PinterPolitik.com

Perhatian seluruh media tertuju ke Istora Senayan, pada 14 Mei 2023. Yap, pada tanggal itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus meramaikan acara Musyawarah Rakyat (Musra), yang dipenuhi oleh, kalau kata Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi, 30.000 relawan pendukung Jokowi. 

Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah meminta arahan dari Jokowi untuk memberikan dukungan pada bakal calon presiden (capres), dan bakal calon wakil presiden (cawapres) pilihan mereka. Sebelumnya, para relawan memberikan tiga nama capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Kemudian, empat nama cawapres yaitu Mahfud MD, Moeldoko, Sandiaga Uno, dan Arsjad Rasjid.

Terlepas dari capres dan cawapres mana yang didukung Jokowi, sebagian dari publik tampak tidak bisa menahan unek-unek bahwa acara kumpul-kumpul yang dilakukan Jokowi di Istora Senayan tersebut adalah salah satu bukti bahwa ia tampak ingin semakin menancapkan pengaruhnya dalam menyambut Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). 

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, misalnya, menyebutkan bahwa acara Musra yang dihadiri Jokowi tidak lain adalah acara penggalangan opini. Dengan menggalang solidaritas dan dukungan dari relawan Musra, Jokowi, kata Hanta tampak berupaya semakin memperkuat posisinya sebagai king maker pada Pilpres 2024.

Tidak hanya itu, nyinyiran pun turut dilontarkan oleh pentolan Partai Ummat, Amien Rais. Yess, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut mengatakan kalau acara Musra Jokowi tadi adalah bagian dari skenario besar untuk melanggengkan kekuatan politik Jokowi di akhir jabatannya. Dengan adanya acara semacam ini, Jokowi bisa dipersepsikan publik sebagai sosok yang sangat berpengaruh untuk pilpres. 

Well, kembali lagi, terlepas dari perbincangan capres mana yang sebenarnya dimaksud Jokowi dalam pidato di Musra, kita tidak bisa menampik fakta bahwa acara tersebut telah memancing sensasi “presiden pilihan presiden”. Hal yang sebelumnya mungkin tidak secara eksplisit ditunjukkan oleh presiden-presiden terdahulu, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

Patut kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa Jokowi rela terjun ke lautan ribuan relawan hanya untuk menggoda para pendukungnya tentang capres mana yang akan ia dukung?

Jokowi Kuat, Tapi Sampai Kapan?

Kalau kalian sering bermain video game bergenre strategi seperti Total War dan Age of Empires, jujur saja, kalian mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya ingin menguasai semua wilayah yang ada di peta permainan. 

Meskipun hal tersebut sebenarnya bisa saja dilakukan, ketika bermain di level yang tinggi, ambisi semacam itu justru malah membuat kita kalah dalam permainan, karena kita akan kehabisan waktu dan tenaga memperbesar kekuatan ketika orang lain sibuk mendapatkan kekayaan baru secara sedikit demi sedikit.

Sebaliknya, jika kita terlalu ambisius, menginvasi wilayah luas dengan kekuatan yang seadanya, kita pun dipastikan akan musnah secara cepat dalam permainan tersebut karena tidak cukup kuat menjalankan agenda besar yang kita ambisikan.

Nah, sebagai sebuah genre game yang terinspirasi dari politik para penguasa dunia, permasalahan itu mungkin saja juga teraplikasi pada dinamika politik di Indonesia. Beberapa pengamat dan partai oposisi belakangan ini menyebut bahwa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, Jokowi tampak terlalu cawe-cawe. Tapi, perlu juga kita pertanyakan, dari aspek kekuatan, apakah memang Jokowi sudah pantas bersikap “cawe-cawe”?

Memang, situasi koalisi partai politik (parpol) saat ini menempatkan Jokowi sebagai aktor yang cukup penting, akan tetapi, seperti yang dibahas Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, koalisi parpol di Indonesia bersifat pragmatis karena selalu berorientasi pada upaya mencari jabatan (office seeking), bukan ketertarikan ideologi atau kebijakan (policy seeking).

Ini artinya, meskipun sensasi publik dan parpol saat ini mengarah pada posisi sentral Jokowi dalam koalisi, para Ketum parpol yang sekarang terlihat mengikuti “narasi” Istana bukan dilakukan atas dasar ketundukkan, melainkan hanya untuk mengamankan kursi kekuasaan, seperti kursi menteri. Sebagai contoh, katakanlah Partai Nasdem secara frontal mengkritik pemerintahan Jokowi secara terus menerus, maka besar kemungkinannya juga mereka akan kehilangan kursi menterinya.  

Itu hanya poin pertama. Poin kedua yang membuat pengaruh Jokowi terhadap Pilpres 2024 tampak semu juga adalah kenyataan bahwa Jokowi bukanlah pemegang posisi kuat dalam parpol manapun, termasuk PDIP. Kembali mengutip buku Burhanuddin di atas, diungkapkan bahwa kebiasaan parpol dalam menentukan kandidat mana yang pantas menjadi capres dan cawapres umumnya dilakukan dalam ruangan tertutup yang hanya berisi para elite parpol dan oligark yang berkepentingan.

Ini artinya, sekencang apapun diskursus di lapangan tentang siapa yang akan menjadi presiden pengganti Jokowi, hal itu tetap tidak akan menjadi jaminan kuat bahwa kandidat yang populer akhirnya akan benar-benar maju sebagai capres. Hal paling nyata soal ini mungkin adalah desas-desus Mahfud MD ketika Pilpres 2019, yang tiba-tiba saja diganti oleh Ma’ruf Amin.

Dengan demikian, sepertinya aman-aman saja bila kita kemudian katakan bahwa sensasi Jokowi sebagai “king maker” untuk Pilpres 2024 tidak menjamin capres dan cawapres dukungannya akan benar-benar terealisasi.

Lantas, bila dugaan-dugaan di atas benar, maka mungkinkah Jokowi sedang terlanda semacam ilusi kekuatan dalam menyambut Pilpres 2024?

Jebakan Ilusi Kekuatan

Ini semua hanya dilandaskan pada asumsi semata, tapi, bila memang benar bahwa di balik layar Jokowi memang memiliki ambisi terlibat dalam perumusan capres-cawapres Pilpres 2024, maka bisa saja ia sesungguhnya telah terbuai ilusi kekuatan yang kerap juga dirasakan oleh para pemain video game strategi tadi. Di dalam dunia psikologi, fenomena semacam ini kerap disebut fenomena grandiose delusions atau delusi besar. 

Rebecca Knowles dan kawan-kawan dalam jurnal mereka Grandiose delusions: A review and theoretical integration of cognitive and affective perspectives, menyebutkan bahwa sebagai orang yang terekspos dengan kekuasaan dan kekuatan, para elite politik memang rentan terkena fenomena ini.

Dalam beberapa penelitian mereka, orang-orang yang pernah terekspos dengan kekuatan besar, seperti seorang presiden, berpotensi besar terbuai membalut kekuasaan mereka dengan nilai-nilai fiktif bahwa mereka sebenarnya lebih kuat dari yang sebenarnya. Penyebabnya cukup sederhana, yakni karena manusia secara naluriahnya kerap berimajinasi dan rakus, serta sulit membayangkan diri mereka dalam posisi rendah bila sebelumnya pernah merasakan kekuasaan.

Oleh karena itu, mungkin saja dukungan yang diberikan para relawan pada Jokowi ketika Musra akhirnya menjadi dlusi bahwa dirinya masih memiliki andil yang kuat dalam Pilpres 2024. Akan tetapi, kenyataannya, karena ia bukanlah seorang ketum parpol, bisa jadi ilusi kekuatan tersebut tidak berdiri di atas fondasi yang kuat.

Sebagai fakta menarik, fenomena semacam ini juga kerap dinilai menjadi alasan kenapa ada orang-orang yang mengklaim mereka bisa meramal masa depan. John Horgan dalam tulisannya Astrology, Tarot Cards and Psychotherapy, menilai bahwa motivasi kuat kenapa seseorang ingin mempelajari kartu ramalan tarot adalah karena mereka ingin meluapkan rasa tidak puas atas takdir yang tidak bisa mereka kendalikan.

Pada akhirnya, orang-orang yang mendalami tarot bisa mendapat sedikit kepuasan karena mereka terlena oleh ilusi mereka sendiri bahwa mereka bisa membaca dan bahkan memanipulasi takdir. 

Fenomena tersebut mungkin tidak jauh berbeda dengan upaya seseorang untuk mengatur capres dan cawapres di negaranya. Bisa jadi, para kandidat yang dirasanya berada dalam kendali mereka dianggap sebagai kartu-kartu tarot yang perlu disusun sedemikian rupa agar masa depan yang cerah (menurut mereka) bisa terwujudkan.

Akhir kata, tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kita tidak akan pernah tahu apakah ilusi kekuatan ala tarot ini benar-benar teraplikasi pada Jokowi atau tidak. Yang jelas, satu fakta yang perlu kita pegang adalah Jokowi menjadi salah satu presiden yang paling terbuka soal urusan capres dan cawapres mendatang (D74).

PinterPolitik.com

Ada pernyataan menarik yang dikeluarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J Mahesa ketika merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menariknya, alih-alih memberi respons positif, Desmond justru menyebut Jokowi sedang bermain aman. “Ya kalau Jokowi kan meng-endorse siapa saja. Ganjar, Erick Thohir, Pak Sandi, ke semua mungkin dia cari selamat saja. Siapa pun presidennya dia selamat dari masalah dia yang sekarang tidak beres, kan begitu,” ungkapnya pada 19 September 2022.

Pernyataan Desmond ini memberi ruang interpretasi yang begitu luas soal siapa sosok yang akan diusung Jokowi di Pilpres 2024. Jika benar RI-1 sedang bermain aman, maka segala klaim dukungan yang bertebaran saat ini tidak dapat dianggap valid.

Atas simpulan itu, kita dapat menarik hipotesis menarik. Untuk menempatkan kakinya di berbagai kandidat potensial, cukup masuk akal mengatakan Jokowi memiliki daftar kandidat 2024. Daftar itu kemungkinan terbagi dua, yakni kandidat prioritas dan kandidat alternatif. 

Kandidat prioritas adalah mereka yang sudah memiliki kendaraan politik. Prabowo Subianto dan Puan Maharani masuk dalam kategori ini. Sementara kandidat alternatif adalah mereka yang belum memiliki kendaraan politik, tapi memiliki modal politik yang mumpuni.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sekiranya masuk kandidat alternatif. Keempatnya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi.

Nah, di sini ruang interpretasinya menjadi menarik. Jika fokus pada kandidat prioritas, rasanya sulit bagi Jokowi untuk menjadi king maker. Alasannya sederhana, sosok besar seperti Prabowo dan Puan tentu tidak ingin berada di balik bayang-bayang Jokowi.  

Oleh karenanya, sekiranya lebih menarik untuk menelaah kandidat yang dapat menjadi pilihan alternatif Jokowi. Ada dua alasan untuk ini. 

Pertama, karena mereka bukan sosok berpengaruh di partai, daya tawarnya tidak sebesar Prabowo atau Puan. Jokowi dapat menggunakan poin ini untuk meningkatkan daya tawarnya, sehingga bisa menjadi king maker.

Kedua, karena mereka tidak memiliki kendaraan, Jokowi dapat memanfaatkan popularitas, pengaruh, dan pendukungnya untuk melobi partai agar mendukung kandidat alternatif yang diinginkan eks Wali Kota Solo tersebut.

Artinya, dukungan politik (political endorsement) adalah faktor penentu di poin ini. 

Kenapa Jokowi Cari Aman?

Sebelum menelaah lebih jauh siapa kandidat yang potensial menjadi pilihan alternatif Jokowi, penting kiranya untuk membahas kenapa political endorsement dapat bekerja.

Psikolog dari Cornell University, Mark Travers dalam tulisannya How Valuable are Endorsements in Politics? 3 Lessons from Political Psychology, menggunakan konsep laziness dalam psikologi untuk menjelaskan bagaimana political endorsement dapat bekerja.

Laziness adalah kecenderungan psikologis ketika seseorang enggan untuk mengerahkan tenaga atau kemampuannya, meskipun pada dasarnya ia mampu. Terlebih lagi, dengan kapasitas kognitif yang terbatas dan berbeda, berbagai pihak tidak ingin membuang-buang energinya untuk memikirkan politik.

Banyak pihak cenderung mengambil jalan pintas, seperti melihat partai yang mengusung atau sosok berpengaruh yang mendukung kandidat tersebut.

Travers mencontohkan political endorsement dari Jim Clyburn kepada Joe Biden di South Carolina pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020. Sebanyak 47 persen pemilih Biden menyebut Clyburn adalah faktor penting di balik pilihan mereka. Menurut Travers, ada asumsi bahwa Biden mestilah memiliki prinsip politik yang sama dengan Clyburn.

Sejarah Pilpres AS juga memberikan data yang menakjubkan. Sejak Pilpres 1860 hingga Pilpres 2020, ternyata hanya 15 kali kandidat yang mendapatkan political endorsement menuai kekalahan. 

Menariknya, kendati political endorsement adalah elemen politik yang begitu penting, terkhusus untuk presiden, political endorsement tidak boleh sembarangan diberikan.

Dalam tulisan Why Presidents Wait to Endorse Their Successors yang dimuat Time, dijelaskan bahwa presiden tidak boleh terburu-buru dalam menentukan dukungannya. Ini dilakukan untuk menghindari mendukung “kuda” yang salah. 

Pasalnya, political endorsement dari presiden bermakna bahwa kandidat yang didukung dipercaya sebagai investasi politik yang meneruskan citra maupun program kerjanya. Artinya, ini bukan hanya soal mendukung kandidat yang paling berpotensi menang, melainkan memilih kandidat yang dapat meneruskan atau setidaknya menjaga citra positif sang presiden.

Christian Fong, Neil Malhotra, dan Yotam Margalit dalam Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates, menjelaskan bahwa politisi memiliki minat yang kuat untuk meninggalkan warisan politik (legacy) yang positif, luas, dan bertahan lama.

Menurut mereka, itu karena ingatan masyarakat tentang legacy tersebut akan mempengaruhi perdebatan terkait kebijakan di masa depan. 

Temuan Fong dan kawan-kawan dapat kita lihat dalam perdebatan di lini media sosial maupun media massa saat ini. Kebijakan dan capaian presiden sebelumnya kerap dibanding-bandingkan dengan Presiden Jokowi. 

Sandi-RK?

Penjelasan ini sekiranya menjawab pernyataan Desmond J Mahesa. Untuk menghindari mendukung kuda yang salah, Jokowi memang harus bermain aman saat ini. 

Situasi politik masih sangat cair dan dinamis, Jokowi tidak boleh terburu-buru dalam menentukan pilihan. Seperti yang berulang kali disebutkannya, “ojo kesusu” – jangan terburu-buru.

Secara tersirat, pernyataan itu tampaknya merujuk pada Ganjar Pranowo yang telah lama mulai bergerak. Ada berbagai kelompok relawan yang muncul. Terkhusus Ganjarist, berbagai relawan Jokowi justru telah tergabung ke dalamnya.

Variabel itu tampaknya menjadi bantahan tersendiri bagi banyak pihak yang menduga kuat Jokowi akan memberikan political endorsement ke Ganjar. Terlebih lagi, mendukung Gubernur Jateng itu sama saja dengan membuka perang psikologis dengan PDIP. Sebagai sosok yang ingin soft landing di 2024, Jokowi tentu menghindari persoalan semacam ini.

Untuk menjawab siapa pasangan alternatif Jokowi di 2024, tampaknya kita bisa melihat hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang diselenggarakan relawan Jokowi pada Agustus 2022. Musra ini diikuti oleh 5.721 peserta.

Berikut daftar calon presiden hasil Musra relawan Jokowi:

1. Joko Widodo (29,79 persen)
2. Sandiaga Uno (16,92 persen)
3. Ganjar Pranowo (16,1 persen)
4. Prabowo Subianto (11,1 persen)
5. Anies Baswedan (9,02 persen)
6. Ridwan Kamil (5,17 persen)
7. Puan Maharani (4,16 persen)
8. Dedi Mulyadi (2,87 persen)
9. Moeldoko (2,57 persen)
10. Andika Perkasa (1,42 persen)
11. Lainnya (0,89 persen)

Berikut daftar calon wakil presiden hasil Musra relawan Jokowi:

1. Ridwan Kamil (38,89 persen)
2. Airlangga Hartarto (13,25 persen)
3. Erick Thohir (12,81 persen)
4. Arsjad Rasjid (10,33 persen)
5. Puan Maharani (9,49 persen)
6. Anies Baswedan (4,88 persen)
7. Sandiaga Uno (4,06 persen)
8. Ganjar Pranowo (2,76 persen)
9. Moeldoko (1,54 persen)
10. Dedi Mulyadi (0,68 persen)
11. Lainnya 0,56 persen

Hasil Musra ini sekali lagi menjadi bantahan bahwa relawan Jokowi pasti mendukung Ganjar sebagai capres. Faktanya, nama teratas capres yang diharapkan adalah Jokowi dan Sandi. Namun, karena RI-1 sudah berulang kali memberikan bantahan terbuka untuk maju kembali, nama teratas dapat dikatakan adalah Sandiaga Uno.

Sinyal dukungan kepada Sandi sebenarnya sudah tercium baunya sejak 15 Januari 2020. Ketika menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2019-2022, Jokowi menyapa Sandi dengan mengatakan, “Hati-hati 2024,”.

Sebagai pasangan Sandi, berdasarkan Musra, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepertinya sangat tepat. Perolehan suara RK terlihat begitu tinggi dan terlampau jauh dari peringkat nomor dua.

Setidaknya ada tiga keunggulan dari duet Sandi-RK. 

Pertama, keduanya adalah tokoh muda dan baru. Ini dapat memberikan contrast effect atau efek kontras. Masyarakat yang jenuh dengan sosok lama dapat melihat duet ini sebagai harapan baru. 

Kedua, dua nama ini tidak memiliki beban masa lalu. Berbeda dengan sosok lain seperti Prabowo, Puan, atau Ganjar, ketiganya memiliki kasus masa lalu yang mudah diekspos.

Ketiga, jika Jokowi mampu membuat duet ini mendapatkan dukungan gabungan partai politik, Sandi-RK akan memiliki utang politik untuk melanjutkan visi dan program Jokowi. 

Selain itu, dukungan Jokowi juga dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect), baik bagi keterpilihan Sandi-RK, maupun gabungan partai politik yang mengusung duet ini di pemilihan legislatif 2024.

Well, sebagai penutup, jika berkaca pada hasil Musra relawan Jokowi, pasangan Sandi-RK sepertinya merupakan kandidat alternatif yang tengah disiapkan oleh Presiden Jokowi. Kita lihat saja apakah hasil Musra itu teraktualisasi di realitas politik nasional nantinya. (R53)

PinterPolitik.com

“Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.” ― Mark Twain, penulis Amerika Serikat

Pada 28 Agustus 2022, dalam rangka memperingati ulang tahun keempat Rumah SandiUno Indonesia (RSI), diselenggarakan diskusi publik (dispub) bertajuk “Rumah SandiUno Indonesia Menuju Masa Depan Bangsa”. Salah satu pembicara dalam dispub itu, yakni pengamat politik Igor Dirgantara memberikan pernyataan menarik. Menurutnya, halangan Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024 adalah loyalitas kepada Prabowo Subianto. 

Igor mengutip pernyataan Sandi yang menyebut loyalitas adalah barang mahal dalam politik. Menurutnya, sebagai kader Partai Gerindra, Sandi pasti akan memberikan dukungan penuh jika Prabowo maju di Pilpres 2024.

Pembicara lainnya, yakni pakar strategi pariwisata Taufan Rahmadi menanggapi kesimpulan Igor dengan pertanyaan menarik. “Jika berbicara loyalitas, pilih mana, loyalitas kepada Prabowo atau kepada Indonesia?”, begitu tuturnya.

Sebagai pakar pariwisata, Taufan menilai Sandi sukses sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Ada tiga poin keberhasilan yang dikemukakan Taufan. 

Pertama, di tengah kondisi pandemi Covid-19, Sandi berhasil mengkolaborasikan stakeholder agar masyarakat bisa leluasa berwisata tanpa perlu pusing memikirkan karantina.

Kedua, peringkat sektor pariwisata Indonesia di dunia naik 12 posisi menjadi 32 dari 117 negara dalam Indeks Daya Saing Pariwisata (Travel and Tourism Competitiveness Index/TTCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) 2022.

Ketiga, Sandi diundang ke Sidang Umum PBB pada 4 Mei 2022 untuk menceritakan kesuksesannya sebagai Menparekraf dalam memulihkan sektor pariwisata Indonesia. 

“Secara tegas saya sampaikan di hadapan delegasi negara-negara sahabat PBB, bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan penanganan pandemi yang menjadi panutan di dunia,” ungkap Sandi dalam forum tersebut. 

Menurut Taufan, tiga poin kesuksesan itu adalah modal yang baik bagi Sandi untuk maju di Pilpres 2024. Lanjutnya, penentuannya ada pada Sandi. Apakah Sandi akan loyal kepada Prabowo dengan mendukung sang Ketua Umum Gerindra di 2024, atau mengacu pada loyalitas yang lebih tinggi, yakni kepada Indonesia dengan maju sendiri sebagai kandidat di 2024.

Kembali pada pernyataan Igor, dengan statusnya sebagai kader Partai Gerindra, apakah itu telah membelenggu Sandi? Apakah mungkin Sandi telah dikunci oleh Prabowo? 

Loyalitas dalam Politik

Ada dua bantahan telak terhadap kesimpulan Igor Dirgantara. Pertama, secara empiris, pada 30 Agustus 2022 Sandi sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilpres 2024. Terkait siapa pasangan dan partai yang mengusungnya, Sandi menyerahkannya pada mekanisme pasar politik.

Sandi sendiri sempat keluar masuk Partai Gerindra, namun tetap mendapat posisi ketika kembali ke partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. 

Atas pernyataannya untuk siap maju di 2024, sama dengan Taufan Rahmadi, pengamat politik Saiful Anam juga menyarankan Sandi untuk segera menentukan pilihan. 

“Apakah masih ingin bertahan di Gerindra dengan konsekuensi mendukung penuh pencapresan Prabowo, atau berlabuh ke partai lain yang mengakomodir langkah-langkah politiknya,” ujar Saiful pada 2 September 2022.

Kedua, secara teoretis, loyalitas dalam politik pada dasarnya diikat oleh kepentingan. Dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, Burhanuddin Muhtadi menyebut fenomena ini sebagai office seeking.

Menurut Burhanuddin, kerja sama dalam politik Indonesia, seperti koalisi, dibangun atas dasar office seeking, bukan policy seeking. Kerja sama bukan untuk menjalankan ideologi atau kebijakan publik tertentu, melainkan semata-mata demi meraih kursi kekuasaan.

Jika melihatnya menggunakan teori yang jauh lebih besar, kita dapat membaca buku Francis Fukuyama yang berjudul The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. Dengan bertolak pada teori biologi evolusioner, Fukuyama menyebut kerja sama dalam politik sebagai reciprocal altruism.

Itu adalah teori yang menjelaskan kenapa manusia melakukan kerja sama dengan mereka yang bukan merupakan anggota keluarganya. Dalam hipotesisnya, manusia melakukan kerja sama bukan karena dimotivasi oleh altruisme, melainkan karena manusia itu egois. Individu menilai pekerjaannya akan lebih mudah dilakukan apabila melakukan kerja sama atau saling membantu.

Penjelasan Fukuyama ini mengingatkan kita pada buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Dalam buku yang terbit pada tahun 1776 itu, ada satu kalimat yang kerap dikutip.

“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” 

Artinya, “Bukan karena kebaikan hati si tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti, yang menyediakan makan malam kita, melainkan karena perhatian mereka pada kepentingan diri mereka sendiri.”

Maksudnya, makan malam yang kita nikmati di malam hari, ataupun barang-barang berkualitas yang kita beli, bukan tersedia karena para pedagang memiliki hati yang baik untuk memenuhi kebutuhan kita. 

Itu dilakukan karena keegoisan para pedagang. Mereka menyediakan barang dan jasa yang berkualitas agar kita membelinya sehingga mereka menjadi untung dan kaya raya.

Atas dua bantahan itu, kesimpulan Igor Dirgantara yang menyebut Sandi akan loyal kepada Prabowo tampaknya telah keliru. Baik secara empiris maupun teoretis, loyalitas yang disebut-sebut Igor bukanlah ganjalan bagi Sandi.

Sandi adalah Magnet Politik

Selain dua bantahan itu, ada satu lagi kesimpulan menarik soal Sandi. Jika memperhatikan karier politik Sandi, khususnya sejak Pilgub DKI Jakarta 2017, sang Menparekraf dapat disebut sebagai magnet politik. Dengan modal politik (political capital) yang besar, seperti popularitas, finansial, elektabilitas, dan jaringan bisnis, Sandi adalah magnet politik dan berpotensi kuat menjadi rebutan berbagai partai politik.

Simpulan itu juga dapat ditarik dari pernyataan Igor Dirgantara di acara diskusi publik RSI. Terangnya, diusungnya Sandi sebagai cawapres Prabowo pada Pilpres 2019 terjadi pada H-1 deklarasi. 

Saat itu Sandi sedang di luar negeri dalam rangka tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Prabowo kemudian menghubunginya untuk kembali ke tanah air. Besoknya terjadi deklarasi Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara. 

Cerita Igor ini dengan tegas menyiratkan betapa besarnya daya tarik politik seorang Sandiaga Uno. Coba bayangkan, hanya dalam waktu satu hari berbagai partai politik mengambil keputusan bulat untuk mendukung Sandi. Entah apa pun yang terjadi, yang jelas, Sandi dinilai dapat mendongkrak keterpilihan Prabowo. 

Daya tarik itu juga terlihat dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Joko Widodo (Jokowi). Secara mengejutkan, nama Sandi bertengger di nomor dua sebagai capres pilihan Musra. Dengan memperoleh 16,92 persen, Sandi hanya kalah dari Jokowi yang memperoleh 29,79 persen dukungan.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan pandangan menarik soal hasil Musra tersebut. Menurutnya, persentase yang diperoleh Sandi bukanlah hasil polesan.

“Angka persentase yang diperoleh Sandi ini relatif belum dipoles. Saat ini, kita belum dengar, belum lihat Sandi ini punya tim khusus yang bekerja untuk berkontestasi di 2024. Kalau tokoh-tokoh lain yang sudah menunjukkan niatnya untuk bertarung di 2024, mereka sudah kelihatan ada tim profesional yang bekerja menuju 2024,” ungkap Fahmi pada 3 September 2022.

Well, sebagai penutup, ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama, tidak benar jika terdapat pihak menyebut Sandi dikunci oleh loyalitas kepada Prabowo.

Kedua, dengan modal politiknya yang besar, Sandi sepertinya “didesak” untuk keluar dari bayang-bayang Prabowo dan Partai Gerindra agar dapat maju di Pilpres 2024.

Kembali mengutip pernyataan Mark Twain di awal tulisan. Loyalitas kepada negara harus selalu dilakukan. Namun, loyalitas kepada pemerintah diberikan ketika itu layak untuk dilakukan. (R53)

Musra Relawan Jokowi Gabungan relawan Jokowi gelar Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia I di Bandung. Munculkan sejumlah capres, klaim ini capres harapan rakyat.