PinterPolitik.com

Beberapa tokoh penting Indonesia yang pernah memperoleh penghargaan Bung Hatta Award di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Wali Kota Solo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan terbaru pada tahun 2015 diberikan ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Sesuai jadwalnya yang rutin digelar 2 tahun sekali, pergelaran Bung Hatta Award sendiri semestinya dihelat di tahun ini. Namun, berbagai pertimbangan, salah satunya terkait kian maraknya praktik korupsi akhir-akhir ini membuat ajang perhelatan ini terpaksa ditiadakan.

Berdasarkan keterangan salah satu pengurus Bung Hatta Award, Natalia Soebagjo, keputusan meniadakan ajang BHACA di tahun ini lantaran melihat komitmen pemerintah yang sudah mulai “berbeda sikap” dalam mendorong semangat pemberantasan korupsi di tanah air.

Kabar mengenai peniadaan BHACA juga dikomentari Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan pihak KPK sendiri menghargai keputusan itu. Dia mengaku sependapat dengan alasan peniadaan Bung Hatta Award disebabkan kondisi korupsi di tanah air yang kian mencemaskan.

Betolak pada alasan pembatalan BHACA ini patut dijadikan momentum bersama untuk merenungkan nasib republik ini seperti apa ke depan, terutama dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Seperti kita ketahui, persoalan korupsi sendiri di Indonesia termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime), selain masalah terorisme dan penggunaan narkotika.

Presiden Jokowi bahkan pada 2017 silam pernah mengatakan secara tegas kalau korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama.

Pelopor kajian Filsafat Indonesia Jacob Sumardjo menganalogikan korupsi ibarat kanker yang menggerogoti tubuh manusia. Jika ini dibiarkan, maka bahaya korupsi perlahan melenyapkan sebuah negara.

Mirisnya, Indonesia bahkan tidak sekadar dilanda korupsi. Lebih dari itu, level korupsi di Indonesia masuk dalam kategori negara darurat korupsi, di mana korupsi hampir dijumpai di setiap lembaga pemerintahan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) misalnya merilis laporan yang menyebutkan bahwa untuk kasus korupsi dana desa saja antara 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi. Ini belum termasuk korupsi yang terjadi di instansi pemerintah pusat, daerah dan perusahaan negara.

Menimbang tingkat keparahan korupsi yang kian menghawatirkan, patut dipertanyakan bagaimana komitmen dan upaya pemerintah dalam menangani persoalan genting ini? Mengapa korupsi terjadi sedemikian parah?

View this post on Instagram

Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2019 ditiadakan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 12, 2019 at 5:00am PST

Korupsi di Era Post-Soeharto

Department for International Development (DFID) yang berbasis di Inggris, mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan sumber daya atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Jika pada era kepemimpan Soeharto korupsi hanya tersentral di lingkaran sahabat, family, dan kelompok loyalis Soeharto, maka di era reformasi konfigurasinya mulai mengalami perubahan akibat terjadinya pergeseran formasi kekuasaan ke bentuk oligarkis.

Meminjam istilah sosiolog politik berkebangsaan Jepang, Yuki Fukuoka, dalam tulisannya  Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia, fenomena tersebut menandakan pergeseran dari hubungan bisnis-politik yang semula bercorak administrasi patrimonial ke oligarki patrimonial. Patrimonial itu sendiri adalah sebutan untuk kondisi ketika otoritas kekuasaan bertumpu pada kekuasaan personal pemimpin.

Memahami pergeseran kekuasaan tersebut sangat penting sebab tidak sekadar memberikan kita sebuah kerangka pembacaan baru dalam memahami dinamika kekuasaan pasca-Soeharto. Lebih dari itu, kerangka analisis tersebut juga memudahkan kita dalam membongkar modus operandi praktik korupsi yang berlangsung masif saat ini.  

Menimbang begitu pentingnya analisis kekuasaan oligarkis, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa membaca mata rantai praktik korupsi di Indonesia pasca-Soeharto tidak akan lengkap kalau tidak disertai pemahaman terhadap dinamika kekuasaan oligarki itu sendiri.

Pasalnya, praktik korupsi di Indonesia pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika tersebut. Fukuoka menyebut, terjadinya perubahan relasi kekuasaan ini turut mengubah pola hubungan bisnis-politik patronase gaya lama.

Para elite bisnis saat ini tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap elite birokratik sebab mereka kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk mengakses sumber daya politik. Atau, bisa juga disebut derajat ketergantungan tersebut sedikit mengalami penurunan.

Ini disebabkan reformasi menyediakan ruang lebih terbuka bagi para elite bisnis mengakses sejumlah kekayaan tanpa harus menjalin hubungan ekslusif dengan para birokrat. Meskipun, dalam beberapa kasus, seperti kasus suap impor ikan yang melibatkan mantan Dirut Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda, menunjukkan masih kentalnya korupsi yang timbul dari hubungan bisnis-politik yang melibatkan pengusaha dan elite birokratik.

Reformasi, singkatnya, menghadirkan peluang baru yang terbuka bagi siapa saja untuk menduduki posisi strategis melalui sarana formal yang jauh lebih terbuka dibandingkan pada masa sebelumnya.

Alhasil, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para aktor-aktor baru yang semula tidak memiliki akses ke dalam (politik formal), kini peluangnya terbuka lebar untuk menjadi bagian dari elite birokrat melalui mekanisme formal yang diatur dalam demokrasi.

Dengan kata lain, semangat demokratisasi dan desentralisasi memberikan banyak kemudahan bagi aktor-aktor baru memasuki arena politik. Sebagian dari mereka merupakan pemain baru yang tidak memiliki ikatan atau hubungan langsung dengan rezim sebelumnya.

Sejumlah kasus korupsi yang menyeret para pejabat daerah, seperti dalam catatan KPK, sejak 2004-2019 yang jumlahnya mencapai 124 kasus, merupakan bukti kuat betapa korupsi tumbuh subur seiring berhembusnya keran desentralisasi dan kentalnya dinamika oligarki lokal.

Harus diakui bahwa sebagian besar para kepala daerah yang terjerat korupsi adalah mereka yang menikmati insentif demokratisasi dan desentralisasi – buah dari reformasi.

Bisa dibilang, muncul sebuah pola baru praktik korupsi yang jauh lebih masif di tubuh institusi publik melalui kanal-kanal yang difasilitasi langsung oleh saluran demokrasi.

Dengan demikian, politik elektoral (Pemilu/Pilkada) menjadi momentum penting bagi pembiakan koruptor-koruptor mulai dari pusat hingga daerah.

Jika kini ada istilah korupsi tidak lagi terpusat di Jakarta alias tersentral pada pemerintah pusat, melainkan telah menjalar ke mana-mana hingga ke daerah-daerah, maka hal itu tidak bisa dibaca terpisah sebagai dampak pergeseran lempeng kekuasaan itu sendiri.

View this post on Instagram

Sejumlah koruptor dapatkan pengurangan hukuman dari MA.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 4, 2019 at 3:00am PST

Menagih Janji Jokowi Perangi Korupsi

Rimawan Pradiptyo dalam Dampak Sosial Korupsi mengemukakan, pola korupsi yang terjadi di Indonesia umumnya melibatkan para penyelenggara pemerintahan dan pihak swasta atau pengusaha.

Lebih jauh, Maira Martini dalam Causes of Corruption in Indonesia mengatakan, untuk kasus di Indonesia, korupsi terjadi disebabkan oleh beragam faktor, seperti kepentingan terselubung dan koneksi politik yang dimiliki koruptor, kualitas regulasi yang buruk, dan lemahnya independensi lembaga peradilan.

Terkait situasi ini, saat kampanye Pilpres 2014 silam, Presiden Jokowi yang kala itu masih menjadi calon presiden mengatakan berkomitmen memberantas korupsi di tanah air salah satunya lewat penguatan KPK. Hal itu tercermin dalam semangat Nawa Cita Jokowi.

Sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ke-4, Jokowi menyatakan akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Banyak pihak yang selama ini merasa prihatin seakan terobati seketika mendengar salah satu poin Nawa Cita Jokowi yang ingin memerangi korupsi tersebut.

Sayangnya, dalam perjalanan pemerintahannya, janji tersebut seakan hanya hitam di atas putih. Faktanya bahkan nyaris bertolak belakang.

Jokowi misalnya sebelumnya mengatakan akan memperkuat lembaga antirasuah tersebut dengan menaikkan anggaran KPK, bahkan hingga 10 kali lipat.

Namun, faktanya anggaran KPK terus menyusut sejak periode pertama Jokowi menjabat presiden. Ini bisa dilihat dari pengucuran anggaran KPK yang cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal anggaran.

Pada 2016, anggaran KPK mencapai Rp 991,8 miliar. Namun anggaran tersebut menurun pada 2017 yang hanya Rp 734,2 miliar. Anggaran itu hanya sedikit mengalami kenaikan di 2018, yakni Rp 744 miliar. Pada anggaran 2019 angkanya pun tidak naik signifikan, yakni hanya Rp 813,5 miliar.

Mencermati porsi alokasi anggaran dari pemerintah untuk lembaga antirasuah tersebut dapat disimpulkan, selama menjabat presiden pada periode pertama, Jokowi sama sekali mengingkari janjinya untuk menaikkan anggaran KPK yang bahkan katanya sampai 10 kali lipat.

Di sisi lain, komitmen Jokowi di awal bahwa dirinya akan memperkuat KPK ternyata jauh dari realita. Alih-alih memperkuat KPK, Jokowi justru belakangan menghindar saat KPK diterpa prahara politik.

Jokowi justru memilih bungkam saat KPK sedang dikeroyok bahkan dilucuti peran dan kewenangannya sedemikian rupa melalui revisi UU KPK.

Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai turut mendukung Ketua KPK baru, Firli Bahuri, yang justru dituduh tersandung masalah pelanggaran kode etik saat masih menjadi penyidik. Yang terbaru, Jokowi bahkan tak hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) yang diadakan KPK. Ia justru lebih memilih menyaksikan para menterinya bermain drama di SMKN 57 Jakarta.

Berangkat dari rentetan indikasi tersebut bisa dikatakan ada penurunan semangat Jokowi dalam memperkuat lembaga antirasuah tersebut, berikut komitmennya memberantas korupsi. Dengan demikian, janjinya di awal akan memerangi korupsi di Indonesia layak dipertanyakan. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]akal calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meresmikan Rumah Kiai Ma’ruf Amin (KMA) bersama sejumlah kiai dan ulama. Selamat yaaa… Semoga maknyus kampanyenya. Hehehe.

Dalam acara peresmian posko pemenangan Jokowi-Ma’ruf ini, tak lupa Ma’ruf Amin sedikit bergombal mesra dengan para hadirin.

Ma’ruf Amin bicara soal program yang akan ia jalankan jika terpilih menjadi Wakil Presiden RI. Dia mengatakan akan membantu mewujudkan cita-cita capres Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam mewujudkan Nawa Cita II.

Uhuk…uhuk… emang Nawa Cita I apa kabar? Uhuk… Hehehe.

Ma’ruf menamakan periode kedua Jokowi nanti sebagai runaway untuk lepas landas. Targetnya, di tahun 2024 Indonesia bisa lepas landas bersaing secara global.

Ma’ruf juga menjelaskan, dirinya ingin menggalakkan program ekonomi nasional yang sudah disiapkan oleh Jokowi. Jika terpilih menjadi Wapres RI, dia ingin mengurus arus baru ekonomi Indonesia.

Ma'ruf Amin sudah semangat 45 ingin wujudkan Nawa Cita II bersama Jokowi. Lah emang Nawa Cita I sudah selesai? Wkwkwkwk.
Share on X

Menurutnya, arus lama hanya melahirkan konglomerat. Teori menetes ke bawah ternyata belum netes. Ma’ruf menginginkan arus baru ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan yang tujuannya adalah menghilangkan berbagai kesenjangan. Baik kesenjangan antara yang lemah dan yang kuat, kesenjangan antardaerah dengan daerah lain, kesenjangan antara produk lokal dan global.

Hoo, jadi sampai hari ini Pak Kiai sadar kalau kesenjangan ekonomi masih besar? Gimana nih si Pakde, sudah lima tahun memimpin kok masih begitu? Dulu janjinya bagaimana hayo? Terus sekarang mau saling rangkulan, emang yakin kali ini akan terwujud?

Ngomong-ngomong, waktu itu Pakde Jokowi mengundang sejumlah anak-anak dari konglomerat maksudnya piye? Bukannya minta dukungan? Emang kalau didukung konglomerat bisa gratis gitu? Hehehe.

Sebagai politisi, ku hargai upayanya untuk menggaet hati rakyat. Semoga kalau terpilih nggak lupa ya. Ingat loh, Pak Kiai ini istimewa, bukan hanya sekadar seorang politisi, tapi juga ulama.

Eh tapi nganu, Pak Kiai sadar nggak sih, sekarang kan belum waktunya kampanye. Tapi kok tapi… sudah menjelaskan program kerja aja? Kayaknya udah kebelet ya? Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]awa dalam bahasa Sansekerta (India) berarti sembilan. Angka sembilan (songo) merupakan angka yang istimewa bagi Wong Jowo. Angka tersebut dianggap sebagai simbol kemuliaan, keindahan dan semangat. Konon, angka  sembilan kerap kali dikaitkan dengan perjuangan para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Dwipa. Maka tak heran jika angka sembilan juga dikaitkan dengan semangat pantang menyerah, keberanian dan kerja keras.

Angka sembilan (qiu) juga memiliki makna yang unik dalam kehidupan orang Tiongkok. Angka tersebut dianggap sebagai simbol keberuntungan, umur panjang dan keabadian. Bahkan para kaisar di zaman lampau begitu memuja angka sembilan sehingga kompleks istana kaisar atau kota terlarang di Beijing konon memiliki 9.999 ruangan. Ckckckck.

Selain itu, dalam merayakan ulang tahun kaisar atraksi hiburannya harus terdiri dari 99 macam. Begitu pun, saat merayakan Imlek, menu makanannya harus terdiri dari 99 macam. Hal ini dipercaya dapat mendatangkan kesuksesan dan umur panjang.

Nah, itu soal makna angka sembilan dalam kebudayaan Jawa dan Tiongkok. Kelihatannya Presiden Jokowi juga paham dengan hal yang satu ini. Maka program kerja dalam pemeritahannya dinamai ‘Nawa Cita’ yang berarti sembilan cita-cita atau sembilan harapan. Hm, jangan-jangan ini salah satu pemicu Jokowi dijuluki antek komunis atau pro Tiongkok. Entahlah.

Bukan hanya Jokowi aja yang suka angka sembilan lho. Ternyata Pak SBY pun demikian. Beliau lahir pada tanggal sembilan bulan sembilan tahun 1949. Bahkan Pak SBY juga menggunakan angka sembilan sebagai simbol keberuntungan dan kemenangan partainya. Aih, aih, jangan-jangan Jokowi terinspirasi dari Pak SBY nih. Au ah.

Wah, rupanya Ibu Khofifah juga nggak mau ketinggalan nih. Buktinya dalam Pilgub Jatim nanti, ia telah menyiapkan program ‘Nawa Bhakti Satya’ yang berarti sembilan janji bakti. Hmm, ruar biasaaa !!!

Mirip Nawa Cita Jokowi, visi misi Khofifah diberi nama Nawa Bakti Satya https://t.co/ypZMQUL1k4 #MDK

— MERDEKA (@merdekadotcom) January 30, 2018

Ibu Khofifah ‘nyontek’ dari Pak Jokowi, ya? Nyontekkk? Sota alias sok tau lu, hehehehe. Kalau soal nama mungkin agak mirip, tapi isinya pasti beda dong. Biasakan membaca sebelum berkomentar, okey? (K-32)

pinterpolitik.com

“Kami (generasi yang lebih muda) berpikir dengan cara yang berbeda. Mimpi-mimpi kami pun berbeda.” ~ Mohammed bin Salman, Wakil Putra Mahkota Arab Saudi

Euforia kedatangan rombongan Raja Salman bin AbdulAziz Al Saud dari Arab Saudi awal Maret lalu, telah mulai mereda. Ada banyak peristiwa dan pro kontra menyertai kunjungan kenegaraan yang baru pertama kalinya setelah 47 tahun tersebut, termasuk kabar diperpanjangnya liburan Raja Salman di Bali selama tiga hari.

Walau hasil dari lawatan Raja Arab Saudi ini di luar ekspektasi, karena jumlah investasi yang digembar-gemborkan akan mencapai US$ 25 miliar, ternyata hanya terealisasi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun saja. Namun Indonesia ternyata cukup gembira dengan ditandatanganinya 11 nota kesepahaman diberbagai bidang.

Dibalik semua itu, kegiatan tur Asia yang dilakukan Raja Salman beserta para pangeran dan menteri-menterinya tersebut, juga terselubung adanya misi lain. Saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Raja Salman menjelaskan mengenai transformasi perekonomian negaranya, melalui fase transisi yang disebut sebagai “Visi 2030”.

“Saya yakin, Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam upaya mencapai visi 2030 Arab Saudi, yaitu melalui kerjasama ekonomi yang erat sebagai sesama negara Muslim,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3), mengenai penilaiannya terhadap penjelasan Raja Arab Saudi tersebut.

Melepas Ketergantungan Minyak Bumi

Visi 2030 merupakan konsep transisi ekonomi jangka panjang Saudi, yaitu berupa pembentukan sovereign wealth fund atau lembaga investasi. Tujuannya adalah untuk melepaskan ketergantungan Saudi dari minyak bumi, termasuk melakukan privatisasi Aramco,  membangun industri militer, memperkuat real estate, mencegah korupsi, dan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Saudi hingga mencapai 80 juta di tahun 2030.

Visi ini juga merupakan respon dari merosotnya harga komoditas sejak tiga tahun lalu. Harga minyak bumi yang sebelumnya mencapai US$ 120 per barrel, anjlok hingga menyentuh harga terlemah, yaitu US$ 30, sampai akhirnya stabil di nilai 40-an dollar. Penurunan harga minyak bumi yang sangat signifikan ini, ternyata cukup menggoyang perekonomian Saudi.

Tahun lalu saja, anggaran Saudi mengalami defisit US$ 98 miliar, dan tahun ini diperkirakan US$ 87 miliar. Cadangan devisa negara tersebut juga merosot dari US$ 746 miliar pada 2014, menjadi US$ 616 miliar saat ini. Penurunan pendapatan ini, kemungkinan akan berkelanjutan karena harga minyak bumi diprediksi akan terus rendah hingga tahun depan.

Seperti diketahui, perekonomian Saudi masih sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan minyak bumi. Penduduknya mendapatkan subsidi yang sangat besar dari pemasukan tersebut, sebab mereka memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yaitu mencapai 267 miliar barrel dan potensinya diperkirakan 900 miliar barrel.

Sebenarnya, bukan kali ini saja Pemerintah Saudi melontarkan gagasannya untuk mendiversifikasi perekonomian. Apalagi Visi 2030 tersebut dipandang sangat ambisius oleh beberapa pejabat di dalam negeri. Mohammed menargetkan peningkatan penerimaan non-minyak meningkat hingga US$ 160 miliar pada 2020, dan US$ 267 miliar di 2030, dari hanya US$ 43,6 miliar di tahun lalu.

Meski begitu, pasar internasional menyambut positif rencana yang intinya membangun Dana Investasi Umum senilai US$ 2 triliun tersebut. Dana ini berasal dari penjualan saham perusahaan minyak Aramco yang jumlahnya kurang dari 5 persen, nilainya diperkirakan akan mencapai US$ 2-2,5 triliun.

Walau perekonomian Indonesia memiliki kesamaan dengan Saudi, yaitu sebagai negara pengekspor minyak dunia dan memiliki ketergantungan pada komoditas minyak. Namun perekonomian Indonesia masih lebih stabil, sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka lima persen. “Semoga semester ini menjadi titik balik untuk naiknya kembali perekonomian kita,” harap Presiden Jokowi, di Istana Negara.

Indonesia Tahun 2030

Saat ini, Indonesia memang belum semakmur Saudi. Namun beberapa lembaga riset internasional yakin kalau Indonesia akan menjadi salah satu negara maju pada 2030. Baik Lembaga Riset McKinsey Global Institute dan Standard Chartered, sama-sama memprediksi Indonesia akan mengalami transisi sebagai negara maju.

Posisi Indonesia yang naik ke peringkat 28 di tahun 2000, diperkirakan akan ‘melompat’ menjadi nomor 5 dunia, bersama Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Brazil. Prediksi ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar dunia pada 2030. “Saat ini pun, Indonesia sudah cukup diperhitungkan dunia,” ujarnya.

Namun Sri Mulyani memberikan catatan, peluang itu bisa diraih Indonesia kalau pemerintah mampu mengelola perekonomian nasional dengan baik. Menurutnya, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, peluang untuk menjadi motor penggerak ekonomi dunia bisa terwujud. Apalagi, Indonesia juga didukung bonus demografi yang relatif besar.

Bahkan dibanding Tiongkok, tingkat populasi Indonesia jauh lebih memberikan kontribusi terhadap perekonomian global. “Walaupun Tiongkok saat ini kekuatan ekonomi terbesar kedua, prospeknya akan sangat menantang karena dihadapkan pada kondisi demografi yang menua. Ini yang menyebabkan Tiongkok mengalihkan ekonominya ke sektor yang high value added,” terangnya.

Karena itu, perencanaan kebijakan yang matang haruslah menjadi prioritas pemerintah ke depan. Sri Mulyani mengatakan, meskipun berpeluang menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, bukan berarti jalan untuk menuju ke arah sana lebih mudah. “Pemerintah terus melakukan upaya untuk membuat potensi negara ini terealisasi. Tapi kami juga menghadapi berbagai tantangan,” akunya.

Visi 2030 Menurut SBY

“Saya yakin bahwa dalam abad ke-21 ini, Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan sejahtera,” kata mantan Presiden SBY saat meluncurkan buku yang berisi pemikirannya tentang pertumbuhan Indonesia 15 tahun mendatang, pada tahun 2007. Buku tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di tahun 2030.

Menurut SBY, pemikiran yang tertuang dalam buku “Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030” ini memiliki visi dan misi yang sama dengan semangat UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. “Kedua pemikiran tersebut memiliki semangat yang sama, tujuan yang sama, dan akan mempermudah kerja sama kita semua,” ujarnya.

Kerangka dasar Visi Indonesia 2030 ini dihimpun oleh Yayasan Indonesia Forum yang diketuai Chairul Tanjung, dan memiliki empat kerangka pencapaian. Pertama, Indonesia akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar 18.000 dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Ini berarti, Indonesia berada di posisi setelah Tiongkok, India, AS, dan Uni Eropa.

“Kedua, tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar 500 perusahaan besar dunia. Ketiga, adanya pengelolaan alam yang berkelanjutan dan keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang merata,” terang Chairul yang menilai Indonesia kini masih berada pada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, posisi ini akan bertahan hingga tahun 2015. Setelah itu, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. “Industrialisasi menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa,” paparnya lagi.

Visi Indonesia 2030 mengasumsikan pencapaian itu terealisasi jika pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun. Pada 2030, dengan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 triliun dollar AS.

Namun, untuk mewujudkan visi itu, Yayasan Indonesia Forum mensyaratkan tercapainya tiga keharusan. Pertama, ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif. Kedua, adanya pembangunan berbasis sumber daya alam, manusia, modal, serta teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global.

Visi 2030 Versi Nawa Cita

Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif  yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun.

Dalam penelitiannya selama enam bulan, McKinsey menemukan karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata berbeda dengan negara macan Asia lainnya. Bila negara maju Asia seperti Tiongkok besar karena ditunjang ekspor yang tinggi, Indonesia lebih banyak diuntungkan dari konsumsi domestik dalam negeri yang sangat besar. Sedangkan kontribusi PDB Indonesia dari komoditas ekspor hanya 11 persen.

Besarnya konsumsi domestik inilah yang menjadi salah satu faktor bagi Indonesia, untuk dapat menstabilkan laju pertumbuhan perekonomiannya. Sehingga tujuan menggapai Indonesia sebagai negara maju bukanlah sebuah mimpi. Saat ini, lembaga tersebut menyatakan kalau Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Walau hingga kini, masih banyak komponen bangsa yang percaya kalau Indonesia akan menjadi negara maju.

Sebagai penerus tampuk pimpinan, Presiden Jokowi juga telah menyatakan komitmennya untuk mencapai impian Indonesia sebagai negara maju dalam 15 tahun mendatang. “Momentum ini hanya sampai 15 tahun ke depan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka kita hanya akan tinggal di landasan saja,” katanya di Jakarta, Minggu, 24 Juli 2016.

Visi 2030 versi Jokowi ini kemudian dikenal sebagai Nawa Cita. Target pertumbuhannya disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang telah disahkan oleh PBB di New York, September 2015. Visi misi dari Nawacita ini sendiri, menurut Jokowi mengutamakan kerjasama global.

Ada sembilan agenda prioritas yang diharapkan akan menjadi prioritas dan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pertama, adalah melindungi dan memberikan rasa aman seluruh warga melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Empat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Enam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Tujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Delapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Sembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Walau tidak menyebutkan secara rinci angka dan target yang akan dicapai, namun Jokowi mengatakan akan terus mengambil sejumlah langkah, seperti deregulasi ekonomi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi bidang hukum. “Deregulasi untuk menyelesaikan kerumitan dalam pengambilan keputusan terus kita lakukan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan efisien dan cepat,” jelasnya.

Visi Generasi Muda Saudi

Kembali ke Visi Saudi 2030, gagasan ini bukan datang dari  anak tertua Raja Salman, yaitu Wakil Putra Mahkota Muhammed bin Salman Al Saud. Pangeran dari istri ketiga Raja Salman ini, juga menjabat sebagai Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi. Di usianya yang menginjak 31 tahun, Muhammed disebut-sebut sebagai putra mahkota termuda di dunia yang sangat mungkin menggantikan posisi ayahnya kelak.

“Kami tidak akan membiarkan negara kami menjadi korban volatilitas (jarak dari naik turunnya) harga komoditas atau pasar luar,” tegas Mohammed saat mengumumkan visi 2030, di Istana Riyadh, 25 April 2016. Ia menilai, negaranya sudah terlalu lama ‘kecanduan’ minyak, akibat menjadi negara eksportir minyak terbesar di dunia. Untuk mengakhiri kecanduan ini, ia berniat menjual saham perusahaan minyak Saudi Aramco pada publik.

Muhammed berharap, Saudi Aramco bisa divaluasi menjadi lebih dari US$ 2 triliun atau sekitar Rp 24,6 ribu triliun, setelah menjual sekitar 5 persen sahamnya lewat penawaran saham perdana atau IPO. Ia juga berencana untuk menaikkan modal dana investasi publiknya menjadi 7 triliun riyal  atau sekitar Rp 24 ribu triliun dari sebelumnya, yaitu 600 miliar riyal atau sekitar Rp 2,11 ribu triliun.

Rencana ini secara tidak langsung juga akan mengubah tata struktur sosial kerajaan ultrakonservatif itu, salah satunya melalui upaya mendorong kaum perempuan agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian. Bila saat ini perempuan Saudi tidak boleh keluar rumah tanpa seizin atau ditemani lelaki muhrimnya, di masa datang, perempuan Saudi akan diperbolehkan untuk mengendarai kendaraannya sendiri.

Sikap optimisme dan keyakinan Muhammed mengenai visi ini, diperlihatkan dengan adanya jaminan kalau visi yang ia gagas tersebut akan memberikan jawaban dari masalah sosial di Saudi. Khususnya bagi kaum muda yang menghadapi ancaman pengangguran dan kemunduran ekonomi, kendati negeri mereka kaya minyak.

Walau Saudi negara yang terlihat kaya raya, namun para ekonom menganggap kebijakan fiskal dan struktur ekonominya tidak tumbuh berkelanjutan. Banyaknya pengurangan pendapatan dari penjualan minyak bumi, telah membuat Pemerintah Saudi melihat transformasi ekonomi sebagai tindakan yang mendesak untuk dilakukan.

Sejalan dengan itu, di masa datang kemungkinan besar Saudi pun mulai mentransformasi sosial budaya penduduknya. Mohammed mengatakan, generasinya adalah generasi pertama dalam Dinasti Al Saud yang menggunakan jaringan internet dan video game. “Kami punya cara berpikir dan impian yang beda sekali,” terang pria kelahiran 31 Agustus 1985 ini.

Raja Salman sendiri sangat mendukung rencana putra sulungnya tersebut, salah satunya dengan merombak susunan kabinet pemerintahan. Visi 2030 ini pun langsung disetujui oleh Lembaga Kabinet Arab Saudi dan dikenal sebagai Rencana Transformasi Nasional untuk 15 tahun ke depan.

Mempertahankan Daya Saing

Saat harga minyak dunia membumbung tinggi selama tahun 2003 hingga 2013, Arab Saudi berhasil memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya dan menjadi perekonomian terbesar ke-19 di dunia. Produk domestik bruto mereka bertambah dua kali lipat, pendapatan rumah tangga melonjak sampai 75 persen, dan 1,7 juta lapangan kerja tercipta, termasuk bagi kaum hawa.

Pemerintah Saudi mengalokasikan dana sangat besar di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan cadangan devisa sebanyak hampir seratus persen dari produk domestik bruto pada 2014. Namun di pertengahan tahun, harga minyak dunia mulai merosot tajam. Meskipun pengaruh penurunan harga minyak global terhadap sejumlah negara pemasok minyak terjadi secara bertahap, Saudi tetap yang paling terpukul.

Selain harus menanggung defisit anggaran yang sangat besar, rezim Al Saud juga menghadapi persoalan akibat membengkaknya biaya perang di Yaman dan Suriah. Alhasil, negara ini terpaksa mengambil cadangan devisa negaranya. Sayangnya, cadangan devisa tersebut juga tidak mampu memulihkan kondisi buruk finansial Saudi.

Visi 2030 Saudi ini, berdasarkan teori keunggulan daya saing atau competitive advantage yang diungkapkan Michael E. Porter, adalah upaya Saudi untuk mempertahankan kesejahteraan negerinya, dengan mempertahankan keunggulan daya saing atau competitive advantage. Menurut Porter, daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya.

Perusahaan memperoleh keuntungan daya saing karena tekanan dan tantangan yang tengah dihadapi. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah, semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan.

Menurut Porter, inovasi akan mampu meningkatkan daya saing, baik dengan meningkatkan teknis proses produksi maupun kualitas produknya. Melalui struktur Diamond Model, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya Keuntungan Daya Saing Nasional (National Competitive Advantage) adalah faktor kondisi, kondisi permintaan, industri yang terkait dan pendukungnya, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. (Berbagai sumber/R24)