PinterPolitik.com

“You fu**ing with my emotions. The f**k is all this noise about?” – Tyler, The Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi ingin menciptakan gebrakan-gebrakan baru dalam bekerja. Beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan wajah-wajah para Staf Khusus Kepresidenan yang muda dan baru.

Sambil melakukan pengumuman, Jokowi dan sosok-sosok muda tersebut duduk di beanbag-nya masing-masing. Satu per satu figur-figur milenial itu diperkenalkan oleh presiden kepada para awak media.

Beberapa minggu setelah diangkat, para stafsus milenial mulai tampak bekerja. Pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan rapat guna membuat inovasi dan program tertentu, khususnya dalam hal penanaman dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila.

Assalamualaikum dan salam sejahtera utk kita https://t.co/WV0erriWQC pertama-tama memohon maaf atas kesalah pahaman yg muncul krn salah satu cuitan sy yg menggunakan kata yg menimbulkan multitafsir, yaitu kata: "Kubu"…. https://t.co/UztEEunXkM

— Billy Mambrasar (@kitongbisa) December 1, 2019

Mungkin, saking girangnya bekerja, beberapa stafsus milenial ini melakukan update di media sosial. Belva Devara – pendiri dan CEO Ruangguru – misalnya, mendedikasikan progres kerjanya dalam sebuah utasan yang panjang di akun Twitternya.

Selain Belva, Gracia Billy Mambrasar – pendiri Yayasan Kitong Bisa – juga tampak sangat bersemangat. Stafsus milenial yang berasal dari Papua ini turut mencuitkan aktivitasnya.

Mungkin, sebagai stafsus milenial, Belva dan Billy ingin menyampaikan bahwa mereka juga bekerja untuk masyarakat di tengah-tengah polemik fungsi dan gaji stafsus milenial yang terbilang cukup besar. Cuitan mereka bisa jadi penting dengan karakteristik ekspresi diri yang memang banyak ditemukan di generasi milenial.

Namun, ekspresi diri melalui cuitan ini tampaknya kini menimbulkan polemik. Cuitan Billy misalnya, dianggap memecah-belah dengan frase-frase seperti “kubu sebelah”.

Sontak, banyak pihak lain akhirnya mempermasalahkan fungsi stafsus milenial Jokowi. Di Twitter misalnya, dengan adanya narasi yang memecah-belah dalam cuitan Billy, para warganet mempertanyakan para stafsus milenial dan meramaikan tagar #StafsusRasaBuzzeRp.

Merespons hal tersebut, Billy akhirnya meminta maaf atas cuitannya. Beberapa pihak – termasuk Jokowi – juga telah memaklumi tindakan Billy yang dianggap masih anak muda.

Namun, terlepas dari itu, gambaran apa yang terefleksikan oleh fenomena cuitan Billy ini di balik pemerintah? Apa dampak lanjutannnya pada masyarakat?

Salah Ucap?

Apa yang dilakukan Billy melalui cuitan-cuitannya bisa jadi merupakan bentuk komunikasi pemerintah pada publik. Meski begitu, cuitan tersebut bisa saja malah menjadi noise (kebisingan) yang dapat mengganggu komunikasi.

John Velentzas dan Georgia Broni dari Yunani dalam tulisan mereka yang berjudul Communication Cycle menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan untuk menyalurkan informasi melalui pertukaran pemikiran, pesan, atau informasi itu sendiri via lisan, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku. Dalam siklus komunikasi, terdapat tiga komponen, yakni pengirim pesan, pesan itu sendiri, dan penerima pesan.

Dalam siklus komunikasi, pengirim pesan akan melalukan proses encoding terhadap pesan yang disalurkannya. Di sisi lain, penerima pesan akan melalukan decoding terhadap pesan yang didapatkannya.

Salah satu bentuk hambatan dalam komunikasi adalah noise (kebisingan). Hambatan semacam ini dapat mendistorsi atau memengaruhi makna inti pesan yang disampaikan.
Share on X

Cuitan Billy beberapa waktu lalu dapat tergolong dalam komunikasi eksternal – yakni ditujukan pada pihak di luar organisasi atau institusinya. Velentzas dan Broni menjelaskan bahwa komunikasi semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti internet dan media sosial.

Namun, dalam siklus komunikasi, tantangan dan hambatan biasanya juga menyertai. Radhika Kapur dari University of Delhi dalam tulisannya yang berjudul Barriers to Effective Communication menjelaskan bahwa hambatan akan selalu mengikuti proses komunikasi, terlepas sebaik apa sistem komunikasi yang dimiliki.

Salah satu bentuk hambatan dalam komunikasi adalah noise (kebisingan). Hambatan semacam ini dapat mendistorsi atau memengaruhi makna inti pesan yang disampaikan. Kebisingan dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni kebisingan fisik (physical noise) dan kebisingan psikologis (psychological noise).

Jika kebisingan fisik dapat dihasilkan oleh suara-suara seperti orang-orang lain yang tengah berbicara, musik, mesin kendaraan bermotor, dan lain-lain, kebisingan psikologis lebih dihasilkan oleh pengirim pesan (atau encoder) itu sendiri. Valentzas dan Broni menjelaskan bahwa kebisingan psikologis berasal dari gagasan-gagasan yang didasarkan pada prasangka.

Stereotip, bias, dan asumsi biasanya akan menimbulkan kebisingan komunikasi dalam bentuk psikologis. Akibatnya, perhatian penerima pesan akan teralihkan pada kebisingan ini daripada kepada pesan utamanya.

Kebisingan yang tercipta dari cuitan Billy ini bisa jadi disebabkan oleh adanya kesalahan ucapan – biasa disebut sebagai infelicitous talk. Ian Hutchby dari University of Leicester dalam tulisannya yang berjudul Infelicitous Talk menjelaskan bahwa ucapan-ucapan seperti dapat dipahami sebagai ucapan yang diungkapkan oleh politisi atau pejabat dalam ruang publik (public sphere) yang dianggap salah dan keliru.

Kesalahan ucapan seperti itu biasanya akan dianggap sebagai hal yang problematis bagi publik dan media. Melalu berbagai medium, ucapan itu akan disebarkan dan diinterpretasikan sehingga menimbulkan kontroversi di publik.

Lantas, apa dampak kebisingan ini terhadap dinamika diskursus politik? Bagaimana kebisingan politik terbentuk?

Kebisingan Politik

Dalam politik, kebisingan komunikasi ini juga sering kali terjadi. Bisa jadi, kebisingan politik sebenarnya juga tidak diinginkan oleh masyarakat.

Justin Patch dalam tulisannya yang berjudul The Art of Noise – dengan membandingkan dengan produksi suara yang dibangun dalam musik-musik orkestra – menjelaskan bahwa kebisingan politik terbangun dalam opini publik dari retorika-retorika politik. Sensasi-sensasi politik seperti kebisingan, retorika, dan emosi dapat berdampak pada masyarakat – seperti dengan mengubah persepsi mereka, pemaknaan (reception), hingga hubungan sosial di antara mereka.

View this post on Instagram

Cuitan stafsus Gracia Billy Mambrasar timbulkan polemik.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 2, 2019 at 4:30am PST

Apa yang dijelaskan oleh Patch ini bisa jadi turut menggambarkan kebisingan yang berasal dari kesalahan ucap dalam cuitan Billy. Apalagi, Billy bukanlah satu-satunya pejabat atau politisi yang melakukan infelicitous talk.

Ali Mochtar Ngabalin – Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden – misalnya, dianggap kerap melontarkan pernyataan yang dianggap blunder. Pakar komunikasi Ade Armando pernah menyebutkan bahwa tudingan Ngabalin yang menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar merupakan pernyataan yang dapat merugikan Presiden Jokowi – karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil.

Selain Ngabalin, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga dinilai kerap melontarkan pernyataan blunder. Mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa bulan lalu di Riau misalnya, Moeldoko malah meminta masyarakat untuk bersabar atas musibah yang terjadi.

Kesalahan-kesalahan ucap oleh pejabat-pejabat pemerintah seperti ini bukan tidak mungkin turut berkontribusi pada kebisingan politik di masyarakat. Mengacu pada penjelasan Patch, retorika-retorika semacam ini juga membangun kebisingan.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap diskursus politik di masyarakat?

Seperti kebisingan fisik yang sempat disebutkan sebelumnya, kebisingan politik yang terakumulasi bisa saja menumpuk menjadi polusi suara (noise pollution) – istilah yang digunakan untuk menggambarkan dampak buruk kebisingan terhadap kesehatan – di masyarakat.

Boleh jadi, polusi suara yang berasal dari kebisingan politik dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Pasalnya, dalam psikologi, kebisingan kerap diasosiasikan dengan kemarahan, ketegangan, kegugupan, dan kegelisahan.

Di sisi lain, polusi semacam ini boleh jadi terjadi karena adanya distorsi fokus masyarakat pada diskursus politik yang ada. Patch dalam tulisannya menjelaskan bahwa, sebesar atau sekecil apapun kebisingan yang ada, kebisingan selalu bertentangan dengan kejelasan (clarity).

Mungkin, seperti yang dijelaskan oleh Edward Antonio Rogers – pendiri konsultan komunikasi BGR Group – dalam tulisan opininya di Washington Post, kebisingan politik merupakan hal yang memang kerap mewarnai demokrasi di masa kini, seperti di Amerika Serikat (AS). Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah bertahan dan tidak membiarkan kebisingan politik mengaburkan isu dan fokus utama dalam diskursus politik.

Namun, bukan tidak mungkin dampak kebisingan politik ini akan tetap terasa ke depannya. Seperti lirik rapper Tyler, The Creator di awal tulisan, makna dari kebisingan akan membuat emosi masyarakat terbawa, entah disengaja atau tidak disengaja. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]A[/dropcap]ksi Bela Rohingya pekan lalu membuka mata banyak orang. Tidak hanya dari jumlah massa yang turun, tetapi juga tokoh yang bergabung. Sejumlah tokoh dengan nama mentereng turut hadir dalam aksi yang digalang oleh kelompok Muslim tersebut.

Tidak hanya ikut bersimpati terhadap kasus Rohingya, tokoh-tokoh tersebut juga menggunakan momen tersebut untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Nama-nama seperti Prabowo Subianto atau Amien Rais yang semula bersembunyi kini turun gunung mengkritik pemerintah melalui isu Rohingya.

Nyaris semua pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi bersuara lantang terkait dengan Rohingya. Apakah ini hanya bising biasa ataukah sebuah sinyal tantangan?

Bantuan Pemerintah untuk Rohingya

Pemerintahan Jokowi berada dalam posisi yang serba salah. Saat pertama kali meletus kontak senjata antara militer Myanmar dan kelompok Rohingya Agustus lalu, banyak pihak meminta pemerintah bergerak cepat. Indonesia dianggap memiliki posisi strategis di ASEAN sehingga dapat membantu etnis di negara bagian Rakhine tersebut. Indonesia juga dianggap memiliki tanggung jawab moral menjaga perdamaian dunia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut direspons oleh pemerintah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk membahas isu ini bersama pemerintah Myanmar. Upaya negosiasi dilakukan pemerintah agar pemerintah Myanmar mau menurunkan aktivitas militernya kepada etnis Rohingya. Selain melakukan upaya yang bersifat diplomatik, bantuan lain juga dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan kelompok etnis tersebut.

Meski telah berupaya menjawab kritik, langkah pemerintah memberikan bantuan tetap menuai kritik. Berbagai kalangan menilai apa yang dilakukan belum maksimal. Ada yang menyebut bahwa pemerintah seharusnya menerjunkan prajurit untuk membantu menyelesaikan konflik. Beberapa yang lain menyebut pemberian bantuan tersebut tidak lain hanya upaya pencitraan.

Bising (Noise) Soal Rohingya

Media sosial telah dibuat ramai terlebih dahulu melalui isu Rohingya ini. Krisis di negara bagian Rakhine ini dilihat warganet sebagai konflik memilukan yang memerlukan bantuan segera. Warganet mengritik pemerintah yang dianggap tidak cukup responsif dalam isu ini. Kritik terhadap pemerintah dilontarkan juga terkait keputusan presiden yang mengutus Menlu alih-alih terjun langsung ke Myanmar.

Isu Rohingya juga seolah menjadi isu yang strategis bagi para politisi. Banyak politisi dari kalangan oposisi pemerintah menggunakan isu etnis asal Arakan ini sebagai bahan bakar kritik terhadap pemerintah. Nama seperti Fahri Hamzah mengritik Presiden Jokowi menggunakan isu ini. Ia menuliskan surat terbuka di akun twitter-nya untuk mengritik pemerintah. Hal serupa dilakukan oleh politisi Gerindra Fadli Zon. Ia menilai bantuan pemerintah tidak cukup maksimal dan seharusnya menjadi terdepan dalam membantu Rohingya.

Kritik tersebut mencapai puncaknya pada Aksi Bela Rohinya. Aksi yang dimotori oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ormas-ormas Islam tersebut memberikan panggung bagi kritikus pemerintah. Nama-nama besar turun gelanggang dan berorasi sembari menuding pemerintah lemah dalam krisis kemanusiaan di tanah Arakan.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk mengirimkan bantuan ke tanah Rakhine saat ini tidak tepat. Langkah tersebut tidak lain hanya merupakan pencitraan pemerintahan saat ini. Ia menambahkan langkah yang seharusnya diambil adalah dengan membuat Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia.

Eks Danjen Kopassus itu menilai bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah tersebut kerap tidak nampak. Bantuan tersebut dituding seringkali tidak tiba di tujuan. Ucapan tersebut diungkapkan Prabowo untuk meredam emosi massa di Aksi Bela Rohingya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais juga mengritik bahwa pemerintahan Jokowi bisa melakukan hal yang lebih baik terkait dengan Rohingya. Presiden dinilai perlu menghapuskan penjajahan atas Rohingya. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam krisis kemanusiaan ini. Selain itu, Amien juga melontarkan kritik serupa dengan Prabowo. Ia menyebut bahwa langkah pemerintah memberikan perhatian terkesan minimal dan bergerak terlambat dalam isu ini.

Amien Rais Bicara Cebong dan PKI di Aksi Bela Rohingya https://t.co/dD2I42RwN4 pic.twitter.com/rj5v4CX8z2

— detikcom (@detikcom) September 16, 2017

Selain soal Rohingya, Amien Rais juga menyempatkan mengritik pemerintah pada persoalan lain di aksi tersebut. Istilah-istilah seperti ‘kecebong’ dan juga ‘PKI’ yang kerap digunakan untuk menyudutkan Jokowi juga ia gunakan saat berorasi.

Sindiran juga dilontarkan oleh penyelenggara aksi yaitu Presiden PKS Sohibul Iman. Ia menyebut Indonesia seolah disindir oleh dunia internasional. Ia mengatakan bahwa pada isu Rohingya ini, Indonesia sebagai negara besar justru terlihat seperti anak kecil dengan pukulan yang kecil. Ia menambahkan Jokowi seharusnya dapat bersikap lebih aktif seperti Presiden Soekarno.

Sinyal Sesuatu yang Lebih Besar?

Bisa saja kritik terkait Rohingya ini tidak hanya bersifat ribut kecil atau noise belaka. Langkah-langkah para tokoh yang turun gunung ini bisa menjadi sinyal yang lebih besar. Isu ini dapat menjadi sebuah tanda bahwa tokoh-tokoh ini tengah menggalang kekuatan jelang 2019. Isu Rohingya dapat menjadi semacam senjata untuk melemahkan dan mengurangi suara Jokowi sebagai petahana jelang 2019.

Selain mengurangi keterpilihan petahana, strategi tersebut dapat menjadi cara untuk menaikkan citra orang yang melakukan kritik. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap Rohingya, nama seperti Prabowo dapat meraup untung. Isu Rohingya merupakan isu yang amat emosional bagi kaum Muslim di Indonesia. Memberikan dukungan terhadap Rohingya dapat membuat Prabowo mengambil ceruk suara dari kalangan Muslim di Indonesia. Terlebih kelompok Muslim konservatif cenderung memilih posisi berseberangan dengan pemerintah berkuasa.

Orasi dalam Aksi Bela Rohingya, Prabowo Sebut Indonesia Harus Disegani https://t.co/u1Ai0ZjlgM

— Kompas.com (@kompascom) September 16, 2017

Aksi bela Rohingya tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan tetapi juga ajang unjuk kebisaan. Tokoh-tokoh oposan yang turun gunung tersebut mengemukakan apa yang bisa mereka lakukan dibandingkan dengan pemerintahan saat ini. Prabowo misalnya menyatakan bahwa ia mengetahui cara membuat Indonesia lebih kuat dan disegani di mata dunia melalui isu ini. Ia meyakinkan bahwa jika bangsa Indonesia menjadi kuat, maka Rohingya dan kaum lemah lain dapat dibantu. Ia juga menyebut jika bangsa Indonesia berkuasa, bangsa ini akan melindungi semua suku, agama, dan mampu memberi keamanan dan perdamaian.

Berkumpulnya tokoh-tokoh dan massa tersebut juga dapat menjadi sinyal lain. Kelompok-kelompok ini tengah menjalin hubungan dan memadukan kekuatan. Kelompok-kelompok tersebut semakin terhimpun dan menunjukkan taji. Polarisasi massa ini dapat memudahkan dan meluruskan jalan bagi kelompok oposisi ini dalam menyerang pemerintah. Selain itu, massa yang terhimpun ini juga dapat mempermudah pengumpulan massa jelang Pilpres 2019 nanti. Partai-partai non-pemerintah yaitu PKS dan Gerindra juga terlihat kian mesra melalui aksi ini. Kedua partai ini pamer kebersamaan melalui isu kemanusiaan di Myanmar ini.

Muncul dan bergabungnya nama-nama besar di Aksi Bela Rohingya perlu dilihat secara lebih dalam. Sepintas kelompok ini hanya ingin mengungkapkan kekecewaan pada pemerintah terkait langkah yang diambil pada krisis kemanusiaan Rohingya. Meski begitu, langkah ini bisa menjadi sinyal dari sesuatu yang lebih besar. Bisa saja ini bukan hanya bising (noise) tetapi langkah awal jelang 2019 nanti. Jadi, noise atau signal? (H33)