PBNU terima kunjungan dubes dari Rusia dan Ukraina

PinterPolitik.com

Ketika binatang-binatang di Peternakan Mayor sudah merdeka dari manusia, mereka membuat tujuh aturan dasar yang disebut sebagai Binatangisme. Prinsip dasar Binatangisme pun menjadi landasan kehidupan mereka dalam peternakan.

Sayangnya, pesona dari kursi kekuasaan yang begitu kuat dan mematikan membuat seekor babi bernama Napoleon menjadi haus untuk berkuasa atas hewan-hewan lain sehingga ia mulai mengabaikan kesepakatan Binatangisme.

Sebagian dari kalian pasti pernah mendengar kisah tersebut. Soalnya cerita di atas itu diambil dari novel legendaris Animal Farm. Hehehe.

Saat sebuah aturan yang telah disepakati bersama dilanggar oleh beberapa orang dalam sebuah kelompok, mau nggak mau hal itu pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kelompok itu.

Tampaknya pola haus akan kekuasaan politik juga sedang terjadi di internal Nahdlatul Ulama (NU) juga nih. Hehehe.

Makanya Yenny Wahid sampai mengimbau supaya petinggi-petinggi NU tuh nggak melupakan Khittah NU tahun 1926. Katanya sih di Khittah NU itu ada aturan tentang sejauh mana NU terlibat dengan politik loh.

Mungkin Yenny Wahid nggak mau internal NU kacau lagi karena masuk ke politik praktis kali ya. Katanya kan pas NU terjun ke parpol tahun 1950-an tuh malah menimbulkan banyak masalah.

Soalnya partai-partai sekarang kan lagi pada heboh nge-tag-in jatah kursi menteri ya. Ada yang tag 10 lah, ada yang tag 11 lah, padahal total menteri aja cuma 34 ya. Hehehe.

Nah, mungkin gara-gara itu beberapa petinggi di NU jadi ada yang insecure dan takut kecolongan juga, terus mau ikutan nge-tag deh.

Apalagi kan ada yang bilang kalau NU tuh berjasa banget dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Harusnya sih wajar dong ya kalau NU juga ikutan tag kursi menteri. Hehehe.

Tapi, kalau melihat ke tujuan dibentuknya NU, ada benernya juga ya Yenny Wahid. Kalau nggak salah kan NU itu didirikan bukan untuk berpolitik ya, tapi sebagai wadah mempertahankan identitas Islam tradisional di Indonesia.

Semoga hausnya beberapa petinggi NU saat ini nggak sampe bikin internal mereka terpecah karena melupakan Khittah NU deh. Upss. (R50)

Panduan Tulisan

Pinterpolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ampanye Pemilihan Presiden secara resmi memang belum dimulai, namun persiapan calon-calon yang bertanding sudah nampak diperlihatkan. Salah satu aktivitas yang tidak luput dalam menyambut Pilpres 2019 adalah safari politik. Safari politik biasa dilakukan oleh kontestan dalam rangka silaturahmi atau mencari dukungan, dan biasanya dilakukan ke kantong-kantong yang memiliki pengaruh atau basis massa yang besar.

Safari politik yang kini tampak adalah kunjungan Ma’ruf Amin ke berbagai pondok pesantren yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Blusukan Kiai Ma’ruf ini dinilai selain sebagai silaturahmi, juga untuk “mengamankan” ceruk suara Islam yang tersebar di sana. Pondok pesantren yang dikunjungi oleh Ma’ruf mayoritas berafiliasi dengan Nadhatul Ulama (NU).

Kiai merupakan bagian dari kelompok elite yang memiliki kedudukan penting dalam struktur umat Islam di Indonesia.
Share on X

Dalam kunjungan politik itu, Ma’ruf – yang kini menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar NU – mengklaim bahwa ia mendapatkan dukungan suara dari kiai-kiai sepuh di Jawa Timur. Beberapa di antaranya yakni pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang Solahuddin Wahid atau Gus Solah, pengasuh Ponpes Sunan Drajat di Lamongan Abdul Ghofur, dan para kiai di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras.

Sebelumnya, kronologi pencalonan Ma’ruf Amin mendampingi Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan drama karena adanya tarik ulur kepentingan di tubuh koalisi Jokowi, terutama dari PPP dan PKB. Ma’ruf dianggap menikung Mahfud MD yang sebelumnya menjadi kandidat terkuat pendamping Jokowi.

Drama itu lantas membuat kecewa Mahfud, bukan karena dirinya tidak jadi disunting Jokowi, namun lebih karena adanya tikung-menikung di antara sesama warga NU. Hal itu bisa dilihat ketika Mahfud memberikan testimoni di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).

Testimoni itu disebut memecah suara kalangan NU. Mahfud yang juga warga NU ini memberikan pernyataan blak-blakan yang diperkirakan akan memberikan dampak yang kurang baik bagi Ma’ruf Amin, khususnya dari warga NU kultural yang umumnya tidak terlibat dalam struktur politik organisasi.

Fenomena perebutan suara di kantong Ponpes dan kiai serta santri dalam Pemilu saat ini sudah biasa terjadi, utamanya setelah reformasi 1998. NU sebagai organisasi Islam terbesar tentunya memiliki potensi besar untuk memberikan suara pada Pilpres 2019. Wajar jika para kandidat melakukan safari politik ke Ponpes untuk kepentingan elektoral.

Sementara, saat ini Ma’ruf yang mewakili NU struktural – kelompok yang politis dan umumnya ada dalam struktur kepengurusan organisasi – nampaknya memiliki tugas cukup berat untuk mengamankan suara di rumahnya sendiri. Apalagi ditambah dengan fakta selama ini suara NU tidak pernah bulat dalam menentukan dukungan terhadap partai politik tertentu.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap politik Ponpes yang direpresentasikan oleh para kiai dalam ajang Pilpres 2019, dan apakah Ma’ruf Amin diuntungkan sebagai cawapres cum kiai dari kalangan NU?

Sikap Politik Kiai

Kehadiran kiai amatlah penting dalam kehidupan sosial politik. Kiai merupakan bagian dari kelompok elite yang memiliki kedudukan penting dalam struktur umat Islam di Indonesia. Kiai menjadi salah satu elite strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan mendalam terkait perkembangan masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian kiai menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan masyarakat, termasuk dalam hal politik.

Hal yang menarik berkaitan dengan peran sosial politik kiai adalah terkait hubungan antara persepsi teologis atau semacam nilai yang dianut oleh kiai dengan perilaku sosial politiknya. Perbedaan persepsi teologis para kiai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya.

Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat juga pada kelenturan sikap politik yang dimainkannya. Kiai dengan latar sosio-religius kelompok tradisionalis seperti NU umumnya lebih mendasarkan argumentasinya pada pemaknaan terhadap konteks secara lebih bebas, sehingga memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka.

Hal ini yang kemudian menyebabkan suara NU – pun begitu dengan para kiainya – tidak bulat. Berkaitan dengan perubahan situasional yang menyangkut dengan pilihan-pilihan dan kecenderungan politik yang terjadi, secara umum dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, ada kelompok kiai yang memilih diam ketika menghadapi berbagai dinamika politik. Mereka biasanya memilih untuk pasif dalam partisipasi politik, lebih mempertimbangkan lembaga pendidikan (dakwah) yang menjadi konsentrasinya. Kelompok ini biasanya disebut dengan kiai kultural.

Kedua, kiai yang tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi, terutama dalam konteks partisipasi politik praktis. Kiai tipe ini berpendapat jika perubahan merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama, sehingga dengan demikian ia bisa dikompromikan untuk diterima.

Pada poin kedua, seperti apa yang ditulis oleh Clifford Geertz dalam bukunya Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, kiai memiliki fungsi sebagai makelar kultural (cultural brokers). Artinya bahwa kiai memiliki pengaruh, dan hal itu terletak pada pelaksanaan fungsi makelar tersebut. Meski secara politis kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak punya pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

NU sebagai organisasi sosial tidak terlepas dari peristiwa politik. Misalnya, pada saat Muktamar NU ke-33 pada tahun 2015 lalu yang menimbulkan kekisruhan. Suara kiai seolah terbelah karena masing-masing memiliki agenda dan kepentingan politik masing-masing. Pada saat itu, suara kiai terbagi menjadi dua kubu, dan muncul perdebatan terkait tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum.

Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, Kiai Solahuddin Wahid atau Gus Solah menjadi sosok yang menolak sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) atau semacam sistem pemilihan yang diwakilkan oleh tim formatur untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum. Sementara sosok seperti Kiai Anwar Iskandar, yang mengasuh Ponpes Al Amin, Kediri setuju dengan sistem AHWA.

Dalam konteks Pilpres 2019 nanti, tentu saja kiai memiliki peran penting, sekaligus menjadi sasaran dari pada kandidat yang bertarung. Kondisi ini memantik sikap dari para kiai kampung – atau istilah yang disematkan kepada para kiai sepuh yang memiliki akses kepada kiai dalam tataran atas dan masyarakat pinggiran – yang sudah menentukan sikap terkait Pilpres 2019.

Menguntungkan Ma’ruf?

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, sikap Ma’ruf dalam hal safari politik ke Pondok Pesantren penting karena wilayah tersebut adalah tugasnya untuk mengkapitalisasi suara umat Islam.

Jika dilihat dari posisi para kiai, memang ada budaya sami’na waato’na atau kami mendengar dan kami taat, kepada para kiai. Sehingga jika Ma’ruf Amin mendapatkan dukungan dari para kiai di Ponpes, maka hal itu bisa menjadi nilai positif bagi Ma’ruf untuk menarik suara para santri yang lebih besar.

Bagaimanapun figur Ma’ruf sebagai kiai sepuh dan berpengaruh memiliki nilai tersendiri dalam posisinya sebagai cawapres. Secara psikologis hal itu bisa dimanfaatkan untuk menarik simpati dari para kiai lainnya untuk kemudian menyampaikan agenda politik kepada para santri di Ponpes masing-masing.

Adanya kelekatan dalam diri kiai dan santri ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam teori attachment (kelekatan) John Bowlby. Teori ini menilai bahwa ikatan emosional yang dibentuk seseorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu attachment atau kelekatan yang bersifat kekal.

Melihat kondisi sosio-psikologis seorang kiai sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakat, kiai dipandang memiliki kemampuan “luar biasa” untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik.

Maka pernyataan Ma’ruf yang mengatakan sudah mengantongi dukungan dari para kiai bisa dimaknai sebagai hasil positif dalam upayanya mendulang suara pada Pilpres 2019 nanti.

Meskipun begitu, disinyalir suara NU tidak akan bulat mendukung Ma’ruf Amin. Karakteristik dari kiai di pesantren yang merupakan golongan NU kultural berkontribusi membuat suara mereka tidak bulat mendukung Ma’ruf. Ma’ruf yang masih menjabat sebagai Rais Aam (NU struktural) – sekalipun sedang berpikir untuk mengundurkan diri – tidak akan terlalu berpengaruh dalam mengubah haluan suara santri dan kiai NU. Para kiai di tataran kultural biasanya cenderung pasif dan tidak suka berpolitik dengan menyampaikan agenda politik kepada santri mereka.

Selain itu, mekanisme pencoblosan juga menjadi celah bagi tidak bulatnya suara yang akan diraih oleh Ma’ruf Amin. Dulu para santri bisa dikerahkan untuk memilih salah satu calon tertentu karena TPS berada di pesantren, sedangkan sekarang para santri dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pemilihan. Karakter santri yang merupakan swing voters atau pemilih mengambang akan menjadi ganjalan Ma’ruf dalam hal mendapatkan suara santri.

Nampaknya posisi Ma’ruf sebagai kiai sekaligus Cawapres memerlukan pola yang lebih terukur agar bisa maksimal. Bahkan jika ingin all out, kubu Jokowi perlu membuat jejaring tim sukses di level pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan kepada kiai yang kemungkinan enggan untuk terlibat lebih jauh dalam urusan untuk memilih salah satu kandidat.

Mencermati kondisi faktual pondok pesantren dan sikap politik para kiai menarik untuk ditunggu. Pondok pesantren sebagai kantong pemilihan menjadi medan magnet tersendiri bagi para kandidat yang bertarung dalam Pilpres. Bagi para kiai, semoga politik praktis seperti Pilpres tidak menjadi pilihan pragmatis dan terjurumus dalam politik kekuasaan. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim kalau Presiden Jokowi sedang membutuhkan bantuan tambahan staf khusus untuk diperbantukan menunjang operasional tugas Presiden.

Maka, pasca terbitnya Keputusan Presiden (Keppres), kini Jokowi mendapat ‘pemain’ tambahan staf khusus di bidang keagamaan, komunikasi, dan ekonomi.

Sebelumnya, Jokowi sudah memiliki delapan orang yang menjadi staf khusus. Beberapa diantaranya namanya sudah tak asing, kayak pernah mendengar di mana gitu ya?

Oh iya pernah dengar deh, seperti nama relawan Jokowi ya? Upsss, yang diakomodir jadi staf khusus cuma beberapa aja kok, weleeh weleeeh.

Weeeiittss, Jokowi mungkin masih merasa kurang ya? Padahal periodisasinya kan tinggal sebentar lagi, ngapain malah memasukkan orang di penghujung periode begini, ini sih bisa dikatakan terlambat, ehmmm.

Emang apa sih alasannya merekrut staf khusus lagi? Kabarnya sih karena banyaknya agenda dan semakin kompleks persoalan yang perlu diselesaikan Presiden Jokowi, mau tak mau penambahan staf khusus diperlukan.

Ehm, gitu ya? Ya udah deh, emang siapa aja empat staf khusus baru Presiden Jokowi? Mereka adalah Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani.

Tapi diantara keempat itu ada satu nama yang menarik untuk diulas, yaitu Abdul Ghofarrozin yang merupakan anak dari tokoh Nadhatul Ulama.

Kini, Abdul Ghofarrozin ditugaskan jadi staf khusus yang fokus membidangi acara keagamaan, jadi tugasnya itu menemani Jokowi kunjungan ke Pesantren.

Weiitss, emangnya sesibuk apa sih Jokowi ingin kunjungan ke pesantren? Kalau bener – bener sibuk, kok ga sedari awal ada staf khusus dibidang keagamaan begini? Kenapa baru dibikin dipenghujung periode? Persiapan Pilpres 2019? Uhukkk uhuuukkk.

Ehm, jelas berarti ya motifnya itu apa, weleeeh weleeeh. Soalnya terlihat banget kan, coba kalau sedari awal ada staf khusus yang membidangi itu mungkin ga jadi skeptis, skeptis lho bukan menuduh, weleeeh weleeeh.

Ya semoga saja dengan adanya empat staf khusus baru itu bisa dengan cepat membantu Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan. Tapi empat staf khusus itu senang kan dapat tugas kenegaraan begini?

Ya iyalah harus senang, soalnya kalau kata Aristoteles, kesenangan dalam menjalankan tugas memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan.

Siapkah membantu Jokowi untuk Pilpres 2019? Uppsss, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar a.k.a Cak Imin, memang mengklaim dirinya sudah menjadi bagian dari Nadhatul Ulama sedari kecil. Jadi identitasnya sudah tak diragukan lagi, katanya.

Berhubung Cak Imin akan maju di Pilpres 2019 mendatang, apakah secara otomatis NU akan mendukungnya? Uppsss, belum tentu. Nah loh, masa NU tak mendukung kader ideologisnya menjadi pemimpin negeri sih?

Bukankah kabarnya NU sedang merindukan kadernya kembali memimpin negeri sebagai penerus Gus Dur? Weleeeh weleeeh, kerinduan mendalam ya sepertinya.

Tapi kini Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj tak mau terlalu cepat mengambil keputusan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi Cak Imin sebelum dukungan NU mengalir kepadanya.

Hmm, kalau Cak Imin tak lolos persyaratan sudah pasti NU takkan merestui. Yahhh, kantong suara NU jebol dong kalau begitu, weleeeh weleeeh.

Memang apa syarat yang diberikan NU kepada Cak Imin? Bukankah darah Cak Imin itu sudah NU sedari lahir? Apa itu belum cukup? Ya kalau kata Ketua Umum PB NU sih belum cukup.

Berhubung Cak Imin ingin sekali menjadi Cawapresnya Jokowi, NU memberikan syarat dukungan asalkan Jokowi mengajak Cak Imin jadi Cawapres Jokowi. Nah loh, kalau Cak Imin yang meminta – minta gimana? Weleeeh weleeeh, NU ga bakalan mendukung lah.

Pokoknya kalau Jokowi mengajak Cak Imin jadi Cawapres, otomatis NU mendukung Cak Imin. Tapi kalau Jokowi tak memilih Cak Imin atau malah jadi Cawapresnya orang lain, Cak Imin ga bakalan dapet dukungan NU.

Waduh, politik demen banget ngunci – ngunci gitu ya? Uhuuuy. Tapi, kalau NU ga mendukung Cak Imin gara – gara ga dipilih Jokowi, posisi NU masih mendukung Jokowi ga ya? Ini nih yang penting sebenernya, weleeeh weleeeh.

Kalau Cak Imin dipilih atau engganya sama Jokowi itu ga berpengaruh sama sekali dengan sikap NU yang mendukung Jokowi, buat apa memilih Cak Imin sebagai Cawapres Jokowi? Ada manfaatnya? Uhuuukkk uhuuukkk.

Kecuali kalau Cak Imin punya konsepsi besar tentang kemajuan negeri, baru deh Jokowi bisa rugi.

Cuma kalau ngandelin ngotot doang, hmmm kayaknya Cak Imin jadi contoh politikus yang dikatakan Robert Louis Stevenson, penyair dari Skotlandia deh, kalau politik itu merupakan profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran memadai. Wadddeezziiggg. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ertarungan head to head di Pilgub Jawa Tengah semakin memanas. Tarik menarik dukungan dan suara dari berbagai elemen masyarakat terus dikejar oleh Ganjar Pranowo dan Sudirman Said.

Kedua pasangan calon ini akan semakin mematangkan konsep dan strateginya untuk mencuri perhatian masyarakat Jawa Tengah.

Yang bikin pertarungan seru itu, bukan hanya ada dua calon, tapi dari keduanya itu terdiri dari petahana dan penantang baru. Weleeeh weleeeh.

Setidaknya masyarakat juga lebih mudah memilih salah satu diantaranya. Mau melanjutkan atau memulai sesuatu yang baru?

Kalau dilihat dari strateginya sih, Ganjar dan Sudirman itu mirip – mirip gitu. Lah kalau strateginya mirip, yang menang yang mana dong? Weleeeeh weleeeeh.

Strategi keduanya itu adalah saling copypaste. Entah siapa yang meng-copy, entah siapa juga yang me-paste.

Pilkada Jateng, Sudirman Said dan Ganjar Pranowo Minta Restu NU-Muhammadiyah https://t.co/IMNBd3oAPu

— Kompas.com (@kompascom) January 15, 2018

Sedikitnya ada dua hal yang membuat mereka saling ‘copy paste’ untuk melancarkan misinya merebut kekuasaan.

Nah sebagai bukti kesamaannya, pertama Ganjar dan Sudirman, keduanya saling gantian untuk berkomunikasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Diawali oleh Ganjar terlebih dulu, abis itu baru deh Sudirman yang ngobrol sama Muhammadiyah Jawa Tengah. Hmm, emang Muhammadiyah mau dukung siapa ya?

Apakah taktik mendekati para ulama menjadi taji ampuh dua pasangan ini? Ah, ga asik nih masa dua – duanya punya strategi yang sama, weleeeeh weleeeeh.

Selain Muhammadiyah, kedua pasangan ini pun menghampiri Nahdhatul Ulama (NU). Tapi kedua pasangan ini kembali memiliki kemiripan, karena sama – sama mengirimkan Calon Wakil Gubernurnya untuk berkomunikasi dengan pengurus NU Jawa Tengah.

Hmmm, samaan lagi kan, weleeeh weleeeh. 

Walau strategi Ganjar dan Sudirman sama, tapi dampaknya pasti akan berbeda. Seperti taktik keduanya mendekati Muhammadiyah dan NU, tentu hasilnya berbeda.

Hal ini yang membuat dua calon Gubernur Jawa Tengah ini menjadi serupa tapi tak sama. Bedanya, akan ada satu yang menang dan satu yang kalah. Pilih yang mana? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]anyak pihak yang meragukan Papa saat terbaring lemah tak berdaya di RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Tak sedikit yang menghujat bahkan berteriak bahwa Papa melakukan pembohongan publik.

Tak elok rasanya kalau publik selalu menghakimi Papa sebagai seorang pejabat negara secara bertubi-tubi.

Sebenarnya, kalaupun sakitnya sungguhan, kita harusnya prihatin dan menyarankan Papa untuk mundur dari Ketua DPR RI. Lho ko gitu? Karena kita sebagai masyarakat harus menyayangi wakil rakyat kita. Jangan sampai dia sakit akibat terlalu fokus kerja demi rakyat dan baiknya agar Papa lebih memperhatikan kesehatannya saja.

Entah mengapa, publik selalu meragukan apa yang terjadi dan dialami oleh Papa. Bahkan masyarakat terkesan memiliki mosi tidak percaya kepada Papa.

Seorang pujangga pernah melemparkan ungkapan, “Seribu kebaikan akan terhapus oleh setitik kesalahan”. Hmmm… Mungkin rasanya ungkapan ini lebih cocok terbalik, “Seribu kesalahan Papa akan terhapus oleh seribu kesalahan Papa lainnya, hahaha”.

Namun, kini saatnya publik harus membuka kacamata kudanya terhadap apa yang terjadi dengan Papa. Jangan selalu menjadi hakim yang tega menjatuhkan hukuman bagi Papa. Kasihan.

Papa berobat diragukan. Namun, bagaimana bila Papa ingin bertobat? Masih percayakah?

Setnov Mengaku Selalu Dekat Dengan Ulama dan Santri https://t.co/mCaaDmJ6Oc

— Informasi Golkar (@InfoGolkar) October 23, 2017

Hussssss… dahulukan baca, jangan mencibir dulu ya hehehe

Papa telah dinobatkan sebagai warga Nahdiyin (Anggota Nadhatul Ulama) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diberikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj kepada Papa beberapa bulan yang lalu.

Gayung bersambut, tepat pada Hari Santri Nasional di Probolinggo merupakan titik pencerahan bagi Papa untuk bertobat dan senantiasa ingin mendekatkan diri dengan santri dan ulama.

Catatan bagi Papa bila sudah istiqomah untuk bertobat, katakanlah sejujur-jujurnya tentang keterlibatan Papa disejumlah kasus hukum. Jangan malu untuk mengakui kesalahan, jika terlibat, maka akuilah sehingga proses tobat akan menjadi lebih sempurna.

Jika bersalah maka pertanggungjawabkan. Jangan mencari cara untuk berkamuflase lagi, karena kini Papa akan bertobat jadi pribadi yang lebih baik.

Papa…, jabatan dan kekuasaan di dunia itu sesuatu yang fana.

Sebagai epilog, bila mungkin sebelumnya Papa berpura-pura berobat mungkin masih ditolerir, tapi kalau sekarang Papa berpura-pura bertobat? Hmm bener – bener kebangetan bikin rusak sudah dunia persilatan. Heuh!

(Z19)