Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Namun, mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

PinterPolitik.com

“Jika kau tak bicara, tak ada yang tahu ketidakadilan ini. Jika kau cuma meringkuk, mereka tak akan tahu apa kesalahan mereka.” – Na Hwa-jin, Teach You a Lesson (2026-sekarang)

Cupin baru saja menamatkan sepuluh episode Teach You a Lesson dalam satu malam tanpa jeda. Serial Korea yang tayang di Netflix awal Juni 2026 itu membuatnya termenung lebih lama dari yang ia kira.

Premisnya sederhana tetapi memikat bagi Cupin. Negara membentuk badan resmi bernama Chamgyoyuk-won (참교육원), yang secara harfiah berarti “Institut Pendidikan Sejati”, lalu mengirim inspektur terlatih ke sekolah-sekolah yang kelasnya dianggap sudah ambruk.

Adaptasi dari webtoon Get Schooled itu menampilkan dunia tempat murid, orang tua, hingga oknum nakal akhirnya bisa ditertibkan oleh tangan negara. Resensi The Korea Times menyebut serial ini sebagai sebuah power fantasy, fantasi tentang kekuasaan yang lahir justru dari rasa tidak berdaya.

Cupin paham betul dari mana fantasi itu berasal. Di Korea, otoritas guru dianggap telah merosot sampai titik di mana sebagian pendidik memilih pura-pura tidak melihat demi bertahan melewati satu hari sekolah.

Yang membuat Cupin tergelitik bukan adegan laganya yang memuaskan. Yang membuatnya berpikir adalah mengapa masyarakat semaju Korea Selatan justru memimpikan solusi berupa negara yang mengirim petugas berotot ke ruang kelas.

Sebagai penonton Indonesia, Cupin lantas membayangkan pengandaian yang lebih dekat ke rumah. Seandainya Indonesia punya padanan Chamgyoyuk-won versinya sendiri, sebut saja Biro Perlindungan Hak Pendidikan (BPHP), apakah lembaga semacam itu akan menjadi obat atau justru sekadar gejala?

Lamunan Cupin pun berhenti pada dua pertanyaan yang mengganjal. Mengapa wibawa seorang guru bisa runtuh sampai harus dipinjami otoritas oleh negara, dan apakah persoalan guru di Indonesia memang berhenti di pintu gerbang sekolah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Teach You a Lesson: Hilangnya Otoritas Guru?

Untuk menjawab kegelisahan Cupin, ada baiknya menengok cara para pemikir membaca otoritas. Sosiolog Jerman, Max Weber, membedakan tiga sumber otoritas, yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional.

Otoritas guru secara historis bersandar pada perpaduan penghormatan budaya dan wibawa personal. Krisis yang digambarkan serial itu adalah saat kedua sumber tersebut menguap, lalu masyarakat mencoba menambalnya dengan otoritas legal-rasional lewat sebuah biro pemerintah.

Inti persoalannya terletak di situ. Ketika wibawa kultural seorang guru hilang, satu-satunya wibawa yang tersisa seakan hanyalah wibawa negara.

Sosiolog Amerika, Richard Sennett, dalam bukunya Authority menamai kondisi ini dengan jernih. Masyarakat modern menyimpan ketakutan pada otoritas sekaligus kerinduan padanya, membongkar hierarki lama atas nama hak individu lalu merindukan sosok yang bisa menertibkan kekacauan.

Teach You a Lesson pada dasarnya adalah dramatisasi dari paradoks tersebut. Fantasi tentang inspektur yang gagah hanya tumbuh subur di tanah tempat wibawa guru sudah lama mengering.

Penting dicatat bahwa erosi otoritas guru bukanlah keunikan Korea semata. Di Jepang, fenomena ini bahkan punya istilah resmi, yaitu gakkyu hokai atau “keruntuhan kelas”, saat murid berjalan sesuka hati dan pengajaran tidak lagi mungkin berlangsung.

Respons tiap negara ternyata sangat berbeda. Di Prancis, otoritas sekolah juga dilaporkan menurun, tetapi jawabannya bukan mengirim petugas berotot, melainkan membangun komite disiplin yang bersifat kuasi-yudisial dengan melibatkan orang tua dan perwakilan murid.

Perbedaan respons ini bisa dijelaskan lewat kerja antropolog Belanda, Geert Hofstede, tentang dimensi power distance atau jarak kekuasaan. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, murid cenderung lebih mudah menerima otoritas guru, sebuah pola yang juga ditemukan dalam studi lintas negara oleh Ming Ming Chiu di jurnal “Journal of Educational Psychology”.

Persoalannya, modernisasi dan masuknya wacana hak individu justru menggerus fondasi itu di Asia Timur. Kekosongan otoritas pun terasa makin tajam, terutama karena ekspektasi awal terhadap wibawa guru begitu tinggi.

Di sinilah Cupin menemukan satu konsep yang bisa ia tawarkan, yaitu institutionalized authority deficit atau defisit wibawa terlembaga. Kondisi ini muncul saat otoritas kultural sebuah profesi merosot lebih cepat daripada kemampuan negara membangun penggantinya yang sah.

Fantasi BPHP, kalau benar diwujudkan, menyimpan jebakannya sendiri. Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, lewat konsep Verrechtlichung atau yuridifikasi, mengingatkan bahaya saat hukum menembus ruang-ruang yang sebelumnya diatur oleh norma sosial dan kepercayaan.

Membawa petugas dan istilah pelanggaran ke dalam kelas berisiko mengubah relasi guru-murid yang bersifat pedagogis menjadi relasi yang adversarial. Ironisnya, yuridifikasi berlebihan inilah yang justru menjadi salah satu akar persoalan di Korea.

Pelajaran besarnya cukup jelas bagi Cupin. Wibawa, seperti diingatkan Sennett, tidak bisa didekretkan, melainkan hanya bisa tumbuh dari pengakuan yang tulus.

Namun, lamunan Cupin kembali tersangkut pada dua pertanyaan baru. Apakah persoalan guru benar-benar selesai jika wibawanya di kelas berhasil dipulihkan, dan bagaimana nasib mereka begitu melewati pagar sekolah menuju masyarakat luas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Lapisan Kedua Sang Guru: Edisi Indonesia

Cupin menyadari bahwa otoritas di kelas hanyalah lapisan pertama. Ada lapisan kedua yang lebih sunyi tetapi jauh lebih menentukan, yaitu martabat guru di tengah masyarakat luas.

Lapisan kedua itu paling jujur terbaca dari satu hal, yakni kesejahteraan. Survei IDEAS dan Dompet Dhuafa pada 2024 menemukan bahwa 74,3 persen guru honorer masih menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan.

Angka itu membuat Cupin termenung. Bahkan ada laporan guru yang menerima honor hanya beberapa ribu rupiah per jam, jauh di bawah standar hidup layak yang ditetapkan negara untuk pekerja lain.

Di sinilah Cupin meraba sebuah paradoks martabat. Masyarakat menuntut guru memiliki wibawa moral tertinggi di ruang kelas, tetapi sekaligus menempatkannya pada posisi ekonomi yang nyaris paling rendah di antara profesi terdidik.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, lewat pendekatan kapabilitas dalam bukunya Development as Freedom, mengingatkan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kemampuan manusia. Investasi pada pendidik, dengan kerangka ini, adalah salah satu investasi paling mendasar bagi sebuah bangsa.

Perbandingan internasional mempertajam titik ini. Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa di banyak negara maju, gaji guru rata-rata berada di kisaran 75 hingga 150 persen dari produk domestik bruto per kapita.

Menariknya, komitmen ini tidak ditentukan oleh kekayaan semata. Kosta Rika, negara yang relatif tidak kaya, justru membelanjakan porsi gaji guru yang setara hampir dua kali lipat rata-rata OECD terhadap pendapatan per kapitanya.

Artinya, memprioritaskan guru pada akhirnya adalah pilihan politik, bukan sekadar soal kemampuan fiskal. Studi PISA bahkan menunjukkan bahwa memprioritaskan gaji guru berkorelasi positif dengan capaian belajar murid.

Kabar baiknya, arah kebijakan saat ini menunjukkan sinyal yang menjanjikan. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru kini dipercepat menjadi bulanan, tunjangan guru honorer dinaikkan, dan tersedia beasiswa bagi 150 ribu guru pada 2026.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong budaya sekolah yang aman lewat gerakan ASRI dan perlindungan hukum bagi pendidik. Mendikdasmen Abdul Mu’ti pun menerbitkan payung hukum agar daerah tetap menganggarkan gaji guru honorer di tengah penataan aparatur sipil negara.

Tantangan yang tersisa bersifat struktural, bukan personal. Gaji guru honorer banyak bergantung pada kemampuan fiskal daerah, sehingga komitmen pusat perlu ditopang konsistensi hingga ke tingkat paling bawah.

Pada akhirnya, fantasi Teach You a Lesson mengajarkan satu hal kepada Cupin. Tangan negara yang paling berwibawa bukanlah tangan yang memukul murid nakal, melainkan tangan yang memastikan gurunya berdiri dengan martabat utuh, baik di dalam kelas maupun di tengah masyarakat, sebab di situlah pelajaran yang sesungguhnya terletak. (A43)

Bentar lagi ada warung es kelapa bikin spanduk “Lisa Blackpink pernah ke sini” literally

Walaupun aslinya dari Thailand yang mirip-mirip, Lisa dan semua pemeran film Tygo kaget nggak ya sama “kearifan lokal” di sini? 

#syuting #extraction #tygo #netflix #lisablackpink #blackpink #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

socioloop.co

Pada tanggal 4 Oktober mendatang, penggemar sepak bola dan film dokumenter akan disuguhi tontonan istimewa dengan perilisan film dokumenter tentang salah satu ikon terbesar dalam dunia sepak bola, yakni David Beckham.

Film dokumenter ini akan tayang eksklusif di platform streaming Netflix, mengungkap sisi pribadi dan perjalanan karier luar biasa Beckham, seorang legenda sepak bola sekaligus ikon gaya.

Film dokumenter ini menjanjikan penggemar untuk memahami lebih dalam siapa sebenarnya David Beckham di luar lapangan hijau.

Penonton akan dibawa melalui perjalanan hidupnya, dari awal karier sebagai pemain muda hingga puncak kejayaan di beberapa klub terkenal dunia seperti Manchester United, Real Madrid, dan LA Galaxy.

Dokumenter ini juga akan merayakan momen-momen penting dalam karier Beckham, seperti di ajang Liga Champions dan Piala Dunia, serta momen emosional saat ia memutuskan pensiun dari sepak bola profesional.

Selain itu, film ini akan menjelajahi kontribusi Beckham dalam dunia olahraga dan dampaknya pada industri fashion dan gaya hidup.

Sebagai salah satu atlet yang paling dikenal di seluruh dunia, Beckham telah menjadi ikon mode yang menginspirasi jutaan orang dengan gaya dan penampilannya yang khas.

Namun, tak hanya tentang gemerlap kehidupan selebriti, film dokumenter ini juga akan membahas keterlibatan Beckham dalam amal dan pekerjaan sosialnya.

Sebagai seorang tokoh yang sangat peduli terhadap berbagai masalah sosial, termasuk hak anak-anak dan isu-isu kemanusiaan, Beckham telah menjadi suara yang berpengaruh di luar lapangan sepak bola.

Film ini akan memperlihatkan bagaimana ia menggunakan ketenarannya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Penonton juga akan mendapatkan pandangan yang intim tentang kehidupan pribadi Beckham, termasuk perannya sebagai suami dan ayah.

Bagaimana ia menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga yang bahagia dengan tekanan karier dan eksposur media yang konstan.

Film dokumenter ini tentu akan menjadi sorotan bagi penggemar Beckham di seluruh dunia.

Netflix telah mengumpulkan materi arsip yang langka dan wawancara eksklusif dengan Beckham dan orang-orang terdekatnya untuk menciptakan gambaran lengkap tentang kehidupan dan karier legendarisnya.

Saksikanlah tanggal 4 Oktober nanti, saat kita merayakan prestasi dan inspirasi dari salah satu ikon sepak bola terbesar sepanjang masa, David Beckham, melalui lensa film dokumenter yang sangat dinanti-nanti ini. (S83)

Ketika kita pada sibuk kerja di awal tahun baru 2023, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru memulai tahun dengan menonton film dokumenter di Netflix. Judul film tersebut adalah The Edge of Democracy (2019).

Dalam caption postingan Instagram-nya, Anies pun memberi sedikit spoiler soal film itu. Menceritakan soal perjalanan Presiden Brasil Lula da Silva, film dokumenter karya Petra Costa ini menjelaskan bagaimana Brasil mengalami erosi demokrasi dan mengapa politisi seperti Jair Bolsonaro bisa naik ke puncak kepemimpinan di negeri Samba tersebut.

Hmm, kira-kira, pesan apa ya yang ingin disampaikan oleh Anies? Atau mungkin, bukan hanya pesan apa, tetapi juga untuk siapa pesan itu ditujukan?

PinterPolitik.com

“No Netflix and chill, that’s dead” – Zara Larsson, “Girls Like” (2016)

Malam tahun baru 2023 kemarin memang menjadi momen yang meriah – ya setidaknya bagi sejumlah orang sih. Ada yang merayakan dengan turun ke jalan (baca: bukan demonstrasi) di kegiatan car free night – meski akhirnya berakhir hujan di sejumlah kota/kabupaten. 

Ada juga yang berpesta (party) di bar atau klub. Mungkin, mereka yang memilih perayaan ini adalah mereka yang suka dengan gemerlap malam dan menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka.

Ada juga yang memutuskan untuk bersantai di hotel sembari menikmati staycation (menginap di hotel tanpa keluar kota). Ini mungkin menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang tidak punya waktu untuk pergi berlibur keluar kota.

Dan, ada juga yang memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing sambil mengisi waktu luang – misal dengan melaksanakan sebuah kegiatan Netflix and chill (baik makna harfiah atau perumpamaan) atau dengan mengadakan kegiatan makan bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Nah, perayaan momen tahun baru semacam ini juga dilakukan oleh para pejabat dan politisi. Salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – yang mana memilih untuk memulai tahun baru 2023 dengan bersantai di rumah dengan putranya, Mikail Baswedan.

Diunggah di akun Instagram miliknya, Anies terlihat tengah menonton sebuah film dokumenter di layanan streaming film dan serial bernama Netflix. Judul film tersebut adalah The Edge of Democracy (2019) karya sineas asal Brasil bernama Petra Costa.

Di caption unggahan tersebut, Anies memberikan sedikit spoiler atas tema utama film tersebut, yakni mengenai erosi demokrasi yang terjadi di Brasil. Melalui kisah perjalanan politik Presiden Brasil Lula da Silva, Costa – menurut Anies – menyajikan bagaimana perubahan demokrasi di negaranya akhirnya memunculkan tokoh-tokoh populis semacam Presiden Brasil Jair Bolsonaro. 

Di luar tema utamanya, Anies juga mengungkit bagaimana “cara-cara” tertentu dilakukan oleh sejumlah pihak untuk merusak demokrasi – mulai dari dengan cara menguasai wasitnya, menyingkirkan pemain lawan, dan mengganti aturan mainnya. Tiga tahap inilah yang membawa sebuah negara mengalami erosi demokrasi.

Hmm, kalau dibaca dari tiga tahap itu, mungkinkah beberapa di antaranya mulai terjadi di Indonesia? Hehe. Who knows, kan? Mungkin, jawabannya sih kembali ke interpretasi masing-masing ya.

Yang jelas, film sendiri memang menjadi sebuah medium ekspresi – termasuk ekspresi politik. Mengacu pada penjelasan Douglas Kellner dalam tulisannya yang berjudul Film, Politics, and Ideology, pesan-pesan ideologi memang dapat berbentuk diskursus, konsep, angka, hingga gambar – yang mana juga termasuk film.

Bukan nggak mungkin, melalui narasi dan gambar soal film yang ditonton, Pak Anies juga ingin menyampaikan pesan-pesan politik di dalamnya. Bisa jadi, Pak Anies ingin menyampaikan pandangan dan ideologi politiknya mengenai demokrasi – termasuk soal kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai banyak pihak mulai mengalami banyak kemunduran.

Hmm, apakah mungkin secara tersirat Pak Anies ingin menyampaikan bahwa erosi demokrasi ini juga tengah terjadi di Indonesia, negeri kita tercinta ini? Apakah ini maksudnya Pak Anies secara implisit ingin instill (menanamkan) bahwa dirinya akan menjadi “pahlawan” yang membendung erosi tersebut – misalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024? Who knows, kan? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Sehari terakhir jagat media sosial diramaikan oleh pemberitaan terkait dua stasiun televisi milik pengusaha dan konglomerat media Hary Tanoesoedibjo. Adalah RCTI dan iNews, dua stasiun televisi yang dikecam dan dikritik habis-habisan oleh warganet itu.

Bukannya gimana-gimana ya, dua media ini diberitakan melayangkan gugatan terkait UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube, Instagram Live hingga Netflix, harus tunduk pada UU Penyiaran.

Alasan gugatannya sih katanya RCTI-iNews khawatir muncul konten yang akan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hmm, mulia sekali ya alasan gugatannya. Uppps.

Nah, konsekuensinya nih yang besar. Soalnya, jika gugatan ini dikabulkan, maka masyarakat nggak boleh lagi sembarangan bikin Live IG, Live YouTube, Live Facebook, dan lain sebagainya cuy. Soalnya, semua aktivitas tersebut harus tunduk pada UU Penyiaran dan menyebabkan semua yang pengen menggunakannya harus punya izin dulu.

Beh, ini mah udah kelewat batas ya. Soalnya, sama aja ini membatasi kebebasan berekspresi masyarakat yang seharusnya juga dilindungi oleh Undang-Undang. Makanya, nggak heran kalau banyak pihak yang marah-marah terkait gugatan RCTI-iNews ini.

Soalnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi – kayak smartphone, medsos, dan lain sebagainya – sebetulnya telah mengubah diskursus kekuasaan dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan adanya smartphone misalnya, power atau kekuasaan itu terdistribusi ke masyarakat, bahkan termasuk di tingkat terbawah sekalipun.

Contohnya, fitur Live Facebook sempat jadi alat para pemuda Palestina yang efektif untuk mengabarkan bagaimana serangan brutal dan pelanggaran yang dilakukan oleh para tentara Israel terhadap warga sipil Palestina. Akhirnya, dunia internasional jadi tahu dan sadar seperti apa aktivitas sesungguhnya yang terjadi di sana, dan hal tersebut melahirkan tekanan yang besar secara politik pada Israel.

Inilah yang disebut sebagai power yang terdistributif. Contoh lainnya pun bisa terjadi di berbagai bidang, termasuk juga di Indonesia.

Artinya, mencabut hak untuk melakukan Live Instagram dan YouTube Live misalnya, adalah penabrakan terhadap konsep distribusi kekuasaan tersebut. Beh, makin canggih pembahasannya.

Tapi, pada penasaran nggak sih, sebenarnya apa yang bikin RCTI-iNews jadi kepanasan dan bikin gugatan yang kayak gini? Jangan-jangan ini karena kehadiran media baru macam Netflix dan YouTube yang bikin banyak orang beralih menggunakan layanan konten hiburan berbasis streaming internet.

Beh, kalau itu benar, maka kasus ini bisa jadi beneran gara-gara banyak orang Indonesia mulai beralih meninggalkan TV dan lebih banyak menonton Netflix. Uwuwuwuwu. Upps. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com?

Tahu gak sih, gengs, bahwa beberapa hari terakhir ini ada berita yang menghebohkan Jangan suudzon terus karena itu gakbaik. Hehehe. Kali ini, beritanya masuk dalam kriteria fenomenal, cuy.

Beritanya yaitu datang dari dunia pendidikan dalam negeri. Pasalnya, beberapa hari yang lalu, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan penyedia layanan hiburan streaming kelas dunia.

Wah, keren dong pastinya. Apa jangan-jangan di tengah pandemi Covid-19 ini taraf pendidikan Indonesia akan jadi berdaya saing global?

Keren dong pastinya kalau memang terjadi sedemikian rupa. Bisa bersanding dengan beberapa sekolah di negara Skandinavia yang terkenal dengan sistem pendidikannya. Hehehe.

Ternyata, Kemendikbud telah menjalin kerja sama dengan Netflix agar menyuguhkan tayangan berkualitas, seperti film dokumenter. Kalau dilihat-lihat, kerja sama ini unik, tetapi menarik ya, gengs.

Mimin mau tanya nih. Sebelumya kalian pernah menjumpai sebuah negara menjalin kerja sama semacam ini gak sih? Kalau jawaban kalian tidak, berarti sama dengan mimin. Hehehe.

Soalnya nih, kata Netflix sendiri, penayangan programnya di saluran televisi ini merupakan pertama kalinya di dunia lho. Wah, bisa aja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kalau bikin gebrakan barunya. Hehe.

View this post on Instagram

Hasil kerjasama Mendikbud, sejumlah serial dokumenter Netflix akan tayang di TVRI #mendikbud #nadiemmakarim #tvri #netflix #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 19, 2020 at 1:22am PDT

Nah, program ini, menurut Mas Nadiem, bertujuan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, cuy, terlebih bagi mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan geografis.

Tapi sebentar, apa memang harus banget menggandeng Netflix, nih, Mas Nadiem? Atau ini jangan-jangan sebagai bentuk tukar guling karena Netflix akan dikenakan pajak? Hmmm, bisa jadi ya, cuy, biar Indonesia aman dari semprotan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya? Hehehe, upsss.

Menyikapi hal tersebut, tidak lama kemudian langsung ada tanggapan dari Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda. Menurutnya, kerjas ama antara Kemendikbud dan Netflix tidak ada urgensinya, cuy, dan tidak memberikan ruang bagi tumbuh kreativitas anak bangsa.

Kalau alasan dari Pak Syaiful Huda ini adalah bahwa masih ada pihak di dalam negeri yang kreatif dalam menyuguhkan hiburan berkualitas bagi peserta didik. Terlebih, masih ada Pusat Film Nasional (PFN) yang memiliki banyak karya dari teman-teman design komunikasi visual dalam negeri.

Bahkan, Pak Huda ini juga menyinggung bahwa Nelflix juga masih belum ada kejelasan kontribusi untuk pendapatan negara loh. Kurang lebih kalimatnya seperti ini, cuy, “Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara.”

Hmmm, Kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga ya, cuy. Coba contoh DPR. Lembaga perwakilan rakyat ini jelas-jelas terlihat lho kontribusinya.

Soal pengesahan berbagai undang-undang (UU) kontroversial misalnya, DPR jelas banget tuh berkontribusi dalam memberikan lampu hijau. Coba lihat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Udah jelas, kan, terlihat kontribusinya DPR waktu itu – entah buat siapa. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Seri dokumenter Netflix akan tayang di TVRI. Hasil kerja sama Mendikbud Nadiem-Netflix, bagian dari program Belajar dari rumah kala Corona. Dikritik oleh DPR, kurikulum dianggap lebih penting