Hampir setahun setelah Pilkada 2024, empat kepala daerah menonjol di panggung nasional. Siapa di antara mereka yang siap menuju Jakarta 2029?

PinterPolitik.com

“Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik”

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca-Pilkada Serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya.

Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada empat nama yang terus muncul di benak publik—seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis, berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73 persen, dengan citra positif hampir 90 persen menurut Litbang Kompas.

Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. “Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara, tapi tahu kapan harus ngebut,” gumamnya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik: channel YouTube-nya tembus dua miliar views, menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis.

Sementara itu, di timur jauh, Sherly Tjoanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana, membawa pertumbuhan ekonomi 32,09 persen—tertinggi nasional—sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa: “Yang ini sih, kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram.”

Dan di ujung barat Nusantara, Muzakir Manaf—si Mualem—membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR Code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama—Mualem seperti itu: keras tapi berwibawa.

Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe: Pramono si teknokrat kolaboratif, Dedi si populis viral, Sherly si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual-pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi.

Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya: siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. “Yang menang di Jakarta, biasanya dapat tiket nonton babak final di Istana,” tulisnya di catatan kecil.

Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Dedi dengan pasukan netizen-nya, Sherly dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. “Bukan lagi soal PDIP atau oposisi,” pikir Cupin sambil menyesap kopi, “ini soal substansi lawan viralitas, dan kedalaman lawan karisma.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta sebagai Stepping Stone Nasional

Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Holbrook dan Aaron C. Weinschenk tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai “Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections,” mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning—karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta.

Kursi gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. “Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik,” gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura “next big thing” bagi politik nasional.

Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti—setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin mana pun harus tangguh: banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen, mencerminkan miniatur Indonesia.

Cupin membaca ulang buku “The Evolution of Urban Regime Theory” karya Karen Mossberger dan Gerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun “urban regime,” koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. “Kalau bisa bikin itu di Jakarta,” tulis Cupin di margin bukunya, “maka bisa juga memimpin republik.”

Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan dua tahun sebelum ke Istana. Basuki Tjahaja Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini.

Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. “Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang ngerasa paling benar.” Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik.

Karena itulah, keempat nama—Pramono, Dedi, Sherly, dan Mualem—memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Dedi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Sherly ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika.

Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu: “Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya, harus siap melihat bayangannya sendiri.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Empat Arketipe, Satu Panggung?

Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. “Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan,” suara penyiar berkata. Cupin tersenyum—ia sudah lebih dulu mencatat empat nama.

Pramono Anung: The Incumbent Tactician

Ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73 persen dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Kabinet sembilan tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang.

Cupin menulis: “Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan.” Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji, dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas: terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. “Teknokrat nggak viral,” gumam Cupin, “tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari.”

Dedi Mulyadi: The Viral Enforcer

Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Dedi yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. “Lihat tuh,” katanya sambil tertawa, “politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma.” Dua miliar views bukan angka kecil; itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi.

Dedi tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil: gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu “Sunda” untuk kota seberagam Jakarta. “Kalau Jakarta itu panggung Broadway,” tulis Cupin, “Dedi masih main di teater rakyat—jujur, tapi belum tentu pas di semua hati.”

Sherly Tjoanda: The Inspiring Dark Horse

Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas Rp1,7 miliar demi efisiensi. “Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut,” ujarnya. Sherly bukan hanya kaya dengan aset Rp709 miliar, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik.

Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu: politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Sherly bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. “Tapi justru itu menarik,” tulis Cupin. “Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka.”

Muzakir Manaf: The Wise Kingmaker

Cupin menatap foto Mualem—garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka: otoritas moral. Mantan panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh, yang memadukan spiritualitas dan realpolitik.

Namun, Cupin tahu betul: Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. “Tapi kadang,” tulis Cupin, “justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir.” Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem: “Kingmaker lebih berbahaya dari kandidat.”

Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes: teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi.

“Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Dedi di kalangan rakyat dan netizen, Sherly di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa,” tulisnya. Tapi yang pasti, siapa pun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang.

Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur: “Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara—tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat.” Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir: “Di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.” (A43)

Pencegatan kendaraan berplat Aceh di Sumatera Utara kembali memicu panasnya hubungan dua provinsi. Apakah seruan “keep calm” Mualem cukup untuk meredam api konflik ini?

PinterPolitik.com

“Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biar orang lain yang berkicau” – Muzakir “Mualem” Manaf, Gubernur Aceh (30/9/2025)

Cupin duduk di warung kopi kecil di Banda Aceh, menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi berita. Di depannya, gelas kopi tubruk yang sudah setengah dingin hanya jadi alasan untuk berlama-lama membaca isu terbaru tentang Sumatera Utara yang menghentikan kendaraan berplat “BL”.

Ia menggeleng pelan, merasa déjà vu dengan konflik lama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dulu pernah heboh soal empat pulau. Sekarang persoalannya berbeda, tetapi rasanya sama panasnya, seolah percikan kecil bisa memantik api besar di antara dua provinsi.

Di tengah situasi ini, muncul Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem dengan ajakan agar masyarakat tetap tenang. Bagi Cupin, suara itu seperti angin sejuk yang berembus di antara panasnya perdebatan karena ia menyadari ajakan ini bukan sekadar kata-kata kosong melainkan strategi politik yang matang.

Cupin teringat cerita kakeknya tentang masa-masa konflik dulu dan bagaimana satu kata bisa memancing ribuan reaksi. Ia merenung apakah kali ini masyarakat Aceh dan Sumatera Utara akan memilih untuk saling menenangkan atau justru memperbesar pertikaian.

Bagaimana warganet Aceh dan Sumatera Utara bereaksi di media sosial ketika melihat isu ini menggelinding? Seberapa besar sebenarnya pengaruh suara Mualem untuk mengendalikan emosi publik yang sedang panas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Narasi “Us vs. Them”?

Cupin menggulir linimasa Twitter dan Instagram yang penuh komentar dari kedua kubu. Setiap unggahan foto kendaraan “BL” yang disetop terasa seperti bensin yang disiram ke api karena komentar warganet semakin mempertebal batas “kami” dan “mereka”.

Menurut teori social identity yang dirumuskan Henri Tajfel dan John Turner, manusia punya kecenderungan alami untuk membagi diri dalam kelompok tertentu lalu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Identitas ini memang memberi rasa kebersamaan, tetapi sekaligus membuka jalan bagi stereotip dan diskriminasi.

Plat nomor “BL” yang tadinya hanya tanda administratif kini menjelma simbol kebanggaan sekaligus batas wilayah. Tindakan pencegatan kendaraan dari Aceh dianggap pembatasan oleh kelompok sendiri dan dipahami sebagai provokasi oleh kelompok lain.

Cupin membaca komentar seperti “kami tidak akan tunduk” atau “kami jaga kedaulatan daerah” yang berseliweran di media sosial. Ia menghela napas panjang karena pola ini mengingatkannya pada bagaimana konflik sosial bisa tumbuh hanya dari narasi dan simbol yang terus digoreng.

Fenomena ini membentuk peta mental pembeda yang menempel di kepala banyak orang sehingga integrasi sosial makin sulit terwujud. Media sosial bukan lagi sekadar ruang komunikasi tetapi arena simbolik yang menegaskan jarak antardaerah.

Lalu bagaimana Mualem mampu menggeser narasi yang sedang terpolarisasi ini? Pendekatan seperti apa yang dapat menjelaskan strategi Mualem dalam membangun makna “tenang” supaya publik tidak semakin terbakar amarahnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Keep Calm” ala Mualem

Cupin menonton potongan video Mualem di ponselnya. Suara Mualem terdengar pelan tetapi mantap, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

Pendekatan ini bisa dijelaskan melalui symbolic interactionism, sebuah teori yang dipelopori George Herbert Mead dan dikembangkan Herbert Blumer yang memandang bahwa makna dibentuk melalui interaksi simbolik. Dengan mengucapkan “keep calm”, Mualem sedang mengirim simbol yang mengandung pesan pengendalian emosi, kestabilan, dan harmoni sosial.

Blumer dalam bukunya Symbolic Interactionism: Perspective and Method menulis bahwa makna tidak lahir begitu saja tetapi hasil interpretasi dalam konteks sosial tertentu. Melalui simbol ketenangan, Mualem berusaha merekonstruksi konflik Aceh dan Sumatera Utara agar dilihat sebagai peluang dialog, bukan perang identitas.

Cupin yang kini lebih sering mengirim pernyataan Mualem ke grup WhatsApp temannya merasa pesan itu membuat orang berhenti sejenak sebelum berkomentar. Ia menyadari bahwa strategi Mualem bukan hanya mengatur kata-kata tetapi juga mengatur citra Aceh sebagai pihak yang rasional dan bijak.

Strategi simbolik ini menenangkan banyak orang dan mengajak mereka melihat konflik dari sudut pandang lebih konstruktif daripada menambah kebencian. Cupin merasakan perubahan kecil di sekitarnya: diskusi yang tadinya panas mulai berubah jadi obrolan tentang solusi.

Dengan demikian ajakan “keep calm” Mualem bukan sekadar seruan moral tetapi strategi komunikasi yang nyata di tengah dinamika konflik antardaerah. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti bicara keras tetapi justru menghadirkan ketenangan yang menstabilkan masyarakat.

Sebagai penutup Cupin menatap kembali layar ponselnya yang kini lebih banyak berisi tautan berita positif. Ia tersenyum kecil karena menyadari bahwa konflik yang kompleks pun bisa diredam melalui kekuatan simbol dan interaksi sosial yang tepat. (A43)

Om Putin sampai tepuk tangan waktu Pak Prabowo cerita soal relasinya dengan Mualem. Gimana tuh menurut kalian?

Pemerintah akhirnya memutuskan Aceh sebagai provinsi yang berhak atas wilayah 4 pulau yang sempat diperebutkan dengan Sumatera Utara. Sebelumnya isu ini sempat memanas seiring keputusan awal Mendagri yang menyerahkan 4 pulau yang dulunya milik Aceh ini kepada Sumut. Ini memicu gelombang protes dan membuka memori relasi Aceh yang di tahun-tahun silam sempat terlibat konflik terbuka dengan pemerintah Indonesia.

PinterPolitik.com

Sejarah Aceh tidak pernah benar-benar tenggelam dalam arus nasionalisme Indonesia. Setiap kali muncul percikan api dari pusat, bara lama di tanah rencong bisa saja menyala kembali. Kini, bara itu tampak kembali berpijar lewat sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan tiba-tiba jadi komoditas politik administratif yang memanaskan hubungan dua provinsi di ujung utara Sumatra.

Api bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang merilis pengkodean wilayah dan menetapkan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tentu saja, Pemerintah Provinsi Aceh meradang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, tegas menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari Aceh. Ada sejarah, ada bukti administratif, dan yang lebih penting: ada kehormatan yang mereka rasa diinjak.

Perang narasi pun meletus. Di satu sisi, Kemendagri berdalih bahwa penetapan ini belum final. Bahkan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pengkodean tidak berarti pengesahan batas wilayah. Namun di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution seolah bersikeras agar Kepmendagri ini naik kelas menjadi Permendagri. Sikap yang oleh sebagian kalangan dianggap mengesankan pengondisian secara sistematis untuk mereduksi klaim Aceh.

Yang menambah kecurigaan, lokasi empat pulau tersebut ternyata berada tak jauh dari wilayah kerja migas Offshore West Aceh (OSWA). Meski belum terbukti menyimpan potensi migas karena minim data seismik, spekulasi politik ekonomi sudah terlanjur berkembang. Keberadaan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di bawah kendali Aceh membuat klaim ini punya arti strategis.

Lebih dari sekadar garis koordinat, konflik ini menyentuh urat nadi sensitif: soal martabat, sejarah perjuangan, dan batas otonomi. Jusuf Kalla bahkan mengingatkan pentingnya menghormati Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik separatis bersenjata GAM vs TNI. “Ini bukan sekadar administrasi,” kata JK. “Ini soal harga diri.”

Presiden Prabowo pun turun tangan. Dalam waktu singkat, ia menginstruksikan penyelesaian yang cepat dan mengikat. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa akan ada regulasi resmi terkait batas wilayah, bukan hanya berupa Inpres atau Perpres, tapi peraturan yang mengikat secara hukum. Dan akhirnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa empat pulau itu tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Sebuah keputusan yang menenangkan, namun belum tentu meredam trauma historis yang selama ini tersembunyi.

Wilayah, Otonomi, dan Luka Lama

Mengapa persoalan empat pulau kecil bisa sedemikian besar dampaknya? Jawabannya dapat ditarik dari sejumlah teori terkemuka yang menjelaskan betapa teritorialitas bukan sekadar urusan peta, tapi juga politik identitas, kedaulatan, dan legitimasi kekuasaan.

Pertama, teori territorial trap dari John Agnew membantu kita memahami jebakan dalam cara negara modern memandang wilayah. Negara sering menganggap batas-batas teritorial sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa digugat. Padahal, dalam kenyataan historis dan sosial, batas wilayah seringkali dinamis dan dipengaruhi oleh memori kolektif, kekuasaan lokal, dan tafsir hukum yang beragam.

Sengketa Aceh dan Sumut menunjukkan bagaimana pengkodean administratif bisa memicu reaksi keras ketika berhadapan dengan teritori yang telah lama dipahami sebagai identitas lokal.

Kedua, kita bisa merujuk pada Benedict Anderson dan konsepnya tentang “imagined communities.” Aceh bukan sekadar provinsi, tetapi komunitas terbayang yang punya sejarah perlawanan, pernah ingin merdeka, dan akhirnya berdamai dengan perjanjian yang mengakui status otonomi khusus. Ketika batas-batas wilayahnya diutak-atik, maka ini bukan hanya soal tanah, tapi soal rasa keterhinaan.

Anderson menyebut bahwa nasionalisme muncul dari imajinasi kolektif atas sebuah komunitas yang merasa terancam eksistensinya. Dalam konteks ini, Aceh merasa terdesak, dan respons emosionalnya sangat rasional.

Ketiga, Antonio Gramsci dan teorinya tentang hegemoni juga relevan. Dalam kasus ini, negara pusat (lewat Kemendagri) mencoba melakukan pengaruh administratif yang tampak netral, tapi sejatinya menegaskan ulang dominasi pusat atas daerah. Hegemoni ini dilakukan bukan lewat kekerasan, tapi lewat produksi keputusan birokratik yang sah secara hukum namun bisa menimbulkan resistensi sosial. Ketika keputusan pusat menyentuh wilayah yang punya luka sejarah seperti Aceh, maka hegemoni bisa berubah jadi friksi.

Jika teori Agnew menunjukkan bagaimana pemahaman kita terperangkap pada logika negara-bangsa yang kaku, maka Anderson menunjukkan bagaimana komunitas lokal membentuk identitas atas ruangnya, dan Gramsci menjelaskan bagaimana keputusan negara bisa membungkus dominasi dengan dalih administratif. Ketiga teori ini jika dikombinasikan, membuka mata kita bahwa konflik Aceh-Sumut bukan soal empat pulau semata, tapi tentang relasi kuasa antara pusat dan daerah, serta pentingnya kepekaan historis.

Prabowo dan Diplomasi Dalam Negeri

Langkah Presiden Prabowo untuk segera merespons sengketa ini patut diapresiasi. Dalam banyak kasus, konflik administratif semacam ini bisa membakar api disintegrasi, terlebih ketika daerah yang terlibat punya sejarah panjang konflik seperti Aceh. Prabowo tampaknya memahami bahwa stabilitas nasional pasca transisi dari Jokowi bukan hanya soal ekonomi dan keamanan, tetapi juga tentang kepekaan terhadap luka sejarah.

Tindakan cepat untuk mengembalikan pulau-pulau itu ke Aceh menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin mengambil risiko. Namun langkah ini juga harus dibarengi dengan refleksi mendalam: mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah Kemendagri bertindak berdasarkan data yang kabur? Apakah koordinasi antardaerah dan pusat begitu lemah? Apakah ada kecenderungan sentralistik yang masih melekat dalam birokrasi Indonesia?

Presiden harus memastikan bahwa kejadian seperti ini tak terulang. Setidaknya, ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan.

Pertama, audit dan sinkronisasi ulang seluruh data kode wilayah dan batas teritorial di Indonesia secara partisipatif. Jangan hanya berdasar peta atau jarak terdekat, tapi juga historiografi, aspek sosial-budaya, serta konstitusi lokal.

Kedua, kuatkan lagi posisi lembaga-lembaga otonomi khusus seperti BPMA agar tidak hanya jadi simbol, tapi juga benar-benar punya kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam potensi sumber daya di wilayahnya.

Ketiga, adakan forum tetap antarprovinsi yang memiliki sejarah konflik atau perbatasan sensitif, agar komunikasi politik tetap terbuka dan tidak meledak jadi konflik publik seperti kasus ini.

Sengketa Aceh dan Sumut menjadi pelajaran penting di awal kepemimpinan Prabowo. Ia harus memahami bahwa Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau stabilitas elite, tapi juga tentang bagaimana menghormati sejarah, memelihara martabat lokal, dan membangun ulang kepercayaan antara pusat dan daerah. Karena di tanah seperti Aceh, satu keputusan kecil dari Jakarta bisa berubah menjadi “dinamit” sosial-politik yang meledak tanpa aba-aba.

Selain itu, status Mendagri Tito Karnavian sebagai sosok yang kerap disebut “orangnya Jokowi” juga jadi sisi lain yang harus dilihat Prabowo. Selain Tito, ada juga Bobby Nasution yang jadi Gubernur Sumut yang tidak lain adalah menantu Jokowi. Ini bisa saja melahirkan tafsiran-tafsiran soal tarik ulur pengaruh mengingat Jokowi masih cukup besar pengaruh politiknya hari ini.

Pada akhirnya, Aceh adalah tanah yang pernah terluka. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, hanya mereda karena janji-janji rekonsiliasi dan pengakuan atas hak-haknya sebagai entitas yang berbeda. Maka ketika batas wilayahnya digeser, meski hanya lewat pengkodean administratif, ia seperti disiram air garam ke luka lama.

Empat pulau mungkin kecil dalam peta, tapi besar dalam memori kolektif. Prabowo sudah bertindak tepat, tapi ke depan, ia harus lebih waspada. Karena di tanah seperti Aceh, masalah teritorial bukan sekadar garis batas. Ia adalah soal jati diri, soal harga diri, dan soal kesetiaan yang tidak pernah diberikan secara cuma-cuma.

Indonesia tidak akan utuh tanpa Aceh, dan Aceh tidak akan tenang tanpa penghormatan yang layak. Hati-hati, karena satu Kepmendagri bisa jadi pemantik dinamit yang selama ini dikira sudah tidak aktif. (S13)

Memang masalah ini perlu langsung ditangani Pak Prabowo sih karena isunya udah jadi ke mana-mana.