Di tengah derasnya sorotan publik dan media kepada nilai dan budaya Nahdliyin di pesantren, posisi sosial dan politik Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan tekanan. Mungkinkah NU butuh sosok “Gus Dur” baru?

PinterPolitik.com

“Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan.” – K,H, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

Cupin duduk di sebuah warung kopi kecil di sekitar Tebuireng. Ia menatap layar ponselnya, membaca deretan berita tentang ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo dengan wajah yang tak bisa disembunyikan kecewanya. 

“Kok bisa pesantren yang seharusnya jadi tempat paling aman malah makan korban?” gumamnya pelan. Di luar, azan dzuhur baru saja berkumandang, seolah mengingatkan bahwa sorotan terhadap dunia pesantren kini bukan hanya soal agama, tapi juga soal kemanusiaan.

Beberapa minggu terakhir, nama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, ramai diperbincangkan. NU seperti sedang disorot dengan lampu paling terang, dan sayangnya banyak yang melihat retak di balik kilaunya. 

Tragedi Sidoarjo membuat publik bertanya tentang tanggung jawab, tata kelola, dan transparansi pesantren yang selama ini dianggap simbol kebaikan dan ketulusan. Tapi kini, semua jadi bahan debat publik, di mana letak kesalahan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Cupin mengingat perdebatan di Xbeberapa hari lalu. Sebuah video viral memperlihatkan santri Lirboyo bekerja mengangkat batu bata di proyek pembangunan pesantren. Sebagian bilang itu bentuk pendidikan karakter dan gotong royong. Tapi sebagian lagi menuduhnya sebagai eksploitasi terselubung terhadap tenaga santri. 

Cupin mengernyit, baginya perdebatan ini seperti cermin. Pesantren kini dihadapkan pada ujian baru antara nilai tradisi dan tuntutan zaman modern.

Belum selesai publik mencerna peristiwa itu, sebuah stasiun TV menayangkan liputan investigatif tentang dugaan penyalahgunaan dana di lembaga-lembaga pesantren. Tayangan itu menimbulkan gelombang kemarahan, terutama di kalangan Nahdliyin yang menilai media telah membangun stigma negatif terhadap kiai. 

Di sisi lain, sejumlah pihak justru melihat kritik itu sebagai alarm penting. “Kalau nggak mau dikritik, ya jangan tutup diri,” kata seorang warganet yang Cupin baca komentarnya di kolom diskusi daring.

Bagi Cupin, pemandangan ini seperti deja vu. Ia teringat cerita ayahnya tentang masa ketika NU juga pernah goyah, tapi selalu ada sosok yang bisa menenangkan badai. Sosok itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tak hanya ulama, tapi juga pemimpin yang berani berbeda. 

Gus Dur punya cara khas, mengkritik tanpa menghancurkan, membenahi tanpa merusak akar tradisi. Pertanyaannya, pikir Cupin sambil menyeruput kopinya, apakah NU hari ini masih punya sosok seperti itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gus Dur dan Seni Mengelola Krisis

Untuk menjawab pertanyaan itu, Cupin menelusuri kisah lama. Ia membuka kembali buku biografi Gus Dur karya Greg Barton yang dulu ia baca di perpustakaan kampus. Di situ. ia menemukan cerita tentang tahun 1984 saat Gus Dur memimpin NU di tengah situasi pelik. 

NU baru saja memutuskan keluar dari politik praktis, melepaskan diri dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, sebuah langkah yang kala itu dianggap gila. Tapi bagi Gus Dur, NU harus kembali ke jati dirinya, menjadi gerakan sosial, bukan sekadar mesin politik.

Gus Dur, tulis Barton, paham bahwa kekuatan NU bukan di parlemen, melainkan di masyarakat. Ia membangun ulang citra NU sebagai penjaga moral dan budaya, bukan sekadar pengikut partai. 

Ia mengajak para kiai untuk bicara tentang kemanusiaan, tentang pluralisme, dan tentang Indonesia yang majemuk. Cupin membayangkan, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin ia sudah membuat cuitan panjang tentang bagaimana NU harus lebih sibuk mendidik daripada membela diri dari kritik.

Tapi jalan Gus Dur tidak selalu mulus. Martin van Bruinessen, seorang antropolog asal Belanda, pernah menulis dalam tulisannya yang berjudul “Traditionalist and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia” bahwa Gus Dur sering dianggap terlalu liberal. Pandangannya tentang demokrasi dan kebebasan beragama membuat sebagian kiai konservatif gerah. 

Namun, Gus Dur tidak peduli. Ia tahu bahwa masa depan NU tidak akan hidup hanya dengan mempertahankan dogma, tapi dengan membuka ruang berpikir dan berdialog.

Cupin teringat sebuah kisah yang sering diceritakan ulang di forum-forum Gusdurian. Suatu kali, ketika seorang kiai menuduhnya kebarat-baratan, Gus Dur hanya tersenyum dan menjawab, “Barat itu arah, bukan musuh.” 

Jawaban itu sederhana tapi dalam, ia mengingatkan bahwa belajar dari siapa pun bukan dosa. Di situlah letak kekuatan Gus Dur, mengubah perbedaan menjadi bahan percakapan, bukan permusuhan. “Mungkin itu yang sekarang hilang dari NU,” gumam Cupin.

Robin Bush dalam bukunya Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menggambarkan strategi komunikasi Gus Dur yang cerdas. Ia seperti penari yang bisa menyesuaikan langkah dengan musik yang berubah-ubah, antara kalangan santri dan abangan, konservatif dan modernis, lokal dan nasional. 

Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga jembatan. Ia bisa keras di satu forum, lalu jenaka di forum lain, tapi selalu konsisten menjaga NU sebagai kekuatan moral yang independen. Cupin menutup bukunya dan berpikir, mungkinkah model kepemimpinan seperti itu masih bisa tumbuh di era digital ini?

Di tengah semua perpecahan opini, Gus Dur dulu memilih dialog. Ia tidak alergi kritik, bahkan menganggapnya vitamin organisasi. Ia percaya, keberanian sejati bukan menolak kritik, tapi menghadapinya dengan kepala dingin. 

Kini, ketika NU sering tampak sibuk menepis isu daripada mengurai akar masalah, Cupin jadi ragu, apakah warisan intelektual Gus Dur masih benar-benar dihidupi? Atau hanya disimpan dalam kutipan nostalgia di spanduk dan seminar?

Pertanyaan itu terus mengganggu Cupin. Kalau Gus Dur masih hidup, apa yang akan ia lakukan menghadapi krisis kepercayaan yang membelit NU hari ini? Akankah ia marah, diam, atau justru tertawa seperti biasa sebelum memberi nasihat yang menampar tapi menenangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Andai Gus Dur Hidup di Zaman Kini

Cupin membayangkan Gus Dur duduk di depan laptop, membaca berita tentang pesantren yang ambruk. Ia pasti akan langsung memerintahkan audit menyeluruh, bukan karena tekanan publik, tapi karena tanggung jawab moral. 

Baginya, menjaga nyawa santri jauh lebih penting daripada menjaga nama baik lembaga. Gus Dur mungkin akan bilang, “Pesantren harus jadi rumah ilmu dan kasih sayang, bukan proyek bangunan yang rapuh.”

Kalau melihat video santri yang ikut membangun pondok, Gus Dur barangkali akan tersenyum dulu. Ia akan memahami nilai gotong royong dan kemandirian di baliknya, tapi juga memastikan tidak ada eksploitasi. 

Ia tidak akan buru-buru menyalahkan atau membela, melainkan membuka dialog agar semua pihak belajar. Cupin membayangkan Gus Dur berkata, “Santri boleh kerja, tapi bukan karena disuruh, melainkan karena belajar tanggung jawab.”

Dan jika melihat tayangan televisi yang dianggap menyudutkan kiai, Gus Dur mungkin tidak akan marah besar. Ia justru akan mengundang pihak media ke pesantren, berdiskusi di bawah pohon mangga sambil ngopi. Kritik baginya bukan musuh, tapi jendela untuk bercermin. “NU itu besar,” mungkin begitu katanya, “tapi kalau tidak mau dikritik, ya tidak akan pernah dewasa.”

Cupin tahu, Gus Dur bukan manusia tanpa cela. Tapi yang membuatnya berbeda adalah keberanian untuk berubah tanpa kehilangan akar. Ia reformis yang tetap santri, pembaharu yang tetap tawadhu. Dan dalam diri Gus Dur, NU menemukan keseimbangan antara dunia pesantren dan dunia modern. “Sekarang,” kata Cupin lirih, “keseimbangan itu terasa hilang.”

Bagi Cupin, absennya figur seperti Gus Dur bukan cuma masalah individu, tapi sistem. NU memang punya banyak tokoh alim dan berpengaruh, tapi sedikit yang berani berpikir melampaui tembok tradisi. 

Kultur organisasi yang cenderung hierarkis sering membuat gagasan segar terhenti di tengah jalan. Dan tanpa keberanian untuk mendobrak status quo, NU berisiko jadi raksasa yang berjalan di tempat.

Namun, di sela keprihatinannya, Cupin juga melihat secercah cahaya. Di berbagai forum daring dan kegiatan sosial, muncul generasi muda Nahdliyin yang kritis dan terbuka. 

Mereka menulis, berdebat, dan mengaitkan nilai-nilai pesantren dengan isu-isu kekinian seperti lingkungan, teknologi, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak menolak tradisi, tapi juga tidak mau dibatasi oleh masa lalu. “Barangkali,” pikir Cupin, “di antara mereka ada calon Gus Dur baru.”

Tapi pertanyaannya, apakah NU siap memberi ruang bagi mereka? Apakah para senior bersedia mendengar suara yang lebih muda, lebih berisik, dan kadang lebih nyeleneh? 

Sejarah mencatat, Gus Dur juga dulu dianggap nyeleneh sampai akhirnya waktu membuktikan, nyelenehnya itulah yang menyelamatkan NU dari stagnasi. Cupin menatap langit senja di Tebuireng. Ia sadar, pertarungan terbesar NU bukan melawan kritik, tapi melawan ketakutan untuk berubah.

Cupin memejamkan mata, membayangkan Gus Dur tertawa kecil sambil berkata, “NU itu ibarat kapal besar. Kalau cuma ikut arus, ya tidak akan ke mana-mana.” 

Mungkin benar, pikir Cupin, NU tidak butuh satu “Gus Dur” baru dalam arti literal. Yang dibutuhkan adalah semangat Gus Dur dalam setiap pemimpin, guru, santri, dan warga Nahdliyin, semangat untuk berpikir kritis tanpa kehilangan kasih sayang.

Cupin tahu, perjalanan NU masih panjang dan berliku. Tapi selama masih ada yang berani bertanya, berdialog, dan bercermin, mungkin di sanalah “Gus Dur baru” sedang tumbuh.

Sebelum pulang, Cupin-pun menulis di buku catatannya satu kalimat kecil, “NU tidak perlu menunggu juru selamat, NU cuma perlu berani jadi dirinya sendiri, seperti dulu Gus Dur mengajarkannya.” (A43)

Di tengah sorotan terhadap kiai dan pondok pesantren, ketegangan antara nilai tradisional di daerah dan modernitas urban makin terasa. Apakah ini soal ketidaklayakan atau persoalan Jakarta-sentrisme di Indonesia?

PinterPolitik.com

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya” – Nasaruddin Umar, Menteri Agama (15/10/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengerutkan dahi. Di beranda media sosialnya, video tentang santri-santri di Kediri yang sedang membantu pembangunan gedung pesantren sedang viral. Kolom komentarnya ramai, ada yang memuji dan ada pula yang menuduh eksploitasi. “Lucu juga,” gumamnya, “orang-orang kota sibuk berdebat soal tradisi yang mungkin tidak pernah mereka alami.”

Beberapa bulan terakhir, dunia pesantren memang menjadi sorotan publik. Mulai dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo hingga perdebatan tentang penghormatan terhadap kiai. Insiden di Sidoarjo memicu keprihatinan besar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun masih menghadapi masalah keamanan dasar. Tragedi itu menjadi simbol rapuhnya sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan tradisional di Indonesia.

Cupin membaca komentar salah satu netizen yang berkata, “Kalau saja pesantren dikelola seperti sekolah modern di Jakarta, pasti aman.” Kalimat itu membuatnya berpikir. Mengapa ukuran modern selalu diambil dari Jakarta? Tidak lama setelah itu, muncul video viral dari Lirboyo yang menampilkan santri membantu membangun gedung pesantren. Sebagian warganet menuduh hal itu sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, sementara yang lain membelanya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dua pandangan nilai yang sama-sama baik akhirnya bertemu dalam ketegangan yang sulit dijembatani.

Bagi masyarakat pesantren, kerja seperti itu bukan hal baru. Sejak lama, para santri memang dididik untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi langsung pada lingkungan mereka. Namun bagi masyarakat urban yang terbiasa dengan regulasi ketat soal hak anak dan tenaga kerja, hal itu tampak janggal. Dua sistem nilai yang berbeda akhirnya saling berbenturan di ruang digital.

Kontroversi lain muncul ketika beberapa video memperlihatkan santri mencium tangan dan berjalan membungkuk di hadapan kiai. Sebagian warganet menilai tindakan itu feodal dan tidak sesuai dengan semangat kesetaraan zaman modern. Tetapi bagi masyarakat pesantren, itu adalah bentuk adab. Cupin tersenyum melihat komentar-komentar yang menyebut tindakan itu sebagai kultus individu. “Mereka tidak tahu,” katanya pelan, “bahwa mencium tangan bukan bentuk tunduk, melainkan simbol cinta dan keberkahan.”

Kritik dari publik urban membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kritik-kritik itu lahir dari kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, atau justru merupakan cerminan bias kultural yang Jakarta-sentris? Dan mungkinkah tradisi pesantren bisa dilihat secara adil tanpa kacamata nilai-nilai kota besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kiai dan Pesantren dalam Sorot?

Cupin mulai mencari jawabannya. Ia membuka beberapa buku antropologi dan teori budaya yang membahas perbedaan antara masyarakat rural dan urban. Salah satu istilah yang menarik perhatiannya adalah power distance atau jarak kekuasaan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Geert Hofstede dalam bukunya Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Menurut Hofstede, masyarakat dengan power distance tinggi cenderung menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar. Indonesia termasuk di dalamnya.

Di desa-desa Jawa Timur, tempat banyak pesantren besar berdiri, struktur sosial hierarkis masih kuat. Kiai bukan hanya guru agama, tetapi juga tokoh moral, spiritual, bahkan sosial-politik. Hubungan antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kontrak formal, melainkan pada adab dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Dalam budaya Jawa klasik, ada konsep “guru, ratu, wong tua” yang menempatkan guru sejajar dengan orang tua dan raja. Dalam tatanan nilai seperti ini, mencium tangan guru adalah simbol penghormatan terhadap sumber pengetahuan.

Cupin teringat kisah ayahnya yang dulu mondok di Jombang. “Kalau dulu kami mencium tangan kiai,” kata ayahnya, “itu bukan karena takut, tapi karena ingin membawa pulang berkah dari ilmu.” Dari cerita itu, Cupin menyadari bahwa tradisi penghormatan di pesantren punya dimensi spiritual yang dalam. Nilai-nilai itu tidak bisa dinilai dengan kacamata rasional modern yang menuntut kesetaraan mutlak.

Sebaliknya, masyarakat urban seperti Jakarta hidup dengan nilai yang lebih egaliter. Modernisasi, pendidikan tinggi, dan paparan budaya global membentuk cara pandang yang rasional dan meritokratis. Di kota, otoritas seseorang diukur dari kemampuan dan prestasi, bukan dari posisi spiritual. Dalam dunia seperti ini, gestur fisik penghormatan terasa tidak relevan. Cupin tersenyum membayangkan reaksi seorang eksekutif muda Jakarta jika diminta mencium tangan atasannya.

Fons Trompenaars dan Charles Hampden-Turner dalam Riding the Waves of Culture membedakan masyarakat universalis dan partikularis. Masyarakat universalis, yang biasanya berkembang di kota, berpegang pada standar moral seragam untuk semua. Sementara masyarakat partikularis, seperti di pesantren, menyesuaikan nilai dengan konteks hubungan sosial. Dalam sistem partikularis, memperlakukan kiai secara istimewa tidak dianggap salah, melainkan bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawabnya dalam komunitas.

Edward T. Hall dalam Beyond Culture menambahkan kerangka yang menarik. Ia membedakan budaya high-context dan low-context. Budaya high-context, seperti di pesantren, mengandalkan simbol dan sejarah bersama dalam komunikasi. Sementara budaya low-context di kota menuntut kejelasan dan logika eksplisit. Ketika ritual pesantren dilihat dari kacamata low-context, makna simboliknya hilang dan tampak tidak rasional.

Cupin menutup bukunya sambil berkata, “Mungkin yang salah bukan tradisinya, tapi cara kita memahaminya.” Ia mulai memahami bahwa konflik nilai sering muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena tabrakan antara dua cara pandang yang sama-sama sah. Maka ia pun bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar memahami konteks budaya di luar dirinya? Dan bagaimana peran media, yang sebagian besar berbasis di ibu kota, dalam memperkuat kesenjangan persepsi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta-sentrisme dan Kuasa Representasi

Cupin kemudian menelusuri bagaimana media memproduksi narasi tentang pesantren. Ia membaca beberapa laporan dan menyadari bahwa banyak berita ditulis dari sudut pandang yang menilai, bukan memahami. Hampir semua media besar di Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Wajar jika nilai-nilai urban menjadi standar dalam setiap liputan. “Jakarta seperti cermin besar,” gumamnya, “yang memantulkan wajah Indonesia tapi dengan biasnya sendiri.”

John B. Thompson dalam bukunya The Media and Modernity menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk membentuk persepsi publik. Melalui kontrol atas produksi simbol, media menentukan nilai-nilai mana yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, media yang berpusat di Jakarta sering menampilkan nilai-nilai urban sebagai tolok ukur kemajuan nasional. Sementara nilai daerah diposisikan sebagai tradisi yang perlu diperbaiki atau dimodernisasi.

Cupin teringat sinetron yang dulu sering ia tonton. Tokoh dari desa selalu digambarkan lugu, logatnya kental, dan sering menjadi bahan lelucon. Sementara tokoh dari Jakarta tampak modern dan berpendidikan. Kini ia sadar bahwa representasi itu bukan kebetulan, melainkan cerminan bias kultural yang menempatkan Jakarta di posisi puncak. Dalam imajinasi kolektif bangsa, Jakarta menjadi simbol kemajuan, sementara daerah dianggap tertinggal.

Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices menyebut bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk makna. Dengan dominasi Jakarta, makna tentang modernitas pun dikonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai kota besar. Tradisi daerah sering digambarkan sebagai kuno dan butuh modernisasi. Representasi ini membuat masyarakat urban merasa lebih rasional, bahkan lebih benar, tanpa menyadari bahwa nilai mereka pun lahir dari konteks tertentu.

Fenomena ini juga dibahas oleh Arjun Appadurai dalam Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Ia menjelaskan bagaimana globalisasi menciptakan ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi. Di Indonesia, homogenisasi itu hadir dalam bentuk Jakartanisasi, yaitu penyebaran nilai-nilai Jakarta sebagai standar nasional. Nilai-nilai daerah yang berbeda sering dianggap penghalang modernisasi, bukan sebagai bagian sah dari keragaman budaya. Cupin menggeleng pelan. “Padahal justru di situlah kekayaan Indonesia berada,” katanya.

Meski begitu, Cupin juga tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul. Ia tahu bahwa beberapa kasus di pesantren, seperti kekerasan atau kurangnya standar keselamatan, memang nyata dan perlu dibenahi. Namun ia merasa perlu membedakan antara kritik yang tulus dan kritik yang berangkat dari superioritas kultural. Ketika media lebih senang menyoroti sisi sensasional pesantren tanpa memahami konteksnya, mereka sebenarnya memperkuat jurang pemahaman antara masyarakat urban dan rural.

Akhirnya, Cupin menulis dalam catatannya, “Masalahnya bukan antara modernitas melawan tradisi, tetapi cara kita mendefinisikan keduanya.” Indonesia selama ini terlalu sering didefinisikan dari pusat. Jakarta menjadi cermin bagi seluruh negeri, padahal banyak nilai luhur tumbuh di luar sorotan kamera. Cupin menatap langit sore Jakarta yang mulai oranye dan berbisik pelan, “Mungkinkah suatu hari nanti narasi tentang Indonesia lahir dari luar Jakarta tanpa harus kehilangan rasa hormat pada perbedaan?” (A43)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersiap untuk membentuk tim guna mengambil alih PKB. Mengapa ini jadi upaya PBNU untuk selamatkan PKB dari cengkeraman Muhaimin Iskandar alias Cak Imin?

PinterPolitik.com

“Sampai wafat, Bapak (Gus Dur) masih berwasiat Cak Imin harus diganti” – Yenny Wahid, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU (5/9/2023)

Saat itu, semua pihak bersiap untuk menerima sebuah amplop kertas. Orang-orang penting mulai berkumpul di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan niat yang sama, mereka menunggu untuk menerima giliran panggilan. Kala itu, KPU tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Tepat, pada tanggal 9 Juli 2008 itu, pihak KPU akhirnya memanggil PKB. Alih-alih satu orang yang mengambil amplop tersebut, muncullah dua pentolan PKB yang naik ke panggung.

Dua sosok itu adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengklaim bahwa dirinya adalah ketua umum (ketum) PKB dan Yenny Wahid yang mengklaim bahwa dirinya adalah sekretaris jenderal (sekjen) PKB.

Namun, mereka mengambil amplop nomor urut bukan dengan raut muka bersemangat, melainkan ada ekspresi ketidakikhlasan di antara satu sama lain. Bahkan, mereka sempat saling berebut untuk mendapatkan sebilah kertas tersebut.

Momen ini adalah momen puncak atas pertengkaran yang terjadi di internal PKB kala itu. Saat itu, PKB tengah mengalami dualisme, yakni antara kubu Cak Imin dan kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Konflik antara dua kubu inipun masih berlangsung hingga sekarang meskipun PKB kini sepenuhnya secara de facto berada di bawah kendali Cak Imin. Namun, tampaknya, kendali penuh ini mulai mendapat tantangan.

Bagaimana tidak? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membentuk tim khusus untuk mempertimbangkan pengambilalihan PKB. PBNU menilai PKB kini semakin melenceng dari sejarah.

Mungkinkah ini menjadi langkah untuk kembali merebut PKB dari Cak Imin? Lantas, mengapa PKB di bawah Cak Imin bisa disebut kehilangan arah dari apa yang disebut oleh PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perseteruan Antar-kiai di NU?

Pergulatan pemikiran di internal NU sebenarnya sudah berlangsung sejak dekade-dekade lalu. Bahkan, ini berakar sejak tahun 1926, di mana terdapat khittah bahwa NU hanyalah organisasi sosial-masyarakat (jamiyyah).

Keengganan NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis ini bermula sejak era Hindia Belanda. NU kala itu memang menjauhkan diri dari pemerintahan Belanda, meskipun memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam Volksraad.

Namun, usai kemerdekaan, NU memiliki semangat untuk terlibat aktif dalam politik. Sempat tergabung dalam Masyumi, NU akhirnya memisahkan diri pada tahun 1950-an dan mendominasi Departemen Agama kala itu.

Meski begitu, mengacu ke tulisan Greg Fealy dan Robin Bush yang berjudul “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia,” terdapat dorongan dari internal NU agar menarik diri dari politik. Pasalnya, ada anggapan bahwa NU mulai beralih pada kepentingan-kepentingan politik untuk beberapa orang saja.

Dorongan-dorongan ini terus hadir dalam perpolitikan Indonesia, hingga era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, NU dianggap mengalami “hukuman” karena sering beroposisi dengan pemerintah.

Alhasil, dorongan untuk menarik diri dari politik semakin besar. Puncaknya, terjadi pada tahun 1984, ketika NU akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi organisasi jamiyyah murni. Salah satu tokoh pendorongnya kala itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, pada tahun 1998, terdapat desakan agar suara NU bisa kembali terwakilkan di perpolitikan nasional. Menyusul runtuhnya Orde Baru, sejumlah kiai, termasuk Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan berdirinya PKB.

Lantas, apa kaitannya antara sejarah berdirinya PKB dengan dinamika terkini? Mengapa upaya untuk merebut kembali PKB menjadi penting bagi PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Melenceng di Bawah Cak Imin?

Bila diamati kembali sejarah PKB di atas, ada satu benang merah yang bisa didapatkan. Ada kekhawatiran bahwa NU akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi atau perorangan saja.

Pada tahun 2004 silam, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa PKB adalah alat politik NU. Presiden keempat RI tersebut juga berpesan bahwa PKB dalam berpolitik harus mengedepankan etika dan tidak berlomba hanya untuk memperoleh suara saja.

Marwah PKB inilah yang mungkin telah direnggut oleh Cak Imin. Pasalnya, di bawah Cak Imin, PKB bergerak dan bermanuver politik layaknya pendulum.

Dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul “Poros Islam PKB: Strategi ‘Pendulum’?,” dijelaskan bahwa Cak Imin dikenal sebagai politikus yang pandai bermanuver. Dalam berpolitik, PKB di bawah Cak Imin dinilai lebih pragmatis dalam menentukan arah politik.

Pendapat sejalan juga pernah dituliskan oleh Greg Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlaul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa Cak Imin telah melakukan PKB-isasi terhadap NU.

Demi meningkatkan suara PKB, Cak Imin melakukan sejumlah strategi politik. Salah satunya adalah dengan membangun pola kekuasaan patron-klien dengan pesantren-pesantren.

Guna memenuhi pendanaan dan pembiayaan berbagai pesantren, Cak Imin juga mencari dana dengan menggandeng sejumlah pebisnis dan pengusaha. Salah satu yang disebutkan adalah Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang akhirnya sempat bergabung dengan PKB.

Alhasil, alih-alih menjadi partai politik yang menjadi corong suara NU, PKB akhirnya hanya menjadi alat politik pribadi tertentu saja. Belum lagi, NU kala itu juga mengalami PKB-isasi, di mana akhirnya PKB lebih mengkontrol NU daripada sebaliknya.

Pada akhirnya, menjadi masuk akal apabila ada dorongan agar PKB bisa kembali pada alasan sebenarnya mengapa partai politik itu berdiri. Mungkin, salah satu jalannya adalah dengan mengembalikannya kepada para Nahdliyin sendiri. (A43)

Waduh, Israel di mana-mana? 

Hmm, mungkinkah karena sudah saling lirik sejak lama? 

Mungkin, Cak Imin perlu meragukan ke-NU-an para pemilih ini? 

Berdasarkan exit poll dari Litbang Kompas pada 14 Februari 2024, kelompok Nahdlatul Ulama (NU) sebagian besar lebih memilih pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, para calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu dan tiga, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD, merupakan Nahdliyin.

Hmm, gimana menurut kalian? 

PinterPolitik.com

Tentu saja, Pilpres 2024 akan kembali menjadi pertarungan Pulau Jawa. Ini bukan soal sentimen atau apa, melainkan kalkulasi matematis. Setelah demokrasi menerapkan sistem one person one vote, demokrasi berubah menjadi perkara ukuran. Kemenangan di pemilu ditentukan berdasarkan angka yang terukur.

Hingga nanti pulau terpadat bukan lagi Pulau Jawa, kunci kemenangan di pemilihan presiden akan tetap di Pulau Jawa. Itu fakta, terlepas dari suka atau tidak.

KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Lima dari enam provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak terdapat di Pulau Jawa. Keenam provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta.

Adapun jumlah DPT masing-masing 35.714.901 pemilih di Jawa Barat, 31.402.838 di Jawa Timur, 28.289.413 di Jawa Tengah, 10.853.940 di Sumatera Utara, 8.842.646 di Banten, dan 8.252.897 pemilih di DKI Jakarta.

Dari angka-angka itu, terlihat jelas provinsi dengan jumlah pemilih yang paling banyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Perbedaan jumlahnya dari provinsi nomor empat bahkan hampir menyentuh 18 juta pemilih. Jarak yang begitu lebar.

Namun, khusus bicara soal Pilpres 2024, pertarungan paling sengit akan terjadi di Jawa Timur. Tentu pertanyaannya, kenapa Jawa Timur? Bukankah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Jawa Barat?

Kenapa Jawa Timur?

Kesimpulan bahwa Jawa Timur akan menjadi pertarungan terpanas di Pilpres 2024 bertolak pada satu hipotesis kunci, yakni swing voters terbanyak berada di Jawa Timur.

Terkait Jawa Tengah, sebagaimana diketahui, provinsi itu telah lama menjadi kandang PDIP. Bahkan sebelum adanya Jokowi Effect, PDIP sudah konsisten menjadi pemenang di Jawa Tengah.

Pada Pileg 2004 PDIP berhasil mendapatkan 4,9 juta dari 22,8 juta suara, Pileg 2009 mendapatkan 5 juta dari 26,1 juta suara, Pileg 2014 mendapatkan 4,2 juta dari 27,6 juta suara, dan Pileg 2019 mendapatkan 5,7 juta dari 27,8 juta suara di Jawa Tengah.

Perolehan konsisten itu membuat Jawa Tengah disebut sebagai kandang banteng alias kandangnya PDIP.

Singkat kata, dengan pengalaman yang panjang menguasai Jawa Tengah, PDIP mestilah sudah menyiapkan berbagai daya upaya dan infrastruktur pemenangan. Jawa Tengah adalah harga diri PDIP yang harus dipertahankan status kandang bantengnya.

Mengutip nasihat Sun Tzu di buku The Art of War, jika musuh sudah bersiap di pegunungan, kita jangan ikut naik ke pegunungan. Nasihat itu bukan bermakna menyerah untuk bertarung, melainkan nasihat untuk berhitung secara bijak.

Apabila musuh sudah bersiap di pegunungan, itu berarti musuh sudah siap menyambut dengan anak panah, bola api, jebakan, dan berbagai serangan mematikan lainnya.

Oleh karenanya, daripada bertaruh dengan risiko tinggi untuk ditaklukkan, Sun Tzu menyarankan untuk bertarung di daerah yang bukan menjadi daerah kekuasaan musuh.

Konteksnya mirip dengan PDIP dan Jawa Tengah. Tentu tetap harus bertarung di Jawa Tengah. Namun, karena PDIP sudah bersiap di Jawa Tengah, untuk apa mengeluarkan logistik besar di provinsi yang tingkat kesiapan musuh lebih besar dari kita.

***

Kemudian terkait Jawa Barat, kekuatan berbagai partai politik terbilang cukup setara. Yang terpenting, tidak terdapat sosok prominen atau yang begitu dominan di Jawa Barat. Ini yang mungkin membuat Jawa Barat akan menjadi pertarungan yang business as usual.

Tarung Panas di Jawa Timur

Sekarang kita akan membahas Jawa Timur, provinsi yang menjadi tempat pertarungan terpanas. Seperti disebutkan sebelumnya, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah swing voters terbanyak. Alasannya, karena ketiga koalisi yang bertarung di Pilpres 2024 sama-sama memiliki daya tarik yang kuat di Jawa Timur.

Dalam laporan Tempo yang bertajuk Siaga Medan Laga di Timur Jawa pada 6 September 2023, Jawa Timur disebut menjadi arena pertarungan tiga poros koalisi karena merupakan basis suara utama nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU).

Mengutip NU Online, jumlah warga NU Jawa Timur mencapai 24.487.914 jiwa, sekitar 60 persen dari penduduk Jawa Timur.

Bukti kuat atas itu terlihat dari koalisi PDIP dan Koalisi Perubahan yang sama-sama memilih cawapres yang dekat dengan NU. PDIP memilih Mahfud MD dan Koalisi Perubahan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Di Pileg 2019, pemenang di Jawa Timur adalah PDIP dengan raihan 4.319.666 suara. Di tempat kedua ada PKB dengan raihan sebesar 4.198.551 suara.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak ketinggalan. Di KIM ada duo Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Soekarwo (Pakde Karwo). Khofifah, tentu saja adalah sosok yang begitu dekat dengan NU. Menurut Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig, Khofifah sukses memimpin Muslimat NU, organisasi perempuan terbesar di Indonesia.

Dengan ketiga poros koalisi sama-sama memiliki daya tarik kuat di Jawa Timur, secara deduktif dapat dikatakan bahwa swing voters akan begitu besar di Jawa Timur. Provinsi ini akan sulit ditebak, begitu panas, dan begitu menarik.

Oh iya, satu hal lagi. Bukti lain betapa seksinya Jawa Timur adalah rilis survei berkala yang menunjukkan elektabilitas paslon di Jawa Timur. Tentu sulit membayangkan bahwa berbagai rilis survei itu keluar tanpa adanya permintaan yang besar. (R53)

PinterPolitik.com 

Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai kontestan Pilpres 2024 agaknya memantik reaksi manuver Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk turut merangkul ceruk suara Nahdlatul Ulama (NU) “tersisa”. 

Meskipun secara organisasi telah menegaskan tak turut campur dalam politik praktis di 2024, para Nahdliyin agaknya masih dianggap sebagai konstituen potensial. 

Hal itu, misalnya, disiratkan Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro yang menganggap Ganjar dan Prabowo masih risau dengan ceruk dukungan yang minim dari pemilih NU setelah deklarasi Anies-Cak Imin. 

Dikatakan, Prabowo terlihat masih mencoba menjajaki sosok bacawapres di luar usulan Partai Golkar dan PAN. Partai Golkar sendiri masih mengusulkan Ketua Umum (Ketum) mereka Airlangga Hartarto, sedangkan PAN tampak masih berupaya mengusulkan Erick Thohir. 

Dalam analisis Siti Zuhro, Prabowo tampaknya mempertimbangkan pemilih NU, di mana nama Yusril Ihza Mahendra dan Yenny Wahid kemudian muncul ke permukaan. 

Sementara itu, koalisi PDIP-Ganjar juga terlihat masih gamang dan turut berupaya merebut sisa ceruk suara pada Nahdliyin. Di sudut ini, nama Mahfud MD dan beberapa kiai karismatik NU belakangan digadang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres. 

Lalu, benarkah Prabowo dan Ganjar sedang berebut suara tersisa dari Nahdliyin pasca deklarasi Anies-Cak Imin? Dan mengapa basis pemilih tersebut penting? 

Warga NU Penting? 

Tak bisa dipungkiri, NU memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, terutama di kalangan pemilih Muslim. Dengan jutaan anggota dan jaringan pesantren yang kuat di seluruh negeri, NU disebut-sebut memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah politik dalam negeri. Ihwal yang disebut sebagai hubungan patron-klien yang menjadi salah satu kearifan politik tanah air.

Dalam pilpres edisi sebelumnya, preseden Ma’ruf Amin dan NU dianggap telah menjadi faktor penentu dalam menggerakkan dukungan massa. Oleh karena itu, langkah Anies dan Muhaimin untuk bersaing mendapatkan dukungan NU tidaklah mengherankan. 

Di titik ini, deklarasi Anies-Imin merupakan langkah yang kiranya memiliki dampak luas. Terutama, dengan duet Anies, sosok yang kerap disebut antitesis Presiden Jokowi, dengan Cak Imin, yang berasal dari partai pendukung Jokowi, PKB, terdapat potensi pergeseran maupun pembelahan dukungan yang signifikan di kalangan pemilih NU. 

Namun, potensi ini juga membawa risiko. NU adalah organisasi yang beragam, dengan berbagai aliran pemikiran dan pandangan politik di dalamnya. Dukungan NU tidaklah homogen, dan terdapat elemen-elemen yang kesetiaannya tak mudah dipetakan. 

Oleh karena itu, perebutan ceruk suara NU mungkin akan menghasilkan pemecahan dukungan internal yang bisa merugikan kedua pihak. Dalam kasus terburuk, hal ini bisa melemahkan potensi pemilih Muslim sebagai kekuatan politik yang signifikan. 

Dampak dari potensi “sisa” perebutan ceruk suara NU ini akan sangat penting dalam Pilpres 2024. Baik Ganjar maupun Prabowo kemungkinan akan berusaha keras untuk turut memenangkan hati pemilih NU, dan ini bisa memicu kampanye yang intens dan kompetitif. 

Di titik ini, menarik kiranya untuk memetakan ke arah mana dukungan politik Nahdliyin yang kemungkinan benar-benar tersebar kepada para capres, baik Anies, Ganjar, maupun Prabowo. 

Pertarungan Para Cawapres NU? 

Untuk memahami persebaran dukungan Nahdliyin, terdapat dua hal yang kiranya perlu dipahami terlebih dahulu. Pertama, asumsi suara NU adalah kunci kemenangan pilpres tampaknya perlu direnungkan kembali karena Nahdliyin tidak terkonsentrasi secara kental. 

Kedua, dalam sistem one man/woman, one vote dalam pemilu, yang dapat disebut sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan pesantren-pesantren NU. Hal itu disebabkan, NU struktural umumnya akan mengikuti komando pimpinan kepengurusan atau pondok pesantren.  

Sementara itu, pesantren-pesantren NU juga kerap disebut sebagai target suara yang mudah diidentifikasi. Jika melakukan pendekatan yang tepat, sebuah partai politik atau kandidat dinilai tidak harus berlatarbelakang NU “tulen” untuk merengkuh dukungan. 

Akan tetapi identitas NU dari para kandidat, utamanya cawapres, tetap tak dapat dikesampingkan begitu saja. 

Selagi para kandidat RI-2 memiliki irisan dengan NU serta dianggap mumpuni dan melengkapi sosok capresnya, dukungan Nadhliyin, baik itu struktural maupun kultural agaknya bisa diraih. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Hmm, siapa nih yang berhasil memenangkan hati para Nahdliyin?  

Lembaga Litbang Kompas melakukan survei di antara warga-warga Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat nasional dan Jawa Timur (Jatim). Survei ini dilaksanakan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. 

Dalam survei tersebut, Litbang Kompas menemukan bahwa PDIP masih menjadi partai politik pilihan warga NU di tingkat nasional (22,2 persen) dan Jatim (32,9 persen). Namun, terdapat perbedaan pada parpol posisi yang kedua. 

Di Jatim, PKB berada di posisi kedua dengan suara responden sebesar 18,6 persen. Sementara, di tingkat nasional, Gerindra berada di posisi kedua dengan responden sebesar 19,9 persen. 

Selain parpol, survei juga dilakukan terkait bakal calon presiden (bacapres) pilihan. Di tingkat pertama ada Ganjar Pranowo dan diikuti oleh Prabowo Subianto. Sementara, Anies Baswedan menduduki posisi terakhir di kalangan Nahdliyin. 

Hmm, gimana nih, warga-warga NU? Sudah yakinkah dengan pilihan kalian masing-masing? ️