PinterPolitik.com

[dropcap size=big]R[/dropcap]idwan Kamil resmi maju ke gelanggang Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 mendatang. Modalnya sudah cukup, selain persona internet yang menawan; humoris, dekat dengan rakyat, sayang istri, tampan, gagah, dan islam, beliau membawa restu Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem di tangannya.

Walaupun sempat membuat Gerindra ‘cemburu’, karena didahului Nasdem untuk mengusung beliau, kelihatannya Ridwan Kamil tak terlalu terpengaruh. “Dua-duanya tentunya saya ucapkan terima kasih. Karena saya kalau ikut Gubernur pun kan ke Bandungnya selesai lima tahun. Berakhirnya sama,” ujarnya pada Rabu (15/03).

Di media sosial Instagram miliknya, ia kembali menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah menyatakan dukungan kepadanya. 

Pada perjalanan menuju kursi Walikota Bandung pada tahun 2013 lalu, Ridwan Kamil memang berhasil melenggang berkat usungan Partai Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Kini, kerjanya terhadap Bandung, seakan mendapat pengakuan dengan banyaknya partai politik yang mendukungnya, termasuk partai yang dianggap berlawanan dengan partai pengusungnya terdahulu.

Akrobat Partai Politik Indonesia

Partai politik menurut Miriam Budiarjo dalam ‘Dasar-Dasar Ilmu Politik’, adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya secara umum dapat dikatakan memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program-programnya.

Di Jakarta, keadaan masih panas karena pertarungan kubu Anies Baswedan – Sandiaga Uno dengan Ahok – Djarot dalam merebut kekuasaan dan kedudukan politik sebagai Gubernur. Pilkada Jakarta dari permukaan membagi partai menjadi partai ‘kubu Ahok’ dan partai ‘kubu Anies’. Hal tersebut dilihat secara sederhana dari dukungan suatu partai terhadap suatu pasangan calon.

Misalnya, partai PDI-P dan Nasdem, yang mengusung Ahok-Djarot, kerap dijuluki sebagai ‘kubu Ahok’ karena dukungannya terhadap Ahok, seorang tokoh dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Sedangkan, partai pengusung Anies Baswedan – Sandiaga Uno, sering disebut sebagai partai ‘Kubu Anies’ dan kerap menyerukan pentingnya memilih pemimpin beragama islam, agama yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia. Sehingga, ketika berhadapan dengan situasi politik atau pemilihan umum, pemikiran ‘Siapa tokoh yang dibela atau didukung’ menjadi jauh lebih penting ketimbang memeriksa ideologi apa yang hendak dibawa oleh partai.

Di tingkat Provinsi atau Kabupaten, ternyata partai yang dibedakan berdasarkan imaji partai ‘kubu Ahok’ dan partai ‘kubu Anies’ ala Pilkada Jakarta tidak berlaku sama sekali.

Pada Pilkada Jakarta, pasangan Ahok-Djarot sejak awal mendapat dukungan (endorse) dari partai-partai berhaluan demokrasi seperti PDI-P, Hanura, Golkar, dan Nasdem. Sedangkan pasangan Anies Baswedan –Sandiaga Uno diusung oleh partai yang berhaluan demokrasi, Hanura, dan juga partai berasas islam seperti PKS.

Muncul pula desas-desus bahwa partai ‘Poros Cikeas’ yang semula mengusung Agus Yudhoyono dan Sylvi, yakni Demokrat, PAN, PKB, dan PPP, akan mendekati pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno karena dinilai memiliki visi dan misi yang sama.

Namun Nachrowi Ramli, selaku politikus Demokrat menyampaikan, partainya akan bergabung ke salah satu kandidat, asalkan memiliki visi misi yang sejalan. “Itu yang belum dibicarakan. Kita masih akan melakukan komunikasi politik dulu, kan kalau kita berkoalisi dengan salah satu dari dua pasang calon ini, juga harus lengkap. Yang penting visi misinya harus sejalan,” Ujar Nachrowi di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (15/2).

Hingga saat ini, partai poros Cikeas belum memberikan keputusan final mengenai peralihan dukungan yang akan diberikan antara pasangan Ahok – Djarot atau Anies – Sandiaga.

Mengawal Ideologi serta Visi Misi Partai Politik

Pemberitaan mengenai partai yang mencoba mengusung tokoh atau figur tertentu menarik disimak. Peristiwa tersebut mampu memicu respon masyarakat. Respon yang paling mudah dan dekat terlihat, tentunya berada di media sosial.

Ridwan Kamil, yang diusung oleh Partai Nasdem, dituduh sebagai penganut islam syiah oleh netizen. Hal tersebut terjadi lantaran ia mendapat dukungan dari partai, yang dipersepsikan sebagai ‘kubu Ahok’, seorang etnis Tionghoa beragama Kristen, dalam Pilkada Jakarta. Tentu hal tersebut tidak bisa diletakkan dalam percaturan pemilihan di daerah yang berbeda, dalam artian bukan di Jakarta.

Tuduhan yang dilayangkan kepada Ridwan Kamil tersebut, diunggah olehnya dalam media sosial Instagram.

Negara Belanda juga menerapkan sistem multi partai seperti Indonesia. Dalam pemilihan parlemen Belanda 2017, terdapat 10 partai yang merepresentasikan Kerajaan Belanda. Partai tersebut antara lain, People’s Party for Freedom and Democracy (VVD), Party for Freedom (PVV), Labour Party (PvdA), Socialist Party (SP), Christian Democratic Appeal (CPA), Democrat 66 (D66), Christiian Union (CU), GreenLeft (GL), Reformed Political Party (SGP), Party for the Animals (PvdD, dan 50 Plus (50+).

Partai-partai tersebut, memiliki ideologi yang tegas dan jelas. Partai berhaluan kanan seperti Party for Freedom di mana Geert Wilders bernaung, memiliki program kerja meminimalisir populasi muslim di Belanda. “Saya ingin kita berada di dalam pemerintahan.” Ujarnya pada Sabtu (18/2). Partai tersebut akhirnya dikalahkan awal Maret lalu, oleh Partai GreenLeft yang berhaluan kiri. Kebijakan pro imigran dan pro islam, membuat pemimpinnya, Jesse Klaver, populer. “Belanda adalah negara imigran. Saya adalah produk imigrasi,” ujarnya.

Kubu-kubu partai juga terbentuk di Belanda pada masa pemilu, sama halnya Indonesia. Namun, keterbelahan tersebut,  dibangun oleh ideologi yang berbeda dan berseberangan satu sama lain, bukan semata tokoh politiknya. Selain itu, partai-partai di Belanda, baik yang memiliki ideologi sehaluan atau berseberangan, tidak melakukan koalisi seperti yang terjadi di Indonesia

 Waspada Terjerumus ‘Pasar’

 Berdasarkan data dari CSIS dan lembaga survey Cyrus Network, partisipasi politik masyarakat Indonesia mengalami kenaikan. Menggunakan ukuran dari Pemilihan Umum Presiden tahun 2014, golongan putih atau yang abstain memberikan suara menurun menjadi  25 persen, dari tahun 2009 yakni, 28.3 persen. Tingkat partisipasi politik dikabarkan mengalami kenaikan menjadi 75,2 dari angka 71,7. Hasan Nasbi, selaku Direktur Cyrus Network menginfokan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Orde Baru runtuh.

Partisipasi politik tentunya tidak hanya dapat diakukan dengan ikut pemilihan umum saja. Kegiatan seperti terlibat dalam segala tahapan kebijakan, dimulai sejak pembuatan keputusan, sampai penilaian keputusan juga merupakan bentuk partisipasi politik.

Dengan kenaikan persentase partisipasi politik masyarakat, apakah berarti nilai demokrasi yang dibawa oleh partai-partai berasas demokrasi, berhasil?

Saiful Haq, seorang pengamat militer dan politik mengungkapkan, kontestasi pemilihan pemimpin di Indonesia mengubah demokrasi menjadi pasar, yakni pasar demokrasi. Tiap pasangan calon berlomba mendapatkan ‘pembeli’ atau pilihan dari rakyat. Visi dan misi politik tidak lagi menjadi penting karenanya, yang terpenting adalah popularitas calon pemimpin, banyaknya keuntungan berupa uang yang didapatkan, serta kekuasaan yang diperoleh.

Pernyataan Saiful Haq bisa jadi menjawab betapa partai politik seakan sibuk merekrut dan mengusung tokoh politik yang dianggap ‘cemerlang’, daripada sibuk membenahi gerakan partai sesuai dengan visi dan misi mulianya. Tujuannya jelas, yakni meraup pemilih sekaligus ‘pembeli’ dari pasar pemilihan kepala daerah. Jika hal tersebut benar, maka ‘lamaran’ yang dilakukan Partai Nasdem kepada Ridwan Kamil, serta kehadiran mantan vokalis Kangen Band, Andika Mahesa, sebagai wakil ketua DPP Demokrat Lampung tentu tidak lagi unik.

Dalam pembagian isu partai ‘kubu Ahok’ dengan partai ‘kubu Anies’ yang terjadi secara banal di Jakarta, lebih membuat suatu gerakan sosial menjadi terkotak-kotak karena berbasiskan suatu isu saja.

Kelompok yang berjuang di isu agama atau bahkan hak asasi manusia, seringkali tidak memiliki relasi satu sama lain, apalagi sinergi dengan kelompok yang aktif berjuang di isu gender, lingkungan, dan juga korupsi.

Padahal, jika menginginkan adanya suatu perubahan sosial yang lebih baik, sinergi antar berbagai isu penting diperhatikan.

Hal tersebut selain menjauhkan dari pemikiran yang terlalu sederhana dalam memandang suatu figur dan partai politik, juga dapat menyelamatkan dari jargon-jargon demokrasi yang kosong dan tanpa makna atau pseudo demokrasi. (Berbagai sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Jika aksimu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih baik lagi, maka kamu adalah seorang pemimpin.” — John Quincy Adams

[dropcap size=big]M[/dropcap]onumen Bandung Lautan Api Lapangan Tegalega, Bandung, Minggu (19/3) lalu dipenuhi warga yang menggunakan kaus putih biru bergambar wajah Ridwan Kamil. Hari itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara resmi mendeklarasikan Walikota Bandung tersebut sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023, dan akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar).

Keputusan Ridwan Kamil untuk tidak meneruskan kepemimpinannya sebagai walikota Bandung di Pilkada 2018 nanti, banyak menuai kontroversi. Apalagi setelah tahu kalau ia lebih memilih maju sebagai Gubernur Jabar, membuat urang Bandung semakin patah hati. Memahami respon negatif ini, dalam akun media sosialnya, Kang Emil menyatakan siap menerima konsekuensi tersebut.

Namun suami dari Atalia Praratya ini menolak jika dikatakan haus kekuasaan. Menurutnya, apabila mengejar syahwat politik, ia sudah meninggalkan Bandung untuk ikut Pilgub DKI lalu. “Tahun depan, 2018, itu saya menggenapkan tugas sebagai walikota selama lima tahun. Selesai on time,” tegas Kang Emil yang bila tidak terpilih nanti akan kembali menjadi arsitek dan dosen.

Nama Kang Emil memang sempat disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI lalu, namun ia disarankan Presiden Jokowi untuk tidak maju menantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Beliau melihat saya dan Pak Ahok pemimpin daerah yang diapresiasi. Jadi sebaiknya tidak bertanding,” ungkap Kang Emil yang akhirnya memilih menyelesaikan tugasnya.

Informasi ini diamini Ahok, menurutnya, Presiden Jokowi memang menginginkan para tokoh penuh inovasi tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga tingkat kota dan kabupaten. Sehingga pembangunan tidak selalu menunggu program bantuan dari pusat. Selain Ahok dan Kang Emil, nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini pun ikut disebut Jokowi sebagai pemimpin yang bagus.

Berbeda dengan Kang Emil, Tri Rismaharini atau Bu Risma, mengaku tidak berminat untuk bertarung di pemilihan gubernur Jatim. Ia merasa belum mampu memimpin wilayah yang melebihi luas Surabaya. “Ndak ada. Ndak. Ndak ada. Jadi walikota saja susah. Kalau walikota cuma segini nih (memeragakan luas wilayah), gubernur segini (lebih luas), enggak lah,” kata Risma di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (20/3).

Hasil Reformasi Birokrasi

Pemimpin yang bagus dalam istilah Jokowi, mungkin bisa didefinisikan sebagai sosok yang inovatif, bisa merangsang, serta menginspirasi warganya. Inovasi ini bisa berupa program-program yang tidak biasa dan mampu memberdayakan kegiatan warganya dengan menyelaraskan tujuan yang lebih besar. Dari kesemua kriteria tersebut, menurutnya, terlihat dari sosok Kang Emil dan Bu Risma.

Saat era reformasi bergulir, yaitu setelah runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar. Selain lebih terbuka dan demokratis, pemberlakuan desentralisasi melalui otonomi daerah pun memberi kesempatan besar bagi pemimpin daerah untuk mengelola wilayahnya. Termasuk membebaskan gaya kepemimpinannya masing-masing, dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri telah mendapatkan landasan yang kuat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi ini diyakini sebagai langkah strategis dalam membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, untuk menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah, 24 April 2015, Jokowi pernah menyatakan kebanggaannya akan prestasi dan inovasi yang telah dicapai dan diciptakan oleh para pemimpin daerah. “Ini membuktikan bahwa otonomi daerah telah menumbuhkan praktik baik dalam pemerintahan dan pembangunan,” katanya, sambil menambahkan kalau otonomi daerah memungkinkan seorang pemimpin daerah menjadi Presiden.

Dengan kata lain, Jokowi melihat otonomi daerah menjadi sarana kaderisasi calon-calon pemimpin nasional. Namun ia juga menegaskan, bahwa otonomi daerah harus diletakkan dalam konteks kepentingan nasional. Sehingga perlu ditingkatkan sinergi antar daerah maupun antara pusat dan daerah, untuk menghadapi dan meraih kemenangan dalam kompetisi global.

Alat Reformasi Birokrasi

Peran birokrasi memang sangat signifikan dalam memperbaiki kondisi kehidupan bangsa dan negara. Di Indonesia, peran sebagai komisi reformasi birokrasi ditugaskan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kementerian ini menerapkan program-program untuk mencapai beberapa tujuan perubahan, dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi.

Sebenarnya, niat untuk melakukan reformasi birokrasi telah ada sejak tahun 1950- an. Ketika itu, Presiden Soekarno mendatangkan Allan Rankin, Howard Jones, dan Eduard Lichfield dari Amerika Serikat, sebagai konsultan bagi komisi reformasi yang dipimpin Perdana Menteri Ir. H. Djuanda. Begitu juga Presiden Soeharto, di periode kedua jabatannya, the smiling general ini mengumpulkan para akademisi untuk menyusun strategi reformasi birokrasi.

Meskipun lembaga birokrasi yang terbentuk cenderung bersifat sentralistik, monopolistik, memiliki kekuasaan (power driven), dan diskresi dalam menentukan kebijakan, serta berakuntabilitas rendah yang rentan korupsi, harus diakui bahwa komisi tersebut berhasil membentuk kabinet yang stabil, kuat, dan efektif, tanpa sekalipun pernah mengalami reshuffle.

Di beberapa negara lain, reformasi birokrasi juga dilakukan oleh sebuah komisi yang peranannya sangat strategis. Misalnya, Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher, pada awal tahun 1990-an membentuk sebuah komisi reformasi birokrasi untuk merumuskan program perbaikan pelayanan publik The Next Steps.

Demikian juga dengan Presiden AS Bill Clinton, pada pertengahan tahun 1990-an. Ia merangkul David Osborne dan menunjuk Wakil Presiden Al Gore untuk memimpin proyek reformasi birokrasi Reinventing Government. Jauh sebelumnya, Presiden AS yang ke-28, Woodraw Wilson, juga pernah membentuk komisi reformasi untuk melakukan perbaikan birokrasi pemerintahannya.

Para Pemimpin Otentik

Di tahun 2013, Wall Street Journal pernah menyebut Jokowi, Bu Risma, dan Kang Emil sebagai New Breed atau Rising Star. Ketiganya dinyatakan sebagai pemberi harapan baru bagi Indonesia. “Setelah pemerintahan Orde Baru yang kuat pimpinan Soeharto, muncul pemimpin dengan gaya berbeda yang didambakan oleh lebih dari 240 juta penduduk (Indonesia),” tulis jurnal tersebut dalam artikel berjudul ‘In Indonesia, a New Breed of Politician Is on the Rise’, edisi 8 Oktober 2013.

Pernyataan media AS itu, disepakati pengamat politik internasional Douglas Ramage. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini sangat menarik. “Tokoh-tokoh yang bersih dan transparan kini sedang meroket,” katanya. Reputasi bersih di tengah maraknya kasus korupsi, membuat mereka populer. Sehingga mampu menjabat walaupun hanya punya sedikit uang dan relasi dalam dunia politik, padahal selama ini Indonesia selalu dipimpin oleh pemimpin dari militer dan dinasti keluarga.

Kini setelah menjadi presiden, Jokowi juga berharap para pemimpin daerah memiliki gaya pemerintahan yang memiliki ide dan gagasan orisinil, serta yang terpenting baginya adalah seseorang yang memiliki karakter. Pernyataan ini sesuai dengan Bill George yang mengatakan kalau pemimpin itu bukan perkara gaya yang dijalankan, tapi bagaimana menjadi otentik atas dirinya sendiri.

Menurut George, pemimpin harus mampu menjadi dirinya sendiri walau dalam kondisi tertekan maupun yang sulit sekalipun. Gaya kepemimpinan setiap orang pasti tak sama, bahkan Kang Emil dan Bu Risma yang sama-sama diberi gelar pemimpin otentik pun memiliki gaya yang jauh berbeda, bahkan nyaris bertolak belakang.

Gaya Kang Emil

“Gaya kepemimpinan setiap orang berbeda, sehingga karakter yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin tidak seharusnya dipermasalahkan,” begitu komentar Kang Emil mengenai gaya kepemimpinannya yang dianggap kreatif, inovatif, dan kharismatik. “Saya mah ti baheula kieu gayana (saya dari dulu begini gayanya),” selorohnya dalam bahasa Sunda.

Gaya Kang Emil yang gemar blusukan serta melahirkan inovasi baru, dianggap jadi modal kuat bagi Kota Bandung. Pria yang mengaku sangat mencintai kota kelahirannya tersebut, menekankan pentingnya inovasi dan partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Maka tak heran, apabila kehadiran dan juga karya nyatanya selalu dinantikan masyarakat Bandung.

Salah satu inovasi yang ia buat, adalah membangun etos kerja lewat moto “Bandung Juara”.  Bagi Kang Emil, membereskan masalah-masalah di Bandung bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, desentralisasi Camat, Lurah, dan  RW, harus gesit berdaya di daerahnya masing-masing, sehingga setengah urusan kota Bandung beres. Kedua, kolaborasi rakyat dengan pemikiran: “Orang Bandung  mah kalau diajak kebaikan rata-rata mau”.

Selain itu, partisipasi publik juga dapat ditemukan melalui ruang publik, dalam hal ini media sosial (medsos). Media ini  memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam diskusi dan perdebatan, diharapkan akan konstruktif guna memberi masukan secara cepat dan tepat guna membangun Bandung bermartabat. Kang Emil mengakui, ia aktif menggunakan medsos, untuk berkomunikasi dengan warga dan memberi informasi.

Gaya Bu Risma

Menjadi pemimpin harus siap mengambil segala risiko. Risiko dihujat, dicaci-maki, diancam, hingga disantet dan dibunuh. Menurut Bu Risma, jabatan itu amanah, tidak boleh diminta. Pemimpin itu pelayan masyarakat. “Pertanggungjawaban pemimpin bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada Allah. Bagaimana nanti jika saya ditanya oleh Allah, saya mau jawab apa jika banyak yang tidak beres ketika saya memimpin.”

Bu Risma dikenal sebagai seorang yang keras dan blak-blak-an, khas arek suroboyo. Namun, selalu merespon secara cepat bila ada permasalahan. Ia selalu sigap berada atau terjun langsung di lokasi kejadian, misalnya saat banjir, ia rela hujan-hujanan memantau langsung ke pintu-pintu air. Bahkan, ia tak ragu untuk masuk ke selokan hanya untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut.

Walau prestasi Surabaya sudah mendapat pengakuan banyak pihak, namun ibukota Provinsi Jatim ini tidak pelit ilmu. Setiap hari, ada saja daerah yang berkunjung untuk benchmarking. “Ada yang belajar teknologi informasi, RTH, pengelolaan sampah dan pembuatan taman. Mereka semua dipersilakan menduplikasi inovasi yang ada di Surabaya, sebab inovasi itu penting untuk mengatasi problem perkotaan masa kini,” terang Bu Risma yang mengadaptasi gaya kepemimpinan Umar bin Khattab.

Bu Risma berusaha meniru gaya kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad tersebut yang setiap malam blusukan memanggul beras, berkeliling kota mencari warganya yang belum makan. Karena itu, ia juga selalu menyiapkan beras di dalam mobil. Beras itu untuk dibagikan kepada warga kurang mampu. “Aku takut kalau ada wargaku yang nggak bisa makan, makanya beras itu selalu ada di mobilku. Karena aku wanita, maka stafku yang manggul beras untuk dibagikan ke warga,” katanya.

Walau reformasi sudah berjalan selama 20 tahun, namun Indonesia masih sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin otentik. Diharapkan dengan semakin banyaknya pemimpin otentik di Indonesia, pelaksanaan reformasi birokrasi akan lebih lancar dan dapat memberi teladan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin otentik lain di seluruh wilayah Indonesia.

Pemimpin otentik di daerah, diharapkan juga mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan green and smart city dengan kriteria berikut: Rencana Pembangunan Cerdas (Smart Development Planning);  Ruang Terbuka Hijau yang Cerdas (Smart Green Open Space);  Transportasi Cerdas (Smart Transportation); Manjemen pengelolaan sampah secara cerdas (smart waste management); Sistem pengelolaan air yang cerdas (smart water management);  Tata kelola bangunan yang cerdas (Smart Building);  Pengelolaan energi yang cerdas (Smart Energy).

Sebagai pemimpin Komite Reformasi Birokrasi Indonesia, Yuddy Chrisnandi melihat, saat ini sudah banyak kepala daerah lain dengan kepemimpinan yang juga otentik, mampu menyelesaikan agenda reformasi birokrasi secara cepat, misalnya Walikota Bogor, Bupati Banyuwangi, Bupati Bantaeng, Bupati Kutai Kertanegara, dan salah satu Bupati di Papua.

“Kepemimpinan adalah gabungan unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah (dapat dipercaya), rasa kemanusiaan, keberanian, serta disiplin. Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur ini menjadi satu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat, baru dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati.” ~ Sun Tzu

(Berbagai sumber/R24)