Hmmm, jangan sampai kenaikan nilai tukar jadi nggak terkontrol sih. Kalau menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pagi ini (9/8). Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.215 per dollar AS atau menguat 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Meskipun menguat, nilai tukar rupiah ini masih berada di level terendah sejak Maret 2023 atau empat bulan lalu. Mata uang di Kawasan Asia pada pembukaan pagi ini bergerak bervariasi.

Yen Jepang menguat 0,03 persen, baht Thailand menguat 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,05 persen, won Korea Selatan melemah 0,12 persen, dan yuan Tiongkok menguat 0,09 persen, dollar Singapura menguat 0,01 persen, dan dollar Hong Kong stagnan.

Namun, rupiah berpotensi kembali melemah akibat dari berbagai kabar buruk dari pasar keuangan global. Seperti adanya sentimen dari perkembangan data ekonomi AS dan Tiongkok.

“Rupiah diperkirakan masih akan tertekan dolar AS di tengah sentimen risk off di pasar setelah Moody’s menurunkan peringkat beberapa bank AS. Data inflasi Tiongkok yang baru dirilis memberikan gambaran yang beragam namun PPI dan CPI masih menunjukkan deflasi,” Lukman Leong, Analis Pasar (9/8/2023).

Moody’s menurunkan peringkat kredit beberapa bank di AS. Selain itu, Moody’s juga menyinggung risiko tertentu dalam portofolio real estate komersial (CRE) beberapa bank sebagai faktor lain.

Kemudian, Tiongkok juga memberi kabar buruk atas jatuhnya ekspor-impor yang lebih cepat dibandingkan dengan Juni lalu.

Pelemahan ekspor-impor Tiongkok ini menjadi sebuah tanda bahaya bagi Indonesia yang menggantungkan sekitar 20 persen ekspor ke Tiongkok. Pelemahan aktivitas dagang Tiongkok ini bisa mengurangi pasokan devisa Indonesia sehingga membuat rupiah tertekan. (S83)

Pinterpolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ilai tukar mata uang negara-negara berkembang alias emerging markets kembali mengalami tekanan pada beberapa waktu terakhir. Ambrolnya nilai tukar mata uang negara-negara berkembang ini seolah membawa kembali ingatan ke tahun 2013 silam. Kala itu, muncul sebutan Fragile Five alias negara-negara yang paling menderita nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS. Negara tersebut adalah Brasil, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Turki.

Namun, kali ini pelemahan nilai tukar mata uang juga menyebar ke negara-negara berkembang lainnya, misalnya Argentina, Rusia, Meksiko, hingga Iran.

Artinya, jika fundamental ekonomi Indonesia dikatakan baik, seharusnya rupiah bisa menangkis serangan dolar AS.
Share on X

Sementara itu, nilai tukar rupiah kian hari kian tak berdaya terhadap dolar AS. Bahkan rupiah terperosok hingga menyentuh level Rp 15.029 per dolar AS pada penutupan perdagangan hari Selasa.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ekonomi Indonesia semakin terpuruk? Apa ada kemungkinan terburuk dari kondisi ini?

Kondisi Argentina dan Turki Pengaruhi Indonesia

Faktanya, krisis Turki dan Argentina turut merugikan perekonomian Indonesia dan melemahkan rupiah. Ketika krisis pasar keuangan di dua negara ini menyebar melalui pasar global yang sedang berkembang, Indonesia merasakan dampak lebih dari rekan-rekannya di Asia.

Krisis mata uang tersebut mengurangi minat investor untuk berinvestasi pada pasar negara berkembang yang berisiko, di mana hal ini mendorong eksodus investasi ke tempat yang relatif aman di pasar negara maju. Artinya, ada kemacetan arus modal asing yang masuk.

Selain itu, Indonesia adalah salah satu dari beberapa pasar negara berkembang di Asia yang mengalami defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Data terbaru menunjukkan bahwa defisit tersebut melesat ke titik tertinggi dalam empat tahun terakhir. Defisit yang lebar ini menjadi perhatian para investor. Indikator ekonomi di Indonesia akan menjadi pertimbangan bagi investor asing untuk menaruh dananya di Tanah Air.

Meskipun demikian, dilihat dari sisi perdagangan, tampak kondisi Argentina dan Turki ini tak banyak mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Sebab, hubungan dagang Indonesia pada kedua negara tersebut sangat minim.

Jadi, efeknya lebih akan terasa pada sektor finansial melalui aliran modal. Adanya respon negatif dari investor ini akan menyeret pasar keuangan Indonesia. Hal itu akan menyebabkan terjadinya capital outflow atau arus modal yang keluar dan akhirnya menekan nilai tukar rupiah.

Faktor Internal Memperburuk Keadaan

Baik tidaknya kondisi ekonomi Indonesia harus dilihat secara menyeluruh, tidak bisa dari satu sisi semata. Pernyataan pemerintah yang selalu menitikberatkan pelemahan rupiah pada faktor eksternal terlihat seperti menutup sebelah mata. Padahal ada juga faktor internal yang lebih mendasar dan menuntut penanganan komprehensif.

Sering masyarakat mendengar bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menahan laju depresiasi rupiah. Fundamental ekonomi ini kerap menjadi rujukan bagi penjelasan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Lantas apa yang dimaksud dengan fundamental ekonomi tersebut? Apakah memang fundamental ekonomi itu baik-baik saja seperti yang diklaim pemerintah?

Fundamental ekonomi merupakan pendekatan yang lazim digunakan untuk memprediksi perubahan kurs mata uang asing. Pada prinsipnya, analisis fundamental ini mempelajari dan mengevaluasi berbagai variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap perubahan kurs. Indikator makro ini misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, dan utang luar negeri.

Teori penentuan nilai tukar (exchange rate determination) Dornbusch Overshooting Model dapat menjelaskan fenomena pelemahan nilai tukar yang jauh dari keseimbangan fundamentalnya. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, nilai tukar dapat menjauh (melemah) dari nilai fundamentalnya.

Dasar dari teori tersebut adalah adanya asumsi bahwa peningkatan permintaan agregat akan lebih berdampak pada inflasi dibanding pada peningkatan output, dalam hal ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan teori Overshoting Dornbusch itu, bisa dilihat kondisi ekonomi AS cenderung stabil dan menuju arah positif sejak recovery akibat krisis keuangan global tahun 2008. Indikator makro seperti inflasi dan pengangguran menunjukkan sinyal baik. Daya beli masyarakat juga sudah mulai baik, walaupun hal itu malah berpotensi meningkatkan inflasi. Untuk meredam potensi itu, The Fed menaikkan tingkat suku bunga dalam rangka stabilisasi.

Nyatanya, tren pelemahan kurs rupiah ini juga diakibatkan oleh perilaku The Fed yang menaikkan suku bunga acuan, selain karena adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Di sisi lain, dan hal ini yang lebih penting, adalah dimensi internal kondisi ini. Ada faktor dari dalam yang turut melanggengkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Salah satu yang harus mendapat perhatian adalah defisit transaksi berjalan. Data Bank Indonesia per akhir kuartal II 2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3 persen terhadap PDB. Ini merupakan defisit terdalam sejak kuartal II 2014 yang saat itu menyentuh 4,3 persen terhadap PDB.

9. Negeri kita termasuk salah satu sasaran mereka, para spekulan itu. Spekulan domestik juga ikut bermain, memperparah keadaan.
Masalah utama kita itu ada pada defisit neraca transaksi berjalan akibat defisit neraca perdagangan dan jasa.

— Haz Pohan (@hazpohan) September 5, 2018

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa transaksi berjalan adalah titik lemah ekonomi Indonesia. Neraca transaksi berjalan itu sendiri adalah alat ukur terluas untuk perdagangan internasional yang mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan faktor produksi (dari aset dan tenaga kerja), dan juga transfer uang.

Kalau sebuah negara mencatat defisit transaksi berjalan, berarti negara ini menjadi peminjam dari negara-negara lain di dunia dan karenanya membutuhkan modal atau aliran finansial untuk membiayai defisit ini.

Melebarnya defisit transaksi berjalan ini membuat lemah fundamental makro ekonomi. Sri Mulyani juga mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal.

Perlu diketahui, sejak awal tahun pemerintah telah menguras cadangan devisa sebesar US$ 13,68 miliar untuk menutupi defisit tersebut. Terjadinya defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan membuat pasokan dolar Amerika Serikat di pasar domestik seret. Selain karena devisa hasil ekspor berkurang, para eksportir juga enggan melepaskan dolar AS yang mereka miliki. Rangkaian kondisi tersebut membuat rupiah babak belur di hadapan dolar AS.

Saat Ini Lebih Buruk?

Pergunjingan ihwal kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998 membawa kekhawatiran di tengah masyarakat. Baik pemerintah, ekonom, maupun masyarakat luas coba menganalisa dua kondisi yang sebetulnya berbeda ini.

Banyak yang menyebut bahwa saat ini kondisinya lebih baik. Hal itu diukur dari presentase depresiasi atau pelemahan kurs rupiah, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan pengelolaan utang luar negeri.

Dari indikator di atas memang kondisi saat ini lebih baik. Namun ada fakta yang perlu diperhatikan dari head to head dua waktu berbeda itu. Tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 3,09 miliar, sementara pada 1998 neraca perdagangan justru surplus sebesar US$ 21,5 miliar.

Kondisi ini mengamini pendapat ekonom Rizal Ramli, yang menyebut bahwa pada tahun 1998, meski dilanda krisis Indonesia mendapat manfaat positif dari melonjaknya peningkatan ekspor yang dampaknya baik untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Sementara saat ini, Indonesia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu dari ekspor. Malahan, impor justru tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor yang membuat neraca perdagangan lebih banyak mengalami defisit sejak awal tahun.

Dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa struktur ekonomi Indonesia lemah. Kelemahan itu merepresentasikan naiknya tingkat kerawanan terhadap gejolak eksternal. Artinya, jika fundamental ekonomi Indonesia dikatakan baik, seharusnya rupiah bisa menangkis serangan dolar AS. Kunci untuk penangkalan sentimen negatif ini ada pada orientasi ekspor.

Jika ingin mengamankan kondisi perekonomian, jalan yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas ekspor. Bisa diambil contoh, negara seperti Taiwan dan Korea Selatan relatif kuat menghadapi kondisi ini karena dua negara tersebut berorientasi pada ekspor. Dengan perdagangan yang kuat, keduanya bisa menghimpun cadangan devisa yang besar, sehingga membuat mata uang mereka stabil.

Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Haryo Kuncoro turut memberikan analisa terkait urgensi ekspor untuk menangani “darurat” defisit transaksi berjalan. Ia menyebut Indonesia perlu meningkatkan kualitas ekspor non-migas, yakni dari bahan mentah ke produk olahan.

Memang pengenaan pajak impor pada seribuan macam barang konsumsi dan penerapan campuran bahan bakar minyak dengan minyak sawit 20 persen (B20) bisa meredam laju impor. Tapi, dari sisi nilai, cara ini tidak terlalu signifikan dalam menutup defisit transaksi berjalan.

Secara psikologis, memang ekonomi saat ini tidak ada masalah, apalagi dilengkapi data-data yang menunjukkan kondisi saat ini lebih baik ketimbang krisis 1998. Tapi, penurunan rupiah ke angka Rp 15.000 per dolar AS membuka batas psikologi baru.

Tren penurunan rupiah yang terus berlanjut ini, mau tidak mau, harus diakui membuat Indonesia memasuki masa krisis. Tidak mudah membalikkan kecenderungan ini ke kondisi semula. Sama tidak mudahnya untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah jika kurs tidak kunjung menunjukkan ke arah penguatan.

Menggunakan Bahasa Rizal Ramli, saat ini Indonesia telah memasuki “lampu kuning”, sehingga perlu cermat dan hati-hati dalam melangkah. Jika kondisi seperti ini tidak segera diatasi, tidak menutup kemungkinan risiko terburuk akan menghantui Indonesia. (A37)

PinterPolitik.com

“I believe that the root cause of every financial crisis, the root cause, is flawed government policies.”

:: Henry Paulson, bankir dan mantan CEO Goldman Sachs ::

[dropcap]P[/dropcap]anic attack atau serangan panik memang menjadi salah satu gangguan kesehatan yang tidak mengenakkan – setidaknya menurut mereka-mereka yang pernah mengalaminya. Istilah yang sama dengan judul lagu dari band metal favorit saya – Dream Theater – ini oleh beberapa pihak dianggap tengah melanda ekonomi Indonesia.

Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier dalam sebuah tulisannya di portal Rakyat Merdeka Online (RMOL). Politisi yang pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak ini menyoroti keterangan pers bersama (KPB) yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, Menkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – yang menurutnya jarang-jarang terjadi – sebagai hal yang mengindikasikan adanya situasi ekonomi serius yang tengah dihadapi Indonesia.

"2018 akan terjadi krisis melebihi 1997-pernyataan pak Fuad Bawazier – benar juga-mending gue simpen Dollar-emang sudah kelihatan rupiah bakal merangkah melemah-asal jiwa gue ga lemah- tetap #2019Gantipresiden

— Dipo Nusantara (@Dens62711000) May 27, 2018

Ekonom yang menjabat Menkeu di akhir kepemimpinan Presiden Soeharto ini menyebut bahwa tidak biasanya KPB semacam ini dilakukan, apalagi melibatkan lembaga-lembaga yang seharusnya independen seperti BI, OJK dan LPS.

Adapun KPB tersebut berisi penegasan dari semua lembaga terkait kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap cukup baik dan kuat, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari para pelaku pasar. Menurut Bawazier KPB ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi yang mengharuskan pemerintah – dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menkeu – mengambil tindakan yang lebih serius menyusul situasi ekonomi Indonesia beberapa waktu terakhir.

Bawazier juga menyebutkan bahwa faktanya, kondisi ekonomi yang terjadi saat ini telah menimbulkan “kecemasan” di antara para pelaku pasar dan investor. Nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp 14 ribu per dollar Amerika Serikat (AS), harga minyak yang terus naik, hingga defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2018 yang telah menyentuh angka tertinggi sejak 2013 lalu, memang menyebabkan kecemasan ekonomi di sana-sini.

CNBC Indonesia bahkan mencatat bahwa defisit transaksi berjalan yang nilainya mencapai US$ 5,5 miliar (Rp 76,3 triliun) diakibatkan oleh anjloknya surplus neraca perdagangan barang yang mencapai 50 persen. Hal ini menyebabkan nilai rupiah bukan hanya melemah terhadap dolar AS saja, tetapi juga terhadap nilai mata uang dari berbagai negara.

Atas kondisi inilah yang menurut Bawazier mulai memunculkan kepanikan di antara para pelaku pasar. Tentu pertanyaannya adalah seberapa buruk kondisi yang terjadi? Akankah situasi panik ini berdampak lebih besar seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998?

Siap-Siap Alami Turbulensi Ekonomi

Sebelum mendalami kondisi ekonomi Indonesia, perlu diketahui bahwa Fuad Bawazier bukanlah orang sembarangan. Belakangan ia memang sering muncul dan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Menkeu Sri Mulyani.

Salah satunya ketika ia menyebut kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia tengah turun pada 2015 lalu sebagai “kesalahan fatal” karena menyebabkan inflasi naik dan daya beli akhirnya turun. Tentu saja kritikan ini punya dasar analisis kebijakan yang tidak serampangan karena secara ekonomi hal tersebut memang punya korelasi.

Mantan menteri yang tidak mundur ketika gelombang pengunduran diri menteri-menteri terjadi di akhir kekuasaan Soeharto ini juga pernah mengkritik kondisi nilai tukar rupiah yang menembus Rp 14 ribu pada 2015 lalu. Ia menyebut Jokowi dan jajaran pembantunya tidak mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu berharap banyak terhadap Jokowi.

Dari kritik-kritik tersebut, tentu saja ada subyektivitas dan keberpihakan politik yang disampaikan oleh Bawazier. Pria yang semasa muda terlibat di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini pernah aktif di PAN, bahkan kemudian ikut menjadi salah satu pendiri Partai Hanura.

Terhadap Jokowi, Bawazier memang cenderung beroposisi. Ia mengundurkan diri dari Hanura setelah partai tersebut mendukung Jokowi pada 2014 lalu.

Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini juga sempat membantah dukungan organisasi tersebut terhadap Jokowi ketika sang Ketua Umum, Jimly Asshiddiqie menyatakan dukungan kepada presiden petahana tersebut.

So, secara politis, mantan pembantu Presiden Soeharto ini berseberangan dengan Jokowi. Namun, apakah hal itu berarti pernyataan Bawazier adalah nyinyiran kosong?

Bukan untuk menakuti-nakuti, sub-judul tulisan ini memang menggambarkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi di banyak negara berkembang saat ini. Apa yang disampaikan Bawazier punya warna yang sejurus dengan beberapa tulisan di media-media asing.

Kantor berita Rusia, Sputniknews, beberapa hari lalu mengeluarkan tulisan yang menyebutkan bahwa turbulensi ekonomi yang terjadi di beberapa negara berkembang (emerging market) seperti Argentina, Turki, Hungaria dan Indonesia punya dampak yang cukup besar terhadap arus perdagangan internasional. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa fluktuasi nilai tukar yang terjadi di negara-negara ini – termasuk Indonesia – berpotensi mengulang krisis Asia tahun 1997-1998.

Sementara dalam laporan berjudul Indonesia – Economic Forecast Summary (May 2018) yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), memang disebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih kuat bahkan diprediksi akan terus demikian di tahun 2018 dan 2019.

Namun, laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa depresiasi atau pelemahan nilai tukar akan mendatangkan tekanan bagi perekonomian Indonesia. OECD juga menyebut kondisi Indonesia yang akan memasuki tahun politik juga berpotensi melahirkan ketidakpastian di antara pelaku pasar yang boleh jadi berdampak pada ekonomi domestik.

Terkait dampak tahun politik yang disebutkan OECD ini, Bawazier sempat mengingatkan soal krisis dan skandal ekonomi yang terjadi di saat pergantian kepemimpinan, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998 dan skandal Bank Century di tahun 2008. Menurutnya, hal yang sama berpotensi terjadi di tahun 2019.

Many thanks Prof, so the IMF was a political tool to worsen the economic crisis as conditions for regime change in Indonesia. https://t.co/JuRC3bMohs

— Fadli Zon (@fadlizon) March 5, 2018

Sementara itu, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang menjabat di awal kepemimpinan Jokowi, Andi Widjajanto dalam tulisan di South China Morning Post (SCMP) juga menyoroti hal yang serupa. Andi menyebut Indonesia belum bisa berpuas diri dengan kondisi ekonomi yang oleh OECD disebut kuat (robust) tersebut.

Menurut Andi, kondisi depresiasi nilai mata uang yang terjadi di Argentina, Turki dan Brasil beberapa hari terakhir sangat mungkin berdampak kepada kepanikan yang terjadi pada pelaku pasar dan investor di Indonesia. Arus “dollar pulang kampung” akibat menguatnya ekonomi AS, sangat mungkin menyebabkan keguncangan ekonomi yang berpotensi melahirkan kepanikan yang berujung pada masalah yang lebih besar.

Terkait apa yang ditulis Andi ini, Bawazier memang sempat menyebut bahwa pemerintah melihat ada kegelisahan yang membuat mereka harus mengeluarkan KPB untuk menenangkan para pelaku pasar.

Dalam tulisan lain di SCMP, konsultan real estate dan partner di lembaga konsultan Lauressa Advisory, Nicholas Spiro menyebutkan bahwa negara dengan jumlah utang luar negeri yang tinggi tentu saja akan merasakan dampak yang besar dari kondisi penguatan ekonomi AS. Spiro memang menyebut kondisi yang terjadi di Indonesia ini lebih baik dibandingkan Turki, namun tanpa kebijakan yang tepat, kondisi ini juga akan buruk bagi Indonesia.

Sebagai informasi, setiap pelemahan Rp 100 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, utang Indonesia akan bertambah Rp 10,96 triliun.

Dengan kondisi yang demikian ini, maka pernyataan Fuad Bawazier tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Sekalipun punya nada kritik yang sama dengan ekonom lain macam Rizal Ramli, namun ada gambaran besar yang bisa terlihat dari kritikan tersebut terkait situasi ekonomi global. Tapi, apakah benar demikian?

Moral Panic Ekonomi Indonesia

Persoalan kepanikan dalam ekonomi bukanlah hal yang sepele. Kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia merupakan gambaran kepanikan tersebut. Dalam konteks domestik, rush money atau penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah besar yang terjadi pada banyak bank swasta saat itu merupakan gambaran kepanikan.

Sementara dalam konteks internasional, kaburnya banyak investor yang panik dari pasar Indonesia merupakan salah satu penyebab anjloknya rupiah hingga mencapai Rp 16 ribu per dolar AS yang berkontribusi pada chaos dan kejatuhan Soeharto.

Itu yang peci merah pa fuad bawazier bukan??

— m.heri.purnomo (@tsabitpurnomo) June 2, 2018

Jika demikian, apakah kepanikan ekonomi – yang menyebabkan KPB yang jarang terjadi ini dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait – tengah menjadi jalan masuk kekacauan ekonomi yang lebih besar?

Memang ada perbedaan pandangan yang jelas di antara banyak kubu. Isu ekonomi ini telah menjadi konsumsi politik untuk saling menekan antara oposisi dan pemerintah. Yang jelas, krisis 1998 dengan rush money yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan BLBI, merupakan bagian dari kondisi kepanikan ekonomi.

Dalam ilmu sosiologi, ada situasi yang disebut sebagai moral panic yang terjadi ketika ketakutan menyebar di sekelompok masyarakat akibat adanya isu tertentu yang dianggap membahayakan nilai-nilai yang dipercayai di masyarakat. Dalam konteks ekonomi, kecemasan pelaku pasar sangat mungkin menjadi moral panic yang berujung pada kekacauan ekonomi seperti pada tahun 1998.

Maka, KPB merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menenangkan pasar. Namun, tidak ada alasan bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak memandang krisis ini sebagai hal yang serius. Kritik tentang kebijakan pengelolaan utang yang keliru dan ambisi pembangunan infrastruktur yang berlebihan harus menjadi input bagi pemerintahan Jokowi.

Kepanikan bisa memperburuk situasi ekonomi yang ada. Hanya kebijakan ekonomi yang tepat yang mampu mengatasinya, karena – seperti kata Henry Paulson di awal tulisan ini – akar dari krisis ekonomi adalah kebijakan pemerintah yang cacat. Jika demikian, seberapa cacat kita? (S13)

PinterPolitik.com

“Cukup diketahui kalau rakyat tidak mengerti sistem perbankan dan keuangan, karena kalau paham, saya yakin pasti sudah terjadi revolusi.” ~ Henry Ford

[dropcap]S[/dropcap]eperti yang dikatakan oleh Henry Ford, pendiri Ford Motor Company di atas, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengakui kalau masalah pangan dan perekonomian akan mampu menggulingkan sebuah pemerintahan. Di Indonesia, tercatat sudah dua presiden yang terguling akibat krisis ekonomi, yaitu Soekarno dan Soeharto.

Jadi ketika nilai rupiah terus melemah, bahkan hingga menembus lebih dari Rp 14.000 per dollar AS, masyarakat pun resah dan bertanya-tanya, akankah kejadian 20 tahun silam akan kembali terulang? Peristiwa kerusuhan 1998 yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa dan materi, tentu belum sepenuhnya pudar dari ingatan.

Kerusuhan yang menghasilkan era baru, yaitu reformasi, memang juga diawali dengan melonjaknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian limbung. Namun bukan itu saja, kemarahan dan kejenuhan rakyat akan pemerintahan otoritarian Soeharto pula yang akhirnya melengserkan sang smiling general dari 32 tahun kekuasaannya.

Gerindra: Kalau Tiba-tiba Jokowi Mundur Apa Yang Harus Kita Lakukan? https://t.co/EOC5sqdACn

— MUSLIM INDO (@lookinglove62) May 24, 2018

Berdasarkan pengalaman masa lalu itu, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yakin kalau gerakan tagar 2019 ganti presiden tidak lagi diperlukan, karena bahkan sebelum 2019 pun, ia memastikan Jokowi akan mundur saat rupiah menyentuh angka Rp 15.000 per dollar AS. Pertanyaannya, bila benar Jokowi mundur, oposisi akan melakukan apa?

Rupiah Goyah, Berkah Bagi Oposisi?

“Kita perlu oposisi untuk mengingatkan kesalahan yang diperbuat, karena tanpa oposisi kita akan berpikir semua telah dilakukan dengan benar.” ~ Mahathir Mohammad

Sebagai penguasa baru Malaysia melalui partai oposisi, pernyataan Mahathir tersebut memang sesuai dengan pernyataan pakar politik dan hukum asal Inggris, Lord Acton. Menurut ilmuwan bernama lengkap John Emerich Edward Dalberg-Acton ini, fungsi oposisi sejatinya adalah sebagai perantara dari keluhan-keluhan rakyat yang tertindas di atas kebijakan-kebijakan penguasa.

Selain itu, oposisi juga diperlukan sebagai penyeimbang agar kekuasaan tidak menghasilkan kekuatan absolut yang cenderung berakhir pada pemerintahan korup. Oleh karena itulah, menurut lulusan Cambridge University ini, oposisi mutlak diperlukan. Hanya saja dalam fase perkembangannya, oposisi memiliki ciri dan kriterianya sendiri.

Koalisi partai pimpinan Gerindra misalnya, sejak kalah di Pilpres 2014 lalu, memposisikan diri sebagai partai oposisi yang tak lelah mengkritik segala kebijakan pemerintah. Kalau menurut Peneliti dari Australian National University Marcus Mietzner, upaya ini disebut sebagai everyday politics karena kritikan pada pemerintah nyaris dilakukan setiap hari.

Hanya saja seiring fase perkembangannya, sepak terjangnya jadi masuk dalam tipe teori oposisi destruktif oportunis, karena kerap berupaya merusak citra pemerintah. Bahkan terkadang, terlihat berupaya mencari-cari kelemahan pemerintah – khususnya Jokowi, dengan tujuan menjatuhkannya secepat mungkin.

Pernyataan Ferry Juliantono di atas, membuktikan fakta tersebut. Alih-alih mengecam pemerintah atas makin lemahnya nilai rupiah, ia malah sibuk memprediksi kapan Jokowi jatuh dan segera mundur. Inilah yang dimaksud dengan sikap oposisi yang berupaya meruntuhkan kewibawaan penguasa, sehingga bisa segera mengambil alih kekuasaan.

Padahal bila memang oposisi ingin menjadi penyeimbang yang baik bagi pemerintah, maka bentuk oposisi kontruktif demokratis lah yang seharusnya digunakan. Selain berupaya memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kritik yang membangun, tapi juga mampu memberikan sisi positif dan jalan keluar bagi pemerintah. Oposisi bentuk ini, sebenarnya yang lebih banyak diperlihatkan oleh Partai Demokrat.

Jokowi Mundur, Oposisi Berkuasa?

“Oposisi tidak harus bermusuhan; itu hanya disalahgunakan dan dijadikan kesempatan untuk bermusuhan.” ~ Sigmund Freud

Jatuhnya Pemerintahan Tsar pada tahun 1917 atau yang dikenal sebagai Revolusi Februari, tak hanya menghilangkan sistem monarki, tapi juga mengubah nama negara tersebut menjadi Soviet. Pada saat itu, rakyat pekerja dan tentara langsung membentuk soviet-soviet (dewan-dewan) dan di saat yang sama, kelas borjuis juga membuat Pemerintahan Provisional (sementara).

Adanya “kekuasaan ganda” ini, pada akhirnya menciptakan tarik menarik kekuasaan. Terutama karena Pemerintahan Sementara melanjutkan kebijakan Tsar dengan melibatkan negara itu dalam perang imperialis atau Perang Dunia Pertama, sementara rakyat dibiarkan tak berdaya dengan wabah kelaparan yang meluas. Akibatnya, penolakan pun semakin kuat dari kalangan penguasa buruh.

Saat Lenin menjadi pimpinan kaum buruh, ia membentuk Partai Bolshevik, sedangkan pemerintahan borjuis disebut Menshevik. Singkatnya, akibat tekanan ekonomi yang menghimpit rakyat, pergerakan Bolshevik semakin menggilas kekuatan Menshevik sehingga terciptalah negara sosialis bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia.

Belajar dari pengalaman Uni Soviet – yang saat runtuh berubah kembali menjadi Rusia, turunnya kepemimpinan tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan kedamaian. Dalam dua kali penggulingan kekuasaan di tanah air pun, baik di tahun 1965 dan 1998, sejarah mencatat begitu banyak korban dan darah yang harus tertumpah, terutama dari pihak rakyat.

Bila kembali pada pertanyaan Ferry, apa yang akan terjadi apabila Jokowi mundur? Apakah pihak oposisi melihat bahwa mundurnya Jokowi akan menjadi peluang mereka untuk meraih kekuasaan? Atau jangan-jangan, perjuangan oposisi selama ini memang hanya ingin menjatuhkan Jokowi semata? Lalu apakah dengan mundurnya Jokowi maka rupiah akan mampu kembali normal?

Sebagai seorang politisi, seharusnya Ferry memahami kalau tidak mudah bagi Jokowi untuk mengundurkan diri begitu saja dari tanggung jawabnya sebagai presiden. Kalaupun mantan Walikota Solo tersebut memilih menyerah dari tanggung jawab dan kebijakannya, ia tetap harus melakukannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam Amandemen UUD 1945, Pasal 7A dan 7B terkait peraturan pemberhentian presiden, tidak tercantum adanya aturan tentang pengunduran diri presiden. Sedang pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh MPR dan DPR, setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalaupun kemudian Jokowi dicopot, otomatis kursi kepresidenan akan jatuh pada JK yang merupakan wakilnya. Jadi kalaupun Jokowi mundur, pihak oposisi – dalam hal ini Gerindra, tetap belum bisa merebut kekuasaan sebelum Pilpres digelar. Kecuali bila memang Partai Rajawali ini mengibaratkan dirinya sebagai Bolshevik karena didukung kelompok buruh.

Di sisi lain, rendahnya nilai mata uang Garuda terhadap dollar, secara langsung memang akan sangat berdampak besar dalam dimensi politik. Ini juga yang dikatakan oleh Jeffrey A. Frieden dari Harvard University kalau nilai tukar memiliki pengaruh dalam dunia politik, terutama di dalam negeri.

Pendapat yang sama juga dikatakan Ekonom Ichsanuddin Noorsy, keadaan ini akan sangat berpengaruh pada elektabilitas Jokowi. Karenanya, pengamat politik ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang berusaha menenangkan masyarakat, padahal saat nilai tukar rupiah melemah, dampaknya akan berpengaruh ke berbagai sektor.

Jadi sebenarnya, tanpa harus berharap Jokowi mundur pun kondisi ini secara tidak langsung sudah sangat menguntungkan oposisi. Dengan goyahnya nilai tukar, maka akan goyah juga dukungan masyarakat kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hasilnya, bisa jadi pada Pilpres 2019 nanti oposisi mampu merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional.

Kondisi perekonomian yang goyah saat ini, sebenarnya juga menjadi kesempatan bagi pihak oposisi untuk menunjukkan kemampuannya dalam ikut membantu pemerintah menstabilkan perekonomian. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Psikoanalisis Sigmund Freud di atas, sebagai oposisi seharusnya tidak harus bermusuhan, kalau selalu bermusuhan artinya posisi itu hanya disalahgunakan untuk menjatuhkan semata. (R24)