PinterPolitik.com

Ketua MPR Bambang Soesatyo tak menginginkan Indonesia menjadi negara gagal dan bangkrut. Oleh karena itu, menurutnya, sejumlah kebijakan perlu dilakukan, salah satunya adalah kebijakan hilirisasi komoditas tambang.

“Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF,” Bambang Soesatyo, Ketua MPR (16/8/2023).

Di sisi lain, dia juga mengatakan akan pentingnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Mengingat, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di setiap daerahnya.

Negara gagal dan bangkrut merupakan dua kondisi ekstrem yang menggambarkan kelemahan dan keruntuhan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan ekonominya.

Negara gagal merujuk pada situasi di mana otoritas pemerintah kehilangan kendali efektif atas wilayahnya, sedangkan negara bangkrut menggambarkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Negara bangkrut membawa dampak ekonomi yang serius. Nilai mata uang yang merosot dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat juga bisa mengalami penurunan taraf hidup karena hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Secara keseluruhan, negara gagal dan bangkrut adalah dua kondisi yang memiliki akar penyebab dan dampak yang kompleks.

Mencegah dan mengatasi kondisi ini memerlukan upaya kolaboratif dari komunitas internasional, lembaga multilateral, dan pemimpin negara yang berkomitmen untuk membangun ketahanan ekonomi dan kelembagaan yang kuat. (S83)

PinterPolitik.com

Rabu tanggal 7 Juli 2021 kemarin publik dikejutkan oleh pernyataan keras dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, DR. Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab dipanggil Ibas terkait penanganan masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam pernyataannya Ibas tak segan menyebut Indonesia akan menjadi “failed nation” atau negara gagal akibat ketidakmampuan negara untuk menyelamatkan rakyatnya dalam kondisi pandemi seperti ini.

“Jangan sampai negara kita disebut sebagai ‘failed nation’ akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya,”begitu tutur Ibas.

Ibas sendiri secara terang-terangan menilai pemerintah terlihat tak berdaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Bahkan di tahun kedua masa pandemi ini kondisi menjadi semakin parah akibat penanganan pandemi yang belum optimal dari pemerintah.

Ia pun mengambil sejumlah contoh di antaranya kelangkaan tabung oksigen yang menunjukkan lemahnya antisipasi pemerintah terhadap penanganan masalah ini sampai dengan mempertanyakan efektivitas dari vaksin yang telah ada.

Ketakutan Ibas sendiri beralasan. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa 6 Juli 2021 atau sehari sebelum Ibas mengeluarkan pernyataan di atas, kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 31.189 orang.

Baca Juga: Jokowi Lockdown, Saran yang Sia-sia?

Angka itu merupakan rekor tertinggi kasus baru Covid-19 sejak pandemi mewabah di Indonesia pada 2 Maret 2020. Selain itu, angka kematian harian juga tercatat jumlah tertingginya pada Selasa kemarin yaitu sebanyak 728 pasien Covid-19 meninggal dunia.

Lantas, tepatkah Ibas menggunakan frasa failed nation dalam kritiknya atas penanganan pandemi Covid-19?

Negara Gagal

Sebelum lebih jauh membahas kritik Ibas, alangkah lebih baiknya kita mengkaji konsep negara gagal secara umum terlebih dahulu. 

Filsuf Georg Jellineck menjelaskan bahwa negara ialah organisasi dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Sementara ilmuwan politik Roger F. Soltau, menjelaskan negara sebagai alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara.

Kembali ke dalam konteks negara gagal seperti yang disampaikan Ibas, Noam Chomsky dalam bukunya Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006) memaparkan failed state adalah gambaran kondisi suatu negara di mana terjadi ketiadaan pemerintahan dan hukum, yang mengakibatkan kekacauan meluas, serta terjadi kelangkaan kebutuhan paling mendasar seperti pandang, sangan serta rasa aman.

Secara lebih detail Chomsky dalam bukunya memaparkan, ada dua karakter utama failed state. Pertama adalah negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran. Kedua adalah negara tidak mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya secara baik.

Konsep failed state dari Chomsky ini juga tak lepas dari pro-kontra. Dosen sekaligus Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Julian Aldrin Pasha pernah mengkritik habis tentang konsep ini.

Julian memaparkan bahwa terminologi terkait state failure sampai saat ini masih belum terlalu jelas. Menurutnya, Chomsky telah memberikan deskripsi secara luas terkait apa itu konsep failed state, akan tetapi tidak disertai dengan definisi dan batasan yang pasti, sehingga sangat rawan untuk disalahartikan.

Baca Juga: Faheem Younus “Bayangi” Jokowi?

Indonesia sendiri pada tahun 2012 lalu pernah dicap sebagai negara gagal dalam publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga asal Amerika Serikat (AS), The Fund for Peace atas Failed States Index (FSI). Saat itu Indonesia termasuk peringkat ke-63 dari total 177 negara yang dicap sebagai negara gagal.

Menurut survei tersebut, ada tiga hal yang membuat posisi Indonesia memburuk. Pertama, tekanan demografis. Tekanan demografis ini terjadi karena masalah degradasi lahan serta tergusurnya warga karena masalah lingkungan.

Kedua, ketidakpuasan kelompok yang terjadi karena di Indonesia bergulir banyak aksi demonstrasi serta kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Ketiga, masalah tekanan sosial akibat melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Secara akademis, temuan FSI ini kontributif sekaligus berbahaya bila ternyata hanya bermuatan persepsi konotatif. Temuan ini jelas akan menimbulkan gejolak dalam negeri dan pro-kontra, tak hanya bagi Indonesia tapi juga negara lain yang mendapat predikat tersebut.

Banyak pihak menilai pemeringkatan terkait negara gagal yang berdasar pada FSI ini juga sangat bias karena bisa saja dimonopoli dan digunakan untuk menyerang negara lain.

Seperti pernyataan Julian Aldrin Pasha sebelumnya, definisi yang belum jelas membuat konsep failed state sangat rawan untuk disalahartikan.

The Fund for Peace sendiri dalam penghitungan FSI menetapkan tiga indikator, yakni sosial, politik, dan ekonomi, untuk kemudian masing-masing indikator di-breakdown dalam 14 sub-indikator.

Sebenarnya indikator-indikator tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam pemeringkatan. Akan tetapi pertanyaannya, ketika dilakukan proses assessment dengan quantitative analysis dan qualitative inputs berdasarkan major events, seberapa tepat proses tersebut dapat meminimalisasi digresi atau erotan dari data mentah yang dikumpulkan?

Lalu, apakah seluruh tahapan proses itu dilakukan oleh mesin (software) sehingga pasti bebas nilai (value-free), serta merepresentasikan keadaan konkretnya?

Hal tersebutlah yang dikhawatirkan Julian Aldrin Pasha di awal bahwa indeks pemeringkatan dan pelabelan negara gagal semacam ini sangat rawan disalahartikan, bahkan bisa dijadikan alat untuk menyerang negara lain.

Lantas, bagaimana dengan pernyataan negara gagal dari Ibas?

Ibas Serang pemerintah?

Pelabelan negara gagal yang seringkali digunakan sebagai alat untuk menyerang negara lain, kemudian wajar jika terdapat pihak yang menilai Ibas tengah berupaya menyerang pemerintah di tengah kondisi genting penanganan pandemi Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo, misalnya, mengaku kecewa dengan pernyataan Ibas. Menurutnya, di tengah pandemi ini, kita seharusnya bersatu padu, alih-alih saling menyalahkan.

Di satu sisi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dari hari ke hari angka penularan Covid-19 semakin tinggi. Berbagai permasalahan terkait pun mengikuti seperti kelangkaan stok tabung oksigen hingga menipisnya ruangan isolasi.

Dari segi ekonomi juga baru saja kita dengar rilis dari Bank Dunia bahwa saat ini Indonesia mengalami “turun kelas” dan masuk ke dalam klasifikasi negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Namun, seperti pertanyaan sebelumnya, apakah indikator tersebut sudah melegitimasi bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal?

Sama seperti ketika kita menyikapi indeks pemeringkatan negara gagal yang dilakukan oleh lembaga asing pada tahun 2012 lalu, pernyataan Ibas terkait failed nation tampaknya perlu disikapi dengan tidak berlebihan.

Baca Juga: Covid-19, Politik Ketakutan, Siapa Menang?

Tentunya, memberikan predikat “negara gagal” ke negara sendiri di tengah kondisi yang semakin genting, bukanlah hal yang etis dilakukan. Apalagi jika hanya bermotif politik sesaat.

Akan tetapi pernyataan Ibas ini sendiri sebaiknya kita maknai  saja sebagai “wake up call” serta kritik bagi pemerintah untuk membenahi permasalahan yang terjadi terkait penanganan pandemi.

Harapan kita tentunya pandemi Covid-19 segera berakhir. (A72)

PinterPolitik.com

“If anything kills over 10 million people in the next few decades, it’s most likely to be a highly infectious virus rather than a war” – Bill Gates, pendiri perusahaan global Microsoft

Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa sebuah pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) dapat terjadi di era modern seperti sekarang. Bagaimana tidak? Pandemi kali ini bisa dibilang telah menimbulkan “kekacauan” tertentu di banyak negara.

Meski sebelumnya sedikit orang menyangka akan adanya kemungkinan dan bayang-bayang ancaman besar terhadap umat manusia, pendiri Microsoft Bill Gates kabarnya telah memprediksi akan datangnya pandemi ini sejak tahun 2015 silam.

Menurut Gates, krisis global tidaklah datang dari peperangan atau krisis nuklir layaknya pada abad ke-20, melainkan disebabkan oleh sebuah epidemi dan pandemi yang menyebabkan banyak orang meninggal.

Apa yang dibilang Gates ini layaknya ramalan yang akhirnya sepenuhnya terjadi kini. Bahkan, banyak juga individu yang mempertanyakan bahwa Gates adalah dalang di balik semua ini, seperti Jerinx dari band Superman is Dead (SID).

Terlepas dari semua teori konspirasi yang beredar terkait pandemi Covid-19 ini, ada satu pola yang benar tengah terjadi di banyak negara, yakni ketidaksiapan berbagai pemerintah dalam menangani pandemi, seperti di Indonesia.

Might be slightly early to speak of Indonesia as a potential failed state "Coronavirus could see Papua New Guinea, Indonesia become failed states" https://t.co/UMbcMhUruk

— Chris Wilson (@Chris___Wilson) April 30, 2020

Jumlah pasien meninggal dan kasus positif secara fluktuatif terus bertambah. Belum lagi, dampak ekonomi semakin menghantui masyarakat Indonesia yang telah rentan terhadap “kejutan” dan ketidakpastian ekonomi.

Persoalan lain di Indonesia bisa dibilang siap meledak mengikuti dampak resesi ekonomi dunia yang disebut sebagai Great Lockdown oleh International Monetary Fund (IMF). Ancaman meningkatnya tindakan kriminal misalnya dinilai dapat muncul akibat peningkatan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Mungkin, prediksi dan dugaan seperti ini terdengar menakutkan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Meski begitu, prediksi seperti ini tampaknya bukan satu-satunya kabar buruk yang perlu diperhatikan.

Prediksi yang lebih krusial datang dari beberapa pengamat dan mantan praktisi pemerintahan Australia yang menilai Indonesia tidak akan mampu mengontrol dampak-dampak buruk tersebut dan dapat menjadi sebuah negara gagal (failed state).

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh media asal negara Kanguru tersebut, kemungkinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara gagal itu dapat didasarkan pada lemahnya kapasitas sistem kesehatan Indonesia dan kemungkinan akan tidak teraturnya tatanan publik.

Sontak, asumsi seperti ini menimbulkan ketakutan sehingga membuat kita bertanya-tanya. Apa yang dimaksud dengan negara gagal? Lantas, mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara gagal akibat pandemi Covid-19?

Negara Gagal

Pada umumnya, sebuah negara dipahami memiliki kedaulatan akan wilayahnya. Kedaulatan ini diterjemahkan menjadi kontrol dan otoritas terhadap subjeknya melalui kebijakan dan peraturan.

Stephen D. Krasner dalam bukunya yang berjudul Problematic Sovereignty mencoba membedah konsep kedaulatan (sovereignty) yang dimiliki oleh sebuah negara. Salah satu pembedahan yang dilakukan Krasner dalam buku itu memunculkan sebuah istilah yang disebut sebagai kedaulatan domestik (domestic sovereignty).

Kedaulatan domestik ini dapat didefinisikan sebagai organisasi (atau pengaturan) otoritas (authority) dalam sebuah negara serta efektivitas yang ditimbulkan dari organisasi tersebut. Biasanya, sumber otoritas ini didasarkan pada legitimasi.

Sehubungan dengan definisi, Krasner juga menyebutkan sebuah istilah lain yang disebut sebagai negara gagal (failed state). Istilah ini, menurut Krasner, menggambarkan sebuah kondisi yang mana pemerintah domestik tak mampu meregulasi perkembangan yang terjadi dalam batas-batas wilayahnya sendiri.

Hilangnya kemampuan sebuah negara yang disebutkan Krasner tersebut tentu dapat disebabkan oleh beberapa hal dan indikator. Kira-kira, bagaimana sebuah negara dapat digolongkan sebagai sebuah negara gagal?

Negara gagal (failed state) biasanya memiliki pemerintah domestik yang tak mampu meregulasi perkembangan yang terjadi dalam batas-batas wilayahnya sendiri.
Share on X

Pertanyaan inilah yang mungkin ingin dijawab oleh Robert I. Rotberg dalam tulisannya yang berjudul Failed States, Collapsed States, Weak States. Setidaknya, dari judul tersebut, telah terlihat bagaimana Rotberg berusaha membedakan masing-masing situasi sebuah negara berdasarkan indikator dan penyebab tertentu.

Dalam tulisan tersebut, Rotberg menjelaskan bahwa sebuah negara dapat menjadi negara lemah (weak states) apabila timbul beberapa kondisi dan tekanan dalam hal geografis, fisik, hingga tekanan ekonomi fundamental. Salah contoh negara yang tergolong dalam kategori ini adalah Korea Utara.

Biasanya, negara-negara seperti pada dasarnya kuat tetapi menjadi lemah secara situasional atau sementara akibat adanya antagonisme internal, kesalahan manajemen, keserakahan, dan sebagainya.

Selain negara lemah, Rotberg juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara gagal (failed state). Sebuah negara gagal – seperti Sudan dan Burundi – biasanya diindikasikan dengan munculnya kekerasan dan gesekan antarkomunitas di masyarakat.

Ketidakpuasan (unrest) juga muncul dalam beberapa tingkat. Pemerintah dalam hal ini mulai kehilangan legitimasi dan tak lagi memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayah dan batas wilayah yang masuk dalam kedaulatannya. Negara juga tak mampu sepenuhnya memberikan rasa aman (security) bagi warganya.

Di luar dua kategori tadi, Rotberg menyebutkan istilah “negara runtuh” (collapsed state) sebagai tingkat ekstrem dari negara gagal. Dalam situasi ini, negara seperti telah mati dengan kekosongan otoritas (vacuum of authority).

Mungkin, salah satu contoh negara runtuh yang paling terlihat dalam sejarah adalah Jerman Timur yang berdiri pasca-Perang Dunia II yang mana tak dapat kembali menegakkan kontrak sosial (social contract) yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Jerman Timur.

Dalam sebuah buku yang berjudul The Role of the Masses in the Collapse of the GDR, Jonathan Grix menjelaskan bahwa, karena beberapa faktor, kesetiaan pada pemerintahan Jerman Timur menurun dan menimbulkan hilangnya otoritas.

Lantas, berdasarkan penjelasan Rotberg ini, apakah Indonesia termasuk dalam kategori negara gagal di tengah pandemi Covid-19 sekarang?

Mungkinkah Indonesia?

Indonesia sebenarnya bukan sekali ini disebut-sebut bisa menjadi negara gagal. Dalam beberapa krisis di masa lampau, negara terbesar di Asia Tenggara ini juga pernah dianggap bakal menjadi negara gagal.

Jusuf Wanandi – peneliti senior dan pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – dalam tulisannyayang berjudul Indonesia: A Failed State? menjelaskan bahwa pertanyaan dan asumsi semacam ini bukanlah hal yang tidak mungkin bila Indonesia harus menghadapi krisis dalam lima hingga sepuluh tahun.

View this post on Instagram

Karena Covid-19 benarkah Indonesia terlihat menyeramkan? – #indonesia #failedstate #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 29, 2020 at 11:58pm PDT

Perasaan dan kemungkinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara gagal ini muncul setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pasalnya, pemerintahan Orde Baru dianggap telah meninggalkan warisan kesenjangan yang lebar di masyarakat.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pusat dan daerah misalnya meninggalkan perbedaan ekonomi yang cukup lebar. Disparitas ini tentunya dapat membawa perbedan persepsi pusat-daerah.

Dalam konteks sosial dan politik, Wanandi menyebutkan bahwa kelemahan negara juga terlihat. Meski sebelumnya banyak elemen masyarakat memiliki kehendak yang sama – yakni menjatuhkan kekuasaan Soeharto, semua memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam menatap era Reformasi.

Meski asumsi akan kelemahan-kelemahan dalam lanskap sosio-politik seperti ini hadir kala itu, Indonesia pada awal abad ke-21 masih belum dapat diklasifikasikan sebagai negara gagal. Wanandi menyebutkan bahwa kemungkinan itu dapat dicegah dengan kesadaran akan kesatuan yang dibentuk kembali oleh para elite politik Reformasi.

Bila Indonesia dapat keluar dari asumsi negara gagal sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Apakah Indonesia dapat dianggap tengah mengarah ke status “negara gagal”?

Sebenarnya, apa yang dijelaskan oleh Wanandi bisa masuk dalam salah satu kategori yang disebutkan oleh Rotberg. Dalam tulisannya, peneliti senior CSIS tersebut menyebutkan bahwa Indonesia dapat digolongkan sebagai negara lemah.

Pasalnya, Indonesia bisa jadi memenuhi beberapa indikator yang disebutkan oleh Rotberg, seperti antagonisme internal dan kesalahan manajemen. Dalam menyikapi pandemi Covid-19 misalnya, antagonisme politis dan kesalahan manajemen dapat terlihat dalam perbedaan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, situasi ekonomi yang semakin menekan akibat pandemi ini juga memenuhi indikator negara lemah yang disebutkan oleh Rotberg. Meski begitu, apakah mungkin Indonesia menjadi negara gagal?

Untuk saat ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang masih memiliki otoritas yang besar. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga berupaya menekankan otoritas dan kontrol yang dimilikinya.

Walau begitu, pemerintahan Jokowi juga perlu menjaga agar faksi dan kubu politik memiliki kesamaan visi di tengah pandemi kali ini. Seperti yang dijelaskan oleh Wanandi, kesatuan elite politik pada awal era Reformasi mampu mencegah Indonesia menjadi negara gagal.

Kekerasan dan civil unrest yang besar hingga kini tampaknya juga belum terjadi. Mungkin, asumsi gambaran yang disebutkan beberapa individu dan media Australia soal kemungkinan bahwa Indonesia menjadi negara gagal adalah warning awal bagi pemerintahan Jokowi bila kontrol pemerintah semakin hilang di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Corona disebut bisa buat Indonesia menjadi negara gagal.  Berdasarkan beberapa indikator, melemahnya situasi kesehatan publik, dan dampak ekonomi yang terus meluas. Dapat berujung pada kekacauan publik (chaos)