PinterPolitik.com

Buzzer. Pada pertengahan 2018 lalu, media kenamaan asal Inggris, The Guardian, memuat analisis hasil Pilkada DKI Jakarta di tahun sebelumnya dari fenomean buzzer ini. Buat yang belum tahu, ini adalah sebutan untuk akun-akun di media sosial yang mem-blow up berbagai isu seputar Pilkada tersebut.

Ada yang akun-akunnya palsu alias fake, tapi ada juga buzzer dalam bentuk influencer alias mereka-mereka yang punya pengikut banyak. Tujuan utamanya jelas untuk pembentukan opini publik terkait narasi tertentu.

Kalau di era Pilkada tersebut buzzer yang bertarung adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Muslim Cyber Army. Dalam ulasan The Guardian tersebut juga diketahui bahwa para buzzer yang mendukung Ahok dibayar hingga Rp 4 juta per bulan.

Baca juga: Moeldoko for Presiden 2024?

Wih, lebih dari pada UMR Jakarta dong. Luar biasa. Makanya, belakangan juga lagi ramai istilah buzzerRp yang merupakan gabungan dari kata buzzer dan Rp sebagai simbol mata uang rupiah.

Nah, hal-hal serupa inilah yang kini tengah menjadi perdebatan di masyarakat, terutama pasca kasus yang menjerat Abu Janda a.k.a. Permadi Arya. Buat yang belum tahu, doi merupakan salah satu influencer yang dituduh jadi buzzer juga.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI beberapa hari lalu, fraksi PKS mempertanyakan pendanaan atau sokongan dana untuk sosok seperti Abu Janda ini. Bahkan, pertanyaan yang diajukan dalam interupsi tersebut langsung menembak: “Apakah Abu Janda dibayar dari APBN?”

Wih, pedes nggak tuh. Lha iya, APBN yang berasal dari duit rakyat lewat pajak – kalau bener ya – bisa-bisanya dipakai untuk mendanai kiprah Abu Janda.

Konteks pertanyaan yang diajukan oleh PKS beralasan. Soalnya, pernah ada laporan dari ICW yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 lalu, ada anggaran sekitar Rp 90 miliar yang dianggarkan pemerintah untuk membayar influencer.

Hmm, pertanyaan yang kemudian muncul adalah influencer macam apa yang dibayar negara lewat dana itu? Kalau yang dibayar kayak Om Deddy Corbuzier mah rela-rela aja. Soalnya doi aset bangsa cuy.

Nah kalau yang dibayar itu adalah Abu Janda – seperti yang dituduhkan oleh PKS – itu yang harus dipertanyakan. Upppps. Tapi beneran sih, dapat anggaran dari mana ya mereka itu? (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Media sosial alias medsos. Bisa dibilang ini adalah salah satu penanda kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Adapun perkembangan paling awal medsos, bisa dibilang berakar dari teknologi telegraf.

Telegram pertama dalam sejarah dikirimkan oleh sang penemu telegraf, Samuel F. B. Morse pada 24 Mei 1844 dari Washington, D.C. ke Baltimore.

Sementara, telegram transatlantik antara pemimpin negara pertama kali dikirimkan oleh Ratu Victoria dari Inggris kepada Presiden Amerika Serikat James Buchanan pada 16 Agustus 1858.

Baca Juga: Bisakah Biden “Bujuk” Jokowi?

Telegram Ratu Victoria tersebut berisi ucapan selamat kepada Presiden Buchanan dan menandai komunikasi jarak jauh yang tercatat penting dalam sejarah karena merupakan pesan yang dikirim lewat kabel sejauh 4023 kilometer dan membutuhkan waktu 16 jam untuk sampai ke tujuan.

Wih sangar cuy, kalau sekarang ngirim tweet cuma butuh sepersekian detik aja. Seiring kemajuan teknologi yang ada, kita kemudian sampai ke era seperti sekarang ini dengan segala kecanggihan yang ada.

Namun, dengan segala kecanggihannya, datang pula masalah. Ujaran kebencian, ketersinggungan satu sama lain, hingga berbagai kejahatan juga terjadi lewat teknologi ini.

Yang terbaru adalah yang melibatkan Natalius Pigai dan Permadi Arya alias Abu Janda. Pigai awalnya udah punya kasus terkait serangan rasial yang menimpa dirinya dari salah satu pendukung Presiden Jokowi. Kemudian kasusnya juga ikut melibatkan Abu Janda karena yang bersangkutan juga turut melakukan serangan yang dituduhkan rasial kepada Pigai.

Parahnya lagi, Abu Janda kemudian menyulut kritik dari berbagai pihak ketika ia menyebut Islam sebagai agama yang arogan. Tidak heran, hal tersebut kemudian mendatangkan reaksi dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Bu Susi meminta orang-orang untuk unfollow Abu Janda karena apa yang ia sampaikan cendrung negatif dan tidak bisa dijadikan panutan.

Wih, jadi ramai nih. Tapi ya begitulah dunia medsos. Mungkin kalau sekarang orang-orang tetap pakai telegram, kondisinya nggak bakal kacau balau kayak gini. Ini pesan yang dikirim lewat telegraf loh ya, bukan aplikasi Telegram. Hehehe.

Lha iya, ngirim tweet aja bisa 16 jam, kan udah keburu berganti beritanya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“At root, racism is ‘an ideology of racial domination’” – Matthew Clair dan Jeffrey S. Denis, dalam Sociology of Racism

Pada 2 Januari 2021, Permadi Arya atau yang lebih dikenal sebagai Abu Janda menulis cuitan rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai. Saat itu, Abu Janda merespons silang pendapat antara Pigai dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Tidak  berhenti membandingkan kapasitas keduanya, Abu Janda juga mempertanyakan apakah Pigai sudah selesai evolusi atau tidak.

Saat itu, berbagai pihak merespons pernyataan rasis Abu Janda. Salah satunya adalah pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Abu Janda sebagai sosok yang tidak mampu berpikir dan tidak mengetahui evolusi pikiran.

Tidak berhenti di Abu Janda, baru-baru ini Pigai kembali menerima pernyataan rasis dari Ketua Umum PROJAMIN (Pro Jokowi Ma’ruf Amin) Ambroncius Nababan. Dalam unggahannya di media sosial, Ambroncius membandingkan foto Pigai dengan foto gorila dan disisipi narasi bahwa vaksin Pigai bukanlah Sinovac atau Pfizer melainkan vaksin rabies.

Baca Juga: Perang Vaksin AS-Tiongkok Bayangi Jokowi?

Tidak seperti kasus Abu Janda yang seolah berlalu begitu saja, pernyataan Ambroncius tersebut berbuah laporan yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat ke Polda Papua Barat. Terbaru, politisi Partai Hanura tersebut juga telah menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada Pigai dan masyarakat Papua. 

Di luar persoalan hukum yang akan bergulir terkait unggahan Ambroncius tersebut, menjadi penting untuk dipertanyakan mengapa kasus rasisme ini terus berulang?

Mengapa Rasisme Terjadi?

Benjamin P. Bowser dalam tulisannya Racism: Origin and Theory menjelaskan rasisme terjadi di tiga level, yaitu kultural, institusional, dan individual. Di level kultural, rasisme karena konstruksi budaya yang ada menciptakan kondisi tersebut. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, berhentinya perbudakan pada tahun 1865 yang melahirkan Black Codes menempatkan Black (kulit hitam) sebagai subordinat.

Sejak saat itu, rasisme terhadap kulit hitam diturunkan ke generasi berikutnya. Sampai saat ini kita mengenal White Supremacy (supremasi kulit putih). Aksi Black Lives Matter di AS beberapa waktu lalu adalah bukti konkretnya.

Di level institusional, rasisme juga ditunjang oleh institusi melalui sederet aturan hukum ataupun privilese tertentu yang hanya didapatkan oleh orang kulit putih atau ras tertentu. Di AS, misalnya, dulunya bahkan terdapat pemisahan antara toilet orang kulit hitam dengan kulit putih.

Peliknya, pada ranah yang paling radikal (dalam), yakni bahasa, kata ‘hitam’ atau ‘gelap’ kerap kali digunakan secara peyoratif. Contohnya, kita mengenal black magic (sihir hitam), kegelapan hati, ataupun black campaign (kampanye hitam).

Seperti yang diketahui, istilah-istilah tersebut dibakukan oleh institusi. Ini disebut dengan binary systems (sistem biner), yakni ‘putih’ diposisikan diametral dengan ‘hitam’.

Sementara di level individual, rasisme terjadi karena setiap individu selalu memiliki prasangka (prejudices) dan stereotip yang didapatkannya melalui sosial.

Menariknya, Nathalia Gjersoe dalam tulisannya How Young Children Can Develop Racial Biases – And What That Means, mencoba membantah anggapan yang menyebutkan bayi tidak memiliki stereotip rasial. Menurutnya, pada usia tiga bulan, bayi lebih suka melihat gambar wajah dari ras mereka sendiri. Dan pada usia sembilan bulan, bayi mengenali lebih baik wajah dari ras mereka sendiri.

Pada perkembangannya, itu kemudian melahirkan bias yang disebut dengan ‘in-group’ dan ‘out-group’ dalam psikologi. Bias tersebut yang melahirkan perasaan menjadi bagian dari kelompok tertentu dan mampu membuat penilaian terdapat pihak yang tidak termasuk dalam kelompoknya.

Ketiga level tersebut tidak dimaksudkan Benjamin P. Bowser sebagai ihwal yang terjadi secara terpisah, melainkan terjadi secara bersamaan. Level individual misalnya, seperti dalam penekanan Nathalia Gjersoe, adalah buah dari kondisi sosial.

Dalam skala global, rasisme dapat dipahami sebagai buah dari kolonialisme bangsa Eropa. Saat itu, ketika mereka bertemu orang kulit hitam, seperti di Afrika, terdapat pertanyaan apakah orang Afrika merupakan manusia. Para penjajah Eropa kemudian menyebutnya sebagai sub-human, atau makhluk yang berada di antara hewan dan manusia. Mereka bukan hewan, tapi juga bukan manusia.

Human Zoo atau kebun binatang manusia yang sempat populer di AS pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah bukti empiris asumsi sub-human tersebut. Saat itu, suku asli dari Afrika, Asia, dan Amerika Selatan dipamerkan dalam sebuah kandang.

Menurut antropolog Shoshi Parks, fenomena itu berasal dari pertunjukan sirkus di London, Inggris pada tahun 1770-an yang memiliki pertunjukan menampilkan ‘orang-orang aneh’. Tidak hanya menampilkan orang yang lahir dengan kecacatan fisik, melainkan juga suku-suku asli di luar Eropa.

Sejak saat itu, secara global terbentuk semacam hierarki, di mana Barat lebih baik dari Timur, dan kulit hitam berada di bawah kulit putih. Menariknya, supremasi kulit putih juga terjadi dalam cara kita memahami kecantikan, di mana ini umum kita temui di Indonesia.

Baca Juga: Di Balik Deportasi Kristen Gray

Roro Retno Wulan dalam tulisannya The Myth of White Skin: A Postcolonial Review of Cosmetics Ads in Indonesia secara spesifik merujuk pada industri kosmetik yang telah menciptakan mitos bahwa cantik itu harus berkulit putih. Ini disebut dengan East Asian beauty myth atau mitos kecantikan Asia Timur.

Menurutnya, konsep tersebut pada dasarnya berasal dari warisan kolonial yang dibawa sejak masa penjajahan Belanda. Menariknya, mitos kecantikan ini tidak hanya menciptakan stereotip bahwa putih itu lebih baik, melainkan juga Barat lebih baik dari Timur.

Rasisme Itu Alamiah?

Menariknya, terkait kemampuan bayi yang sedari awal mampu mengenali dan membedakan ras, Nathalia Gjersoe menyebutnya bukan sebagai rasisme, melainkan semata-mata sebagai proses perkembangan kemampuan kognitif dalam mengenali sesuatu.

Tidak seperti individu yang telah mampu memberikan prasangka atau penilaian negatif terhadap ras lain, bayi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Konteks tersebut dapat lebih kita pahami melalui teori fenomenologi.

Donny Gahral Adian dalam bukunya Pengantar Fenomenologi, dengan mengutip gagasan filsuf Jerman Edmund Husserl, menyebutkan bahwa apa yang membuat objek dapat kita berikan nilai adalah intensionalitas, yakni proses mengarahkan data yang telah kita miliki kepada objek. Tanpa adanya intensionalitas, kita hanya melihat objek sebagai ihwal kosong semata. Pada bayi, perkembangan kognitifnya belum sampai level mampu melakukan intensionalitas.  

Namun, pada tataran individu yang telah memiliki perkembangan kognisi yang cukup untuk melakukan intensionalitas, tidak serta merta membuatnya melakukan tindakan atau ujaran rasis ketika melakukan pembedaan. Pasalnya, dalam studi neurosains, mengenali perbedaan, seperti warna atau bentuk wajah, adalah konsekuensi logis dari fungsi bagian otak yang disebut lobus temporal, spesifiknya hippokampus.        

Kemudian, dari studi psikologi kognitif, kemampuan mengenali perbedaan disebut dengan contrast effect. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menyebutkan bahwa contrast effect adalah konsekuensi psikologis yang membuat individu bisa melakukan penilaian (judgement) karena perbedaan dapat dikenali.

Menurut Dobelli, tanpa contrast effect, trik marketing seperti diskon tidak mungkin dapat bekerja. Pasalnya, kita tidak dapat menilai apa bedanya benda sebelum dan setelah diberikan diskon. Oleh karenanya, persepsi atau penilaian bahwa barang menjadi lebih murah tidak akan terbentuk.

Mengacu pada penjelasan tersebut, Nathalia Gjersoe memberikan penekanan penting. Menurutnya, apa yang disebut sebagai rasisme adalah pembedaan yang diikuti oleh prasangka negatif. Misalnya, kita menyebut kulit putih sebagai orang malas.

Di sini, tulisan Matthew Clair dan Jeffrey S. Denis yang berjudul Sociology of Racism menjadi penting. Menurut mereka, akar rasisme adalah ideologi dominasi ras (an ideology of racial domination), di mana terdapat prasangka bahwa secara biologis dan kultural lebih superior dari ras lainnya. Kasus Nazi dengan narasi ras Arya-nya adalah contohnya.

Menurut Clair dan Denis, ras tidak hanya berkutat pada persoalan fisik, melainkan juga konstruksi sosial. Definisi tersebut menjelaskan mengapa kelompok dari ras biologis yang sama dapat tetap melakukan rasisme. Misalnya prasangka negatif terhadap suku lain di Indonesia.

Pada kasus terulangnya rasisme terhadap Natalius Pigai, kemungkinan besar terjadi prasangka superioritas ras tersebut. Pasalnya, berbeda dengan Indonesia bagian Barat yang merupakan Ras Melayu, Indonesia bagian Timur, khususnya Papua berasal dari Ras Melanesia.

Menariknya, pada 27 November 2020 lalu, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menggunakan argumentasi berbasis ras untuk mendukung kemerdekaan Papua. Tegasnya, Vanuatu sama dengan Papua yang berasal dari Ras Melanesia.

Baca Juga: Manuver Tiongkok di Balik Vanuatu?

Suka atau tidak, meskipun Ambroncius telah meminta maaf dan menyebut tidak ada niatan untuk menyakiti, unggahannya yang menyandingkan Pigai dengan Gorila jelas menunjukkan terdapat intensi superioritas ras, yang kemungkinan besar mengarah pada warna kulit dan bentuk wajah.

Pada akhirnya, tentu kita berharap bahwa kasus rasisme seperti ini tidak terulang. Kita perlu bijak untuk tidak menunjukkan supremasi ras di media sosial ataupun di tempat terbuka. (R53)

PinterPolitik.com

Relawan. Orang-orang Prancis dulunya mendefinisikan relawan alias voluntaire sebagai mereka-mereka yang menawarkan dirinya secara sukarela untuk bergabung dengan militer dan ikut membantu peperangan yang dilakukan oleh negara tersebut. Ini di tahun 1600-an ya latar waktunya.

Kemudian, di era perang-perang selanjutnya, misalnya di Perang Sipil Amerika Serikat antara tahun 1861-1865, relawan adalah sebutan untuk para perempuan yang membantu menyediakan perlengkapan untuk para tentara yang berperang, juga mengobati mereka-mereka yang terluka dalam pertempuran. Kalau nonton film klasik Gone with The Wind pasti bisa dapat gambaran terkait kondisi saat itu.

Nah, terminologi ini kemudian terus berkembang, dan sekarang digunakan dalam hampir semua bidang, termasuk politik. Relawan politik adalah mereka-mereka yang secara sukarela ikut membantu pemenangan kandidat tertentu pada kontestasi elektoral tertentu.

Baca Juga: PDIP Ulangi Kejatuhan Demokrat?

Presiden Jokowi adalah salah satu sosok yang dikenal punya basis relawan yang sangat kuat. Sejak 2014 lalu, bangsanya Bara JP, Projo, Projamin, dan berbagai macam organisasi relawan lainnya, menjadi semacam tulang punggung perjuangan pemenangan sang presiden.

Sayangnya, tak sedikit juga kelompok relawan ini yang pada akhirnya berkontribusi negatif pada pemerintahan sang presiden. Contohnya pada kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yakni serangan rasial yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan – seorang kader Partai Hanura sekaligus relawan Jokowi di kelompok Pro Jokowi-Amin alias Projamin.

Beberapa sumber bahkan menyebutnya sebagai Ketua Projamin.

Nah, si Ambroncius ini melakukan serangan rasial kepada mantan Komisioner Komnas HAM yang berasal dari Papua, Natalius Pigai. Ini terkait penolakan vaksin yang dilakukan oleh Pigai. Si Ambroncius ini tanpa merasa bersalah malah memposting foto Pigai yang disandingkan dengan seekor gorilla.

Wih, emang Ambroncius ini nggak mikir kah, bahwa apa yang ia lakukan itu justru bikin Pak Jokowi jadi pusing. Lha iya, Jokowi yang sedang sibuk dengan urusan bencana alam, lalu ada Covid-19, eh ini malah disuguhi tindakan yang bisa menimbulkan gejolak di Papua. Ini emang relawan yang nggak sesuai dengan definisi relawan itu sendiri.

Harapannya, kasus ini bisa diusut dan yang bersangkutan bisa ditindak secara tegas. Soalnya, rasialisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan. Bukan begitu? (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tak hanya itu, Pigai bahkan mengingatkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo – yang dalam hal ini berada di bawah koordinasi Menko Polhukam Mahfud Md – agar jangan sampai masuk dalam jebakan Mahfud.

Pigai menyebut Mahfud adalah politisi, sementara Prabowo seorang patriotik. Sehingga, tak perlu Prabowo terjebak ke dalam skenario Mahfud.

Entah, apa yang dimaksud Pigai soal tipifikasi “politisi” dan “patriotik” yang disematkan kepada kedua sosok. Terlepas benar atau keliru, pembacaan Pigai menarik untuk disimak.

Soal pernyataan Mahfud Md yang kembali ciptakan ketegangan, jika menelisik ke belakang bukan baru kali ini saja hal serupa ia lakukan. Semenjak menjadi bagian dari pejabat negara di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, banyak pernyataan-pernyataan Mahfud Md menyulut polemik publik.

Ia misalnya pernah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di era pemerintahan Jokowi yang kemudian dikritik oleh Aktivis HAM, Haris Azhar, yang menyebut Mahfud mengaburkan definisi HAM – terlebih ketika menyebut tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi.

Padahal, mengacu pada laporan Komnas HAM, dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, disebutkan sepanjang 2018 terdapat sejumlah pelanggaran HAM yang salah satunya terkait masalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya itu, Mahfud Md juga sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial saat menyebut beberapa provinsi yang menjadi lumbung kemenangan pasangan 02, Prabowo-Sandiaga sebagai basis islam “garis keras”. Mendapat banyak kritikan, Mahfud akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya, yang ia sebut disalahpahami masyarakat.

Tentang pernyataan Mahfud terbaru – soal negara boleh mengambil langkah apa saja untuk mengamankan Papua – patut diinterpretasi lebih jauh untuk menangkap pesan di balik pernyataan tersebut. Lalu apa yang bisa dimaknai dari pernyataan Mahfud tersebut? Mengapa Papua selalu bergejolak dan apa yang melandasinya?

View this post on Instagram

Mahfud MD respon isu referendum Papua.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 19, 2019 at 2:00am PST

Mendalami Pernyataan Mahfud

Sebagai seorang pejabat negara, Mahfud Md tentu sangat berhati-hati ketika melontarkan statemen, apalagi jika pernyataan tersebut bersinggungan dengan isu sensitif seperti halnya isu Papua.

Di sisi lain, konteks pernyataan Mahfud Md memang tidak bisa dibaca terpisah dari kapasitasnya sebagai seorang Menko Polhukam yang membidangi isu terkait. Sehingga, perlu pembacaan lebih jeli untuk memaknai konteks pembicaraan ini.

Jika ditarik lebih jauh, pernyataan Mahfud Md bisa jadi merupakan bagian dari respons terhadap langkah 79 negara yang tergabung dalam Kelompok Negara Afrika, Karibia dan Pasifik alias African, Caribbean, and Pasific Group of States (ACP), yang sedang konsen terhadap masalah HAM yang diduga terjadi di Papua Barat.

Dugaan ini cukup beralasan, menimbang pada KTT Kepala Negara dan Pemerintahan ACP ke-9 di Nairobi, Kenya, telah mengesahkan sebuah resolusi tentang krisis HAM di Papua Barat.

Menariknya resolusi tersebut didukung oleh Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) pada Agustus 2019 silam – sebuah forum yang cukup konsen terhadap isu-isu strategis di Papua.

Dengan adanya resolusi ACP ini membuat bobot diplomasi terkait kasus-kasus yang terjadi di Papua semakin diperhitungkan di kancah internasional – sebuah langkah yang sudah pasti menjadi ancaman serius bagi upaya Indonesia mempertahankan Papua.

Melihat konsolidasi kekuatan luar yang coba dibangun oleh ‘pihak-pihak’ yang berkepentingan di balik isu Papua, menjadi penting bagi Indonesia untuk menghitung setiap kekuatan politik yang sedang berkembang terutama konsolidasi kekuatan di level internasional.

Kaitan dengan perkembangan dinamika politik internasional yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap Papuai inilah, pernyataan tegas Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang membidangi masalah ini diletakkan.

Bahwa Mahfud tentu memahami tarikan kepentingan sejumlah negara yang punya afiliasi dengan kelompok pendukung wacana Papua Merdeka mencoba memainkan diplomasi dalam rangka memperkuat bargaining position (nilai tawar) untuk wacana itu.

Sehingga, pernyataan tegas Mahfud Md soal Papua sebagai bagian sah dari Indonesia – yang berarti kapan saja Indonesia berhak mengerahkan seluruh kekuatan demi menjaga Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia – dapat dipahami.

Dalam upaya mengungkap maksud pernyataan Mahfud Md, pendekatan penafsiran yang dipopulerkan sosiolog Max Weber, memiliki relevansi cukup kuat. Pasalnya, Weber memperkenalkan sebuah metode penafsiran terhadap tindakan sosial atau “teks” sosial pada umumnya yang sisebut dengan metode Verstehen – interpretative understanding (pemahaman melalui interpretasi).

Todd L. Goodsell dalam The Interpretive Tradition in Social Science menulis, metode verstehen umumnya digunakan dalam memahami jalinan makna yang terbentuk dari ‘proses-proses sosial’. Singkatnya, tidak ada apapun dalam kehidupan/realitas sosial selain silang kelindan makna akibat adanya interaksi sosial.

Dengan demikian, relasi makna yang terpaut dalam setiap proses sosial entah dalam konteks politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, agama dan sebagainya harus dipahami lewat interpretasi/pemaknaan.

Dengan begitu, untuk memahami maksud pernyataan Mahfud Md, mau tidak mau penafsir harus masuk ke dalam apa yang ada dalam pikirannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud Md bukanlah teks tunggal, ia harus dipahami sebagai satu jalinan teks sosial, entah karena jabatannya, posisi sosialnya, juga perannya, di mana kesemuanya itu mesti dipahami seseorang jika ingin menangkap sebuah makna utuh.

Meski begitu, pernyataan Mahfud Md yang bisa dianggap mempertajam persoalan seharusnya tak perlu dilontarkan ke publik. Akan lebih bijak jika diskursus yang dibangun adalah bagaimana mengeluarkan Papua dari lembar hitam sejarah.

View this post on Instagram

KontraS kritik pernyataan Mahfud MD.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 13, 2019 at 3:00am PST

Papua dalam Lembar Sejarah

Barangkali merupakan sebuah ungkapan berlebihan jika dikatakan Papua tengah berada dalam pusaran konflik yang cukup melelahkan. Namun, begitulah kenyataannya.

Masuk ke dalam jantung persoalan Papua bak mengintip lubang hitam (black hole) – suram. Barangkali bertolak dari alasan ini banyak yang kehabisan energi saat hendak membongkar temali persoalan yang ada di bumi “mutiara hitam” ini.

Dalam upaya menelisik sekelumit persoalan di tanah syurga tersebut, PinterPolitik.com mencoba mewawancara salah satu tokoh aktivis yang juga inisiator Padvisor Independen Papua, Willy Hegemur.

Dikatakannya, membedah masalah Papua butuh ketelitian ekstra. Ini disebabkan begitu rumit dan kompleksnya lapis persoalan yang mengendap di Pulau tersebut.

Meski begitu, Willy menyebut setidaknya terdapat empat pokok persoalan yang selama ini menghantui masyarakat Papua. Keempat akar masalah tersebut meliputi, diskriminasi dan marjinalisasi, nasionalisme Papua, kekerasan dan hak asasi manusia (HAM), dan masalah identitas Papua.

Willy menjelaskan, diskriminasi dan marjinalisasi masyarakat Papua bak duri dalam daging. Meski banyak orang menyebut tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang Papua, dalam kenyataannya diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih terus terjadi di mana-mana.

Sementara, pada saat bersamaan, Willy mengaku, marjinalisasi terhadap Papua juga memiliki sejarah cukup panjang. Jika pun selama kurang lebih dua dekade terakhir dana otonomi khusus (otsus) Papua sudah digulirkan, dampaknya belum bisa dirasakan oleh warga lokal.

Gagalnya pengelolaan dana otsus diakui Willy bersumber pada ketidakjelasan skema penggunaan anggaran berikut pertanggung jawabannya secara jelas dan rinci. Implikasinya, anggaran yang begitu besar gagal diejawantahkan dalam bentuk program-program dan pelayanan yang tepat sasaran.

Kegagalan otsus Papua ini sempat dikaji oleh Bobby Anderson dalam Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery, yang menyebutkan peran elite lokal Papua berkontribusi besar di balik gagalnya pelaksanaan otsus.

Willy kemudian mempertegas perihal isu nasionalisme Papua dan identitas ke-Papua-an sebagai poin penting untuk memahami eskalasi konflik di Papua, selain kekerasan dan pelanggaran HAM. Menurut pengakuannya, soal nasionalisme Papua ini harus dipahami dengan sebenar-benarnya untuk menguak motivasi di balik keinginan memisahkan diri dari Indonesia.

Ungkapnya, dalam alam pikir masyarakat Papua, yang dimaksudkan dengan nasionalisme adalah nasionalisme Papua itu sendiri. Sehingga, terjadi perbedaan penghayatan tentang konsep nasionalisme antara warga Indonesia pada umumnya  dan masyarakat Papua itu sendiri.

Richard Cauvel dalam Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation mengatakan, evolusi nasionalisme Papua tidak cukup melihatnya dari penggal sejarah setelah 1998. Akan tetapi, embrio nasionalisme Papua harus dilacak ke belakang hingga pada permulaan 1961. Dari sanalah kita dapat memahami bagaimana masyarakat Papua memaknai nasionalisme mereka.

Selain itu, Willy juga menyinggung soal peran Dewan Adat Papua yang dinilainya telah terdistorsi. Pasalnya, peran Dewan Adat Papua sejauh ini terkooptasi oleh kepentingan politik yang ujung-ujungnya menihilkan peran dan fungsi Dewan Adat Papua itu sendiri sebagai lembaga representasi keidentitasan, tradisi kebudayaan, dan keadatan suku-suku masyarakat Papua.

Dia lalu mengusulkan agar peran lembaga-lembaga adat di masing-masing daerah (suku) di Papua perlu dihadirkan dan diperkuat kembali, usai menyaksikan kegagalan fungsi dan peran Dewan Adat Papua sekarang ini.

Terakhir, Willy juga menyinggung pernyataan Mahfud Md yang dinilainya terlampau gegabah. Willy mengingatkan kepada Mahfud Md agar lebih berhati-hati dalam berstatemen, terlebih menyangkut isu Papua yang sangat sensitif. Untuk itu, dia meminta Mahfud untuk lebih jeli dalam membaca perkembangan dinamika dan konstelasi politik internasional yang berkaitan dengan isu referendum Papua.

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, idealnya pejabat sekelas Mahfud bisa lebih memilih pernyataannya terkait Papua. Ada beragam persoalan yang boleh jadi tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata keras seperti yang diungkapkannya. Idealnya, negara bisa melihat isu tersebut secara lebih komprehensif dan tak hanya mengambil satu sisi dari persoalan Papua. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Persoalan konflik Papua yang beberapa waktu lalu berawal dari aksi rasisme di Surabaya memang telah mereda. Namun, bara-baranya seolah tak mau juga padam. Ibaratnya api dalam sekam, nggak kelihatan tapi panasnya tetap ada euy.

Yang terbaru, kritikan datang dari mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus putra asli Papua, Natalius Pigai. Pria yang sering wara-wiri di stasiun-stasiun televisi ini mengkritik Menko Polhukam Wiranto yang disebutnya sedang mempertontonkan ketidakmampuannya melindungi dan menghadirkan rasa aman bagi warga negara.

Pasalnya, Wiranto sebelumnya mengomentari kabar pelemparan ular ke asrama mahasiswa di Papua dengan menyebutnya sebagai isu yang dibuat-buat agar kembali melahirkan keributan. Wiranto bahkan menyebutkan bahwa isu tersebut “tak perlu didengarkan”.

Apa yang diungkapkan oleh Wiranto emang sesuai dengan keterangan pihak kepolisian. Bahkan, lebih parahnya lagi, polisi menyebut kabar itu sebagai hoaks.

View this post on Instagram

Menhan klaim ISIS terlibat dalam konflik di Papua. Mungkinkah organisasi itu terlibat? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #konflikpapua #isis #rasisme #infografik #infografis #politik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 9, 2019 at 1:31am PDT

Beh, seriusan nih pak? Soalnya di beberapa media, ada loh keterangan dari mahasiswa yang menyebutkan bahwa asrama mereka dilemparkan ular oleh beberapa orang tak dikenal. Bahkan foto-foto dan videonya telah beredar di media sosial.

Makanya nggak heran kalau Bang Natalius sampai melempar balik “ular” komentar ke Wiranto.

Soalnya nih, taktik melemparkan ular ke lawan itu jadi salah satu strategi perang yang cukup kuno loh. Ular Javelin Sand Boa misalnya, sudah digunakan oleh orang-orang di era Yunani Kuno untuk melawan musuh-musuhnya.

Strategi ini umumnya digunakan saat pertempuran di laut, para prajurit Yunani akan melemparkan ular jenis boa yang tidak berbisa tersebut ke dalam kapal musuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepanikan dan kebingungan musuh, sehingga secara psikologis lebih mudah dikalahkan.

Jadi, ya bisa juga ular-ular itu – kalau benar-benar ada – dilepas untuk kembali menimbulkan kepanikan dan keributan.

Tapi, kalau hal ini hanya provokasi dari pihak-pihak tertentu saja, Wiranto juga tetap nggak bisa asal bilang bahwa persoalan ini nggak usah didengarkan. Kalau ngomong gitu, sama aja Wiranto justru memanas-manasin lagi loh.

Lagian, Pak Wiranto juga loh yang karena komentar-komentar kerasnya bikin masyarakat Papua jadi tambah marah waktu itu.

Kalau kayak gini kan kita jadi bingung, mau melucu di bagian mana. Hehehe. Ngutip kata-katanya komedian Mamat Alkatiri yang berasal dari Papua aja deh:

“Pak Jokowi punya niat baik untuk Papua, dan orang Papua sudah membalas hal itu dengan memilih beliau. Sembilan puluh persen memilih beliau. Tapi kan yang di sekelilingnya ini adalah orang-orang lama yang menggunakan cara-cara lama, pendekatan-pendekatan militer dengan kami orang Papua”.

Hmm, Pak Wiranto harus hati-hati deh kalau gitu. Udah mau akhir jabatan kan Pak? Upppss. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Appear weak when you are strong, and strong when you are weak” ~ Sun Tzu, The Art of War

[dropcap]P[/dropcap]apua tanah surga, katanya. Begitupun mendekati Pilpres 2019, rasanya tak afdol jika tak membahas Papua sebagai salah satu potensi lumbung suara.

Mendekati bulan pencoblosan, Papua menjadi kawasan yang sesungguhnya krusial mengingat banyaknya pemberitaan yang melingkupinya. Salah satunya persoalan separatisme yang kini cukup membuat pusing pemerintah.

Dalam konteks Pilpres, rumor bahwa Papua hanya milik Jokowi saja nampaknya tak terlalu sepenuhnya benar. Hal ini terlihat dari kedatangan pihak yang mengatasnamakan masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam tujuh suku Kabupaten Teluk Bintuni.

Kedatangan mereka ke Kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebenarnya diawali pada tanggal 25 Januari lalu yang langsung disambut langsung oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ini menyatakan masyarakat Papua dan Papua Barat menginginkan adanya perubahan untuk kehidupan yang lebih baik dan berharap agar Prabowo bisa datang dan bertemu masyarakat Papua dan Papua Barat secara langsung.

Pilpres 2019, Papua milik siapa?
Share on X

Pada tanggal 31 Januari 2019, perwakilan ini kembali mendatangi Prabowo-Sandi Media Center untuk bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Mereka, yang di antaranya merupakan penasihat tujuh kepala suku Kabupaten Teluk Bintuni bersama Ketua Relawan Batu Api Kabupaten Fakfak, Papua Barat, secara tegas mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Deklarasi tersebut cukup menarik mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, Papua seolah menjadi isu yang terlupakan dalam kancah perpolitikan nasional.

Lalu berkaca dari adanya deklarasi pendukung Prabowo-Sandi dari Papua tersebut, seberapa penting sebenarnya Papua untuk di perebutkan dalam gelaran Pilpres 2019? Bagaimana memaknai dukungan politik tersebut, mengingat selama ini Papua merupakan wilayah sentral dalam berbagai aktivitas sosial-politik?

Papua is Good Branding

Di Pemilu Amerika Serikat (AS), terdapat negara bagian yang selalu menjadi rebutan bagi para kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi politik yakni Iowa.

Meskipun menjadi kawasan yang selalu diperebutkan, faktanya Iowa adalah negara bagian yang memiliki signifikansi kecil pada pemilu 2016 lalu secara keseluruhan karena wilayah ini hanya memiliki 3 juta penduduk dari total keseluruhan hampir 319 juta penduduk AS.

Dengan kata lain, negara bagian ini sebenarnya tidak memiliki banyak suara di Electoral College yang pada akhirnya akan menentukan kemenangan presiden dari calon partai.

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, didatangi sejumlah kepala suku dari wilayah Papua Barat di Prabowo-Sandi. https://t.co/TtSDN8KIia

— detikcom (@detikcom) January 31, 2019

Namun ketika seorang kandidat telah mendapatkan dukungan dari Iowa, hasil tersebut akan diberitakan dan diikuti oleh media dan merupakan sinyal awal tentang bagaimana masyarakat secara keseluruhan akan menentukan preferensi.

Mengapa Iowa penting? Jawabanya adalah karena negara bagian ini merupakan representasi Amerika Serikat secara keseluruhan. Seperti dikutip The Economist, meskipun negara bagian ini merupakan sebuah Negara pinggiran, namun dihuni oleh orang-orang kulit putih, juga dihuni oleh mayoritas kaum Kristen konservatif yang sering dianggap sebagai representasi asli orang Amerika.

Secara ras, Iowa memang memiliki populasi kulit putih yang lebih tinggi daripada negara bagian lain secara keseluruhan. Menurut data Sensus AS dari 87 persen orang kulit putih di AS, 62 persen berada di Iowa.

Negara bagian ini juga memiliki jumlah imigran yang cukup sedikit dibanding dengan negara bagian lain yakni sekitar 5 persen dari jumlah total imigran AS.

Mungkin saja posisi Papua di Indonesia juga serupa dengan Iowa.  Meskipun tak bisa disamakan sepenuhnya dengan Iowa. Namun Papua juga memiliki daya branding yang cukup kuat atau bisa saja disebut sebagai pivotal area, selain pulau Jawa misalnya.

Dalam konteks pemilu, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2018 terdapat jumlah pemilih tetap sebanyak 2,936,976 di Provinsi Papua. Tentu juga bukanlah jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan wilayah padat seperti Jawa Barat atau Jawa Timur.

Meski begitu, hal itu tidak membuat Papua bisa dianggap sepele. Hal ini karena selama ini Papua sering menjadi sorotan baik oleh media lokal maupun internasional. Peliknya urusan gerakan separatisme Papua dan persoalan HAM yang selalu menjadi konsen pihak asing menyebabkan posisi Papua seolah-olah menjadi simbol bagi kedaulatan NKRI secara utuh.

Terlebih, keberadaan Freeport di bumi cenderawasih ini menjadikannya sebagai simbol kedigdayaan dan kesejahteraan serta besarnya potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Maka sesungguhnya wajar jika Papua adalah wilayah yang seharusnya menjadi rebutan bagi para kandidat yang akan bersaing dalam Pilpres 2019 nanti.

Bak kisah perang Baratayudha yang menjadi puncak perselisihan antara Pandawa melawan Kurawa, mungkin kini Papua dapat diibaratkan sebagai Khuruksetra yang merupakan tempat di mana terjadinya perang akbar tersebut.

Papua bisa saja menjadi pivot area dimana area ini layak diperebutkan demi mencapai legitimasi kemenangan secara utuh.

Papua Milik Siapa?

Klaim pemeritah yang menyebut telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur di Papua menjadi salah satu jargon andalan bagi petahana untuk tetap percaya diri dapat menang mutlak di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Pasca pemerintah berhasil mendapatkan 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan yang telah lebih dari 5 dekade mengeruk berbagai mineral tambang di bumi cenderawasih tersebut juga semakin mengukuhkan kepercayaan diri petahana menghadapi Pilpres 2019.

Namun sayangnya, capaian tersebut seolah menuai paradoks ketika peristiwa penembakan di wilayah Nduga beberapa waktu lalu.

Selain itu, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga pernah mengungkap fakta bahwa porsi terbesar jalan Trans Papua justru dikerjakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 10 tahun kekuasaannya. Dengan total jalan yang telah dibangun mencapai 3.444 km.

Sementara Jokowi hanya mengerjakan sisanya sebesar 827 km dari 11 ruas jalan yang ada. Pigai juga menyebut antara 2015-2016 pemerintah baru mengerjakan 464 km.

Kader partai di Papua yg jdi pendukung Prabowo dan sandi lalu jdi trending topik #PapuaMemilihPrabowoSandi tapi faktanya masyarakat yg hidup di tanah Papua mendukung Jokowi kecuali pendatang/transmigran dri pulau Jawa ada yg dukung Prabowo

— Robert Arthur Bela (@Robertbela2) January 28, 2019

Menurut Pigai klaim sepihak bahwa Jokowi yang paling berjasa di Papua adalah hal yang tidak tepat. Hingga besar kemungkinan memang show case pembangunan Papua “dilebih-lebihkan” untuk kepentingan politik tertentu.

Hal ini menjadi ironi bagi eletabilitas Jokowi di Papua dimana menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mengungguli Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Maluku dan Papua dengan angka 76 persen berbanding 12 persen.

Ironi tersebut jika dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh tujuh kepala suku Kabupaten Teluk Bintuni dan Ketua Relawan Batu Api Kabupaten Fakfak kepada sosok Prabowo dan Sandiaga, juga merupakan makna simbolis bahwa tak selamanya kedigdayaan petahana di bumi paling timur Indonesia tersebut berjalan abadi.

Memang, dari segi kuantitas, dukungan itu  nampak belum sepadan jika dibandingkan dengan hasil survei milik Jokowi. Akan tetapi, klaim bahwa Papua hanya milik Jokowi mulai terbantahkan melalui dukungan kepala-kepala suku tersebut.

Dukungan para kepala suku ini bisa saja menjadi angin segar bagi kubu oposisi untuk semakin menggiatkan peningkatan suara, utamanya di wilayah timur Indonesia.

Dalam konteks ini, mobilisasi etnik memang masih menjadi kunci bagi kemenangan pemilu di Indonesia. Hal ini merujuk pada temuan Song Xue dari Tsinghua University bahwa efek dari mobilisasi etnik dalam politik sangat universal, simbolis dan sebenarnya kandidat tak perlu terlalu intens. Sehingga dengan menggenggam pimpinan mereka, akan cukup membantu upaya para politisi untuk memaksimalkan suara.

Terlebih, perlu diketahui bahwa sentimen politik identitas di Papua masih sangat tinggi. Menurut Nino Viartasiwi, peneliti masalah konflik, keamanan, dan Papua dari the Institute of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University menyebut bahwa identitas kesukuan masih akan relevan sebagai instrumen mobilisasi pada suku-suku asli Papua.

Namun mobilisasi saja nampaknya tak akan cukup membuat oposisi menang di tanah Papua. Mengingat bahwa instrumen-instrumen negara seperti militer di sana masih beroperasi cukup massif menyentuh ranah persuasive pun dalam urusan politik. Paling tidak, dengan adanya dukungan para kepala suku dari Teluk Bintuni ini juga dapat diartikan sebagai simbol adanya upaya balance of power dari kubu oposisi.

Lalu siapakah yang akan menang dalam Perang Baratayudha di Papua? Apakah Jokowi dengan capaian infrastrukturnya ataukah Prabowo dengan dukungan tujuh kepala sukunya? Berikan pendapatmu.(M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ore itu, sekitar pukul 15:00, terdengar ada seseorang dari balik pintu memekikkan namaku:

“Afika!”

Lantas aku pun menjawab dengan sedikit gemetar:

“Iya!”

Ternyata itu kawanku. Hampir saja ia membuatku pingsan. Sahabatku yang tadinya berada di luar pintu berlari dan segera memaksaku untuk memakai selembar kain yang ia bawakan untukku sembari berkata:

“Ada yang baru nih! Pakai dulu kain ini biar kamu tidak merasa ketakutan yang amat sangat! Sebab aku membawa kabar yang sangat menakutkan”.

Aku yang masih cukup bergetar pun kebingungan. Dalam hatiku berbicara:

“Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini.”

Setelah kain coklat ini membungkus leherku dengan cukup kuat, sahabatku pun langsung bercerita kabar yang katanya cukup mengerikan itu.

Kata sahabatku, baru saja ada tokoh nasional asal Papua yang bernama Natalius Pigai yang meminta Partai Nasdem untuk tidak bermimpi di siang bolong terkait klaim Papua yang akan menjadi lumbung suara Jokowi dan Nasdem pada Pemilu 2019.

Setelah aku mengetahui kabar ini, entah mengapa diriku bukannya dilanda rasa takut, tetapi malah ingin sekali tertawa sampai mengeluarkan suara yang tak biasa. Tetapi sayang, aku masih penasaran dengan cerita itu. Akhirnya aku mengurungkan niat untuk memotong pembicaraan kawanku ini.

Lanjut kawanku bercerita, katannya Pigai bilang bagaimana mungkin Jokowi dan Nasdem bisa berjaya di Papua, sedangkan pemerintahan saat ini tidak memperhatikan rakyat Papua.

Banyak orang Papua ditangkap, dianiaya dan dibunuh selama kepemimpinan pemerintah ini. Jadi jangan sesekali lah Nasdem mimpi di siang bolong.

Lantas Pigai pun berjanji setelah mendengar sesumbar dari Nasdem, dirinya  akan turun ke Papua untuk mengkampanyekan kepada masyarakat agar tidak lagi memilih Jokowi dan Nasdem.

Selain itu Pigai juga meminta suatu hal yang tidak mungkin, yaitu meminta Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh dan perusahan-perusahaan kontraktor di Freeport juga siap-siap untuk divestasi dan berbagi dengan pengusaha putra daerah Papua.

Intinya, kata Pigai, suara di Papua tahun lalu sudah ditentukan dan Nasdem mungkin akan kehilangan satu kursi DPR RI yang saat ini ditempatinya.

Akhirnya, setelah kawanku bercerita panjang mengenai Papua, Jokowi dan Nasdem, ia memberikan kesempatan untukku berbicara. Lantas aku berkata seperti ini kepada dia:

“Hellow! Mana yang menyeramkannya sih? Gini aja pakai lebay, bodo amat lah sama politik. Soalnya semua sama saja tahu! Emang bagian mana yang menurut kamu seram? Bagian Jokowi yang semena-mena? Bagian Jokowi dan Nasdem yang dipastikan tidak dapat suara? Makanya sist, jadi orang jangan terlalu kecebong-cebongan dan jangan terlalu kekamvret-kamvretan. Jadinya kamu fobia kan sama berita beginian.”

Itu jawabanku sampai akhirnya membuat sahabatku menundukan kepala dan membuka gadget-nya untuk mencari lagu mengheningkan cipta.
Share on X