PinterPolitik.com

“Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies” – @BarackObama, Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS)

This is that time of the year. Kalimat yang memiliki arti “ini adalah momen tahunan itu” merupakan kalimat yang makin sering muncul di timeline media sosial (medsos) saat bulan Desember tiba.

Gimana nggak? Di bulan terakhir ini, sering kali musim liburan semakin terasa. Libur Hari Natal, misalnya, menjadi salah satu suasana yang dinanti oleh banyak orang. Nggak hanya Natal, ada juga libur Tahun Baru guna menyambut tahun berikutnya.

Nah, selain hari libur, biasanya momen akhir tahun juga menjadi saat yang pas untuk mengenang apa saja yang terjadi selama setahun terakhir. Kilas balik atau flashback gini biasanya disebut sebagai kaleidoskop.

Berbagai perusahaan dan penyedia jasa akhirnya ikutan membuat kaleidoskop guna merayakan momen akhir tahun ini. YouTube, misalnya, biasanya membuat video bertajuk rewind dengan berbagai creator-nya.

Selain YouTube, ada juga Spotify yang akhirnya bikin “Spotify Wrapped 2022” – yang mana berisikan rekaman soal musik apa saja yang pengguna dengarkan. Nggak jarang, para pengguna pun akhirnya berbondong-bondong mengunggah rekaman “Spotify Wrapped 2022” mereka di akun-akun media sosial (medsos) mereka. 

Nggak hanya lagu, musisi, atau genre saja yang ada dalam “Spotify Wrapped 2022”, melainkan ada juga listening personality (sifat mendengarkan) atas musik-musik yang kita suka. Mirip dengan tes Myers–Briggs Type Indicator (MBTI), Spotify juga membuat singkatan seperti ENVC (exploration, newness, variety, dan commonality) yang diberi label sebagai The Early Adopter karena suka mendengarkan lagu-lagu baru yang populer.

Hmm, apa yang dilakukan Spotify ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui tulisan Simon Frith yang berjudul “Music and Identity” dalam Questions of Cultural Identity. Dalam tulisan itu, Frith menjelaskan bahwa musik juga memiliki kaitan yang erat dengan identitas sosial.

Nah, jadi penasaran nih. Kira-kira, gimana ya listening personality para politisi? Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya, ternyata punya profile sebagai artis di Spotify. Nggak hanya Pak Jokowi, ada juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ternyata sudah pernah merilis album Harmoni (2011).

Boleh jadi, listening personality bapak-bapak politisi ini bisa terlihat dari discography mereka. Pak Jokowi, misalnya, menjadi featuring artist namanya pada sebuah single dari Slank yang berjudul “NgeSlank Rame Rame” (2014). Mungkin, dari sini, Pak Jokowi suka beramai-ramai dengan masyarakat kecil – tercermin juga nih dari kebiasaan blusukan beliau tuh. Hehe.

Nah, berbeda dengan Pak Jokowi, Pak SBY bisa jadi punya kecenderungan sifat tertentu bila dilihat dari albumnya tadi. Boleh jadi, Pak SBY ini lebih suka dengan gaya kepemimpinan yang mengedepankan pada harmoni antara banyak pihak – terlihat dari motto politik luar negerinya yang berbunyi, “million friends, zero enemies.”

Hmm, tunggu dulu. Namun, apakah mungkin para politisi ini benar-benar suka dengan musik-musik tersebut ya? Apakah benar Pak Jokowi beneran jadi fan sepenuhnya atas band Metalica? Bagaimana sih hubungan antara musik dan politik?

Soalnya nih, kata John Street dalam tulisannya yang berjudul ‘Fight the Power’: The Politics of Music and the Music of Politics, musik juga bisa berfungsi layaknya propaganda lho. Musik juga bisa digunakan untuk menunjukkan citra dan pengasosiasian atas politisi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam musik tersebut.

Wah, kalau kata Pak Street benar, bukan nggak mungkin, para politisi ini bisa saja hanya menggunakan musik buat memunculkan citra yang diinginkan. Who knows, kan, ya? Ya, mungkin, kita lihat saja apakah benar preferensi musik dan preferensi kebijakan mereka sejalan apa nggak. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Bagi yang lahir tahun 90-an, pasti tidak asing dengan lagu berjudul Boulevard Broken Dreams yang menjadi karya band punk rock asal Amerika Serikat (AS) Green Day. Lagu ini bisa dibilang jadi salah satu tembang-nya generasi milenial.

Green Day adalah band yang berdiri sejak tahun 1987. Digawangi oleh Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan Tré Cool, grup musik ini menjadi penghias panggung musik dan populer sejak era 90-an akhir, hingga awal 2000-an. Kiprah mereka tak perlu diragukan. Mereka telah meraih 20 nominasi Grammy Award dan memenangkan 5 di antaranya. Demikian pun dengan segudang penghargaan lainnya.

Adapun lagu Boulevard Broken Dreams berasal dari album American Idiot yang nyatanya merupakan album yang sangat politis. Ini terkait kritik-kritik sosial-politik yang ditampilkan Green Day di dalam lagu-lagu di album tersebut.

Lagu Wake Me Up When September Ends yang merupakan salah satu lagu di album itu,misalnya, ditampilkan dalam video klip dengan narasi anti perang. Pun begitu dengan lagu American Idiot, yang dari judulnya saja sudah berisi kritik.

Bicara soal kritik politik bukanlah hal yang asing untuk Green Day. Banyak lagu yang mereka buat memang menjadi media mereka menampilkan kritik sosial dan politik. Album 21st Century Breakdown, misalnya, juga sarat akan kritik dan sikap anti terhadap perang.

Pengaruh Ideologi Punk

Konteks kritik politik dalam lagu-lagu Green Day sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Sebagai sebuah band bergenre punk rock, jelas Green Day mendapatkan banyak pengaruh dari ideologi punk itu sendiri.

Dikutip dari The Oxford Handbook of Music and Disability Studies, ideologi punk identik dengan nilai-nilai egalitarianisme, humanitarianisme, anti-otoritarianisme, anti-konsumerisme, anti-perang, anti-korporatisme, anti-konservatisme, dan masih banyak yang lainnya.

Ideologi punk ini termanifestasi juga dalam punk subculture. Gerakan ini muncul di Inggris pada pertengahan tahun 1970-an dan bisa dilihat dalam bentuk fashion, visual art, dance, musik, sastra, dan film. Punk juga dianggap sebagai salah satu counterculture.

Counterculture sendiri adalah gerakan budaya yang nilai-nilai dan normanya berbeda secara substansial dari masyarakat umum atau mainstream society. Tidak jarang bahkan perbedaan itu sangat diametral atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Beberapa contoh counterculture yang lain adalah Levellers, Bohemianism, Beat Generation, dan lain sebagainya.

Nah, punk subculture – atau dalam konteks musik, punk rock itu sendiri – pada dasarnya memiliki banyak turunan. Dari semua turunan itu yang jelas mereka umumnya merepresentasikan nilai anti terhadap mainstream society.

Mungkin itulah salah satu alasan mengapa lagu-lagu Green Day punya narasi-narasi kritik politik dan sosial.

Menariknya, Green Day sendiri juga tidak lepas dari sasaran kritik. Mengingat salah satu akar dari punk subculture adalah anti-korporatisme, keberadaan Green Day dalam industri musik oleh beberapa pihak dianggap berseberangan dengan narasi punk subculture.

Terlepas dari kritik tersebut, dengan ada dalam industri, suara protes dan kritik politik Green Day menjadi lebih didengar dan punya resonansi yang lebih besar.

Musik sebagai Corong Politik

Hal lain yang menarik untuk disoroti adalah kemampuan musik menjadi alat representasi sikap politik. Musik memang untuk waktu yang lama sering kali dianggap sebagai alat ekspresi dalam gerakan perubahan atau revolusi. Musik juga menjadi intisari dari gerakan anti-kemapanan atau antiestablishment.

Sebenarnya, masih sedikit penelitian terkait seberapa besar dampak musik terhadap pandangan politik seseorang. Namun, Mark Pedelty dan Linda Keefe menyebutkan bahwa musik bisa menjadi alat untuk menyatukan komunitas masyarakat berdasarkan kesamaan identitas maupun kepentingan politik.

Dalam konteks Green Day, kesamaan identitas itu adalah dalam narasi punk rock. Sementara dalam nilai kebangsaan, kita bisa melihat lagu Arirang yang menjadi identitas masyarakat Korea. Terkait persoalan kebangsaan itu pula kita mengenal lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu tersebut menjadi intisari nilai yang dipercaya mewakili kesatuan komunitas masyarakat.

Sebagai tambahan, lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus merupakan lagu kebangsaan tertua di dunia dan telah digunakan sejak tahun 1572. Sementara lirik lagu kebangsaan Jepang Kimigayo adalah yang tertua, dipercaya ditulis antara tahun 794 hingga 1185.

Anyway, pada akhirnya, musik memang punya pertalian dengan idealisme. Beethoven saja bisa marah-marah ketika mengetahui Napoleon Bonaparte yang dibuatkan Symphony No 3 yang begitu merdu akhirnya mengkhianati janji demokrasi setelah mengangkat dirinya menjadi Kaisar Prancis.

Demikian pun dengan Green Day, mereka bisa marah-marah dalam lagu-lagunya, bahkan menyebut masyarakat di negaranya sebagai “idiot”. Apapun itu, yang jelas karya-karya musik memang indah, tetapi juga punya makna politis dalam setiap interpretasinya. Sebab, it is music and it is politic.

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Man take our culture, our blueprint, pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dikenal sebagai salah satu presiden yang dekat dengan kelompok muda dan milenial. Pidato-pidatonya di luar negeri misalnya, beberapa kali menggunakan referensi-referensi budaya populer, seperti alur cerita dalam film-film Hollywood.

Saking cocoknya dengan kelompok muda dan milenial, Jokowi juga menggemari beberapa jenis musik yang sedang menjadi tren. Lagu-lagu Didi Kempot yang tengah ramai digandrungi oleh sadboys, sadgirls, dan sobat ambyar misalnya, tampaknya turut menjadi bagian dari playlist presiden.

Kegemaran Jokowi pada karya-larya Didi Kempot sempat terpancar pada Agustus 2019 lalu ketika penyanyi itu membawakan lagu yang berjudul “Sewu Kutho” di Istana. Mantan Wali Kota Solo tersebut tampak hapal dan ikut bernyanyi kala itu.

Kita hadirkan Pancasila melalui olahraga, musik, dan film. Tidak masalah kita nebeng Didi Kempot, titip sama sad boy dan sad girl, jadi bagian "sahabat ambyar", atau titip satu lirik di “Pamer Bojo”.

Tidak apa-apa. Demi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau generasi muda. pic.twitter.com/1dSyXm3X5q

— Joko Widodo (@jokowi) December 4, 2019

Bukan tidak mungkin kegemarannya terhadap Didi Kempot ini membuat Presiden Jokowi ingin turut menebarkan benih-benih broken heart ala Didi kepada anak-anak muda lainnya. Ide ini diungkapkannya beberapa waktu lalu di Istana Negara.

Namun, ide dari Jokowi ini tentu bukan tanpa modifikasi. Sang presiden menginginkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menitipkan narasi-narasi yang mengandung nilai Pancasila ke dalam lirik-lirik Didi Kempot.

Gagasan ini ditujukan untuk membumikan Pancasila kepada anak-anak muda. Selain melalui lagu-lagu Didi Kempot, Jokowi juga menyarankan penggunaan medium-medium lainnya, seperti olahraga, film, dan media sosial.

Presiden yang sering kali nge-vlog tersebut juga menyarankan BPIP agar mengajak kolaborasi para pembuat konten media sosial, seperti YouTuber, selebgram, dan selebtwit. Dengan begitu, Jokowi berharap anak-anak muda juga turut menggandrungi nilai-nilai Pancasila dibandingkan nilai-nilai lain.

Namun, bukan tidak mungkin gagasan Jokowi untuk membumikan Pancasila kepada kaum muda ini memiliki implikasi politik. Kira-kira, dampak politik apa yang akan muncul di masyarakat?

Medium Propaganda?

Meski belum pasti dilakukan, gagasan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi memiliki implikasi yang luas dalam diskursus di masyarakat. Pasalnya, bukan tidak mungkin medium-medium yang ditekankan dalam usulan tersebut menjadi saluran gagasan-gagasan yang bersifat propaganda.

Propaganda sendiri – mengacu pada tulisan Johan Farkas dan Christina Neumayer yang berjudul Disguised Propaganda from Digital to Social Media – dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memenangkan hati masyarakat melalui penyusunan gagasan-gagasan yang dikemas dengan menarik guna menyembunyikan intensi yang persuasif.

Upaya-upaya semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti televisi, radio, film, hingga musik.

Wacana untuk menyisipkan narasi-narasi Pancasila dalam lagu-lagu Didi Kempot misalnya, bisa saja merupakan salah satu cara memenangkan hati publik. Pasalnya, dalam musik, penanaman nilai yang dilakukan oleh negara sebenarnya bukanlah hal yang unik dan baru.

John Street dari University of Anglia dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication menjelaskan bahwa musik kerap menjadi wadah komunikasi politik, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi partai, pemerintah, dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.

Musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi pemerintah dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.
Share on X

Beberapa rezim yang disebut menggunakan musik sebagai propaganda oleh Street ini adalah rezim Joseph Stalin (Uni Soviet) dan rezim Adolf Hitler (Jerman). Rezim-rezim seperti ini menciptakan birokrasi yang mempromosikan musik-musik yang menguatkan pesan, nilai, dan visi dari tatanan dominan – bahkan sampai merepresi musik dan musisi yang tak sejalan.

Lantas, bagaimana dengan usulan Presiden Jokowi untuk menggandeng Didi Kempot?

Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Street dalam tulisannya, usulan Jokowi ini nantinya disalurkan melalui birokrasi yang sejak beberapa tahun lalu memang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yakni BPIP. Bukan tidak mungkin, penyisipan narasi semacam ini akan cenderung mengutamakan nilai-nilai tatanan dominan, yakni pemerintah.

Selain itu, jika ditilik kembali, Jokowi juga mengusulkan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan para pembuat konten dan influencer.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Farkas dan Neumayer dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa propaganda juga dapat dilakukan melalui media sosial. Potensi yang dimiliki oleh media digital untuk menjadi saluran propaganda juga besar seiring internet menjadi sumber informasi yang penting.

Tiongkok misalnya, memberdayakan bintang-bintangnya – termasuk musisi – guna menyebarkan nilai-nilai patriotisme kepada anak-anak muda. Budaya kaum muda Tiongkok di media sosial yang terobsesi dengan selebriti ini membuat pemerintah negara tersebut memanfaatkan figur-figur populernya, seperti grup musik TFBoys dan pemain basket Yao Ming dalam lagu “We are the Heirs of Communism” yang diaransemen menjadi musik pop.

Bila berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia nantinya dapat mendapat asupan propaganda. Lantas, apa dampak dari upaya-upaya propaganda tersebut?

Teori Hegemoni

Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, propaganda sebenarnya merupakan upaya persuasi yang dikemas menarik agar dapat memenangkan hati publik. Akibatnya, hegemoni ideologi pun bukan tidak mungkin dapat terbangun.

Antonio Gramsci melalui bukunya yang berjudul Prison Notebooks membangun sebuah pemikiran yang kini disebut sebagai Teori Hegemoni. Berdasarkan teori ini, hegemoni dan dominansi terbangun melalui penguasaan gagasan di masyarakat oleh negara atau kelas yang berkuasa (ruling class).

Gramsci menekankan bahwa penguasaan gagasan ini dapat dilakukan melalui dimensi ideologi dan budaya. Melalui dimensi ini, kelas yang dominan menyalurkan nilai-nilai yang nantinya diinternalisasi oleh masyarakat – menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai akal sehat yang diyakini bersama.

Lantas, bagaimana dengan usulan pembumian Pancasila dari Jokowi? Apakah Teori Hegemoni menjadi relevan dengan adanya wacana itu?

Meski belum pasti terlaksana, bukan tidak mungkin usulan tersebut menjadi bagian dari pembangunan akal sehat yang diyakini bersama di masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Teori Hegemoni, penanaman nilai-nilai ideologi yang diusulkan oleh Jokowi tersebut akan disalurkan melalui medium-medium budaya.

Elemen kompetisi antarnilai pun juga terasa dalam usulan Jokowi, yakni agar penanaman nilai pada kaum muda tidak didahului oleh nilai-nilai. Boleh jadi, pemerintahan Jokowi ingin agar nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang hegemon melalui internalisasi oleh kelompok muda.

Bila hal itu terjadi, dampak lanjutannya – menurut pemikiran Gramsci – adalah terbentuknya persetujuan (consent) terhadap penguasa. Hal ini juga sejalan dengan konsep propaganda yang disebutkan oleh Farkas dan Neumayer sebagai bagian dari manufaktur persetujuan (consent manufacturing).

Lantas, bagaimana caranya pemerintahan Jokowi dapat membangun hegemoni ideologi melalui musik-musik yang cenderung propagandis? Apa dampak lanjutan lainnya?

Pembangunan hegemoni ideologi melalui musik-musik propaganda ini setidaknya pernah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara ini bahkan menyalurkannya propagandanya melalui program dan festival musik yang dikenal sebagai “Sing Singapore”.

Lily Kong dalam tulisannya yang berjudul Music and Cultural Politics menjelaskan bahwa kelas penguasa menggunakan musik untuk melanggengkan dominansi dan hegemoni ideologi. Dengan lagu-lagu nasional yang dinyanyikan dalam program musik pemerintah, patriotisme dan rasa kebangsaan akan versi identitas nasional milik pemerintah diharapkan dapat terinternalisasi di masyarakat.

Boleh jadi, bila ditarik kembali pada usulan Jokowi, penyisipan nilai-nilai Pancasila dalam musik dan medium-medium lainnya juga dimaksudkan untuk membangun hegemoni ideologi dan nilai yang diinginkan di masyarakat.

Meski begitu, gambaran kemungkinan akan pembangunan hegemoni ideologi melalui musik ini belum pasti akan terjadi. Gagasan tersebut juga baru sebatas wacana dan saran yang diberikan Jokowi kepada BPIP.

Namun, bila kemungkinan itu benar terjadi, gambaran tersebut dapat turut tercerminkan melalui lirik rapper Dreezy di awal tulisan. Melalui cetak biru budaya dan musik yang diambil, cetakan-cetakan versi baru bisa saja tercipta, entah cetakan mana yang akan menjadi lebih dominan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“They say I can be insensitive but they stay around” – Joe Budden, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Gelombang demonstrasi di beberapa kota tampaknya tak kunjung reda. Beberapa hari lalu, gelombang protes ini tetap berlanjut guna menuntut pembatalan berbagai rancangan undang-undang (RUU) – khususnya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) – dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melihat gelombang demonstrasi yang tak kunjung reda ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat seperti Alissa Wahid dan Mahfud MD misalnya, bertemu dengan presiden dan memberikan beberapa masukan kepada presiden terkait demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang terjadi.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat bertemu dengan perwakilan buruh tani pada Hari Tani Nasional 2019. Terkait peringatan hari tersebut, para petani mempertanyakan RUU Pertanahan yang dianggap tidak melibatkan seluruh stakeholders dalam perancangannya.

Selain buruh tani, buruh kerja juga menjadi salah satu elemen masyarakat yang ditemui Jokowi. Beberapa organisasi buruh yang ditemui Jokowi adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) guna membicarakan revisi UU Ketenagakerjaan.

Sejumlah musisi dari beragam genre bertemu Presiden @jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) siang. Mereka melaporkan rencana pagelaran “Musik untuk Republik” yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, 18-20 Oktober mendatang. pic.twitter.com/CQHKCadwEV

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) September 30, 2019

Uniknya, pada hari yang sama, Jokowi juga bertemu dengan para musisi lintas aliran musik dan lintas generasi di Istana Bogor. Beberapa di antaranya adalah rapper Laze dan Iwa K, penyanyi-penyanyi dangdut Ikke Nurdjanah dan Siti Badria, Kikan eks-Coklat, Ahmad Albar, drummer Sandy Andarusman dari PAS Band, dan sebagainya.

Berbeda dengan kelompok-kelompok yang berbicara mengenai berbagai RUU bermasalah sebelumnya, para musisi ini justru mengumumkan rencana konser bertajuk “Persatuan Indonesia dan Perdamaian” – atau “Musik untuk Republik” – yang akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur pada 18-20 Oktober nanti usai bertemu dengan presiden.

Sebagian dari musisi tersebut mengklaim bahwa konser ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan persatuan dan perdamaian. Di sisi lain, konser ini juga hendak mengundang Jokowi dan menjadikannya sebagai ikon pemersatu Indonesia.

Mungkin, pertemuan Jokowi dengan para musisi ini pun menimbulkan pertanyaan. Mengapa konser ini menjadi penting? Lalu, apa kaitannya dengan demonstrasi mahasiswa?

Pagelaran Musik

Musik telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak peradaban itu sendiri muncul. Dalam politik, tentunya musik memiliki peran tertentu, dari sebagai protes hingga sebagai instrumen komunikasi politik.

John Street dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication menjelaskan bahwa musik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Fungsi musik ini kerap diterapkan dalam menyuarakan aspirasi protes.

Namun, musik tidaklah hanya digunakan dalam gelombang protes dan perlawanan dalam politik, melainkan juga sebagai propaganda. Street menilai bahwa musik dapat digunakan untuk menarik dukungan masyarakat terhadap partai politik, pemerintah, dan negara.

Fungsi musik dalam hal ini setidaknya sering kali digunakan dalam kampanye-kampanye pemilihan umum. Dalam Pilpres, Presiden Jokowi sendiri cukup menyadari peran musik dalam kampenye politik. Mantan Wali Kota Solo itu beberapa kali mengadakan konser besar guna menyampaikan visi-visi politik, seperti Konser Putih Bersatu pada tahun 2019 dan Konser Salam Dua Jari pada tahun 2014.

Selain kampanye politik, musik juga digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan warganya. Dalam komunikasi ini, mengacu pada tulisan Street, jenis dan isi musik yang digunakan juga disesuaikan agar dapat menyampaikan pesan-pesan yang dianggap “benar.”

Musik dapat digunakan untuk menarik dukungan masyarakat terhadap partai politik, pemerintah, dan negara.
Share on X

Lalu, bagaimana dengan konser pada Oktober nanti? Apakah konser ini juga berhubungan dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah?

Bisa jadi, konser bertajuk “Persatuan Indonesia dan Perdamaian” bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Melalui konser tersebut, musisi-musisi yang bertemu dengan Jokowi tersebut mengharapkan adanya penyampaian pesan-pesan pemersatu – seperti presiden sebagai ikon pemersatu bangsa.

Street sendiri juga menjelaskan bahwa musik memiliki peran untuk membentuk perasaan kebangsaan. Dengan mengutip Benedict Anderson, Street menjelaskan bahwa musik membantu membentuk komunitas yang dibayangkan (imagined community), yakni sebagai sebuah bangsa dan negara.

Di sisi lain, rencana konser ini dapat diamati melalui perspektif budaya politik Jawa yang juga pernah dijelaskan oleh Anderson. Dalam bukunya yang berjudul Language and Power menjelaskan bahwa pemimpin Indonesia kerap menggunakan strategi politik ala Jawa.

Dalam penerapan strategi politik tersebut, pemimpin-pemimpin di Indonesia sering kali terobsesi pada pelaksanaan upacara dan pagelaran. Anderson menilai obsesi ini ditujukan sebagai ekspresi ideologisasi, manuver manipulasi, upaya untuk menyembunyikan realitas politik dan ekonomi dari masyarakat, atau untuk mengintegrasikan secara formal kelompok-kelompok yang berseberangan.

Beberapa contohnya adalah pagelaran pertunjukan wayang di Istana Kepresidenan – telah menjadi tradisi sejak era Soekarno dan Soeharto. Menurut Anderson, tradisi pertunjukan wayang di Istana ini kerap disesuaikan dengan simbolisme politik yang relevan.

Jika rencana konser tersebut dapat menjadi cara pemerintahan Jokowi menyampaikan pesan dan simbolisme politik tertentu, apakah lantas konser itu dapat berdampak pada masyarakat? Kira-kira, apa saja dampaknya?

Identitas Kolektif

Rencana pagelaran konser musik bisa saja membawa dampak pada masyarakat. Setidaknya, pesan-pesan yang disajikan melalui musik dapat menumbuhkan perasaan tertentu di masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Street, musik dapat berkontribusi dalam membentuk komunitas yang dibayangkan (imagined community). Dalam hal ini, perasaan identitas dapat terbentuk melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh musik.

Kaitan antara musik dan komunitas yang dibayangkan ini pernah dibicarakan dalam sebuah konferensi di Firenze, Italia. Dalam konferensi yang diadakan oleh European University Institute Florence tersebut, disebutkan bahwa musik dapat menimbulkan perasaan memiliki (belonging) sehingga membentuk identitas-identitas kolektif.

Hal senada juga dijelaskan oleh Simon Frith dalam tulisannya yang berjudul Music and Identity. Dalam tulisan itu, Frith menjelaskan bahwa musik memberikan pengalaman atas diri berdasarkan identitas subjektif dan kolektif.

Namun, berbicara mengenai pembentukan identitas, batasan-batasan sosial antar-kelompok kemudian turut terbentuk. Dengan adanya batasan-batasan itu, upaya-upaya alienasi, pengucilan (exclusion), dan stigmatisasi dapat terjadi.

Lalu, apa kaitannya pembentukan identitas melalui musik ini dengan rencana konser musisi-musisi di Cibubur?

Bisa jadi, rencana pagelaran konser itu berkaitan dengan banyaknya gelombang protes yang kini terjadi. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa sendiri kini semakin identik dengan label-label seperti anarkis, penumpang gelap, massa bayaran, dan lain-lain.

Pelabelan tersebut bisa saja menjadi bertentangan dengan pesan-pesan persatuan dan perdamaian yang disampaikan oleh konser musisi lintas-aliran dan lintas-generasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa amplifikasi pesan-pesan itu akan mengalienasi dan meminggirkan gelombang protes tersebut.

Meski pagelaran tersebut dalam perspektif budaya politik Jawa dapat saja memperkuat klaim kekuatan pemimpin, pesan-pesan musik yang mengucilkan kelompok-kelompok lain bisa saja malah melemahkan upaya pemusatan kekuatan dalam kaidah politik ala Jawa.

Pada tingkat ekstremnya, gelombang demonstrasi ini bisa saja dianggap sebagai pengganggu bagi persatuan dan perdamaian Indonesia – atau mungkin bagi Jokowi sebagai ikon pemersatu. Padahal, para demonstran mengklaim bahwa mereka hanya ingin pemerintah memenuhi tuntutan-tuntutan agar RUU bermasalah dan revisi UU KPK dapat dibatalkan.

Mungkin, adanya rencana pagelaran konser ini justru dapat saja menggambarkan insensitivitas atas berbagai persoalan yang terjadi. Seperti lirik mantan rapper Joe Budden di awal tulisan, meski dianggap tidak sensitif, orang-orang di sekitarnya pun tetap bertahan – entah sampai kapan mereka bertahan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I remembered you was conflicted. Misusing your influence. Sometimes, I did the same” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagian besar dari kita pasti mengenal siapa Slank. Setidaknya, bila tidak mendengar lagunya, nama Slank cukup populer dan menggema di masyarakat. Bahkan, banyak yang bilang bendera Slank selalu hadir di berbagai konser meskipun musisi yang tampil bukanlah Slank.

Bagi anak-anak muda tahun 1990-an hingga tahun 2000-an yang menyukai musik-musik underground, Slank dengan musik-musiknya yang mengandung narasi kritis terhadap isu-isu sosial. Grup band ini juga pernah merilis lagu yang menyindir pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam lagunya yang berjudul “Seperti Para Koruptor” misalnya, Slank mengemas kisah cintanya yang terhambat oleh kesenjangan ekonomi yang sampai sekarang masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Lagu yang dirilis pada tahun 2008 itu menyindir koruptor dalam beberapa barisnya.

Suara anti-korupsi Slank ini tidak hanya diterjemahkan dalam lagu. Grup band ini dalam sejarahnya aktif mendukung berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika muncul rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2016 dan 2017 misalnya, Slank secara aktif hadir di Gedung KPK dan mengadakan konser mini. Beberapa tahun sebelumnya, Slank juga bersuara mendukung KPK ketika terjadi polemik Cicak vs Buaya.

Namun, di tengah-tengah polemik pelemahan KPK – dengan adanya pemilihan pimpinan baru dan revisi UU No. 30/2002 – kini, Slank sepertinya lebih memilih absen dan tidak bersuara. Beberapa warganet juga mempertanyakan absennya Slank dari protes dan demonstrasi yang menolak revisi UU KPK.

Jadi inget kalau urusan KPK dulu slank paling gercep bikin konser lah apa lah, sekarang sepi bener kek komplek rang kaya

— Bhagavad Sambadha (@fullmoonfolks) September 18, 2019

Setidaknya, dari fenomena ini, timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana sebenarnya peran musik dalam dimensi sosial-politik? Lantas, mengapa Slank cenderung absen dalam polemik pelemahan KPK kini?

Peran Musik

Musik dalam sejarahnya mengambil peran penting dalam perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi di dunia. Di Indonesia, Slank bisa jadi merupakan salah satu jenis musisi yang aktif dalam menyuarakan isu-isu sosial dan politik.

Peran musik dalam politik ini pernah dibahas oleh John Street dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication. Dalam tulisannya tersebut, musik setidaknya dapat berperan dalam beberapa bentuk komunikasi politik, yakni sebagai protes, perlawanan, hingga propaganda.

Dengan mengutip tulisan Jean-Jacques Rousseau, Street menjelaskan bahwa musik memiliki peran dalam formasi dan pengaturan di masyarakat. Musik dianggap memiliki kemampuan komunikatif dalam menciptakan perasaan kolektif suatu kelompok, mengartikulasikan gagasan, dan menyampaikan ekspresi emotif.

Kontribusi musik dalam membentuk masyarakat ini dapat ditemukan di berbagai negara dan dalam berbagai konteks. Dalam konteks protes dan perlawanan misalnya, musik digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan sosial dan politik.

Hip-hop yang kini tumbuh menjadi salah satu musik populer di Amerika Serikat (AS) misalnya, merupakan bentuk perlawanan terhadap diskriminasi rasial yang terjadi di negeri adidaya itu. Musisi-musisi rap seperti J. Cole dan Kendrick Lamar kerap mengkritisi kekerasan yang dilakukan oleh polisi, serta rasisme yang menjangkiti masyarakat AS.

Selain AS, terdapat juga gerakan Rastafari yang kental dengan aliran musik reggae. Stephen A. King dalam bukunya yang berjudul Reggae, Rastafari, and the Rhetoric of Social Control menjelaskan bahwa reggae dalam empat dekade terakhir menjadi wadah aspirasi bagi kelompok menengah ke bawah dan kelompok yang tertindas.

Musisi-musisi reggae seperti Alpha Blondy, Bob Marley, dan Burning Spear kerap menyebarkan pesan-pesan yang mendorong perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian. Bahkan, karya-karya Bob Marley memiliki pengaruh politik secara global. Lagunya yang berjudul “Zimbabwe” misalnya, menjadi lagu perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan di Rhodesia.

Lalu, bagaimana dengan musisi-musisi di Indonesia?

Musik dianggap memiliki kemampuan komunikatif dalam menciptakan perasaan kolektif suatu kelompok, mengartikulasikan gagasan, dan menyampaikan ekspresi emotif
Share on X

Suara Oposan Slank

Musisi-musisi di Indonesia sebenarnya telah menggunakan musik sebagai ekspresi protes dan perlawanan. Peran musisi dalam dimensi ini setidaknya paling banyak dibahas terkait Orde Baru dalam berbagai pustaka.

Tulisan Emma Baulch yang berjudul Alternative Music and Mediation in Late New Order Indonesia misalnya, musisi-musisi aliran alternatif – seperti rock – mengisi diskursus Orde Baru yang mengedepankan nilai-nilai kemapanan (establishment) dan keteraturan (orderliness).

Beberapa musisi alternatif – menghadirkan musik-musik non-mainstream – yang disebutkan oleh Baulch adalah Slank dan Iwan Fals. Hingga Orde Baru runtuh, Slank dinilai tetap aktif menyuarakan aspirasi-aspirasi oposan, termasuk dalam perjuangan anti-korupsi.

Sabina Panth dalam tulisannya yang berjudul Changing Norms is Key to Fighting Everyday Corruption menjelaskan bahwa dorongan perubahan terhadap norma dan nilai yang ada (established norms) di masyarakat berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk melalui musik. Panth pun menyebutkan bahwa Slank dikenal identik dengan perjuangan anti-rasuah.

Secara informal, KPK dan Slank dinilai oleh Panth memiliki hubungan yang saling mendukung – seperti kasus penangkapan Chandra-Bibit pada tahun 2009, hingga konser mini di Gedung KPK pada tahun 2016-2017. Di balik lirik hingga konser-konsernya yang mendukung KPK, terdapat penggemar dan pendukung yang hadir melindungi Slank dari upaya DPR untuk mengancam band tersebut.

Sejarah panjang kedekatan grup band ini dengan KPK pun kini menimbulkan pertanyaan. Jika Slank dan lembaga anti-rasuah tersebut memang memiliki hubungan informal yang saling mendukung, mengapa suara oposan grup band ini tidak kembali terdengar dalam polemik pelemahan KPK baru-baru ini?

Kooptasi Musik, Pendukung Jokowi?

Dengan adanya peran dan pengaruh musik dalam dimensi sosial-politik, musik dapat dianggap ancaman terhadap pemerintah dan status quo. Akibatnya, musik pun menjadi sasaran bagi kooptasi oleh pemilik kekuasaan.

Bisa jadi, musik sebagai gelombang oposisi membuat penguasa perlu melakukan beberapa manuver untuk meredamnya. Bukan tidak mungkin apabila Slank menjadi salah satu sasaran kooptasi tersebut.

Patrick G. Coy dalam tulisannya yang berjudul Co-Optation menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan dapat saja menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan sosial dan politik agar dapat masuk ke dalam sistem sebagai peserta di dalamnya. Mengacu pada Coy, penyerapan aktivis dan oposisi dapat memunculkan dukungan dari mereka terhadap suatu rencana kebijakan publik yang sebelumnya ditolak.

Fenomena ini setidaknya pernah terjadi pada gerakan Rastafari di Jamaika. Gerakan yang identik dengan musik reggae ini dinilai menjadi korban kooptasi pemerintah oleh King dalam tulisan lainnya yang berjudul The Co-optation of a “Revolution”.

King menilai strategi kooptasi digunakan oleh pemerintah Jamaika sebagai sebuah taktik untuk mengontrol gelombang ancaman yang ditimbulkan oleh musik reggae dan gelombang Rastafari guna menjaga kekuasaan dan legitimasinya.

Salah satu upaya kooptasi Rastafari ini dilakukan dengan melibatkan musisi-musisi reggae dalam kampanye-kampanye politik. Michael Manley – menjabat sebagai perdana menteri Jamaika pada tahun 1972-1980 dan 1989-1992 – menyadari pengaruh musik reggae dan mengooptasinya dalam kampanye-kampanye politik guna menarik simpati kaum muda.

Selain Jamaika, terdapat juga upaya kooptasi musik yang dilakukan oleh Presiden Kamerun Paul Biya. Francis B. Nyamnjoh dalam tulisannya yang berjudul Entertaining Repression menjelaskan bahwa terdapat salah satu musisi yang sebelumnya dikenal identik dengan musik-musik protes, yakni Lapiro de Mbanga. Kooptasi ini dilakukan dengan menjadikan Lapiro sebagai anggota dari partai yang berkuasa.

Bila musik yang kritis dan oposan di negara-negara tersebut menjadi sasaran kooptasi pemerintah, lantas bagaimana dengan Slank?

Nyatanya, grup band tersebut ditengarai memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak Pilpres 2014 hingga 2019, Slank juga kerap hadir sebagai bintang yang tampil dalam berbagai pagelaran kampanye mantan Wali Kota Solo tersebut.

Mungkin, hal yang dapat dipertanyakan adalah keterkaitan adanya kooptasi tersebut dengan dugaan pembiaran oleh Presiden Jokowi terhadap upaya-upaya pelemahan KPK. Pasalnya, senada dengan presiden, Slank yang sebelumnya aktif menyuarakan KPK dinilai oleh sebagian pihak lebih memilih sikap diam.

Meski begitu, penyebab dari sikap diam grup band ini belum dapat dipastikan benar-benar merupakan hasil dari kooptasi musisi. Yang jelas, seperti Manley di Jamaika, Jokowi bisa jadi menggunakan kooptasi terhadap Slank sebagai penguat pesan-pesan politiknya di kalangan kaum muda dan penggemar grup itu.

Mungkin, Slank tengah mengalami dilema dengan kooptasi tersebut. Seperti puisi rapper Kendrick Lamar di awal tulisan, Slank harusnya menyadari bagaimana pengaruh musiknya dalam protes sosio-politik. Mari kita tunggu kembali suara Slank di masa mendatang, entah hingga kapan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m the one and only, but I swear about a thousand Indonesian kids will come with me” – Rich Brian, musisi rap asal Indonesia

“Kolaborasi” yang paling megah di negeri ini akhirnya tiba. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan musisi rap Rich Brian yang sukses merintis karier di dunia internasional. Sontak, perhatian masyarakat pun tertuju ke Istana Bogor, lokasi dihelatnya pertemuan.

Jokowi memang sering kali tampil di publik dengan tokoh-tokoh muda. Pegiat YouTube Atta Halilintar misalnya, pernah berkunjung ke Istana Bogor dan membuat

Sebelum Atta, beberapa pegiat YouTube lainnya juga pernah membuat video bersama sang presiden. Salah satunya adalah dua orang bersaudara pemilik akun SkinnyIndonesian24, yaitu Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez.

Setelah dinyatakan terpilih dalam Pilpres 2019, Jokowi kali ini mengunggah foto pertemuannya dengan Rich Brian – seorang musisi asal Indonesia yang dianggap telah berhasil menorehkan prestasinya di panggung musik internasional.

Bersama @richbrian, rapper Asia pertama yang mampu memuncaki tangga album iTunes untuk musik hip hop, tadi di Bogor. Nama sebenarnya Brian Imanuel Soewarno. Ia anak muda asal Indonesia yang membanggakan.

Kami berbincang soal karier Brian sendiri, juga tentang musik Tanah Air. pic.twitter.com/AgwWsiGfVS

— Joko Widodo (@jokowi) July 7, 2019

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Mantan CEO Net Mediatama Televisi, Wishnutama, guna membahas beberapa prakarsa pengembangan industri kreatif di Indonesia. Beberapa prakarsa yang dibicarakan saat itu adalah Indonesia Rising – sebuah sub-program kerja sama milik Indonesia Creative Incorporated (ICINC) dengan label musik 88 Rising.

Nama 88 Rising sendiri merupakan label musik dari Rich Brian. Dalam beberapa tahun terakhir, label tersebut telah mempromosikan banyak musisi Asia di Amerika Serikat (AS), khususnya musisi-musisi beraliran hip-hop dan R&B.

Terlepas dari adanya kerja sama tersebut, hal unik yang mungkin dapat dipertanyakan adalah pertemuan itu sendiri. Keuntungan apa yang diperoleh Jokowi dari pertemuan tersebut? Lalu, apakah alasan yang melatarbelakangi pertemuan tersebut?

Komunikasi Politik

Kunjungan-kunjungan para musisi dan selebritas ke pemimpin-pemimpin negara sebenarnya telah banyak dilakukan di berbagai negara. Sering kali, pertemuan tersebut disertai dengan pembahasan mengenai persoalan-persoalan sosial.

Di negara Paman Sam, para musisi turut memiliki andil bagi para presiden dalam menentukan titik persoalan sosial yang terjadi. Musisi rap Kanye West misalnya, sempat mengunjungi Presiden AS Donald Trump di Kantor Oval, Gedung Putih, sebagai bentuk dukungannya terhadap kepresidenan mantan bintang televisi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kanye membahas berbagai persoalan negara AS, termasuk bisnis dan lowongan pekerjaan yang banyak lari ke negara lain. Selain itu, sang rapper juga berbincang mengenai kekerasan antar-kelompok yang prevalen di Chicago.

Selain Kanye, musisi rap Kendrick Lamar juga pernah bertemu dengan Presiden Barack Obama dan berbincang mengenai berbagai persoalan urban yang dialami kelompok Afrika-Amerika. Obama sendiri memang dikenal dekat dengan komunitas hip-hop.

Uniknya, kedekatan tersebut tidak hanya sebatas pada dimensi kultural. Kedekatan Obama dengan komunitas hip-hop dan kreatif lainnya juga disebut-sebut bersifat politis.

Setidaknya, sisi inilah yang berusaha dikupas oleh Krissah Thompson dalam tulisannya di Washington Post. Thompson menjelaskan bahwa Obama merupakan salah satu presiden yang dikenal dekat dan, bahkan, disambut oleh budaya populer, terutama komunitas hip-hop dan Hollywood.

Musik memiliki kekuatan tersendiri sebagai instrumen komunikasi politik.
Share on X

Obama dan istrinya, Michelle, memang sering kali menjangkau publik dengan tampil dan menghadiri berbagai pertunjukkan populer, seperti Carpool Karaoke milik James Corden. Beberapa referensi populer juga sering diungkapkan oleh Obama dalam pidato-pidatonya. Selain itu, staf-staf presiden Afrika-Amerika pertama tersebut juga menjalin kerja sama dengan selebritas-selebritas media sosial, seperti di YouTube dan Vine.

Kemampuan Obama untuk menjangkau publisitas inilah yang membuatnya dekat dengan para musisi dan selebritas. Kedekatan tersebut juga menguntungkan Obama dalam menarik hati para pemilih. Dalam Pemilu AS 2012 misalnya, Obama mampu memperoleh dukungan dan bantuan dari pasangan musisi besar, yaitu JAY Z dan Beyoncé.

Tidak mengherankan pula apabila taktik yang sama juga digunakan oleh Hillary Clinton guna menandingi Trump dalam Pemilu 2016. Pasalnya, jika mengacu pada tulisan milik John Street yang berjudul Music as Political Communication, musik memiliki kekuatan tersendiri sebagai instrumen komunikasi politik.

Bagi Street, musik sebagai alat komunikasi politik dapat digunakan untuk memperoleh dukungan, seperti dalam suatu Pemilu. Bahkan, musik juga dapat digunakan untuk mengamankan dukungan bagi pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan Jokowi? Apakah pertemuannya dengan Brian merupakan bagian dari upaya komunikasi politik?

Bila berkaca pada apa yang dilakukan Obama, Jokowi bisa jadi tengah menggunakan musik dan industri hiburan lainnya sebagai instrumen dalam melakukan komunikasi politik. Melalui media tersebut, sang presiden bisa jadi tengah berusaha menyampaikan pesan-pesan politiknya pada publik.

Jokowi sendiri pernah melakukan hal yang mirip dengan Michelle Obama. Seperti segmen acara Carpool Karaoke milik James Corden, Mantan Wali Kota Solo tersebut juga pernah menjadi bintang tamu dalam konten video milik Boy William dan pegiat-pegiat YouTube lainnya.

Perang Musik?

Uniknya, pelibatan musisi-musisi dalam upaya komunikasi politik memiliki dimensi lain. Bisa jadi, pelibatan tersebut berkaitan dengan kontestasi yang terjadi di dunia musik sendiri.

Dalam tulisan milik Street, dijelaskan bahwa rezim yang berkuasa biasanya menggunakan musik untuk menanamkan pesan-pesan politik tertentu pada masyarakat. Bahkan, musik dapat benar-benar diatur oleh penguasa dalam pemerintahan yang otoritarian, seperti Hitler dan Stalin.

Biasanya, pengaturan tersebut dilakukan dengan menciptakan birokrasi tersendiri yang mempromosikan musik-musik tertentu saja. Menurut Street, birokrasi semacam ini dibuat untuk mendukung musik yang memiliki kesesuaian dengan tatanan yang dominan dan membatasi musik yang dianggap tidak sesuai dengan pesan yang diinginkan.

View this post on Instagram

Jokowi bertemu Rich Brian dalam rangka membahas prakarsa Indonesia Rising dan ICIN Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik #jokowi #richbrian #richchigga #bekraf #icinc #indonesiarising #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 8, 2019 at 2:33am PDT

Bila kita tilik kembali, kehadiran Brian di Istana Bogor turut disertai dengan pengenalan program Indonesia Rising yang ditujukan untuk memilah musisi-musisi Indonesia untuk melakukan pengembangan bersama label 88 Rising. Program semacam ini bisa jadi akan melibatkan campur tangan pemerintah – seperti Bekraf – untuk menentukan warna musisi-musisi tersebut.

Mungkin, kelahiran program tersebut berkaitan dengan kontestasi gagasan yang tengah terjadi di dunia musik. Dengan menilik kembali pada pola musisi-musisi yang dihadirkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kampanye Pilpres 2019, musisi-musisi yang dilibatkan kemungkinan besar memiliki gagasan yang sejalan dengan citra Jokowi, yaitu progresivitas.

Grup band Slank contohnya, memiliki basis penggemar yang dianggap dekat dengan masyarakat kelas bawah. Bahkan, bisa dibilang, musisi-musisi seperti Slank memiliki corak underground – seperti rock dan hip-hop – yang berusaha mendobrak tatanan yang dibangun oleh elite.

Di sisi lain, musisi-musisi yang memiliki corak Islami lebih terlihat dekat dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Rhoma Irama dan Nissa Sabyan misalnya, lebih memiliki resonansi gagasan dengan kelompok-kelompok Muslim konservatif.

Kehadiran musisi-musisi Islami seperti Nissa bukan tidak mungkin dapat menguatkan momentum politik kelompok-kelompok konservatif yang kerap berseberangan dengan Jokowi dan dapat menjadi ancaman bagi dominansi gagasan sang presiden dalam musik dan budaya populer lainnya.

Pasalnya, jika mengacu pada tulisan milik Roos Sekewaël yang berjudul Indonesian Popular Music and Identity Expressions, tumbuhnya nilai-nilai Islam dalam budaya populer Indonesia – termasuk musik – mampu mendorong para penggemarnya untuk lebih mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bila benar begitu, pertemuan Jokowi dengan Brian bisa jadi hanya merupakan upaya kooptasi terhadap para musisi. Kooptasi ini dilakukan untuk mengecilkan kekuatan politik musisi-musisi lainnya.

Pada akhirnya, mungkin benar apa yang dikatakan oleh rapper Rich Brian dalam lirik lagunya sendiri di awal tulisan. Melalui pertemuannya dengan sang presiden, akan lebih banyak lagi dilahirkan musisi-musisi Indonesia lainnya yang, boleh jadi, tetap sewarna. Menarik untuk dinanti musisi-musisi yang akan dan tengah rising tersebut. (A43)