PinterPolitik.com

“Shadows, shadows, in the world we living on” – Nidji “Shadows” (2007)

Ada sebuah fakta menarik dari umat manusia. Banyak kebudayaan dan peradaban manusia selalu mengontraskan dua hal, yakni cahaya dan kegelapan.

Dalam agama, misalnya, kebenaran akan Tuhan selalu dianggap sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Kata nur dalam agama Islam, contohnya, juga memiliki makna sebagai cahaya yang merupakan petunjuk Allah – konsep lawan dari dzulumat (kegelapan).

Tidak hanya agama Islam, konotasi positif dari cahaya juga eksis dalam agama Kristen dan Katolik. Yesus dilihat sebagai cahaya dunia dan kehidupan bagi mereka yang merupakan orang percaya.

Hmm, tapi, kenapa kita manusia begitu suka dengan cahaya dan begitu takut dengan kegelapan? Bahkan, seakan-akan, kegelapan merupakan simbol dari keadaan kehilangan, tersesat, kejahatan, dan kedangkalan hati.

Rupanya, para ilmuwan – salah satunya Martin Antony (profesor psikologi di Ryerson University) – menilai bahwa sifat ketakutan kita pada kegelapan merupakan warisan evolusi yang kita dapatkan dari manusia-manusia prasejarah. Ya, gimana nggak? Dalam kegelapan, risiko untuk diserang predator menjadi jauh lebih signifikan.

Mungkin, inilah mengapa segala sesuatu yang bergerak dalam kegelapan kerap dianggap sebagai ancaman yang – bisa saja – tak terduga datangnya. Wajar saja bila istilah-istilah seperti shadow organization (organisasi bayangan) menjadi terdengar menyeramkan dan mencurigakan.

Hydra dalam film Captain America: The Winter Soldier (2014), misalnya, menjadi organisasi bayangan yang berhasil menyusupi lembaga S.H.I.E.L.D. Ini membuat lembaga rahasia tersebut menjadi kehilangan arah dan merepotkan Captain America alias Steve Rogers dkk.

Nggak hanya Hydra dalam film-film Marvel, organisasi bayangan juga muncul sebagai ancaman di franchise film Mission Impossible. Ethan Hunt dan Impossible Missions Force (IMF) akhirnya harus menghalau organisasi The Syndicate yang bergerak secara rahasia di komunitas intelijen Amerika Serikat (AS).

Namun, nggak semua yang bergerak dalam bayangan dan kegelapan itu buruk kok. Bisa jadi, itu hanya insting kita sebagai manusia yang terbiasa menjadi mangsa hewan-hewan predator.

Batman, misalnya, justru menjadi pahlawan sekaligus vigilante yang berusaha menyelamatkan Kota Gotham dari tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Bruce Wayne – sosok di balik topeng Batman – mungkin sadar bahwa bergerak di bawah cahaya merupakan hal yang sulit untuk menyelamatkan kota tercintanya itu.

Hmm, kenapa ya Batman hanya percaya dengan Komisioner Gordon di Kepolisian Gotham (GCPD)? Salah satu alasannya adalah bagaiman GCPD sendiri sudah masuk dalam lingkaran korupsi politik – membuat kondisi menjadi sulit bagi Wayne untuk bergerak secara terang-terangan tuh.

Ini mungkin menggambarkan bagaimana, di situasi yang begitu pelik, cara-cara non-konvensional menjadi cara yang paling memungkinkan untuk dijalani. Boleh jadi, atas dasar inilah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya menceritakan bagaimana terdapat sebuah “shadow organization” dalam membuat kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Dalam dunia pemerintahan dan pengambilan kebijakan, birokrasi yang sifatnya politis bisa aja jadi hambatan dan tantangan bagi Nadiem untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Apalagi, sebagai pebisnis di bidang teknologi, Mas Menteri – begitu sapaan akrab Nadiem – punya perspektif yang berbeda dalam mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut.

Mengacu pada tulisan Donald Grunewald yang berjudul Businessmen Must Get Active in Politics, efektivitas dan kualitas pemerintahan bisa dicapai dengan orang-orang yang tepat. Dalam hal ini, pebisnis seperti Nadiem bisa jadi memberikan sumbangsih yang dibutuhkan untuk mencapai itu.

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Application and Cyber Watch (ACW) Imad Aziz. Menurut Imad, apa yang dipaparkan oleh Mas Mendikbudristek di forum internasional terkait shadow organization hanyalah gambaran sinergisitas yang terjadi antara Kemdikbudristek dan vendor–vendor-nya.

Justru, menurut Imad, banyak hasil dan karya yang sudah berdampak di dunia pendidikan Indonesia. Nadiem merupakan disruptor di dunia bisnis dan bakal menjadi disruptor di dunia pendidikan guna mereformasi sistem pendidikan Indonesia. 

Maka dari itu, Imad menilai menjadi wajar apabila banyak perdebatan kemudian muncul. Layaknya Batman yang bergerak di kegelapan sebagai vigilante – atau mungkin disruptor – di Gotham, apapun yang tidak konvensional memunculkan ketakutan atas dasar ketidaktahuan. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, kalian percaya gak sih jika orang atau lembaga yang berbuat kebaikan itu melakukan segala hal biasanya menggunakan nilai yang diyakininya? Dengan berlandaskan nilai tersebutlah, sebuah prinsip dan kepercayaan tidak akan mudah luntur, bahkan meskipun ditawari sebuah embel-embel nilai materiil yang besar sekalipun, karena memang melalui prinsip tersebutlah orang atau lembaga bisa menjadi besar.

Hal tersebut juga kelihatannya dipegang tegas oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Padahal, organisasi masyarakat sekaliber NU dan Muhammadiyah, pasti masuk dalam kategori gajah dan bisa mendapatkan dana hibah Rp 20 miliar setiap tahunnya.

Namun, karena menilai terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan prinsip kebajikan yang mereka pegang teguh, akhirnya mereka berdua memilih jalan untuk mundur dari program yang diselenggarakan Kemendikbud tersebut, yakni Program Organisasi Penggerak (POP).

Tidak lama berselang, eh, ladalah, kok ada lagi yang menyusul, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ya, meskipun pertimbangan dan alasannya berbeda, tetapi dengan tiga organisasi besar yang sudah bercokol lama dalam dunia pendidikan di Indonesia keluar dari POP, tentu menjadi warning dan alarm dong bagi Kemendikbud, khususnya untuk menterinya, Nadiem Makarim.

Lebih jauh dari sengkarut terkait proses seleksi yang cenderung aneh, ajaib, penuh kejanggalan, dan cenderung seakan seperti pembuatan program asal-alasan, ada lagi nih, cuy, kejanggalan yang berlanjut, yaitu terkait alokasi dana dalam program POP ini. Behh, kalau mimin mau bahas ini, sebenarnya nggak tega, cuy, pasalnya parah banget tapi ya gimanalagi ya. Semua hal yang memang tidak sesuai dengan semestinya akan kita coba urai sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Buset, gaya banget dah mimin ya, hehehe.

Nah, gini, cuy, jika melihat jumlah organisasi masyarakat (ormas) yang lolos seleksi POP, yaitu 28 ormas yang masuk kategori gajah, 43 ormas masuk kategori macan, dan 1.112 masuk kategori kijang, seharusnya anggaran yang keluar bisa mencapai Rp 800 miliar. Sementara, anggaran yang dimiliki Kemendikbud ternyata hanya Rp 595 miliar. Weleh-weleh, lah kok kurangnya banyak banget?

View this post on Instagram

Seteru NU-Muhammadiyah vs Mendikbud #mendikbud #menteripendidikandankebudayaan #nadiemmakarim #nu #nahdhatululama #muhammadiyah #pendidikan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 1:32am PDT

Mimin jadi mau bertanya nih kepada Mas Menteri – sapaan akrab Nadiem – sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan pebisnis. Ini kan bukan uang sedikit ya untuk nambal kekurangan anggaran. Terus,gimana nanti laporan yang akan dibuat gitu loh?

Duh, mimin jadi bingung nih. Kekurangan anggaran ini nanti masuknya kategori keuntungan bagi Kemendikbud apa kerugian ya? Hadeuh, mungkin Mas Menteri bisa bantu jawab deh.

Gini loh, kalaupun ternyata ada beberapa organisasi filantropi yang menggunakan dana mandiri dan masuk dalam program POP ini, harusnya kan dijelaskan sejak awal sehingga tidak ada salah paham. Bukan menunggu gaduh, malah baru ada yang bersuara.

Kan, lebih enak jika ada penjelasan terlebih dahulu, biar tidak ada salah paham di antara kita. Lebih-lebih, kepada mimin nih sebagai insan yang kepo abis. Hehehe.

Melihat kondisi seperti ini, mimin jadi sepakat nih sama Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Tanjung yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk menelisik anggaran untuk program POP sehingga nantinya tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi.

Kan, bahaya. Negara sudah kembang kempis dan ibaratnya puasa Senin-Kamis demi menghemat anggaran. Ehh, malah di-sliding sama orang lain. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kira-kira bagaimana jadinya andai film politik tidak ada babak saling mengklaim takhta kekuasaan? Pasti membosankan, ya. Makanya, misal nih dalam serial Game of Thrones, terdapat pertikaian antara klan Lannister dan Targaryen untuk memenangkan klaim atas King’s Landing. Pun demikian halnya dalam film Aquaman, tampak sekali perebutan klaim atas takhta kerajaan Atlantis antara Arthur Curry vis-a-vis Ocean Master.

Lalu, bagaimana dengan cerita politik dalam kehidupan nyata? Ya, nggak ada beda sih, cuy, bahkan lebih parah adegannya meski tanpa hunusan pedang dan bau darah. Lha, gimana nggak parah? Klaim-klaim yang dilakukan bukan hanya memakai bahasa politik tetapi juga unsur ideologi keagamaannya.

Ibarat kata nih, kalau film kan jelas, yakni urusan politik maka bahasa konfliknya pun seputar pertarungan, kursi kerajaan, dan wilayah kekuasaan. Sementara, di Indonesia nih nggak, cuy. Targetnya politik tetapi bahasa yang digunakan komplit, mulai dari soal keagamaan sampai urusan moral.

Kasus terbaru, PKS secara mengejutkan berkomentar seputar mundurnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lewat sesepuh partai yang juga sedang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, PKS mengecam langkah Kemendikbud yang sangat tidak bijak sebab terkesan mengabaikan peran NU dan Muhammadiyah di dunia pendidikan.

Sekilas, mimin sih nggak merasa aneh dengan sikap PKS, secara kan emang wajar cuy kalau partai  ini menyatakan sikap. Lhawong PKS juga punya hak politik.Namun, semakin mimin renungkan, kayaknya ada yang janggal.

Coba deh dipikir. Emang sejak kapan PKS secara jujur dan natural peduli sama NU dan Muhammadiyah sih, gengs?

Perasaan mimin nih PKS menunjukkan simpati khususnya ke NU tuh hanya dalam momentum-momentum tertentu, yang sayangnya rada-rada berbau kepentingan elektoral, secara NU punya massa yang cocok kalau dikonversi dalam bentuk kertas suara.

View this post on Instagram

Seteru NU-Muhammadiyah vs Mendikbud #mendikbud #menteripendidikandankebudayaan #nadiemmakarim #nu #nahdhatululama #muhammadiyah #pendidikan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 1:32am PDT

Kalian pasti ingat kan dengan kejadian Hari Santri dan Undang-Undang (UU) Pesantren? Dalam contoh dua kasus itu, PKS lho justru membuat aktivis NU kebakaran jenggot.

Pasalnya, tiba-tiba dalam situs PKS terdapat kalimat yang berbunyi seakan-akan PKS-lah yang mengusulkan Hari Santri 22 Oktober. Padahal, kita semua tahu bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat kajiannya tentang Resolusi Jihad-lah yang menyodorkan Hari Santri ke Presiden.

Sedangkan soal UU Pesantren, sudah banyak lho yang paham kalau PKS dan partai pengusul lainnya, seperti PKB dan PPP sebenarnya punya agenda mendekati kantong-kantong pesantren saja. Masalahnya, kalau PKB dan PPP kan memang punya genetik NU. Sementara PKS tidak sekalipun ia punya tokoh NU.

Beda pandangan ideologis dan cerita, cuy. Demikian juga kalau mau ditelisik soal sejauh mana peran PKS terhadap Muhammadiyah. Percaya mimin deh, PAN-lah yang paling terlihat banyak berkontribusi.

Apakah PKS tidak sadar dengan itu semua? Tentu sadarlah, hanya saja mungkin PKS sebenarnya pengen ngetes aja sih: sejauh mana ia bisa masuk ke kantong-kantong yang diklaim milik partai-partai pesaingnya – PKB, PAN, dan PPP.

Lagian, PKS kayaknya sudah mulai mantap dengan politik zig-zag nih kendatipun agak berliku. Secara, beberapa kali agak berhasil sih menggoda massa, lihat saja perolehan suaranya.

Wah, kayaknya bakal ada sinetron ‘merebut’ hati NU dan Muhammadiyah deh. Dan, karena PKS sudah ambil start, kita patut menunggu bagaimana respons PKB, PPP, dan PAN, cuy. Bakal baper nggak nih mereka? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, menurut kalian masa lalu itu penting nggak sih? Kalau mimin sih menganggapnya sangat penting, ya. Makanya mendiang Prof. Sapardi D. Damono dalam prosanya berjudul Adam mengatakan, “Dan kalau tidak punya masa lalu, apakah aku bisa punya masa depan?”

Benar saja, tanpa masa lalu, orang tidak akan mantap menjalankan roda masa kini dan masa depan sih, cuy. Lihat saja dalam film Game of Thrones. Si Cersei Lannister yang pongah saat menduduki takhta dengan cara sadis itu nggak tahu dan nggak paham masa lalu dari perjuangan para klan. Padahal, takhta yang diduduki Cersei merupakan hasil dari perjuangan klan Stark, Baratheon, Lannister, dan lainnya.

Jadi, bukan cuma Lannister saja. Eh, lha, kok tiba-tiba si Cersei yang dari klan Lannister itu tega memusuhi klan-klan lainnya. Ya, hancurlah kekuasaannya. Salah siapa berani melawan para hero yang sudah berjuang sejak masa lampau?

Nah, mungkin cerita-cerita di atas perlu deh dibaca lagi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Pasalnya, gegara pernah berkata, “Saya tidak tahu masa lalu. Tapi saya tahu masa depan,” rata-rata kebijakan Mas Nadiem benar-benar menggelikan. Parahnya lagi, doi bersama timnya di Kemdikbud membuat program bernama Program Organisasi Penggerak (POP) yang terkesan janggal.

Apa yang menggemaskan dalam program itu tentu saja ketidakjelasan orientasinya, sampai-sampai dua organisasi sosial keagamaan terlama dan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, undur diri dari program pendidikan ini. Ini nggak wajar, cuy.

View this post on Instagram

Seteru NU-Muhammadiyah vs Mendikbud #mendikbud #menteripendidikandankebudayaan #nadiemmakarim #nu #nahdhatululama #muhammadiyah #pendidikan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 1:32am PDT

Secara kita semua tahu lah kalau dua ormas tersebut nggak pernah main-main soal perkembangan pendidikan di Indonesia, sebab keduanya memang sudah dari dulu mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan mengherankan, bagaimana bisa keduanya undur diri dari program pendidikan Mas Nadiem?

Usut punya usut, ternyata Muhammadiyah dan NU sama-sama merasa dipermainkan, terutama menyusul deadlinepengumpulan proposal yang mepet serta aturan yang banyak kerancuan, pun kalau dilihat organisasi lain yang menerima bantuan POP ini rata-rata nggak jelas. Ya, masa yang menerima dana malah lembaga-lembaga yang notabene dinaungi perusahan besar, cuy? Hehe.

Parahnya lagi nih, masa menyusun proposal cuma dikasih waktu dua hari? Kan, jelas-jelas ada ketidakberesan. Dan ,perasaan ini bukan dirasakan mimin doang lho, cuy, bahkan termasuk juga Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Serius deh, cuy, mimin nggak habis pikir kok bisa Mendikbud bersikap demikian ke dua ormas yang kontribusinya di dunia pendidikan sudah ada sebelum negara ini berdiri. Apa Mendikbud mau ngetes kesabaran NU dan Muhammadiyah atau bahkan mau “nantangin” – seperti adu program?

Gini lho, Mas Nadiem, kalau dilihat dari afiliasi ormas, jelas NU dan Muhammadiyah memiliki jaringan besar di masyarakat Indonesia. Artinya, mereka berdua sangat mengerti model pendidikan seperti apa yang cocok diterapkan di negeri ini.

Makanya, coba deh Mas Nadiem ‘berdamai’ dan belajar dengan masa lalu tentang kontribusi apa yang sudah diberikan oleh kedua ormas tersebut biar nggak salah memilih lawan. Eh, program maksudnya. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada pertanyaan keren nih, gengs. Kenapa sepak bola di setiap era berbeda pola permainan? Terus juga, kenapa antara pemain sepak bola dalam satu generasi memiliki keterkaitan batin yang kuat?

Coba saja deh cek bagaimana generasi Mancherster United (MU), misal, tahun 1992, benar-benar kental ikatan batin mereka, sampai-sampai pas reuni di lapangan saja masih kelihatan romantis sekali. Jawaban pertanyaan ini mudah sih, yakni sebab mereka diasuh dalam satu zaman dan tempat yang sama.

Nah, hukum yang begitu juga berlaku nggak hanya di lapangan bola kok. Bahkan, juga cocok diterapkan dalam segala lokus kehidupan, termasuk pendidikan, seperti untuk menganalisis hubungan timbul tenggelam antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem dengan sejumlah mahasiswa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu yang Long March dari FX Sudirman ke kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Padahal, kalau pendahuluan yang tadi mimin sampaikan di awal itu diterapkan dalam kasus ini, mereka semua – baik Nadiem Makariem maupun mahasiswa yang demo – itu lho usianya tak terpaut jauh. Kalau kata orang-orang sih, sama-sama milenial, cuy.Jadi, seharusnya mereka lebih mudah komunikasi sih. Lha, ini kok malah sampai turun jalan?

Mimin sih inget bahwa demo adalah jalan terakhir dalam menyampaikan aspirasi setelah jalan yang lain buntu atau terkunci. Wah, apa jangan-jangan benar nih dugaan mimin kalau sebenarnya antarmereka nih nggak ada komunikasi sebelumnya, misal audiensi atau apa kek?

Memang apa ya kira-kira sebabnya, gengs? Kok sampai Nadiem nggak mau membuka komunikasi? Apa doi trauma dengan demonstrasi dulu yang pernah digelar oleh para driver ojek online (ojol) ya? Uppss.

View this post on Instagram

Jadi trending dicari mahasiswa, Pak Menteri Nadiem kemana ya? #nadiemmakarim #mahasiswa #ukt #mendikbud #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 8, 2020 at 9:07pm PDT

Sekadar informasi aja nih. Jadi, para mahasiswa yang demo itu mempermasalahkan langkah Kemdikbud terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak segera dieksekusi. Salah satu orator bilang begini, “Kami dari mahasiswa ini menuntut hak-hak kami karena belum ada regulasi yang konkret dari Kemdikbud sendiri terkait permasalahan pemotongan biaya dan penghapusan biaya di pandemi ini. Dan kita juga mendorong kementerian ini segera untuk bisa cepat tanggap untuk memberikan regulasi yang tepat.”

Nah, kalau disimak dengan saksama, berarti ada dua masalah tuh, yakni regulasi dan kampus. Kenapa kok kampus? Sebab Kemdikbud kan emang melibatkan urusan keringanan dan angsuran UKT ini ke kampus.

Ya, kalau diusut, sebenarnya Kemdikbud sudah membuat rencana untuk meringankan UKT kan, cuy. Namun, masalahnya yang mungkin dialami mahasiswa itu letaknya pada sejauh mana kebijakan Kemdikbud itu dilaksanakan oleh aktor birokrasi pada setiap lini.

Wajar kan kalau mahasiswa khawatir? Sebab, pernyataan Kemdikbud yang menyerahkan ke kampus ternyata ujung-ujungnya tidak ada bekas alias terbegal di tengah jalan.

Makanya deh, mending Mas Nadiem Makarim – sapaan akrab Mendikbud – temuin aja lah mahasiswa-mahasiswa yang masih resah dengan semua ini. Lagian, bisa kali undang BEM-SI kek atau BEMNUS atau organisasi mahasiswa nasional lainnya daripada serba nggak pasti begini kan? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada banyak lho novelis asal Indonesia. Salah satunya adalah Ahmad Fuadi. Nah, dalam salah satu novelnya berjudul Anak Rantau, ada quote menarik begini, “Orangtua itu ibarat tonggak negeri. Kalau orang tua itu sendiri yang lemah dan goyah, apa yang mau diharapkan?”

Setidaknya, dari quote itu, mimin jadi sadar nih kenapa di Indonesia sering kali angkatan tua kerap memberi masukan kepada angkatan muda. Di mana pun tempatnya, pasti begitu.

Misal, di kampung mimin, kalau sudah pada kumpul dalam acara hajatan atau sekadar ngopi, sudah pasti deh orang-orang tua akan banyak menceritakan pengalamannya, kemudian yang anak muda curhat masalah yang menimpanya. Seru sekali pokoknya.

Nah, tidak terkecuali di pemerintahan juga. Kadang kala mantan pejabat yang pernah duduk di kursi instansi terkaittidak sungkan-sungkan memberi masukan soal masalah yang sedang menghadang meski tanpa permisi sekalipun. Ya, memang begitu seharusnya budaya gotong royong kita, kan?

Barang kali begitu yang dirasakan oleh M. Nuh sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di bawah era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mungkin, dia nggak mau jika institusi yang dahulu dipegangnya itu dianggap lemah dan goyah. Jadinya, dia speak up tentang kebingungan yang sedang dihadapi Mendikbud era sekarang, yakni Nadiem Makarim – khususnya soal pendidikan daring.

View this post on Instagram

Hasil kerjasama Mendikbud, sejumlah serial dokumenter Netflix akan tayang di TVRI #mendikbud #nadiemmakarim #tvri #netflix #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 19, 2020 at 1:22am PDT

Begini, biar mimin urai. Sebenarnya, Mas Menteri – sapaan akrab Nadiem – ini kan sedang bingung alias galau. Kalau dipakai daring, ternyata banyak yang resah soalnya akses internetnya nggak semuanya stabil.

Sementara, kalau dipakai tatap muka, banyak yang nggak mendukung kan. Pada akhirnya, Mas Nadiem memilih dua kebijakan sekaligus, yakni ada yang daring dan ada yang tatap muka berdasar jenjang pendidikan dan zona wilayah.

Persoalannya adalah ternyata Mas Menteri ini dalam hal tersebut cuma terfokus pada soal proses belajarnya saja. Kurang melihat faktor yang lain, misal efektivitas.

Nah, karena itu, sebagai senior yang penuh kebijaksanaan, Pak Nuh mengingatkan begini, “Learning Poverty, kemiskinan dalam pembelajaran akan naik juga. Meskipun dia dicatat tetap tidak drop out, tapi dari sisi pembelajaran dia drop out karena gak lulus sebenarnya. Karena dia tidak mengalami proses pembelajaran itu.”

Ya, Mas Menteri tentu lebih pahamlah kalau soal pertimbangan ekonomi efektivitas ini, kan sebelum menjadi menteri, doi kan businessman yang sukses. Tentu, efektivitas dan efisiensi perlu menjadi fokus. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com?

Tahu gak sih, gengs, bahwa beberapa hari terakhir ini ada berita yang menghebohkan Jangan suudzon terus karena itu gakbaik. Hehehe. Kali ini, beritanya masuk dalam kriteria fenomenal, cuy.

Beritanya yaitu datang dari dunia pendidikan dalam negeri. Pasalnya, beberapa hari yang lalu, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan penyedia layanan hiburan streaming kelas dunia.

Wah, keren dong pastinya. Apa jangan-jangan di tengah pandemi Covid-19 ini taraf pendidikan Indonesia akan jadi berdaya saing global?

Keren dong pastinya kalau memang terjadi sedemikian rupa. Bisa bersanding dengan beberapa sekolah di negara Skandinavia yang terkenal dengan sistem pendidikannya. Hehehe.

Ternyata, Kemendikbud telah menjalin kerja sama dengan Netflix agar menyuguhkan tayangan berkualitas, seperti film dokumenter. Kalau dilihat-lihat, kerja sama ini unik, tetapi menarik ya, gengs.

Mimin mau tanya nih. Sebelumya kalian pernah menjumpai sebuah negara menjalin kerja sama semacam ini gak sih? Kalau jawaban kalian tidak, berarti sama dengan mimin. Hehehe.

Soalnya nih, kata Netflix sendiri, penayangan programnya di saluran televisi ini merupakan pertama kalinya di dunia lho. Wah, bisa aja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kalau bikin gebrakan barunya. Hehe.

View this post on Instagram

Hasil kerjasama Mendikbud, sejumlah serial dokumenter Netflix akan tayang di TVRI #mendikbud #nadiemmakarim #tvri #netflix #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 19, 2020 at 1:22am PDT

Nah, program ini, menurut Mas Nadiem, bertujuan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, cuy, terlebih bagi mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan geografis.

Tapi sebentar, apa memang harus banget menggandeng Netflix, nih, Mas Nadiem? Atau ini jangan-jangan sebagai bentuk tukar guling karena Netflix akan dikenakan pajak? Hmmm, bisa jadi ya, cuy, biar Indonesia aman dari semprotan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya? Hehehe, upsss.

Menyikapi hal tersebut, tidak lama kemudian langsung ada tanggapan dari Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda. Menurutnya, kerjas ama antara Kemendikbud dan Netflix tidak ada urgensinya, cuy, dan tidak memberikan ruang bagi tumbuh kreativitas anak bangsa.

Kalau alasan dari Pak Syaiful Huda ini adalah bahwa masih ada pihak di dalam negeri yang kreatif dalam menyuguhkan hiburan berkualitas bagi peserta didik. Terlebih, masih ada Pusat Film Nasional (PFN) yang memiliki banyak karya dari teman-teman design komunikasi visual dalam negeri.

Bahkan, Pak Huda ini juga menyinggung bahwa Nelflix juga masih belum ada kejelasan kontribusi untuk pendapatan negara loh. Kurang lebih kalimatnya seperti ini, cuy, “Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara.”

Hmmm, Kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga ya, cuy. Coba contoh DPR. Lembaga perwakilan rakyat ini jelas-jelas terlihat lho kontribusinya.

Soal pengesahan berbagai undang-undang (UU) kontroversial misalnya, DPR jelas banget tuh berkontribusi dalam memberikan lampu hijau. Coba lihat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Udah jelas, kan, terlihat kontribusinya DPR waktu itu – entah buat siapa. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kita sepakat ya, gengs, bahwa di tengah terjangan pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia saat ini, kondisi negara kita sangat memprihatinkan, khususnya dalam hal komunikasi antara lembaga, baik instansi kementerian maupun lembaga yang lainnya. Beuh, kacau balau, bosku.

Kemarin, kita sudah membahas tentang kurang baiknya bentuk komunikasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komunikasi tersebut terkait penyerapan alat pelindung diri (APD) dalam negeri yang saat ini numpuk meski sudah lolos uji standardisasiWorld Health Organization (WHO).

Nah, kali ini, ternyata ada hal baru lagi, cuy, yang parah, yaitu koordinasi dan komunikasi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dengan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Sampai-sampai, dapat kritik dan arahan dari mantan Calon Wakil Presiden Indonesia pada Pilpres 2019 lalu, yakni Sandiaga Uno.

Ceritanya begini, cuy, Pak Sandi mengkritik komunikasi internal pemerintah yang jelek dan perlu diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembukaan sekolah. Menurut doi, komunikasi publik adalah hal penting.

Jadi, harus memiliki jalur komunikasi yang jelas, alias tidak awur-awuran. Gugus tugas harusnya menjadi pintu utama terkait penyampaian informasi kepada publik karena, saat ini banyak komunikasi yang overlapping alias tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian.

Kurang lebih pernyataan Pak Sandi seperti ini, “Saya dukung semua (informasi yang diungkapkan) lewat Gugus Tugas. Itulah panglima kita harus beri informasi, termasuk soal pendidikan. Sisanya amplifikasi dari apa yang didapatkan dari Gugus Tugas.”

View this post on Instagram

Jadi trending dicari mahasiswa, Pak Menteri Nadiem kemana ya? #nadiemmakarim #mahasiswa #ukt #mendikbud #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 8, 2020 at 9:07pm PDT

Weleh-weleh, kalau papa online – sapaan Sandi – sudah berbicara, harusnya ini perlu dipertimbangkan ya, gengs, oleh pemerintah. Secara, selain sebagai pebisnis, Pak Sandi ini juga dikenal dengan komunikasi publiknya yang bagus dan menarik. Hehehe.

Pasalnya, terkait informasi pembukaan sekolah ini, sebelumnya, Kemdikbud menyatakan rencana pembukaan sekolah akan dilakukan pada pertengahan Juli 2020. Namun, ternyata dianulir sendiri oleh Mendikbud Nadiem yang menyatakan hal tersebut merupakan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bahkan, hingga saat ini Mas Nadiem juga belum banyak bersuara soal pembukaan sekolah. Duh, gimana nih kelanjutannya? Kemarin ketika ada masalah mahasiswa terkait uang kuliah tunggal (UKT) yang gak ada penurunan di tengah pandemi Covid-19 gak terlihat. Masa ada masalah ini lagi masih gak mau muncul?

Apa jangan-jangan doi ngambek ya, gengs? Kan, sebelum-sebelumnya mendapatkan banyak kritik dan tekanan dari berbagai pihak. Please, jangan ngambek dong, Mas Menteri. Ini kan masyarakat menanti kebijakanmu.

Nah, by the way, ini kan Pak Sandi sudah memberi kritik cukup renyah kepada Mas Menteri. Barang kali mau diskusi PinterPolitik.com? Kita fasilitasi deh pertemuannya. Hitung-hitung ini sebagai ranah diskusi dan bentuk klarifikasi kepada publik soal sebenarnya ada apa dan kenapa.

Terlebih, tidak sedikit permasalahan yang muncul akibat sekolah berbasis online ini. Bahkan, banyak loh yang mengeluh boros kuota. Melalui tulisan ini, semoga nanti ada diskon atau promo untuk pembelian kuota internet. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak kenal dengan Nadiem Makarim? Figur muda ini disebut-sebut berhasil dan berpengalaman dalam membesarkan perusahaan Gojek hingga menjadi salah satu perusahaan start­­–up terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Kisah sukses ala eksekutif muda (eksmud) ini sepertinya membuat banyak orang kesengsem dengan Mas Nadiem. Mungkin, itulah sebabnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengajak mantan CEO Gojek ini untuk menduduki salah satu posisi penting di Kabinet Indonesia Maju, yakni sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Kehadiran Mas Nadiem di pemerintahan membuat beberapa pihak mengharapkan perubahan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, berharap agar beliau dapat merevolusi pendidikan di Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan permintaan pasar kerja revolusi industri 4.0.

Mungkin, itulah mengapa Presiden Joko Widodo ingin Mas Nadiem dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di sektor pendidikan. Mendikbud sendiri juga sadar kalau digitalisasi itu perlu dibawa ke dunia pendidikan.

Sepertinya, rencana tersebut mulai dilakukan tuh secara perlahan. Sebuah meme yang viral ketika Mas Nadiem ditunjuk sebagai Mendikbud berisikan akan harapan bahwa pembayaran biaya sekolah dapat dilakukan melalui GoPay.

View this post on Instagram

Penunjukan Nadiem jadi Mendikbud lahirkan pro dan kontra. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 29, 2019 at 2:53am PDT

Namun, kini, meme itu kayaknya telah dikabulkan. Bagaimana tidak? Sebanyak 180 lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, madrasah, dan lembaga kursus telah tergabung dalam layanan GoBills milik GoPay yang memungkinkan wali murid untuk membayar uang sekolah di mana pun dan kapan pun.

Wah, Mas Nadiem ini emang paling jago ya dalam membuat netizen kesengsem. Setelah pidato Hari Guru Nasional 2019 dan penghapusan Ujian Nasional (UN), kini kementerian Mas Nadiem juga memungkinkan pembiayaan yang jauh lebih simple.

Eits, tapi nih, kemudahan ini nggak lepas dari kritik dan dugaan tuh. Soalnya nih, kebijakan GoPay ini ditakutkan diikuti dengan konflik kepentingan (conflict of interest) yang dimiliki Mas Nadiem sebagai pendiri dan mantan CEO Gojek, serta pemilik saham di perusahaan itu.

Waduh, dengan adanya dugaan-dugaan seperti itu, bukan nggak mungkin publik menjadi bertanya-tanya soal kebijakan ini. Apalagi, fitur pembayaran sekolah yang terintegrasi seperti ini hanya baru ada di layanan GoBills milik GoPay. LinkAja yang notabene milik negara saja belum memiliki menu yang terintegrasi seperti itu.

Ya, semoga saja Mas Nadiem bisa segera menjelaskan perihal dugaan-dugaan tersebut. Barang kali, Mas Mendikbud bisa ngikutin saran dari politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean agar dapat lebih diperjelas melalui Peraturan Menteri. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalau kita berbicara mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, kita pasti ingat dengan beberapa gebrakan yang telah dibuat selama menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain menjadi menteri termuda, Mas Nadiem sempat menarik perhatian para warganet kala menghapuskan Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan program Merdeka Belajar.

Beliau juga pernah lho dianggap fresh ketika menyampaikan pidatonya dalam peringatan Hari Guru Nasional 2019. Pidatonya waktu itu dianggap memiliki pandangan-pandangan yang baru mengenai peran guru.

Di awal tahun 2020 ini, pujian untuk Mas Nadiem tampaknya belum habis juga. Pasalnya, baru kemarin, beliau mengadakan program yang melibatkan aplikasi layanan streaming film. Tentunya, bukan IndoXXI yang digandeng oleh Mas Nadiem, melainkan Netflix.

Keren sih gebrakan terbaru Mas Nadiem ini. Pasalnya, sebagai perusahaan penyedia streaming film, Netflix menawarkan banyak film dan seri yang menarik bagi masyarakat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan ada pengayaan kebudayaan dan film asal Indonesia, seperti pelatihan perfilman di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, kata Mas Nadiem sih, beliau juga ngefans sama Netflix. Wah, Mas Mendikbud berlangganan Netflix juga nggak ya? Boleh bagi akun Netflix-nya nggak? Kan, wajar satu akun dipakai banyak orang. Hehe.

Hmm, tapi, kalau Mas Nadiem berlangganan Netflix, gimana cara mengaksesnya ya? Kan, Netflix kabarnya masih diblokir oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi milik pemerintah, seperti Telkom, Telkomsel, dan IndieHome.

View this post on Instagram

Menkominfo minta Netflix dan Telkom duduk bersama selesaikan persoalan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 7, 2020 at 1:00am PST

Soal itu, tampaknya banyak nih yang jadi korban pemblokiran. Teman kantor penulis nih misalnya, kesal karena provider yang digunakannya tidak membolehkannya mengakses Netflix.

Belum lagi, banyak juga warganet yang juga kesal. Hal ini terlihat dari banyaknya komentar dan meme yang menyindir perusahaan-perusaahan itu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Meme yang menganalogikan Netflix, Kemdikbud, Kominfo, dan Telkom dengan komik Spider-Man misalnya, ramai tersebar di Twitter. Dalam meme itu, Spider-Man dianalogikan sebagai Kemdikbud yang memberhentikan bus Kominfo-Telkom agar tidak menabrak warga yang suka menonton Netflix.

Ya, mungkin, wajar juga kalau Kominfo dan Telkom dianggap tetap mendukung pemblokiran yang minim alasan. Pasalnya, gimana pun juga, keduanya juga banyak diisi dan bekerja sama dengan orang-orang media. Hehe.

Bisa jadi, layanan-layanan streaming di era sekarang ini menciptakan disrupsi terhadap media-media konvensional. Alhasil, ya, bisa saja ngebikin mereka merasa ketar-ketir. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.