PinterPolitik.com

Tentu berat membayangkan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Bayangkan saja, bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai presiden terpilih pada Oktober tahun lalu, gelombang demonstrasi terbesar sejak kejatuhan Soeharto harus dirasakan. Setelah itu, kapal yang dinahkodai sang presiden nyatanya terus mengalami goncangan dahsyat yang silih berganti.

Mulai dari kasus Jiwasraya yang jamak dicurigai berkorelasi dengan Pilpres 2019, hingga yang terbaru, terkait pandemi virus Corona (Covid-19) yang memporak-porandakan perekonomian nasional. Terkhusus persoalan pandemi, ini tidak hanya memberikan bencana kesehatan dan ekonomi, melainkan juga semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu bukti keras atasnya adalah, di tengah peningkatan angka pengangguran akibat pandemi, rencana pemerintah untuk mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Kendari, Sulawesi Tenggara menuai kecaman keras berbagai pihak karena dinilai tidak peka dengan situasi masyarakat saat ini.

Jika kondisinya normal, mungkin pendatangan itu tidak begitu merusak secara politik karena telah lama kebijakan semacam ini dilakukan. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, kedatangan gelombang pertama TKA Tiongkok ke Kendari – 152 dari 500 TKA – bahkan sampai disambut oleh demonstrasi masyarakat.

Di belahan bumi yang berbeda, tepatnya di Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang dinilai tepat untuk merespon meningkatnya angka pengangguran domestik akibat pandemi Covid-19.

Kendati mendapatkan berbagai penolakan dari pelaku bisnis, Trump nyatanya tetap memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Alasannya? Ini untuk membuka setidaknya 525 ribu pekerjaan agar pekerja domestik AS dapat diserap.

Di luar kontroversi Trump, tentu kita dapat melihat bahwa kebijakan tersebut begitu positif, dan tampaknya dapat ditiru oleh Presiden Jokowi. Lantas, seberapa besar sekiranya kemungkinan Presiden Jokowi untuk meniru kebijakan Trump tersebut?

Pertanyaannya bukan soal setuju atau nggak setuju, tapi mampu nggak Indonesia ambil kebijakan yang sama dengan @realDonaldTrump ? #pinterpolitik #infografis #politikhttps://t.co/Tk6a8a35ar pic.twitter.com/2NWgibSAdq

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 26, 2020

Nasionalisme Ekonomi

Telah menjadi pengetahuan umum (common sense) bahwa dengan jargon America First-nya, Trump secara terang-terangan telah menerapkan nasionalisme ekonomi. Konsep ekonomi ini menekankan pada intervensi negara terhadap mekanisme pasar. Ini misalnya dengan kebijakan kontrol domestik atas ekonomi, tenaga kerja, pembentukan modal, hingga pada pengenaan tarif dan pembatasan lainnya tentang pergerakan tenaga kerja, barang, dan modal – kerap disebut sebagai proteksionisme.

Kebangkitan nasionalisme ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai respon keraguan atas pasar bebas terkait sejauh mana sistem ini membawa keuntungan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sistem pasar bebas telah berulang kali dipercaya berkonsekuensi pada terjadinya krisis moneter global.

Pada prinsipnya, nasionalisme ekonomi menempatkan posisi pasar berada di bawah negara, dan harus melayani kepentingan negara. Alih-alih untuk mewujudkan kebaikan bersama seperti yang disebutkan oleh Adam Smith, nasionalisme ekonomi justru berposisi “realistis” dengan ingin mendapatkan keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri.

Mengacu pada Mehmet Akif Okur dalam tulisannya Economic Nationalism: Main Concepts And Recent Trends, nasionalisme ekonomi AS sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelum Trump, praktik ekonomi ini, di mana AS kerap melakukan proteksionisme telah masif terlihat. Itu misalnya terlihat jelas ketika perusahaan minyak Tiongkok, China National Offshore Oil Company (CNOOC) akhirnya membatalkan rencananya untuk menawar perusahaan minyak AS, Unocal karena mendapatkan tekanan yang keras dari politisi AS pada 2005 lalu.

Akan tetapi, kendati terlihat begitu menguntungkan, seperti yang ditulis oleh Adam S. Posen dalam The Cost of Trump’s Economic Nationalism: A Loss of Foreign Investment in the United States, nasionalisme ekonomi Trump sebenarnya memiliki risiko ekonomi tersendiri.

Posen misalnya mencontohkan, sejak Trump menerapkan konsep ekonomi ini, investasi masuk ke AS dari perusahaan mutinasional telah jatuh hampir mendekati nol. Menurutnya, itu akan berdampak pada berkurangnya pertumbuhan pendapatan jangka panjang, mengurangi jumlah pekerjaan bergaji baik yang tersedia, dan mempercepat pergeseran perdagangan global menjauh dari negeri Paman Sam.

Konteks side effects seperti yang ungkit Posen ini jelas terlihat pada gejolak yang diterima Trump ketika memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Seperti yang disebutkan sebleumnya, kebijakan ini telah membuat Trump mendapatkan berbagai kritik dari industri yang membutuhkan TKA. Akan tetapi, apabila kembali merujuk pada nasionalisme ekonomi, kebijakan Trump tersebut tentunya dapat dibenarkan.

Ibu kota baru masih lanjut. #COVID19 masih lanjut. RUU HIP masih lanjut. Pilkada dan Pemilu 2024 katanya yang malah mau ditunda ke 2027. Wih. #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/Tk6a8a35ar pic.twitter.com/6AnO0dHQRH

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 26, 2020

Terlebih lagi, kebijakan ini juga dapat mendatangkan dampak positif secara politik. Seperti yang diketahui, saat ini Trump tengah berjuang di Pilpres AS. Dengan menerapkan kebijakan proteksionis semacam itu, tentunya itu dapat meningkatkan kesan di tengah masyarakat bahwa jargon America First Trump bukanlah bualan semata.

Lantas, jika kebijakan ala nasionalisme ekonomi dapat berdampak positif bagi Trump, haruskah Presiden Jokowi menirunya?

Jokowi Alami Dilema?

Jika menyebut Presiden Jokowi tidak peka atas peningkatan pengangguran di tengah pandemi sehingga memperbolehkan pendatangan TKA Tiongkok ke Kendari sepertinya kurang tepat. Hal tersebut misalnya dapat disimpulkan dalam pemaparan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali yang dikenal dekat dengan sang presiden di Podcast Deddy Corbuzier pada 7 Mei lalu.

Tuturnya, adalah persoalan ekonomi yang menjadi halangan terbesar Presiden Jokowi untuk menerapkan lockdown. Lanjutnya, mantan Wali Kota Solo tersebut sangat risau perihal nasib masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian jika lockdown diberlakukan.

Lantas, jika pernyataan Rhenald Kasali benar, mengapa kebijakan pendatangan TKA tetap diteruskan?

Jawabannya mungkin karena Presiden Jokowi telah berada di posisi dilematis. Jika merujuk pada AS yang telah lama menjadi aktor utama di aktivitas ekonomi global, menerapakan nasionalisme ekonomi atau proteksionisme adalah hal yang wajar. Pasalnya, dengan posisi tawar yag kuat, negara-negara lainnya mau tidak mau harus mengikuti atau toleran terhadap negara Paman Sam.

Beda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini belum menempatkan dirinya sebagai pemain utama. Kasarnya, posisi tawar Indonesia tidaklah mencukupi untuk meniru AS. Hal tersebut misalnya terlihat dari Indonesia yang masih tergantung pada impor. Pun begitu pada ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok.

Pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, terlihat jelas bagaimana sang jenderal secara implisit menyebutkan bahwa posisi Indonesia begitu tidak sebanding dengan Tiongkok.

“Ekonomi Tiongkok ini hampir 18 persen pengaruhnya ke ekonomi global, kalau Amerika Serikat 25 persen. Anda suka tidak suka, senang tidak senang, mau bilang apapun, Tiongkok ini merupakan kekuatan dunia yang tak bisa diabaikan”, tegas Luhut pada 5 Juni lalu.

Yang negara api yang mane nih kira-kira? #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/Tk6a8akGz1 pic.twitter.com/w87gt3moIx

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 25, 2020

Tidak hanya dari pernyataan Luhut, posisi yang begitu tidak simetris juga terlihat jelas dari pernyataan gamblang Konselor Bidang Ekonomi dan Bisnis Kedubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Liping. Tuturnya pada 24 Juni lalu, pekerja lokal (Indonesia) kebanyakan kurang terampil dan hanya menjadi pekerja biasa, sehingga membuat pekerja lokal memiliki gaji yang lebih rendah dari pekerja Tiongkok.

Pernyataan terbuka Liping tersebut tentu saja dapat dibaca bahwa ia merasa dapat menyatakan sesuatu, kendatipun itu tidak “mengenakkan” bagi tuan rumah. Ini tentunya menunjukkan bahwa Liping memiliki kuasa yang cukup untuk bertindak demikian.

Apabila kita bertamu ke suatu rumah, tentunya kita akan menjaga sopan santun agar nantinya tidak diusir oleh tuan rumah bukan? Akan tetapi, bagaimana jika tamu tidak diusir meskipun telah melakukan tindakan sesuka hati? Tentunya itu menunjukkan ia memiliki pengaruh yang mampu menundukkan tuan rumah bukan?

Analogi sederhana ini dapat kita gunakan untuk memahami posisi Presiden Jokowi saat ini. Suka atau tidak, investasi Tiongkok telah jamak disebut menancap dengan dalam di republik ini. Meskipun itu berdampak pada berhasilnya Presiden Jokowi menjalankan ambisi proyek-proyek infrastrukturnya. Namun, secara politik, semakin menancapkan investasi Tiongkok, itu berbanding lurus terhadap berkurangnya pengaruh Indonesia terhadap negeri Tirai Bambu.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, kendatipun pembatalan pendatangan TKA Tiongkok dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Namun, dengan posisi tawar Indonesia saat ini yang dinilai tidak mencukupi, itu membuat kebijakan tersebut sulit untuk diambil.

Terlebih lagi, kebijakan pendatangan tersebut tentunya bertolak dari kontrak kerja sama yang telah disetujui sebelumnya. Pemutusan kontrak sepihak boleh jadi akan membuat investor menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Indonesia. Tentunya ini bukanlah hal yang diinginkan Presiden Jokowi di tengah ambisisnya untuk menyerap investor sebanyak mungkin.

Yah, bagaimanapun, kita lihat saja bagaimana Presiden Jokowi bersikap atas masalah ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Waktu cepat berlalu. Tempat indah berpindah. Ada rasa yang ternyata tak pernah merubah” – Maliq & D’Essentials, grup musik asal Indonesia

Siapa yang tidak pernah pergi dan mencicipi makanan cepat saji seperti McDonald’s (McD)? Mungkin, hampir sebagian besar dari kita pernah merasakan momen-momen tertentu di restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Tak jarang restoran cepat saji seperti McD menjadi tempat yang dituju ketika ingin membeli es krim ketika masih kecil. Bahkan, bagi sebagian orang, tempat seperti itu juga menjadi tempat untuk merayakan acara ulang tahun dengan mengundang teman-teman sekolah.

Namun, siapa sangka bahwa kenangan-kenangan tersebut mungkin hanya berakhir sebagai sejarah tanpa monumen untuk dikenang? Mungkin, hal inilah yang dirasakan oleh sebagian orang yang beberapa waktu lalu datang ke Sarinah guna menyampaikan sampai jumpa kepada gerai tersebut.

McD Sarinah got a special place in our memories, but seriously @McDonalds_ID was a gathering like this in the middle of a pandemic really necessary? The place could've gone in a sweet tone. But this is really tone deaf. Shame.

(Photos taken by @ya_texmsh from a safe distance) pic.twitter.com/p04H8rrZqa

— Joko Anwar (@jokoanwar) May 11, 2020

Pasalnya, gerai McD pertama di Indonesia tersebut secara resmi telah menutup dan menghentikan kegiatannya sejak awal pekan ini. Kabarnya, penutupan tersebut dilakukan atas permintaan pemilik Gedung, yakni Sarinah.

Sarinah yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan hendak melakukan renovasi terhadap gedung tersebut. Urgensi pemugaran juga sempat diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di akun Instagram-nya.

Terlepas dari berbagai alasan yang mendasarinya, lirik lagu “Di Tempat Biasa” dari grup musik Maliq & D’Essentials di awal tulisan mungkin tetap mampu menggambarkan rasa kehilangan di benak sebagian orang – yakni rasa dan kenangan yang tak pernah berubah meski waktu berlalu.

Meski begitu, tampaknya tak semua setuju dengan upaya ekspresi rasa dan kenangan tersebut. Bagaimana tidak? Orang-orang ternyata berkumpul guna memperingat hari terakhir gerai McD tersebut. Padahal, Jakarta sendiri masih berada di bawah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Jika sebelumnya lini masa di media-media sosial berisikan kisah-kisah nostalgia di balik gerai tersebut, kini banyak warganet malah mengkritisi kegiatan perpisahan tersebut. Pasalnya, bukan tidak mungkin kerumunan tersebut menciptakan klaster penularan Covid-19 baru.

Terlepas dari  berbagai kritik tersebut, bagaimana pun juga, McD Sarinah akan tetap meninggalkan jejaknya di masyarakat Indonesia. Dari asumsi ini, signifikansi McD Sarinah ini tentu saja menyisakan beberapa pertanyaan.

Mengapa McD menempati posisi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia? Lantas, dinamika sosial dan politik apa yang mendasari penutupan gerai McD Sarinah ini?

McDonaldization dan McWorld

Boleh jadi, McD memiliki posisi penting di masyarakat Indonesia karena sebuah proses sosial yang disebut sebagai McDonaldization (McDonaldisasi). Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan proses yang mana prinsip-prinsip ala restoran cepat saji ini mulai tertanam di benak masyarakat.

Istilah “McDonaldisasi” sendiri pertama kali dicetuskan oleh sosiolog asal AS yang bernama George Ritzer. Dalam bukunya yang berjudul The McDonaldization of Society, Ritzer menjelaskan bahwa McD sendiri telah menjadi “tanda” (sign) yang menggambarkan gaya hidup di era kontemporer.

Setidaknya, Ritzer menyebutkan beberapa prinsip nilai yang dibawa oleh McDonaldisasi, yakni efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Prinsip-prinsip ini pun dikaitkan dengan beberapa dampak yang dianggap positif bagi masyarakat, seperti luasnya jenis dan ketersediaan atas barang dan jasa yang tersedia di pasar, barang dan jasa yang efisien, inklusivitas sosial, dan sebagainya.

McDonald's (McD) kerap menjadi simbol akan terjadinya globalisasi dengan homogenisasi yang menyebabkan nilai dan produk budaya menjadi seragam secara universal.
Share on X

Meski begitu, Ritzer menyebutkan bahwa kritik yang diarahkan pada proses McDonaldisasi turut bermunculan. Pasalnya, proses sosial yang dinamakan berdasarkan nama restoran cepat saji ini dianggap juga menimbulkan dampak-dampak irasional.

Beberapa di antaranya yang disebutkan oleh Ritzer adalah homogenisasi. Homogenisasi ini mungkin semakin terasa ketika kita selalu menemui hal-hal yang serupa di setiap negara yang kita kunjungi. Salah satunya adalah McD itu sendiri.

Tidak mengherankan apabila McD kerap menjadi simbol akan terjadinya globalisasi. Pasalnya, homogenisasi ini menyebabkan nilai dan produk budaya menjadi seragam secara universal – atau paling tidak terjadi hibridisasi.

Hibridisasi sendiri merupakan proses pencampuran budaya lokal ke produk universal. Di Indonesia misalnya, tak jarang menu-menu seperti burger dengan rasa rendang dapat ditemui di gerai-gerai McD.

Universalisasi – dan hibridisasi – inilah yang disebut oleh Benjamin R. Barber dengan istilah “McWorld”. Barber sendiri mendefinisikan istilah ini sebagai sebuah jaringan global yang secara komersial menjadi homogen melalui ikatan teknologi, ekologi, komunikasi, dan perdagangan.

Dalam tulisannya yang berjudul Jihad vs. McWorld, Barber menjelaskan bahwa McWorld memiliki esensi tertentu dalam hal pasar dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki identitas nasional yang minim – mendukung perekonomian yang berorientasi pada pasar.

Bukan tidak mungkin kemunculan gerai McD pertama di Sarinah adalah pertanda bahwa Indonesia telah mulai terintegrasi ke dunia yang disebut oleh Barber sebagai McWorld. Hal ini juga mendorong Indonesia guna terlibat dalam komunitas global yang semakin homogen.

Namun, bila McWorld yang disebutkan Barber ini telah mengintegrasikan Indonesia ke dalamnya, mengapa kini McD Sarinah yang menjadi simbol pertama malah memutuskan untuk ditutup secara permanen? Apakah pergeseran sosio-politik telah terjadi di baliknya?

Gebrakan Erick Thohir?

Bisa jadi, tutupnya McD Sarinah menjadi pertanda akan munculnya penantang bagi McWorld. Pasalnya, sebagian alasan penutupan gerai tersebut bukan tidak mungkin bertentangan dengan universalisme dan ekonomi pasar yang digalakkan oleh McWorld.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga menyebutkan bahwa gedung Sarinah yang berada di Thamrin, Jakarta, tersebut sudah memerluka renovasi. Uniknya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menyebutkan bahwa Sarinah yang baru akan diisi oleh produk-produk lokal yang dibuat para pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

View this post on Instagram

Sebenarnya apa ya yang membuat restoran cepat saji pertama itu harus tutup permanen? . #mcdonalds #mcdsarinah #mcdsarinahtutup #mcdsarinahpunyacerita #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2020 at 10:23pm PDT

Adanya prioritisasi terhadap UMKM dan produk lokal ini tentu bertentangan dengan beberapa prinsip yang dianut oleh McWorld, yakni pasar bebas tanpa embel-embel identitas nasional. Boleh jadi, ini adalah gebrakan dari Erick Thohir dan Teten Masduki terhadap McWorld itu sendiri.

Barber sendiri juga menjelaskan dalam tulisannya bahwa universalisasi yang didorong oleh McWorld berupaya mengalahkan nilai dan prinsip yang didorong oleh nasionalisme, faksi, dan partikularisme. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, universalisme sendiri berupaya menyamarkan batas-batas antarnegara.

Apa yang dilakukan oleh Erick dan Teten tentu saja cenderung mendorong nilai-nilai nasionalis dan partikularis. Upaya tersebut dapat tergolong dalam nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme ekonomi (economic nationalism) sendiri bukanlah hal yang baru di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Bahkan, pendekatan nasionalis ekonomi menjadi hal yang mencolok di Tiongkok.

Anthony D’Costa dalam tulisannya yang berjudul Capitalism and Economic Nationalism menjelaskan bahwa negara-negara Asia – seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Indonesia – justru menggunakan globalisasi yang dipromosikan oleh McWorld sebagai keuntungannya tersendiri. Dalam hal ini, intervensi negara tetap eksis meskipun negara-negara ini mengadopsi deregulasi dan pasar bebas ala globalisasi dan McWorld.

Salah satu negara yang dianggap sukses dalam menggunakan pendekatan seperti ini adalah Tiongkok. Karl Gerth dalam tulisannya yang berjudul A New “Brand” of Chinese Economic Nationalism menjelaskan bahwa, meski harus tunduk pada ketentuan pasar bebas ala World Trade Organization (WTO), Tiongkok dapat memiliki dan mengatur merek-mereknya sendiri yang dinilai kompetitif baik secara domestik maupun internasional.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apa hubungannya dengan penutupan McD Sarinah baru-baru ini?

Pengadopsian yang dikombinasikan dengan nasionalisme ekonomi ini dilakukan dengan peran negara dalam mempromosikan entitas-entitas bisnis nasionalnya agar dapat bersaing dan mengambil keuntungan di setup ekonomi global. Hal ini terlihat dari pernyataan Teten sendiri yang menyebutkan bahwa Sarinah akan menjadi wajah produk Indonesia di tengah persaingan pasar dengan merek-merek internasional ternama.

Boleh jadi, pergeseran arah kebijakan pasar seperti ini bertujuan untuk mendorong produk dan merek lokal agar dapat bersaing secara kompetitif di pasar global. Dengan tutupnya McD Sarinah, bukan tidak mungkin Erick berusaha untuk memberikan porsi dan “etalase” lebih pada merek-merek nasional.

Meski begitu, bila kemungkinan ini benar, bukan tidak mungkin pemerintah dan usaha lokal akan tetap menghadapi McWorld dan tatanan pasar bebas di tingkat global yang telah besar di berbagai belahan dunia. Apakah mungkin Indonesia memunculkan merek-merek nasional yang kompetitif seperti Tiongkok? Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m ‘bout my business on business” – Big Sean, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Mungkin, sebagian besar dari kita tahu bahwa menyerah bukanlah sebuah opsi ketika dihadapkan dengan tantangan sebesar apapun. Alangkah baiknya apabila tantangan-tantangan itu justru menjadi pembelajaran bagi langkah yang akan kita lakukan di masa mendatang.

Pesan semacam ini tak terkecuali juga ditujukan untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Meski gelombang demonstrasi – baik dari mahasiswa, pelajar, maupun kelompok buruh – terus berjalan di sekitar Gedung DPR dan tempat menginap para tamu, pelantikan anggota-anggota itu tetap terlaksana dengan baik.

Pelantikan anggota DPR yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menetapkan mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai ketua DPR selama lima tahun ke depan.

DPR baru yang dipimpin oleh Puan ini bisa saja lebih mewakili aspirasi masyarakat dibandingkan periode sebelumnya. Setidaknya, janji itulah yang diungkapkan oleh beberapa anggota baru lembaga tersebut.

Terlepas dari janji tersebut akan ditepati atau tidak, para anggota DPR justru disinyalir rawan dipenuhi oleh konflik kepentingan. Pasalnya, hampir separuh penghuni Senayan ini merupakan pengusaha atau terafiliasi dengan perusahaan.

Tak hanya itu, sebagian rancangan undang-undang (RUU) yang bermasalah disebut-sebut menjadi medan perebutan bagi para pengusaha ini. Revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) misalnya, oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times disebut sebagai wujud perebutan kontrol atas lahan-lahan konsesi pertambangan antara para pengusaha dan pemerintah.

Pasalnya, RUU ini dinilai dapat menghapuskan batasan luas lahan konsesi bagi pengusaha. McBeth menyebutkan bahwa anggota-anggota baru di Komisi VII DPR bisa saja memengaruhi isi RUU yang pengesahannya sempat ditunda ini. Komisi tersebut ke depannya juga akan melanjutkan kembali pembahasan RUU itu sesuai periode sebelumnya.

Pertanyaannya, mengapa RUU Minerba ini menjadi upaya perebutan bisnis di DPR? Lalu, mengapa laga perebutan ini dapat terjadi?

Nasionalisme vs Liberalisme

Adanya upaya saling berebut kontrol atas sumber-sumber bisnis ini mencerminkan persaingan dua pemikiran ekonomi yang berbeda. Di satu sisi, keinginan pemerintah untuk mengkontrol dapat berdampak baik bagi pembangunan nasional. Sementara, kontrol pemerintah yang minim juga diperlukan agar mekanisme pasar dapat berjalan.

Mengacu pada tulisan McBeth, keinginan pemerintahan Jokowi untuk mengontrol sumber-sumber ekonomi tersebut diperlukan dengan dalih bahwa agar pemanfaatannya dapat difokuskan bagi kemaslahatan masyarakat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam suratnya kepada Sekretariat Negara menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan konsesi lebih baik diberikan kepada BUMN guna memenuhinya.

Apa yang dijelaskan oleh Rini bisa jadi benar. Jeffrey D. Wilson dalam tulisannya yang berjudul Resource Nationalism vs Resource Liberalism menjelaskan bahwa nasionalisme sumber (resource nationalism) semacam ini diterapkan guna memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional. Dalih utamanya adalah bahwa sumber-sumber ekonomi bersifat terbatas sehingga perlu difokuskan untuk kepentingan nasional.

Biasanya, penerapan nasionalisme sumber ini disertai dengan tujuan dan kepentingan politik tertentu. Michael Solomon dalam penelitiannya menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mendorong negara untuk menerapkan nasionalisme sumber, yakni ideologi politik domestik, keuntungan ekonomi strategis, dan kesempatan untuk mendapatkan nilai ekstra atas sumber ekonomi.

Pengelolaan ekonomi dengan cara merkantilistik ini dilakukan dengan peran negara yang besar dalam ekstraksi, pemrosesan, hingga distribusi sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatannya. Lahan konsesi pertambangan batu bara misalnya, menjadi sasaran Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Ignasius Jonan dengan menemui pebisnis-pebisnis batu bara agar mau melepaskan sebagian konsesinya.

Campur tangan pemerintah atau negara dalam ekonomi disertai dengan perilaku dan kepentingan untuk mencari keuntungan.
Share on X

Tentunya, pendekatan merkantilistik ini turut dikritik oleh pendekatan-pendekatan ekonomi lainnya, terutama pendekatan liberal. Pendekatan ekonomi yang juga disebut sebagai pemikiran ekonomi klasik ini secara keseluruhan menolak campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Wilson dalam tulisannya menjelaskan bahwa liberalisme sumber (resource liberalism) lebih memercayakan kinerja ekonomi pada mekanisme pasar. Dalam kata lain, pasar akan mengatur kinerjanya sendiri agar dapat tetap berjalan.

Pemikiran ekonomi klasik semacam ini berasal dari ekonom sekaligus filsuf Adam Smith. James A. Caporaso dan David P. Levine dalam bukunya yang berjudul Theories of Political Economy menjelaskan bahwa Smith melihat bahwa campur tangan pemerintah atau negara dalam ekonomi disertai dengan perilaku dan kepentingan untuk mencari keuntungan (profit-seeking).

Kontrol pemerintah atas sumber-sumber ekonomi seperti lahan konsesi bisa saja memunculkan kecenderungan perilaku koruptif. John Kurtz dan John van Zorge dalam tulisan opini mereka di Wall Street Journal menjelaskan bahwa sinyal nasionalisme sumber di Indonesia membuat iklim bisnis menjadi rentan terhadap korupsi dengan adanya kerumitan birokrasi pemerintah.

Upaya nasionalisasi sumber pemerintahan Jokowi tidak hanya terjadi dalam industri batu bara. Dalam industri minyak dan gas misalnya, pemerintahan Jokowi kerap mendorong BUMN seperti Pertamina untuk mengambil alih sumber-sumber minyak dan gas, seperti Blok Mahakam. Padahal, banyak pihak menilai Pertamina belum tentu mampu mengoperasikan semua sumber tersebut.

Namun, di tengah peran BUMN yang besar dalam berbagai proyek pemerintah, para pimpinan perusahaan-perusahaan milik negara justru terjangkit dalam perilaku-perilaku koruptif, dari Angkasa Pura II, Pelindo, hingga PLN.

Di sisi lain, penerapan pendekatan liberal dalam kebijakan ekonomi dalam beberapa kesempatan justru dapat berdampak baik bagi pertumbuhan modal di suatu negara. Caporaso dan Levine dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi banyak digunakan pada tahun 1980-an guna meningkatkan investasi.

Terlepas dari pendekatan mana yang lebih baik bagi ekonomi Indonesia, bagaimana perbedaan pendekatan ini memengaruhi dinamika politik antara pemerintah dan pengusaha? Lalu, bagaimana dampaknya terhadap komposisi lembaga legislatif?

Respons terhadap Pemerintahan Jokowi?

Seperti yang dijelaskan oleh Caporaso dan Levine sebelumnya, pendekatan ekonomi liberal lebih menekankan pada mekanisme pasar bagi jalannya ekonomi. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa asumsi pendekatan ini juga berhubungan dengan konsep civil society – menjelaskan bahwa peran negara di masyarakat juga perlu dikurangi.

Dalam arti lain, pendekatan ini lebih menyerahkan mekanisme pasar kepada kepentingan-kepentingan swasta (private interests). Pengaturan pasar akan berjalan dengan adanya private interests tersebut.

Bisa jadi, nasionalisasi sumber ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi memunculkan kepentingan-kepentingan swasta – atau pengusaha – untuk membatasi kontrol sumber ekonomi tersebut. Mungkin, DPR pun menjadi instrumen bagi pemenuhan kepentingan tersebut.

Upaya semacam ini setidaknya pernah terjadi di Amerika Serikat (AS). Di negeri Paman Sam itu, para pengusaha sebelumnya memiliki pengaruh yang terbatas terhadap Kongres pada tahun 1950-an dan 1970-an.

Pada tahun-tahun tersebut, kelompok-kelompok lain – seperti serikat pekerja dan kelompok kepentingan – lebih mendapatkan perhatian dari Kongres. Fokus ini setidaknya membuat pengaruh pebisnis semakin kecil. Akibatnya, pada tahun 1972, kondisi perekonomian yang melambat, naiknya upah minimum, dan regulasi pasar membuat para pebisnis mencari akal untuk meningkatkan pengaruh politiknya.

Kini, perusahaan-perusahaan di AS memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lembaga legislatif melalui para pelobi (lobbyists). Para pebisnis AS akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, seperti dengan revisi aturan terkait buruh, regulasi pasar, hingga penurunan pajak.

Lalu, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha di DPR? Apakah berbagai RUU juga menjadi perwujudan kepentingan pebisnis?

Seperti di AS, pengusaha-pengusaha di Indonesia dinilai menggunakan pelobi-pelobi guna memengaruhi DPR. McBeth dalam tulisannya menjelaskan bahwa DPR periode baru ini akan tetap didorong oleh pelobi-pelobi perusahaan batu bara.

Selain itu, layaknya pebisnis-pebisnis di AS, pengusaha-pengusaha Indonesia bisa saja merasa frustrasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang nasionalistik. Meningkatnya representasi politik para pengusaha di DPR bisa jadi merupakan salah satu upaya untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan bagi sektor swasta.

Pada intinya, perseteruan antara dua pendekatan ekonomi yang berbeda ini turut terefleksi dalam upaya pemenuhan kepentingan para pebisnis di DPR. Layaknya lirik rapper Big Sean di awal tulisan, bisnis pun tetap berjalan meski turut dijalankan melalui bisnis lainnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.