Hmm, menarik ini.

Norman Ohler dalam bukunya Der Totale Rausch mengungkap catatan sejarah yang mengatakan bahwa Diktator Nazi, Adolf Hitler, ternyata ketagihan narkoba, utamanya zat methamphetamine.

Tidak hanya Hitler, penggunaan zat kimia tersebut ternyata juga diberlakukan pada personel militer Nazi, dengan alasan membantu meningkatkan kesadaran dan berperan sebagai antidepresan.

Beredar kabar Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa ditangkap, diungkap oleh Ahmad Sahroni. Sementara itu dikabarkan juga Kapolri akan rilis kabar tersebut.

PinterPolitik.com

Masyarakat baru-baru ini dikejutkan atas penangkapan public figure atas nama Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kawasan Pondok Indah, Jakarta.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masifnya peredaran narkotika di Indonesia. Menurut Ridwan dalam tulisannya yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi”, terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika antara lain adalah: (1) anticipatory beliefs, anggapan bahwa jika memakai narkotika, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya; (2) relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkotika dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stresor psikososial; dan (3) facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkotika merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai.

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan mengapa hingga saat ini kasus penggunaan narkotika masih sering terjadi dan dilakukan oleh mulai dari rakyat biasa, artis, hingga pejabat – mulai dari yang muda hingga yang tua. Keterlibatan public figure dalam kasus barang haram memang sangat mengecewakan. Hal ini dikarenakan public figure sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk dapat menjauhi dari penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan pemerintah dalam perang melawan narkotika sepertinya tidak cukup efektif apabila penegakan hukum bagi aktor-aktor yang terlibat di dalam lingkaran narkotika tidak tepat, misalnya saja pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan bukannya pidana penjara

Mekanisme rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang dibutuhkan bagi pecandu, tetapi di Indonesia, untuk mendapatkan proses rehabilitasi bagi pecandu harus melalui beberapa tahapan dan tidak semua pecandu yang akhirnya mendapatkan rehabilitasi sebagai hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika.

Bagaimana prosedur untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pecandu yang tertuang di peraturan perundang-undangan? Lantas, mengapa rehabilitasi cenderung hanya didapatkan bagi mereka yang memiliki kelas ekonomi atas?

Overcrowded Lapas oleh Pengguna Narkotika

Pecandu Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini tertuang di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, faktanya, menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), lapas didominasi oleh pelaku tindak pidana narkotika dan mengakibatkan lapas dan rutan yang tersedia menjadi kelebihan kapasitas (overcrowded).

Kapasitas hunian lapas dan rutan yang tersedia di Indonesia hanya 132.107 penghuni, tetapi jumlah ketersediaan lapas tersebut bahkan belum cukup menampung untuk terpidana dari kasus narkotika saja. Padahal, penghuni terbanyak dari kasus narkotika yang terjadi menurut Kemenkumham RI merupakan kategori pemakai atau tersangka dengan barang bukti yang kecil.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah sempat membuka wacana untuk pengelolaan lapas dilakukan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut memang diberlakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Bahkan, di negara Belanda, lapas itu justru dijadikan sebagai lahan bisnis, di mana pemerintah Belanda menyewakan penjaranya untuk negara lain (Belgia dan Norwegia).

Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan siapa dikelolanya lapas tersebut, tetapi bagaimana lapas dapat memperlakukan narapidana dengan baik selayaknya manusia. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Kongres PBB tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan Jenewa.

Hal ini dikarenakan kepadatan lapas dapat menimbulkan masalah lain seperti kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan, dan perawatan bagi kelompok rentan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan fisik serta mental dari para tahanan yang nantinya dapat memicu ketegangan dan kekerasan tahanan, memperparah masalah kesehatan mental dan fisik yang ada, meningkatkan risiko penularan penyakit, dan menimbulkan tantangan manajemen yang besar.

Namun, dalam hal pengelolaan lapas oleh pihak swasta, pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut dikarenakan masih ada beberapa pertimbangan dan hingga saat tulisan ini dibuat belum ada perkembangan dari wacana tersebut.

Di sisi lain, overcrowded lapas disebabkan oleh tingginya penjatuhan pidana penjara yang tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. Maka dari itu, solusi untuk mengatasi overcrowded lapas menurut ICJR adalah dengan melaksanakan bentuk pidana alternatif secara maksimal dengan mengedepankan restorative justice yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam tindak pidana narkotika, penggunaan mekanisme rehabilitasi merupakan salah satu pemidanaan alternatif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan overcrowded lapas.

Namun sayangnya, untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, belum bisa didapatkan oleh seluruh kalangan. Rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan narkotika hanya didapatkan oleh kalangan tertentu saja seperti public figure, pejabat, dan kalangan ekonomi atas saja.

Hal ini menunjukkan terdapat diskriminasi hukum yang terjadi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika. Pembedaan perlakuan ini seakan-akan menunjukkan bahwa hukum berlaku tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya Donald Black yang berjudul Behavior of Law, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah adalah masyarakat memandang penegakan hukum di Indonesia lebih memihak kepada kalangan atau kelompok kaya/penguasa daripada kelompok miskin.

Dalam penerapannya terhadap masyarakat yang memiliki kelas sosial yang tinggi (baik secara ekonomi, maupun secara pendidikan atau kekuasaan) tidak serius, sedangkan yang terjadi pada masyarakat yang memiliki kelas sosial rendah berlaku sebaliknya.

Rehabilitasi Sifatnya Wajib

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki empat tujuan, yakni (1) pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan narkotika, (3) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan (4) mengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Rehabilitasi dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia (BNN RI) dan  rehabilitasi bagi pecandu narkotika diatur di dalam Peraturan Badan Nasional Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan BNN nomor 11 tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.”

Penentuan rehabilitasi tersebut berdasarkan hasil rekomendasi yang dilakukan oleh pihak BNN dalam proses penyidikan. Tingkat penuntutan permohonan rehabilitasi dapat dilakukan kepada jaksa, sedangkan dalam tingkat pemeriksaan dapat diajukan kepada hakim. Peran aparat penegak hukum dalam menentukan tersangka/terdakwa untuk direhabilitasi sangatlah penting untuk memberikan hukuman yang tepat bagi seorang pecandu narkotika. 

Proses pengajuan rehabilitasi sebagaimana yang telah disampaikan di atas, merupakan prosedur hukum yang akan dan dapat dilakukan oleh Nia Ramadhani dan Ardie Bakri selaku korban penyalahgunaan narkotika.

Lalu, apakah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie akan menjalankan rehabilitasi? Serta, apakah rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dalam suatu tindak pidana narkotika dapat menjadi solusi dalam mengurangi jumlah overcrowded lapas yang ada di Indonesia? Menarik untuk kita tunggu lanjutannya.

Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada World Health Organization (WHO) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis, di mana sebelumnya Commission on Narcotic Drugtelah melakukan voting dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapuskan cannabis dan cannabis resin (ganja dan getah ganja) dari golongan IV dan dipindahkan ke dalam golongan I di Konvensi Tunggal 1961. Keputusan ini memberikan peluang besar bagi pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan dikeluarkannya tanaman ganja dari golongan IV, hal ini berarti ganja tidak lagi disamakan dengan heroin atau opioid yang memiliki ancaman risiko tertinggi hingga menyebabkan kematian, sebaliknya banyak manfaat di bidang kesehatan yang dapat diperoleh dari ganja. Hal ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan diakui di berbagai negara.

Pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis memang bukan hal baru di dunia farmasi, banyak negara yang sudah melegalkan ganja untuk keperluan medis, misalnya Chili, Italia, Belanda, Turki, Thailand, Kanada dan Amerika Serikat.

Ganja yang memiliki kandungan Delta-9-tetrahydrocannabinol (THS) dan Cannabinol (CBD) merupakan unsur kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat berbagai macam penyakit.

Di sisi lain, legalisasi ganja sebagai tanaman medis tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan saja, tetapi bagi negara yang sudah melegalkannya juga mendapatkan dampak positif di bidang ekonomi. Penggunaan ganja sebagai tanaman medis juga akan berpengaruh terhadap permintaan bahan baku ganja sebagai bahan utama untuk membuat obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan demikian ekspor tanaman ganja secara otomatis akan meningkat.

Lembaga riset pasar di AS, Grand View Research menyatakan dalam hasil studinya bahwa ganja yang dijadikan tanaman medis dapat menjadi sumber pendapatan terbesar bagi industri ganja global sebesar 71 persen pada tahun 2019. Dan ganja diprediksi dapat bernilai hingga US$ 73,6 miliar pada tahun 2027.

Ilegalnya tanaman ganja masih menyisakan permasalahan lain, di antaranya adalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan akibat diisi oleh para napi yang terjerat kasus ganja. Adanya kriminalisasi terhadap pengguna ganja dengan menggunakan Pasal 111/112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pengguna narkotika cenderung ditahan. Penahanan ini menghilangkan hak rehabilitasi.

Jadi dekriminalisasi yang berfokus pada program rehabilitasi bagi pengguna narkotika bisa menjadi solusi untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kapasitas semakin penuh.

Di sisi lain, Indonesia sendiri masih ada pro-kontra terhadap ganja untuk dijadikan tanaman medis. Lalu apakah dengan direkomendasikannya ganja sebagai tanaman medis oleh PBB, akankah pengaturan tanaman ganja akan dikeluarkan dari narkoba golongan I di Indonesia?

Kematian Bukan Karena Ganja

Yayasan Sativa Nusantara pada tahun 2014 pernah mengajukan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan untuk penelitian tanaman ganja sebagai tanaman yang bermanfaat untuk medis. Namun, hingga kini penelitian tersebut belum pernah terealisasi. Sehingga di Indonesia tanaman ganja sendiri belum diketahui manfaatnya secara ilmiah

Penggunaan ganja untuk keperluan medis, dapat kita lihat dari kisah cinta seorang suami terhadap istrinya yang mengidap penyakit langka dan diobati menggunakan tanaman ganja.

Adalah Fidelis Ari seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau yang mengharuskan dirinya menanam pohon ganja untuk mengobati istrinya Yeni Riawati yang mengidap penyakit Syringomyelia.  Tanaman ganja yang ditanaminya tersebut diekstrak oleh Fidelis dirasakan ampuh untuk mengobati istrinya.

Namun, bukan dukungan yang didapat oleh Fidelis karena penggunaan ganja sebagai obat, Fidelis justru harus ditangkap dengan tuduhan Pasal 111 dan Pasal 116 UU Narkotika. Tidak lama pasca-penangkapan terhadap Fidelis, istrinya tersebut justru meninggal dunia.

Pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis tidak hanya dilakukan oleh Fidelis saja. Almarhum putra Dwi Pertiwi yang bernama Musa Ibnu Hassan Pedersen mengidap penyakit cerebral palsy. Selama di Australia, Musa mendapatkan terapi ganja dengan sistem pengasapan (bakar dupa) dan pemberian minyak ganja (cannabis/CBD oil). Namun ketika Dwi kembali ke Indonesia, pengobatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan ganja masuk di dalam narkoba golongan I dan penggunaan ganja dilarang untuk dijadikan sebagai tanaman medis.

Berdasarkan hal tersebut Dwi Pertiwi bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diharapkan menjadi jalan agar ganja dapat dipindahkan dari golongan I, sehingga dapat dijadikan tanaman medis yang bisa dimanfaatkan menjadi obat.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 tujuan dari UU Narkotika, negara sebetulnya dapat menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. Dan ganja sendiri diyakini melalui penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara memiliki manfaat medis.

Maka sudah semestinya negara dapat menjamin hak atas pelayanan Kesehatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Ganja Sebagai Tanaman Medis?

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 3 Febuari 2020 sempat menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang memasukkan ganja sebagai tanaman medis, sebagai penyempurnaan Kepmentan Nomor 155 Tahun 2006. Namun keputusan tersebut segera direvisi oleh Syahrul Limpo karena mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya dari institusi Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional.

Jadi di Indonesia sendiri perencanaan menjadikan ganja sebagai tanaman medis sudah sejak tahun 2006 muncul, namun hingga saat ini belum pernah terelaisasi karena berbenturan dengan berbagai aturan dan stigma negatif soal ganja.

Dalam lagunya berjudul Hash of Haydar, Tuan Tigabelas mengatakan, “Why we always hate something that we don’t understand.” Ini sama halnya dengan fungsi tanaman ganja yang hingga kini belum pernah diteliti di Indonesia, namun kebanyakan orang selalu menilai buruk tanaman tersebut.

Di Indonesia sendiri alasan ganja tidak pernah dijadikan sebagai tanaman medis dikarenakan ganja masuk kedalam kategori golongan I penggunaan narkotika. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I: Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;
2. Narkotika Golongan II: Ekgonina, morfin metobromida dan morfina;
3. Narkotika Golongan III; Etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.

Pengaturan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, penggunaan tanaman ganja hanya dapat digunakan sebatas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, namun sebagai tanaman obat masih tidak memungkinkan.

Padahal saat ini sudah banyak penelitian ilmiah yang dilakukan di berbagai negara, dan hasilnya sangat mengejutkan, di mana hasil temuan dari penelitian yang dilakukan tersebut tanaman ganja memiliki fungsi untuk mengobati beberapa penyakit, antara lain Alzheimer, kecemasan, arthritis, kanker, epilepsi, glaukoma, kesehatan paru-paru, sklerosis, mual hingga parkinson.

Meskipun dengan banyaknya penelitian tersebut, namun di Indonesia sendiri sepertinya masih enggan untuk menjadikan ganja menjadi tanaman medis.

Hal ini menurut Chris Albertyin, seorang ahli kanabinoid dan demensia sekaligus peneliti di King’s College London terjadi karena ada kesalahpahaman antara masyarakat umum dan politisi tentang ganja medis.

Menurutnya, ada ketakutan orang akan menjadi pecandu atau mencoba mengobati dirinya sendiri. Dengan demikian meluruskan suatu informasi terkait dengan ganja medis sangatlah penting. Melakukan penelitian secara terbuka dan transparan bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Dengan adanya rekomendasi dari PBB terkait pemanfaatan tanaman ganja sebagai tanaman medis, sudah semestinya pemerintah Indonesia mempertimbangkan legalisasi ganja dalam bidang medis.

Lalu apakah gugatan Ibu Dwi bersama dengan koalisi masyarakat sipil akan menang di Mahkamah Konstitusi dan mengeluarkan tanaman ganja dari golongan I UU narkotika sehingga ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Menarik untuk kita tunggu hasilnya.

Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, jika di Game of Thrones ada sosok kontroversial bernama Madking yang suka membunuh ajudannya, maka di kehidupan juga ada Rodrigo Duterte yang paling semangat kalau memberi hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Presiden Filipina tersebut sontak mendapat penentang utama, terutama para aktivis hak asasi manusia (HAM) yang menentang hukuman mati.

Namun, namanya juga Duterte, nggak peduli dengan hal tersebut. Selama bisa memberi efek jera mah terebas saja. Pernah tuh suatu ketika Duterte berhenti mengeksekusi mati, setelah dianggap terlalu berdarah dalam menerapkan kebijakan. Namun, ujungnya ia kembali menerapkan tembak di tempat terhadap bandar narkoba dan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Nah, kayaknya di Indonesia ada yang agak-agak mau mengikuti Duterte deh, cuy, andai saja semua parlemen alias DPR menyepakati dan kemudian bergotong royong merumuskan kebijakan bersama pemerintah terkait usulan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi.

Pasalnya, secara tegas Pak Aboe Bakar mengomentari keputusan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menginginkan agar oknum perwira yang terlibat dalam perdagangan sabu di Riau dihukum mati. Mungkin, sejumlah pihak memang menilai  bahwa sudah sepatutnya pengedar narkoba yang dihukum mati nih jangan dipilah dan dipilih alias tebang pilih loh ya, Pak.

Tapi nih, kalau niatnya memang membersihkan Indonesia dari penyakit semacam ini, juga diperhatikan pula aturan yang sudah ada pidana mati tetapi tidak diurusi, contoh korupsi. Padahal, edisi korupsi kelas kakap sudah terjadi berkali-kali kayak telenovela aja deh, cuy.

Makanya, ayo Pak Aboe Bakar, kawal tuh hukuman sepadan juga buat para koruptor, biar bersih sekalian Indonesia ini. Lagian, manfaatnya besar toh buat PKS, pak. Siapa tahu dapat simpati massa yang muak dengan ulah para koruptor? Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Dalam bulan pertama di tahun 2020 ini, banyak hal yang telah terjadi, baik di lingkup domestik maupun internasional. Bulan Januari ini menyambut kita dengan beberapa bencana alam dan wabah penyakit, seperti banjir di Jakarta, tanah longsor di Bogor, gempa-gempa bumi, kebakaran hutan di Australia, wabah virus Corona, dan sebagainya.

Selain bencana alam, situasi politik domestik dan antarnegara juga kerap mengisi judul-judul berita di bulan ini, seperti operasi-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus Jiwasraya, isu sengketa Laut Natuna dan Laut China Selatan, serta isu Perang Dunia antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Ya, bisa dibilang bahwa bulan awal tahun 2020 ini bukanlah bulan yang mudah untuk dilalui bersama. Namun, tentu saja, hal-hal yang terjadi ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerah dalam menyongsong tahun ini.

Hmm, terlepas dari beratnya awal tahun ini, ada berita yang unik nih dalam menutup bulan Januari ini. Berita ini datang dari salah satu politisi PKS yang mengusulkan agar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjadikan ganja sebagai salah satu komoditas ekspor.

Anggota Komisi VI DPR Rafli menjelaskan bahwa komoditas itu menjadi potensi ekspor yang besar untuk Indonesia. Apalagi, di tempat asal Pak Rafli – yaitu Aceh, tamanan ganja adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh subur.

Mendengar usulan itu, rekan Pak Rafli sontak terkejut dong. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade memaklumi bahwa Aceh memang wilayah yang biasa mengonsumsi olahan tanaman tersebut tetapi menyarankan agar usulan itu tidak diwujudkan.

View this post on Instagram

Presiden AS Trump usulkan proposal perdamaian Timur Tengah.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 31, 2020 at 12:43am PST

Hmm, mungkin, Pak Andre perlu mendengarkan penjelasan Pak Rafli lagi nih. Kata beliau, persepsi bahwa ganja merupakan narkotika yang paling berbahaya adalah bagian dari konspirasi global. Pak Rafli juga menyebutkan kalau ganja bisa digunakan untuk kebutuhan farmasi lho.

Wah, biar bisa diekspor, ganja bakal dilegalkan dong – entah sebagian atau sepenuhnya. Kalau gitu, bisa-bisa budaya ala anak-anak 4:20 bisa terakomodasi dong. Hehe.

Kalau hal itu terjadi, tampaknya ada yang kurang sepakat juga. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) misalnya, melihat hal itu tidak sejalan dengan situasi di Indonesia yang kini tengah berada dalam kondisi darurat narkoba.

Ya, hal ini juga belum pasti akan disetujui kok. Pemerintah sendiri sekarang tengah mempelajari usulan yang kini menjadi kontroversi tersebut.

Lagi pula, di beberapa negara, penggunaan ganja – bagi pengobatan – juga telah dilegalkan lho. Bahkan, negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia mulai berencana dan membicarakan antara legal atau tidaknya pengambangan tanaman ganja.

Dengan usulan dari Pak Rafli, publik pun bisa lebih terbuka terhadap perdebatan legalisasi ganja nih. Ya, semoga saja keuntungan dan kerugiannya dapat dipertimbangkan dengan baik. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.