Wow! lebih dari 68 ribu prajurit 

#prabowo #menhan #panglimatni #tni #babel #morowali #tambang #nikel #timah #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Di media sosial, viral cuplikan video Ulil Abshar Abdalla melabeli aktivis lingkungan kontra-pertambangan sebagai “Wahabi”. Mengapa label ini tiba-tiba dimunculkan?

PinterPolitik.com

“The power to label is the power to destroy.” ― Allen Frances, psikiater asal Amerika Serikat (AS)

Di sebuah malam yang biasa, Kenny sedang menggulir layar ponselnya ketika ia menemukan cuplikan talk show yang tengah ramai dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Ulil Abshar Abdalla, atau yang akrab disapa Gus Ulil, tengah berbicara santai namun kontroversial.

Sebagai salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Ulil dikenal luas sebagai intelektual Muslim progresif. Namun kali ini, ucapannya menimbulkan tanda tanya besar—ia melabeli para aktivis lingkungan yang menolak tambang sebagai ekstremis.

Yang mengejutkan Kenny bukan hanya tuduhan ekstremisme, tapi penyebutan mereka sebagai semacam “Wahabi”—sebuah istilah yang selama ini dikenal merujuk pada puritanisme keagamaan. Gus Ulil menyamakan aktivisme lingkungan yang menolak segala bentuk kompromi dengan sikap keras kepala kelompok garis keras agama.

Dalam benak Kenny, pernyataan itu terdengar janggal. Bagaimana mungkin perjuangan menyelamatkan alam dipersamakan dengan fanatisme agama?

Label “Wahabi” memiliki konotasi ideologis yang sangat kuat, bahkan politis, terutama dalam konteks Indonesia yang masih sensitif terhadap isu radikalisme. Ia membayangkan aktivis-aktivis muda yang selama ini menanam pohon, berdiskusi di kampus, dan mengorganisasi warga—kini harus memikul beban tuduhan sebagai kelompok ekstrem.

Apakah ini bentuk delegitimasi yang halus, atau sekadar kelakar intelektual yang terlontar tanpa sadar? Kenny merasa ada jarak yang lebar antara posisi elite dan gerakan akar rumput yang diperjuangkan para aktivis.

Menatap layar ponselnya, Kenny mengernyit. Mengapa Gus Ulil dengan mudahnya memberikan label tersebut? Akankah ada konsekuensi lanjutan dari label-label seperti ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Ulil Abshar Abdalla?

Kenny terkejut. Bukankah Wahabi biasanya digunakan untuk menyebut kelompok keagamaan yang kaku dan puritan? Ia penasaran siapa sosok di balik pernyataan tajam itu.

Dari kolom komentar dan penelusuran singkat, Kenny mengetahui bahwa pria itu adalah Ulil Abshar Abdalla, salah satu Ketua di Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Ulil, begitu ia biasa disapa, ternyata punya sejarah panjang dalam dunia intelektual Islam.

Ia lahir di Pati, Jawa Tengah, dan merupakan menantu dari ulama besar K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Rembang, Jawa Tengah. Pendidikan tingginya pun mengesankan—studi master di Boston University dan program doktoral di Harvard University.

Sebelum aktif di PBNU, Gus Ulil dikenal luas sebagai pendiri dan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), yang memperjuangkan tafsir Islam yang lebih rasional dan terbuka. Namun sejak dekade 2010-an, arah pemikirannya mulai lebih dekat dengan NU, seiring meningkatnya arus konservatisme Islam.

Pada tahun 2017, NU mulai aktif membangun kanal digital untuk menjangkau anak muda, dan Gus Ulil menjadi salah satu motor intelektualnya. Ia dikenal dengan gaya tutur yang santai, namun kerap melontarkan pandangan yang memancing kontroversi.

Kini, ketika isu tambang mencuat, label “Wahabi” itu kembali muncul—namun bukan dalam konteks agama, melainkan untuk menyebut mereka yang tak kompromi terhadap eksploitasi alam. Kenny terdiam sejenak dan bertanya-tanya: mungkinkah ini memiliki dampak lanjutan dalam sosial dan politik?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Wahabi” dan Politik Labeling

Kenny masih memikirkan soal pernyataan Gus Ulil yang menyebut aktivis lingkungan sebagai “Wahabi”. Ia mulai menyadari bahwa ucapan itu bukan sekadar seloroh, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar: politik labeling.

Label sering digunakan dalam politik untuk menciptakan batas antara “kita” dan “mereka”. Dalam banyak kasus, kelompok yang menjadi lawan akan diberi cap yang merugikan atau menakutkan agar kehilangan simpati publik.

Kenny teringat pelajaran lamanya tentang teori identitas sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner. Teori itu menjelaskan bagaimana manusia cenderung mengelompokkan diri—dan orang lain—ke dalam kelompok sosial yang berbeda, membentuk rasa identitas berdasarkan keanggotaan kelompok.

Menurut teori tersebut, ada kecenderungan untuk meninggikan kelompok sendiri (ingroup) dan merendahkan kelompok lain (outgroup). Dalam konteks politik, ini sangat efektif: memberi label buruk pada outgroup bisa memperkuat loyalitas terhadap ingroup.

Di Amerika Serikat (AS) pada era Perang Dingin, misalnya, orang-orang yang berbeda pandangan politik kerap dilabeli “komunis” atau “commie”. Bagi Kenny, ini mirip dengan bagaimana label “Wahabi” digunakan saat ini untuk menggambarkan kelompok yang dianggap terlalu kaku atau menolak kompromi.

Label semacam itu tidak netral—ia membawa sejarah, emosi, dan stigma. Saat label ditempelkan pada seseorang atau kelompok, ia bisa mengubah cara publik memandang mereka secara drastis.

Melihat semua ini, Kenny merasa waspada. Label bisa tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kuasa untuk membentuk opini dan bahkan arah kebijakan.

Ia pun menyimpulkan: politik labeling bukan hanya soal kata, tapi soal siapa yang berhak menentukan siapa “kita” dan siapa “mereka”. Dan itu, pikir Kenny, adalah kekuasaan yang sangat besar. (A43)

Hayoo, punya siapa nih barang? 

#nikel #RajaAmpat #tambang #Aguan #PDIP #tambangnikel #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Persoalan riil katanya, jangan jatuh di lubang yang sama berkali-kali plis 

#prabowo #hilirisasi #bahlillahadalia #menteriesdm #kepentinganasing #esdm #nikel #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Maluku Utara memang jadi salah satu provinsi paling menarik untuk dilihat. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

“Tak perlu ragu lagi. Cukup jalani dan rasakan” – Rizky Febian, “Ragu” (2018)

Rasa ragu memang sulit untuk dijelaskan. Di saat dia menyatakan cinta, misalnya, ada banyak pertimbangan untuk dipikir-pikir kembali untuk memasuki sebuah hubungan.

Mungkin, keraguanlah yang dirasakan oleh kasih Rizky Febian dalam lirik lagunya yang berjudul “Ragu” (2018). Akhirnya, Rizky-pun berusaha meyakinkannya.

Meski begitu, tak jarang, banyak orang akhirnya menghindar apabila menerima pernyataan cinta. Ada yang akhirnya hilang dan menjauh begitu saja – alias ghosting. Ada juga yang akhirnya menjawab dengan kata-kata yang tidak memberikan kepastian – alias ngalor-ngidul.

Namun, buat yang tidak memberikan kepastian, jawaban seperti itu sebenarnya bisa dibilang merupakan jawaban yang mencari aman. Bagaimanapun, jawaban seperti itu tidak menghilangkan kemungkinan akan penerimaan maupun penolakan.

Mungkin, inilah yang dirasakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat akhirnya menulis sebuah surat resmi yang ditujukan kepada calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Pasalnya, dalam surat itu, Biden tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerintahannya memberikan selamat atas terpilihnya Prabowo – meskipun menteri pertahanan (menhan) RI tersebut unggul di hasil hitung cepat (quick count) maupun hasil sementara hitung resmi (real count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Biden hanya mengatakan selamat atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan atas unggulnya Prabowo dalam real count.

Ini berbeda dengan ucapan-ucapan para pemimpin dunia lainnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, misalnya, menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih (president-elect) dalam suratnya.

Senada dengan Erdoğan, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sánchez juga menyebut Prabowo sebagai Presidente electo dalam suratnya. Selain Spanyol dan Turki, PM Britania (Inggris) Raya Rishi Sunak-pun mengucapkan selamat ke Prabowo atas kesuksesannya dalam Pilpres 2024. 

Perbedaan kontras dalam pemilihan kata dan diksi yang disampaikan dalam ucapan selamat ini bukan tidak mungkin mengundang tanya. Mungkinkah Biden ‘setengah hati’ dalam memberikan ucapan selamat kepada Prabowo?

Mengapa Biden harus menggunakan kata-kata yang berbeda – bahkan termasuk yang belakangan dalam memberikan ucapan dibandingkan negara-negara besar lainnya? Apa yang sebenarnya menjadi kepentingan Biden dan AS atas dinamika Pilpres 2024 di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Biden “Main Hati”?

Ternyata, bukan hanya dalam hubungan asmara saja, seseorang bisa bermain hati. Dalam diplomasi, upaya “bermain hati” seperti inipun juga umum dijumpai.

Dalam hubungan asmara, keraguan biasa terjadi bila seseorang dihadapkan dengan dua pilihan orang terkasih. Mungkin, situasinya mirip seperti lagu The Rock yang ditulis oleh Ahmad Dhani yang berjudul “Aku Cinta Kau dan Dia” (2007). 

Situasi yang sama biasa mengikuti kebijakan luar negeri, apalagi kebijakan luar negeri AS. Ini bisa dilihat jelas dalam kebijakan luar negeri Paman Sam terkait Republik China – alias Taiwan.

Taiwan tidak bisa dipungkiri merupakan mitra strategis AS di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, AS-pun membutuhkan Taiwan dengan industri semikonduktornya yang sangat strategis – dibutuhkan dalam banyak manufaktur produk-produk teknologi.

Tidak hanya dalam hal industri dan perdagangan, Taiwan juga dinilai penting secara geostrategis bagi AS. Guna menghalau Republik Rakyat Tiongkok (RRT), AS memiliki strategi yang disebut sebagai strategi rantai pulau (island-chain strategy).

Bila peta Asia Pasifik dibentangkan, rantai pulau-pulau ini akan terlihat. Dari utara menuju selatan, terdapat wilayah atau negara sekutu AS yang siap menghadang pengaruh Tiongkok di Samudra Pasifik, mulai dari Korea Selatan (Korsel), Jepang, Taiwan, hingga Filipina.

Meski Taiwan secara jelas adalah negara sekutu Paman Sam, pemerintah AS tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Tairan adalah sebuah negara. Pasalnya, Tiongkok sendiri mengakui Taiwan sebagia bagian dari integritas wilayah kedaulatannya.

Alhasil, AS kerap kali menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dibilang untuk “bermain hati”. Dalam arti lain, AS ingin menjaga hubungan baiknya dengan Taiwan tanpa harus memperburuk hubungan diplomatiknya dengan negara terbesar di Asia Timur, Tiongkok.

Apa yang dilakukan oleh AS sebenarnya adalah perwujudan sebuah konsep yang disebut oleh Olaf Hoffjan dalam tulisannya yang berjudul “Between Strategic Clarity and Strategic Ambiguity – Oscillating Strategic Communication” dalam Corporate Communications: An International Journal sebagai strategic ambiguity (ambiguitas strategis). Ini adalah sebuah konsep komunikasi strategis – di mana ditujukan untuk mencapai kepentingan tertentu.

Hal yang sama mungkin juga dilakukan Biden dalam ucapan selamatnya kepada Prabowo. Bisa jadi, ada upaya untuk menjaga ambiguitas strategis dalam hubungan AS dan Indonesia.

Secara tidak langsung, AS masih membutuhkan Indonesia dalam kepentingan-kepentingan geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik. Namun, bukan tidak mungkin juga, pemerintah AS memiliki preferensi lain soal dinamika Pilpres 2024 di Indonesia.

Kira-kira, apa yang membuat Biden akhirnya harus menggunakan kata-kata yang berujung pada ambiguitas? Mengapa Biden perlu “bermain hati”?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Cinta Segitiga” Prabowo-Biden?

Biasanya, keraguan menyertai hubungan yang tidak berbalas atau tidak sejalan dengan ekspektasi. Inipun juga berlaku dalam hubungan antarnegara.

Dalam cinta segitiga, biasanya satu orang akan berusaha menjaga hati agar tidak terlalu terlihat berusaha, apalagi ketika orang yang dicintainya mencintai orang lain. Dalam arti lain, banyak ketidakpastian menyertai usaha untuk memenangkan hati orang tersebut.

Dalam hubungan internasional, situasi yang penuh dengan ketidakpastian juga eksis. Apalagi, dalam anarki internasional, tidak ada otoritas atau entitas yang memiliki kekuatan absolut untuk menerapkan keteraturan.

Bayangkan jika AS ingin ‘memenangkan hati’ Indonesia. Ada banyak faktor yang memunculkan ketidakpastian atas hubungan AS dengan negera kepulauan terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Banyak dinamika yang memengaruhi apakah Indonesia mau atau tidak mau melanjutkan ‘hubungan yang lebih jauh’ dengan AS. Salah satunya mungkin adalah ketidakinginan Indonesia untuk terikat dalam ‘hubungan yang lebih jauh’ dengan negara manapun.

Namun, di sisi lain, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Salah satunya adalah besarnya jumlah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari Tiongkok, khususnya di industri nikel.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel dan mensyaratkan agar nikel diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum akhirnya dijual ke luar negeri. Investasi dalam industri pemrosesan nikel ini banyak datang dari Tiongkok.

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), besaran investasi nikel dari Tiongkok dan Hong Kong hanyalah sebesar 5,1 persen. Namun, pada tahun 2022, porsi itu meningkat signifikan hingga 30,1 persen.

Bukan tidak mungkin, ini menjadi alasan AS dan negara-negara Eropa disebut-sebut tidak menyukai kebijakan hilirisasi nikel ala pemerintahan Jokowi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan mengklaim bahwa AS dan Eropa sempat menggunakan International Monetary Fund (IMF) untuk menekan Indonesia agar tidak meneruskan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut lagi, Prabowo adalah salah satu capres yang paling mendorong kebijakan hilirisasi. Selain karena menjargokan diri sebagai capres yang melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, Prabowo dan calon wakil presidennya (cawapres), Gibran Rakabuming Raka, kerap menyebutkan gagasan hilirisasi di banyak kesempatan, mulai saat dari debat capres-cawapres hingga di forum-forum akademik.

Boleh jadi, kebijakan hilirisasi nikel adalah lanjutan dari bagaimana peningkatan investasi Tiongkok dapat terjadi lagi di bawah Prabowo nantinya. Layaknya, hubungan yang penuh dengan ketidakpastian, AS bisa saja berusaha “menjaga hatinya” sendiri dengan tidak mengekspresikan kesukaannya pada Indonesia di masa kini.

Well, pada akhirnya, AS dan Indonesia tampaknya perlu membicarakan lebih lanjut soal hubungan mereka bagaimana. Mungkin, dengan masih berkomunikasi baik dengan Prabowo, ruang bicara akan masa depan keduanya akan tetap terus ada. Bukan begitu? (A43)

Kalau pandangan kalian soal hilirisasi nikel gimana guys?

Hilirisasi nikel jadi salah satu topik perbincangan yang paling menarik dalam dinamika Pilpres 2024. Salah satu momen awalnya mungkin ketika beredarnya video-video Thomas Lembong yang sempat menyebut nikel tidak akan laku di masa mendatang.

Menariknya, hilirisasi nikel pun sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2023 karena IMF sempat menganjurkan bahwa kebijakan tersebut mungkin lebih baik dihentikan, kendati tidak lama setelahnya IMF juga meminta maaf karena menimbulkan gejolak diskursus di Indonesia.

Opung Luhut sudah ikut 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah beberapa klaim Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong. Mulai dari hilirisasi, nikel, hingga “contekan” bagi Presiden Jokowi.

Semua berawal dari debat cawapres terakhir saat Gibran Rakabuming Raka menyenggol nama Tom yang disebut menjadi sosok di balik narasi duet Anies-Imin.

Gimana pendapatnya gais? 

#luhut #luhutbinsarpandjaitan #menkomarves #tomlembong #thomaslembong #anies #nikel #jokowi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kurang koordinasi atau emang substansinya sukar dipahami ya? 

Dalam debat kedua calon wakil presiden (cawapres) (21/1) semalam, ada perdebatan menarik terkait dengan Lithium Ferro Phosphate (LFP). Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanyakan bagaimana sikap pasangan calon presiden nomor 1 Anies-Muhaimin atau AMIN terhadap potensi nikel Indonesia. 

Saat diberi kesempatan menjawab, alih menjawab pertanyaan Gibran, Muhaimin yang tampaknya kurang paham mengawali jawaban dengan menyinggung etika, dan menekankan sesi debat bukan bermain tebak-tebakan, tapi juga etika dalam berdiskusi soal kebijakan yang berharga.

Kalau menurut kalian gimana terkait debat LFP di antara Cak Imin dan Gibran semalam? Berikan pendapatmu yaa 

#cakimin #gibran #muhaiminiskandar #debatcawapres #cawapres2024 #pilpres2024 #nikel #hilirisasi #lfp #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik

Dan terjadi lagi…? 

Bila mengilas balik pada Pilpres 2019, bisa dibilang Tiongkok menjadi salah satu isu panas yang diperdebatkan – baik di antara para calon dan di publik sendiri. Isu biasanya berpusar pada isu-isu seperti tenaga kerja asing (TKA) hingga dominasi ekonomi Tiongkok.

Namun, isu ini dinilai bisa memanas lagi di Pilpres 2024 – mengingat sejumlah perusahaan Tiongkok menjadi sorotan akibat kecelakaan-kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa. Ada anggapan bahwa perusahaan-perusahaan nikel asal Tiongkok tidak menerapkan keselamatan kerja yang baik.

Belum lagi, beberapa bulan lalu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan bahwa 90 persen nikel Indonesia didominasi oleh Tiongkok sehingga Indonesia hanya mendapatkan sedikit manfaat dari investasi-investasi tersebut.

Hmm, bagaimana menurut kalian? Akankah isu Tiongkok kembali menjadi sorotan publik pada Pilpres kali ini?