Dorongan untuk mengganti Airlangga Hartarto dari posisi Ketum Partai Golkar kembali hadir. Kali ini dari politisi senior Partai Golkar Idrus Marham yang juga mendesak agar segera diadakan Munaslub.

Akan tetapi, seluruh 38 DPD I Partai Golkar (provinsi) sepakat menolak Munaslub yang memang memiliki prasyarat persetujuan 2/3 dari mereka agar dapat terselenggara.

PinterPolitik.com 

Partai Golkar seolah kembali “dirongrong” dari dalam. Beberapa waktu lalu, terdengar kabar bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai hendak dilaksanakan oleh petinggi senior partai.  

Seperti yang dikabarkan oleh media arus utama, wacana Munaslub diarahkan pada penggantian posisi ketum yang saat ini diduduki oleh Airlangga Hartarto.   

Ridwan Hisjam termasuk pentolan yang menggaungkan wacana tersebut. Ridwan menyebutkan Munaslub sekiranya perlu dilakukan untuk memenuhi agenda yang disampaikan sebelumnya. 

Ridwan juga menyebutkan ada dua tokoh potensial yang dapat menggantikan Airlangga melalui Munaslub ini, yaitu Luhut Binsar Padjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).  

Alasan memilih kedua tokoh ini sebenarnya beragam, mulai dari pengalaman hingga kemampuannya.  

Namun demikian, pengajuan kedua nama ini kiranya lebih diarahkan pada menempatkan tokoh yang dapat mengambil sikap lebih tegas untuk menghadapi Pemilu 2024, terutama berkaca pada posisi Partai Golkar saat ini.  

Selain menggaungkan wacana Munaslub, Ridwan juga mengkritik Airlangga yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Partai Golkar.  

Airlangga dipandang “tidak cekatan” dalam mengantisipasi situasi politik internal pasca Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami keretakan, terutama setelah PPP mendukung Ganjar.  

Kritik ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan progres yang signifikan dari KIB yang dibentuk Golkar bersama PAN dan PPP.  

Langkah politik Partai Golkar dalam membentuk koalisi akhirnya “kandas” di tengah jalan dan hal ini membuat mereka seperti berjalan di tempat. Atas dasar itulah, Ridwan menilai bahwa evaluasi atas kepemimpinan Airlangga perlu dibicarakan. 

Merespons wacana di atas, Lamhot Sinaga dan Agung Laksono sebagai petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar langsung menampik adanya kabar tersebut. Mereka menuding wacana Munaslub justru merupakan permainan wacana dari kelompok yang tidak selaras dengan Airlangga.  

Selain tudingan yang dilontarkan, mereka juga mengklaim semua elemen Partai Golkar masih solid mendukung setiap keputusan Airlangga pada Pemilu 2024 mendatang.  

Bergulirnya isu Munaslub menjadi refleksi dari situasi politik yang seolah sedang dialami Partai Golkar saat ini. Khoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina menyebut wacana ini merupakan bentuk keresahan para elite akan daya tawar Golkar yang stagnan.  

Apabila tidak ada tekanan dari dalam, dikhawatirkan Partai Golkar akan semakin tertinggal. Begitu setidaknya pengamatan dari luar partai. 

Selain itu, dengan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang semakin dekat, Partai Golkar dinilai harus segera mengambil langkah sebelum terlambat.  

 Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa wacana Munaslub Partai Golkar seolah muncul secara tiba-tiba? 

“Sinyal Darurat” Internal Partai? 

Partai Golkar bisa dikatakan merupakan partai politik (parpol) paling senior di antara kompetitor lainnya. Sejak didirikan pada awal Orde Baru (Orba), Golkar (saat itu berstatus nonparpol) didirikan oleh Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai kelompok fungsional alih-alih partai tunggal.  

Seiring berjalannya Reformasi, Golkar bertransformasi menjadi parpol dan  masih terus berdiri hingga kini.  

Hal ini tidak lepas dari format organisasi Golkar, di mana Golkar memang tidak menonjolkan kepemimpinan personalistik dalam menentukan arah partai. Selain itu, mesin Partai Golkar dapat digerakkan secara kolektif untuk mencapai visi misinya.  

Gustiana Kambo dalam publikasinya yang berjudul Institutionalization Process Dymension of Political Parties mencontohkan bagaimana Partai Golkar berhasil melembagakan dirinya sendiri karena konsolidasi elite di dalamnya.  

Namun, pelembagaan tersebut tak lantas bermakna membuat semua elite partai “setuju” dengan keputusan pimpinannya.  

Pada titik tertentu, bila pimpinan partai mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan elite di dalamnya, maka upaya pembelotan seringkali dilakukan untuk mengganti pimpinan partai yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hal itu agaknya dapat dijelaskan melalui teori defection. 

Subhash Kashyap dalam publikasinya yang berjudul The Politics of Defection menyebutkan pembelotan internal banyak terjadi di negara yang baru saja melaksanakan demokrasi.  

Pembelotan kerap ditempuh melalui mekanisme yang “tidak sah”, seperti musyawarah nasional sepihak hingga kudeta. Dan pembelotan yang terjadi berpotensi memicu konflik di dalam partai.  

Pada case kemunculan isu Munaslub Partai Golkar, kiranya bisa dipahami bahwa ada beberapa tokoh yang resah akan keputusan Airlangga akhir-akhir ini. 

Bukan tidak mungkin, mereka khawatir jika Airlangga tidak segera bertindak, maka Partai Golkar hanya akan menjadi “gelandang” dalam kontestasi elektoral mendatang.  

Seperti halnya posisi Partai Golkar sejak 2014, di mana meski mereka sudah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun Partai Golkar hanya menjadi pemain medioker yang tidak banyak berkontribusi.  

Atas dasar itulah, wacana Munaslub juga tidak bisa diartikan sebagai “pembelotan” semata, melainkan sebagai bentuk desakan untuk memperbaiki posisi partai. Pada titik inilah, logika organisasi dalam merespon situasi darurat mulai digunakan.  

Crozier M dalam publikasinya yang berjudul Actors and Systems: The Politics of Collective Action menyebut pola kontinjensi diperlukan oleh organisasi, termasuk partai, untuk menghadapi situasi yang semakin fluktuatif. 

Desakan untuk Munaslub sejatinya lebih kepada “gertakan” para elite kepada Airlangga. Tidak hanya pemimpin saja yang berhak untuk mendesak anggotanya, namun para elite di dalamnya juga punya tekanan dalam konteks kebutuhan organisasi.  

Kondisi elite Partai Golkar yang sama-sama kuat justru menguntungkan mereka untuk membuat gertakan, di mana kesetaraan pengaruh antara Airlangga dan yang lainnya membuat manuver semacam ini muncul.  

Gertakan dari dalam berpotensi memicu eskalasi besar apabila Airlangga tidak memperhatikan manuver dari internal tersebut. Namun pertanyaannya selanjutnya adalah, langkah apa yang perlu diambil Airlangga untuk “memadamkan” gertakan tersebut? 

Kemana Golkar Selanjutnya? 

Gertakan dari internal tentu bukan hal yang bersifat kebetulan. Sebagaimana pernyataan Roosevelt yang menyatakan “dalam dunia politik, tidak ada yang namanya kebetulan”, bergulirnya wacana Munaslub tentu dilatarbelakangi oleh situasi politik yang kini tidak menguntungkan bagi Partai Golkar.  

Setelah pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP, PPP yang awalnya “berkomitmen” maju bersama Partai Golkar ternyata berpaling hati dan mendukung Ganjar.  

 Di satu sisi, posisi PAN pun seolah masih “merayu” Ganjar untuk menjadikan Erick Thohir sebagai pendampingnya. 

Dengan PPP yang sudah keluar dan PAN yang juga belum jelas komitmennya, maka Partai Golkar saat ini tampaknya justru berada pada posisi “maju kena, mundur kena”.  

Sampai saat ini, Partai Golkar masih “kekeuh” untuk mengajukan Airlangga sebagai capres koalisi dan belum ada tanda-tanda mereka mau berkompromi dengan tiga capres yang sudah deklarasi, baik itu Ganjar, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto.  

Hal ini terlihat dari fluktuasi elektoral yang dialami Partai Golkar, di mana dinamika sebelum pemilu selalu berjalan tidak terduga dan bahkan merugikan satu pihak.  

Ireneusz Sadowski dalam The Constant Electoral Flux mencontohkan bagaimana konflik internal partai di Polandia berdampak pada ketidakpastian langkah yang diambil untuk memenangkan pemilu.  

Jika Partai Golkar nekat untuk mengusung Airlangga sendirian tanpa sokongan dari partai lainnya, maka jelas merka dapat dipastikan akan kalah dengan koalisi lainnya yang tampak lebih matang dan solid. 

Di sisi lain,, Partai Golkar tampak masih enggan untuk berkoalisi dengan PDIP yang sudah mantap mengusung Ganjar.  

Hal ini dikarenakan Partai Golkar agaknya merasa tidak lagi sejalan dengan “banteng merah” bila berkoalisi nantinya. 

Dengan demikian, terdapat dua taktik yang kiranya dapat dilakukan Airlangga untuk merespon situasi yang semakin genting ini. 

Pertama, tetap mengusung Airlangga sebagai capres. Hal itu berkaca pada deklarasi keputusan Airlangga, apa pun itu, yang diperlukan untuk menetapkan konsistensi Partai Golkar dalam langkahnya menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. 

Meski langkah tersebut belum tentu langsung menarik parpol lain untuk mendukung Airlangga maupun Partai Golkar, setidaknya deklarasi itu akan membuka kesempatan bagi mereka untuk bergerak secara leluasa.  

Kedua, membentuk poros baru, di mana Partai Golkar masih berpeluang untuk membangun koalisi baru manakala deklarasi tidak membuahkan hasil. 

Koalisi ini diproyeksikan akan menjadi “poros keempat” yang dapat bertanding dengan poros yang kini sudah ada, baik poros Ganjar, poros Anies, maupun poros Prabowo.  

Selain itu, dengan daya tawar Golkar yang besar dalam poros baru ini, maka Golkar dapat “mendikte” partai lainnya untuk mendukung Airlangga secara sepihak atau capres yang disepakati dari koalisi ini.  

Hal ini didukung dari kekuatan Golkar dari segi elektoral. Partai Golkar yang telah mengamankan 12 persen kursi DPR secara nasional  di 2019 jelas memberikan insentif besar bagi Golkar untuk leluasa bergerak dalam poros barunya.  

Namun, kedua langkah tersebut kiranya hanya bisa terjadi apabila Airlangga peka dengan situasi yang terjadi. 

Jika tidak, pergantian kepemimpinan bisa saja terjadi dan “calon penerus” kiranya akan menyiapkan strategi baru untuk tetap bisa meramaikan Pemilu 2024 mendatang.  

Well, sebagai penutup, wacana Munaslub ini tampaknya memang mencerminkan “keresahan” para elite terhadap situasi yang dihadapi Partai Golkar saat ini. 

Dengan bergulirnya isu tersebut, Airlangga kiranya harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan partainya dari ketertinggalan. (D90) 

Waduh, Mas Anas siap bikin panas Pemilu? 

Anas Urbaningrum secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PKN untuk periode 2023-2028 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Jumat (14/7) kemarin. “Sungguh tugas yang berat,” ujar mantan Ketum Partai Demokrat tersebut. 

Namun, seperti yang telah diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada Peninjauan Kembali pada tahun 2020, Anas mendapatkan hukuman pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. 

Meski begitu, pencabutan hak politik itu dinilai tidak menghalangi Anas untuk menjadi pengurus partai. Pasalnya, Anas hanya dilarang untuk memilih dan dipilih dalam hal jabatan publik. 

Hmm, jadi, gimana menurut kalian, guys? Siapa yang bakal panas gara-gara Anas?  

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]usyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Beringin sudah digelar. Gonjang-ganjing soal pergantian ketua pun dijamin sudah kelar, setelah Pak Airlangga Hartarto dikukuhkan. Tapi, itu bukan poin satu-satunya. Ternyata ada poin lain yang nggak bisa diabaikan begitu aja yaitu soal kehadiran Pakde Joko dalam acara tersebut.

Iya, memang Pakde hadir dalam acara tersebut, bahkan sempat berpidato. Dalam pidatonya tersebut ada selingan guyonan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang menarik di sana. Katanya, ada ‘sinyal’ dari Pakde kepada Partai Beringin. Uih, udah kayak orang yang mau pacaran aja nih. Hehehe.

Tapi, yah gitu deh. Kalau ngomong soal sinyal-sinyalan, memang Pakde ahlinya. Bahkan ada yang bilang kalau beliau itu ‘presiden simbol’. Konon katanya, isi pidato Pakde di Munaslub tersebut menyiratkan betapa pentingnya Partai Beringin bagi Pakde untuk memuluskan langkahnya pada Pilpres 2019 nanti. Ah, masa sih? Bukankah masih ada partai lain?

Wong Solo, penuh gaya tersirat.

— Galaxi55 (@Galaxi552) December 19, 2017

Bisa jadi begitu. Soalnya dalam pidato tersebut, ia nggak segan-segan memuji Partai Beringin setinggi langit. Padahal Mama Mega ada di situ. Mungkinkah ini ‘sinyal’ bahwa Pakde memang menaruh harapan besar kepada Golkar? Atau ini sebagai antisipasi aja, jika 2019 nanti ia nggak diusung lagi oleh Partai Banteng?

Namanya juga politik, segala sesuatu bisa aja terjadi, kan? Apalagi saat ini, Partai Beringin dipimpin oleh Pak Airlangga, yang merupakan salah satu anggota kabinetnya. Maka, ini bisa menjadi modal kuat bagi Pakde untuk menggaet Golkar sebagai salah satu partai pengusungnya.

Akan tetapi, namanya juga pilihan pasti ada plus-minus-nya dong. Kalau memang Pakde ingin diusung Beringin, maka Partai tersebut perlu berbenah. Soalnya, selama ini popularitas Beringin sedang menurun.

Jangan hanya cuma ganti pemimpin aja, tapi ganti sikap dan pola pikir juga. Seluruh kader Beringin harus mengerucut menjadi satu kubu dan satu suara dalam memutuskan sesuatu. Itu baru betul. (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]itengarai menjadi solusi dari kisruh di tubuh partai Beringin, Munaslub segera digelar dengan dukungan 34 DPD.

Mungkin juga saatnya seluruh kader buka kacamata kuda agar bisa melihat sekeliling tentang kondisi partai Beringin.

Hal ini menandai akhir dari romantisme drama Papa sebagai pucuk pimpinan partai Beringin. Dari kisruh yang terjadi memunculkan berbagai spekulasi sosok pengganti Papa.

Siapa yang layak menggantikan Papa menjadi Ketua partai Beringin? Hmmm siapa ya?

Yang penting harus jadi antitesa dari Papa sih sebenernya. Syarat dan kriteria khusus apa ya yang perlu dibuat?

Tentunya kalau bicara syarat dan kriteria yang wajib sudah ada di AD/ART partai. Tapi, belajar dari pengalaman harus ada kriteria khusus.

Apaan tuh? Hmmm, kayanya tiang listrik dan bakpau mau di bawa – bawa nih. Hufft

Yeeee bukanlah, masih aja bahas gituan, ngapain masih ngurusin tiang listrik. Move on dong!

Kriterianya misalkan harus adanya pemeriksaan sleep apnea, agar Ketua Beringin tidak mudah mengantuk akibat terlalu lelah mengurusi persoalan partai. Hmm, bagus bagus.

Hal ini kan baik dan bisa meningkatkan kinerja pimpinan baru. Nah siapa kira – kira hayooo?

Siapapun yang ingin menjadi pengganti Papa harus membawa perubahan karena kalau tingkah lakunya sama seperti Papa atau bahkan lebih parah justru akan memperburuk Beringin di mata masyarakat.

Walau  ada beberapa kader Beringin yang menyatakan siap maju jadi pengganti Papa, namun beberapa pihak yang mengarahkan pada satu calon saja agar dipilih secara aklamasi. Hmm, masa cuma satu? Calon itu mau diberi mahkota tanpa perjuangan?

Siapakah calon pengganti Papa itu? Bisakah membawa harum Beringin kembali?

Diakhir drama ini, tentu akan terpilihnya pengganti Papa tentu akan memberikan kado untuk Papa yang kini pasrah mendekam di persinggahannya yang baru.

“Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Tak melawan. Mengikhlaskan semuanya.” ~ Tere Liye. (Z19)