Posisi partai yang ambigu digunakan sebagai strategi partai, lama-lama pancing tekanan lawan untuk paksa pilih kubu, hingga strategi itu berbalik jadi beban dan potensi hilang konstituen

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Kurang dari setahun setelah rumahnya dijarah massa, Ahmad Sahroni kini tampak memiliki “wajah” yang berbeda.

PinterPolitik.com

Pada akhir Agustus 2025, nama Ahmad Sahroni menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan di Indonesia — bukan karena prestasi legislatif, melainkan karena sebuah pernyataan yang memantik kemarahan luas. 

Di tengah gelombang demonstrasi yang menyasar DPR, Sahroni menyebut mereka yang ingin membubarkan lembaga itu sebagai orang paling bodoh sedunia. Beberapa hari kemudian, rumahnya di Tanjung Priok dijarah massa. Ia dinonaktifkan oleh NasDem. Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan. Bagi banyak pengamat, karier politiknya tampak sedang memasuki babak terakhir.

Namun kurang dari setahun kemudian, Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Yang lebih menarik bukan sekadar fakta bahwa ia kembali — melainkan bagaimana publik menerimanya. Tidak ada gelombang protes berarti. Tidak ada koalisi sipil yang menuntut pembatalan. 

Sebagian warganet yang dulu paling keras mengkritiknya bahkan mulai membicarakan rekam jejaknya dalam membela rakyat kecil di kasus-kasus hukum. Fenomena ini layak dianalisis secara serius — bukan sebagai pembelaan terhadap Sahroni, melainkan sebagai cermin dari cara kerja politik dan opini publik di Indonesia.

Lebih dari Sekadar Comeback 

Ada godaan untuk membaca kebangkitan Sahroni semata sebagai bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mudah memaafkan. Tapi penjelasan itu terlalu sederhana, dan dalam banyak hal, keliru.

Yang terjadi lebih tepat dijelaskan melalui dua lapis analisis: yang pertama menyangkut strategi dan karakter personal Sahroni sendiri, yang kedua menyangkut kondisi struktural demokrasi Indonesia yang membuat rehabilitasi semacam ini hampir selalu mungkin terjadi.

Dari sisi personal, masa nonaktif Sahroni tidak ia habiskan dengan menghilang. Sebaliknya, ia memilih hadir secara berbeda — terutama melalui media sosial. Ia bercerita ulang perjalanan hidupnya: bagaimana ia tumbuh di salah satu gang paling keras di Tanjung Priok, bekerja dari tukang semir sepatu hingga buruh pelabuhan, sebelum akhirnya membangun bisnis dan masuk ke arena politik. Narasi ini bukan hal baru dalam biografinya — tapi konteks krisis membuatnya terdengar berbeda. Di tengah periode paling rentan dalam karier politiknya, Sahroni tidak tampil defensif. Ia tampil reflektif.

Dalam psikologi sosial, ada teori yang relevan di sini. Elliot Aronson pada 1966 memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Pratfall Effect: temuan bahwa figur yang sudah memiliki rekam jejak dan kredibilitas justru semakin disukai ketika mereka menampilkan kelemahan atau mengakui kesalahan secara terbuka. Kerentanan yang ditunjukkan bukan oleh orang yang dianggap tidak kompeten — melainkan oleh orang yang selama ini dianggap kuat — menciptakan efek kedekatan emosional yang sulit diciptakan dengan cara lain. Sahroni, disadari atau tidak, melakukan persis ini. Ia tidak membangun tembok. Ia membuka jendela.

Perubahan ini juga terlihat dalam register bicaranya. Sahroni yang sebelum skandal dikenal dengan gaya konfrontatif dan penuh bravado — berbicara keras, tidak jarang provokatif — tampil dengan nada yang lebih terukur setelah masa nonaktif. Bukan berarti ia kehilangan ketegasan, tapi ada pergeseran yang terasa: dari seseorang yang berbicara kepada publik, menjadi seseorang yang berbicara bersama publik. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, ini adalah perpindahan sumber legitimasi — dari modal ekonomi dan status sebagai basis kewibawaan, menuju otoritas moral sebagai tumpuan kepercayaan. Dan dalam konteks Indonesia, perpindahan itu memiliki daya tarik yang kuat.

Tapi penjelasan personal saja tidak cukup. Kebangkitan Sahroni juga hanya mungkin karena kondisi struktural yang spesifik. Pertama, posisinya sebagai Bendahara Umum NasDem menempatkannya pada posisi yang secara institusional sulit dieliminasi secara permanen. Partai membutuhkan seseorang seperti dia — dan dalam logika organisasi politik patronase, kebutuhan itu hampir selalu mengalahkan tekanan publik dalam jangka menengah. Sanksi enam bulan menjadi semacam safety valve: cukup untuk meredakan kemarahan, tidak cukup untuk mengakhiri karier.

Kedua, dan ini yang paling penting secara analitik: kemarahan publik yang tidak terinstitusionalisasi memiliki half-life yang pendek. Demo Agustus 2025 menghasilkan reaksi yang dramatis dan cepat — tapi tidak menghasilkan mekanisme akuntabilitas baru, tidak melahirkan preseden hukum yang mengubah cara DPR diperlakukan ketika anggotanya melakukan kesalahan publik serupa. Tanpa institusionalisasi, kemarahan yang besar sekalipun akan memudar seiring datangnya isu-isu baru yang menyita perhatian.

Ketiga — dan ini mungkin faktor yang paling jarang dibahas — Sahroni tidak memiliki musuh politik yang terorganisir. Political death yang permanen di Indonesia hampir selalu membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan publik yang difuse. Ia membutuhkan aktor atau kelompok yang memiliki insentif kuat, kapasitas organisasi, dan komitmen jangka panjang untuk menjaga narasi kejatuhan tetap hidup. Kasus Setya Novanto berakhir permanen karena ada KPK dengan mandat institusional yang jelas. Kasus Ahok di arena elektoral bertahan bukan semata karena besarnya kemarahan, tapi karena ada koalisi kelompok yang punya kepentingan ideologis untuk memastikan ia tidak kembali. Sahroni tidak menghadapi situasi seperti itu. Tidak ada rivalitas elite yang membuat seseorang berkepentingan untuk terus mempersoalkannya. Dalam kondisi itu, rehabilitasi hampir selalu tinggal menunggu waktu.

Pelajaran dari Sebuah Perjalanan 

Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini?

Ada dua pelajaran yang menarik untuk ditarik, dan keduanya bergerak ke arah yang berbeda.

Pelajaran pertama adalah tentang kepercayaan publik dan cara membangunnya kembali. Jika transformasi Sahroni adalah transformasi yang tulus — dan tanda-tanda ke arah itu ada — maka perjalanannya menjadi contoh tentang bagaimana kerendahan hati dan kesediaan untuk berefleksi secara terbuka bisa menjadi jalan yang lebih efektif dibanding pembelaan diri. Publik Indonesia, seperti publik di mana pun, tidak selalu menuntut kesempurnaan dari tokoh-tokoh yang mereka perhatikan. Yang lebih sering mereka tuntut adalah kejujuran — tentang kesalahan, tentang perubahan, tentang siapa seseorang sebenarnya di luar panggung kekuasaan.

Pelajaran kedua berkaitan dengan sistem, bukan individu. Kebangkitan Sahroni juga membuka pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas politik kita bekerja — atau belum bekerja secara optimal. Ketika sanksi etik sepenuhnya berada dalam kendali logika partai, efektivitasnya sebagai instrumen koreksi akan selalu terbatas. Ini bukan soal Sahroni saja, melainkan tentang desain institusi yang perlu terus diperbaiki agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh.

Reinkarnasi Sahroni — jika itu memang yang sedang kita saksikan — adalah kisah yang menarik justru karena ia tidak hitam putih. Di dalamnya ada pertanyaan tentang apakah seseorang benar-benar bisa berubah, tentang seberapa panjang ingatan publik, dan tentang apa yang sesungguhnya kita harapkan dari mereka yang kita percayakan untuk mewakili kita. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban tunggal — dan mungkin memang tidak seharusnya.

Pada akhirnya, ada sesuatu yang lebih tua dari politik dalam cerita ini — sebuah pertanyaan yang telah lama digeluti filsafat moral: apakah manusia benar-benar bisa berubah, atau ia hanya belajar menyesuaikan diri? Aristoteles percaya bahwa karakter terbentuk dari kebiasaan, bukan peristiwa tunggal. Artinya, ujian sesungguhnya bagi Sahroni bukan terletak pada momen dramatis kejatuhan atau kebangkitannya — melainkan pada pilihan-pilihan kecil yang ia buat setiap hari setelahnya, jauh dari sorotan kamera dan keramaian komentar. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu akuisisi Partai NasDem menguat, namun salah satu akar persoalan justru tampak terletak pada krisis suksesi. Prananda Paloh dinilai belum mampu menyamai kaliber Surya Paloh, memicu The Prince Problem. Tanpa regenerasi kuat, NasDem terancam kehilangan arah, kemandirian, hingga relevansi politiknya di tengah persaingan elite.

PinterPolitik.com

Di tengah isu bahwa Partai NasDem tengah berada dalam pusaran akuisisi—baik melalui merger politik, penetrasi kekuatan baru, hingga spekulasi kedekatan dengan lingkar kekuasaan, terdapat satu persoalan mendasar yang justru menjadi akar dari seluruh kerentanan tersebut, yakni suksesi yang tidak menemui secercah harapan.

Dalam banyak kasus partai personalistik di Indonesia, krisis bukan dimulai dari luar, melainkan dari kegagalan mengelola transisi kepemimpinan.

NasDem adalah contoh klasik personalistic party, di mana figur pendiri, Surya Paloh, menjadi pusat dari seluruh orbit kekuasaan partai. Ia bukan hanya pemimpin formal, tetapi juga simbol, penggerak, sekaligus sumber legitimasi.

Dalam kerangka party institutionalization, kondisi ini menempatkan NasDem pada tahap yang agaknya belum matang sepenuhnya, ketergantungan tinggi pada satu figur tanpa mekanisme regenerasi pasti yang solid.

Dalam situasi seperti ini, suksesi menjadi titik paling krusial. Namun alih-alih menghadirkan kepastian, proses regenerasi di tubuh NasDem justru memunculkan tanda tanya besar.

Nama Prananda Paloh yang mengemuka sebagai penerus tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan partai akan figur pemimpin masa depan yang kuat dan kredibel. Di sinilah problem utama bermula, ketika masa depan kepemimpinan tidak meyakinkan, maka stabilitas partai ikut terguncang.

Isu akuisisi NasDem, dalam konteks ini, bukan sekadar dinamika eksternal, melainkan refleksi dari melemahnya fondasi internal.

Partai yang tidak memiliki kepastian suksesi akan lebih mudah dinegosiasikan, baik secara politik maupun ekonomi. Dengan kata lain, krisis suksesi membuka pintu bagi krisis kedaulatan partai itu sendiri. Mengapa demikian?

The Prince Problem

Dalam literatur politik dinasti, terlepas dari perdebatan etika politiknya, terdapat konsep yang relevan untuk membaca situasi ini, The Prince Problem.

Ini merujuk pada kegagalan pewarisan kekuasaan ketika sang “pangeran” tidak mampu mengimbangi kualitas dan legitimasi “raja”-nya.

Dalam konteks NasDem, problem ini tampak jelas dalam relasi antara Surya Paloh dan Prananda Paloh.

Surya Paloh adalah figur dengan kaliber politik yang sangat tinggi. Ia memiliki jaringan luas lintas kekuasaan, pengalaman panjang, serta kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.

Ia adalah power broker sekaligus opinion shaper. Namun, justru karena tingginya standar ini, proses suksesi menjadi semakin sulit. Prananda Paloh dinilai belum mampu menyamai, bahkan mendekati, kapasitas tersebut.

Kritik terhadap Prananda tidak semata soal garis keturunan, tetapi pada aspek yang lebih substantif, political grooming, dan mungkin saja ambisi, yang dinilai kurang optimal, kemampuan personal yang belum teruji, serta komunikasi politik yang minim, baik di ruang publik maupun dalam interaksi dengan elite politik lainnya.

Dalam era politik yang sangat mengandalkan visibilitas dan kemampuan membangun jaringan, kekurangan ini menjadi hambatan serius.

Jika dibandingkan dengan partai lain, kontrasnya menjadi semakin jelas. Gerindra, misalnya, tidak mengandalkan dinasti biologis, tetapi terbangun jejaring anak ideologis dan kelompok lintas sektoral, elite politik dan mereka yang berlatar belakang militer.

Prabowo Subianto menciptakan kaderisasi berbasis loyalitas dan militansi, yang memungkinkan regenerasi tanpa bergantung pada garis keluarga.

Sementara PDIP menawarkan model yang lebih kompleks. Megawati Soekarnoputri tetap menjadi pusat, tetapi Puan Maharani dan Prananda Prabowo telah melalui proses grooming panjang dalam struktur partai.

Mereka tidak hanya “ditunjuk”, tetapi juga “dibentuk” melalui pengalaman politik yang berlapis.

Partai Demokrat bahkan menjadi contoh keberhasilan dinasti politik modern. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mentransformasikan kepemimpinan kepada Agus Harimurti Yudhoyono dengan legitimasi yang relatif kuat, didukung oleh eksposur publik, pengalaman organisasi, dan positioning politik yang jelas. Ibas Yudhoyono juga menunjukkan peran stabil dalam struktur partai.

Sebaliknya, Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan contoh kegagalan suksesi. Serupa tapi tak sama dengan Partai NasDem, Yusril Ihza Mahendra tidak berhasil menghadirkan penerus dari lingkar keluarganya yang memiliki daya tarik politik yang signifikan. Akibatnya, partai mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi.

Dalam spektrum ini, posisi Partai NasDem cenderung mendekati problematik. Prananda Paloh belum menunjukkan political presence yang cukup untuk mengisi kekosongan yang kelak ditinggalkan Surya Paloh. Hal ini menciptakan keraguan, tidak hanya di kalangan publik, tetapi juga di internal partai.

Lebih jauh, stagnasi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ambisi personal. Dalam banyak kasus founder syndrome, pendiri partai cenderung sulit melepaskan kendali penuh.

Surya Paloh, dengan seluruh kapital politik yang dimilikinya, mungkin masih melihat dirinya sebagai figur yang belum tergantikan.

Akibatnya, proses suksesi berjalan setengah hati: ada niat untuk mewariskan, tetapi tidak diiringi dengan percepatan grooming yang memadai.

Ambisi untuk tetap relevan secara politik juga bisa menjadi variabel penting. Selama Surya Paloh masih aktif memainkan peran utama, ruang bagi Prananda untuk berkembang menjadi terbatas. Ini menciptakan lingkaran setan, tanpa ruang, tidak ada pengalaman dan tanpa pengalaman, tidak ada legitimasi.

Ancaman Disolusi Politik?

Krisis suksesi yang tidak terselesaikan membawa implikasi langsung terhadap masa depan Partai NasDem.

Dalam jangka pendek, ia memicu instabilitas internal, termasuk eksodus kader dan melemahnya kohesi organisasi. Dalam jangka panjang, ia membuka kemungkinan yang lebih serius: hilangnya kemandirian politik.

Isu akuisisi harus dibaca dalam kerangka ini. Partai yang tidak memiliki kepemimpinan masa depan yang jelas akan kehilangan daya tawar dalam negosiasi politik.

Ia menjadi lebih mudah diintegrasikan ke dalam kekuatan lain, baik melalui merger formal maupun penetrasi elite baru. Dalam logika political economy, NasDem berisiko berubah dari aktor independen menjadi instrumen bagi kepentingan yang lebih besar.

Namun ancaman yang lebih subtil adalah slow decay, kemunduran perlahan akibat kehilangan relevansi. Tanpa figur baru yang kuat, NasDem akan kesulitan mempertahankan basis elektoral dan menarik kader berkualitas. Dalam sistem multipartai yang kompetitif, stagnasi adalah awal dari marginalisasi.

Pada titik ini, pertanyaan “Trah Paloh selesai?” menjadi relevan bukan hanya sebagai provokasi, tetapi sebagai refleksi atas kondisi riil.

Dinasti politik tidak pernah dijamin keberlanjutannya. Ia hanya bertahan jika mampu menggabungkan legitimasi genealogis dengan kapasitas politik yang nyata.

NasDem kini berada di persimpangan sejarahnya. Jika gagal mengatasi The Prince Problem, maka bukan tidak mungkin partai ini akan kehilangan bukan hanya kepemimpinan, tetapi juga eksistensinya sebagai kekuatan politik yang signifikan.

Dalam politik, kekosongan tidak pernah bertahan lama, ia selalu diisi, entah oleh kekuatan baru, atau oleh mereka yang lebih siap mengambil alih. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah pemanasan dini menuju 2029, Anies Baswedan diuji: aktor otonom atau produk patronase? Antara bayang-bayang Surya Paloh dan Jusuf Kalla, pertarungan sesungguhnya bukan sekadar dukungan elite, melainkan soal siapa menguasai mesin, ideologi, dan masa depan politik 2029.

PinterPolitik.com

Menjelang konsolidasi awal menuju Pemilu dan Pilpres 2029, lanskap politik Indonesia kembali memperlihatkan hukum besinya, siapa yang tak memiliki mesin, akan dilindas oleh mesin.

Di tengah pemanasan dini partai-partai politik, Anies Baswedan tampak berupaya mempertahankan relevansinya sebagai aktor politik nasional. Ia bukan lagi sekadar mantan kandidat presiden 2024, melainkan figur yang sedang menguji ulang posisinya dalam orbit kekuasaan.

Sederhana, dalam kerangka teoretis Pierre Bourdieu, politik adalah arena pertarungan berbagai bentuk capital, modal politik, sosial, simbolik, dan institusional.

Anies mungkin saja relatif kaya dalam symbolic capital—narasi intelektual, citra moral, dan kemampuan retorika—serta social capital melalui jejaring relawan “anak abah” yang militan.

Namun, ia kerap dinilai defisit dalam institutional capital, kepemilikan partai, kendali struktur, dan akses terhadap sumber daya negara.

Keraguan terhadapnya pada Pilpres 2024 sebagian besar berangkat dari premis ini. Seandainya ia menang, mampukah ia mengeksekusi agenda tanpa dukungan mesin partai yang solid?

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, presiden tanpa partai ibarat jenderal tanpa pasukan. Ia mungkin memenangkan pertempuran elektoral, tetapi belum tentu menguasai logistik pemerintahan.

Di titik inilah isu “bapak ideologis” menjadi relevan. Dalam tradisi politik Indonesia yang masih sarat patronase, figur nasional jarang berdiri sepenuhnya otonom.

Mereka kerap beroperasi dalam jejaring patron–klien yang memberi dukungan struktural sekaligus membatasi ruang gerak.

Pertanyaannya: apakah Anies sedang mencari figur payung yang mampu menyuplai institutional capital sekaligus legitimasi ideologis?

Dua nama kiranya relevan, terlihat pula dalam momen buka puasa bersama Partai NasDem 19 Februari 2026 kemarin, yakni Surya Paloh dan Jusuf Kalla.

Keduanya memiliki historis konstruktif dengan Anies, serta modal sosial-politik untuk meng-endorse—atau bahkan mengarsiteki—langkah menuju 2029.

Lalu, mengapa Anies dikatakan harus menjadi “anak ideologis” dan butuh sosok “bapak”? Serta mengapa dua nama di atas yang kiranya tepat?

Menguji Posisi Anies

Secara konseptual, ada dua model kepemimpinan dalam sistem demokrasi patronal, yakni autonomous political entrepreneur dan elite-dependent actor.

Model pertama adalah figur yang mampu membangun koalisi lintas faksi dengan daya tawar personal yang tinggi. Model kedua adalah figur yang eksistensinya sangat ditentukan oleh patron elite.

Anies seolah bergerak di wilayah abu-abu antara keduanya. Di satu sisi, ia menunjukkan kapasitas sebagai political entrepreneur. Kemenangannya dalam Pilgub DKI 2017 memperlihatkan kecakapannya membaca ceruk suara Islam politik.

Ia mampu bersimbiosis dengan basis yang solid, bahkan ketika dukungan itu mengandung risiko polarisasi. Ia mengelola identity politics bukan sekadar sebagai isu, tetapi sebagai kendaraan mobilisasi.

Namun, pasca 2017 hingga Pilpres 2024, Anies memperlihatkan fleksibilitas—atau bagi sebagian pihak, pragmatisme ekstrem.

Dari figur yang lekat dengan dukungan Islam konservatif, bahkan dalam pencapresan, ia kemudian tampil sebagai politisi moderat. Ia tak alergi mendekat pada spektrum nasionalis, bahkan membuka ruang sebarisan dengan PDIP dalam kontestasi Pilkada 2024.

Ini menunjukkan kemampuan adaptasi, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan, di mana jangkar ideologisnya?

Di sinilah figur seperti Surya Paloh menjadi signifikan. Sebagai pendiri dan pengendali NasDem, Paloh pernah menjadi sponsor politik penting bagi Anies pada Pilpres 2024.

Paloh memiliki institutional capital berupa partai, jaringan media, dan pengalaman panjang dalam manuver koalisi. Jika Paloh kembali menjadi poros dukungan, maka Anies memperoleh mesin sekaligus narasi restorasi yang selama ini diusung NasDem.

Sementara itu, nama Jusuf Kalla mewakili tipe patron berbeda. Ia bukan pemilik partai dominan, tetapi memiliki reputasi sebagai king maker, negosiator ulung, dan figur senior yang dihormati lintas faksi.

Dukungan Kalla bersifat simbolik sekaligus strategis, ia dapat membuka akses pada jejaring elite bisnis dan politik, terutama di luar Jawa.

Namun dukungan patron selalu memiliki konsekuensi. Dalam teori patron–klien, hubungan tersebut bersifat timbal balik tetapi asimetris.

Patron memberi perlindungan dan sumber daya, klien memberi loyalitas dan kepatuhan. Jika Anies terlalu bergantung pada salah satu figur, maka ruang otonominya menyempit. Ia bisa menjadi representasi kepentingan patron, bukan arsitek agenda sendiri.

Keraguan publik terhadap kapasitas implementatifnya pada 2024 berakar pada asumsi bahwa tanpa patron kuat, ia tak punya daya eksekusi. Tetapi, dengan patron terlalu dominan, ia kehilangan otonomi. Dilema ini menjadi ujian strategis menuju 2029.

Ideologi atau Kalkulasi?

Pertanyaan “Anies mencari bapak ideologis?” sesungguhnya lebih dalam daripada sekadar siapa mendukung siapa.

Ia menyentuh problem klasik politik Indonesia: apakah ideologi menjadi fondasi, atau sekadar kemasan elektoral?

Jika merujuk pada teori kartel partai, partai politik di Indonesia cenderung berperilaku sebagai kartel kekuasaan, lebih fokus pada distribusi sumber daya negara ketimbang diferensiasi ideologis tajam.

Dalam konteks ini, figur seperti Anies harus menentukan, apakah ia akan menjadi kendaraan kompromi elite, atau membangun platform yang relatif independen?

Pragmatisme Anies bisa dibaca dua cara. Pertama, sebagai kelenturan taktis dalam sistem yang cair.

Dalam demokrasi presidensial multipartai, rigiditas ideologis sering kali berujung marginalisasi. Koalisi dibangun bukan atas kesamaan nilai, melainkan kepentingan jangka pendek.

Kedua, pragmatisme itu bisa dibaca sebagai absennya jangkar ideologis yang konsisten—yang membuatnya mudah berpindah orbit sesuai kebutuhan.

Namun politik elektoral 2029 kemungkinan berbeda dari 2024. Mesin partai mulai dipanaskan lebih dini. Polarisasi identitas mungkin tak lagi menjadi energi dominan; publik bisa lebih sensitif pada isu ekonomi, tata kelola, dan stabilitas.

Dalam situasi ini, Anies membutuhkan lebih dari sekadar relawan loyal. Ia membutuhkan arsitektur koalisi yang solid dan sumber daya nyata.

Di titik inilah peran “bapak ideologis” menjadi ambigu. Apakah ia benar-benar membutuhkan figur ideologis—atau justru bapak institusional?

Surya Paloh mungkin memberi mesin; Jusuf Kalla memberi jejaring dan legitimasi senioritas. Tetapi keduanya bukan ideolog dalam arti doktrinal. Mereka adalah operator kekuasaan.

Jika Anies ingin tampil sebagai aktor otonom, ia harus membalik relasi tersebut: bukan menjadi produk patronase, melainkan menjadikan patron sebagai mitra koalisi.

Artinya, ia harus mengonsolidasikan basis sosialnya sendiri, memperkuat aliansi lintas partai, dan merumuskan platform kebijakan yang jelas serta implementatif.

Tanpa itu, ia akan terus dipersepsikan sebagai figur yang kuat dalam retorika, tetapi rapuh dalam eksekusi.

Pertarungan menuju 2029 bukan hanya soal siapa yang didukung siapa, tetapi siapa yang menguasai sumber daya institusional. Dalam politik Indonesia, simbol tanpa struktur akan kalah oleh struktur tanpa simbol. Tantangan Anies adalah menyatukan keduanya.

Apakah ia sedang mencari bapak ideologis? Mungkin. Tetapi yang lebih penting: apakah ia mampu menjadi bapak bagi proyek politiknya sendiri?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah ia berdiri sebagai negarawan otonom—atau sekadar simpul dalam jaringan patronase elite yang lebih besar darinya. (J61)

Dalam termodinamika, entropi adalah ukuran ketidakteraturan sebuah sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi dalam sistem tertutup cenderung meningkat menuju ketidakteraturan maksimal. Analogi ini sangat relevan untuk membaca kondisi NasDem saat ini. Banyaknya kasus hukum, kader yang berpindah, dan berbagai persoalan, membuat publik mempertanyakan akan seperti apa masa depan NasDem.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, Icarus terbang terlalu dekat ke matahari dengan sayap yang direkatkan lilin. Ambisinya untuk menyentuh langit justru menjadi malapetaka—lilin meleleh, sayap runtuh, dan Icarus jatuh ke laut.

Kisah tragis ini bukan sekadar dongeng kuno, melainkan alegori abadi tentang kejatuhan akibat hybris—kesombongan yang melampaui batas. Di panggung politik Indonesia kontemporer, NasDem sedang mengalami momen Icarus-nya sendiri. Partai yang dibangun dengan narasi megah “Restorasi Indonesia” kini tenggelam dalam pusaran hukum yang sistemik, terperangkap dalam posisi liminal yang menyakitkan: bukan bagian pemerintahan, namun juga bukan oposisi yang tegas.

Mungkin dekat dengan matahari itu bisa dimaknai karena Nasdem selama 10 tahun bersama Jokowi. Eh, periode baru ingin punya “Jokowi” sendiri. Sayangnya, malah kalah dari Prabowo yang didukung Jokowi.

Yang terbaru, penggeledahan rumah eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang adalah kader NasDem, Siti Nurbaya Bakar, oleh penegak hukum menjadi babak terbaru dari serial skandal yang melilit NasDem. Setelah Johnny G. Plate divonis dalam kasus korupsi BTS 4G dan Syahrul Yasin Limpo tersandung gratifikasi dan pemerasan, kasus Siti seolah menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati kredibilitas partai biru ini.

Ditambah dengan kontroversi Ahmad Sahroni yang pernah memicu gelombang demonstrasi besar, serta eksodus kader strategis ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pertanyaan besar kini menggantung: apakah NasDem masih memiliki masa depan, atau justru sedang menyaksikan kehancurannya sendiri dalam slow motion?

Anatomi Kehancuran: Entropi dan Pembusukan Institusional

Dalam termodinamika, entropi adalah ukuran ketidakteraturan sebuah sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi dalam sistem tertutup cenderung meningkat menuju ketidakteraturan maksimal.

Analogi ini sangat relevan untuk membaca kondisi NasDem saat ini. Ketika partai ini didirikan pada 2011, Surya Paloh mendesainnya sebagai sistem politik yang “teratur”—bersih dari praktik transaksional, meritokratis, dan visioner dengan semboyan “Restorasi Indonesia”. Namun, realitas politik praktis ternyata jauh lebih brutal dari idealisme awal.

Samuel Huntington dalam karya seminalnya Political Order in Changing Societies (1968) menjelaskan konsep pembusukan institusional: proses di mana institusi politik mengalami kemunduran karena gagal melembagakan nilai-nilai dan norma-norma yang diklaimnya. Huntington berpendapat bahwa partai politik yang hanya bertumpu pada karisma pemimpin tanpa pelembagaan yang kuat akan mengalami fragmentasi ketika figur sentral tersebut melemah atau gagal melindungi konstituennya. Inilah yang terjadi pada NasDem. Ketidakmampuan Surya Paloh melindungi pilar-pilar strategisnya—Plate, SYL, dan kini Siti Nurbaya—dari jerat hukum menunjukkan erosi karisma dan kekuasaan politik yang ia miliki.

Lebih dalam lagi, kita bisa menggunakan teori principal-agent problem dari ekonomi politik untuk memahami bagaimana NasDem kehilangan kontrol terhadap kadernya. Dalam teori ini, principal (Surya Paloh dan elite partai) mendelegasikan kekuasaan kepada agent (menteri dan pejabat strategis), namun agent memiliki informasi lebih dan insentif berbeda yang bisa menyimpang dari kepentingan principal.

Ketika tiga mantan menteri dari NasDem terseret kasus korupsi – meski status Siti Nurbaya belum jadi apa-apa karena baru rumahnya saja yang digeledah dan ia pun belum diperiksa – ini bukan lagi soal “oknum nakal”, melainkan kegagalan struktural dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal partai. NasDem membuktikan paradoks tragis: mereka berhasil merekrut orang-orang pintar dan berpengaruh, namun gagal total mencegah orang-orang pintar itu menjadi serakah dan korup.

Persepsi publik pun bergeser dramatis. Dari partai “Restorasi”, NasDem kini dilihat sebagai bagian dari oligarki korup yang mereka klaim ingin dihancurkan. Inilah yang disebut filsuf Jerman Friedrich Nietzsche sebagai “becoming the monster you fight”—ketika pejuang melawan kegelapan justru menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri.

Segitiga Emas yang Retak: Media, Bisnis, dan Politik

Kekuatan NasDem selama ini bertumpu pada apa yang bisa kita sebut sebagai “Segitiga Emas Surya Paloh”: kontrol terhadap media (Metro TV), jaringan bisnis (terutama di sektor energi dan minyak), dan mesin politik (NasDem). Ketiga elemen ini saling menopang dalam simbiosis yang canggih. Media membentuk narasi publik, bisnis menyediakan sumber daya finansial, dan politik memberikan akses regulasi dan kekuasaan. Namun, di tahun 2026, segitiga ini mulai runtuh dari berbagai sisi.

Pertama, hegemoni media. Metro TV yang dulu menjadi corong efektif untuk narasi “Restorasi” kini menghadapi realitas baru: demokratisasi informasi melalui media sosial. Di era TikTok, Twitter (X), dan Instagram, narasi tidak lagi bisa dikontrol secara terpusat. Ketika kasus korupsi menteri NasDem mencuat, bukan Metro TV yang membentuk opini publik, melainkan meme, thread Twitter, dan video viral yang menyebarkan narasi alternatif—seringkali yang justru menghancurkan citra NasDem.

Seperti yang dianalisis oleh Manuel Castells dalam Communication Power (2009), kekuatan komunikasi di era digital bersifat horizontal dan terdesentralisasi, bukan lagi vertikal dan terpusat seperti era media massa tradisional.

Kedua, jebakan bisnis-politik. Kedekatan Surya Paloh dengan lingkaran bisnis energi dan minyak, termasuk spekulasi keterlibatannya dengan figur-figur seperti Muhammad Riza Chalid (banyak sumber yang menyebut Johnny Plate sebagai tangan kanannya Riza) menjadi beban politis yang berat.

Publik semakin skeptis terhadap narasi “politik tanpa mahar” ketika melihat bagaimana kebijakan strategis di kementerian yang dikuasai NasDem—Kominfo, Pertanian, Lingkungan Hidup—berpotensi menguntungkan jaringan bisnis tertentu. Ini yang disebut oleh ekonom politik Joseph Stiglitz sebagai regulatory capture: ketika regulator (pejabat publik) justru melayani kepentingan industri yang seharusnya mereka awasi.

Ketiga, krisis kepercayaan politik internal. Eksodus kader NasDem ke PSI bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan simptom dari kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Paloh memimpin partai keluar dari krisis. PSI, dengan branding sebagai partai urban, milenial, dan “bersih”, menjadi alternatif menarik bagi kader-kader ambisius yang tidak ingin tenggelam bersama kapal NasDem yang sedang bocor.

Fenomena ini mengingatkan kita pada konsep exit, voice, and loyalty dari ekonom Albert O. Hirschman: ketika organisasi mengalami kemunduran, anggota bisa memilih untuk keluar (exit), bersuara kritis (voice), atau tetap loyal. Kader NasDem jelas memilih opsi pertama.

Ahmad Sahroni, dengan citra kontroversialnya sebagai crazy rich yang pernah memicu demonstrasi besar-besaran, menjadi beban simbolik tersendiri. Ia merepresentasikan kontradiksi mendasar NasDem: partai yang mengklaim pro-rakyat namun dipenuhi oleh elite ekonomi yang terputus dari realitas grassroots. Ketika Sahroni menjadi wajah publik NasDem, narasi “Restorasi” terdengar seperti lelucon yang pahit.

Resesi Moral dan Masa Depan yang Suram?

NasDem kini berada dalam posisi yang oleh antropolog Victor Turner disebut sebagai liminalitas—fase transisi yang tidak jelas, tersangkut di antara dua kondisi: bukan bagian pemerintahan yang berkuasa, namun juga bukan oposisi yang vokal dan prinsipil. Posisi abu-abu ini adalah yang paling berbahaya dalam politik. Tanpa akses ke sumber daya pemerintahan dan tanpa legitimasi moral sebagai oposisi, NasDem kehilangan baik daya tawar maupun daya tarik elektoral.

Sejarah politik mencatat bagaimana partai-partai besar bisa runtuh akibat korupsi sistemik. Guomindang (KMT) di Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek adalah contoh klasik. Meski berkuasa penuh, korupsi merajalela di kalangan elite partai membuat mereka kehilangan legitimasi dan akhirnya terpaksa menyingkir ke Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis Tiongkok.

Yang terjadi pada NasDem adalah apa yang bisa kita sebut resesi moral: kemunduran drastis dalam kapasitas etis dan integritas institusional. Edmund Burke pernah mengingatkan, “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” NasDem tidak hanya gagal mencegah korupsi, tetapi juga gagal mengambil tindakan tegas ketika korupsi itu terungkap. Tidak ada pembersihan internal, tidak ada permintaan maaf publik yang tulus, tidak ada reformasi struktural. Yang ada hanya manajemen krisis setengah hati dan narasi defensif yang semakin tidak dipercaya.

Tanpa transformasi radikal—pemisahan total antara bisnis Surya Paloh dengan mesin partai, pembersihan kader-kader bermasalah, dan rekonstruksi ideologi yang autentik—NasDem hanya menunggu waktu menuju titik nadir. Entropi politik telah dimulai, dan seperti Icarus yang jatuh dari langit, sayap restorasi NasDem telah meleleh oleh panas pengawasan hukum dan skeptisisme publik. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah NasDem bisa diselamatkan, melainkan apakah mereka masih ingin diselamatkan—atau justru sudah menyerah pada takdir kejatuhan yang mereka ciptakan sendiri. (S13)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI

Di balik migrasi kader NasDem ke PSI, Sulawesi Selatan muncul sebagai medan perebutan kekuasaan yang jauh lebih strategis dari sekadar politik elektoral.

PinterPolitik.com

Gelombang perpindahan kader antarpartai bukan hal baru dalam politik Indonesia. Namun, apa yang belakangan terjadi di Sulawesi Selatan patut dicermati lebih dalam. Di balik berita hengkangnya sejumlah kader Partai NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), provinsi ini muncul sebagai episentrum dinamika yang jauh melampaui sekadar manuver elektoral biasa. Sulsel tidak hanya menjadi lokasi perpindahan paling mencolok, tetapi juga memperlihatkan pola yang terkesan sistematis dan berlapis.

Pusat perhatian utama tentu tertuju pada Rusdi Masse Mappasessu (RMS), mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan sekaligus figur kunci politik regional. Kepindahan RMS ke PSI pada awal 2026 memicu efek domino yang relatif jarang terjadi dalam politik lokal Indonesia. Bukan hanya satu-dua kader yang ikut berpindah, melainkan sejumlah elite daerah, termasuk wakil kepala daerah dan figur yang memiliki relasi kekerabatan dengan elite NasDem setempat.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: apakah ini sekadar dinamika personal elite, atau justru bagian dari strategi politik yang lebih besar? Mengapa Sulawesi Selatan menjadi arena paling aktif dalam migrasi ini? Dan sejauh mana pergeseran ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan lokal, khususnya antara NasDem dan PSI?

Perpindahan Masif, Upaya Sistematis?

Untuk memahami skala peristiwa ini, penting melihat terlebih dahulu siapa saja aktor yang terlibat. Pasca kepindahan Rusdi Masse ke PSI, sejumlah nama elite lokal Sulsel tercatat mengikuti langkah serupa. Di antaranya adalah Nurkanaah, Wakil Bupati Pinrang, yang kemudian dipercaya memimpin struktur PSI di Sidrap.

Ada pula Sudirman Bungin, Wakil Bupati Pinrang lainnya, yang turut masuk dalam barisan PSI. Andi Ichsan Aswad, putra Ketua DPD NasDem Pinrang, kini memimpin PSI di wilayah tersebut. Di Barru, Ulfah Nurul Huda Suardi, putri Ketua NasDem Barru sekaligus mantan kandidat kepala daerah, ditunjuk sebagai Ketua PSI setempat. Sementara di Pangkep, Raisza Makis, ipar bupati sekaligus tokoh lokal NasDem, juga berlabuh ke PSI.

Daftar ini menunjukkan satu pola penting: yang berpindah bukan kader akar rumput, melainkan elite yang memiliki dua aset utama—jabatan formal di pemerintahan daerah dan jaringan sosial-politik berbasis keluarga. Dalam konteks Sulsel, di mana politik lokal sangat dipengaruhi oleh klan dan patronase, perpindahan elite semacam ini sering kali membawa serta basis loyalitas elektoral dan struktural.
Di titik ini, perpindahan tersebut sulit dibaca sebagai migrasi individual. Ia lebih menyerupai konsolidasi elektoral secara struktural, di mana PSI tampak menjadi wadah baru bagi jaringan kekuasaan lama yang sebelumnya bernaung di NasDem. Dengan kata lain, yang berpindah bukan hanya orang, melainkan juga infrastruktur politik.

Pertanyaan berikutnya: mengapa Sulawesi Selatan begitu menarik? Jawabannya terletak pada bobot ekonomi dan politik provinsi ini. Sulsel merupakan salah satu lumbung pangan utama Indonesia Timur, khususnya untuk beras, jagung, dan komoditas hortikultura. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi sektor pertanian Sulsel secara konsisten berada di atas rata-rata nasional untuk kawasan timur. Selain itu, Sulsel memiliki posisi strategis dalam ekosistem pertambangan, terutama sebagai bagian dari rantai pasok nikel yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Di luar sektor primer, Makassar memainkan peran kunci sebagai hub perdagangan dan logistik Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menjadi simpul distribusi utama barang dan energi ke Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Aktivitas perdagangan ini menjadikan Sulsel bukan hanya pasar, tetapi juga gerbang ekonomi kawasan timur.

Signifikansi ekonomi ini berkelindan dengan posisi politik NasDem yang selama ini dominan di Sulsel, terutama di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai pemilik kursi legislatif terbanyak, NasDem memiliki pengaruh besar terhadap pembahasan APBD, regulasi daerah, serta kebijakan yang berkaitan langsung dengan iklim investasi. Jika pengaruh ini perlahan bergeser ke PSI—bahkan sebelum Pemilu 2029—maka yang berubah bukan hanya peta partai, tetapi juga arah pengambilan keputusan lokal.

Dalam sistem politik Indonesia, DPRD dan pemerintah daerah sering kali menjadi arena kekuasaan yang lebih menentukan dibanding jabatan gubernur. Kepala daerah dan DPRD mengontrol perizinan, tata ruang, BUMD, serta proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, menguasai simpul-simpul kabupaten/kota dan fraksi DPRD dapat memberikan leverage politik yang signifikan tanpa harus memenangkan kontestasi besar di tingkat provinsi.

Secara teoritis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui konsep elite circulation dari Vilfredo Pareto, yang menyatakan bahwa elite akan berpindah posisi dan kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan relevansi. Gaetano Mosca, melalui teori power shift, juga menekankan bahwa perubahan struktur kekuasaan sering terjadi bukan melalui revolusi, melainkan reposisi elite dalam institusi baru. Sementara itu, konsep political brokerage membantu menjelaskan peran elite lokal sebagai perantara kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam konteks desentralisasi seperti Indonesia.

Dalam kerangka ini, PSI dapat dipahami sebagai kendaraan politik baru yang dianggap lebih menjanjikan secara strategis, sementara elite Sulsel bertindak rasional dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan lanskap kekuasaan nasional.

Next Step Surya Paloh?

Dari sudut pandang analitis, rangkaian peristiwa ini membuka ruang tafsir bahwa Sulawesi Selatan sedang mengalami apa yang bisa disebut sebagai bentuk “begal politik” terhadap NasDem—yakni pengalihan pengaruh secara bertahap melalui migrasi elite dan jaringan struktural. Kehilangan basis kekuatan di provinsi strategis seperti Sulsel tentu berimplikasi besar bagi posisi NasDem, baik secara elektoral maupun dalam negosiasi politik nasional.

Namun, politik jarang bersifat linear dan satu arah. Surya Paloh dikenal sebagai politisi berpengalaman dengan insting membaca peta kekuasaan yang tajam. Sulit membayangkan bahwa NasDem akan membiarkan proses ini berlangsung tanpa respons. Opsi yang tersedia pun beragam, mulai dari konsolidasi ulang kader lokal, penataan ulang strategi koalisi, hingga langkah-langkah simbolik untuk merebut kembali loyalitas elite daerah.

Pada akhirnya, dinamika Sulawesi Selatan bukan hanya tentang PSI versus NasDem, melainkan tentang bagaimana elite lokal membaca arah angin kekuasaan dan mengamankan posisinya di tengah perubahan.

Apakah ini akan berujung pada pergeseran permanen atau sekadar episode sementara dalam siklus elite Indonesia, masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang jelas, Sulsel kembali membuktikan dirinya bukan sekadar provinsi, melainkan salah satu kunci penting dalam politik dan ekonomi Indonesia. (D74)

Kepindahan sejumlah elite Partai NasDem dinilai jadi langkah struktural PSI mengincar Sulawesi Selatan. Pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #nasdem #psi #pdip #hanura #politikindonesia #rusdimasse #ahmadali #pemilu

Hmm, kalau pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #Pinterpolitik #politikindonesia #suryapaloh #aceh #nasdem #banjirsumatra #ekonomi #kemanusiaan

Audio ini dibuat menggunakan AI.

PKS dan NasDem tampak tengah berada di titik genting pascapilpres 2024 dan tahun pertama pemerintahan baru. Tanpa kursi di kabinet, keduanya menghadapi krisis berbeda: NasDem diguncang turbulensi internal, PKS terjebak stagnasi. Lalu, apakah ini gejala bencana bagi kedua parpol tersebut?

PinterPolitik.com

Absennya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem dari Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran merupakan penanda penting dalam konstelasi politik pascapilpres 2024.

Dua partai yang sebelumnya berada dalam Koalisi Perubahan bersama Anies Baswedan tidak memperoleh satu pun posisi strategis di lingkar kekuasaan, sementara PKB—rekan koalisi mereka—justru dirangkul masuk ke kabinet.

Situasi ini menciptakan ruang klaim dan narasi bahwa PKS dan NasDem memilih untuk “tahu diri” atas keputusan mereka tidak berada dalam koalisi pemenang “seutuhnya”. Tetapi, kenyataannya mungkin saja jauh lebih kompleks daripada sekadar moralitas politik.

Dalam situasi tak berada di lingkaran kekuasaan, PKS dan NasDem kiranya menghadapi tantangan adaptasi yang sangat berbeda, tetapi keduanya berada pada titik kritis yang sama, yakni risiko degradasi politik.

NasDem sedang menghadapi turbulensi internal yang menguji ketahanan struktur dan identitasnya.

Sementara PKS menghadapi stagnasi ideologis dan strategis meski memiliki basis yang solid. Jika dua partai ini gagal membaca ulang perubahan politik pasca-2024, mereka bisa kehilangan relevansi menjelang 2029.

Namun, jika mampu bertransformasi, mereka justru dapat muncul sebagai kekuatan alternatif di luar sumbu kekuasaan dominan.

NasDem: Samar Pasca-Paloh?

NasDem seolah memasuki fase paling rawan sejak berdiri. Gelombang hengkangnya sejumlah kader militan menuju PSI seakan memberi impresi melemahnya kohesi internal sekaligus menegaskan gejala penurunan militansi yang selama ini menjadi kebanggaan partai.

Fenomena ini merupakan indikator de-alignment internal, yaitu kondisi ketika identitas kolektif partai tidak lagi mampu memberikan ikatan yang kuat terhadap anggotanya.

Di saat PSI menawarkan platform politik yang lebih pop, digital, dan agresif dalam memoles citra publik, NasDem justru terlihat kehilangan daya tariknya, terutama di kalangan politisi muda.

Sorotan terhadap figur-figur seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah kisruh demonstrasi akhir Agustus 2025 juga memperburuk citra partai.

Dalam era politik mediatik, skandal personal dengan cepat terkonversi menjadi krisis reputasi institusional.

NasDem agaknya tidak cukup cepat merespons, dan akibatnya persepsi publik terhadap karakter partai ikut tergerus. Identitas partai yang selama ini dibangun melalui retorika restorasi menjadi kabur, terutama ketika perilaku kadernya justru tidak paralel dengan nilai yang diklaim.

Isu terbesar yang membayangi NasDem adalah masa depan pasca-Surya Paloh. Otoritas Paloh bersifat personalistik dan karismatik, bukan ideologis dan terinstitusionalisasi.

Ketergantungan partai kepada satu figur menciptakan kekosongan arah yang berpotensi muncul begitu Paloh tidak lagi memimpin. Tanpa figur yang dapat menyatukan faksi-faksi internal, NasDem rentan mengalami fragmentasi.

Konsep party adaptation memprediksi bahwa partai yang menghadapi guncangan kepemimpinan semacam ini harus melakukan redefinisi ideologis dan reorganisasi struktural agar mampu bertahan.

Jika tidak, NasDem bisa kehilangan posisi strategis sebagai partai menengah yang selama ini mampu memainkan peran penting dalam politik nasional.

Kini, NasDem tampaknya berada di persimpangan antara pembaruan besar atau perlahan meluncur ke tepian jurang degradasi.

Transformasi internal menjadi keniscayaan apabila mereka ingin tetap relevan di tengah munculnya kekuatan politik baru yang lebih cair, adaptif, dan disukai pemilih muda.

PKS: Konsistensi dan Stagnasi?

Berbeda dari NasDem yang tengah mengalami turbulensi, PKS menghadapi tantangan dalam bentuk stagnasi strategis. Pergantian Presiden PKS dari Ahmad Syaikhu kepada Al Muzzammil Yusuf tidak menghadirkan perubahan berarti karena struktur kekuasaan sebenarnya berada di Majelis Syuro.

Pergantian kepemimpinan menjadi lebih bersifat simbolik daripada strategis. Fenomena ini mencerminkan tingkat institusionalisasi yang tinggi, namun juga mengindikasikan keterbatasan ruang inovasi di tubuh partai.

PKS tidak mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang politik Islam pasca-2024. Padahal, secara teoritis, partai dengan basis ideologis kuat cenderung memiliki durabilitas yang lebih tinggi dibanding partai pragmatis.

Namun, PKS tampak terhambat oleh dua hal utama: pendekatan dakwah-politik yang cenderung konservatif dan kurang mampu menembus segmen pemilih muda urban, serta lemahnya penetrasi di ruang digital yang kini menjadi medan utama pertarungan politik.

Basis suara PKS memang relatif stabil, tetapi kestabilan ini dapat menjadi jebakan karena menciptakan batas atas elektoral yang sulit ditembus.

Meski demikian, konsistensi ideologis PKS dapat menjadi kekuatan tersendiri menjelang 2029. Ketika politik nasional makin pragmatis dan cair, kehadiran partai dengan identitas tegas, struktur kaderisasi rapi, dan reputasi bersih bisa menarik segmen pemilih yang jenuh pada oligarki dan politik transaksional.

Jika PKS mampu menyesuaikan strategi komunikasi tanpa kehilangan esensi identitasnya, partai ini dapat memperluas ceruk pemilihnya tanpa harus mengorbankan basis loyal yang telah ada.

Dalam konteks teori niche party durability, PKS memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan bahkan memperkuat posisinya dibanding partai berideologi cair.

Pertanyaannya hanya satu, apakah PKS mampu mengimbangi konsistensinya dengan inovasi? Jika jawabannya tidak, PKS hanya akan mempertahankan posisi sebagai partai yang relevan secara moral namun tidak menentukan secara elektoral.

Namun jika jawabannya ya, PKS berpotensi menjadi aktor penting dalam pembentukan koalisi 2029.

PKS dan NasDem sama-sama berdiri di titik kritis, namun dengan karakter krisis yang berbeda. NasDem menghadapi ancaman disintegrasi akibat krisis kepemimpinan, hilangnya kader militan, serta terkikisnya citra publik.

PKS menghadapi stagnasi strategis yang mengancam kemampuannya memperluas pengaruh elektoral. Keduanya berada di pinggir jurang degradasi, tetapi masih memiliki ruang untuk bangkit apabila mampu membaca ulang arah politik nasional dan melakukan adaptasi yang tepat.

Masa depan dua partai ini sangat bergantung pada kemampuan mereka mereformulasi identitas, memperbarui strategi, dan menata ulang organisasi. Jika gagal, mereka akan tersingkir di tengah semakin ketatnya kompetisi menuju 2029.

Namun jika berhasil, PKS dan NasDem dapat muncul kembali sebagai kekuatan dengan daya tawar dalam derajat tertentu dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Eksodus elite NasDem ke PSI menandai babak baru politik terkini. Di tengah pergeseran patronase dan strategi kekuasaan, dua partai ini tampak bersiap menuju perang dingin politik, antara kontinuitas dan gamang keseimbangan, antara rebranding kekuasaan dan upaya bertahan di luar orbitnya.

PinterPolitik.com

Terdapat nuansa tegang yang kian pekat di lanskap politik kekinian. Tiga peristiwa terbaru memperlihatkan bahwa peta aliansi dan rivalitas politik di kalangan partai menengah dan Partai Super Tbk. seolah sedang mengalami rekalibrasi yang dalam.

Pertama, migrasi sejumlah kader NasDem—termasuk Ahmad Ali dan Rusdi Masse—ke posisi kunci baru di PSI menandai gejala eksodus elite yang tak bisa diremehkan.

Kedua, pertemuan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Sinaga dengan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, yang disebut-sebut diketahui Presiden Jokowi, memberi dimensi strategis pada hubungan segitiga antara PSI, NasDem, dan eks kekuasaan eksekutif yang disebut masih memiliki pengaruh.

Ketiga, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menter Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, seolah mengindikasikan sinyal tertentu.

Tak berlebihan kiranya untuk mengadopsi istilah klasik ilmu hubungan internasional, fase ini adalah antebellum—masa sebelum perang, di mana gerak-gerik para aktor belum berupa konfrontasi terbuka, tapi sudah mengandung intensitas ancaman dan kalkulasi kekuatan.

Jika PSI tengah membangun momentum sebagai partai muda dengan akses ke lingkar eks kekuasaan Jokowi, NasDem justru harus berhadapan dengan ancaman pengikisan daya tawar—baik di tingkat elite maupun elektoral.

Pertanyaannya kini apakah yang kiranya sedang terjadi di antara NasDem dan PSI?

Kehadiran PSI sebagai “anak ideologis” Jokowi menjadi variabel penting dalam reposisi partai-partai pasca-Pemilu 2024. Di tengah beralihnya loyalitas sejumlah elite dan kader, PSI tidak hanya menawarkan platform politik baru, tapi juga simbol kontinuitas kekuasaan Jokowi setelah ia tak lagi berada di kursi presiden.

Dalam logika politik patronase, hal ini mengandung daya tarik besar bagi kader partai lain yang sebelumnya mengandalkan akses personal ke kekuasaan sebagai sumber legitimasi dan distribusi sumber daya.

Migrasi politik seperti yang dilakukan Ahmad Ali, Rusdi Masse, dan lain-lain dapat dibaca melalui kerangka political opportunity structure. Ketika struktur peluang politik bergeser—misalnya karena berakhirnya rezim atau menurunnya daya tawar partai di lingkar kekuasaan—aktor-aktor rasional akan mencari saluran baru untuk mempertahankan relevansi dan pengaruh.

PSI, dengan kedekatan simboliknya pada Jokowi, menjadi kanal baru bagi energi politik yang merasa kehilangan tempat di NasDem pasca konfrontasi terbuka partai itu dengan “entitas petahana” pada masa pemilihan 2024.

Namun perpindahan ini tidak sekadar pragmatis. Ia juga menunjukkan dinamika psikologis di tubuh partai, antara loyalitas pada figur (Surya Paloh) dan loyalitas pada kekuasaan (Jokowi).

Ketika pidato Jokowi yang dianggap “menyentuh” oleh Bestari Barus dijadikan alasan emosional untuk bergabung ke PSI, seakan terlihat bagaimana rasionalitas politik Indonesia kerap dilapisi oleh sentimentalitas relasi patron-klien.

Dalam konteks ini, “perang” antara NasDem dan PSI bukan sekadar pertarungan kursi, tetapi juga pertarungan narasi: siapa yang lebih otentik mewakili visi politik panutan sesungguhnya?

PSI dan Politik Perebutan Ceruk?

Secara konseptual, rivalitas tak terlihat NasDem–PSI krianya bisa dibaca melalui lensa intra-bloc competition, yakni kompetisi di dalam kubu yang sama. Keduanya tidak berdiri pada garis ideologis yang berlawanan, melainkan bersaing dalam ruang politik yang serupa: partai modernis, pro-kemajuan, dan berbasis kelas menengah perkotaan.

Bedanya, NasDem mengandalkan jaringan bisnis dan struktur organisasi matang yang dibangun sejak 2011, sementara PSI bertumpu pada political branding dan dukungan simbolik dari figur muda serta kelompok relawan Jokowi.

Konteks ini menjadikan PSI sangat strategis bagi kader lain NasDem yang santer dibicarakan seperti Ahmad Sahroni, yang dikenal memiliki jejaring bisnis dan pengaruh elektoral di wilayah urban.

PSI menyediakan panggung baru yang bersih dari beban sejarah, serta kesempatan membangun posisi politik baru di bawah bendera yang lebih dekat dengan kekuasaan.

Apabila Sahroni benar menjadi puncak eksodus kader NasDem, maka peristiwa ini bukan hanya soal kehilangan individu berpengaruh, melainkan soal beralihnya ekosistem modal—baik politik maupun ekonomi—yang dulu menopang NasDem.

PSI kini seolah berperan sebagai wahana sirkulasi elite, sementara NasDem sedang menghadapi fase degeneratif di mana sumber-sumber kekuasaan (akses, figur, narasi) mengalami depletion.

Dalam kerangka ini, strategi PSI tampak seperti operasi soft conquest, bukan perang frontal, melainkan proses penyerapan gradual atas energi dan sumber daya lawan.

Kehadiran Jokowi di balik pergerakan ini, meski tidak eksplisit, memperkuat impresi bahwa PSI bukan sekadar partai kecil yang tumbuh secara organik, melainkan instrumen untuk mempertahankan relevansi politik sang mantan presiden di luar struktur formal negara.

Dengan demikian, PSI menjadi semacam “partai satelit” baru dalam sistem multi-partai Indonesia, mungkin saja akan mengambil tempat yang dulu sempat diisi oleh NasDem di era awal Jokowi.

NasDem di Era Para Bellum?

Situasi ini bukan tidak mungkin menempatkan NasDem dalam fase para bellum, atau masa persiapan “perang”.

Pertemuan Surya Paloh dengan Sjafrie Sjamsoeddin bisa saja mengindikasikan bahwa partai tengah menata ulang basis pertahanannya, baik di tingkat struktur maupun narasi.

Paloh tampaknya sadar bahwa NasDem tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan soft diplomacy terhadap kekuasaan.

Untuk bertahan, partai harus memperkuat daya tawar baru: memperkuat jaringan daerah, mempertahankan loyalitas kader inti, dan membangun aliansi lintas kelompok yang lebih ideologis ketimbang pragmatis.

Namun tantangan terbesarnya adalah membangun ulang relevansi di tengah bergesernya pusat gravitasi politik nasional.

Setelah gagal menguasai jalur kekuasaan eksekutif dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, NasDem kini menghadapi ancaman ganda, yakni erosion from above (hilangnya akses ke patron kekuasaan) dan erosion from below (pergeseran pemilih ke partai yang lebih muda dan populer seperti PSI).

Tanpa figur penyeimbang prominen yang pada masanya menjadi sumber daya simbolik, NasDem harus mencari bentuk baru yang bisa mengembalikan citra reformisnya, bukan hanya sebagai partai netral, tetapi sebagai moral counterweight di tengah dominasi partai-partai prostatus quo. Sesuatu yang kiranya cukup berat dilakukan.

Dalam logika realpolitik, PSI mungkin tampak unggul karena memiliki akses ke jaringan kekuasaan dan dukungan simbolik Jokowi. Tetapi secara strategis, PSI masih menghadapi risiko overdependence—ketergantungan berlebihan pada figur tunggal dan modal politik yang belum teruji di lapangan elektoral besar.

NasDem, dengan struktur yang lebih mapan dan pengalaman dalam permainan politik nasional, masih memiliki peluang untuk bertahan, asal mampu mentransformasi diri menjadi kekuatan yang menawarkan counter-narrative terhadap arus besar politik patronase.

Di ujung spektrum, apa yang kita saksikan bukan sekadar pertarungan dua partai, melainkan kontestasi dua model politik pasca-Jokowi, satu yang berusaha mempertahankan kontinuitas kekuasaan melalui rebranding (PSI), dan satu lagi yang mencoba merebut kembali legitimasi melalui resistance  yang tak bisa dihindari saat para elitenya terkesan “dibajak” (NasDem).

Keduanya kini berada di titik tak terelakkan menuju benturan politik terbuka, di mana eksodus elite, simbol loyalitas, dan pertaruhan narasi menjadi amunisi utama.

Jika fase antebellum ditandai dengan manuver diam-diam dan pertemuan sarat interpretasi, maka para bellum NasDem–PSI akan menentukan bentuk baru politik Indonesia ke depan, antara oligarki yang beregenerasi atau partai-partai yang belajar bertahan hidup di luar orbit kekuasaan.

Dalam konsep military build-up, ada dua kemungkinan: bertahan atau berubah. NasDem kini harus memilih, sebelum perang benar-benar dimulai. (J61)