Tiongkok tampak begitu aktif dalam politik luar negeri, termasuk menjadi penengah Saudi-Iran, belakangan ini? 

Saudi Adalah Kunci?  

Jika ditelisik lebih dalam, pihak kunci dalam tercapainya kesepakatan damai yang dimediasi oleh Tiongkok itu kiaranya adalah Arab Saudi.  

Sikap Arab Saudi dalam memperbaiki hubungan dengan Iran sendiri pun tampaknya merupakan keputusan yang pragmatis.  

Secara teoretis, sikap tersebut dapat ditelaah dari perspektif filsafat pragmatisme, yakni pandangan mengenai indikator kebenaran apabila sesuatu memiliki manfaat bagi kehidupan nyata, sehingga dalam hal ini kebenaran bersifat relatif. Maka dari itu, aktor politik pragmatisme cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. 

Mengacu pada konteks Arab Saudi-Iran, perdamaian kedua negara ini sebenarnya tampak ganjil sejak awal. Selama ini mereka seakan terperangkap dalam security dilemma (dilema keamanan) di kawasan Timur Tengah.  

Israel, misalnya, yang berharap akan melakukan normalisasi dengan Arab Saudi. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memandang ini akan menjadi pencapaian terbesar untuk membentuk aliansi regional melawan Iran.  

Namun, setelah memperoleh informasi pada hari Jumat bahwa musuh utama Israel, Iran, dan calon sahabat Israel, Arab Saudi berdamai, hal ini membuat Netanyahu menyalahkan pemerintah sebelumnya, yang dipimpin oleh Naftali Bennett dan Yair Lapid.  

Yair Lapid menyampaikan bahwa Netanyahu telah mengabaikan situasi Timur Tengah, sehingga melewatkan kesempatan untuk mernomalisasi hubungan dengan Arab Saudi.     

Di titik ini, perdamaian bersama Iran kemungkinan berangkat dari perspektif Arab Saudi yang mulai sadar bahwa relasi dengan Barat dan sekutunya tidak terlalu memberikan keuntungan bagi kepentingan politik dan ekonominya. 

Hal itu membuat Arab Saudi harus mencari balance (keseimbangan) daya tawar kepentingannya terhadap Barat, yaitu dengan menjalin relasi pragmatis bersama Iran, plus melalui perantara Tiongkok.  

Terlebih, Iran dan Tiongkok merupakan antitesis Barat. Gunawan Hadi dalam tulisannya Politik Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Republik Revolusi Islam Iran dalam Isu Energi, melihat bahwa Tiongkok dan Iran memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya memiliki persamaan prinsip.  

Pertama, kedua negara merupakan sesama negara revolusi. Kedua, sesama negara kekuatan di regional masing-masing. Ketiga, memiliki musuh bersama yaitu AS.  

Selain Arab Saudi, peran Tiongkok perlu menjadi sorotan, itu dikarenakan Arab Saudi dan Iran sebenarnya sudah menjalani dialog sejak 2021, tanpa mediasi Tiongkok pun seharusnya kedua negara bisa-bisa saja menjalin perbaikan relasi.  

Peran politik luar negeri Tiongkok yang lebih aktif pun seolah menjadi “anomali” tersendiri mengingat sebelumnya, Beijing tiba-tiba mengeluarkan 12 poin pernyataan tentang Perang Rusia-Ukraina. Tidak hanya itu, Tiongkok juga perlahan mendekati negara-negara bekas Uni Soviet. 

Lantas, mengapa Tiongkok begitu aktif dalam substansi politik luar negeri prominen? Serta, apa maknanya?  

Visi Baru Xi Jinping? 

Satu probabilitas yang mengemuka di balik rekonsiliasi Arab Saudi-Iran kiarnya merupakan salah satu tujuan diplomasi Xi Jinping di hari pelantikannya sebagai Presiden Tiongkok periode ketiga.  

Setelah era pemimpin karismatik Tiongkok seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping, saat ini Xi Jinping kerap disebut sebagai pemimpin Tiongkok paling kuat dan berpengaruh di tingkat global.  

Belakangan, salah satu kekuatan globalnya itu seolah tecermin pada keberhasilan Tiongkok mendamaikan Arab Saudi-Iran. Tak hanya mendamaikan, Tiongkok juga seakan menjadi “penjamin” keberhasilan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara di tataran praktik, yakni membuka kembali kedutaan besar masing-masing negara.  

Tidak hanya Arab Saudi-Iran saja, Tiongkok juga nampaknya semakin aktif dalam panggung internasional, seperti mendekati negara-negara bekas Uni Soviet, dan juga dikabarkan akan menjadi penengah dalam perang Rusia-Ukraina. 

Strategi ini tampaknya merupakan penyesuaian ulang kebijakan luar negeri Tiongkok yang lebih luas menuju peran global yang lebih proaktif.  

Apalagi dalam menghadapi persaingan Barat, Tiongkok tampaknya semakin gencar untuk merangkul sebanyak mungkin impresi antitesis Barat, dan bersiap untuk menjadi penantang hegemoni AS.  

Mohammad Anthoni melalui tulisannya Menjaga Keseimbangan di Antara Hegemoni AS – China menyampaikan bahwa Tiongkok berkembang pesat dari yang awalnya negara terbelakang kemudian menjadi negara yang terdepan dalam urusan – urusan global.  

Kemungkinan besar Tiongkok nantinya juga akan mencetak sejarah sebagai ekonomi terbesar, mengancam dan bukan tidak mungkin menyingkirkan AS, hegemoni AS di dunia secara umum dan kawasan Timur Tengah, serta Asia Pasifik.   

Sebagai penutup, dua kesimpulan tampaknya dapat ditarik dari normalisasi hubungan Arab Saudi-Iran yang ditengahi oleh Tiongkok. 

Pertama, dengan probabilitas kesadaran Arab Saudi bahwa relasi dengan Barat kurang membawa keuntungan, maka inilah momen Arab Saudi untuk berdamai dengan Iran dengan perantara Tiongkok meski didalamnya ada security dilemma (dilema keamanan) 

Kedua, peran aktif Tiongkok tampaknya merupakan visi baru Presiden Xi Jinping untuk memainkan peran dan eksistensi dalam perdamaian global sekaligus menjadi penantang hegemoni Barat. 

Kendati demikian, penjelasan diatas masih sebatas interpretasi semata. Bagaimanapun, akan cukup menarik kiranya untuk menantikan respon AS terhadap normalisasi Arab Saudi-Iran terlebih dengan peran Tiongkok di dalamnya. (R86) 

PinterPolitik.com

Pelukan hangat diberikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Ibrahim Shtayyeh di sela-sela pertemuan keduanya di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada hari Rabu, 26 Oktober pekan lalu.

Gestur itu tampak menjadi satu momen paling istimewa yang terdokumentasikan lensa kamera dalam agenda resmi membahas perkembangan situasi global dan komitmen Indonesia mendukung Palestina.

Prabowo juga menjabarkan beberapa bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah serta masyarakat Indonesia berupa pembangunan rumah sakit, baik di Tepi Barat maupun Gaza, menjadi bentuk support negara +62.

Tak hanya itu, Menhan Prabowo juga menjamin disediakannya beasiswa bagi anak-anak Palestina di Universitas Pertahanan (Unhan) RI binaan kementeriannya untuk menimba ilmu kedokteran, farmasi, matematika, fisika, biologi, informatika, hingga teknik.

Ditawarkan pula beasiswa di tingkat pendidikan menengah atas berasrama (boarding school) serta sekolah-sekolah militer lainnya untuk anak-anak muda Palestina.

Beasiswa itu disebut mantan Danjen Kopassus itu sebagai bentuk konkret keberpihakan Indonesia kepada rakyat Palestina.

“Hati kami bersamamu, doa kami bersamamu. Kami berdoa untuk rakyat Palestina,” begitu untaian kata Prabowo menghiasi keintiman perjumpaan keduanya.

Sementara itu, PM Shtayyeh menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sambutan dalam kunjungan kenegaraannya. Dia pun menguak pertemuan delegasi Palestina dari sektor swasta yang juga melaksanakan pertemuan dengan pihak Indonesia.

Menariknya, Prabowo merupakan satu-satunya menteri yang ditemui PM Shtayyeh dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia setelah bertemu Presiden Joko Widodo pada Senin pekan yang sama.

Terlepas dari apakah PM Shtayyeh diundang atau memang sejak awal diagendakan bertemu Menhan Prabowo, timbul satu pertanyaan.

Mengapa Prabowo memberikan gestur kedekatan yang begitu istimewa kepada sang PM Palestina? Mungkinkah ada kaitannya dengan rencana Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang santer terdengar di awal tahun ini?

Strategi Bangun Trust?

Setiap manuver diplomatik kemungkinan memang memiliki makna tersirat. Tidak hanya dalam konteks relasi baik antarnegara, tetapi juga probabilitas membangun pondasi arah politik luar negeri dua tiga langkah ke depan.

Itu juga yang kiranya dilakukan Menhan Prabowo di balik gestur istimewa yang diberikannya kepada PM Palestina.

Secara teoretis, apa yang dilakukan Prabowo tampaknya mengadopsi pendekatan psychosocial development yang dikemukakan oleh psikoalanis Jerman-Amerika Erik Homburger Erikson.

Dipengaruhi pemikiran neurologis sekaligus psikoanalis Austria Sigmund Freud, Erikson terkenal dengan teorinya, yakni Erikson’s Stages of Development.

Di tahapan pertama analisisnya, konstruksi kepercayaan menjadi ihwal esensial dalam pengembangan perspektif individu lain dalam sebuah interaksi yang begitu dinamis. Menanamkan pengalaman psikososial seperti afeksi, rasa aman, dan konsistensi respons baik penting untuk membangun kepercayaan (trust).

Dengan lebih menekankan kepada support langsung pada pengembangan pendidikan pemuda (usia berkembang) Palestina, Menhan Prabowo agaknya ingin menanamkan kepercayaan itu pula.

Kata kunci “anak” maupun “pemuda” Palestina menjadi esensial, mengingat teori Erikson menekankan pada upaya menginfiltrasi trust kepada kelompok usia tersebut sehingga membentuk karakter dan perspektifnya terhadap aktor lain.

Dalam konteks ini, gestur Menhan Prabowo kiranya tidak datang dari ruang kosong. Jika ditelaah lebih dalam, bukan tidak mungkin ada esensi yang ingin dicapai oleh Prabowo di balik pemberian support itu.

Ya, ketika sampai di titik analisis ini, ruang interpretasi menjadi terbuka untuk menafsirkan maksud Menhan Prabowo.

Satu yang kiranya menarik adalah kemungkinan untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah dan rakyat, serta secara khusus pemuda Palestina atas probabilitas-probabilitas kebijakan luar negeri Indonesia di kemudian hari yang terkait dengan relasi kedua negara.

Dalam beberapa waktu terakhir, “seteru” abadi Palestina, yaitu Israel gencar melakukan restorasi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Tercatat ada Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, Maroko, Yordania, hingga Mesir yang telah berbaikan secara diplomatik dengan Israel.

Perspektif politik Palestina, baik pemerintah maupun rakyatnya, menjadi penting terhadap negara yang melakukan restorasi relasi dengan Israel. Itu dikarenakan, resistensi kecil agaknya dapat memengaruhi politik domestik negara-negara yang berbaikan dengan negeri Medinat Yisrael.

Dalam konteks Indonesia, simbiosis dengan Israel selama ini tercatat cukup jamak dalam beberapa bidang kerja sama. Pertahanan pun menjadi salah satu yang mungkin menjadi perhatian Prabowo mengingat Indonesia kerap membutuhkan elemen-elemen alutsista dari Israel.

Tak hanya itu, Israel merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS) yang mana selama ini gencar mempromosikan pengembalian hubungan diplomatik negara Muslim dengan Israel.

Dengan restorasi hubungan dengan Israel, relasi negara manapun dengan negeri Paman Sam kerap disebut menjadi “lebih lancar”.

Kembali dalam konteks pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo juga diketahui cukup gencar berupaya keras memodernisasi alutsista dengan produk asal AS. Maka dari itu, benang merah di antara upaya pendekatan baik untuk merengkuh kepercayaan Palestina, relasi dengan Israel plus AS kiranya mulai terlihat.

Dengan menanamkan kepercayaan berupa konsistensi support terhadap Palestina, Menhan Prabowo kiranya juga ingin pemerintah dan rakyat Palestina menerima pertimbangan komprehensif di kemudian hari dari pemerintah Indonesia saat peluang restorasi diplomatik Israel terwujud secara konkret.

Selain itu, terdapat satu kemungkinan menarik lain yang kiranya menjadi pertimbangan Prabowo di balik korelasi antara gestur spesial terhadap Palestina serta kemungkinan restorasi hubungan dengan Israel. Apakah itu?

Strategi Politik 2024?

Dalam dimensi politik, jika benar manuver Prabowo terhadap Palestina memiliki hubungan integral dengan probabilitas membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel, spekulasi mengenai kepentingan politik di 2024 kiranya juga memiliki relevansi.

Pada awal tahun ini, media Jerusalem Post sempat membeberkan laporan yang menyebut bahwa Prabowo adalah sosok vital yang mendorong normalisasi hubungan Jakarta-Tel Aviv.

Serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan terakhir di 2021 menunjukkan relasi Indonesia dan Israel kian berkembang ke arah yang positif.

Pada bulan November 2021, misalnya, Menhan Prabowo dikabarkan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata dalam acara konferensi internasional di Manama, Bahrain.

Panglima ke-22 Kostrad itu juga disebut-sebut melakukan pembicaraan dengan kuasa usaha Israel di Bahrain Itay Tagner dalam kesempatan yang sama.

Dalam laporan Jerusalem Post, Prabowo dikatakan mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada larangan baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel ketika itu demi kepentingan nasional.

Di akhir laporan itu, upaya normalisasi disebut sekaligus untuk mencari dukungan AS jelang kontestasi elektoral 2024 saat dirinya akan kembali berkompetisi meraih RI-1.

Seperti banyak pemimpin negara mayoritas Muslim lain yang mengincar hubungan dengan Israel, Prabowo dikatakan memandang Tel Aviv sebagai “penghubung” dalam perjalanan menjalin hubungan yang lebih baik dengan AS.

Akan tetapi, juru bicara (Jubir) Menhan Prabowo, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak telah membantah laporan tersebut.

Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, jika benar demikian manuver Prabowo, itu agaknya bukanlah sesuatu yang keliru. Terlebih jika berbicara kepentingan nasional yang esensial, di luar intensi yang bersifat politis.

Bantahan Dahnil memang dapat dimaklumi mengingat resistensi kelompok Islam konservatif di Indonesia terhadap Israel cukup tinggi selama ini. Ihwal yang terkadang memengaruhi sentimen politik miring terhadap aktor manapun yang mendukung relasi dengan Israel.

Padahal, langkah dan gestur Prabowo memiliki nilai yang lebih berharga sebagai modernisasi paradigma politik domestik dan luar negeri Indonesia. Sekali lagi, demi kepentingan nasional Indonesia plus upaya mencari jalan keluar bagi rakyat Palestina agar perseteruan dengan Israel tak terus berlanjut.

Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahkan berupaya mempraktikkannya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu Alwi Shihab, Indonesia berupaya melobi kepentingan Palestina dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel meski harus kandas saat Gus Dur lengser.

Dalam publikasi berjudul In defense of Istibsyaroh, Niruban Balachandran menyebut Indonesia memang membutuhkan politik luar negeri yang jujur dan terbuka tentang peran dan efektivitas Indonesia dalam isu Israel-Palestina.

Oleh karena itu, manuver Menhan Prabowo dalam menanamkan trust terhadap Palestina yang kemungkinan demi meraih respons positif saat Indonesia membuka hubungan dengan Israel kiranya patut diapresiasi.

Namun demikian, penjabaran di atas tentu masih sebatas analisis semata. Yang jelas, restorasi hubungan diplomatik dengan negara manapun untuk mencapai kepentingan baik bersama kiranya memang patut dikedepankan Indonesia secara terbuka. (J61)