Nassim Nicholas Taleb – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Wed, 10 Jun 2020 10:05:19 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Nassim Nicholas Taleb – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Empirisme Naif Mahfud Soal Corona? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/empirisme-naif-mahfud-soal-corona/ Wed, 10 Jun 2020 10:05:17 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79535 Tidak sedikit pihak, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD seperti meremehkan virus Corona (Covid-19) karena statistik korbannya lebih kecil, misalnya jika dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas. Lantas, mungkinkah prasangka tersebut adalah empirisme naif seperti yang dituduhkan Nassim Nicholas Taleb kepada Bill Gates?

PinterPolitik.com

“It is also naïve empiricism to provide, in support of some argument, series of eloquent confirmatory quote by dead authorities.” – Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan

Kita tentu masih ingat perihal getol dan konsistennya pemain drum Superman is Dead (SID) Jerinx dalam menekankan bahwa pendiri Microsoft Bill Gates merupakan dalang di balik pandemi virus Corona (Covid-19). Atas kerja keras tersebut, tidak sedikit kemudian pihak menyorot minor Gates, khususnya atas proyek vaksin Covid-19 yang digalakkannya.

Satu di antaranya tentu adalah mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari yang mewanti-wanti agar tidak menggunakan vaksin Gates karena mempertanyakan sejak kapan pendiri Microsoft tersebut mendapat bibit atau seed virus Covid-19.

Namun, tidak seperti kebanyakan pihak yang baru mengkritik Gates karena beredarnya berbagai teori konspirasi Covid-19, penulis buku The Black Swan Nassim Nicholas Taleb telah lama memiliki kritik yang begitu radikal dan filosofis terhadap Gates, khususnya terkait kampanye kesehatannya.

Dalam cuitannya pada 14 Juni 2019 lalu, Taleb memperingatkan bahwa laporan yang didanai Gates kemungkinan telah terjebak ke dalam empirisme naif atau naïve empiricism. Dalam laporan tersebut, ditegaskan mengenai keanehan terkait mengapa masyarakat Amerika Serikat (AS) lebih khawatir terhadap terorisme daripada penyakit seperti kanker yang jauh lebih banyak mengakibatkan kematian.

Dalam simpulannya, kekhawatiran tersebut disebut terjadi karena media massa lebih banyak memberitakan terkait terorisme sehingga ketakutan terhadapnya menjadi lebih besar daripada kanker.

Melihat rasionalisasinya, simpulan tersebut begitu mirip dengan rasionalisasi berbagai pihak, seperti Jerinx ataupun Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan bahwa korban kematian Covid-19 sebenarnya jauh lebih sedikit dari penyakit lainnya. Pun begitu ketika dibandingkan dengan korban kecelakaan lalu lintas yang jumlahnya sampai sembilan kali lipat lebih banyak.

Lantas, jika mengacu pada Taleb, benarkah Mahfud ataupun pihak-pihak yang membandingkan korban Covid-19 telah terjebak ke dalam empirisme naif? Dan konsep apakah itu?

Apa itu Empirisme Naif?

Peter Juslin, Anders Winman, dan Henrik Olsson dalam tulisannya Naïve Empiricism and Dogmatism in Confidence Research: A Critical Examination of the Hard–Easy Effect menyebutkan bahwa empirisme naif merupakan penerimaan tidak kritis terhadap observasi empiris, yang mana pada level tertentu, hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu dogma.

Ciri khas dalam penganut empirisme naif adalah mereka terlalu percaya diri terhadap observasi empiris yang dilakukannya. Sehingga itu membuatnya menilai temuan empiris yang terkonfigurasi ke dalam statistik sebagai suatu kebenaran.

Prasangka tersebut kemudian yang dikritik hebat oleh Taleb, misalnya dalam bukunya The Black Swan. Menurut Taleb, ilmu pengetahuan tidak boleh dipahami sebagai kemutlakan karena basis simpulannya disandarkan pada statistik. Masalahnya adalah, setiap konfigurasi statistik mestilah berpangkal pada probabilitas.

Artinya, konfigurasi statistik tersebut pada dasarnya merupakan observasi masa lalu, bersifat partikular, atau tidak mencakup keseluruhan realitas. Oleh karenanya, harus tetap dan terus dibuka kemungkinan akan konfigurasi statistik yang dapat berubah karena data observasi masa depan akan selalu ada.

Getirnya adalah, para penganut empirisme naif kerap kali memahami bahwa konfigurasi statistik yang mereka dapatkan sebagai suatu cermin atas realitas. Inilah yang kemudian membuat banyak temuan empiris atau temuan ilmiah diberlakukan layaknya dogma, atau suatu hal yang dinilai pasti benar.

Dalam kritik Taleb terhadap laporan yang didanai Gates, terlihat jelas bahwa laporan tersebut menekankan pada kematian akibat kanker mestilah akan selalu lebih besar untuk seterusnya. Oleh karenanya, perhatian, ataupun langkah pencegahan sudah seharusnya diberikan porsi besar terhadap kanker, dan bukannya terorisme.

Di titik tersebut, Taleb menekankan bahwa konfigurasi statistik tersebut minus dalam hal “risiko” dan “probabilitas”. Maksudnya, laporan tersebut tidak memperhitungkan bahwa risiko atau probabilitas aksi terorisme seperti kasus 9/11 dapat saja terjadi di masa depan. Seperti yang diketahui, serangan terorisme semacam itu benar-benar memberikan dampak yang besar, baik dari segi korban jiwa, ekonomi, hingga politik.

Perlu digarisbawahi, kritik atas empirisme naif, ataupun penekanan Taleb terkait probabilitas tidak bertujuan untuk mengatakan bahwa temuan empiris, seperti statistik tidak boleh dipercaya. Melainkan menekankan bahwa temuan tersebut tidak boleh diberlakukan seperti halnya dogma ataupun cermin terhadap realitas.

Konteks pentingnya penekanan yang dikemukakan oleh Taleb misalnya terlihat pada krisis moneter 2008. Krisis tersebut disebut Taleb sebagai black swan atau angsa hitam, yakni merupakan peristiwa yang luput dari prediksi karena berbagai pihak, termasuk pakar ekonomi menilai krisis tidak akan terjadi.

Itu misalnya terlihat dari laporan International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook pada April 2007 yang menyimpulkan bahwa risiko krisis ekonomi global telah menjadi sangat rendah, sehingga tidak ada kekhawatiran besar akan terjadinya hal tersebut.

Mengacu pada krisis moneter 2008 yang menjadi pukulan hebat dalam aktivitas ekonomi global, Taleb menekankan bahwa begitu penting untuk memperhitungkan adanya kemungkinan data, bukti, ataupun fenomena lain yang mungkin saja luput dari setiap pengamatan ataupun kalkulasi.

Mahfud Seorang Empirisme Naif?

Pada titik ini, mungkin telah jelas mengapa kemudian pernyataan Jerinx ataupun Mahfud yang kerap membandingkan korban Covid-19 dengan kasus lainnya dapat dikategorikan sebagai empirisme naif. Mereka berdua, ataupun pihak-pihak lainnya, memahami konfigurasi statistik seperti halnya dogma karena menilai temuan data tersebut dinilai mestilah akan terjadi di masa depan.

Kesalahan fatal seperti itu misalnya kita lihat pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada awal Maret lalu yang menyebutkan bahwa risiko kematian Covid-19 yang sebesar 2-5 persen tidak setinggi pandemi lainnya seperti SARS yang mencapai 9,5 persen.

Namun, sebagaimana diketahui, kini jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia sudah mencapai 7.339.470 kasus, dengan 414.060 kematian. Di Indonesia, kasusnya telah mencapai 33.076 kasus, dengan 1.923 kematian. Tidak hanya itu, beberapa kali dicatatkan bahwa tingkat kematian Covid-19 di Indonesia sampai mencapai 10 persen.

Konteksnya menjadi semakin pelik karena adanya kemungkinan atau probabilitas angka kasus dan kematian yang sebenarnya jauh lebih besar. Hal ini karena berbagai negara termasuk Indonesia tidak menerapkan tes masif seperti halnya di AS.

Kendalanya? Tentu saja karena tes masif memerlukan anggaran yang begitu besar. Tentu sulit dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan tes kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 juta jiwa lebih.

Jika hal tersebut dikonfigurasi ke dalam bentuk logika  simbolik, maka akan dihasilkan silogisme seperti ini:

Jika banyak tes (P), maka banyak kasus (Q) atau P → Q

Menariknya, terdapat kesalahan logis atau penarikan simpulan yang tidak valid yang terjadi ketika ditemukan bahwa kasus Covid-19 di suatu tempat atau daerah tidak banyak. Masalahnya, hal tersebut dimaknai sebagai daerah yang aman dari Covid-19.

Padahal, apabila mengacu pada modus tollens atau modus tollendo tollens, simpulan yang seharusnya didapatkan dari temuan tersebut adalah tidak banyak tes yang dilakukan.

Bentuk silogisme kelirunya seperti ini:

Jika banyak tes (P), maka banyak kasus (Q) atau P → Q

Tidak banyak kasus (~Q)

Kesimpulan, daerah aman (X)

Bentuk silogisme yang seharusnya terjadi jika mengacu pada modus tollens seperti ini:

Jika banyak tes (P), maka banyak kasus (Q) atau P → Q

Tidak banyak kasus (~Q)

Kesimpulan, tidak banyak tes (~P)

Bertolak dari hal tersebut, Mahfud tidak hanya telah terjebak ke dalam empirisme naif, melainkan juga telah terjebak ke dalam penarikan simpulan yang tidak valid atau tidak logis karena tidak mengikuti modus tollens. Sebagai pejabat publik, sudah seharusnya ia sadar bahwa Indonesia masih kurang dalam hal tes Covid-19, sehingga konfigurasi statistik yang ada saat ini begitu rentan berubah.

Seperti halnya pernyataan Taleb di awal tulisan, empirisme naif telah membuktikan argumentasinya menggunakan otoritas yang telah mati. Maksudnya, itu menunjukkan pembuktian argumentasi yang bertolak dari konfigurasi statistik yang mungkin saja sudah tidak relevan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Sudah Waktunya Jokowi Pecat Terawan? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sudah-waktunya-jokowi-pecat-terawan/ Thu, 14 May 2020 20:41:26 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=78505 Menkes Terawan sepertinya merupakan salah satu pihak yang patut disalahkan atas ledakan kasus Covid-19 di Indonesia karena pada awalnya menyebut Indonesia bebas dari virus tersebut. Lantas, dengan gestur kekesalan atas jajarannya yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, mungkinkah itu berimbas pada pemecatan dokter militer tersebut?

PinterPolitik.com

“The symmetry of skin in the game is a simple rule that’s necessary for fairness and justice” – Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan

Sudah menjadi pemahaman umum apabila terjadi kesalahan, suatu sanksi atau hukuman diberlakukan untuk menjaga agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Dalam perkembangannya, prinsip sederhana tersebut kemudian mengkristal dan menjadi suatu tatanan baku, baik secara kultural di tengah masyarakat, maupun secara legal yang diatur oleh negara.

Untuk menjamin tetap terjaganya kualitas organisasi, prinsip sanksi semacam itu juga diterapkan, baik berupa denda, hingga pemecatan apabila dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, sepertinya prinsip umum tersebut kerap tidak berlaku pada pejabat publik. Sebagaimana diketahui, kendati pejabat publik katakanlah mengambil sebuah kebijakan yang keliru, anehnya sekedar permintaan maaf sudah dirasa cukup sebagai kompensasi kekeliruan tersebut.

Lebih getirnya lagi, sering terjadi pula, tidak terdapat usaha dalam mengakui kekeliruan, misalnya dengan membiarkan begitu saja kebijakan keliru yang telah ditetapkan. Persoalan semacam ini, sepertinya telah kita lihat pada diri berbagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani virus Corona (Covid-19).

Hal tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebutkan terdapat pembantu presiden yang tidak bisa memilah, mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan mana informasi yang sudah merupakan keputusan final. Pada akhirnya, pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menimbulkan kesan tidak konsisten atau “mencla-mencle” bagi masyarakat.

Moeldoko misalnya mencontohkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya yang sempat menyampaikan pesawat komersial diperbolehkan untuk pebisnis. Padahal pernyataan semacam itu tidak terdapat di dalam sidang kabinet sebelumnya.

Dari berbagai blunder komunikasi tersebut, sorotan tertajam sepertinya mengerucut kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Bagaimana tidak, selaku pihak yang paling berwenang dalam menangani Covid-19, dokter militer tersebut pada awalnya sesumbar mengatakan bahwa Indonesia bebas dari virus tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi saat ini tengah kebingungan menghadapi situasi karena terlanjur percaya dengan laporan Menkes yang menyebut Indonesia bebas dari Covid-19. Jika benar apa yang disebutkan oleh Dedi, maka kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 tentunya berakar dari laporan “asal bapak senang” (ABS) dari Terawan.

Namun, kendati Terawan telah melakukan kekeliruan fatal, Presiden Jokowi justru tidak memberikan sanksi tegas, melainkan hanya memindahkan tugas Terawan sebagai penyampai informasi terkait penanganan Covid-19 kepada Achmad Yurianto yang sekarang menjadi juru bicara Gugus Tugas Covid-19. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hilangnya sanksi tegas bagi mantan Ketua Tim Dokter Kepresidenan tersebut?

Lack of Skin in the Game

Tidak terdapatnya sanksi tegas bagi Terawan tersebut dapat kita pahami melalui konsep skin in the game yang diperkenalkan oleh penulis buku The Black Swan Nassim Nicholas Taleb. Skin in the game adalah pilar utama untuk berfungsinya sistem secara organik, baik sistem di manusia maupun di alam. Skin in the game adalah hubungan simetris yang mengatur keseimbangan antara insentif dan disinsentif. Ini adalah mekanisme atau sistem kolektif yang mengatur hal positif akan mendapatkan isentif (keuntungan), dan hal negatif akan mendapatkan disinsentif (kerugian).

Penggunaan kata skin merujuk pada setiap aktor yang terlibat dalam suatu tatanan yang disebut sebagai game. Pada prinsipnya, tatanan atau game yang baik akan terjadi apabila setiap aktor (skin) yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menerima risiko dari game yang terjadi. Misalnya, jika A melakukan investasi, maka A dapat menerima dampak investasi, baik mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian.

Akan tetapi, menurut Taleb, sering kali skin in the game tidak terjadi karena terdapat aktor-aktor atau skin yang justru tidak mendapatkan risiko dari game yang dimainkan. Itu misalnya terjadi pada seorang pengajar teori evolusi yang mendidik muridnya untuk memahami teori tersebut. Akan tetapi, sang pengajar justru tidak percaya pada teori evolusi yang diajarkannya.

Hal serupa juga terjadi pada pemasaran kosmetik. Pembeli mungkin akan mendapatkan risiko atas kosmetik yang dibelinya, namun sang ilmuwan kosmetik mungkin tidak pernah mendapatkan risiko karena tidak menggunakan kosmetik yang dibuatnya.

Nathan Lustig dalam tulisannya Lack of Skin in the Game is the Root of Our Problems menyebutkan bahwa ketidakhadiran aktor dalam menerima risiko dalam suatu tatanan disebut sebagai lack of skin in the game. Menurut Lustig, lack of skin in the game merupakan akar dari berbagai masalah yang terjadi selama ini. Sebut saja masalah seperti krisis keuangan, pemerintahan yang buruk, perang, korupsi, polusi, hingga kelaparan. Singkat kata, lack of skin in the game merupakan suatu hubungan asimetris.

Pada hematnya, skin in the game merupakan prinsip yang harus ditekankan, khususnya pada pembuatan kebijakan publik agar sang pembuat kebijakan tidak membuat kebijakan yang keliru karena risiko kebijakan tersebut mungkin tidak akan menimpa mereka.

Pada 31 Maret 2020, dalam akun twitter pribadinya, Taleb menjelaskan bahwa hubungan asimetris tersebut telah terjadi pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Seperti yang diketahui, pernyataan tersebut kemudian diralat dengan menyebutkan setiap orang harus menggunakan masker untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Atas kesalahan tersebut, Taleb bahkan menyebut WHO telah melakukan penipuan (fraud).

Pernyataan WHO tersebut merupakan lack of skin in the game karena orang yang tidak menggunakan masker mendapatkan dampaknya, namun WHO justru tidak mendapatkan sanksi atas pernyataan keliru yang dikeluarkannya. Sampai saat ini, lembaga internasional tersebut bahkan masih menjadi rujukan terkait rekomendasi penanganan Covid-19.

Menanti Ketegasan Jokowi

Merujuk pada lack of skin in the game, di sini kita tentu dapat melihat mengapa sanksi tegas seperti pemecatan justru tidak terjadi kepada Menkes Terawan. Akan tetapi, gestur yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini sepertinya akan mengubah ketegasan yang belum datang tersebut.

Jika merujuk pada pakar komunikasi Universitas Indonesia Effendi Gazali, Presiden Jokowi sepertinya telah menunjukkan gestur kekesalan terhadap jajarannya ketika memberikan pidato terkait kurva kasus Covid-19 harus turun di bulan Mei bagaimanapun caranya. Lanjut Effendi, mantan Wali Kota Solo tersebut boleh jadi telah melakukan perenungan ketika sedang sendiri untuk memikirkan apakah sudah benar pernyataan-pernyataan yang selama ini ia dapatkan dari jajarannya.

Gestur tersebut juga semakin terbaca karena Presiden Jokowi justru beberapa kali berpidato sendiri mengenai Covid-19. Padahal, apabila kita membandingkan dengan pemimpin negara lainnya, seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, keduanya selalu didampingi ketika memberikan pidato terkait isu penting seperti Covid-19.

Kemudian, apabila merujuk kepada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi sebenarnya terbilang cepat dan sering dalam melakukan pergantian menteri atau reshuffle. Dalam waktu dua tahun awal kepemimpinan saja, terhitung sudah tiga kali reshuffle dilakukan, dengan mengganti belasan menteri.

Dengan adanya sorotan negatif publik terhadap Terawan, ataupun terkait hubungan tidak harmonisnya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengganti Terawan dapat menjadi cara Presiden Jokowi untuk memberikan “angin segar” dalam penanganan Covid-19. Pun begitu, itu juga dapat menarik simpati publik karena mantan Wali Kota Solo tersebut memperlihatkan ketegasannya di hadapan publik terhadap menteri yang tidak bekerja dengan baik.

Bagaimana pun juga, saat ini publik tengah menyorot minor kepemimpinan Presiden Jokowi karena dinilai tidak memiliki ketegasan berarti untuk mengontrol jajarannya agar tidak melakukan blunder. Seperti kutipan pernyataan Taleb di awal tulisan, hubungan simetris skin in the game adalah aturan sederhana yang dibutuhkan agar keadilan dapat terjadi. Mari kita tunggu saja, apakah skin in the game, atau justru lack of skin in the game yang justru terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Jokowi Hadapi “Black Swan” Corona? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-hadapi-black-swan-corona/ Sat, 02 May 2020 12:31:03 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=77922 Sama halnya dengan ratusan negara lainnya, saat ini Indonesia juga tengah berjuang untuk melawan pandemi virus Corona (Covid-19). Namun, mungkinkah ledakan kasus di Indonesia merupakan fenomena black swan yang dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb?

PinterPolitik.com

Saat ini, dunia sepertinya tengah mendapatkan kejutan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dengan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah merongrong hampir seluruh negara di dunia, kini umat manusia tengah memasuki fase new normal atau habituasi baru. Kebijakan physical distancing serta lockdown (karantina wilayah), tidak hanya menjadi pemukul balik atas sifat alamiah manusia untuk berinteraksi sosial, melainkan juga telah menjadi momok menakutkan bagi aktivitas ekonomi global.

Sama halnya dengan di Indonesia, Covid-19 juga menghadirkan efek kejut tersendiri, menimbang pada ledakan kasus Covid-19 yang terjadi sepertinya sedari awal tidak pernah terbayangkan oleh pemangku kebijakan di Istana. Hal tersebut secara jelas disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjawab kritik perihal mengapa pemerintah tidak siap dalam menangani Covid-19. Tutur Luhut pada Maret lalu, “negara mana sih yang siap? Kan, tidak ada yang siap.”

Tidak hanya mengamini kritik berbagai pihak terkait pemerintah memang tidak siap, jawaban tersebut juga mengindikasikan bahwa pemerintah sepertinya memang tidak membayangkan akan begitu kerepotan dalam menghadapi virus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, tersebut.

Pasalnya, pemerintah tidak hanya harus menghadapi bencana kesehatan yang tentu saja menguras kantong negara, melainkan juga karena Covid-19 telah menjadi batu ganjalan besar yang membanting berbagai rencana proyek prestisius pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Eric Ellis dalam tulisannya Indonesia Creates a New Capital Bonanza menyebutkan jika pandemi Covid-19 tidak menghantam Indonesia, proyek IKN yang akan menjadi legacy atau warisan Presiden Jokowi tersebut diproyeksikan mulai dibangun pada 2021. Akan tetapi, di tengah hantaman Covid-19 yang belum tentu akan berakhir di akhir tahun ini, besar kemungkinan proyek ambisius tersebut akan mengalami penjadwalan ulang.

Bertolak dari pengakuan Luhut yang mengamini pemerintah memang tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19, mungkinkah virus tersebut merupakan fenomena black swan bagi pemerintahan Presiden Jokowi? Lantas, jika benar demikian, fenomena apakah itu? Dan mengapa fenomena tersebut terjadi?

Corona adalah Black Swan?

Black swan atau angsa hitam adalah teori yang dipopulerkan oleh polimatematikawan asal Lebanon Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Angsa hitam merupakan metafora yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tidak terduga – sangat langka – serta memiliki efek besar yang luput dalam prediksi, rasionalisasi, ataupun kalkulasi yang ada.

Secara khusus, Taleb menggunakan istilah angsa hitam dengan merujuk pada cerita penemuan angsa hitam di Australia yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh berbagai pihak sebelumnya karena meyakini angsa adalah unggas yang identik dengan warna putih. Taleb misalnya mencontohkan krisis keuangan 2008 sebagai angsa hitam karena fenomena tersebut seolah luput dari prediksi berbagai pihak, termasuk oleh para ahli ekonomi.

Senada dengan Taleb, Justin Yifu Lin dan Volker Treichel dalam tulisannya The Unexpected Global Financial Crisis: Researching Its Root Cause juga menyebutkan bahwa krisis keuangan 2008 merupakan krisis yang tidak diduga oleh berbagai ekonom. Bahkan pada April 2007, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook juga menyimpulkan bahwa risiko krisis ekonomi global telah menjadi sangat rendah, sehingga tidak ada kekhawatiran besar akan terjadinya hal tersebut.

Kini, sama halnya seperti krisis keuangan 2008, pandemi Covid-19 sepertinya telah menjadi angsa hitam bagi dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya menjadi bencana kesehatan, pandemi tersebut telah menjadi momok menakutkan bagi aktivitas ekonomi.

IMF bahkan menyebut resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah yang terburuk sejak Depresi Besar (Great Depression). Jika krisis keuangan 2008 mengakibatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 0,1 persen pada 2009, maka resesi ekonomi akibat Covid-19 yang disebut sebagai Great Lockdown dapat menurunkan PDB global sebesar 3 persen.

Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga telah mewanti-wanti jika Covid-19 terus menggerogoti, pertumbuhan ekonomi berpotensi nol persen atau bahkan menjadi negative growth di minus 2,6 persen. Senada, ekonom senior Mirza Adityaswara juga menyebutkan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus dilanjutkan, maka skenario terburuknya, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi nol persen.

Bentuk Kegagalan Pemerintah?

Berbeda halnya dengan berbagai pihak yang menilai Covid-19 sebagai angsa hitam, atau fenomena yang benar-benar tidak bisa diprediksi, Evan A. Laksmana dalam tulisannya Why the Covid-19 Pandemic was a ‘Strategic Surprise’ for Indonesia memiliki pandangan yang berbeda karena menyebut pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sebagai strategic surprise.

Menurut Evan, para ilmuwan, ahli epidemiologi, dan pakar kesehatan global telah memperingatkan tentang pandemi selama bertahun-tahun. Hal tersebut bertolak atas berbagai bencana kesehatan yang telah terjadi sebelumnya seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ataupun Ebola. Dengan adanya bencana kesehatan yang terus terjadi dalam sejarah manusia, sudah seharusnya berbagai pihak menyadari bahwa bencana kesehatan baru mestilah akan terjadi di masa depan.

Oleh karenanya, alih-alih menyebut Covid-19 sebagai angsa hitam, Evan lebih condong untuk menyebut virus tersebut sebagai strategic surprise. Berbeda dengan angsa hitam yang tidak dapat diprediksi, strategic surprise adalah sesuatu yang sebenarnya dapat diprediksi, namun tetap terjadi karena kurangnya persiapan dari pihak terkait.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tersebut misalnya mencontohkan bahwa serangan Jepang ke Pearl Harbor sebenarnya adalah strategic surprise karena Amerika Serikat (AS) gagal untuk mempersiapkan serangan yang mungkin terjadi dari negeri Matahari Terbit. Padahal, pada saat itu Jepang dan AS tengah terlibat perang, sehingga sudah seharusnya serangan-serangan kejutan semacam itu masuk dalam kalkulasi atau prediksi.

Dengan kata lain, Evan hendak mengatakan bahwa ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sebenarnya merupakan kelalaian dari pemerintah karena tidak menyiapkan langkah preventif untuk menanggulangi virus tersebut.

Apa yang disebutkan Evan dengan jelas kita lihat ketika pemerintah terlambat dalam memberlakukan larangan penerbangan, yang bahkan sempat memberikan diskon tiket pesawat agar lalu lintas penerbangan tetap terjadi secara normal.

Pada awalnya, berbagai pejabat pemerintahan juga melayangkan berbagai candaan, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dengan menyebut Covid-19 belum masuk karena berbelitnya perizinan di Indonesia.

Konteks candaan ataupun bantahan adanya Covid-19 di Indonesia menjadi riskan terlihat karena berbagai pihak, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ataupun penelitian dari Universitas Harvard telah memperingatkan bahwa mungkin telah terjadi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Uniknya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto justru “menantang” Harvard datang ke Indonesia untuk membuktikan kebenaran hasil penelitiannya.

Pada Februari lalu, terdapat pula kepercayaan yang beredar bahwa belum terdapatnya kasus Covid-19 terjadi karena iklim tropis di Indonesia membuat virus tersebut sulit untuk bertransmisi, bahkan mati.

Pada 20 April lalu, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyebutkan bahwa pihaknya sebenarnya telah memperingatkan pemerintah adanya potensi Covid-19 telah masuk ke Indonesia sejak Januari lalu, namun sayangnya pemerintah terus menyangkal.

Seperti pernyataan Evan, adanya ledakan kasus Covid-19 di Indonesia sepertinya benar terjadi karena pemerintah sedari awal memang tidak memiliki langkah pencegahan yang memadai, bahkan cenderung meremehkan virus tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pada dasarnya telah gagal dalam mempersiapkan kedatangan Covid-19.

Kembali mengacu pada Taleb, terjadinya fenomena tidak terduga – seperti pandemi Covid-19 – sejatinya merupakan arogansi epistemik karena terdapat asumsi bahwa diketahuinya secara sempurna kondisi masa kini dan masa lampau, sehingga prediksi masa depan dinilai dapat dilakukan secara mutlak.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang telah terjepit saat ini karena pandemi Covid-19 merupakan bentuk dari kegagalan dalam menangkap sinyal bahaya. Padahal, jika langkah preventif, seperti larangan penerbangan dilakukan sejak awal, mungkin kasus Covid-19 di Indonesia tidak sebesar sekarang. Pun begitu dengan dampak yang diakibatkan olehnya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>