PinterPolitik.com

Kasus rasuah yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Edhy Prabowo terus bergulir dan menimbulkan sejumlah interpretasi hingga saat ini, baik dalam ranah diskursus publik maupun yang muncul dari para pengamat politik tanah air.

Dari mereka yang berpolemik mengenai apakah benur atau bibit lobster itu layak dijadikan komoditas ekspor atau tidak, hingga kemungkinan dan konsekuensi politik seperti apa yang mengiringi kasus ini.

Terkuaknya kasus ini sendiri memang cukup mengejutkan ketika menjerat menteri pertama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. Terlebih, sosok tersebut juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, partai politik (parpol) yang baru saja kembali mesra dengan PDIP di kekuasaan setelah rekonsiliasi Pilpres 2019.

Karenanya, kemudian muncul penafsiran maupun dugaan bertendensi politis tertentu di balik kasus yang menjerat salah satu orang kepercayaan Prabowo Subianto itu.

Salah satu yang cukup menarik ialah ketika nama Ali Mochtar Ngabalin masuk ke dalam perhitungan dan spekulasi yang ada. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu sempat dipertanyakan eksistensinya karena turut serta dalam rombongan Edhy Prabowo yang terbang ke Honolulu, Hawai, Amerika Serikat (AS), namun tak digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling tidak untuk dimintai keterangan.

Meskipun terdapat rasionalisasi bahwa Ngabalin secara teknis tak terkait langsung dengan kasus Edhy, spekulasi tetap saja bermunculan. Dalam salah satu acara di kanal Youtubenya, jurnalis senior, Karni Ilyas sempat mempertanyakan hal ini kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Karni merasa heran karena Ngabalin memisahkan diri pada saat petugas KPK menangkap Edhy. Namun pada konteks ini, Novel enggan memberi tanggapan dan menyerahkannya untuk bertanya kepada Humas KPK.

Ihwal senada dipertanyakan dan disiratkan pula oleh pakar hukum tata negara (HTN) Refly Harun. Ia berharap gerak langkah KPK selanjutnya agar lebih tegas dalam bertindak. Selain itu dirinya juga berharap, dalam kasus Edhy ini tidak ada politik belah bambu dalam artian “menginjak” seseorang tapi di sisi lain melindungi orang tertentu.

Presumsi yang lebih menarik datang dari pengamat politik Muhammad Yunus Hanis. Yunus bahkan menduga jika Ngabalin sebagai orang yang “berjasa” dalam tertangkapnya Edhy. Menurutnya, ada permainan kelas tinggi di balik peristiwa dijebloskannya Edhy Prabowo ke penjara KPK.

Lantas, mengapa eksistensi Ngabalin di TKP tercokoknya Edhy kemudian mengarah pada spekulasi yang seolah mengarah bahwa dirinya punya peran dalam penangkapan tersebut?

Perkara Perspektif dan Reputasi?

Tak bisa dipungkiri, meskipun narasi yang ada biasanya berasal dari para politisi maupun pengamat, corong dari berbagai dugaan maupun spekulasi yang terjadi dalam dinamika politik di era modern ialah media atau jurnalisme.

Christy Wampole dalam What Is the Future of Speculative Journalism? menjabarkan bahwa hasrat untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan isu politik terhangat, termanifestasi dalam rasa “lapar” terhadap sumber-sumber informasi, khususnya jurnalisme.

Percepatan arus informasi telah meningkatkan ketidaksabaran kita atas ketidaktahuan. Dalam upaya untuk menangkap dan menganalisa sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, atau bahkan sebelum itu terjadi, produk jurnalistik terkadang cenderung menjadi kurang faktual dan lebih bersifat hipotetis.

Hipotesis tersebut seringkali didapatkan dari upaya mengaitkan sejumlah variabel yang kemudian terkonstruksi dan terartikulasikan dalam sebuah spekulasi politik. Istilah “tomorrowism” kemudian digunakan Wampole untuk menganalisa absurditas fenomena tersebut.

Pada konteks spekulasi yang tertuju pada sosok Ngabalin dalam kasus Edhy seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kemungkinan pula terdapat pertautan atau komparasi variabel yang membuat spekulasi tersebut terkonstruksi, dan kemudian bermuara menjadi sejumlah produk jurnalistik atau berita.

Secara substansial, dalam menganalisa eksistensi Ngabalin dalam kasus tersebut kiranya tidak bisa dilepaskan dari isu politik secara umum yang memang sedang berkembang saat ini, plus dari track record atau sepak terjang Ngabalin sendiri selama berkiprah di dunia politik tanah air.

Kasus yang menjerat Edhy sendiri dilihat oleh pengamat politik dari universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, mirip dengan kasus suap impor daging sapi yang menyeret Presiden PKS saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq pada tahun 2013 silam. Ketika itu, PKS menjadi salah satu partai pendukung pemerintah, namun di saat yang sama partai yang baru saja berganti logo itu juga rajin mengkritik Istana.

Hal yang sama dilihat Ujang terjadi pada Gerindra ketika melalui Fadli Zon, kerap tampak bermain dua kaki, dan kritik yang dilontarkan tak jarang justru memperkeruh suasana serta mungkin saja tak jarang membuat “gerah” Istana.

Variabel itu dinilai membuka pertautan dengan konteks Ngabalin seperti yang diduga oleh Yunus sebelumnya. Seperti yang telah diketahui, Ngabalin merupakan sosok kontroversial yang cukup berani bermanuver dalam kariernya di dunia politik.

Ketika masih bernaung di Partai Bulan Bintang (PBB) misalnya, dirinya sempat berbeda suara dengan keputusan partai saat itu dalam Pilpres 2009. Setahun berselang Ia kemudian berubah haluan ke partai Golkar.

Kemudian saat Pilpres 2014, Ngabalin menjadi sosok yang sangat lantang dalam menyokong Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa. Namun dinamika yang bergulir setelahnya membalikkan perspektif yang ada ketika Ngabalin direkrut Istana dan “membelot” dari Prabowo.

Selain memiliki jabatan di Istana, Ngabalin juga saat ini diketahui mengemban tugas sebagai staf ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan mungkin saja, variabel pamungkas inilah yang mengeratkan kepingan kausalitas sebelumnya menjadi sebuah spekulasi yang muncul di sejumlah media atas peran Ngabalin dalam kasus Edhy Prabowo.

Namun terlepas dari hipotesa atau spekulasi tersebut, konteks lainnya kemudian menjadi tak kalah menarik saat sejumlah pihak menyarankan agar Prabowo dan Gerindra menarik diri dari koalisi pemerintah pasca tertangkapnya Edhy. Hal itu dinilai cukup pantas untuk dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban moral serta menghindari kemudaratan politik yang mungkin akan hadir. Lantas, akankah hal itu akan dilakukan Prabowo dan Gerindra?

Mundur Bukan Opsi Terbaik?

Saran untuk keluar dari koalisi pemerintahan berhembus dari politisi kontroversial Gerindra sendiri, Arief Puyuono. Arief menyebut bahwa Prabowo harus bertanggung jawab kepada para pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya, hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Lebih lanjut, Arief menyarankan jika Prabowo genteleman, dirinya harus mundur dari kabinet.

Sementara pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menyebut jika kasus Edhy berkembang lebih lanjut, bukan tidak mungkin akan membawa preseden minor bagi Prabowo dan Gerindra di kemudian hari.

Karenanya Saiful mengatakan bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Prabowo untuk segera menarik diri dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul How do you have an honourable resignation?, Alex Hudson menyoroti urgensi pengunduran diri dari sebuah jabatan secara terhormat setelah sebuah skandal, yang ketika tidak dilakukan dengan cepat justru akan merusak karier sosok tertentu secara permanen.

Postulat Hudson itu mengacu dari sampel komparasi dari efek lambatnya Richard Nixon mengundurkan diri saat skandal Watergate, hingga Sir Paul Stephenson, eks komisaris Polisi Metro London yang mengundurkan diri dengan cepat setelah skandal peretasan telepon mengemuka.

Kendati demikian, opsi pengunduran atau penarikan diri dari koalisi dan jabatan menteri agaknya bukan merupakan pilihan terbaik dalam konteks Prabowo.

Selain belum terbukti secara langsung terlibat, penarikan diri Prabowo dan Gerindra dinilai justru tak akan lebih menguntungkan, ketika kondisi sosial politik di luar kekuasaan agaknya tak berpihak pada Prabowo jika berkaca pada keputusan bergabung dengan pemerintah sebelumnya.

Kelompok konservatif maupun nasionalis yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019 dinilai masih memendam residu kekecewaan atas cepatnya perubahan orientasi perjuangan haluan politik eks Pangkostrad. Yang mana hal itu mungkin saja membuat akan membuat Prabowo dan Gerindra tidak “nyaman” untuk berada di luar kekuasaan saat ini, meskipun sedikit terbebani secara politik atas kasus Edhy.

Namun, penjabaran di atas hanyalah probabilitas semata. Masih terdapat beragam kemungkinan lainnya jika berkaca pada sifat alami situasi politik itu sendiri yang begitu cair dan tidak jarang cukup mengejutkan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sedari sebelum disahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) memang telah menuai sentimen minor dari masyarakat. Diskursus-diskursus yang ada di ruang-ruang publik cenderung menyepakati beleid tersebut hanya akan berpihak kepada pengusaha dan mengabaikan hak-hak pekerja.

Buruknya komunikasi pemerintah dan parlemen dalam proses pengesahan juga semakin menambah kecurigaan terhadap UU tersebut. Maka dari itu, kemunculan gelombang protes hingga berminggu-minggu setelah ketok palu bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Respons pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap aksi-aksi tersebut nyatanya juga sama tak mengejutkannya. Pemerintah seolah hanya mengulang-ngulang narasi dengan menyebut serangkaian aksi yang tak jarang berujung ricuh itu telah ditunggangi oleh aktor intelektual.

Meski awalnya tak menyebut secara gamblang, namun penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) agaknya bisa menjawab siapa sebenarnya pihak-pihak yang dicurigai pemerintah berada di balik aksi-aksi tersebut. Penangkapan-penangkapan itu lantas memantik protes dari oposan dan KAMI sendiri.

Belum usai polemik penangkapan aktivis KAMI, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin baru-baru ini melempar narasi lain. Melalui postingan di akun Instagram pribadinya, Ngabalin menduga ada golongan berpaham radikal seperti ISIS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok-kelompok intoleran anti Pancasila yang tengah bergerak atas nama penolakan UU Ciptaker.

Lewat postingannya itu, Ngabalin mengajak masyarakat untuk belajar pada kegagalan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Ia juga meminta publik untuk terus mendukung upaya Polri dalam menangkap kelompok-kelompok tersebut.

Tudingan Ngabalin tersebut sebenarnya juga bukanlah wacana baru. Kelompok-kelompok yang disebut radikal dan anti Pancasila faktanya memang sudah langganan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi di dalam negeri.

Lantas pertanyaannya, benarkah tudingan Ngabalin tersebut? Mengapa narasi-narasi kaum radikal dan anti Pancasila seolah tak pernah berhenti disuarakan?

Lagu Lama?

Seperti sudah disinggung sebelumnya, sikap  pemerintah dalam merespons aksi-aksi penolakan UU Ciptaker sebenarnya hanya mengulang-ngulang narasi lama.

Hal ini juga dibahas oleh Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul Indonesian Protests Point To Old Patterns. Ia bahkan menyebut respons pemerintah saat ini tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan rezim Soeharto saat membendung aksi-aksi mahasiswa di tahun 1998.

Ia menilai pernyataan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa pemerintah mengetahui ‘dalang’ di balik aksi demonstrasi sangat identik dengan diskursus yang kerap digelorakan Orde Baru kala terjadi demonstrasi mahasiswa, yakni mengkambinghitamkan komunisme dan golongan sosialis kiri.

Meski begitu, Edward mengakui narasi-narasi yang digelorakan pemerintah saat ini memang sudah berkembang mengikuti tren era kontemporer, seperti turut menyinggung persoalan hoaks dan disinformasi di media sosial. Pemerintah juga tak lagi menggunakan ‘komunisme’ dan ‘PKI’ untuk menarget mereka yang dianggap radikal, melainkan menggunakan bungkus ‘anti Pancasila’.

Meski berbeda bungkus, namun pada hakikatnya, narasi-narasi tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang disuarakan di era Orde Baru. Yakni ingin menunjukkan bahwa demonstran telah ditipu, dan tidak sepenuhnya memahami masalah serta untuk menyangkal keabsahan tuntutan mereka.

Kendati definisi radikalisme itu sendiri masih sering memantik perdebatan, namun pelabelan ‘golongan radikal’ nyatanya terus hidup dalam dinamika politik dalam negeri. Tak hanya digunakan untuk menyerang individu atau kelompok, label tersebut kini bahkan bisa digunakan untuk menyerang institusi negara itu sendiri.

Hal itu terjadi pada tahun 2019, di mana saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang isu radikalisme di tengah-tengah polemik pergantian kepemimpinan dan revisi UU KPK. Isu itu kemudian melahirkan istilah ‘faksi taliban’ di tubuh Komisi Antirasuah.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo saat itu membantah tudingan soal isu masuknya paham radikal di lingkungan KPK. Menurutnya, tudingan itu hanyalah bentuk serangan balik terhadap lembaga antirasuah yang selama ini membongkar kasus korupsi besar tanpa kompromi.

Selain KPK, institusi yang juga pernah diselimuti isu radkalisme adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Isu tersebut bahkan diwacanakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sendiri.

Meski ancaman institusi-institusi negara disusupi oleh golongan radikal bisa saja benar adanya, namun yang jadi persoalan adalah pernyataan Sri Mulyani saat itu didasarkan pada hal-hal yang tak memiliki tolak ukur jelas, seperti penampilan-penampilan fisik layaknya jenggot dan celana cingkrang, sikap enggan bersalaman dengan lawan jenis, hingga mengungkapkan ekspresi religiusitas di media sosial.

Selain narasi ‘kelompok radikal’, isu ‘anti Pancasila’ juga cukup sering muncul ke permukaan. Salah satunya terjadi beberapa waktu lalu, ketika Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuat pernyataan yang agaknya tak enak didengar di telinga masyarakat Sumatra Barat.

Terlalu seringnya pemerintah menggunakan narasi ‘radikalisme’ dan ‘anti Pancasila’ nyatanya juga disadari oleh sejumlah pihak, terutama para oposan. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan mencurigai bahwa narasi-narasi itu sengaja dihembuskan untuk menutupi ketidakcakapan pemerintah sendiri dalam mengelola negara.

Selain Fadli, kritik juga pernah dilontarkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Ali Taher. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Agama, Fachrul Razi beberapa waktu lalu, Ali menilai Fachrul tak cocok menjabat sebagai Menag lantaran terlalu banyak menyinggung persoalan radikalisme.

Berangkat dari sini, maka boleh jadi pemerintahan Jokowi memang sengaja terus menghidupkan isu radikalisme dan anti Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Ngabalin yang mengait-ngaitkan demonstrasi penolakan UU Ciptaker dengan paham radikal adalah salah satu contohnya.

Lantas pertanyaan pentingnya, apa kira-kira tujuan pemerintah terus menghidupkan isu-isu tersebut. 

Untuk Memupuk Solidaritas?

Sebelum menjawab apa kira-kira motif pemerintah menghidupkan isu radikalisme dan anti Pancasila, maka kiranya perlu dijawab dulu mengapa pemerintah memilih isu tersebut untuk terus dihidupkan. Tulisan Greg Fealy yang sempat jadi bahan pemberitaan media-media nasional beberapa waktu lalu, agaknya sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan ini.

Greg menilai bahwa kecenderungan pemerintahan Jokowi yang Ia sebut represif terhadap golongan Islamis dipengaruhi oleh pandangan partai-partai pendukungnya, terutama PDIP. Ia berpendapat faksi-faksi di belakang Jokowi menganggap nilai-nilai Islamisme sebagai ancaman bagi netralitas konstitusional dan iklusivitas sosial.

Menurut Greg, partai-partai pendukung Jokowi cenderung melihat golongan Islamis sebagai pemecah belah karena berusaha mengistimewakan Muslim dan hukum Islam di masyarakat. Hal ini membuat mereka menganggap kelompok-kelompok Islamis tersebut menyangkal prinsip-prinsip dasar negara.

Lebih jauh, Ia mengatakan represi terhadap golongan Islamis seharusnya tidak perlu terjadi di negara yang memang demokratis dan menjunjung tinggi toleransi seperti Indonesia. Apalagi menurutnya, kebanyakan pandangan golongan Islamis tidaklah bertentangan dengan hukum. Menekan golongan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis.

Selain karena alasan ideologis, digelorakannya narasi-narasi radikalisme dan anti Pancasila pastinya juga memiliki tujuan lain yang lebih bersifat praktikal. Dalam politik, apa yang dilakukan pemerintah tersebut bisa digolongkan sebagai praktik scapegoating.

René Girard dalam bukunya yang berjudul The One by Whom Scandal Comes mengatakan bahwa scapegoating merupakan kecenderungan strategi manusia untuk melampiaskan kemarahan maupun kesalahan mereka sendiri kepada pihak-pihak yang dipilih untuk disalahkan.

Strategi tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan. Sebaliknya, ketegangan itu diselesaikan dengan memilih korban untuk disalahkan demi tujuan untuk melahirkan kembali persatuan atau solidaritas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan kecurigaan Ngabalin yang mengatakan ada kelompok-kelompok radikal yang ‘bergentayangan’ di aksi penolakan UU Ciptaker belum tentu benar adanya. Sebaliknya, narasi-narasi tersebut bisa saja justru sengaja dihidupkan pemerintah untuk menyangkal argumen-argumen yang disuarakan para demonstran.

Selain itu, menghidupkan wacana radikalisme juga boleh jadi dimanfaatkan untuk menyelesaikan ketegangan. Dengan menampilkan korban untuk disalahkan, pemerintah bisa lebih mudah menciptakan kembali persatuan dan solidaritas masyarakat yang kini terusik oleh pengesahan UU Ciptaker.  

Pada akhirnya, meski asumsi-asumsi tersebut disandarkan pada teori-teori logis, namun yang mengetahui maksud dari wacana keterlibatan kaum radikal dan anti Pancasila dalam diskursus penolakan UU Ciptaker hanya pihak bersangkutan sendiri. Mari kita berharap polemik UU Ciptaker ini nantinya bisa diselesaikan melalui diskusi-diskusi yang konstruktif dan tidak mendegradasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“But they wasn’t satisfied unless I picked the cotton myself” – Kanye West, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Pemerintah Indonesia tampaknya tidak siap dalam menghadapi kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat – selanjutnya hanya disebut sebagai Papua. Pulau di ujung timur Indonesia ini bergejolak setelah berbagai insiden rasial terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur.

Dalam menanggapi persoalan yang terjadi di Papua, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang memiliki pekerjaan besar lainnya, seperti rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Bahkan, fokus presiden yang begitu besar – begitu juga warganet – terhadap rencana pemindahan ibu kota sempat dianggap sebagai pengalihan isu atas apa yang terjadi di Papua.

Meski belum jelas apakah pemindahan ibu kota merupakan pengalihan isu atau bukan, publik tentunya perlu tahu atas apa yang terjadi di Papua, dari penyebabnya hingga proses peredaman kerusuhan oleh pemerintah. Sudah jadi tugas pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas terhadap media dan masyarakat.

Namun, pemerintahan Jokowi tampaknya tidak dapat memberikan informasi yang seragam, misalnya saja mengenai bantuan negara lain dalam upaya meredam kerusuhan Papua yang sempat diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

View this post on Instagram

Banyak suara, pemerintahan Jokowi dinilai tak miliki jubir sentral. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #jubir #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 10, 2019 at 4:00am PDT

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS) dalam persoalan Papua. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih menyelesaikan persoalan domestik sendiri tanpa bantuan AS.

Ketidakpastian informasi dari pemerintahan Jokowi ini tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan. Siapa sebenarnya juru bicara (jubir) Presiden Jokowi? Memangnya, seberapa pentingkah peran jubir kepresidenan?

Peran Juru Bicara

Jubir merupakan seseorang yang dipilih menjadi perwakilan atas orang lain. Dalam kasus presiden, jubir biasanya menjadi figur yang mewakili pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan informasi publik dan media.

Setidaknya, mengacu pada buku Woody Klein yang berjudul All the Presidents’ Spokesmen, jubir kepresidenan dapat didefinisikan sebagai individu yang bertugas untuk membantu dalam mempresentasikan presiden dan kebijakan-kebijakannya sekaligus citra presiden dengan cara terbaik melalui cara dan medium apapun yang diperlukan.

Richard E. Neustadt dalam sebuah buku kumpulan memo yang berjudul Preparing to be President menjelaskan bahwa jubir memiliki peran penting bagi presiden yang terpilih. Neustadt menilai bahwa presiden menghadapi risiko-risiko public relations (PR) sehingga memerlukan bantuan asisten yang mengurusi persoalan tersebut.

Di AS, peran ini diisi oleh pengisi jabatan press secretary. Neustadt menjelaskan bahwa sosok yang memegang jabatan tersebut perlu memadukan dua fungsi, yakni fungsi internal sebagai konsultan PR presiden dan fungsi eksternal sebagai jubir yang menjembatani presiden dengan media sekaligus pengatur utama bagi aspek-aspek PR seperti pidato dan pernyataan.

Tentu, untuk mewujudkan fungsi tersebut, jubir dinilai perlu memiliki kecakapan khusus. Dalam bukunya, Klein mencoba memberikan gambaran atas cara kerja jubir bagi presiden-presiden AS.

Dalam buku tersebut, David Gergen – penasihat bagi Presiden Bill Clinton – menjelaskan bahwa seorang jubir perlu menguasai seluruh materi. Oleh sebab itu, jubir dinilainya perlu memiliki akses ke banyak pertemuan dan sumber-sumber informasi lainnya agar dapat menentukan apa yang dikatakan dan bagaimana yang mengatakannya.

Selain Gergen, Klein juga menuliskan pendapat Tony Snow – jubir Presiden George W. Bush – dalam bukunya yang menjelaskan tentang kualifikasi yang diperlukan seorang jubir, yakni pemahaman akan politik nasional yang luas, loyalitas, dan memahami kebutuhan media.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apa presiden Indonesia juga memiliki jubir dengan fungsi serupa?

Jubir kepresidenan adalah individu yang bertugas untuk membantu dalam mempresentasikan presiden dan kebijakannya sekaligus citra presiden dengan cara terbaik melalui medium apapun yang diperlukan.
Share on X

Presiden-presiden Indonesia juga menggunakan jubir. Seperti di AS, jubir kepresidenan Indonesia juga bertugas memberikan informasi-informasi penting dari pemerintah kepada publik dan media.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, memiliki jubir-jubir yang bertugas untuk memberikan sekaligus mengorek informasi. Julian Aldrin Pasha – Jubir Presiden SBY pada tahun 2009-2014 – misalnya, dinilai cakap dalam mengolah berbagai informasi yang diperolehnya.

Seperti apa yang Gergen jelaskan, jubir juga perlu mengumpulkan informasi dari berbagai tempat. Ketika memegang jabatan tersebut, Julian dianggap kerap mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di Istana. Selain itu, sesuai kualifikasi versi Snow, pemahaman Julian terhadap dinamika politik nasional ebagai seorang akademisi politik dari Universitas Indonesia (UI) bisa dibilang cukup mendalam.

Lalu, bagaimana dengan jubir kepresidenan Jokowi? Siapa jubir Jokowi sebenarnya?

Jubir Jokowi

Sosok yang menjabat sebagai jubir kepresidenan Jokowi adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Sebelum menjabat sebagai jubir, Johan memiliki karier yang cukup panjang di bidang jurnalis dan di lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di KPK sendiri, Johan pernah mengisi fungsi yang hampir sama dengan jabatannya di Istana, yakni sebagai jubir KPK. Bukan tidak mungkin apabila pengalaman jubir tersebut turut membantu posisinya sebagai jubir Jokowi.

Meski begitu, bisa saja terdapat satu kualifikasi Snow yang tidak dipenuhi oleh Johan, yakni loyalitas. Pasalnya, mantan jubir KPK tersebut disinyalir membagi fokusnya sebagai calon legislatif dari PDIP dalam Pileg 2019 lalu. Bahkan, Johan sempat beberapa kali mengajukan pengunduran diri.

Beralihnya fokus Johan terhadap posisinya sebagai caleg bisa jadi membuat Istana kehilangan jubir yang dapat memahami kebutuhan pers akan informasi dari pemerintah. Akibatnya, media dan publik tidak lagi memiliki sumber informasi yang sentral dari Istana.

Tidak adanya sentralitas informasi dari pemerintahan Jokowi ini terlihat dalam isu kerusuhan Papua lalu. Banyak pihak dari pemerintahannya berbicara dan berkomentar atas isu ini, dari Moeldoko, Wiranto, hingga Ali Mochtar Ngabalin.

Moeldoko misalnya, banyak berkomentar mengenai isu kerusuhan Papua, dari bantuan dan dukungan AS hingga dugaan keterlibatan Benny Wenda. Meski sebenarnya tidak menduduki posisi jubir secara resmi, jenderal tersebut kerap bersuara mewakili Jokowi.

Sejak berada di pusaran Istana dan tim kampanye Pilpres 2019 lalu, Moeldoko kerap memberikan pernyataan atas kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Layaknya Julian bagi Presiden SBY, Moeldoko kerap terlihat menemani sang presiden dalam berbagai kegiatan dan acara.

Posisi Moeldoko bisa dibilang penting di pusaran Jokowi. Dengan latar belakang militer, jenderal tersebut dinilai berperan dalam menghubungkan kekuatan militer dengan posisi politik kepresidenan Jokowi.

Selain Moeldoko, Ngabalin disebut-sebut turut mengisi peran jubir bagi Jokowi meski memiliki posisi yang berbeda dengan Johan yang memegang jabatan Staf Khusus Komunikasi. Politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut pernah mengklaim bahwa dirinya akan menjadi jubir pemerintah ketika diangkat oleh Jokowi – meski akhirnya sempat dibantah oleh Moeldoko.

Walaupun posisi Ngabalin sebagai jubir belum jelas, sosok kelahiran Fakfak, Papua, itu kerap tampil terdepan dalam memberikan pernyataan atas nama pemerintahan Jokowi. Berbeda dengan posisinya sebagai pengkritik pemerintahan Jokowi di masa lalu, Ngabalin kini tampil terdepan sebagai “pelindung.”

Pasalnya, Ngabalin memang kerap menimpali berbagai kritik dari lawan politik Jokowi. Berbagai pihak pun menilai Ngabalin lebih memiliki peran sebagai “tameng” bagi presiden. Soal isu Papua misalnya, Ngabalin aktif menimpali kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Namun, peran yang diisi oleh Ngabalin tersebut bisa saja menjadi bumerang bagi Jokowi. Sikap Ngabalin yang dianggap terlalu frontal dapat memperburuk citra Jokowi. Pasalnya, seperti yang sebelumnya dijelaskan dalam buku Klein, jubir juga menampilkan citra presiden.

Lantas, apabila Ngabalin berkemungkinan dapat memperburuk citra Jokowi, apa yang perlu sang presiden lakukan?

Presiden adalah Jubir?

Bila berbicara mengenai citra seseorang, identitas dari seseorang itu sendiri turut menentukan. Dalam arti lain, Presiden Jokowi perlu memainkan peran jubir atas dirinya sendiri.

Neustadt dalam buku lainnya yang berjudul Presidential Power menjelaskan bahwa kekuatan presiden merupakan kemampuan seorang presiden untuk melakukan persuasi terhadap orang-orang lain sehingga kekuatan tersebut sebenarnya terpusat dari diri presiden itu sendiri. Setidaknya, Neustadt memberikan tiga sumber kekuatan tersebut, seperti posisi tawar, reputasi, dan citra di publik.

Dalam hal reputasi, presiden perlu menunjukkan kemampuan dan kontrolnya atas pekerjaannya. Reputasi di sini berkaitan dengan ekspektasi dari pihak-pihak lain atas reaksi presiden dalam mengatasi permasalahan.

Dalam hal isu Papua misalnya, sikap yang jelas dari Presiden Jokowi dianggap perlu oleh beberapa pihak. Beberapa figur oposisi – seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon – dan sebagian warganet menilai sikap Jokowi atas kerusuhan Papua terlalu datar dan santai, serta mendesak presiden untuk segera berkunjung ke Papua.

Oleh sebab itu, sikap presiden sendiri dianggap penting dalam mengonsolidasikan kekuatannya. Neustadt menekankan bahwa konsolidasi akan kekuatan presiden hanya dapat dimainkan oleh presiden sendiri bukan pihak-pihak lain. Pengaruh personal presiden bergantung pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh presiden itu sendiri.

Pada akhirnya, peran sentral tersebut kembali ke tangan presiden sendiri. Bisa dibilang, dengan peran sentral tersebut, sudah seharusnya Jokowi bersikap atas sebagai jubir atas dirinya sendiri.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh Jokowi mirip dengan lirik rapper Kanye West di awal tulisan. Masyarakat tidak akan merasa puas bila bukan presiden sendiri yang melaksanakan tugasnya. Lagi pula, berbeda dengan Kanye, presiden memang dipilih oleh rakyat, entah dari daerah mana pun, termasuk dari Papua. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]isakah kita sebut Prabowo Subianto sebagai Bapak Kemiskinan? Soalnya doi hobi banget memiskin-miskinkan rakyat, sih… Wkwkwk.

Bukan apa-apa gaes, maksudnya memiskinkan tuh bukan berarti membuat rakyat miskin ya, melainkan sikap doi yang suka bilang kalau rakyat kita itu kebanyakan miskin. Bahkan Ketum Gerindra ini bilang 99% rakyat Indonesia hidup pas-pasan. Kesejahteraan hanya dirasakan oleh kurang dari 1% masyarakat.

Kalau perkataan Prabowo benar, apa kabar dengan Anda-Anda yang suka makan di restoran dan belanja barang-barang branded di Mall? Apa kabar foto-foto ootd yang kerap membanjiri Instagram setiap harinya? Hidup pas-pasan tapi bisa ngabisin uang buat nge-hedon di Mall dan jalan-jalan? Hmm…

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan data yang dipakai Prabowo. Menurut Ngabalin, hal yang dikatakan Prabowo tidak benar.

Denger-denger dari Prabowo, persentase kemiskinan yang ia sebutkan itu merupakan fakta yang diakui oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional.

Para politisi saling mengklaim data valid tanpa sadar rakyat bingung dan terbodohi...
Share on X

Hmm, masa sih? Perasaan kemarin Presiden Joko Widodo banjir pujian dari petinggi Bang Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan diberikan penghargaan. Hayooo, data apa itu? Fakta atau hoaks? Hehehe.

Emang hidup pas-pasan menurut Pak Prabowo tuh kayak gimana sih? Jangan-jangan, definisi pas-pasan menurut Pak Prabowo kalau nggak bisa beli tas Hermes setahun sekali atau nggak kuat makan lobster seminggu sekali? Hehehe, cuma nanya. Benar-benar penasaran sekali loh saya.

Beda dengan data Prabowo, kalau kata Ngabalin, 70% orang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Jadi angka 99% itu dipandang sangat mustahil.

Ehh, tunggu dulu, itu kok jadi makin banyak muncul angka imajiner? Hitungan dari mana kalau 70% orang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah? Kalau Pak Ngabalin bilang Prabowo bicara berdasarkan data sampah, Pak Ngabalin data apa? Data tahun berapa? Persentase elektabilitas Jokowi aja nggak segitu. Hihihi.

Kalau Pak Ngabalin minta Prabowo jangan mementingkan kemenangan dengan sembarang melempar kritik, kubu Bapak juga jangan suka mengklaim prestasi dong. Kan adil… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]anjang-panjangan visi misi masih menjadi topik menyenangkan untuk dikomentari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin nih gaes. Kayaknya mereka suka banget deh sama yang panjang-panjang. Keknya bangga banget dengan 35 halaman visi misinya. Sampai nggak kelar-kelar ngeledek kubu sebelah yang cuma punya 15 halaman. Ckckckck.

Sebagai rakyat, sebenernya diriku tuh males banget baca visi misi para calon kandidat. Berasa lagi baca surat cinta yang isinya cuma gombalan-gombalan semu. Apalagi yang sampe berpuluh-puluh lembar gitu. Haisshh, bisa-bisa enek duluan. Wkwkwk… maap-maap ya… janji kemarin aja masih banyak yang belum ditepati.

Ehh, tapi itu pendapat eike aja loh ya. Kalau menurut Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin sih Jokowi memiliki pengalaman yang baik dalam memimpin Indonesia. Gimana gaes, setuju nggak?

Ngabalin mengajak masyarakat ikut membayangkan, betapa selama tiga tahun hingga empat tahun dipimpin Jokowi, republik ini sudah seperti Sidratul Muntaha. Wow apa itu? Yang nggak tahu pasti dulu suka bolos ngaji nih, lebih milih main perang sarung atau nggak main gundu di depan masjid. Nah loh, ketahuan…

Buat yang nggak tahu, Sidratul Muntaha itu merupakan tempat suci lokasi bertemunya Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT untuk menerima perintah salat.

Kata Ngabalin, gara-gara Jokowi republik ini berubah menjadi Sidratul Muntaha. Moon maap, emang Indonesia ada di atas langit?
Share on X

Hmm, terus hubungannya sama kinerja Jokowi itu apa ya? Ada yang tahu? Eng, ing, eng …

Pak Ngabalin tuh suka banget melontarkan kata-kata yang amat sangat spektakuler, sampai-sampai diriku harus mikir tujuh hari tujuh malam untuk memahaminya. Wkwkwk…

Pak Ngabalin menilai, Jokowi itu hebat banget dalam membangun segala macam infrastruktur, membuat jalan, membuat tol, seperti mau menuju ke Sidratul Muntaha.

Tapi moon maap nih, dulu Nabi Muhammad itu ke Sidratul Muntaha lewat jalur langit ya, dengan menaiki buraq. Emang Jokowi ngebangun tol sama infrastruktur di atas langit? Duh, duh, duh, ini doi yang lagi asal ngomong atau diriku yang gagal paham ya? Tolong dibantu yaa dibantu… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]nggota Dewan Pembina GNPF Ulama, Haikal Hassan menyatakan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tapi entah kenapa, ia merasa presiden susah sekali ditemui.

Weleh-weleh, namanya juga presiden. Kalau nggak sibuk mah namanya pengangguran atuh? Wkwkwk.

Haikal ingin membahas mengenai dugaan kriminalisasi terhadap ulama maupun aktivis 212 lain. Haikal mengatakan banyak kasus-kasus yang menjerat mereka belum dihentikan alias SP3.

Oalah… kirain mau nawarin pakta integritas ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Siapa tahu kan diam-diam ternyata minat juga sama Pakde Jokowi. Oh ternyata mau minta kelonggaran hukum. Hehehehe.

Menanggapi curhatan Haikal, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan siap memfasilitasi keinginan GNPF Ulama untuk bertemu presiden. Caranya mudah, tinggal kirim surat, nanti difasilitasi.

Mantap tuh. Ayo coba dibikin dulu surat cintanya. Kalau perlu yang mesra,siapa tahu responnya lebih cepat. Uwuwuwuw…

Ali juga menambahkan, bahwa ulama merupakan pewaris para nabi, tempat bertanya semua orang, karena itu GNPF Ulama yang sudah membuat Ijtima Ulama sebanyak dua kali, seharusnya bisa menjadi tempat bertanya bagi semua orang.

Menurutnya, ulama itu kalau bisa jangan merengek-rengek ke pemerintah. Nggak pantas.\

GNFP-U mau ketemu Jokowi, berharap Habib Rizieq bisa dijemput?
Share on X

Ali kemudian menyebut bahwa yang pasti umara (pemerintah) dan ulama di Indonesia harus menyatu. Jika para ulama ingin bertemu dengan Jokowi selaku umara atau pemimpin, maka itu diterjemahkan dalam pengertian silaturahmi membangun hubungan antarsesama. Ali juga membantah Jokowi berjarak dengan ulama. Justru Jokowi semakin dekat.

Haikal mengakui kalau Jokowi kini terlihat dekat dengan ulama. Apalagi setelah menggandeng Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Tapi Haikal juga menekankan, harusnya Pak Jokowi jangan cuma dekat sama Ma’ruf saja, tapi juga dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Haikal meminta Jokowi harusnya menjemput Rizieq Shihab agar bisa pulang ke tanah air dengan selamat.

Tapi, gimana ya, wong si Habib maunya dijemput sama presiden baru. Kalau begitu bukannya harus nunggu pilpres 2019 selesai? Eh, tapi kalau ternyata presidennya nggak jadi ganti kudu piye? (E36)

Pinterpolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]li Mochtar Ngabalin adalah sosok politisi yang mengebu-gebu dan keras dalam berdebat. Ia tak segan menuding lawan bicaranya, terkadang dengan gaya meledek. Sebuah acara di stasiun televisi beberapa hari lalu menjadi salah satu contoh di mana Ngabalin dengan kasar mendebat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Neno Warisman dan Mahendradata. Neno akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan.

Sikap ofensif itu terjadi setelah Fadli Zon mengomentari pengamanan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Riau oleh pihak kepolisian. Dengan ekspresi membelalak Ngabalin menunjuk-nunjuk Fadli seraya melontarkan tudingannya. Tidak sampai di situ saja, ketika Fadli sedang membaca teks deklarasi, Ngabalin kembali menyerang Fadli dengan mengatakan hal itu bohong dan menipu.

Rekam jejak Ngabalin sebagai politisi memang terbilang cukup panjang. Laki-laki kelahiran Fakfak, Papua ini memulai karier politiknya sebagai kader Partai Bulan Bintang (PBB) dan sempat menjadi anggota legislatif di Komisi I DPRI RI periode 2004-2009 mewakili partai tersebut.

Pengggerusan citra ini nampaknya tidak akan berdampak signifikan jika Jokowi mampu mengendalikan Ngabalin. Peluang ini masih relatif kecil mengingat isu #2019GantiPresiden bukanlah isu kampanye utama.
Share on X

Pada Oktober 2010, ia hengkang dari PBB dan bergabung dengan Partai Golkar dengan posisi awal sebagai wakil sekretaris jenderal. Berada di Partai Golkar, Ngabalin juga sempat membuat kontroversi ketika beradu mulut dengan Yorrys Raweyai perihal dualisme di tubuh partai beringin itu pada 2015 lalu. Akibatnya, pada Munas versi Aburizal Bakrie di Bali, Ngabalin tiba-tiba dipukul oleh penyusup yang diduga merupakan anak buah dari Yorrys Raweyai.

Ngabalin dengan segala konroversi dan gaya ofensif yang melekat pada dirinya kini menjadi corong komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak pihak, termasuk para pendukung Jokowi, yang menilai bahwa sosok Ngabalin akan menggerus citra sang presiden. Sebab selama ini publik mengenal Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai sosok yang low profile dan mahsyur dengan kampanye santun. Tentu pertanyaannya adalah apakah kehadiran Ngabalin menjadi blunder dan akan menurunkan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019?

Ngabalin Topeng Jokowi

Pada tahun 1967, Anselm L. Strauss menulis sebuah buku dengan judul Mirror and Masks: The Search for Identity atau pencarian identitas. Dalam konsep pencarian identitas itu Strauss berkata bahwa identitas adalah fusi antara interaksi simbolik dengan struktur sosial.

Ia juga menyebutkan bahwa transformasi identitas mengisyaratkan penilaian baru tentang diri pribadi dan orang lain, tentang peristiwa, tindakan, dan objek. Menurut perspektif teori interaksi simbolik, transformasi identitas berhubungan dengan perubahan psikologi. Sementara itu, hal ini juga dipengaruhi oleh dimensi konsistensi kognitif.

Adapun konsistensi kognitif ini berkaitan dengan psikologi sosial dan didefinisikan sebagai konsep bahwa setiap individu memiliki preferensi tersendiri bagi beberapa aspek kognitif seperti pemikiran, keyakinan, pengetahuan, pendapat, dan sikap mereka serta niat untuk menjadikannya seimbang, dalam artian tidak ada kontradiksi satu sama lain.

Berbagai aspek kognitif tersebut harus selaras atau sesuai dengan cara masing-masing individu melihat diri mereka sendiri dan perilaku mereka selanjutnya. Melihat tipikal Ngabalin saat ini, ada sebuah ketidakseimbangan kognitif yang dialami politisi Golkar tersebut. Apa yang dilakukan Ngabalin selama menjadi politisi adalah bawaan sikap personal dirinya selama ini yang selalu konsisten dalam melontarkan ktitik.

Ngabalin yang sedari awal kiprahnya dalam dunia politik sudah konsisten dengan gayanya yang meledak-ledak menjadi kontradiktif dengan gaya kampanye yang selama ini diusung oleh kubu Jokowi.

Dengan demikian, cara Ngabalin sebagai komunikator politik bagi Jokowi bisa dianggap seperti “duri dalam daging” – pada satu sisi keras atau berfungsi untuk menangkis serangan dari oposisi, namun di sisi lain menimbulkan ancaman bagi citra Jokowi.

Kalau dianalisa, penyebab pihak Istana merekrut Ali Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mungkin untuk melawan dan menjinakkan suara-suara oposisi yang semakin hari membuat elektabilitas Jokowi makin merosot, katakanlah seperti lautan kritik dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Perekrutan Ngabalin juga bisa mendorong citra Jokowi yang selama ini diasosiasikan anti-Islam. Hal tersebut misalnya bisa dilihat dari simbol sorban Ngabalin. Sorban Ngabalin adalah bahasa visual bahwa Istana dekat dengan umat Islam dan dianggap sebagai simbol ke-Islaman serta kesantriannya untuk menunjukkan istana sama sekali tidak anti umat Islam.

Selain itu, suara Ngabalin yang “kencang”, dianggap sebagai tukang debat ulung walaupun seringkali isi pembicaraannya biasa-biasa saja. Sebagai komunikator politik hal itu penting untuk mempengaruhi psikologi massa atau penonton atau bahkan pemilih.

Jejak kedekatan Ngabalin dengan Jokowi sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Meski baru tiga bulan menjabat sebagai juru bicara pemerintah, ia sudah lama keluar masuk istana.

Pada reshuffle 16 Agustus 2017 lalu, Ngabalin diisukan akan menjabat sebagai Menteri Agama, menggantikan Lukman Hakim Saifuddin. Jokowi sudah setuju, namun salah seorang petinggi Istana disebut-sebut tak menyetujuinya. Jokowi disebut “jatuh hati” dengan Ngabalin karena mampu memberi penguatan terhadap pemikiran dan langkah-langkah presiden.

Bisa Menggerus Citra Jokowi

Seperti yang menjadi perhatian banyak pihak, sikap Ngabalin yang keras terkait isu #2019GantiPresiden akan merugikan citra Jokowi. Hal ini wajar jika dilihat dari gestur Jokowi selama ini yang lebih santun dan low profile. Posisi kritik Ngabalin tentu akan membuat buruk citra Jokowi dan dikhawatirkan akan menggerus elektablitasnya.

Bagi Jokowi, langkah-langkah Ngabalin ini perlu dicermati dan dievaluasi. Tentunya presiden tidak ingin citranya terpuruk akibat ulah Ngabalin. Apa yang menimpa Jokowi sebenarnya terjadi juga dengan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat (AS) itu beberapa kali harus melepas-pasang juru bicaranya.

Orang yang pertama menjadi korban adalah Sean Spicer. Spicer didepak setelah dua minggu menjabat sebagai juru bicara Gedung Putih. Alasannya karena Trump tidak suka dan menyesal dengan ditunjuknya Spicer. Kekesalan itu diakibatkan oleh ulah Spicer yang kerap keras dengan wartawan. Bagi Trump, sikap Spicer yang tidak ramah dengan wartawan itu akan membawa dampak negatif terhadap citranya.

Kemudian Trump juga pernah memecat Anthony Scaramucci, setelah dirinya bekerja selama 10 hari di Gedung Putih. Sumber dari Partai Republik mengatakan pemecatan Scaramucci dilakukan setelah Trump meminta pendapat dari para penasihatnya.

Pemecatan ini juga berkaitan dengan telepon Scaramucci kepada wartawan yang menyampaikan makian kasar tentang rekan-rekan sejawatnya sendiri. Trump disebutkan tidak suka dengan sikap Scaramucci tersebut dan menilainya tidak pantas sebagai juru bicara presiden.

Sikap Trump ini mungkin bisa menjadi cerminan serta contoh bagi Jokowi. Jangan sampai akibat ulah Ngabalin, sang presiden malah akan dirugikan secara politik. Posisi Ngabalin sebagai corong komunikasi presiden dan kontestan Pilpres 2019 tentunya akan banyak disorot publik.

Gw setuju kl ada yg bilang sikap pak Ali Mochtar Ngabalin dlm acara debat bisa membahayakan citra pak Jokowi. Krn beliau sbg staff presiden harusnya bersikap lebih sabar dan santai tanpa perlu sikap berlebihan.

— Ali Sopan (@Ali_Sopan) August 30, 2018

Kubu Jokowi harus bisa menilai apakah yang dilakukan Ngabalin selama ini produktif atau justru kontra-produktif terhadap upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Masalah komunikasi politik menjadi sangat penting untuk diperhatikan menjelang Pilpres 2019. Semua pihak, termasuk pasangan petahana, ingin membangun citra positif selama proses kampanye yang praktis berlangsung kurang dalam setahun itu.

Meskipun demikian, pengggerusan citra ini nampaknya masih belum akan terjadi jika Jokowi mampu mengendalikan Ngabalin. Peluang ini masih relatif kecil mengingat isu #2019GantiPresiden bukanlah isu kampanye utama jika dibandingkan dengan isu ekonomi, sehingga kecil kemungkinan akan mempengaruhi elektabilitas petahana.

Memang persolan tagar ini terkesan sepele, namun bisa menimbulkan efek yang cukup signifikan jika tidak disikapi dengan serius. Ada baiknya jika Ngabalin bisa memimpin kubu Jokowi untuk menyerukan tagar yang merepresentasikan kepentingan pihaknya juga.

Menyitir apa yang diucapkan oleh Lexi Pandel, kekuatan tagar memang telah berevolusi lebih dari hanya sebatas simbol digital dunia maya. Tagar sukses memengaruhi pemilihan umum hingga memicu gerakan sosial. Oleh karena itu, mungkin Jokowi perlu mengevaluasi Ngabalin, sehingga aksi politiknya efektif membendung #2019GantiPresiden tanpa harus merusak citra politik Jokowi. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]edia saat ini tengah diwarnai dengan komentar-komentar penuh kepentingan dari para politisi. Satu diantaranya, yang kerap memicu percikan-percikan rasa gemas adalah komentar-komentar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Yoeh, nggak tahu kenapa, Bapak satu ini pintar sekali berbicara, kadang kocak, kadang kok ya menohok sekali. Ku jadi suka kasian sama lawan bicaranya, beberapa bahkan cuma bisa gelagapan, nggak sempat ngomong. Aku pun jadi penasaran, itu Pak Ngabalin sebenarnya bernapas atau nggak sih? Wkwkwk.

Demi membela Presiden Jokowi, Ngabalin pernah menyebut para aktivis #2019GantiPresiden sebagai gerombolan peracau dan berperadaban rendah. Gimana? Gimana? Menohok sekali bukan? Hahahaha.

Nah, karena komentar-komentar menohok yang sering dilontarkan Ngabalin, akhirnya Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengingatkan agar Ngabalin tidak secara terang-terangan mendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin, karena masih berstatus sebagai pejabat negara.

Sudah sepatutnya penyelenggaran negara bekerja untuk rakyat, karena dibayar pakai uang negara. Bukan malah sibuk berpolitik...
Share on X

Ya ampun, ku sampai lupa loh kalo Pak Ngabalin ini merupakan anggota dewan komisaris PT Angkasa Pura I. Kemarin-kemarin tahunya sebagai juru bicara kubu Jokowi-Ma’ruf. Saking kebanyakan debat politik sama kader partai lain sih ya. Ngomong-ngomong kerjaan aman? Kayaknya sering banget muncul di TV nih. Uwuwuwuw.

Menurut Laode, dukungan dari pejabat publik yang terlalu frontal bisa berpotensi maladministrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayan publik memperoleh uang dari negara, jadi nggak boleh berpihak. Yang dia makan uang rakyat.

Ombudsman menyatakan akan siap memproses segala aduan soal penyelenggara negara yang terang-terangan mendeklarasikan dukungan pada calon pasangan tertentu, sebelum cuti.

Nah, jadi buat Pak Ngabalin, tahan sedikit ya bicaranya. Ssstt, calm down. Kalau udah nggak tahan tutup mulut, bisa kali ambil cuti dulu, biar nggak bikin polemik.

Merujuk Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, unsur penyelenggara negara merupakan para pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti anggota MPR/ DPR, menteri, hakim maupun kepada daerah seperti gubernur harus cuti atau mengundurkan diri jika ingin turut serta dalam kampanye politik. (E36)